Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mengembalikan secara bertahap dana sekitar Rp300 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Bank Indonesia (BI) berpotensi membayangi laju pertumbuhan kredit bank-bank pelat merah ke depan.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pengembalian dana tersebut berpotensi mengurangi ruang likuiditas Himbara dan meningkatkan biaya penghimpunan dana atau cost of fund.

Menurutnya, dana pemerintah yang selama ini ditempatkan di Himbara menjadi salah satu sumber likuiditas penting yang menopang kemampuan bank-bank BUMN dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

“Ketika dana itu ditarik kembali, dampaknya akan berlawanan. Ruang likuiditas Himbara berkurang, biaya penghimpunan dana berpotensi naik, dan bank perlu lebih aktif mengganti sumber dana tersebut dari dana masyarakat, dana korporasi, atau instrumen pendanaan lain,” tutur Josua kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurut Josua, selama ini penempatan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di Himbara membantu memperkuat likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas penyaluran kredit.

Meski demikian, dia menegaskan penarikan dana tersebut tidak serta-merta mengganggu stabilitas perbankan selama dilakukan secara bertahap dan terukur.

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi Himbara bukan berasal dari aspek solvabilitas, melainkan pengelolaan likuiditas harian dan biaya dana.

Bank-bank BUMN dinilai masih memiliki basis dana yang besar, dukungan ekosistem nasabah pemerintah dan BUMN, serta akses pendanaan yang lebih baik dibandingkan bank-bank kecil.

Namun, pengurangan likuiditas tetap berpotensi memunculkan konsekuensi terhadap kinerja bank. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) berpotensi meningkat, ruang ekspansi kredit menjadi lebih terbatas, dan tekanan terhadap profitabilitas dapat muncul apabila bank harus mengganti dana pemerintah dengan sumber pendanaan yang lebih mahal.

Josua memperkirakan dampak paling nyata akan terlihat pada tiga aspek. Pertama, Himbara perlu menjaga kecukupan likuiditas agar penyaluran kredit tetap berjalan.

Kedua, bank berpotensi meningkatkan penawaran bunga simpanan untuk mempertahankan dana besar dari korporasi maupun nasabah institusi. Ketiga, penyaluran kredit baru berpotensi menjadi lebih selektif.

“Karena itu, penarikan dana pemerintah tidak otomatis membuat kredit berhenti, tetapi dapat membuat pertumbuhan kredit Himbara lebih berhati-hati dan lebih diarahkan ke sektor prioritas, program pemerintah, serta debitur dengan kualitas baik,” pungkasnya.

Di sisi lain, Josua menilai kebijakan pengembalian dana pemerintah ke BI perlu dilihat dalam kerangka koordinasi fiskal dan moneter yang lebih luas.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat pengelolaan kas negara sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi BI untuk mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Dari perspektif makroekonomi, kebijakan ini masuk akal karena mendukung efektivitas operasi moneter. Namun, dari perspektif perbankan, khususnya Himbara, kebijakan itu berarti berkurangnya sumber likuiditas murah yang selama ini membantu mendukung pertumbuhan kredit,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara secara bertahap mulai dikembalikan ke Bank Indonesia.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membenarkan proses pengembalian tersebut tengah berlangsung, meskipun belum merinci besaran dana yang telah dikembalikan.

"Sudah [dilakukan secara bertahap]," terang Prima kepada wartawan saat dimintai konfirmasi di kantor Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Untuk diketahui, pemerintah mulai menempatkan sebagian dana SAL ke sejumlah bank milik negara sejak September 2025 guna memperkuat likuiditas perbankan dan mendukung penyaluran kredit. Jumlah dana yang ditempatkan sempat mencapai sekitar Rp300 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga mengungkapkan bahwa dana SAL yang ditempatkan di Himbara mencapai Rp300 triliun, sementara sisanya tetap berada di kas pemerintah di BI.

Saat dimintai konfirmasi mengenai pengembalian dana tersebut, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan dikoordinasikan bersama bank sentral.

"Oh, itu mesti diskusi dengan bank sentral seperti apa," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga mengingatkan pentingnya masa transisi agar pengembalian dana tidak mengganggu kondisi likuiditas perbankan.

"Kemarin kan kita sudah tahu bahwa nanti pengelolaan dana pemerintah sebelumnya ada di BI gitu kan. Kan kita punya KSSK, oleh karena itu nanti OJK bicara tentu saja dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bagaimana masa transisinya," jelasnya.

Menurut Dian, pengembalian dana secara bertahap menjadi penting karena penempatan SAL selama ini turut membantu menjaga likuiditas dan menahan kenaikan suku bunga perbankan.

"Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia nanti mudah-mudahan akan sepakat dengan kita dengan OJK bahwa ini bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank," ujar pria yang pernah menjadi Kepala Perwakilan BI itu.

Senada, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengakui pihaknya juga telah memperoleh informasi mengenai rencana pengembalian dana pemerintah tersebut.

Dia menyebut dana SAL tahap pertama yang ditempatkan pemerintah di BRI sebesar Rp55 triliun telah seluruhnya disalurkan untuk mendukung pembiayaan.

"Memang ada rencana pemerintah, Kementerian Keuangan, nanti secara berkala akan kami kembalikan," ujar Hery kepada wartawan di lokasi yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) mencermati dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%, terutama terhadap peningkatan biaya dana (cost of funds) dan dinamika persaingan penghimpunan dana di industri perbankan.

Meski demikian, perseroan menegaskan akan melakukan penyesuaian strategi secara prudent dan terukur agar tetap mampu menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono, mengatakan keputusan Bank Indonesia tersebut pada dasarnya masih sesuai dengan ekspektasi manajemen dan pelaku pasar.

Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi domestik dan global yang masih penuh tantangan.

“Bagi Bank Neo Commerce, kondisi suku bunga yang lebih tinggi tentu menjadi salah satu faktor yang akan memengaruhi dinamika industri perbankan, khususnya terkait cost of fund dan kompetisi penghimpunan dana. Namun demikian, kami akan tetap berhati-hati mencermati perkembangan pasar atas kenaikan suku bunga tersebut,” ujar Eri kepada Bisnis, dikutip Selasa (16/6/2026).

Seiring kenaikan BI Rate, Bank Neo menilai strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit perlu terus dievaluasi mengikuti perkembangan pasar.

Eri menegaskan bahwa Bank Neo akan memantau kondisi likuiditas dan apabila diperlukan melakukan penyesuaian strategi secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan serta profil risiko bank.

Di sisi pendanaan, Bank Neo Commerce tetap berfokus menjaga stabilitas dana pihak ketiga (DPK) dengan menyeimbangkan daya saing suku bunga dan efisiensi cost of fund. Penyesuaian suku bunga simpanan akan dilakukan secara selektif sesuai perkembangan likuiditas dan tingkat kompetisi di industri perbankan.

Sementara itu, pada sisi penyaluran kredit, Eri menyebut Bank Neo tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fokus pada pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Kajian terhadap penyesuaian suku bunga kredit akan mempertimbangkan kondisi pasar, profil risiko debitur, serta daya beli dan kemampuan nasabah.

Selain itu, penguatan manajemen risiko dan kualitas aset juga terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah perubahan lingkungan suku bunga.

Dalam menghadapi kondisi likuiditas industri yang semakin kompetitif, Bank Neo juga terus memperkuat pengelolaan aset dan liabilitas serta menjaga kecukupan permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis yang sehat.

Adapun, strategi tersebut didukung melalui diversifikasi sumber pendanaan, optimalisasi ekosistem digital, dan peningkatan aktivitas nasabah dalam memanfaatkan layanan perbankan yang tersedia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI bersiap menghimpun dana hingga Rp2,5 triliun melalui penerbitan obligasi dan sukuk pada 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur dan pembiayaan syariah di Indonesia.

Secara rinci, SMI menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 dengan nilai maksimal Rp2 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2026 senilai maksimal Rp500 miliar.

Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan Harian Bisnis Indonesia pada Jumat (12/6/2026), masa penawaran awal berlangsung pada 12—22 Juni 2026. Selanjutnya, surat utang tersebut dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2026.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V dengan target penghimpunan dana hingga Rp20 triliun. Adapun program Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV memiliki target penghimpunan dana sebesar Rp8 triliun.

Pada tahap pertama tahun ini, perseroan menargetkan perolehan dana hingga Rp2 triliun dari obligasi dan Rp500 miliar dari sukuk.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan infrastruktur. Sementara itu, dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk akan dialokasikan untuk pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) perseroan sesuai prinsip syariah di pasar modal.

Dari sisi kualitas kredit, penerbitan surat utang tersebut memperoleh peringkat tertinggi dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Obligasi SMI mendapatkan peringkat idAAA (Triple A), sedangkan Sukuk Mudharabah memperoleh peringkat idAAA(sy) atau Triple A Syariah.

Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.

SMI juga menegaskan seluruh obligasi dan sukuk yang diterbitkan dalam penawaran umum ini akan dicatatkan di BEI serta dijamin dengan skema full commitment oleh sindikasi penjamin emisi.

Secara fundamental, SMI masih memiliki posisi keuangan yang solid. Hingga 31 Desember 2025, perseroan membukukan total aset yang terus tumbuh dalam lima tahun terakhir dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 3,8%.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan portofolio pinjaman yang mencapai Rp94,5 triliun per akhir 2025.

Pada periode yang sama, total liabilitas SMI tercatat sebesar Rp74,91 triliun dengan total ekuitas mencapai Rp46,40 triliun. Perseroan juga mencatat rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) neto yang rendah, yakni sebesar 0,45%.

Sementara itu, total pendapatan bersih SMI pada 2025 mencapai Rp8,72 triliun dengan laba bersih sebesar Rp2,88 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menangkap Ketua Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) Nicholas Nyoto Prasetyo, terkait dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Penangkapan dilakukan setelah Satgas PASTI berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan menindaklanjuti laporan mengenai produk simpanan yang menawarkan bunga hingga 4,17% per bulan.

Satgas PASTI menuturkan, pengungkapan perkara Koperasi BLN dilakukan melalui berbagai rangkaian investigasi, mencakup pemeriksaan bersama yang melibatkan anggota Satgas PASTI antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dinas Koperasi Jawa Tengah, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Tengah.

“Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai anggota Satgas PASTI juga melaksanakan profiling para pelaku dan mengukur potensi dampak serta menelusuri penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi BLN,” jelas Satgas PASTI dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).

Melalui koordinasi antaranggota, Satgas PASTI berhasil menangkap Nicholas Nyoto Prasetyo selaku Ketua Koperasi BLN. Nicholas diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai macam produk antara lain program simpanan dengan suku bunga mencapai 4,17% per bulan.

Menyusul temuan tersebut, Satgas PASTI meminta masyarakat lebih waspada terhadap berbagai penawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan.

Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pihak berwenang jika menemukan aktivitas yang diduga ilegal atau menawarkan imbal hasil maupun bunga yang tidak logis.

Adapun, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157).

Selain itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan diimbau untuk segera menyampaikan laporan melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah tekanan fiskal daerah dan kompetisi perbankan yang kian ketat, Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengandalkan produk tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) sebagai penopang utama penghimpunan dana murah sekaligus pendorong ekonomi daerah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Rokidi menegaskan, Simpeda bukan sekadar produk tabungan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan BPD di seluruh Indonesia. Basis nasabah yang luas dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga likuiditas dan memperluas inklusi keuangan.

"Karena produk tabungan Simpeda inilah kami dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu dan malam hari ini berkumpul di Surakarta," ujarnya, dikutip Ahad (19/4/2026).

Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko menyebut, kinerja Simpeda menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Hingga akhir 2025, jumlah penabung secara nasional telah melampaui 8,9 juta nasabah, tumbuh sekitar 104 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan Simpeda semakin melekat dalam aktivitas keuangan masyarakat. “Hal ini merupakan capaian yang luar biasa dan dibutuhkan, menunjukkan Simpeda sudah menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam melakukan simpanan dan transaksi keuangan,” kata Bambang.

Pertumbuhan tersebut turut tercermin di tingkat daerah. Bank Jateng mencatat tabungan Simpeda meningkat 12 persen secara tahunan atau setara Rp 2,2 triliun.

Pemerintah daerah pun mendorong peningkatan literasi dan budaya menabung masyarakat. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Jawa Tengah Eny Lestari menilai pemanfaatan layanan perbankan secara bijak akan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari strategi menjaga loyalitas nasabah, program undian Simpeda tetap dipertahankan. Penarikan nasional periode II tahun 2026 digelar di Surakarta dengan total hadiah Rp 3 miliar.

Hadiah utama Rp 500 juta dimenangkan nasabah Bank Sumsel Babel. Sementara empat hadiah Rp 100 juta masing-masing diraih dua nasabah Bank Jatim, satu nasabah Bank Sumsel Babel, dan satu nasabah Bank Jateng dari Purwodadi. Undian berikutnya dijadwalkan berlangsung di Bengkulu pada Agustus 2026 dengan tuan rumah Bank Bengkulu.

Bisnis.com, MEDAN — PT Bank Sumut (Perseroda) optimistis penambahan modal dari para pemegang saham untuk tahun buku 2026 akan memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan daya saing Bank Sumut di industri perbankan nasional.

Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut Heru Mardiansyah mengatakan Bank Sumut akan memanfaatkan dukungan dari pemegang saham untuk mendorong transformasi kinerja Bank Sumut.

"Dengan dukungan pemegang saham, kami akan memperkuat penghimpunan dana murah, memperluas inovasi layanan, serta menghadirkan produk yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah,” ujar Heru, Senin (6/4/2026).

Dikatakan Heru, tambahan modal dari para pemegang saham akan difokuskan untuk memperbesar kapasitas intermediasi, khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan program prioritas pemerintah daerah. Ini bertujuan agar Bank Sumut semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai katalis pertumbuhan ekonomi regional

Di sisi lain, lanjutnya, Bank Sumut juga terus mengedepankan prinsip pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif. Hal ini sejalan dengan visi Bank Sumut untuk menjadi bank andalan daerah yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Heru menekankan sinergi antar manajemen dan seluruh pemegang saham menjadi kunci dalam mencapai target penguatan modal inti sesuai ketentuan regulator tepat waktu.

Dia pun menyebut hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut Tahun Buku 2025 ini menjadi titik balik penting dalam memperkuat fundamental bisnis perbankan, serta meningkatkan daya saing Bank Sumut di industri perbankan nasional.

"Ini menjadi fondasi penting bagi Bank Sumut untuk melangkah lebih agresif, adaptif, dan kompetitif ke depan,” ujar Heru.

Adapun dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank Sumut (Perseroda) yang digelar Senin (6/4/2025) para pemegang saham setuju menambah modal untuk mendukung Bank Sumut mencapai kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II yang mensyaratkan modal inti minimal Rp6 triliun.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan tambahan modal itu disisihkan dari dividen tunai yang dibagikan Bank Sumut kepada para pemegang saham dengan besaran 15%.

"Jadi, dari dividen yang dibagikan, sebanyak 15% nya dikembalikan atau disetorkan kembali sebagai modal," ujar Bobby Nasution. (240)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total nominal penghimpunan dana dari program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 mencapai Rp6,83 triliun. Capaian itu meningkat 241,5% dibandingkan raihan 2025 yang sebesar Rp1,9 triliun.

Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya pada penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026, Kamis (2/4/2026).

“Ini luar biasa kita bisa meningkatkan tabungan penghimpunan dana itu Rp6,83 triliun di bulan Ramadan ini, meningkat 241,5%,” kata Dikcy, Kamis (2/4/2026).

Kinerja positif juga terlihat dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat yang tercatat meningkat sekitar 48% menjadi Rp6,86 triliun, dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,6 triliun.

Adapun, jumlah penerima manfaat sosial tercatat sebanyak 266.421 orang, dengan total penyaluran mencapai Rp86,2 miliar pada 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp30,75 miliar.

“Tentunya peran bank-bank syariah ini nanti kita kolaborasikan, kita pererat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky menyebut bahwa pada tahun ketiga penyelenggaraannya, GERAK Syariah 2026 membukukan peningkatan dari sisi kegiatan dan jangkauan. Tercatat terdapat 2.632 kegiatan yang diselenggarakan di 39 kantor OJK di seluruh Indonesia.

Secara detail kegiatan itu terdiri dari 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Program ini menjangkau lebih dari 8,35 juta peserta, meningkat sekitar 31% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 6,35 juta orang.

Ke depan, OJK akan terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dicky juga memastikan bahwa program GERAK Syariah akan terus berlanjut dan ditingkatkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penegasan peringkat kredit tertinggi dinilai bisa menjadi katalis positif di tengah meningkatnya kompetisi likuiditas di industri perbankan.

Fitch Ratings menetapkan peringkat nasional jangka panjang AAA(idn) dengan Outlook Stabil serta peringkat nasional jangka pendek F1+(idn) bagi Bank Woori Saudara.

Fitch menyebut peringkat AAA mencerminkan ekspektasi paling rendah terhadap risiko gagal bayar dalam skala nasional, sementara F1+ menunjukkan kapasitas yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek secara tepat waktu.

Analis Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga mengatakan penegasan rating tersebut menjadi penting di tengah tren kenaikan biaya dana yang masih membayangi industri.

Menurutnya, persaingan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang makin ketat mendorong bank memperkuat struktur pendanaan agar tetap mampu menjaga margin bunga bersih.

“Bank dengan rating kredit tertinggi biasanya memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengakses sumber pendanaan, termasuk pendanaan wholesale, sehingga tekanan terhadap cost of fund relatif lebih terkelola,” kata Aditya dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Selain itu, lanjutnya, rating kuat juga dinilai dapat memengaruhi persepsi risiko investor terhadap profil kredit bank. Dalam kondisi pasar yang selektif, institusi dengan peringkat tinggi cenderung memiliki daya tarik lebih besar, baik dari sisi pendanaan maupun potensi valuasi.

Aditya menambahkan stabilnya outlook turut mencerminkan ekspektasi terhadap kemampuan bank menjaga kualitas aset di tengah siklus suku bunga tinggi. Strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dinilai menjadi kunci untuk mempertahankan pertumbuhan tanpa meningkatkan risiko pemburukan portofolio.

Dukungan pendanaan dari induk usaha, Woori Bank Korea, juga dipandang memperkuat posisi likuiditas Bank Woori Saudara dalam menghadapi volatilitas pasar. Dengan struktur pendanaan yang lebih terdiversifikasi, bank dinilai memiliki ruang untuk tetap ekspansif secara terukur di tengah tekanan global.

“Momentum ini dapat memperkuat posisi kompetitif Bank Woori Saudara, khususnya dalam menjaga efisiensi biaya dana serta mempertahankan kepercayaan investor di tengah dinamika industri perbankan yang semakin menantang,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Laju kredit mengalami penurunan ke level 8,9% year on year ketika likuiditas ekonomi Indonesia masih melimpah dengan uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp10.089 triliun pada Februari 2026.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara ketersediaan likuiditas dan penyaluran pembiayaan di perbankan.

Pendorong utama pertumbuhan uang beredar berasal dari lonjakan tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang tumbuh 25,6% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 22,6% (yoy) menurut data uang beredar Bank Indonesia.

Di sisi lain, penyaluran kredit hanya mencapai Rp8.420,5 triliun atau tumbuh 8,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Januari 2026 sebesar 10,2% (yoy). Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh melandainya ekspansi kredit pada segmen korporasi dan perorangan.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja (KMK) tumbuh 3,7% (yoy), melambat dari bulan sebelumnya 4,7% (yoy), seiring penurunan penyaluran pada sektor pertanian dan pertambangan.

Sementara itu, kredit investasi (KI) tetap menjadi penopang utama dengan pertumbuhan tinggi sebesar 20,0% (yoy), meskipun juga turun dari posisi Januari sebesar 22,0% (yoy).

Adapun kredit konsumsi tumbuh 6,3% (yoy), melanjutkan tren perlambatan dari bulan sebelumnya sebesar 7,2% (yoy), terutama dipengaruhi oleh melambatnya kredit kendaraan bermotor serta kredit multiguna.

Dari sisi pendanaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp9.449,1 triliun atau tumbuh 9,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan Januari yang tumbuh 10,8% (yoy).

Meski melambat, giro masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 17,6% (yoy), diikuti tabungan 7,7% (yoy) dan simpanan berjangka 3,7% (yoy).

Secara sektoral, perlambatan juga terlihat pada kredit properti yang tumbuh 13,7% (yoy), turun dari 14,1% (yoy) pada bulan sebelumnya. Sementara itu, kredit UMKM masih mengalami kontraksi sebesar 0,6% (yoy), mencerminkan belum pulihnya pembiayaan pada segmen usaha kecil dan menengah.

Di tengah kondisi tersebut, suku bunga kredit dan simpanan tercatat mulai menurun. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit turun tipis menjadi 8,78% dari sebelumnya 8,79%. Penurunan juga terjadi pada suku bunga simpanan berjangka di berbagai tenor.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) sebagai bank digital telah berhasil menjalankan langkah transformasi digital melalui inovasi di Aplikasi Raya yang tercermin pada aspek penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Bank Raya masih memiliki ruang pertumbuhan yang baik di tengah meningkatnya kebutuhan nasabah untuk bertransaksi digital.

Pencapaian tersebut ditopang oleh pertumbuhan di segmen bisnis digital sejalan dengan upaya Bank Raya sebagai digital attackerBRI Group dalam percepatan ekonomi digital di Indonesia. Terbukti dari laporan keuangan konsolidasian audited per 31 Desember 2025 yang mencatatkan penyaluran kredit digital sebesar Rp28,75 triliun atau tumbuh 39,8% (yoy), outstanding kredit digital Bank Raya mencapai Rp3,07 triliun atau tumbuh sebesar 33,9% (yoy), sehingga menopang secara keseluruhan total kredit sebesar Rp7,72 triliun atau tumbuh 8,3% (yoy). Meningkatnya penyaluran kredit ini juga berdampak pada pertumbuhan pendapatan bunga pada tahun 2025 sebesar 14,0% (yoy) menjadi sebesar Rp1,19 triliun dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1,05 triliun. Saat ini, porsi kredit digital telah mencapai 39,8% dari total kredit, meningkat dari 32,1% pada akhir tahun 2024.

Di sisi simpanan, Bank Raya mencatatkan pertumbuhan digital saving sebesar Rp2,20 triliun atau tumbuh 66,7% (yoy), yang diimbangi dengan peningkatan transaksi Aplikasi Raya 16,3% (yoy) dan mencapai 4,7 juta transaksi. Bank Raya juga terus berfokus untuk mengembangkan basis dana CASA melalui ekspansi tabungan digital, sehingga di tahun 2025 rasio CASA tercatat 33,62%, tumbuh dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu 27,50%.

Ida Bagus Ketut Subagia Direktur Utama Bank Raya mengatakan, “Pertumbuhan ini mencerminkan fokus kami pada strategi pertumbuhan bisnis digital berkualitas, kami optimis bisnis digital terus memiliki prospek yang menjanjikan di masa depan. Kami selalu berupaya menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan penguatan fundamental sebagai bukti keberhasilan kami bertransformasi menjadi bank digital.”

Inovasi Produk Digital di Lini Bisnis Utama menjadi Fokus Pertumbuhan Jangka Panjang

Sebagai bagian dari proses transformasi menjadi bank digital, Bank Raya aktif mengembangkan produk dan layanan perbankan di mana Bank Raya telah menghadirkan lebih dari 111 fitur pada Aplikasi Raya.

Bagus menambahkan “Kami terus mendorong upaya perluasan adopsi Aplikasi Raya di masyarakat melalui serangkaian langkah literasi keuangan melalui berbagai channel, maupun promo-promo menarik yang mendorong minat masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan Bank Raya. Sehingga brand awareness Bank Raya terus meningkat.”

Bank Raya terus meningkatkan inovasi teknologi yang dikembangkan di Aplikasi Raya. Sebagai driver pertumbuhan digital saving, Bank Raya mengembangkan Fitur Uang Saku untuk membantu pengelolaan dan pemantauan keuangan anak sejak dini.

Akhir tahun 2025, Bank Raya telah meluncurkan fitur Kartu Digital Debit Visa yang bertujuan agar nasabah dapat bertransaksi di platform online di dalam maupun di luar negeri.

Pengembangan inovasi lainnya pada 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan transaksi adalah fitur Tagih Uang sebagai pengembangan Saku Bareng, yang memudahkan komunitas dalam mengelola uang bersama dengan jumlah anggota hingga 300 orang.

Bank Raya terus mendorong pelaku usaha untuk membangun ekosistem usahanya melalui integrasi Saku Bisnis. Melalui penyediaan QRIS Bisnis dan fitur Kasir, diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha untuk memantau pembayaran melalui QRIS secara real time dari Aplikasi Raya.

Sementara dari sisi digital lending, pertumbuhan didorong melalui inovasi. Raya Paylater juga hadir sebagai opsi pembiayaan tambahan bagi nasabah dengan ketentuan pembayaran yang transparan dan fleksibel.

Bank Raya juga terus memperkenalkan produk digital lending, yaitu Pinang Dana Talangan, pinjaman untuk mendukung produktivitas Agen BRILink, Pinang Flexi, pinjaman multiguna untuk karyawan tetap, serta Pinang Maksima untuk invoice-based financing dalam mendukung produktivitas bisnis pelaku usaha. Pada akhir tahun 2025, tercatat pertumbuhan pesat dari Top 3 produk digital loan Bank Raya, yaitu outstanding Pinang Flexi meningkat 20,5% (yoy) atau menjadi sebesar Rp1,03 triliun, Pinang Dana Talangan bertumbuh 52,9% (yoy) menjadi sebesar Rp1,08 triliun dan Pinang Maxima bertumbuh 71,53% (yoy) atau menjadi Rp880 miliar.

Sepanjang tahun 2025, Bank Raya juga terus mengoptimalkan potensi sinergi dengan ekosistem BRI, dimulai dari pemanfaatan channel BRI seperti Agen BRILink dan Agen Gadai. Bank Raya juga semakin memperluas cakupan layanan melalui kerjasama pinjaman produktif serta DPLK BRI kerjasama fitur BRIFine pada Aplikasi Raya dan YBM BRiLiaN untuk fitur pembayaran zakat & donasi dan juga ekosistem fintech dan digital lainnya untuk melayani UMKM.
Untuk mengetahui bagaimana strategi Bank Raya dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan, simak ulasan lengkapnya dalam artikel selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri Taspen akan lebih selektif dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) pada tahun ini seiring posisi likuiditas perseroan yang dinilai sudah memadai.

Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan mengatakan strategi penghimpunan dana kini difokuskan untuk menekan biaya dana atau cost of fund melalui peningkatan dana murah alias current account saving account (CASA).

"DPK-nya kami pilih-pilih, karena DPK sudah cukup. Kami ingin bagaimana supaya cost of fund turun, dalam hal ini kita mau nyari CASA," ujar Panji saat ditemui belum lama ini.

Di tengah strategi tersebut, Bank Mandiri Taspen tetap membidik pertumbuhan kredit dua digit pada tahun ini. Panji menyebut, perseroan menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 12% yang akan dicapai melalui strategi organik maupun anorganik.

"Kalau bisa 12% ya 12%, dan kami bisa organic dan anorganic," ujarnya.

Dari sisi penyaluran kredit, Mandiri Taspen masih akan mempertahankan fokus pada segmen pensiunan sesuai dengan mandat pemegang saham. Meski demikian, perseroan juga memiliki portofolio terbatas di luar segmen utama tersebut.

“Segmen kami masih segmen pensiunan. Ada di Bali untuk yang non-pensiunan, UMKM, kredit kecil. Tapi kami dirancang sama owner untuk kasih kredit ke pensiunan,” kata Panji.

Adapun tantangan utama dalam penyaluran kredit pensiunan tahun ini berkaitan dengan pengelolaan risiko yang bergantung pada dukungan industri asuransi. Panji menjelaskan, setiap kredit pensiunan dilengkapi dengan skema lindung nilai melalui premi asuransi.

“Kami memberikan kredit kepada pensiunan dan kami hedge dengan premi asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kredit. Sepanjang itu berjalan dengan bagus, sebetulnya risikonya rendah sekali,” jelasnya.

Kinerja Bank Mandiri Taspen

Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap membukukan laba bersih sebesar Rp1,58 triliun pada 2025, naik tipis 0,22% YoY dibandingkan capaian laba bersih tahun sebelumnya sebesar Rp1,57 triliun. Sementara

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, total kredit yang disalurkan Bank Mandiri Taspen mencapai Rp50,53 triliun, meningkat dibandingkan posisi Rp46,26 triliun pada 2024.

Di sisi penghimpunan dana, DPK Bank Mandiri Taspen tercatat sebesar Rp55,03 triliun pada 2025, naik 12,73% dari Rp48,82 triliun pada tahun sebelumnya.

Kinerja permodalan Bank Mandiri Taspen juga tetap kuat. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR/KPMM) tercatat 30,47% pada 2025, meningkat dari 27,43% pada 2024 atau tumbuh 11,08% secara tahunan, jauh di atas ketentuan minimum regulator.

Dari sisi likuiditas, loan to deposit ratio (LDR) berada di level 91,82%, membaik dibandingkan 94,75% pada tahun sebelumnya. Adapun liquidity coverage ratio (LCR) meningkat 7,37% YoY dari 212,44% menjadi 228,10%,

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp250 triliun pada 2026. Target penghimpunan dana ini salah satunya akan diraih melalui pemenuhan free float yang aturannya segera diluncurkan.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menuturkan pihaknya optimistis penghimpunan dana di pasar modal dapat mencapai Rp250 triliun untuk tahun 2026. Menurutnya, target penghimpunan dana ini dapat dicapai salah satunya melalui peningkatan free float.

“Kami optimistis. Kebetulan juga ada agenda besar untuk mendorong peningkatan free float,” ujar Hasan usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Selain itu, lanjutnya, OJK juga melihat geliat pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha ekonomi mulai tampak. OJK berharap korporasi dapat memanfaatkan pasar modal untuk sarana terbaik melakukan penggalangan dana.

Penggalangan dana tersebut menurut Hasan baik berupa penawaran ekuitas, penawaran saham, rights issue, dan sebagainya, maupun melalui instrumen surat utang baik dari pemerintah maupun dari korporasi.

Sebelumnya Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan OJK menargetkan penghimpunan dana di pasar modal sebesar Rp250 triliun untuk 2026.

“Di pasar modal, target penghimpunan ditargetkan mencapai Rp250 triliun di tahun 2026,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, pada 2025, OJK mencatat pada 2025, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp274,80 triliun. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan OJK pada awal 2025 sebesar Rp220 triliun.

Capaian penghimpunan dana di pasar modal itu juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya atau 2024 sebanyak Rp259,24 triliun dengan 199 penawaran umum.

Apabila dirinci, 20 emiten baru tersebut menghimpun dana segar sebesar Rp16,21 triliun. Adapun pada pipeline, terdapat 29 rencanaPenawaran Umum dengan nilai indikatif Rp22,28 triliun.

Kemudian ada penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dari 11 korporasi dengan total dana Rp 10,63. Penghimpunan dana paling banyak ada di PUB EBUS Tahap I dan II senilai Rp 201,80 triliun dari 170 penerbitan.

Secara rinci, terdapat 170 aksi penerbitan efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) pada 2025. Jumlah penerbitan EBUS pada 2025 itu menjadi yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir.

Lalu, terdapat 18 aksi IPO pada 2025. Selain itu, terdapat 16 aksi rights issue yang dijalankan di pasar modal pada 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.