Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan terus memperkuat basis bisnis ritel dengan memperluas penetrasi pada segmen pra-pensiun dan pensiunan di Kabupaten Belitung. Langkah ini dilakukan seiring masih terbukanya potensi pasar tabungan dan pembiayaan pensiun di daerah tersebut.

Pemimpin Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan Daniel Boerniat mengatakan masa purnabakti merupakan fase krusial yang membutuhkan perencanaan keuangan secara matang.

Oleh karena itu, perseroan memposisikan segmen pra-pensiun sebagai salah satu fokus pengembangan bisnis ke depan.

“Kami memandang masa purnabakti sebagai segmen prioritas. Dan potensi pasar tabungan dan pembiayaan pensiun di wilayah Belitung masih terbuka luas,” ujarnya, dikutip Rabu (22/4/2026).

Upaya penetrasi pasar tersebut dilakukan melalui kegiatan berbasis komunitas, yaitu Senam Sehat, yang melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga, BKPSDM, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung.

Daniel menerangkan bahwa kegiatan tersebut tidak semata berorientasi pada penguatan bisnis, tetapi juga bagian dari upaya perseroan dalam meningkatkan literasi keuangan dan kualitas hidup masyarakat.

“Pendekatan yang dilakukan yaitu menggabungkan kampanye gaya hidup sehat dengan edukasi keuangan, sehingga hubungan antara bank dan nasabah dapat terbangun lebih dekat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sejumlah layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga hadir dalam kegiatan tersebut. Seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga kehadiran pengembang perumahan untuk membuka akses informasi hunian bagi masyarakat.

Selain itu, Bank Sumsel Babel juga mengoperasikan layanan kas keliling di lokasi kegiatan dengan memberikan fasilitas perbankan, antara lain pembukaan rekening hingga transaksi perbankan dasar.

“Kita hadirkan layanan ini untuk mempermudah akses masyarakat di tengah aktivitas yang sedang dilakukan,” imbuhnya.

Melalui kegiatan berbasis komunitas ini, Bank Sumsel Babel menegaskan komitmennya untuk terus hadir di setiap fase kehidupan masyarakat, sekaligus memperkuat peran sebagai mitra yang tidak hanya menyediakan layanan perbankan, tetapi juga mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Peningkatan kapasitas usaha menjadi faktor krusial bagi pengusaha ultra mikro dalam menghadapi persaingan bisnis di sektor akar rumput, terutama di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku pasar. Penguatan literasi keuangan, kemampuan manajerial, serta adaptasi digital menjadi kebutuhan utama agar usaha dapat tumbuh berkelanjutan dan memiliki daya saing yang menjual. Menjawab kebutuhan tersebut, sebuah lembaga keuangan pelat merah yang fokus memberdayakan masyarakat prasejahtera yakni Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) berkolaborasi dengan Lembaga Inkubator Institut Bisnis Asia Malang menyelenggarakan kegiatan Demo Day Penjurian Mekaarpreneur 2026 dengan tujuan menaikkan kelas nasabah binaan terbaik PNM.

Mekaarpreneur merupakan program inkubasi bisnis selama 3 bulan dari PNM yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha nasabah ultra mikro melalui pendampingan, pelatihan, dan penguatan pemanfaatan teknologi digital. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan nasabah. Program ini sebelumnya juga telah dilaksanakan di berbagai wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Melalui pendekatan ini, PNM mendorong nasabah untuk mengembangkan potensi usaha secara lebih terarah, meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnis, serta memanfaatkan platform digital guna memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk.

Kegiatan Demo Day yang menjadi puncak program ini merupakan hasil dari rangkaian inkubasi yang telah berlangsung sejak Januari 2026. Sebelumnya, PNM melakukan seleksi terhadap 60 nasabah Mekaar terpilih dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, dan Sukabumi, hingga akhirnya tersaring menjadi 16 peserta terbaik yang berkompetisi di tahap akhir.

Amaliyah Sholihah, pemenang Juara 1 Mekaarprenuer mengungkapkan kebahagiaan serta rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan terhadapnya. “Ya Allah mimpi apa saya cuma ibu-ibu dasteran dari Serang yang ngolah sampah bisa menang juara 1, ini sangat bermakna buat saya.” Ujar Amaliyah

Direktur Bisnis PNM, Kindaris mengungkapkan “PNM tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga memastikan nasabah memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital serta dengan adanya kegiatan ini mampu mengembangkan pemasaran usaha nasabah dapat bersaing dan siap ekspor.” Ujar Kindaris.

Tak hanya Amaliyah, 8 ibu-ibu tangguh lainnya juga mendapat gelar juara yakni Yuliana Rosita, Sri Haryanti, dan Dahlia N. Simanungkal berhasil meraih Juara 1, 2, dan 3 dari nasabah Jakarta & Bekasi. Sementara itu, di wilayah Bogor, Depok & Sukabumi, Manih, Dian Kartika, dan Rantiyem menjadi pemenangnya. Adapun wilayah Tangerang & Serang, Amaliyah Sholihah, Eros Rosita, dan Berlina Sari turut menempati posisi Juara 1, 2, dan 3. Para pemenang ini mendapatkan apresiasi berupa uang pembinaan modal usaha jutaan rupiah sebagai dukungan untuk mendorong pengembangan usaha mereka ke tahap yang lebih baik.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Informasi tentang investasi kini semakin mudah diakses. Dari media sosial hingga aplikasi keuangan, masyarakat semakin akrab dengan istilah saham, obligasi, hingga reksa dana. Namun, memahami tidak selalu berujung pada keberanian untuk memulai.

Di balik meningkatnya literasi, masih banyak yang menahan langkah. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena ragu, takut rugi, bingung memilih produk, atau tidak yakin harus mulai dari mana. Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia, Kristian S Manullang, melihat kondisi ini sebagai tantangan di pasar modal saat ini.

"Literasi sudah cukup tinggi, tetapi inklusi masih rendah. Artinya, yang benar-benar berinvestasi masih terbatas," ujarnya dalam Sosialisasi dan Edukasi Reksa Dana APRDI 2026 di Ruang Seminar, Tower 2 Lantai 1 IDX Jakarta, Senin (20/4/2026).

Keraguan sering kali menjadi penghambat yang tidak terlihat. Banyak calon investor khawatir salah memilih produk atau belum benar-benar memahami risiko.

Ketua Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana Indonesia (APRDI), Lolita Liliana, mengingatkan investasi memang tak lepas dari risiko. Nilainya bisa naik dan turun mengikuti kondisi pasar.

Namun, risiko tersebut bisa dikelola, salah satunya melalui diversifikasi dan pengelolaan oleh profesional. "Kalau belum tahu cara memilih saham atau obligasi, bisa lewat reksa dana," ujar Lolita.

Ia juga mengingatkan agar investor memahami profil risiko dan tidak sekadar ikut-ikutan tren.

Reksa dana sebagai jembatan

Di tengah keraguan tersebut, reksa dana menjadi penghubung antara pengetahuan dan praktik. Produk ini menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen, sehingga investor tidak perlu mengelola portofolio secara langsung. Pengelolaan dilakukan oleh manajer investasi, sementara dana disimpan di bank kustodian dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan mekanisme ini, masyarakat bisa mulai tanpa harus memahami seluruh detail pasar keuangan. Akses yang semakin mudah juga membantu. Investasi kini dapat dimulai dari Rp 10.000 dan dilakukan secara daring.

"Kalau mau menjangkau lebih banyak masyarakat, memang harus terjangkau," kata Lolita.

Bagi yang masih ragu, langkah awal tidak harus langsung mengambil risiko besar. Salah satu pilihan yang kerap digunakan adalah reksa dana pasar uang, yang berinvestasi pada instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi di bawah satu tahun.

Produk ini relatif lebih stabil dibandingkan jenis lain, meski tetap memiliki risiko. Dengan karakter tersebut, reksa dana pasar uang menjadi pilihan praktis bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi tanpa fluktuasi yang terlalu tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Akses masyarakat terhadap investasi aset kripto mulai bergeser ke kanal ritel modern. Perluasan distribusi ini dinilai dapat mendorong inklusi keuangan digital seiring meningkatnya minat terhadap instrumen investasi berbasis teknologi.

Di tengah tren tersebut, TRIV Group menggandeng jaringan ritel Indomaret untuk menyediakan voucher kripto yang dapat diakses masyarakat luas. Produk ini dipasarkan melalui puluhan ribu gerai ritel yang tersebar di berbagai wilayah.

Kolaborasi ini bertujuan memperluas jangkauan layanan kripto sekaligus menjangkau calon investor baru yang belum tersentuh platform digital. Skema distribusi melalui ritel fisik juga dinilai dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya familiar dengan transaksi digital.

“Melalui kerja sama eksklusif dengan Indomaret, jaringan ritel terbesar di Indonesia, voucer TRIV kini telah tersedia di gerai Indomaret yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia,” kata Gabriel, Senin (20/4/2026).

Gabriel menambahkan, kerja sama ini juga telah memperoleh restu dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor S-35/IK.11. Seiring pertumbuhan investor, kontribusi terhadap penerimaan negara juga berpotensi meningkat melalui pajak aset kripto.

"Seiring dengan bertambahnya jumlah investor, hal ini akan turut meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak aset kripto,” kata Gabriel.

TRIV Group telah beroperasi sejak 2015 dan berkembang dari exchange menjadi ekosistem kripto yang mencakup berbagai lini bisnis. Sementara itu, Indomaret memperluas layanan berbasis digital untuk menjawab perubahan kebutuhan konsumen.

Pemanfaatan jaringan ritel sebagai kanal distribusi produk keuangan digital diperkirakan akan semakin luas. Model ini membuka peluang percepatan literasi sekaligus menghadirkan tantangan dalam penguatan pemahaman risiko di kalangan investor baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengamat perbankan sepakat bank harus memperkuat pengawasan internal agar kejadian serupa kasus penggelapan dana Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Sumatera Utara senilai Rp 28 miliar oleh oknum pegawai bank tidak terulang.

Pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, bank perlu memperkuat pengendalian dan pengawasan internal untuk meminimalkan potensi penyimpangan oleh oknum.

“Langkah mitigasi dari bank adalah perkuat pengendalian intern dan pengawasan terhadap karyawan bank, membuka layanan aduan yang mudah dijangkau oleh nasabah,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (20/4/2026).

Selain itu, bank juga harus lebih proaktif dalam mengedukasi nasabah terkait program atau produk perbankan serta waspada terhadap penawaran produk yang tidak wajar, termasuk yang menjanjikan imbal hasil tinggi.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita mengatakan, kasus ini mengindikasikan adanya celah dalam tata kelola perbankan dan kurangnya literasi keuangan masyarakat.

Oleh karenanya, cara memitigasinya tidak cukup hanya dengan memperketat prosedur transaksi perbankan.

“Ini bukan hanya soal memperketat prosedur, tetapi membangun sistem yang tidak bergantung pada integritas individu semata,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin.

Menurutnya, bank perlu memperkuat arsitektur pengendalian internal melalui pemisahan fungsi yang jelas antara front office, middle office, dan back office yang benar-benar independen.

Selain itu, audit internal perlu dilakukan tidak hanya secara rutin, tetapi juga berbasis risiko serta pemanfaatan fraud detection system berbasis data analitik yang mampu membaca pola transaksi mencurigakan secara real-time.

Lebih lanjut, Ronny menyebut, bank perlu menerapkan rotasi jabatan pada posisi sensitif serta mandatory leave sebagai instrumen untuk memutus potensi skema fraud yang terstruktur.

“Jika satu orang bisa mengendalikan alur dari awal hingga akhir, itu bukan efisiensi, tapi undangan terbuka untuk penyimpangan,” kata Ronny.

Selain pembenahan internal, dia juga menilai perlunya peningkatan transparansi yang lebih tinggi dalam relasi antara bank dan nasabah, khususnya nasabah institusi seperti yayasan atau organisasi keagamaan.

Dengan catatan, edukasi tidak cukup dilakukan saat pembukaan rekening, tetapi harus berlanjut dalam bentuk pendampingan tata kelola keuangan.

Sebab, banyak organisasi yang kuat secara moral tetapi lemah dari sisi sistem pengendalian keuangan.

Celah inilah yang kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Ke depan perlu juga kita rubah persepsi kita terhadap perbankan bahwa keunggulan bank bukan hanya pada suku bunga atau layanan digital, tetapi juga pada seberapa kuat mereka membangun kepercayaan berbasis sistem, bukan sekadar reputasi via promosi dan iklan,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperkuat transformasi digital, yang aman, mudah, dan inklusif guna meningkatkan pengalaman nasabah sekaligus mendorong keberlanjutan layanan keuangan berbasis prinsip syariah di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan apresiasi atas loyalitas nasabah yang mencapai lebih dari 23 juta.

Di sisi lain, perseroan juga menyediakan ekosistem layanan lengkap mulai dari e-channel (BYOND, BEWIZE, BSI Net, BSI QRIS, BSI EDC), jaringan lebih dari 1.000 cabang, 126 ribu BSI Agen, layanan remitansi di 13 negara, hingga jaringan ATM dan layanan call center resmi 24 jam.

"Pencapaian ini memotivasi kami untuk terus mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dan melek digital. Kami ingin teknologi ini menjadi solusi, bukan celah kejahatan," ujar Anggoro dalam pernyataannya menyambut Hari Konsumen Nasional (Harkonas), yang diperingati pada Senin ini.

Ia menekankan bahwa era digital ibarat dua mata pisau. Teknologi memudahkan aktivitas finansial, namun pada sisi lain juga muncul berbagai modus kejahatan perbankan.

Oleh karena itu, ujar Anggoro, perseroan rutin menghadirkan program literasi agar nasabah lebih waspada dan bijak dalam bertransaksi.

Dalam setahun sejak peluncuran BYOND by BSI, perseroan mencatat jumlah pengguna superapp ini melesat hingga 197 persen (year on year/yoy).

Total pengguna mobile banking BSI (BYOND dan BSI Mobile) kini mencapai 9 juta user.

Perseroan menyampaikan bahwa semangat inklusivitas BSI tidak hanya menyasar nasabah individu, tetapi juga sektor mikro.

Hingga saat ini, BSI memiliki sekitar 5.000 UMKM binaan yang difasilitasi melalui pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), SME, serta dukungan empat UMKM Center di Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Program ini bertujuan membantu UMKM agar mampu naik kelas melalui pelatihan dan akses pasar yang lebih luas.

Sebagai perusahaan publik, BSI menyampaikan bahwa pihaknya juga konsisten menerapkan good corporate governance (GCG) dan transparansi sesuai regulasi demi membangun lingkungan bisnis yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total dana kelolaan atau asset under management (AUM) industri reksa dana telah menembus angka Rp1.084 triliun per Maret 2026.

Kendati tumbuh positif, kontribusi industri reksa dana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga.

Direktur Pengawasan dan Pengelolaan Investasi 1 OJK Sujanto menjelaskan bahwa nilai dana kelolaan tersebut sebenarnya tumbuh 3,97% jika dibandingkan dengan posisi Desember 2025. Namun demikian, jika disandingkan dengan skala ekonomi nasional, penetrasinya baru mencapai angka 4% terhadap PDB.

“Kalau kami bandingkan dengan negara tetangga, Thailand itu sudah 30% dari PDB, Malaysia 36% dari PDB. Jadi masih banyak ketimpangan, banyak yang sebenarnya masih bisa dikejar,” ujar Sujanto dalam acara edukasi wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dari sisi partisipasi, jumlah investor reksa dana juga mencatatkan pertumbuhan signifikan menjadi 23,5 juta orang per Maret 2026. Angka tersebut melonjak dari posisi 19,2 juta pada akhir tahun lalu, atau tumbuh sekitar 8,14%.

Menariknya, struktur investor didominasi oleh generasi muda. Data OJK memperlihatkan bahwa sebanyak 54% investor reksa dana berasal dari kelompok usia di bawah 30 tahun.

Meskipun jumlah investor terus meningkat, Sujanto menilai peluang pasar masih terbuka sangat lebar. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk Indonesia mencapai 287 juta jiwa dengan sekitar 196 juta jiwa di antaranya masuk dalam kategori usia produktif (15-64 tahun).

“Artinya kalau dibandingkan dengan yang 23 juta investor tadi, peluang kita mengejar kelompok produktif menjadi investor masih banyak sekali,” tuturnya.

Guna mengoptimalkan potensi tersebut, OJK terus menekankan pentingnya penguatan edukasi dan literasi keuangan. Industri reksa dana dipandang sebagai instrumen investasi yang inklusif karena dapat diakses dengan modal yang sangat terjangkau, bahkan mulai dari Rp10.000 bagi investor pemula.

Sementara itu, Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) mencatat dana kelolaan reksa dana melonjak sebesar 35,06% menjadi Rp679,24 triliun pada 2025 atau dari Rp502,92 triliun pada akhir 2024.

Berdasarkan data Pasardana.id, reksa dana saham membukukan imbal hasil tertinggi yakni 17,23% per akhir 2025, diikuti reksa dana campuran sebesar 12,48%, reksa dana pendapatan tetap 6,96%, dan reksa dana pasar uang 3,18%.

Adapun capaian kinerja reksa dana saham selaras dengan penguatan pasar saham domestik, yang menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan pertumbuhan sebesar 22,13% sepanjang tahun lalu.

Sementara itu, pertumbuhan AUM pada 2025 ditopang oleh reksa dana pendapatan tetap yang meningkat 67,04%, diikuti reksa dana pasar uang 60,03%, reksa dana terproteksi naik 11,15% dan reksa dana saham 3,51%.

Ketua Presidium APRDI Lolita Lilana menyampaikan bahwa pertumbuhan yang kuat ini mencerminkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi yang dikelola secara profesional.

“Momentum ini perlu terus dijaga melalui penguatan literasi dan inklusi, khususnya di kalangan generasi muda yang saat ini mendominasi komposisi investor,” ucap Lolita dalam kesempatan yang sama.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, CIREBON — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon memperkuat implementasi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) di kawasan wisata Situ Cipanten, Kabupaten Majalengka, sebagai strategi memperluas akses keuangan dan mendorong pemerataan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan, penguatan Desa EKI difokuskan pada peningkatan literasi keuangan masyarakat dan perluasan akses terhadap produk serta layanan keuangan formal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata.

OJK menilai kawasan Situ Cipanten memiliki potensi ekonomi yang berkembang, namun masih memerlukan dukungan akses pembiayaan dan pemahaman keuangan yang memadai agar pertumbuhan tersebut berkelanjutan.

Pengembangan Desa EKI diarahkan agar tidak berhenti pada tahap pencanangan, melainkan menghasilkan dampak ekonomi nyata. Menurut dia, inklusi keuangan menjadi prasyarat penting untuk memperkuat kapasitas usaha masyarakat, khususnya di wilayah dengan aktivitas ekonomi berbasis wisata.

“Pelaku usaha di kawasan wisata membutuhkan akses pembiayaan yang terjangkau serta pemahaman terhadap produk keuangan yang aman dan legal. Dengan begitu, mereka dapat mengembangkan usaha secara lebih terukur dan berkelanjutan,” ujar Agus, Senin (20/4/2026).

Melalui program ini, kata Agus, OJK mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yakni edukasi literasi keuangan, peningkatan pemahaman terhadap layanan jasa keuangan yang diawasi, serta fasilitasi akses pembiayaan. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber pembiayaan informal yang berisiko tinggi, sekaligus mendorong penggunaan layanan keuangan resmi.

Selain itu, implementasi Desa EKI juga melibatkan kolaborasi dengan industri jasa keuangan. Bank BJB dan PT Perumda BPR Majalengka berperan dalam menyediakan produk tabungan dan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Sementara itu, Rumah BUMN PLN Cirebon mendukung peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan UMKM.

"Skema kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat integrasi pelaku usaha ke dalam sistem keuangan formal, sekaligus memperkuat struktur ekonomi desa. OJK menilai, tanpa dukungan akses keuangan yang memadai, potensi ekonomi di kawasan wisata cenderung tidak berkembang optimal dan rentan terhadap ketimpangan," ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Majalengka Rachmat Kartono menyebut, akses keuangan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan wisata. Pelaku usaha yang memiliki akses pembiayaan dan pemahaman keuangan yang baik dinilai lebih mampu berinovasi dan meningkatkan standar layanan.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Majalengka tahun 2026. Fokus utamanya adalah memperluas akses keuangan masyarakat produktif serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di tingkat daerah.

"Dalam jangka panjang, penguatan Desa EKI diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dengan akses pembiayaan yang lebih luas dan kapasitas usaha yang meningkat, masyarakat diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi serta mengurangi kesenjangan antarwilayah," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengimbau masyarakat agar semakin waspada terhadap detail produk keuangan, khususnya terhadap penawaran investasi di luar kanal resmi BNI. Imbauan tersebut menyusul adanya kasus dugaan penggelapan dana yang menimpa nasabah Gereja Katolik Paroki Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara.

Direktur Network & Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan menyampaikan, seluruh transaksi resmi BNI hanya dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi dan termonitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dia juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan setiap transaksi dilakukan melalui saluran resmi BNI yang dapat diverifikasi.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar menghindari penawaran dengan iming-iming bunga tinggi yang tidak wajar dan juga transaksi di luar mekanisme resmi BNI,” tegas Rian dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4/2026).

Ke depan, BNI berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal proses penyelesaian kasus dugaan penggelapan senilai Rp28 miliar yang menimpa nasabah Gereja Katolik Paroki Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara.

Tidak hanya itu, perseroan juga memperkuat sistem pengawasan internal guna mencegah kejadian serupa, serta meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada seluruh masyarakat dan nasabah BNI secara berkelanjutan.

“Kami yakin bahwa seluruh proses dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak,” ujarnya.

Adapun berdasarkan perkembangan penyidikan Kepolisian yang diterima BNI per 18 April 2026, disimpulkan bahwa jumlah dana yang digelapkan diperkirakan mencapai Rp28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengungkapkan, kasus ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI.

“Peristiwa ini merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan, dan persetujuan resmi perbankan. Produk yang digunakan dalam kasus ini merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional bank BNI,” ungkap Munadi.

Dia menuturkan, hasil penyelidikan ini menjadi landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian yang BNI dapat per 18 April 2026.

Proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak, serta mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada.

Adapun, BNI sendiri telah langkah penyelesaian dan sejak kasus terungkap pada bulan Februari 2026, dengan mengembalikan dana awal pada credit union (CU) Paroki Aek Nabara senilai Rp7 miliar.

“Proses penyelesaian terus berjalan secara hati-hati untuk memastikan hasil yang sah secara hukum,” ujar Munadi.

Munadi menegaskan, perseroan akan menyelesaikan sisa pengembalian dana nasabah dalam pekan ini. “Kita akan menyelesaikan sisanya dalam waktu minggu ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memastikan seluruh dana nasabah pada produk resmi perseroan tidak terdampak oleh kasus dugaan penggelapan dana yang menimpa nasabah Gereja Katolik Paroki Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara.

Hal itu disampaikan Direktur Network & Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Minggu (19/4/2026).

“Kami dari pihak BNI juga ingin memastikan kembali bahwa seluruh dana nasabah pada produk resmi tetap aman dan tidak terdampak sama sekali oleh peristiwa ini,” kata Rian, Minggu (19/4/2026).

Seiring adanya kasus tersebut, Rian menegaskan bahwa seluruh transaksi resmi BNI hanya dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi dan termonitor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar semakin waspada terhadap detail produk keuangan, khususnya terhadap penawaran investasi di luar kanal resmi BNI.

“Hindari penawaran dengan iming-iming bunga tinggi yang tidak wajar dan juga transaksi di luar mekanisme resmi BNI, agar juga dipastikan setiap transaksi yang dilakukan melalui saluran resmi BNI yang dapat diverifikasi,” tegasnya.

Adapun perseroan berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal proses penyelesaian kasus ini hingga tuntas. BNI, kata dia, juga memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah kejadian serupa, serta meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada seluruh masyarakat dan nasabah BNI secara berkelanjutan.

Kronologi

Pada Maret 2026, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, senilai Rp28 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol. Rahmat Budi Handoko menyampaikan, tersangka berinisial AH yang diketahui bernama Andi Hakim Febriansyah merupakan mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara di bawah Cabang BNI Rantauprapat.

“Kami sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu inisial AH. Kemudian, jabatan terakhir dari tersangka tersebut adalah mantan pimpinan BNI cabang, atau pimpinan kantor kas Bank BNI secara definitif,” jelas Rahmat, dikutip dari laman resmi Humas Polri pada Minggu (19/4/2026).

Dia menuturkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan rangkaian penyelidikan dan menemukan alat bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana tersebut. Kasus ini dilaporkan pada 26 Februari 2026 oleh pimpinan Cabang BNI Rantauprapat Muhammad Camel, dengan nomor laporan LP/B/327/II/2026.

Rahmat mengungkapkan, kasus ini bermula sejak 2019, saat tersangka menawarkan produk investasi bernama “BNI Deposito Investment” kepada pihak gereja.

“Jadi, sebenarnya produk ini tidak dikeluarkan oleh BNI. Namun beliau mengatakan bahwa ada produk yang dapat memberikan bunga sebesar 8% per tahun,” ujarnya.

Padahal, lanjut dia, bunga deposito perbankan pada umumnya hanya berkisar sekitar 3,7% per tahun.

Dalam praktiknya, tersangka diduga memalsukan dokumen, termasuk bilyet deposito dan tanda tangan nasabah, serta mengalihkan dana ke rekening pribadi, istrinya, dan perusahaan miliknya.

Terbaru, Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengungkapkan bahwa BNI telah melakukan verifikasi awal dan koordinasi dengan aparat hukum. Laporan ini menjadi landasan bagi BNI dalam menyelesaikan pengembalian dana secara tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami telah melakukan verifikasi awal dan koordinasi dengan aparat hukum dan kami mengembalikan sebesar Rp7 miliar di tahap awal, dan kita akan menyelesaikan sisanya dalam waktu minggu ini,” kata Munadi dalam konferensi pers, Minggu (19/4/2026).

Munadi menuturkan, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak, sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian yang transparan dan akuntabel guna memberikan kepastian, perlindungan, serta landasan hukum yang jelas bagi seluruh pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pengembalian dana nasabah Gereja Katolik Paroki Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara berdasarkan proses hukum yang berlaku.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang menyampaikan berdasarkan perkembangan penyidik pihak kepolisian, jumlah dana yang digelapkan dalam kasus ini mencapai Rp28 miliar. Laporan ini menjadi landasan bagi BNI dalam menyelesaikan pengembalian dana secara tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami telah melakukan verifikasi awal dan koordinasi dengan aparat hukum dan kami mengembalikan sebesar Rp7 miliar di tahap awal, dan kita akan menyelesaikan sisanya dalam waktu minggu ini,” kata Munadi dalam konferensi pers, Minggu (19/4/2026).

Munadi menuturkan, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak, sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian yang transparan dan akuntabel guna memberikan kepastian, perlindungan, serta landasan hukum yang jelas bagi seluruh pihak.

Munadi menambahkan, kasus ini terungkap dari hasil pengawasan internal perseroan dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Dia mengungkapkan, produk yang digunakan oleh pelaku bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan. Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Munadi juga memastikan bahwa seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.

Sementara itu, Direktur Network & Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat sebagai langkah preventif terhadap potensi kejahatan serupa.

Dia mengharapkan, masyarakat dapat menghindari penawaran yang tidak sesuai dengan praktik perbankan pada umumnya, seperti iming-iming bunga tinggi yang tidak wajar maupun transaksi di luar mekanisme resmi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk semakin meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap penawaran investasi yang tidak melalui kanal resmi perbankan. Pastikan setiap produk dan transaksi dilakukan melalui saluran resmi yang dapat diverifikasi,” imbau Rian.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan keabsahan produk dan pihak yang menawarkan sebelum melakukan transaksi, serta mengedepankan kehati-hatian dalam setiap aktivitas keuangan.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui website resmi BNI, aplikasi wondr by BNI, menghubungi layanan BNI Call, maupun mendatangi kantor cabang terdekat untuk memastikan keabsahan produk dan layanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah tekanan fiskal daerah dan kompetisi perbankan yang kian ketat, Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengandalkan produk tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) sebagai penopang utama penghimpunan dana murah sekaligus pendorong ekonomi daerah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Rokidi menegaskan, Simpeda bukan sekadar produk tabungan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan BPD di seluruh Indonesia. Basis nasabah yang luas dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga likuiditas dan memperluas inklusi keuangan.

"Karena produk tabungan Simpeda inilah kami dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu dan malam hari ini berkumpul di Surakarta," ujarnya, dikutip Ahad (19/4/2026).

Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko menyebut, kinerja Simpeda menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Hingga akhir 2025, jumlah penabung secara nasional telah melampaui 8,9 juta nasabah, tumbuh sekitar 104 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan Simpeda semakin melekat dalam aktivitas keuangan masyarakat. “Hal ini merupakan capaian yang luar biasa dan dibutuhkan, menunjukkan Simpeda sudah menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam melakukan simpanan dan transaksi keuangan,” kata Bambang.

Pertumbuhan tersebut turut tercermin di tingkat daerah. Bank Jateng mencatat tabungan Simpeda meningkat 12 persen secara tahunan atau setara Rp 2,2 triliun.

Pemerintah daerah pun mendorong peningkatan literasi dan budaya menabung masyarakat. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Jawa Tengah Eny Lestari menilai pemanfaatan layanan perbankan secara bijak akan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari strategi menjaga loyalitas nasabah, program undian Simpeda tetap dipertahankan. Penarikan nasional periode II tahun 2026 digelar di Surakarta dengan total hadiah Rp 3 miliar.

Hadiah utama Rp 500 juta dimenangkan nasabah Bank Sumsel Babel. Sementara empat hadiah Rp 100 juta masing-masing diraih dua nasabah Bank Jatim, satu nasabah Bank Sumsel Babel, dan satu nasabah Bank Jateng dari Purwodadi. Undian berikutnya dijadwalkan berlangsung di Bengkulu pada Agustus 2026 dengan tuan rumah Bank Bengkulu.