JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan mengejar target ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Airlangga mengatakan, sejumlah indikator ekonomi domestik masih menunjukkan kinerja positif.

Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh permintaan domestik, percepatan belanja pemerintah, investasi, dan pemulihan sektor manufaktur.

"Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal yang prudent namun tetap bersifat countercyclical guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Reformasi subsidi juga terus dilanjutkan melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat," kata Airlangga saat peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Jumat (12/6/2026).

Airlangga mengatakan, inflasi tercatat sebesar 3,08 persen. Neraca perdagangan juga masih mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut.

Sementara itu, cadangan devisa Indonesia mencapai 144,9 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen. Dalam setahun terakhir, terdapat tambahan sekitar 1,9 juta lapangan kerja.

Realisasi investasi pada triwulan I-2026 mencapai Rp 498,79 triliun. Nilai tersebut tumbuh 7,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Investasi itu menyerap 706.569 tenaga kerja atau meningkat 18,93 persen secara tahunan.

Airlangga mengatakan, investasi di sektor hilirisasi dan masuknya perusahaan hyperscaler global memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital dan data center di kawasan.

Meski sejumlah indikator membaik, pemerintah tetap menyiapkan langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Salah satunya melalui kebijakan retensi 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) nonmigas di dalam negeri selama 12 bulan.

Pemerintah juga memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT).

Selain itu, pemerintah memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan kepercayaan pasar.

Target pertumbuhan ekonomi ke depan masih cukup berat. Pada 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada 2027 ditargetkan berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Airlangga mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Iklim Investasi.

"Langkah-langkah awal yang cepat membuahkan hasil meliputi penyederhanaan persetujuan impor, standardisasi proses perizinan usaha, dan percepatan proyek investasi strategis," ujarnya.

Selain memperbaiki iklim investasi, pemerintah memperluas akses pasar ekspor melalui sejumlah perjanjian perdagangan internasional.

Beberapa di antaranya Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Kanada CEPA, dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Pemerintah juga masih melanjutkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat.

Selain itu, Indonesia melanjutkan proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan mempersiapkan Indonesia-United Kingdom CEPA.

Berbagai langkah tersebut diharapkan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia dan dinamika geopolitik global.

Namun, pemerintah tetap menempatkan stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal sebagai prasyarat utama.

Keduanya dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan pasar dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pemerintah akan mengambil langkah pengetatan dan penghematan pos anggaran belanja negara secara masif pada tahun anggaran 2027. Meski pos belanja negara ditekan secara ketat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menaruh optimisme tinggi bahwa laju roda perekonomian nasional di tahun 2027 sanggup dipacu maksimal hingga menyentuh batas atas 6,5%. Target ini dicanangkan sebagai fondasi awal untuk mengejar target pertumbuhan yang jauh lebih ekspansif pada akhir dekade ini.

"Ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8 persen pada tahun 2029," ujar Purbaya dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Adapun Purbaya memproyeksikan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya akan bergerak moderat di kisaran 4,3% hingga 7,7%. Angka perencanaan tersebut merosot tajam jika disandingkan dengan target proyeksi (outlook) sepanjang tahun 2026 yang sempat dipatok tinggi pada level 8,4% hingga 10%.

Berdasarkan draf postur tersebut, alokasi pagu belanja pemerintah pusat direncanakan hanya sebesar Rp1.059,3 triliun, sementara pos alokasi anggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dipatok pada angka Rp306,1 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan penataan ulang (refocusing) serta efisiensi anggaran belanja ini sengaja diambil sebagai strategi utama untuk memuluskan target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2027.

Untuk mengompensasi pengereman pos pengeluaran pemerintah, Purbaya menjabarkan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 akan dialihkan agar bertumpu pada akselerasi arus modal swasta yang kuat, khususnya pada sektor-sektor industri strategis yang bernilai tambah tinggi.

Sebagai langkah nyata untuk menjaring para investor kakap, pemerintah berkomitmen untuk melancarkan jurus mengurai sumbatan regulasi (debottlenecking). Strategi ini difokuskan untuk meruntuhkan berbagai pembatasan birokrasi dan hambatan struktural yang selama ini dinilai kerap mengganjal realisasi investasi di lapangan.

"Upaya tersebut diarahkan antara lain pada penyederhanaan proses perizinan, penguatan kepastian hukum, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lembaga sehingga berbagai hambatan struktural yang selama ini menghambat realisasi investasi dapat dihilangkan," pungkas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) di luar jadwal menjadi sinyal bahwa otoritas moneter kian fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian. Meskipun begitu, pasar saat ini masih dihadapkan pada tantangan siklus jangka pendek Indonesia.

Ekonom Senior DBS Bank Radhika Rao, menilai prospek pertumbuhan jangka panjang Indonesia sebetulnya masih tetap menarik di mata investor. Namun, sejumlah risiko dalam jangka pendek membuat pelaku pasar menjadi lebih berhati-hati.

”Meskipun prospek pertumbuhan struktural Indonesia tetap menarik, investor semakin mempertimbangkan tantangan siklikal jangka pendek sehingga mendorong pandangan yang lebih berhati-hati,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (10/6/2026).

Rao menerangkan langkah yang diambil BI untuk menaikkan suku bunga 50 bps, berupaya menjaga spread imbal hasil yang lebih kompetitif dibandingkan US Treasury. Hal itu menjadi penting untuk menarik kembali aliran modal yang sensitif terhadap suku bunga.

DBS mencatat, kenaikan imbal hasil pada SRBI belakangan telah memperketat kondisi likuiditas, yang memberikan kenaikan pada imbal hasil jangka pendek kurva SBN. Pada Jumat (5/6), pasar SBN RI mengalami inverted yield curve dengan yield SBN bertenor 1 tahun sebesar 7,21% dan tenor 10 tahun terjaga di level 6,90%.

Kini, data PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) mencatat yield acuan SBN RI per 9 Juni 2026, bertengger di level 7,27%. Data Trading Economics mencatat yield SBN 10 tahun RI, pada tanggal yang sama bertengger pada level 7,40%. Sementara yield SBN 1 tahun berada di level 7,14%.

“Langkah ini [kenaikan suku bunga] menyusul kenaikan suku bunga sebesar 50 bps pada rapat Mei, ketika pembuat kebijakan berupaya menjaga selisih imbal hasil yang memadai terhadap US Treasury (UST) guna menarik aliran modal yang sensitif terhadap suku bunga,” katanya.

Rao menilai, selain kekhawatiran terhadap kinerja rupiah yang belakangan lesu, pasar juga menyoroti inflasi yang berisiko kembali muncul pada semester II/2026. Menurutnya, tekanan harga berisiko meningkat apabila konflik geopolitik bertahan lebih lama dan mengganggu pasar energi dan komoditas.

”Sehingga berpotensi menembus target inflasi 1,5%-3,5%. Perlu dicatat bahwa inflasi harga produsen pada kuartal sebelumnya telah melampaui inflasi konsumen, yang mengindikasikan bahwa tekanan biaya di tingkat hulu belum sepenuhnya diteruskan ke harga ritel,” tambahnya.

Secara umum, Rao menilai intervensi yang dilakukan otoritas moneter memang mencerminkan arah kebijakan yang mendukung penguatan rupiah dalam jangka pendek. Namun, penguatan yang lebih berkelanjutan disebut memerlukan arus modal masuk, penerapan kebijakan yang ramah pasar, hingga meredanya krisis minyak.

Sejumlah pejabat dari lembaga moneter, fiskal, dan pemerintah menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III DPR, Sabtu (6/6) pagi.

Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, perwakilan Kementerian Keuangan Purbaya, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dasco membuka pertemuan tersebut, ia mengatakan rapat digelar untuk mengevaluasi kondisi ekonomi sekaligus memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

"Pada hari ini sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga kebijakan moneter dan fiskal maupun pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, kemudian melakukan koordinasi antara fiskal dan moneter agar bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ujar Dasco.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan koordinasi fiskal dan moneter akan terus diperkuat. Ia menyebut kebijakan kedua sektor perlu berjalan seirama sesuai kewenangan masing-masing.

"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter saling erat, sama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi," kata Perry.

Perry menyebut ada dua langkah yang disepakati untuk memperkuat stabilitas rupiah. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil agar aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan domestik.

Ia menjelaskan kenaikan suku bunga luar negeri telah memicu arus modal keluar dari sejumlah instrumen, seperti saham, surat berharga negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Perry mengatakan hal itu dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.

Ia menyebut BI akan meningkatkan bunga yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut membuat operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas rupiah, sementara kebijakan fiskal juga ikut menopang.

"Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan," kata Perry.

Perry menambahkan penguatan koordinasi fiskal dan moneter dilakukan dengan melihat dinamika ekonomi yang berkembang. Ia juga menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik.

JAKARTA - Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menilai, masyarakat tidak perlu merespons perkembangan ekonomi saat ini dengan kekhawatiran berlebihan. Menurutnya, berbagai indikator utama menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global.

Dalam Komunita Economic Talk bertajuk Membaca Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia Saat Ini yang digelar di Jakarta pada Jumat (5/6/2026), Josua menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang terjadi saat ini lebih merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global dibandingkan sinyal menuju krisis.

"Yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis. Karena itu, yang lebih penting adalah menjaga optimisme yang rasional berdasarkan data dan fundamental ekonomi yang ada," jelasnya.

Pertumbuhan 5,6%, tetapi Mengapa Investor Masih Gelisah?



Menurut Josua, ketahanan ekonomi nasional tidak terlepas dari sinergi berbagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas. Ia menilai koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjalan dengan baik sehingga mampu meredam dampak gejolak ekonomi global.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan berfokus menjaga kesehatan fiskal dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN , sementara Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar. Di sisi lain, OJK bersama Bursa Efek Indonesia berperan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan pasar modal.

"Soal Kementerian Keuangan, fungsinya lebih ke aspek fiskalnya. Kalau Bank Indonesia ngurusin moneter, OJK ngurusin pasar keuangan. Dan ini harus saling bersinergi ketiganya," ujarnya.

Josua menilai sejumlah indikator ekonomi domestik masih menunjukkan kondisi yang positif. Konsumsi masyarakat sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi masih tumbuh, inflasi tetap berada dalam rentang terkendali, sektor perbankan berada dalam kondisi sehat, dan APBN masih mampu menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi.

Selain itu pertumbuhan ekonomi nasional masih berada pada level yang relatif tinggi dan daya beli masyarakat tetap terjaga seiring inflasi yang terkendali. Konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih mencatatkan pertumbuhan yang solid.

4 Temuan Penting di Tengah Kejatuhan IHSG Hampir 30% dan Rupiah Mendekati Rp18.000/USD



Dari sisi pasar keuangan, aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan tren positif. Kondisi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun ketidakpastian global meningkat.

"Kepercayaan investor tetap terjaga karena fundamental ekonomi Indonesia masih dipandang kuat. Ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan," katanya.

Terkait pelemahan nilai tukar rupiah, Josua menegaskan bahwa kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dibandingkan masalah struktural di dalam negeri. Menurutnya, penguatan dolar Amerika Serikat terjadi secara global akibat kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju serta meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Karena itu, pelemahan rupiah saat ini tidak dapat diartikan sebagai indikasi bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami persoalan fundamental.

"Tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang membedakan dengan masa lalu adalah saat ini kondisi perbankan nasional jauh lebih kuat, likuiditas terjaga, dan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, serta otoritas sektor keuangan berjalan dengan baik," ujarnya.

Josua juga menepis anggapan bahwa Indonesia sedang menuju krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998. Menurutnya, struktur perekonomian Indonesia saat ini memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dibandingkan saat krisis Asia terjadi hampir tiga dekade lalu.

"Kalau dibandingkan dengan 1998, situasinya sangat jauh berbeda. Saat ini instrumen kebijakan dan fondasi ekonomi kita jauh lebih kuat untuk menghadapi gejolak global," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Inflasi tahunan Indonesia yang mencapai 3,08 persen pada Mei 2026 dinilai mulai menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah bawah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras mulai mengurangi ruang belanja rumah tangga.

"Inflasi tahunan Mei 2026 yang mencapai 3,08 persen mulai memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah bawah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pangan," ujar Rizal kepada Kompas.com, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, kenaikan harga komoditas pangan tersebut sangat sensitif karena merupakan barang konsumsi harian masyarakat.

Akibatnya, banyak rumah tangga mulai menyesuaikan pola pengeluaran dengan mengurangi belanja nonprimer.

"Kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras sangat sensitif karena merupakan komoditas konsumsi harian sehingga masyarakat mulai mengurangi belanja nonprimer untuk menyesuaikan pengeluaran," katanya.

Rizal menambahkan tekanan inflasi saat ini tidak hanya berasal dari pangan, tetapi juga dari energi dan transportasi.

Sementara itu, pertumbuhan pendapatan masyarakat dinilai belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup.

Kondisi tersebut membuat kelompok pekerja informal, buruh, masyarakat berpenghasilan tetap rendah, serta kelas menengah rentan menjadi pihak yang paling terdampak.

"Ruang konsumsi mereka semakin terbatas akibat tekanan inflasi yang berlangsung cukup luas," ujar Rizal.

Di sisi lain, ia menilai berbagai program pemerintah yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dapat membantu menjaga konsumsi dan aktivitas ekonomi domestik.

Namun efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Menurut Rizal, pemerintah perlu memperkuat distribusi pangan serta memastikan stimulus ekonomi dan bantuan sosial benar-benar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan risiko yang muncul apabila harga kebutuhan pokok terus meningkat dalam beberapa bulan mendatang.

Kondisi itu berpotensi melemahkan konsumsi rumah tangga pada paruh kedua tahun ini.

Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Jika harga kebutuhan pokok terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan, maka terdapat risiko konsumsi rumah tangga akan melemah pada paruh kedua 2026. Padahal konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Rizal.

Karena itu, ia menilai pengendalian inflasi pangan menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan Mei 2025 yang sebesar 1,60 persen.

Inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat inflasi 4,94 persen dengan andil 1,43 persen terhadap inflasi nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel – Neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus pada periode Januari-April 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi tekanan geopolitik dan geoekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia sepanjang empat bulan pertama 2026 mencapai USD5,64 miliar. Capaian tersebut memperpanjang tren surplus perdagangan Indonesia menjadi 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan surplus perdagangan hingga April 2026 masih ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas, sementara perdagangan migas masih mencatatkan defisit.

"Hingga bulan April 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar USD5,64 miliar. Surplus sepanjang periode Januari-April 2026 ditopang oleh surplus komoditas nonmigas sebesar USD14,16 miliar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit USD8,52 miliar," ujar Pudji dalam agenda Berita Resmi Statistik, Selasa (2/6/2026).

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada Januari-April 2026 mencapai USD92,15 miliar, meningkat 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan ekspor terutama didorong oleh sektor industri pengolahan yang mencatat nilai ekspor USD75,57 miliar, naik 9,78 persen secara tahunan.

BPS mencatat tiga negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia selama periode tersebut, yakni China, Amerika Serikat, dan India. Ketiga negara tersebut menyumbang 44,52 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia.

China masih menjadi pasar ekspor terbesar dengan nilai mencapai USD22,76 miliar atau berkontribusi 25,93 persen terhadap total ekspor nonmigas. Posisi berikutnya ditempati Amerika Serikat sebesar USD10,17 miliar (11,59 persen) dan India sebesar USD6,14 miliar (7,00 persen).

Ekspor nonmigas ke China didominasi oleh produk besi dan baja, nikel dan turunannya, serta bahan bakar mineral. Sementara ekspor ke Amerika Serikat banyak ditopang oleh mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, serta pakaian dan aksesori rajutan.

Di sisi lain, nilai impor Indonesia sepanjang Januari-April 2026 mencapai USD86,51 miliar, meningkat 13,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Impor nonmigas tercatat sebesar USD73,58 miliar, naik 12,70 persen, sedangkan impor migas mencapai USD12,93 miliar atau tumbuh 17,58 persen.

Berdasarkan penggunaannya, impor bahan baku dan barang penolong masih mendominasi dengan nilai USD61,82 miliar, meningkat 11,67 persen secara tahunan. Sementara itu, impor barang modal mencapai USD17,11 miliar atau naik 19,02 persen, sedangkan impor barang konsumsi tercatat USD7,58 miliar, tumbuh 15,68 persen.

Dari sisi negara asal impor nonmigas, China kembali menjadi pemasok terbesar dengan nilai USD30,79 miliar atau setara 41,84 persen dari total impor nonmigas Indonesia. Selanjutnya diikuti Jepang dan Australia yang masing-masing menyumbang USD4,15 miliar atau 5,64 persen.

Secara keseluruhan, ketiga negara tersebut berkontribusi 53,12 persen terhadap total impor nonmigas Indonesia selama Januari-April 2026.

Adapun surplus perdagangan nonmigas sepanjang periode tersebut terutama ditopang oleh lima kelompok komoditas utama, yakni lemak dan minyak hewan/nabati sebesar USD11,71 miliar, bahan bakar mineral sebesar USD8,34 miliar, besi dan baja sebesar USD5,71 miliar, nikel dan turunannya sebesar USD4,26 miliar, serta alas kaki sebesar USD2,14 miliar.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memulihkan kepercayaan pasar (market confidence) di tengah berbagai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2027 . Hal tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, dalam Podcast What’s on Economy bersama peneliti INDEF, Salsabila Azkia.

Dalam diskusi tersebut, Eko menyoroti bahwa penyampaian langsung KEM-PPKF dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo menjadi momentum yang cukup mengejutkan bagi market karena biasanya arah kebijakan fiskal disampaikan menjelang pidato kenegaraan Agustus.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme kebangkitan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Namun demikian, Eko menilai asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada kisaran 5,8 hingga 6,5% masih terlalu optimistis apabila melihat kondisi ekonomi saat ini.

Ia menilai capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I sebesar 5,61% masih sangat dipengaruhi faktor musiman seperti Lebaran dan tingginya belanja pemerintah. Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh hingga 6,5 Persen di 2027



“Kalau melihat capaian hingga saat ini, saya masih mempertanyakan apakah triwulan berikutnya bisa mempertahankan posisi 5,6 persen itu. Kalau cenderung turun, maka baseline pertumbuhan tahun depan menjadi terlalu optimistis,” ujar Eko.

Pada sektor fiskal, Eko mengapresiasi peningkatan penerimaan negara hingga April 2026, khususnya dari penerimaan perpajakan seperti PPh 21, PPN, dan PPnBM. Namun menurutnya, kenaikan tersebut juga dipengaruhi pola musiman penerimaan pajak, yang cenderung naik di bulan April.

Di sisi lain, Eko mengingatkan bahwa tantangan utama pemerintah ke depan adalah menjaga konsistensi belanja negara agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Ia menilai apabila belanja pemerintah mulai kembali moderat pada semester berikutnya, maka dorongan pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melambat.

Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Hidup Kaya Raya, tapi Bisa Hidup Layak



Diskusi juga menyoroti meningkatnya belanja untuk program prioritas pemerintah, termasuk program MBG dan berbagai agenda strategis lainnya. Menurut Eko, struktur APBN saat ini mulai bergerak menjadi lebih program-driven dengan porsi anggaran yang besar diarahkan untuk program prioritas nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran program prioritas dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah dan mengurangi alokasi bagi sektor lain, termasuk transfer daerah, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, efektivitas dan kualitas implementasi program menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar memperluas jumlah penerima manfaat.

“Concern ke depan adalah bagaimana memastikan program ini optimal, bukan hanya banyaknya penerima manfaat, tetapi kualitas program dan tata kelolanya,” jelasnya.

Dalam pembahasan mengenai market confidence, Eko menilai tekanan terhadap IHSG dan nilai tukar Rupiah mencerminkan tingginya sensitivitas market terhadap arah kebijakan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian pasar adalah rencana pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia.

Menurutnya, secara semangat kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi dan tata kelola ekspor nasional. Namun karena diumumkan secara mendadak dan belum dipahami sepenuhnya oleh market, kebijakan tersebut memunculkan efek kejut yang berdampak negatif terhadap pasar keuangan.

Eko juga menilai pemerintah perlu memperbaiki komunikasi kebijakan agar tidak menimbulkan persepsi kebijakan yang berubah-ubah atau bersifat trial and error. Menurutnya, kredibilitas kebijakan sangat penting dalam membangun kepercayaan investor dan pelaku ekonomi.

Pada sektor moneter, Eko menjelaskan bahwa kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% menunjukkan bahwa Bank Indonesia saat ini lebih memprioritaskan stabilitas dibanding pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan geopolitik global dan potensi capital outflow.

Menurutnya, stabilitas ekonomi merupakan prasyarat utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Stabilitas itu dasar untuk bisa menciptakan growth,” ujar Eko.

Pada bagian akhir diskusi, Eko menekankan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah memulihkan trust atau kepercayaan publik dan market terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Ia menilai berbagai kebijakan baru pemerintah sebenarnya memiliki semangat perbaikan tata kelola dan kedaulatan ekonomi, tetapi perlu didukung komunikasi yang baik, strategi yang terencana, serta implementasi yang kredibel.

“Kalau trust-nya dapat, insyaallah mau bikin kebijakan apa saja bisa berjalan. Trust itu harus dibangun dari tata kelola yang baik, strategi yang terencana, dan komunikasi kebijakan yang cukup,” tutup Eko.

Fundamental ekonomi Indonesia sepanjang triwulan I Januari sampai dengan Maret 2026 itu masih terlihat solid

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan fundamental ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 masih solid, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi dan percepatan belanja pemerintah.

“Fundamental ekonomi Indonesia sepanjang triwulan I Januari sampai dengan Maret 2026 itu masih terlihat solid,” kata Amalia di Jakarta, Selasa.

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026, didorong aktivitas konsumsi masyarakat, investasi dan stimulus fiskal pemerintah pada awal tahun.

Amalia menjelaskan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan karena menyumbang lebih dari separuh perekonomian nasional dari sisi pengeluaran.

“Konsumsi rumah tangga memang menopang lebih dari setengah ekonomi Indonesia yang tumbuh di triwulan I 2026,” ujarnya.

BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen dengan kontribusi 54,38 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta menyumbang 2,94 persen poin terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Amalia, daya beli masyarakat masih cukup terjaga dan didukung meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.

Ia menambahkan pertumbuhan konsumsi juga terlihat dari meningkatnya aktivitas perdagangan, transportasi, restoran, hotel, serta transaksi ekonomi digital selama periode libur panjang.

Selain konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 5,96 persen dengan kontribusi 28,29 persen terhadap PDB.

Investasi turut menyumbang 1,79 persen poin terhadap pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026.

Amalia mengatakan pertumbuhan investasi ditopang peningkatan permintaan barang modal seperti mesin, perlengkapan, dan kendaraan untuk mendukung aktivitas produksi dan ekspansi usaha.

“Impor barang modal itu tumbuhnya 14,27 persen. Realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 7,2 persen. Dan belanja modal pemerintah tumbuh 36,7 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen dan menyumbang 1,26 persen poin terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Amalia, percepatan belanja pemerintah pada awal tahun menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026.

“Biasanya di triwulan pertama pengeluaran pemerintah itu terbatas, tetapi khusus di triwulan I 2026 ini ada kebijakan stimulus pemerintah yang kemudian realisasi belanja anggaran pemerintah di era Bapak Presiden Prabowo ini mendorong stimulus pemerintah, sehingga di triwulan I ini pengeluaran pemerintahnya menjadi jauh lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya,” katanya.

Ia menjelaskan percepatan realisasi belanja barang dan jasa serta berbagai insentif pemerintah memberi efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh tertinggi sebesar 8,04 persen, diikuti perdagangan 6,26 persen, industri pengolahan 5,04 persen dan pertanian 4,97 persen pada Triwulan I-2026.

Amalia mengatakan pertumbuhan sejumlah sektor tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih bergerak positif di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi dunia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo menekankan, bahwa Indonesia memiliki daya tahan dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi maupun moneter global. Di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan fluktuasi harga minyak yang menyentuh level di atas asumsi makro nasional, fundamental ekonomi dalam negeri dianggap menunjukkan performa yang impresif.

Perry merujuk, pada kondisi ekonomi pada triwulan pertama 2026, yang membukukan pertumbuhan sebesar 5,61% atau melampaui capaian periode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 5,1%.

BI juga menitikberatkan soal kenaikan pertumbuhan tersebut didukung oleh stabilitas harga di dalam negeri yang tetap terkendali. Inflasi pada bulan terakhir dilaporkan berada di angka 2,4%, sebuah indikator positif yang menunjukkan bahwa bauran kebijakan moneter dan fiskal berjalan sesuai dengan target sasaran pemerintah.

Antisipasi Krisis, Ini Isi Pertemuan Prabowo dan Tokoh Ekonomi Nasional di Istana



Perry juga menegaskan, bahwa keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ini merupakan buah dari komitmen berkelanjutan dalam membangun kekuatan ekonomi dari dalam.

"Kita bersyukur Indonesia berdaya tahan nasional. Kita bisa bangkit dari krisis '97-'98, krisis global, bahkan Covid. Tuhan cinta sama kita," ujar Perry dalam sambutannya di acara seminar nasional di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Otoritas moneter meyakini bahwa akumulasi pengalaman panjang bangsa dalam melewati berbagai turbulensi ekonomi masa lalu telah membentuk mentalitas yang tangguh bagi para pengambil kebijakan. Pengalaman sejarah tersebut menjadi pondasi utama bagi otoritas moneter dalam menyusun strategi perlindungan yang jauh lebih kuat bagi integritas sistem keuangan domestik saat ini.

Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan



Kata Perry, demi memperkuat benteng pertahanan tersebut, BI terus menyiagakan cadangan devisa di posisi USD146 miliar. Langkah konkret untuk meredam spekulasi juga dilakukan dengan memangkas batas pembelian Dolar AS tanpa dokumen pendukung dari semula 50.000 Dolar AS menjadi 25.000 Dolar AS per orang per bulan.

Perry menekankan, bahwa kerangka kebijakan yang sinkron antara sisi fiskal dan moneter terbukti menjadi kunci vital dalam memitigasi dampak buruk fluktuasi pasar dunia. Bank Indonesia juga konsisten menyokong dana pembangunan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar yang mencapai 140 triliun Rupiah hanya dalam sepekan terakhir di bulan Mei.

Otoritas moneter meyakini stabilitas nasional tidak bisa dicapai hanya melalui kerja satu lembaga saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi yang dilakukan hingga tingkat tertinggi pemerintahan dipastikan terus berjalan secara intensif guna memastikan bauran kebijakan nasional tetap berada pada jalur yang selaras dengan kepentingan publik.

"Sinergi, sinergi, sinergi karena kita hanya akan menang, hanya akan kuat, hanya akan berhasil kalau kita bersatu. Oleh karena itu sinergi kami sangat kuat dengan Pemerintah," tegas Perry.

Lebih lanjut, dia berpandangan soal ancaman pengelolaan jalur logistik energi global saat ini harus disikapi dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Kondisi eksternal yang penuh gejolak menuntut respons kebijakan yang sangat responsif agar kepentingan domestik tidak tergerus oleh kepentingan spekulan internasional.

Sektor energi, pangan, dan instrumen keuangan pun diposisikan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa dari segala bentuk intervensi pasar yang merugikan.

"Ini yang membuat kenapa seluruh dunia harus membuat respon kebijakan nasional yang first thing first adalah TANAS (Ketahanan Nasional). This time is about TANAS," tuturnya.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mematok target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai bagian dari upaya menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Target tersebut disampaikan saat memaparkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Prabowo mengatakan kondisi global saat ini masih dibayangi ketegangan geopolitik, konflik, hingga ketidakpastian ekonomi yang berdampak terhadap perekonomian nasional.

"Bangsa kita sedang menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita," ujar Prabowo pada paparan Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, dalam kondisi global seperti saat ini, negara membutuhkan arah kebijakan yang jelas, termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prabowo menegaskan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan," jelasnya.

Dalam paparan tersebut, Prabowo menyebut strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan menjadi kunci pencapaian target ekonomi nasional.

"Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," ungkapnya.

Presiden RI ini menegaskan pertumbuhan ekonomi tersebut harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya," ujar Prabowo.

Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. "Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen," tuturnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA - Kondisi ekonomi Indonesia menjadi sorotan media asing yang menyebutkan kombinasi gaya politik terpusat, ambisi belanja besar-besaran, dan tekanan geopolitik global berisiko menyeret ekonomi ke zona bahaya. Ketika perang di Timur Tengah bikin harga minyak mentah dunia meroket, Indonesia yang berstatus sebagai negara importir minyak mentah menghadapi dilema, pertahankan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) atau amankan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)?.

Proyek Megah di Tengah Seretnya Pendapatan Negara

Dua program populis andalan pemerintahan Prabowo menjadi sorotan, lantaran memakan anggaran fantastis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk mengatasi stunting pada anak sekolah, dan pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih demi memutus rantai tengkulak yang merugikan petani, diperkirakan menelan biaya setidaknya mencapai USD18 miliar atau setara Rp314 triliun (dengan kurs Rp17.484 per USD) pada tahun ini.

Angka tersebut diyakini setara dengan 10% dari total pendapatan yang dianggarkan. Ironisnya ketika pengeluaran melonjak, pendapatan pajak justru dilaporkan turun 3% pada tahun 2025 akibat anjloknya harga komoditas ekspor andalan seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit.

Angin segar sedikit berhembus memasuki akhir kuartal I, dimana penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun dengan pertumbuhan 20,7% yoy, sementara pendapatan negara menembus Rp574,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tren positif ini merupakan buah dari efektivitas strategi fiskal yang dijalankan pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi. "Jadi strategi kita ini mulai berhasil, harusnya dampak ekonominya lebih bagus," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Belanja Pemerintah Pusat menjadi motor utama penggerak dengan realisasi Rp610,3 triliun, melonjak hingga 47,7%. Rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp281,2 triliun (+43,4%), belanja Non-K/L naik signifikan menjadi Rp329,1 triliun (+51,5%) dan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat stabil di angka Rp204,8 triliun, meski ada kontraksi tipis 1,1%.

Dirjen Pajak Beberkan Tantangan Kejar Target Penerimaan di 2026



Laju belanja yang lebih cepat dibandingkan pendapatan menyebabkan defisit APBN melebar ke angka Rp240,1 triliun, atau setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Baca Juga: Dirjen Pajak Beberkan Tantangan Kejar Target Penerimaan di 2026

"Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit Bapak-Bapak Ibu-Ibu jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," ungkap Purbaya.

Beban berat keuangan Indonesia kerap dibalut oleh optimisme, meski pelemahan harga untuk ekspor seperti batubara, nikel, dan minyak sawit telah mengurangi penerimaan pajak, yang turun sebesar 3% pada 2025. Hal itu tidak menghentikan untuk membiayai program populis dengan memangkas pengeluaran lain dan membiarkan defisit tumbuh.

Ancaman Downgrade Utang dan Ledakan Defisit

Defisit fiskal tahun lalu, sebesar 2,9% dari PDB menjadi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, selain selama masa pandemi. Hal ini menempatkannya sangat dekat dengan batas 3% yang diberlakukan sejak 2003, dalam upaya untuk menegakkan keseimbangan fiskal.

Sementara itu Lembaga pemeringkat utang internasional, S&P memperingatkan potensi penurunan peringkat (downgrade) utang Indonesia untuk pertama kalinya sejak krisis finansial 1998. Pasalnya, biaya pembayaran bunga utang kini telah menyedot 16% dari total pendapatan negara—melewati batas aman 15%.

Rasio utang terhadap PDB diklaim masih cukup rendah, meski pembayaran utang menyerap porsi yang semakin besar dari pendapatan. Tahun lalu, 16% dari pendapatan digunakan untuk bunga, naik dari 9% sepuluh tahun lalu, menurut S&P. Lembaga ini mengatakan bahwa kenaikan yang berkelanjutan di atas 15% bisa menurunkan peringkat.

Lebih mengkhawatirkan lagi perang di Iran memperburuk tekanan. Meskipun Indonesia merupakan eksportir energi bersih, namun negara ini merupakan importir bersih minyak mentah.

Jika harga minyak dunia tertahan di angka rata-rata USD97 per barel akibat konflik Iran, defisit anggaran Indonesia bisa membengkak hingga 3,5% dari PDB. Angka ini melampaui batasan yang ditetapkan dalam undang-undang fiskal sebesar 3% yang diterapkan sejak 2003.

Pemerintah mensubsidi bahan bakar dan listrik, sebuah langkah yang diperkirakan akan menelan biaya USD12 miliar tahun ini (atau hampir 7% dari pendapatan yang dianggarkan) sebelum harga minyak melonjak. Pendapatan akan meningkat sedikit, berkat harga batu bara dan nikel yang lebih tinggi.

Ditambah Pemerintah berencana mengenakan pajak windfall atas ekspor. Namun harga minyak dan gas telah naik jauh lebih tinggi, sehingga setiap peningkatan pendapatan akan tertutupi oleh tagihan subsidi yang membengkak. Kementerian Keuangan memperkirakan mungkin dibutuhkan tambahan untuk subsidi mencapai USD5,7 miliar.

Pada awal tahun, defisit APBN Kuartal I 2026 yang menyentuh Rp240,1 triliun atau sekitar 34% dari target tahunan sebagai bentuk strategi front-loading yang agresif. Defisit yang mencapai 34% dalam tiga bulan pertama, melebihi rata-rata ideal 25% per kuartal, dilihat sebagai langkah taktis Kemenkeu untuk mengamankan likuiditas.

Menkeu Purbaya mengungkapkan setiap kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar 1 dolar AS per barel menambah defisit APBN sekitar Rp6 triliun. Meski demikian, pemerintah memastikan postur fiskal 2026 tetap terjaga di bawah batas aman.

"Yang jelas, setiap 1 dolar per barel naik itu sekitar Rp6 triliun tambahan defisitnya. Tapi ini sudah kita hitung semua, bahkan dengan asumsi rata-rata 100 dolar per barel, defisit tetap kita kunci di bawah 3%, sekitar 2,9%, jadi tidak masalah," ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (1/4/2026).

Defisit diklaim masih dalam batas aman, namun Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menilai realisasi ini perlu disikapi dengan kewaspadaan tinggi guna menghindari risiko hard landing pada kuartal berikutnya.

"Pengumuman ini berfungsi sebagai alarm kebijakan, agar kementerian/lembaga mulai mengerem belanja yang tidak produktif dan fokus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global," tulis Rahma dalam analisisnya.

Presiden menegaskan menegaskan pemerintah bekerja keras agar defisit APBN)tidak melebar melebihi 3% sebagaimana batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti covid, batas defisit dipastikan belum akan berubah.

Efisiensi dilakukan demi penghematan, dimana program makanan bergizi gratis dipangkas dari enam hari seminggu menjadi lima, menghemat sekitar USD1,1 miliar. Meski tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, namun ada himbauan agar pembelian bensin bersubsidi dibatasi hingga 50 liter per kendaraan per hari.

Secara teori, upaya penghematan biaya ini akan menghemat USD7,4 miliar tahun ini, melalui langkah-langkah seperti membuat birokrat bekerja dari rumah dan mengurangi perjalanan resmi. Namun hal serupa pernah dilakukan tahun lalu, namun gagal menghentikan pelebaran defisit.

Pemerintah dihadapkan pada dilema besar harus memotong subsidi bahan bakar atau mengurangi program pengeluarannya atau menghapus batas defisit 3%. Subsidi bahan bakar terakhir kali dipangkas setelah harga minyak melonjak akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 hingga memicu protes besar.

Bagi seorang populis yang berkampanye dengan janji untuk mengekang elit yang serakah dan memastikan rakyat mendapatkan manfaat lebih dari sumber daya Indonesia, kenaikan harga bensin bukanlah pilihan yang menarik.

Setelah hampir 20 tahun terakhir, Sri Mulyani Indrawati telah menanamkan disiplin fiskal selama menjabat menteri keuangan untuk semua presiden selama tiga masa jabatan, termasuk Prabowo. Namun pada bulan September, Presiden memecatnya dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya bersikeras semuanya baik-baik saja. “Jika harga minyak naik menjadi USD100 per barel (rata-rata selama 2026), defisit dapat ditekan (hingga) sekitar 2,3% dari PDB melalui pemotongan pengeluaran dan peningkatan pendapatan,” katanya.

“Jadi kita aman. Saya bilang kepada presiden, 'Jangan khawatir tentang perkembangan ekonomi global, tentang harga minyak global'.”

Bagi masyarakat umum, ketidakstabilan makroekonomi ini bukan sekadar angka di atas kertas. Jika pemerintah terpaksa memangkas subsidi BBM demi menghindari jebakan defisit, harga barang pokok di pasar dipastikan akan meroket. Sejarah Indonesia mencatat bahwa inflasi tinggi dan tekanan ekonomi sering kali menjadi sumbu pendek bagi gejolak sosial di akar rumput.

Menambal defisit APBN tanpa menyentuh subsidi BBM, membuat pemerintah harus mencari kantong pendapatan baru atau memotong urat boros birokrasi, tanpa memicu gejolak sosial di masyarakat.

Ambruknya Rupiah dan Pasar Modal

Munculnya kekhawatiran terhadap ketahanan ekonomi nasional kembali muncul ketika melihat kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah sepanjang April hingga Mei 2026. IHSG sempat terkoreksi cukup dalam, sementara rupiah bergerak di kisaran Rp17.000 per dolar AS yang menjadi level terburuknya sejak krisis.

Pelemahan kurs rupiah terjadi di tengah tekanan global dan meningkatnya ketidakpastian arus modal internasional. Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi dalam opininya di SINDOnews menerangkan, volatilitas IHSG dan rupiah seharusnya dibaca sebagai refleksi dari struktur ekonomi nasional.

Menurutnya ekonomi masih menghadapi persoalan mendasar, yakni persoalan ketergantungan pada arus modal jangka pendek, lemahnya basis industri bernilai tambah tinggi, serta dangkalnya pasar keuangan domestik. Tetapi membaca kerentanan struktural tidak berarti menegasikan seluruh capaian ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga dibanding banyak negara berkembang lain.

Karena itu, pelemahan IHSG dan Rupiah saat ini sebaiknya dibaca bukan sebagai pertanda kiamat ekonomi, melainkan sebagai pengingat bahwa agenda transformasi struktural Indonesia belum selesai.