Jakarta: Pemerintah Indonesia mulai melirik skema pembiayaan yang lebih fleksibel dengan membuka peluang bagi China untuk menerbitkan surat utang di pasar domestik.

Langkah ini muncul sebagai bagian dari pembicaraan bilateral antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Keuangan China Lan Fo’an.

Pertemuan tersebut berlangsung di sela agenda IMF-World Bank Spring Meeting yang digelar pada 13–17 April di Washington, DC, Amerika Serikat.

Menurut Purbaya, hubungan dagang yang erat antara Indonesia dan China menjadi dasar kuat untuk memperluas kerja sama, termasuk di sektor pembiayaan.

“Sebagai mitra dagang terbesar, diskusi dengan China berjalan sangat positif,” ujarnya dikutip
dari Antara.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajukan rencana penerbitan obligasi berdenominasi yuan atau dikenal sebagai Panda Bond di pasar keuangan China.

Instrumen ini dinilai menarik karena menawarkan tingkat bunga yang relatif rendah, sekitar 2,3 persen, sehingga berpotensi menekan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai langkah timbal balik, Indonesia membuka kemungkinan bagi China untuk menerbitkan obligasi di dalam negeri. Skema ini tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga memberi kesempatan bagi investor lokal untuk masuk ke instrumen surat utang China.

Langkah diversifikasi sumber dana ini juga dimanfaatkan pemerintah sebagai alat negosiasi. Purbaya mengungkapkan bahwa opsi pembiayaan dari China telah disampaikan kepada investor di Amerika Serikat, sebagai sinyal bahwa Indonesia memiliki alternatif pendanaan dengan biaya yang lebih efisien.

Strategi tersebut tampaknya membuahkan hasil. Minat investor, yang tercermin dari peningkatan penawaran masuk (incoming bid), disebut mengalami kenaikan signifikan.

Dengan membuka lebih banyak jalur pembiayaan, Indonesia mencoba memperkuat posisi tawar di pasar global sekaligus menjaga biaya utang tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi dunia.

(SAW)

JAKARTA, iNews.id - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasisaham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk pasar modal yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Berbagai pilihan instrumen tersedia bagi investor dalam mengelola portofolio. Salah satu instrumen yang bisa dimanfaatkan adalah Exchange Traded Fund atau ETF. Produk instrumen ini merupakan investasi yang menggabungkan karakteristik saham dan reksa dana.

Secara sederhana, ETF adalah kumpulan aset seperti saham, obligasi, atau komoditas yang diperdagangkan di bursa efek layaknya saham perusahaan.

Bagi investor pemula yang ingin berinvestasi produk ETF, memahami perbedaan antara ETF dan reksa dana saham menjadi hal yang penting. Dengan pemahaman tersebut, investor dapat melakukan diversifikasi portofolio secara lebih optimal. 

Lantas, apa saja yang membedakan ETF dengan reksa dana saham? MotionTrade telah merangkum 4 (empat) perbedaannya, yaitu:

1. Cara Transaksi
ETF diperdagangkan langsung di bursa efek seperti saham, sehingga bisa dibeli dan dijual kapan saja selama jam perdagangan. Sementara itu, reksa dana hanya bisa dibeli atau dicairkan melalui manajer investasi atau agen penjual, dan transaksi biasanya diproses berdasarkan harga NAB (Nilai Aktiva Bersih) di akhir hari.
 
2. Harga dan Transparansi
Harga ETF berubah secara real-time mengikuti pergerakan pasar, sama seperti saham. Investor bisa melihat harga secara langsung. Sebaliknya, reksa dana hanya memiliki satu harga per hari yang dihitung setelah pasar tutup.

3. Minimum Investasi
ETF bisa dibeli mulai dari 1 lot (umumnya 100 unit), sehingga lebih fleksibel bagi investor ritel. Reksa dana biasanya memiliki minimum investasi awal tertentu, yang bisa bervariasi tergantung produk dan manajer investasinya. 

4. Risiko Transaksi 
Risiko transaksi pada ETF dapat dikontrol (lebih rendah) karena transaksi jual/beli ETF dapat dilakukan setiap saat selama jam bursa berlangsung. Reksa Dana saham biasanya bergantung pada Manajer Investasi dari pengelolaan portofolio. 

Dengan memahami perbedaan antara ETF dan reksa dana saham, investor dapat memanfaatkan ETF sebagai pilihan strategis untuk diversifikasi portofolio yang lebih optimal. Anda juga dapat mencoba peluang investasi di produk ETF sekaligus mengikuti program dari Bursa Efek Indonesia yaitu Investor Reward Program 2026 berhadiah lebih dari Rp250 juta.

Semakin tinggi dan aktif transaksi, maka semakin besar kesempatan Anda untuk memenangkan reward dalam program ini. Informasi lebih lanjut mengenai Investor Reward Program 2026 dapat Anda kunjungi melalui bit.ly/idxirp2026.

Editor: Aditya Pratama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang bagi China untuk menerbitkan surat utang atau obligasi di pasar Indonesia.

Opsi tersebut muncul dalam pembahasan bilateral dengan Menteri Keuangan China Lan Fo’an di sela rangkaian Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pada 13-17 April di Washington, DC, Amerika Serikat.

“China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya sangat positif,” kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyampaikan rencana Pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi berdenominasi Yuan atau Panda Bond di pasar China.

Purbaya mengatakan niat itu mendapat respons positif karena tingkat bunga di pasar keuangan China dinilai lebih kompetitif, yang berada di kisaran 2,3 persen.

Kondisi itu dianggap dapat menjadi salah satu alternatif untuk menekan biaya modal atau cost of capital Indonesia.

Sebagai bagian dari skema timbal balik, Purbaya menyatakan Indonesia juga membuka peluang bagi China untuk menerbitkan obligasi di dalam negeri.

Menurut dia, langkah tersebut dapat memberi ruang bagi investor Indonesia untuk mengakses instrumen surat utang China, sekaligus memperluas kerja sama pembiayaan kedua negara.

Purbaya mengatakan informasi mengenai opsi pembiayaan dari China juga telah disampaikan kepada investor obligasi di Amerika Serikat.

Penyampaian tersebut menjadi bagian dari strategi negosiasi pemerintah untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki alternatif sumber pendanaan dengan biaya yang lebih efisien.

Ia mengungkapkan pendekatan itu berdampak pada peningkatan incoming bid secara signifikan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2025, pasar surat utang korporasi mulai memasuki fase yang lebih menantang. Data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan total penerbitan mencapai Rp284,3 triliun atau melonjak hampir 90% secara tahunan dari Rp149,7 triliun pada 2024.

Lonjakan tersebut didorong oleh momentum suku bunga yang lebih rendah serta kebutuhan refinancing dan ekspansi, yang membuat emiten termasuk bank agresif mengunci pendanaan jangka panjang. Refinancing menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp135,76 triliun, diikuti modal kerja Rp95,41 triliun dan investasi Rp64,85 triliun.

Namun, kondisi tersebut tidak berlanjut pada 2026. Pefindo memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi turun ke kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,86 triliun, mencerminkan normalisasi sekaligus tekanan baru dari faktor eksternal.

Tekanan global menjadi faktor kunci. Risiko geopolitik, arah kebijakan moneter global, volatilitas nilai tukar, hingga tingginya pasokan surat utang pemerintah berpotensi menahan penurunan yield dan meningkatkan biaya penerbitan. Di saat yang sama, sektor keuangan termasuk perbankan juga menghadapi perlambatan bisnis, yang berisiko menekan minat maupun kapasitas penerbitan obligasi.

Meski demikian, perbankan tetap menjadi salah satu kontributor utama dengan penerbitan sekitar Rp41,7 triliun pada 2025, menegaskan peran strategisnya di pasar surat utang.

Dari sisi fundamental, kondisi sektor jasa keuangan juga relatif stabil. Pefindo mencatat sepanjang Januari 2026 terdapat 314 publikasi pemeringkatan dari 95 perusahaan dan 8 efek beragun aset, dengan mayoritas memiliki outlook stabil dan hanya satu yang negatif.

Stabilnya profil risiko ini membuat kepercayaan investor terhadap instrumen perbankan tetap terjaga, terutama untuk bank dengan peringkat tinggi. Namun, kondisi tersebut juga membuat bank tidak berada dalam posisi terdesak untuk agresif masuk ke pasar obligasi.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menjelaskan bahwa bank lebih memprioritaskan penguatan likuiditas, khususnya dana murah, di tengah pertumbuhan kredit yang belum tinggi dan kondisi pasar yang lebih menantang.

“Kami senantiasa berfokus pada likuiditas sebagai tulang punggung operasional bank yang mumpuni, terutama CASA,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Dia juga menggambarkan bahwa biaya dana sempat menurun pada awal tahun, namun kini cenderung stabil, sehingga strategi utama adalah menjaga stabilitas tersebut di tengah pergerakan instrumen pasar seperti obligasi.

Pendekatan konservatif juga ditunjukkan oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Adapun BCA memilih mengandalkan kekuatan likuiditas domestik dan belum berencana menerbitkan obligasi. Per Desember 2025, dana pihak ketiga BCA mencapai Rp1.249 triliun atau tumbuh 10,2% secara tahunan, dengan CASA sebesar Rp1.045 triliun yang naik 13,1%.

“BCA berkomitmen menjaga komposisi pendanaan yang sehat untuk menopang kinerja bisnis perusahaan secara berkelanjutan,” ujar EVP Corporate Communication and CSR BCA Hera F. Haryn.

Dengan likuiditas yang kuat, obligasi bagi bank besar saat ini lebih berfungsi sebagai instrumen pelengkap, terutama untuk pengelolaan struktur tenor, bukan sebagai sumber utama pendanaan.

Mengenai hal ini, Pefindo menilai tekanan global tidak serta-merta membuat biaya penerbitan bagi bank melonjak, mengingat profil kredit perbankan yang relatif kuat dan didominasi oleh peringkat tinggi.

Selain itu, bank yang sudah memiliki akses pasar tetap memiliki fleksibilitas dalam menghimpun dana melalui obligasi atau sukuk. Di sisi lain, sumber dana utama perbankan tetap berasal dari dana pihak ketiga, sementara pasar modal digunakan untuk kebutuhan pengelolaan mismatch tenor.

“Secara imbal hasil, karena rating rata-rata perbankan tinggi, seharusnya tidak naik juga,” ujar Kepala Divisi Riset Pefindo Danan Dito.

Meski demikian, perubahan perilaku investor menjadi tantangan baru. Pefindo mencatat adanya kecenderungan investor hanya fokus pada surat utang berperingkat tinggi seperti AAA dan A, sementara peringkat BBB mulai ditinggalkan.

Kondisi ini berpotensi menciptakan segmentasi pasar yang lebih tajam dan membuat tidak semua bank memiliki akses yang sama terhadap pendanaan.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai kondisi global berpotensi meningkatkan biaya dana perbankan melalui kenaikan yield obligasi, yang pada akhirnya dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit. Ia juga menyoroti bahwa dalam kondisi investor semakin selektif, bank besar cenderung lebih diuntungkan karena dinilai lebih tahan, sehingga memperoleh biaya dana yang lebih rendah dibandingkan bank menengah dan kecil.

“Peningkatan yield obligasi akan membuat biaya dana semakin tinggi dan dapat menekan margin perbankan bila tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda melihat tekanan juga datang dari sisi permintaan. Perlambatan ekonomi global dan domestik membuat investor lebih berhati-hati dalam menempatkan dana, termasuk ke sektor perbankan.

Hal ini tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit, penurunan PMI manufaktur yang berpotensi berada di bawah 50, serta survei Apindo yang menunjukkan 50% pelaku usaha tidak berekspansi dan 67% tidak menambah tenaga kerja.

“Investor akan menahan untuk mengeluarkan dana, termasuk ke sektor perbankan, karena melihat prospeknya seret,” ujar dia.

Adapun kondisi tersebut, perbankan menghadapi dilema antara menaikkan imbal hasil untuk menarik investor dan menjaga margin agar tidak tergerus. Kenaikan imbal hasil berisiko menekan profitabilitas, sementara tidak menaikkannya dapat mengurangi minat investor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Informasi tentang investasi kini semakin mudah diakses. Dari media sosial hingga aplikasi keuangan, masyarakat semakin akrab dengan istilah saham, obligasi, hingga reksa dana. Namun, memahami tidak selalu berujung pada keberanian untuk memulai.

Di balik meningkatnya literasi, masih banyak yang menahan langkah. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena ragu, takut rugi, bingung memilih produk, atau tidak yakin harus mulai dari mana. Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia, Kristian S Manullang, melihat kondisi ini sebagai tantangan di pasar modal saat ini.

"Literasi sudah cukup tinggi, tetapi inklusi masih rendah. Artinya, yang benar-benar berinvestasi masih terbatas," ujarnya dalam Sosialisasi dan Edukasi Reksa Dana APRDI 2026 di Ruang Seminar, Tower 2 Lantai 1 IDX Jakarta, Senin (20/4/2026).

Keraguan sering kali menjadi penghambat yang tidak terlihat. Banyak calon investor khawatir salah memilih produk atau belum benar-benar memahami risiko.

Ketua Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana Indonesia (APRDI), Lolita Liliana, mengingatkan investasi memang tak lepas dari risiko. Nilainya bisa naik dan turun mengikuti kondisi pasar.

Namun, risiko tersebut bisa dikelola, salah satunya melalui diversifikasi dan pengelolaan oleh profesional. "Kalau belum tahu cara memilih saham atau obligasi, bisa lewat reksa dana," ujar Lolita.

Ia juga mengingatkan agar investor memahami profil risiko dan tidak sekadar ikut-ikutan tren.

Reksa dana sebagai jembatan

Di tengah keraguan tersebut, reksa dana menjadi penghubung antara pengetahuan dan praktik. Produk ini menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen, sehingga investor tidak perlu mengelola portofolio secara langsung. Pengelolaan dilakukan oleh manajer investasi, sementara dana disimpan di bank kustodian dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan mekanisme ini, masyarakat bisa mulai tanpa harus memahami seluruh detail pasar keuangan. Akses yang semakin mudah juga membantu. Investasi kini dapat dimulai dari Rp 10.000 dan dilakukan secara daring.

"Kalau mau menjangkau lebih banyak masyarakat, memang harus terjangkau," kata Lolita.

Bagi yang masih ragu, langkah awal tidak harus langsung mengambil risiko besar. Salah satu pilihan yang kerap digunakan adalah reksa dana pasar uang, yang berinvestasi pada instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi di bawah satu tahun.

Produk ini relatif lebih stabil dibandingkan jenis lain, meski tetap memiliki risiko. Dengan karakter tersebut, reksa dana pasar uang menjadi pilihan praktis bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi tanpa fluktuasi yang terlalu tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China melalui Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) resmi merilis daftar proyek utama tahap kedua untuk tahun 2026.

Mengutip laporan Kantor Berita Resmi Pemerintah China, Xinhua, otoritas terkait telah mengalokasikan dana segar senilai 216,8 miliar yuan atau setara dengan US$31,8 miliar (setara Rp546,61 triliun berdasarkan kurs JISDOR 17 April 2026 senilai Rp17.189 per dolar AS) dari penerbitan obligasi negara khusus bertenor sangat panjang (ultra-long special treasury bonds).

Berdasarkan pengumuman komisi pada Minggu (19/4/2026), dana jumbo tersebut akan disuntikkan untuk mendukung 336 proyek strategis di Negeri Panda. Disebutkan, langkah ini merupakan bagian dari inisiatif negara untuk mengimplementasikan strategi nasional utama dan membangun kapasitas keamanan di berbagai sektor kunci.

NDRC merinci, proyek-proyek tersebut mencakup berbagai area krusial yang menjadi fokus masa depan China. Sektor tersebut meliputi pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), renovasi saluran pipa bawah tanah perkotaan, infrastruktur transportasi di sepanjang Sabuk Ekonomi Sungai Yangtze, kawasan pertanian berstandar tinggi, hingga peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Jika diakumulasikan dengan alokasi tahap pertama yang mencapai 389,7 miliar yuan maka total pendanaan yang telah digelontorkan untuk mendukung proyek strategi nasional dan penguatan area kunci kini telah menyentuh angka 606,5 miliar yuan.

Adapun hingga saat ini, total pendanaan yang disalurkan telah mencapai 76% dari total pagu yang dipatok untuk setahun penuh, yakni sebesar 800 miliar yuan.

Seorang pejabat dari NDRC menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya akan berhenti pada penyaluran dana. Upaya lanjutan akan terus didorong untuk menyempurnakan mekanisme investasi dan pembiayaan.

"[Selain itu] percepatan implementasi kebijakan 'infrastruktur lunak' dan memperketat pengawasan terhadap dana investasi pusat guna memastikan proyek berjalan efektif," ujar pejabat tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Jago Tbk. (ARTO) mencatat hingga Maret 2026, sekitar 43,2 juta kantong telah digunakan oleh 15,2 juta pengguna bank.

Head of Digital Lending Business Bank Jago Irene Santoso menyampaikan, sejak awal, Aplikasi Jago menghadirkan fitur Kantong yang memungkinkan nasabah memisahkan uang ke dalam berbagai pos sesuai tujuan.

Aplikasi ini mengadopsi kearifan lokal masyarakat Indonesia yang sejak lama terbiasa membagi uang ke dalam berbagai wadah, seperti amplop atau tempat penyimpanan sederhana berdasarkan kebutuhan.

“Cara mengatur uang ini terbukti efektif mendorong pengguna Aplikasi Jago menjadi lebih disiplin dalam menempatkan uang dan mencapai tujuan keuangannya,” kata Irene dalam Forum Jurnalis Jagoan di Jakarta Selatan, Jumat (17/4/2026).

Dia mengungkapkan, Kantong Pengeluaran menjadi fitur yang paling banyak digunakan dari berbagai fitur yang tersedia, terutama untuk memenuhi kebutuhan harian seperti makanan, jajan, dan pengeluaran rutin lainnya.

Selain itu, pengguna juga memanfaatkan fitur Kantong untuk membayar tagihan, memenuhi kebutuhan bisnis, hingga mengalokasikan dana musiman seperti Tunjangan Hari Raya (THR), Lebaran, dan kurban.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan perencanaan keuangan, Aplikasi Jago menyediakan fitur Analisis Pengeluaran (Spend Analysis) yang menyajikan rincian pemasukan dan pengeluaran yang telah dikategorikan.

Melalui dukungan teknologi machine learning, Irene menuturkan bahwa Aplikasi Jago secara otomatis mengelompokkan setiap transaksi, sekaligus tetap memberi keleluasaan bagi nasabah untuk menyesuaikan kategori sesuai kebutuhan. Fitur ini membantu nasabah mengidentifikasi pos pengeluaran terbesar dan mengontrol keuangan dengan lebih baik.

Seiring meningkatnya kebutuhan dan literasi nasabah dalam pengelolaan keuangan, Bank Jago mencatat pengguna Aplikasi Jago semakin aktif berinvestasi.

Peningkatan ini tercermin dari jumlah pengguna yang terhubung dengan platform investasi mitra Bibit dan Stockbit yang tumbuh 38,2% secara tahunan (year on year/YoY) hingga 31 Desember 2025.

Dari sisi komposisi, reksa dana menjadi instrumen investasi dengan porsi terbesar mencapai 44%, diikuti saham sebesar 42%, serta obligasi sebesar 14%.

“Minat investasi yang meningkat di pasar saham juga terlihat dari pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Bank Jago yang naik lebih dari dua kali lipat sepanjang 2025,” ujarnya.

Seiring meningkatnya minat dan variasi investasi masyarakat Indonesia, Bank Jago melihat kebutuhan nasabah untuk mengakses seluruh rincian portofolio investasi dalam satu tampilan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Irene mengungkapkan bahwa Perseroan menghadirkan tampilan terintegrasi di Aplikasi Jago pada lima tahun perjalanannya, yang memungkinkan nasabah melihat seluruh portofolio investasi dari berbagai platform dalam satu tab. Fitur ini juga terhubung dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta platform investasi mitra ekosistem digital, seperti Bibit dan Stockbit.

Menurut Irene, seni berinvestasi tidak hanya terletak pada pemilihan instrumen yang tepat, tetapi juga pada pemahaman menyeluruh atas portofolio yang dimiliki.

Dia menambahkan, tantangan pengguna saat ini bukan lagi keterbatasan pilihan instrumen, melainkan informasi aset yang tersebar dan tidak terintegrasi sehingga berisiko mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data yang tidak lengkap.

Penyempurnaan Aplikasi Jago ini sejalan dengan aspirasi Bank Jago untuk memperluas kesempatan tumbuh masyarakat melalui solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan.

Perseroan juga menegaskan komitmennya untuk mendampingi pengguna di setiap tahap perjalanan finansial, mulai dari mengelola kebutuhan harian, menempatkan dana sesuai tujuan, hingga mengembangkan aset melalui instrumen investasi dalam satu aplikasi yang terintegrasi dalam ekosistem keuangan digital.

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menghadirkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah V Tahap II Tahun 2026. Adapun Dalam PUB tersebut, BMTR akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp500 miliar dan Sukuk Ijarah dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar.

Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menawarkan 3 seri dengan perkiraan kupon dan cicilan imbalan antara lain:

Seri A: SBN* + (43 – 73 bps) untuk tenor 3 tahun sejak tanggal emisi.

Seri B: SBN* + (51 – 81 bps) untuk tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.

Seri C: SBN* + (56 – 86 bps) untuk tenor 7 tahun sejak tanggal emisi.

Kupon final akan ditetapkan berdasarkan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tanggal penutupan bookbuilding, ditambah spread sebagaimana indikasi di atas.

Rating obligasi yang ditawarkan adalah idAAA(cg) (Triple A dari Pefindo), sementara rating sukuk ijarah adalah idAAA(cg)(sy)(Triple A Syariah dari Pefindo). Selain itu, keduanya juga dijamin dengan penanggungan dari Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF). Untuk informasi perkiraan jadwal penawarannya sebagai berikut:

Masa Penawaran Awal (bookbuilding) : 17 - 30 April 2026

Perkiraan Masa Penawaran Umum: 25 – 29 Mei 2026

Perkiraan Tanggal Penjatahan: 2 Juni 2026

Perkiraan Pembayaran dari Investor: 3 Juni 2026

Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik: 4 Juni 2026

Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 5 Juni 2026

Informasi dan jadwal lebih lanjut dan mekanisme pemesanannya, Anda dapat mengakses bit.ly/obligasibmtr2026

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Transaksi Surat Utang Negara (SUN) melalui kanal digital menembus lebih dari 80 persen sepanjang 2025, menandai percepatan pergeseran perilaku investasi masyarakat ke platform daring. Kondisi ini mendorong perbankan memperkuat distribusi digital guna menjangkau investor lebih luas.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih mengatakan, penguatan kanal digital menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi investor domestik. “Kami akan terus mendorong peningkatan partisipasi investor domestik melalui optimalisasi kanal distribusi dan edukasi pasar,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (17/4/2026).

Lonjakan tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor yang meningkat lebih dari 20 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan paling tinggi berasal dari generasi milenial dan Gen Z yang tumbuh lebih dari 50 persenyoy, memperlihatkan dominasi investor muda dalam instrumen pembiayaan negara.

Dominasi kanal digital menunjukkan kemudahan akses menjadi faktor utama dalam menarik minat masyarakat. Proses investasi yang semakin sederhana, mulai dari pemesanan di pasar perdana hingga transaksi di pasar sekunder, mendorong SUN kian diminati sebagai instrumen investasi ritel.

Perubahan ini sekaligus memperkuat basis investor domestik dalam pembiayaan negara. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, ketahanan pasar keuangan dinilai semakin terjaga di tengah dinamika global.

BCA juga memfasilitasi transaksi SUN melalui platform digital seperti myBCA dan KlikBCA Individu, serta jaringan kantor cabang. Peran ini tidak hanya memperluas akses investasi, tetapi juga menjaga likuiditas pasar obligasi domestik.

Seiring capaian tersebut, BCA meraih empat penghargaan dari Kementerian Keuangan, meliputi kinerja terbaik sebagai Dealer Utama SUN secara keseluruhan, di pasar perdana dan sekunder, serta sebagai mitra distribusi SUN ritel terbaik sepanjang 2025.

JAKARTA, iNews.id - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menghadirkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah V Tahap II Tahun 2026. Adapun dalam PUB tersebut, BMTR akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp500 miliar dan Sukuk Ijarah dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar.

Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menawarkan 3 seri dengan perkiraan kupon dan cicilan imbalan antara lain:
- Seri A: SBN* + (43 – 73 bps) untuk tenor 3 tahun sejak tanggal emisi.
- Seri B: SBN* + (51 – 81 bps) untuk tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.
- Seri C: SBN* + (56 – 86 bps) untuk tenor 7 tahun sejak tanggal emisi. 

*Kupon final akan ditetapkan berdasarkan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tanggal penutupan bookbuilding, ditambah spread sebagaimana indikasi di atas.

Baca Juga

Hary Tanoe: Pertumbuhan Digital Jadi Katalis Positif bagi Global Mediacom (BMTR)

Rating obligasi yang ditawarkan adalah idAAA(cg) (Triple A dari Pefindo), sementara rating sukuk ijarah adalah idAAA(cg)(sy)(Triple A Syariah dari Pefindo). Selain itu, keduanya juga dijamin dengan penanggungan dari Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF). Untuk informasi perkiraan jadwal penawarannya sebagai berikut:

- Masa Penawaran Awal (bookbuilding) : 17-30 April 2026
- Perkiraan Masa Penawaran Umum: 25-29 Mei 2026
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 2 Juni 2026
- Perkiraan Pembayaran dari Investor: 3 Juni 2026
- Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik: 4 Juni 2026
- Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 5 Juni 2026

Baca Juga

Penawaran Umum BMTR, Hary Tanoe: Terima kasih Kepada Joint Lead Underwriter dan Lembaga Penunjang

Informasi dan jadwal lebih lanjut dan mekanisme pemesanannya, Anda dapat mengakses bit.ly/obligasibmtr2026.

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best! 

Baca Juga

Global Mediacom (BMTR) Tawarkan Obligasi dan Sukuk Rp3 Triliun, Berikut Rinciannya

Editor: Aditya Pratama

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil pertemuan dengan lembaga pemeringkat S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/4/2026). Kendati outlook kredit Indonesia dipertahankan stabil, lembaga itu mengingatkan otoritas fiskal soal rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.

Untuk diketahui, rasio utang terhadap penerimaan dikenal sebagai debt to service ratio (DSR). Ini membandingkan rasio utang pemerintah dan bunganya terhadap penerimaan negara yang dihasilkan dalam neraca APBN.

Purbaya menyebut telah menyampaikan berbagai kebijakan fiskal maupun realisasinya pada 2025 dan 2026 secara sementara kepada S&P. Dia mengeklaim lembaga pemeringkat itu merespons positif terhadap kondisi fiskal Indonesia, dan tercermin pada outlook stabil yang dipertahankan dan rating pada BBB.

"Saya kan meeting-nya [dengan S&P] Selasa. Jadi, sepertinya mereka sudah melakukan asesmen ulang, dan di hari Selasa saya meeting sama mereka, mereka memberikan konfirmasi bahwa memang outlook kita tidak berubah, masih stable dengan rating BBB. Artinya dari situ kita bukan dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Washington DC, Rabu (15/4/2026) waktu setempat.

Sebagai informasi, rating BBB untuk obligasi pemerintah mengindikasikan bahwa surat utang itu masih dalam status layak investasi (investment-grade) dengan risiko level moderat. Kendati dipandang stabil, BBB dinilai sensitif terhadap penurunan ekonomi sehingga lebih berisiko dibandingkan dengan obligasi berperingkat AAA/AA.

Purbaya mengaku tidak ada masukan khusus dari S&P. Namun demikian, lembaga itu memberi perhatian cukup dalam soal rasio utang pemerintah terhadap penerimaan pajak maupun bukan pajak.

Sebagaimana diketahui, pemerintah setiap tahunnya menerbitkan utang untuk menutup defisit antara belanja dan penerimaan APBN. Setiap tahunnya juga pemerintah harus membayar bunga utang jatuh tempo sehingga menjadi belanja wajib yang perlu didukung oleh penerimaan negara.

"Mereka memberi, bukan warning ya, mendiskusikan lebih dalam, bahwa rating, pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15%. Saya bilang itu kami akan monitoring terus, dan kami pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap dijaga tidak memburuk dari sisi pembayaran utang tadi," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Purbaya menilai perkembangan DSR Indonesia ke depan bisa dikendalikan. Sebagai contoh, dia menilai kinerja penerimaan pajak belakangan sudah membaik.

Usai tumbuh 30% (year on year/YoY) pada Januari dan Februari 2026, dia turut menyampaikan bahwa penerimaan pajak masih tumbuh hingga 20% (YoY) pada Maret lalu. Dia menyebut kementeriannya pun telah melakukan berbagai perombakan di Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai supaya adanya peningkatan kinerja.

"Ada concern sedikit tentang rasio pembayaran utang terhadap pendapatan kita, pajak kita. Tetapi saya yakinkan ke mereka bahwa itu bisa dikendalikan ke depan, dan belum pada level yang berbahaya sekali" ujarnya.

Secara umum, terang Purbaya, S&P menggali cukup detail soal kondisi fiskal Indonesia termasuk defisit 2025 dan proyeksi 2026. Purbaya menyampaikan bahwa defisit fiskal tahun lalu versi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ternyata 2,8% terhadap PDB atau lebih rendah dari estimasi sementara yakni 2,92% terhadap PDB.

Untuk tahun ini, sampai dengan Maret 2026 APBN sudah membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Kendati defisit sudah hampir sepertiga dari batas maksimal, Purbaya menyebut pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas tersebut.

"Utamanya mereka ingin melihat apakah kami konsisten menjaga defisit di bawah 3% PDB. Kami bilang kami konsisten dengan kebijakan itu, Presiden sudah memberikan arahan bahwa defisit harus dijaga di bawah 3% terhadap PDB. Jadi komitmen kami amat kuat," tuturnya.

Menkeu yang pernah malang melintang di berbagai kementerian/lembaga itu mengaku senang atas keputusan S&P mempertahankan outlook stabil dan rating kredit BBB untuk Indonesia.

S&P juga disebut melihat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sejak kuartal IV/2025 lalu.

"Dan indikator awal sekarang sepertinya mereka juga melihat semua aktivitas ekonomi sudah membaik. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi ke saya kemarin bahwa outlook peringkat kami tetap stabil," tuturnya.

Adapun S&P direncanakan bakal ke Indonesia untuk berdiskusi lagi dengan pemerintah pada Juni 2026 terkait dengan kondisi perekonomian maupun kondisi fiskal.

Keputusan S&P untuk mempertahankan outlook stabil ini berbeda dengan lembaga pemeringkat lainnya seperti Fitch dan Moody's yang telah menurunkan outlook rating kredit Indonesia ke negatif. Hal ini kendati keduanya masih memertahankan rating di masing-masing BBB dan Baa2 (investment grade).

Pertemuan Purbaya dengan S&P dilakukan di sela-sela acara IMF and World Bank Group Spring Meeting di Washington DC, AS. Pada kunjungan perdananya sebagai Menkeu ke luar negeri, Purbaya turut bertemu dengan IMF, World Bank, serta 18 investor global seperti Goldman Sachs hingga Fidelity.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. (BBNI) atau BNI tengah menguji selera investor global melalui rencana penerbitan instrumen Additional Tier 1 atau AT1 dalam denominasi dolar AS, sebuah langkah yang tidak hanya mencerminkan kebutuhan refinancing, tetapi juga menjadi indikator bagaimana pasar internasional memandang risiko kredit Indonesia saat ini.

Dalam keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI menjelaskan bahwa perseroan berencana menerbitkan AT1 baru di pasar internasional yang dilakukan bersamaan dengan tender offer atas instrumen AT1 yang telah beredar sebelumnya.

AT1 merupakanobligasi konvertibel bersyarat (CoCo bonds) yang diterbitkan bankyang dapat dihitung sebagai modal inti tambahan bank. Surat utang jenis ini lazim digunakan untuk memperkuat struktur permodalan tanpa melakukan penambahan saham.

“Dalam rangka memperkuat rasio dan struktur permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis, Perseroan berencana melakukan penerbitan AT1 Baru dan secara bersamaan melaksanakan tender offer kepada pemegang AT1 eksisting,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

BNI juga menjelaskan bahwa tender offer ini ditujukan kepada pemegang obligasi AT1 yang diterbitkan sebelumnya, dengan tujuan memberikan opsi keluar bagi investor lama sekaligus membuka ruang bagi penerbitan instrumen baru dengan struktur yang lebih optimal.

Periode penawaran tender berlangsung pada 14 April hingga 22 April 2026, dengan tanggal penyelesaian diperkirakan pada 24 April 2026. Perseroan menekankan bahwa seluruh aksi ini tetap mempertimbangkan kondisi pasar global.

Selain itu, manajemen juga mengindikasikan bahwa dana hasil penerbitan AT1 baru akan digunakan untuk melakukan refinancing atas obligasi lama yang akan jatuh tempo, sekaligus menjaga fleksibilitas permodalan di tengah dinamika likuiditas global yang masih ketat.

Paparan BNI ini menunjukkan bahwa strategi yang ditempuh bukan sekadar mengganti utang lama, tetapi juga melakukan penyesuaian struktur pendanaan agar lebih efisien di tengah kenaikan biaya dana dan volatilitas pasar.

Seiring dengan aksi korporasi ini, Bisnis telah mencoba menghubungi BNI untuk membahas lebih lanjut mengenai dampak penerbitan AT1 dapat memperkuat struktur permodalan, peluang tertariknya investor, hingga pengoptimalan penerbitan AT1. Namun hingga berita ini ditulis, perseroan belum merespons pesan Bisnis.

Respons Investor terhadap Obligasi Konvertibel BNI (BBNI)

Sejalan dengan langkah tersebut, laporan CreditSights memberikan gambaran bagaimana investor global kemungkinan akan merespons transaksi ini. Lembaga riset yang berada di bawah Fitch Solutions itu menyebut BNI tengah masuk pasar dolar AS untuk menerbitkan instrumen perpetual AT1.

Instrumen ini guna membiayai kembali obligasi senilai US600 juta yang akan jatuh tempo pada 2027. Dalam tahap awal, BNI menawarkan indikasi imbal hasil atau initial price thoughts sebesar 7,5%.

IPT ini merupakan kisaran awal yield yang digunakan untuk mengukur minat investor sebelum harga final ditentukan melalui proses bookbuilding. Namun, CreditSights menilai bahwa tingkat imbal hasil yang lebih mencerminkan nilai wajar atau fair value berada di kisaran 7,2%.

“IPT berada di 7,5%, sementara kami melihat fair value di 7,2%, atau pengetatan sekitar 30 basis poin dari IPT,” tulis analis CreditSights dalam dokumen yang didapatkan Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Fair value sendiri mengacu pada tingkat yield yang dinilai sepadan dengan risiko instrumen tersebut, berdasarkan perbandingan dengan obligasi serupa di pasar. Selisih antara IPT dan fair value ini menjadi indikasi bahwa jika permintaan investor cukup kuat, maka yield final berpotensi turun.

Dalam konteks ini, penurunan yield berarti harga obligasi naik, yang menguntungkan penerbit namun mengurangi imbal hasil bagi investor.

Investor Berhati-hati

Meski demikian, CreditSights mengambil posisi yang cenderung konservatif. Mereka menilai bahwa meskipun yield BNI cukup menarik secara absolut, investor tetap perlu mempertimbangkan kualitas relatif dibandingkan penerbit global lainnya.

“Kami tidak akan mengejar instrumen ini di bawah level tersebut dan lebih memilih memiliki BNP dalam portofolio pada yield yang sama,” tulisnya.

Pernyataan ini mencerminkan bahwa dalam kondisi yield yang setara, investor global cenderung memilih bank dengan profil risiko yang lebih rendah atau lebih stabil. Di sisi lain, CreditSights justru melihat tender offer yang dilakukan BNI sebagai bagian yang paling menarik dari keseluruhan transaksi.

Harga penawaran kembali disebut berada di sekitar 99,7% dari nilai nominal atau par, yaitu nilai pokok obligasi yang biasanya ditetapkan sebesar 100%. Dengan harga tersebut, investor lama dapat menjual obligasi mereka hampir tanpa diskon, sehingga memberikan insentif yang cukup kuat untuk berpartisipasi.

“Kami melihat tender offer ini menarik dan investor sebaiknya melakukan tender atas obligasi mereka, baik berpartisipasi dalam penerbitan baru atau tidak,” tulis CreditSights.

Namun demikian, CreditSights juga menyoroti adanya fitur yang relatif tidak umum dalam struktur AT1 BNI, yaitu klausul early redemption berbasis rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). Dalam skema ini, BNI memiliki hak untuk melunasi obligasi lebih awal jika CAR mencapai atau melampaui 24%.

Saat ini, CAR BNI berada di kisaran 20,7%, sehingga masih terdapat buffer sebelum klausul tersebut aktif.

“Ini merupakan mekanisme call mendekati par yang tidak biasa dan dapat membatasi potensi harga obligasi naik di atas par,” tulis CreditSights.

Istilah call merujuk pada hak penerbit untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Bagi investor, fitur ini menjadi pertimbangan karena dapat membatasi potensi keuntungan jika obligasi ditarik lebih awal.

Dari sisi fundamental, CreditSights menilai kondisi BNI masih relatif solid meskipun menghadapi tekanan. Laba bersih tercatat sebesar Rp20 triliun pada 2025, turun 6,6% secara tahunan akibat melemahnya pendapatan bunga bersih dan meningkatnya biaya operasional serta pencadangan.

Margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) juga mengalami penurunan, mencerminkan tekanan pada selisih antara bunga kredit dan biaya dana. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan yield kredit wholesale dan meningkatnya kompetisi di sektor perbankan. Di sisi lain, pertumbuhan kredit masih cukup kuat, terutama dari segmen korporasi dan BUMN, yang menunjukkan bahwa fungsi intermediasi tetap berjalan.

Meski demikian, CreditSights menegaskan bahwa risiko terbesar bagi BNI justru berasal dari faktor eksternal. Ketidakpastian makro ekonomi Indonesia menjadi perhatian utama, terutama terkait tekanan terhadap nilai tukar, likuiditas, dan posisi fiskal.

Ketidakpastian Makro Indonesia

“Kami berhati hati terhadap ketidakpastian makro Indonesia yang dapat berdampak pada BNI, termasuk jika terjadi penurunan peringkat sovereign,” tulis mereka.

Tekanan ini antara lain dipicu oleh potensi kenaikan harga energi akibat konflik global, yang dapat memperlebar defisit transaksi berjalan dan meningkatkan beban subsidi pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya pendanaan di dalam negeri.

Dalam skenario yang lebih ekstrem, CreditSights melihat adanya kemungkinan penurunan peringkat kredit Indonesia ke batas bawah investment grade. Jika hal ini terjadi, maka persepsi risiko investor global terhadap aset Indonesia, termasuk obligasi perbankan, berpotensi memburuk.

Seiring dengan hal ini, penerbitan AT1 oleh BNI tidak hanya menjadi langkah korporasi untuk memperkuat modal, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana bank BUMN harus menavigasi kombinasi antara kebutuhan pendanaan, tekanan makro, dan persepsi risiko global.

Yield yang ditawarkan memang terlihat menarik, tetapi keputusan investor pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh keyakinan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.