REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan pemerintah segera mengevaluasi tumpang-tindih kebijakan domestik menyusul kian beratnya tekanan ekonomi global terhadap Indonesia. Fleksibilitas fiskal dan stabilitas nilai tukar rupiah dinilai terus tergerus akibat respons kebijakan dalam negeri yang kurang kredibel dan minim sinkronisasi teknokrasi antarkementerian.

“Kombinasi antara kenaikan indeks ketidakpastian dunia dan sentimen negatif dari pasar domestik kini mulai berdampak nyata pada pelarian modal asing (net outflow) dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN) serta pasar saham. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu fondasi sektor manufaktur nasional akibat pembengkakan biaya bahan baku impor,” ujar Peneliti Senior INDEF Tauhid Ahmad dalam Diskusi Fraksi PKB bertajuk 'Rupiah Melemah Ancam Stabilitas Ekonomi dan Perbankan: Menakar Kesiapan BI dan LPS', di Gedung Parlemen, Kamis (18/6/2026).

Tauhid mengungkapkan bahwa pemerintah tidak bisa lagi sekadar menjadikan eskalasi geopolitik Timur Tengah dan kebijakan moneter ketat Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) sebagai alasan tunggal pelemahan indikator makro. Menurutnya, ketidakpastian tata kelola regulasi di dalam negeri justru memperparah persepsi risiko investasi di mata pelaku usaha internasional.

"Gejolak eksternal itu sebuah keniscayaan, tetapi kerancuan kebijakan domestik adalah persoalan pilihan yang bisa diperbaiki. Skor tata kelola kita yang terus tertekan mencerminkan hilangnya konsistensi regulasi. Ketika dunia sedang tidak menentu, investor mencari kepastian hukum dan teknokrasi kebijakan yang kredibel, bukan eksperimen regulasi yang berubah-ubah," ujarnya.

Dia mencatat adanya anomali kebijakan yang kontradiktif. Di satu sisi, Bank Indonesia (BI) agresif menaikkan BI Rate menjadi 5,5 persen dan mendongkrak imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga 6,9 persen demi menarik modal jangka pendek. Namun di sisi lain, imbal hasil SBN justru ditahan di kisaran 6,7 persen.

"Ketimpangan strategi ini beresiko. Likuiditas asing akhirnya hanya berputar di instrumen jangka pendek BI untuk mencari keuntungan cepat, sedangkan pasar modal dan obligasi negara kita justru mengalami pengeringan modal karena ditinggalkan investor. Sektor riil tidak mendapatkan aliran dana produktif jangka panjang," katanya.

Dari sisi ketahanan anggaran, fiskal nasional turut menghadapi tantangan berat akibat pembengkakan biaya subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 203,7 triliun per Mei 2026 atau setara 45,6 persen dari pagu APBN. Tekanan diperkirakan melonjak melebihi Rp 500 triliun hingga akhir tahun demi mencegah kenaikan harga BBM di masyarakat.

Hal ini berjalan beriringan dengan melebarnya defisit anggaran per Mei 2026 ke level 0,70 persen dari PDB akibat komitmen belanja awal untuk program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun program lainnya.

"Pemerintah harus disiplin menjaga APBN. Jika semua program baru dipaksakan berjalan agresif di awal tanpa melihat realisasi pendapatan pajak, defisit fiskal kita berisiko menembus batas psikologis 2,5 persen bahkan batas aman undang-undang sebesar 3 persen. Utang baru yang ditarik untuk menutup defisit tersebut harganya sangat mahal di tengah tren suku bunga tinggi saat ini," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan mengatakan, perekonomian Indonesia sepanjang Semester I Tahun 2026 menghadapi tekanan eksternal yang cukup berat. Situasi tersebut terjadi akibat ketidakpastian ekonomi global, tingginya suku bunga negara-negara maju, meningkatnya tensi geopolitik, serta berlanjutnya volatilitas arus modal internasional.

Menurut Tomkur, sapaan akrab Tommy Kurniawan, kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level terlemah dalam sejarah modern Indonesia, yakni hingga Rp 18.100 per dolar AS. Meski demikian, saat ini rupiah telah menunjukkan penguatan dan berada di kisaran Rp 17.700 per dolar AS.

“Pelemahan nilai tukar rupiah harus menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada sektor riil melalui kenaikan biaya impor dan tekanan inflasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan melalui peningkatan risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas,” ujar Tomkur dalam Diskusi Publik Fraksi PKB DPR RI bertajuk 'Rupiah Melemah Ancaman Stabilitas Ekonomi dan Perbankan: Menakar Kesiapan BI dan LPS', yang digelar di ruang rapat Fraksi PKB DPR, Gedung Nusantara Lantai 4, Kamis (18/6/2026).

Tomkur menjelaskan, depresiasi nilai tukar yang berlangsung dalam jangka panjang dapat meningkatkan beban kewajiban perusahaan yang memiliki utang dalam valuta asing, terutama sektor-sektor yang bergantung pada impor bahan baku dan pembiayaan eksternal. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kemampuan pembayaran debitur dan berdampak pada kualitas aset perbankan.

“Karena itu, pelemahan rupiah harus dipandang sebagai isu lintas sektor yang membutuhkan koordinasi kebijakan yang kuat antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor jasa keuangan,” tegasnya.

Meski menghadapi tekanan global, Tomkur menilai kondisi sektor perbankan nasional hingga Semester I Tahun 2026 masih menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan menjadi Rp 8.755 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 11,39 persen menjadi Rp 10.077 triliun.

“Data tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan masih terjaga dengan baik meskipun pasar keuangan global sedang menghadapi tekanan,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah organisasi kemahasiswaan menilai kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Meski berbagai tantangan masih dihadapi, ruang demokrasi dan stabilitas nasional dinilai tetap berjalan sehingga perbaikan kebijakan dapat ditempuh melalui mekanisme yang tersedia.

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Perlukah Reformasi Jilid II?" yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Diskusi menghadirkan Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Kegiatan itu juga diikuti para pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus.

Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak mengatakan, reformasi merupakan proses yang terus berjalan dan tidak berhenti pada peristiwa politik tahun 1998. Menurut dia, selama hampir tiga dekade terakhir Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.

"Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat," kata Zaki.

Meski demikian, Zaki menilai pemerintah tetap perlu memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan menjadi isu yang perlu terus dibenahi melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara. Ia mengatakan kondisi objektif Indonesia saat ini berbeda dengan situasi menjelang Reformasi 1998 yang ditandai krisis ekonomi, instabilitas politik, serta berbagai persoalan struktural lainnya.

"Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998," ujar Putri.

Menurut dia, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program strategis agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai upaya pembenahan struktur ekonomi nasional. Menurut dia, sejumlah langkah dilakukan untuk memperluas manfaat pembangunan dan memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai program sosial.

Budiman menilai kritik dan masukan dari masyarakat maupun kalangan mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Karena itu, ruang dialog perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara konstruktif.

Diskusi berlangsung dengan membahas berbagai isu terkait demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para peserta menilai kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, namun perlu diarahkan untuk mendorong perbaikan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan hasil Survei Konsumen BI pada Mei 2026 yang menunjukkan penurunan indeks keyakinan konsumen. Tercatat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Mei 2026 berada di angka 120,9, lebih rendah dibandingkan posisi IKK pada bulan sebelumnya yang sebesar 123.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Mei 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tecermin dari IKK Mei 2026 yang berada pada level optimistis (indeks >100) sebesar 120,9," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Denny menuturkan kondisi keyakinan konsumen pada Mei 2026 didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat sebesar 129,7, lebih tinggi dibandingkan indeks bulan sebelumnya sebesar 129,6. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tetap berada pada level optimistis sebesar 112,2, meski lebih rendah dibandingkan indeks bulan sebelumnya yang sebesar 116,5.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Mei 2026 tetap berada pada level optimistis di seluruh kelompok pengeluaran, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden dengan pengeluaran di atas Rp 5 juta sebesar 124,6. Adapun berdasarkan usia, IKK juga tetap berada pada level optimistis di seluruh kelompok usia, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden usia 20-30 tahun sebesar 129,1.

Lebih lanjut, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dinilai tetap kuat, tecermin dari IKE Mei 2026 sebesar 112,2 atau berada pada level optimistis (indeks >100), meski lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 116,5.

Angka IKE pada Mei 2026 ditopang oleh Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (durable goods) (IPDG) yang tercatat masing-masing sebesar 123,2, 105,0, dan 108,3. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 128,1, 108,8, dan 112,6.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen terhadap penghasilan saat ini tetap kuat pada seluruh kelompok, dengan indeks tertinggi sebesar 129,7 pada kelompok pengeluaran di atas Rp 5 juta. Dari sisi usia, indeks tertinggi tercatat pada kelompok usia 20-30 tahun meski menurun menjadi 132,1.

Selanjutnya, persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini berada pada level optimistis (indeks >100) pada seluruh tingkat pendidikan, dengan indeks tertinggi pada responden berpendidikan sarjana sebesar 117,3. Berdasarkan kelompok usia, IKLK berada pada zona optimistis pada sebagian besar kelompok usia, sedangkan kelompok usia 41-60 tahun berada pada zona pesimistis.

Dari sisi pengeluaran, Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (durable goods) berada pada level optimistis pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan indeks tertinggi pada kelompok pengeluaran di atas Rp 5 juta meski mengalami penurunan menjadi 113,2. Berdasarkan kelompok usia, indeks tertinggi tercatat pada kelompok usia 20-30 tahun sebesar 117,1.

Selanjutnya, hasil survei menunjukkan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan diperkirakan sedikit meningkat. Hal ini tecermin dari IEK Mei 2026 sebesar 129,7, sedikit lebih tinggi dibandingkan indeks pada bulan sebelumnya sebesar 129,6.

Peningkatan IEK bersumber dari optimisme terhadap ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi kegiatan usaha yang masing-masing tercatat sebesar 128,1 dan 124,5, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 127,7 dan 124,1. Sementara itu, ekspektasi penghasilan tercatat pada level optimistis sebesar 136,5, sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 136,9.

Persepsi responden terhadap ekspektasi penghasilan enam bulan ke depan berada pada level optimistis pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan indeks tertinggi pada kelompok pengeluaran di atas Rp 5 juta sebesar 138,2. Berdasarkan kelompok usia, kelompok usia 20-30 tahun (142,6), 31-40 tahun (140,4), dan 41-50 tahun (135,9) mengalami peningkatan indeks, sedangkan kelompok lainnya mencatat penurunan.

Selanjutnya, perkiraan konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja enam bulan mendatang berada pada level optimistis pada seluruh tingkat pendidikan, dengan mayoritas kelompok mengalami peningkatan indeks dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan kelompok usia, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja tercatat meningkat pada kelompok usia 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan di atas 60 tahun dengan masing-masing indeks sebesar 129,6, 126,7, dan 119,3.

Adapun ekspektasi konsumen terhadap perkembangan kegiatan usaha ke depan tercatat meningkat pada kelompok pengeluaran Rp 1-2 juta, Rp 2,1-3 juta, dan di atas Rp 5 juta dengan masing-masing indeks sebesar 113,2, 119,1, dan 130,4. Berdasarkan kelompok usia, mayoritas kelompok mengalami peningkatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior Chatib Basri menilai kondisi perekonomian domestik Indonesia saat ini menunjukkan situasi yang tidak seburuk dari apa yang dibayangkan sebelumnya.

“Domestic economy, yang menarik adalah situasi di domestik itu enggak seburuk yang dibayangkan. Karena kalau dilihat di kuarter pertama, household consumption-nya itu masih relatively lumayan,” kata Chatib Basri di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dia menilai, realisasi indikator ekonomi pada kuartal pertama yang masih menunjukkan kinerja relatif lumayan, terutama pada sektor konsumsi rumah tangga (household consumption) serta adanya dorongan signifikan dari pengeluaran pemerintah (government consumption).

Menurut dia, konsumsi rumah tangga di kuartal pertama tersebut didorong adanya momen puasa dan lebaran. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah juga memberikan pengaruh yang besar karena serapannya yang tinggi di awal tahun.

"Karena di first quarter itu pemerintah itu melakukan spendingnya sekitar hampir 22 persen. Ya, sehingga kemudian mendorong growth-nya jadi naik secara signifikan," jelas Chatib Basri.

Meski demikian, Chatib Basri menggarisbawahi bahwa permasalahan ekonomi tetap ada, yang tercermin dari angka retail sales index di bulan April yang masih drop di angka 1,9.

Ia menjelaskan bahwa kondisi daya beli (purchasing power) di Indonesia tidak bisa dilihat secara agregat melainkan harus dilihat secara granular per kelompok masyarakat.

“Kelompok (menengah atas) ini yang spending-nya antara sekitar 3 juta sampai 10 juta, itu mereka experience negative growth di dalam 7 tahun terakhir,”.

“Ini menarik ya, bahwa isunya itu adalah yang (kelompok masyarakat) yang di tengah ini. Jadi kalau lihat NPL, naiknya juga problem-nya di situ," jelas Chatib Basri.

Lebih lanjut, Chatib Basri memaparkan sejumlah indikator lain yang mulai menunjukkan warna merah, di mana Consumer Price Index (CPI) serta inflasi sudah mulai naik namun posisinya masih terkendali.

Selain itu, terdapat volatilitas untuk sektor makanan yang merupakan dampak dari nilai tukar (exchange rate) yang mulai mengalami perlambatan, meskipun dinamika tersebut dinilai belum terlalu signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Isu mengenai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjadi perhatian publik setelah beredar rumor yang menyebut dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Namun, Purbaya secara tegas membantah kabar tersebut dan memastikan dirinya masih menjalankan tugas sebagai bendahara negara.

Di tengah beredarnya isu reshuffle Menkeu, perhatian publik juga tertuju pada rekam jejak Purbaya, kinerja awalnya sebagai Menteri Keuangan, berbagai program strategis yang sedang dijalankan Kementerian Keuangan, hingga kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini menjadi sorotan lembaga pemeringkat internasional.

Berikut ulasan lengkap mengenai profil, perjalanan karier, kinerja, program kerja yang masih berjalan, serta kondisi fundamental ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Profil Purbaya Yudhi Sadewa

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam dunia pemerintahan dan ekonomi nasional, Purbaya bukanlah sosok baru. Pemilik nama lengkap Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D tersebut memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi, kebijakan publik, sektor keuangan, hingga pengelolaan perusahaan negara.

Sebelum menjabat Menteri Keuangan, Purbaya dipercaya menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS sejak 24 September 2020 setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Di sektor korporasi, Purbaya pernah menjadi komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID yang membawahi sejumlah perusahaan tambang strategis nasional seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Freeport Indonesia.

Latar Belakang Pendidikan

Fondasi akademik menjadi salah satu kekuatan utama Purbaya dalam membangun kariernya. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada bidang Teknik Elektro.

Meski berasal dari latar belakang teknik, minatnya terhadap ekonomi membawanya melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar doktor (Ph.D) di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Kombinasi pemahaman teknis dan ekonomi tersebut kemudian menjadi modal penting dalam berbagai posisi strategis yang diembannya.

Riwayat Karir Purbaya

Karier profesional Purbaya dimulai dari dunia riset ekonomi. Ia pernah memimpin Danareksa Research Institute yang dikenal sebagai salah satu lembaga riset ekonomi berpengaruh di Indonesia. Dari dunia riset, kariernya berkembang ke sektor korporasi dan pemerintahan.

Purbaya dikenal memiliki kedekatan dengan berbagai tokoh strategis nasional dan aktif terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi pemerintah.

Rekam Jejak Karier Purbaya Yudhi Sadewa

1. Ketua Dewan Komisioner LPS (2020—2025)
2. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018—September 2020)
3. Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016—Mei 2018)
4. Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015—Juli 2016)
5. Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015—September 2015)
6. Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2010—2014)
7. Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010—2014)
8. Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking) atau Pokja IV di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016—sekarang)
9. Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016—sekarang)
10. Anggota Indonesia Economic Forum (2015—sekarang)
11. Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989—1994)
12. Senior Economist Danareksa Research Institute (Oktober 2000—Juli 2005)
13. Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006—Oktober 2008)
14. Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005—Maret 2013)
15. Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013—April 2015)

Perjalanan karier Purbaya juga tidak terlepas dari kedekatannya dengan sejumlah tokoh penting nasional.

Ia pernah bekerja bersama Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjabat sebagai Deputi Staf Kepresidenan pada tahun 2015. Saat itu, Luhut yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan menilai Purbaya sebagai sosok yang memiliki kemampuan analisis kuat dan mampu merumuskan kebijakan strategis.

Selain itu, Purbaya juga tercatat menjadi bagian dari Tim Bravo Lima, kelompok relawan pendukung Joko Widodo yang dipimpin Luhut.

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa peran Purbaya tidak hanya berada di level teknokratis, tetapi juga ikut terlibat dalam dinamika kebijakan dan politik nasional.

Kinerja Awal Purbaya Sebagai Menteri Keuangan

Meski baru menjabat sejak September 2025, sejumlah indikator ekonomi yang dipaparkan Purbaya menunjukkan kondisi fiskal yang relatif terjaga.

Menurut Purbaya, hingga Mei 2026 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada di kisaran 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan.

Penerimaan pajak pada Mei 2026 tercatat tumbuh 22,1% secara tahunan (year-on-year/yoy), menjadi salah satu indikator positif bagi kinerja fiskal pemerintah.

Purbaya menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa fundamental fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Lima Program Strategis Kementerian Keuangan di Era Purbaya

Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya saat ini menjalankan lima program strategis utama yang menjadi fondasi kebijakan Kementerian Keuangan.

Seluruh program tersebut masih berjalan dan sebagian besar masih berada dalam tahap implementasi sehingga belum sepenuhnya terealisasi.

1. Program Perumusan Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi

Program ini diarahkan untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih proaktif sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola ekonomi global.

Kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Status Program: Masih berjalan dan terus disempurnakan mengikuti perkembangan ekonomi global serta kebutuhan fiskal nasional.

2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Program ini berfokus pada optimalisasi penerimaan negara melalui perpajakan, Kepabeanan, cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pemerintah juga mengandalkan transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan penerimaan negara.

Status Program: Masih berjalan dan belum sepenuhnya terealisasi karena transformasi sistem perpajakan dan digitalisasi administrasi fiskal masih berlangsung.

3. Program Pengelolaan Belanja Negara

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih efektif, produktif, tepat sasaran, berkeadilan.

Belanja negara juga disinergikan dengan berbagai program prioritas pemerintah, antara lain:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
2. Sekolah Rakyat
3. Cek Kesehatan Gratis

Status Program: Masih berjalan dan terus dievaluasi agar seluruh program prioritas nasional dapat memperoleh dukungan fiskal yang optimal.

4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Program ini bertujuan menciptakan APBN yang akuntabel, inovatif, berkelanjutan. Fokus utamanya mencakup pengelolaan:

1. Kas negara
2. Aset negara
3. Pembiayaan
4. Risiko fiskal

Status Program: Masih berlangsung dan menjadi salah satu program jangka panjang Kementerian Keuangan.

5. Program Dukungan Manajemen

Program ini menitikberatkan pada:

1. Penguatan manajemen strategis
2. Transformasi digital Kementerian Keuangan
3. Peningkatan kualitas SDM keuangan negara

Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas seluruh unit kerja Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.

Status Program: Masih berjalan dan belum sepenuhnya terealisasi karena transformasi birokrasi dan digitalisasi dilakukan secara bertahap.

Program yang Belum Sepenuhnya Terealisasi

Berdasarkan arah kebijakan yang disampaikan Menteri Keuangan, sejumlah agenda besar masih dalam proses pelaksanaan dan belum mencapai tahap akhir, antara lain:

1. Transformasi digital perpajakan dan penerimaan negara.
2. Optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi sistem fiskal.
3. Peningkatan kualitas dan efisiensi belanja negara.
4. Integrasi belanja pusat dan daerah.
5. Penguatan manajemen risiko fiskal.
6. Transformasi SDM dan birokrasi Kementerian Keuangan.
7. Penguatan daya saing sektor keuangan melalui implementasi revisi UU P2SK.
8. Dukungan pembiayaan berkelanjutan untuk program prioritas nasional.

Karena sebagian besar merupakan program jangka menengah hingga panjang, realisasi penuh dari agenda tersebut masih membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan.

Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini

Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya saat bertemu dengan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings pada 3 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menjelaskan berbagai indikator yang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional.

Salah satu poin utama yang disampaikan kepada S&P Global Ratings adalah komitmen pemerintah menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3% terhadap PDB.

Pemerintah juga memaparkan strategi menjaga kesehatan fiskal hingga tahun depan melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang lebih terukur.

Defisit APBN hingga Mei 2026 yang berada di level 0,7% PDB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kondisi fiskal masih terkendali.

Kinerja penerimaan negara menjadi salah satu kabar positif yang disampaikan kepada investor dan lembaga pemeringkat.

Purbaya menyebut penerimaan pajak tumbuh 22,1% pada Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi dan kepatuhan pajak menunjukkan tren perbaikan.

Revisi UU P2SK untuk Memperkuat Sistem Keuangan

Pemerintah bersama DPR juga telah mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Regulasi baru tersebut memuat 17 poin penting yang ditujukan untuk:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia.
3. Menyesuaikan regulasi dengan dinamika pasar keuangan global.
4. Memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.
5. Pemerintah menilai regulasi yang lebih adaptif menjadi kebutuhan penting agar sektor
6. keuangan Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Isu pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa mencuat bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah karena pasar dan publik cenderung sensitif terhadap stabilitas kepemimpinan ekonomi saat kondisi ekonomi sedang mendapat tekanan.

Sebagai Menteri Keuangan yang memegang peran penting dalam pengelolaan APBN, fiskal, dan kepercayaan investor, rumor pergantian atau pengunduran diri Purbaya berpotensi memunculkan spekulasi mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.

Namun, Purbaya telah membantah kabar tersebut dan justru menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih aman, dengan defisit APBN sekitar 0,7% terhadap PDB serta pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 22,1% secara tahunan hingga Mei 2026.

Dengan kata lain, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa pelemahan rupiah disebabkan oleh rencana pengunduran diri Purbaya, melainkan lebih karena sentimen pasar dan kondisi ekonomi global yang kemudian memicu munculnya berbagai spekulasi di ruang publik

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan masa Krisis Moneter Asia 1998, meskipun nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS).

Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Selasa (19/5/2026), pemerintah menyatakan pelemahan rupiah saat ini terjadi di tengah fondasi ekonomi nasional yang dinilai masih kuat. Situasi tersebut dinilai berbeda dengan kondisi menjelang krisis 1998 yang ditandai kerentanan struktural serta instabilitas sosial-politik.

Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menilai anggapan bahwa pelemahan rupiah saat ini akan membawa Indonesia kembali ke situasi 1998 merupakan keliru.

“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability social-politic terjadi setelah setahun kita resesi,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Pemerintah menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan perbedaan signifikan antara kondisi saat ini dan masa krisis 1998.

Dari sisi inflasi, Indonesia pada 1998 mengalami hiperinflasi hingga lebih dari 77% yang memicu lonjakan harga kebutuhan pokok serta merosotnya daya beli masyarakat. Sementara itu, inflasi Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar 2,41% atau masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah sekitar 3%.

Perbedaan juga terlihat pada pertumbuhan ekonomi. Pada 1998, ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 13% akibat lumpuhnya aktivitas usaha dan lonjakan pengangguran. Sebaliknya, pada triwulan I/2026 ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,61% yang ditopang konsumsi domestik dan investasi yang tetap bergerak positif.

Kondisi sektor perbankan juga menjadi pembeda utama. Saat krisis 1998, banyak bank mengalami kekurangan modal dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) berada di zona negatif, sementara rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sempat mencapai sekitar 30%.

Kini, per Februari 2026, CAR perbankan tercatat sebesar 25,83% dengan rasio NPL bruto 2,17%. Pemerintah menilai angka tersebut menunjukkan sektor perbankan masih memiliki bantalan modal yang kuat untuk menghadapi tekanan eksternal.

Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia juga jauh lebih besar dibandingkan era krisis moneter. Pada 1998, cadangan devisa Indonesia tercatat sekitar US$17,4 miliar. Adapun per April 2026, posisi cadangan devisa mencapai US$146 miliar.

Menurut pemerintah, kondisi tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi otoritas untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar.

“Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, tidak usah khawatir,” kata Purbaya.

Pemerintah menilai meskipun nilai tukar rupiah saat ini menghadapi tekanan secara nominal, fundamental ekonomi nasional berada pada posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan periode krisis 1998.

JAKARTA, KOMPAS.com-Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia pada awal 2026 relatif terjaga di tengah volatilitas pasar keuangan global dan eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Menurut Purbaya, ketidakpastian global masih dipengaruhi konflik kawasan yang berdampak pada pasar keuangan dunia, terutama terhadap pergerakan harga energi.

“Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai itu terus,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Pemerintah bersama otoritas sektor keuangan akan terus memantau perkembangan ekonomi global sekaligus menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Hasil rapat berkala KSSK II Tahun 2026 yang digelar pada 27 April 2026 menilai koordinasi antarlembaga menjadi kunci menghadapi tekanan global yang meningkat.

“Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi,” kata Purbaya.

Meski begitu, kondisi domestik dinilai masih cukup baik pada kuartal pertama 2026.

Konsumsi masyarakat dan sejumlah indikator ekonomi disebut masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global.

Purbaya juga mengungkapkan pemerintah sedang memperbaiki iklim investasi melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).

Satgas tersebut dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat program strategis nasional, memperkuat investasi, serta mendorong penciptaan lapangan kerja.

Hingga Mei 2026, satgas telah menggelar delapan sidang untuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor.

Pembahasan mencakup Blok Abadi Masela, kawasan ekonomi khusus (KEK), sertifikasi, hambatan investasi, hingga perizinan usaha.

Purbaya mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi instrumen utama pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Realisasi belanja negara disebut telah memberi dukungan terhadap perekonomian melalui pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan.

Belanja barang untuk program makanan bergizi serta penyaluran bantuan sosial juga disebut ikut menopang aktivitas ekonomi.

Program bantuan tersebut meliputi kartu sembako, penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan berbagai bantuan sosial lainnya.

Belanja modal juga diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan, irigasi, jaringan, serta pengadaan peralatan dan mesin.

KSSK akan terus menjaga daya beli masyarakat dan memastikan program belanja negara tetap berjalan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) melemah pada Maret 2026 meski bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri. Penurunan ini mengindikasikan mulai tertekannya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Bank Indonesia mencatat IKK Maret 2026 berada di level 122,9, turun dari 125,2 pada bulan sebelumnya. Meski demikian, level tersebut masih berada di zona optimistis di atas 100. “Survei Konsumen BI pada Maret 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tecermin dari IKK Maret 2026 yang berada pada level optimis (indeks>100) sebesar 122,9,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Penurunan IKK terjadi di tengah pelemahan persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ke depan. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tercatat 115,4, turun dari 115,9, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turun ke 130,4 dari 134,4.

Pelemahan IKE dipicu turunnya persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan pembelian barang tahan lama. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja berada di 107,8 dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama di 109,2, keduanya lebih rendah dibanding bulan sebelumnya.

Dari sisi ekspektasi, konsumen masih optimistis terhadap penghasilan, lapangan kerja, dan kegiatan usaha dalam enam bulan ke depan, meski dengan tren yang menurun. Ekspektasi penghasilan tercatat 137,7, ketersediaan kerja 128,0, dan kegiatan usaha 125,5.

Secara spasial, penurunan IKK terjadi di sebagian besar kota, terutama Pontianak, Surabaya, dan Padang. Sementara peningkatan tercatat di Bandung, Bandar Lampung, dan Samarinda.

Dari kelompok pengeluaran, optimisme tertinggi berada pada kelompok Rp4,1–5 juta dengan indeks 125,7. Berdasarkan usia, kelompok 20–30 tahun mencatat indeks tertinggi sebesar 129,6, meski mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Di sisi lain, pola konsumsi menunjukkan tekanan yang mulai meningkat. Proporsi pendapatan untuk konsumsi naik menjadi 72,2 persen dari 71,6 persen, sementara porsi tabungan relatif stagnan di 17,6 persen.

Sebaliknya, rasio cicilan terhadap pendapatan turun menjadi 10,2 persen dari 10,6 persen. Data ini mencerminkan masyarakat mulai mengalokasikan porsi lebih besar untuk konsumsi di tengah tekanan ekonomi, sementara ruang untuk menabung tetap terbatas.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia masih kuat. Kondisi tersebut dinilai jauh dari gambaran “morat-marit” yang kerap muncul di berbagai komentar publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian berlangsung pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

“Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonominya morat-marit kata ekonom-ekonom di luar itu Pak, di TikTok banyak yang ngomong gitu,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perbaikan kinerja. Salah satu indikator tersebut adalah Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur Indonesia.

PMI manufaktur pada Februari tercatat di level 53,8. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Nilai PMI di atas 50 menandakan aktivitas industri manufaktur berada pada fase ekspansi. Aktivitas produksi dan permintaan industri tercatat meningkat.

“Jadi ini bukan data dari BPS tapi dari pihak lain yang mengonfirmasi bahwa ekonomi kita memang sedang tumbuh,” ujar dia.

Kekuatan ekonomi juga terlihat dari aktivitas konsumsi masyarakat. Indikator tersebut tercermin pada Mandiri Spending Index.

Indeks tersebut berada di level 360,7. Angka tersebut menunjukkan aktivitas belanja masyarakat tetap tinggi.

Penjualan kendaraan juga mencatat peningkatan. Penjualan mobil pada Februari naik 12,2 persen.

Kenaikan tersebut memberi dorongan bagi industri otomotif. Penjualan ritel juga mencatat pertumbuhan cukup tinggi.

Data menunjukkan penjualan ritel tumbuh 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kondisi tersebut membuat Purbaya menilai narasi resesi tidak sesuai dengan data ekonomi yang ada.

“Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi, tinggal hancurnya,” kata Purbaya.

Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengarahannya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Gejolak geopolitik global memang memengaruhi pergerakan berbagai mata uang. Rupiah juga ikut terdampak oleh kondisi tersebut.

Namun pelemahan rupiah dinilai relatif terbatas. Depresiasi rupiah sejak konflik geopolitik meningkat tercatat sekitar 0,3 persen.

“Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, Pak, itu sejak perang, rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3 persen,” ujar Purbaya.

Menurut dia, pelemahan yang relatif kecil menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia masih cukup baik.

Purbaya juga menyinggung pandangan sejumlah pelaku pasar terhadap kondisi rupiah.

“Tapi yang enggak punya duit jelek-jelekin, Pak,” ujarnya.

Indikator risiko kredit Indonesia juga dinilai stabil. Indikator tersebut tercermin pada premi Credit Default Swap atau CDS tenor lima tahun.

Selisih imbal hasil Surat Berharga Negara atau SBN terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury juga relatif stabil.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai melantik para eselon II di Kementerian Keuangan, Selasa (10/3/2026).

Spread imbal hasil pada Januari hanya naik sekitar 3 basis poin. Angka tersebut berada di level 243 basis poin.

“Artinya asing masih percaya ke kita, yang domestik aja yang nggak percaya, Pak,” tutur Purbaya.

Purbaya juga menjelaskan soal inflasi yang tercatat 4,64 persen pada Februari. Angka tersebut terlihat tinggi karena adanya perbedaan kebijakan subsidi listrik dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah memberikan subsidi listrik sementara pada Januari hingga Februari 2025. Kebijakan tersebut tidak diterapkan pada periode yang sama tahun ini.

Perbedaan kebijakan tersebut memengaruhi perbandingan inflasi tahunan. Jika komponen subsidi listrik pada awal 2025 dikeluarkan dari perhitungan, inflasi nasional diperkirakan sekitar 2,59 persen.

“Jadi kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi, ekonominya enggak kepanasan. Jadi yang lain-lain enggak usah memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sempat melemah mendekati level Rp 17.000.

Perdagangan Jumat mencatat rupiah turun 65 poin atau 0,38 persen. Posisi rupiah berada di level Rp 16.958 per dollar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terbaru menunjukkan penurunan 1,8 poin dari sebelumnya 127 pada Januari 2026 menjadi 125,2 pada Februari 2026.

Sebagai informasi, survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) itu menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada Februari 2026 di level 125,2 berada di zona optimistis atau di atas nilai acuan.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan pengeluaran, penurunan IKK Februari terjadi di sebagian besar kelompok yaitu >5 juta (dari 134,3 menjadi 129,2); Rp2,1—3 juta (dari 121,2 menjadi 120,7); dan Rp1—2 juta (dari 118,8 menjadi 113,3). Sebaliknya, kelompok pengeluaran Rp4,1—5 juta (dari 124,2 menjadi 125,5) dan Rp3,1—4 juta (dari 120,7 menjadi 122,6) mengalami peningkatan.

Berdasarkan usia, IKK menurun di hampir pada seluruh kelompok dengan penurunan tertinggi yaitu 41—50 tahun (dari 125,8 ke 120,2). Secara spasial, IKK mengalami peningkatan di sejumlah kota yang disurvei, terutama di Surabaya, Banjarmasin, dan Padang.

Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa perkembangan keyakinan konsumen pada Februari 2026 dipengaruhi oleh penurunan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). IEK tercatat sebesar 134,4 atau menurun tajam dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 138,8.

Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami peningkatan. Pada Januari 2026, IKE tercatat di 115,9, naik tipis dari 115,1 pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan kondisi keuangan, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (dari 72,3% menjadi 71,6%) dan pembayaran cicilan/utang (dari 11,2% menjadi 10,6%) menurun. Sebaliknya, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (dari 16,5% menjadi 17,7%) tercatat meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia mencatat, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat pada Januari 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2026 yang berada pada level optimis, yakni 127,0, lebih tinggi dari Desember 2025 sebesar 123,5.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, peningkatan keyakinan konsumen tersebut ditopang oleh menguatnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). IKE tercatat sebesar 115,1 dan IEK mencapai 138,8, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 111,4 dan 135,6.

Pada IKE, kenaikan terjadi pada seluruh komponen pembentuknya. Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) tercatat sebesar 123,7, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) sebesar 109,9, dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama atau durable goods (IPDG) sebesar 111,8, meningkat dari posisi bulan sebelumnya masing-masing 120,2, 106,5, dan 107,6.

Sementara itu, pada IEK, peningkatan terutama bersumber dari naiknya Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP) dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (IEKU). IEP tercatat sebesar 146,0 dan IEKU sebesar 135,3, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang masing-masing berada di level 140,8 dan 130,8.

Adapun Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (IEKLK) tercatat relatif stabil di level 135,1.

Dari sisi pengelolaan pendapatan, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi pada Januari 2026 tercatat sebesar 72,3 persen, menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 74,3 persen.

Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang tercatat sebesar 11,2 persen, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 10,8 persen. Di sisi lain, proporsi pendapatan yang disimpan meningkat menjadi 16,5 persen, dari sebelumnya sebesar 14,9 persen.