Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan suku bunga deposito secara industri per April 2026 menunjukkan likuiditas perbankan secara umum masih memadai. Kendati begitu, adanya perbedaan arah kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) menunjukkan bahwa likuiditas tidak sepenuhnya merata.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam laporan Perkembangan Pasar Keuangan Mei 2026 mencatat suku bunga simpanan rupiah pada April 2026 secara industri masih melanjutkan tren penurunan secara terbatas. Kondisi tersebut sejalan dengan likuiditas perbankan yang masih memadai serta arah transmisi kebijakan moneter yang kian longgar.

Meski secara industri menunjukkan tren penurunan, pergerakan suku bunga simpanan antar kelompok bank masih bervariasi seiring dengan strategi penghimpunan dana masing-masing KBMI. LPS mengungkapkan, suku bunga deposito KBMI 1 turun 4 basis poin (bps) menjadi 3,78%, sementara KBMI 4 juga turun 4 bps menjadi 2,86%.

Di sisi lain, suku bunga simpanan pada kelompok KBMI 2 dan KBMI 3 justru mengalami kenaikan. LPS mencatat suku bunga deposito KBMI 2 naik 3 bps menjadi 3,72%, sedangkan KBMI 3 meningkat 3 bps menjadi 3,50%.

“Perkembangan tersebut menunjukkan kompetisi penghimpunan dana masih berlangsung di tengah distribusi likuiditas yang belum merata,” ungkap LPS dalam laporannya, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) sebagai salah satu penghuni KBMI 3 mengungkapkan likuiditas di pasar sejatinya masih tersedia.

Kendati begitu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turut menyerap dana di pasar sehingga berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund/CoF).

Selain itu, Lani menyebut bahwa rencana pemerintah menarik sebagian dana yang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga Juli 2026 berpotensi mendorong bank-bank besar untuk lebih agresif menghimpun dana masyarakat.

“Bank-bank Himbara besar akan segera mengambil dana dari masyarakat lebih banyak sehingga kemungkinan besar akan menaikkan cost of fund,” kata Lani kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Direktur Community Financial Services PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) Bianto Surodjo menilai kenaikan suku bunga deposito sejumlah bank tidak terlepas dari penyesuaian terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Selain itu, likuiditas pasar yang relatif lebih ketat turut mendorong persaingan dana pihak ketiga (DPK) semakin sengit dibandingkan sebelumnya.

Bianto mengatakan perbankan saat ini tidak hanya mengandalkan penawaran suku bunga yang lebih tinggi untuk mempertahankan dana nasabah, tetapi juga memperkuat keterikatan nasabah melalui pengembangan produk simpanan dan layanan wealth management.

“Kami di Maybank terus berusaha meningkatkan engagement nasabah kami dengan menyediakan produk-produk yang inovatif, baik yang berbasis DPK maupun wealth management,” tutur Bianto kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Direktur PT Bank Jago Tbk. (ARTO) Sonny Christian Joseph menilai kenaikan bunga deposito tidak dapat digeneralisasi berdasarkan kelompok KBMI.

Menurutnya, besaran bunga deposito lebih ditentukan oleh kebutuhan likuiditas masing-masing bank, ketersediaan DPK, hingga kesesuaian tenor pendanaan dengan penyaluran kredit.

“Bisa jadi di KBMI 2 dan KBMI 3 ada bank yang menaikkan bunga, ada yang mempertahankan, dan ada juga yang menurunkan. Tergantung kondisi likuiditas masing-masing bank,” ujar Sonny saat ditemui Bisnis di Kantor Bank Jago, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Persaingan Dana Kian Ketat

Di lain sisi, Sonny tidak menampik bahwa persaingan penghimpunan dana saat ini memang masih ketat. Kendati begitu, pertumbuhan DPK tak selalu bergantung pada kenaikan bunga deposito.

Dia menilai, strategi membangun ekosistem dan menghadirkan produk yang relevan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan dana yang signifikan.

Sebagai contoh, Bank Jago berhasil mencatat pertumbuhan dana rekening dana nasabah (RDN) yang kuat seiring meningkatnya aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) dan sinergi dengan ekosistem Stockbit. Kondisi tersebut memungkinkan perseroan meningkatkan penghimpunan dana tanpa harus menawarkan bunga deposito di atas rata-rata pasar.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut kenaikan bunga deposito pada KBMI 2 dan KBMI 3 sebesar 3 bps bukan tanda tekanan berat, melainkan sinyal bahwa persaingan dana mulai lebih terasa pada kelompok bank menengah.

Fenomena ini, lanjut dia, juga memperlihatkan bahwa deposan besar semakin peka terhadap imbal hasil. Ketika pilihan investasi jangka pendek seperti SRBI dan SBN menawarkan imbal hasil menarik, deposan besar tidak hanya membandingkan antarbank, tetapi juga membandingkan deposito dengan instrumen pasar uang dan surat berharga negara.

Akibatnya, bank yang tidak memiliki basis dana murah kuat harus lebih agresif menjaga dana, terutama jika porsi pendanaan mereka banyak berasal dari deposito besar yang mudah berpindah.

“Inilah sebabnya, meskipun likuiditas industri masih cukup, biaya dana bank menengah bisa naik lebih cepat daripada bank besar,” kata Josua kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Perbedaan ini tidak serta-merta berarti bank menengah berada dalam kondisi tidak sehat. Josua mengatakan, masalahnya lebih tepat disebut sebagai ketimpangan distribusi likuiditas dan perbedaan daya tawar dalam pasar dana.

Apabila persaingan ini meningkat, Josua menyebut bahwa margin bunga bank menengah bisa lebih tertekan, terutama bila kenaikan bunga deposito tidak dapat langsung diteruskan ke bunga kredit karena permintaan kredit masih harus dijaga.

Josua memperkirakan, fenomena ini berpotensi berlanjut pada semester II/2026. Apalagi, setelah BI menaikkan BI Rate menjadi 5,75% pada Juni 2026 untuk memperkuat stabilitas rupiah.

Sebagaimana diketahui, bank sentral turut menjaga struktur suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan agar tetap menarik bagi aliran modal asing, sekaligus membuka kembali lelang repo tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

“Ini berarti sistem perbankan tetap disuplai likuiditas, tetapi harga dana tetap berisiko naik karena suku bunga acuan dan instrumen pasar uang menjadi lebih menarik,” ungkap Josua.

Namun, dia melihat kenaikan bunga deposito pada bank menengah tidak akan menjadi lonjakan besar, melainkan cenderung selektif dan bertahap. LPS, lanjut Josua, memperkirakan suku bunga simpanan rupiah ke depan cenderung stabil dengan ruang penurunan yang masih terbuka, meskipun terbatas.

Penyesuaian bunga juga diperkirakan tetap bervariasi antarbank karena dipengaruhi kebutuhan likuiditas, strategi penghimpunan dana, dan persaingan pada deposan besar. Dengan demikian, arah industrinya bisa stabil, tetapi di tingkat kelompok bank, terutama KBMI 2 dan KBMI 3, tekanan untuk mempertahankan dana tetap lebih besar.

Menurutnya, bank menengah sebaiknya tidak menanggapi kondisi ini hanya dengan menaikkan bunga deposito karena itu berisiko memicu perang bunga dan menekan margin.

Josua menilai, strategi yang lebih sehat adalah memperbesar dana murah melalui layanan transaksi, rekening operasional korporasi, penggajian, ekosistem digital, dan peningkatan loyalitas nasabah ritel. Bank juga perlu lebih selektif dalam pertumbuhan kredit agar tidak menciptakan kebutuhan likuiditas yang terlalu mahal.

Sementara itu, regulator perlu memantau likuiditas bukan hanya dari angka industri, tetapi juga per kelompok bank dan konsentrasi deposan besar.

“Karena risiko likuiditas sering muncul dari ketimpangan distribusi, bukan dari kekurangan likuiditas agregat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) mencermati dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%, terutama terhadap peningkatan biaya dana (cost of funds) dan dinamika persaingan penghimpunan dana di industri perbankan.

Meski demikian, perseroan menegaskan akan melakukan penyesuaian strategi secara prudent dan terukur agar tetap mampu menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono, mengatakan keputusan Bank Indonesia tersebut pada dasarnya masih sesuai dengan ekspektasi manajemen dan pelaku pasar.

Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi domestik dan global yang masih penuh tantangan.

“Bagi Bank Neo Commerce, kondisi suku bunga yang lebih tinggi tentu menjadi salah satu faktor yang akan memengaruhi dinamika industri perbankan, khususnya terkait cost of fund dan kompetisi penghimpunan dana. Namun demikian, kami akan tetap berhati-hati mencermati perkembangan pasar atas kenaikan suku bunga tersebut,” ujar Eri kepada Bisnis, dikutip Selasa (16/6/2026).

Seiring kenaikan BI Rate, Bank Neo menilai strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit perlu terus dievaluasi mengikuti perkembangan pasar.

Eri menegaskan bahwa Bank Neo akan memantau kondisi likuiditas dan apabila diperlukan melakukan penyesuaian strategi secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan serta profil risiko bank.

Di sisi pendanaan, Bank Neo Commerce tetap berfokus menjaga stabilitas dana pihak ketiga (DPK) dengan menyeimbangkan daya saing suku bunga dan efisiensi cost of fund. Penyesuaian suku bunga simpanan akan dilakukan secara selektif sesuai perkembangan likuiditas dan tingkat kompetisi di industri perbankan.

Sementara itu, pada sisi penyaluran kredit, Eri menyebut Bank Neo tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fokus pada pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Kajian terhadap penyesuaian suku bunga kredit akan mempertimbangkan kondisi pasar, profil risiko debitur, serta daya beli dan kemampuan nasabah.

Selain itu, penguatan manajemen risiko dan kualitas aset juga terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah perubahan lingkungan suku bunga.

Dalam menghadapi kondisi likuiditas industri yang semakin kompetitif, Bank Neo juga terus memperkuat pengelolaan aset dan liabilitas serta menjaga kecukupan permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis yang sehat.

Adapun, strategi tersebut didukung melalui diversifikasi sumber pendanaan, optimalisasi ekosistem digital, dan peningkatan aktivitas nasabah dalam memanfaatkan layanan perbankan yang tersedia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memastikan telah menyiapkan dana untuk melunasi pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada 4 Juli 2026.

Dalam laporan tersebut, Bank Mandiri menyebut obligasi yang akan dilunasi memiliki nilai pokok sebesar Rp1,95 triliun. Perseroan telah mengalokasikan dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok obligasi tersebut saat jatuh tempo.

Langkah ini mencerminkan kesiapan Bank Mandiri dalam memenuhi kewajiban kepada investor sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan perusahaan.

Adapun, ketersediaan dana pelunasan juga menunjukkan komitmen perseroan dalam menjalankan tata kelola keuangan yang prudent dan memenuhi seluruh kewajiban sesuai jadwal.

Dalam keterbukaan informasi itu, perseroan tidak menyebutkan adanya dampak khusus terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha akibat pembayaran obligasi tersebut.

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan atau green bond merupakan instrumen pendanaan yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi lingkungan.

Dalam perkembangan lain, Bank Mandiri menyatakan akan mempertimbangkan penyesuaian suku bunga simpanan maupun kredit secara hati-hati setelah Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%.

Kebijakan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar, dinamika likuiditas, serta pengelolaan risiko yang prudent.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan, keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan Bank Indonesia pada 9 Juni 2026 yang menaikkan BI-Rate menjadi 5,50 persen merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal global.

“Terlepas dari arah pergerakan suku bunga, perbankan tetap memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi melalui fungsi intermediasi dan layanan transaksi yang andal,” ujar Novita dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, Bank Mandiri akan terus memperkuat strategi ekosistem value chain serta meningkatkan kapabilitas digital guna mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara berkelanjutan.

Sementara itu, terkait kebijakan pricing, perseroan memastikan setiap penyesuaian bunga simpanan maupun kredit akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memastikan tetap menjaga strategi penghimpunan dana secara pruden menyusul keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%.

Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan bahwa dalam menentukan suku bunga simpanan, perseroan senantiasa mencermati perkembangan suku bunga acuan ke depan.

Sejumlah hal yang dicermati yakni berbagai parameter makroekonomi, situasi pasar yang mencakup permintaan dan penawaran, serta kondisi likuiditas perbankan baik dari sisi kredit maupun deposito.

“Dalam menentukan suku bunga simpanan, BCA senantiasa mencermati perkembangan suku bunga acuan ke depan, parameter makroekonomi lain, situasi pasar mencakup permintaan dan penawaran yang ada, serta kondisi likuiditas perbankan baik dari sisi kredit maupun deposito,” ujar Hera kepada Bisnis, Selasa (10/6/2026).

Menurut Hera, biaya dana perseroan masih relatif terjaga berkat keunggulan sebagai bank transaksi. Kondisi tersebut didukung oleh tingginya porsi CASA dalam struktur dana pihak ketiga (DPK) perseroan.

Per Maret 2026, CASA BCA tercatat mencapai Rp1.089 triliun atau tumbuh 11,2% secara tahunan (year-on-year/YoY). Dengan capaian tersebut, porsi CASA mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK BCA.

“Cost of fund BCA relatif terjaga sehubungan dengan keunggulan perbankan transaksi yang dimiliki BCA. Per Maret 2026, CASA BCA mencapai Rp1.089 triliun, tumbuh 11,2% YoY. Alhasil, porsi CASA mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK. Strategi ini diharapkan dapat mendukung stabilitas CoF secara prudent,” tulis manajemen.

Ke depan, BCA optimistis dapat mempertahankan komposisi pendanaan yang sehat dan kuat dengan mengandalkan berbagai produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BCA juga menegaskan komitmennya untuk tetap menyalurkan kredit berkualitas secara hati-hati di tengah likuiditas yang memadai.

“Ditopang likuiditas yang memadai, BCA berkomitmen menyalurkan kredit yang berkualitas ke berbagai segmen dan sektor secara pruden, sekaligus mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko disiplin,” kata Hera.

Adapun, keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen memunculkan pertanyaan mengenai arah bunga kredit perbankan ke depan.

Dalam rilis Bank Indonesia yang diterbitkan pada Selasa (9/6/2026), bank sentral memutuskan menaikkan BI-Rate menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility menjadi 4,50%, dan Lending Facility menjadi 6,25%.

Bisnis.com, SURABAYA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,15% atau 27 poin ke level Rp17.744 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan, Senin (25/5/2026). Depresiasi rupiah tersebut dikhawatirkan banyak pihak bakal berdampak pada roda perekonomian nasional, salah satunya adalah industri perbankan Tanah Air.

Pakar Perbankan Universitas Airlangga (UNAIR) Andi Estetiono menjelaskan bahwa pelemahan rupiah membawa dampak langsung terhadap tiga risiko utama perbankan dan harus diantisipasi sesegera mungkin, yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit.

"Kenaikan dolar AS terhadap rupiah tentu berdampak terhadap perbankan, bukan hanya dampak terhadap harga atau inflasi," tegas Andi, Senin (25/5/2026).

Dari sisi likuiditas perbankan, khususnya likuiditas valas, Andi menjelaskan terdapat kecenderungan seseorang memilih mengamankan aset dengan mencairkan simpanan rupiah di bank, dan menyimpannya dalam dolar AS.

Kemungkinan selanjutnya adalah masyarakat mencairkan tabungan valas dolar AS milik mereka untuk memperoleh keuntungan sesaat, maupun konversi ke aset lain seperti emas atau aset lainnya yang dianggap aman.

“Ini tergantung dari persepsi dan respons dari masing-masing masyarakat terhadap kondisi saat ini. Yang jelas, LDR Valas dan Rasio Likuiditas Valas Perbankan perlu dipantau secara ketat," ucapnya.

Kemudian, terkait risiko pasar, Andi membeberkan bahwa apabila sebuah bank menempuh kebijakan posisi valas terbuka, maka berpotensi akan terkena revaluasi. Bila terjadi net short valas pada perbankan, maka rugi selisih kurs langsung tercatat, yang secara otomatis berdampak pada laba rugi.

Lalu risiko ketiga, ia menyebut hal tersebut akan mengarah pada sektor kredit. Khususnya, bagi para nasabah yang memiliki pinjaman dalam bentuk dolar AS, yang menjalankan aktivitas usaha di dalam negeri dengan pendapatan rupiah akan kesusahan untuk membayar bunga dan cicilan. Peluang terjadinya kredit bermasalah perbankan atau NPL disebutnya akan meningkat.

"Ini kan berat, ya. Artinya, dia mendapatkan penghasilan rupiah, tapi harus mengangsur atau membayarnya dalam bentuk dolar AS. Sehingga ketiga risiko tersebut perlu dimitigasi dengan baik oleh industri perbankan,” jelasnya.

Menurutnya, perbankan nasional akan merespons penahanan dana likuiditas melalui penyesuaian tingkat suku bunga simpanan. Kebijakan ini dijalankan untuk menjaga kepercayaan segenap nasabah dan menjaga likuiditas bank. Bank cenderung menaikkan tingkat bunga simpanan, tetapi untuk bunga pinjaman akan cenderung sulit bila langsung dinaikkan.

“Akibatnya Net Interest Margin (NIM) atau selisih bunga antara pinjaman terhadap simpanan akan semakin menipis, yang artinya keuntungan bank semakin mengecil sehingga bank harus lebih efisien dalam operasionalnya," tuturnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Andi menyodorkan solusi agar manajemen dari masing-masing lembaga perbankan dalam negeri untuk dapat secara terus-menerus mengkomunikasikan kondisi pasar dengan transparan serta dapat menenangkan nasabah agar peristiwa krisis moneter yang mengguncang RI pada medio 1997-1998 tidak terulang kembali.

“Jangan sampai terjadi seperti tahun 1997-1998, kurs rupiah terhadap dolar AS pada bulan Juni 1998 mencapai lebih dari Rp16.000,” harapnya.

Sementara itu, dari sisi makro, Andi berharap pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, hingga LPS, untuk dapat secara intensif memantau ketat dan memberi dukungan bauran kebijakan strategis.

"Kebijakan yang dapat dijalankan antara lain adalah intervensi pasar, operasi moneter dan suku bunga, pengawasan bank, menjalankan makroprudensial, manajemen utang luar negeri, hingga menjaga keseimbangan APBN dan kepercayaan masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan yang berlebih," paparnya.

Selain itu, Andi juga mengajak kepada segenap masyarakat untuk dapat merespons kondisi melemahnya rupiah terhadap dolar AS yang terjadi dewasa ini dengan keadaan tenang dan tidak mengambil tindakan secara gegabah.

"Saran saya bagi masyarakat, bagaimana kita merespons kondisi saat ini dengan tenang dan bijak, tidak usah panik. Fokus saja pada pemenuhan kebutuhan bukan keinginan. Kalau mau investasi buat namanya portofolio investasi. Kita ingat sebuah istilah, jangan menyimpan telur dalam satu keranjang yang sama. Kalau keranjangnya jatuh, maka pecah semua telurnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Andi menyatakan bahwa masyarakat sangat perlu untuk mempelajari pengelolaan keuangan dengan baik untuk menghadapi kondisi saat ini, terutama pada portofolio tabungan.

“Kelola keuangan kita dengan baik, portofolio ada di tabungan, sebagian deposito, sebagian logam mulia, atau saham, atau investasi langsung ke sektor riil yang tetap tumbuh dan aman, seperti kafe. Singkatnya, respons dan cara pandangan kita harus selalu positif dan mampu melihat hikmah dari setiap kejadian," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia (BI) mengerek BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% pada Mei 2026 tidak serta merta membuat PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) agresif menyesuaikan tingkat suku bunga, baik kredit maupun simpanan.

SVP Finance Amar Bank David Wirawan menyampaikan, perseroan dalam menetapkan suku bunga kredit mengacu pada sistem risk based pricing, alias ditentukan berdasarkan tingkat risiko nasabah, bukan semata-mata karena BI Rate naik.

“Karena penting bagi kita adalah bagaimana mereka loyal dengan kita, repeat dengan kita, mendapatkan benefit dari kita,” kata David dalam diskusi Performa Bisnis Amar Bank Kuartal I/2026, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, dampak kenaikan BI Rate justru lebih terasa dari sisi pendanaan. Umumnya saat BI Rate naik, bank-bank ikut mengerek bunga simpanan agar dana masyarakat tetap masuk.

Namun, David menyebut bahwa Amar Bank belum buru-buru menaikkan suku bunga simpanannya. Pasalnya saat ini, tingkat likuiditas di market masih sangat longgar.

Selain itu, perseroan juga masih memantau pergerakan bank-bank lain, apakah langsung menyesuaikan suku bunga simpanannya atau tidak.

“Karena memang kalau lihat pencairan kredit pun sangat minim dari awal tahun sampai kuartal pertama. Jadi kita lihat memang likuiditas banyak, dan kita juga melihat bagaimana pergerakan dari market,” tuturnya.

Pada kuartal I/2026, Amar Bank tercatat telah menyalurkan kredit sebesar Rp4,16 triliun, meningkat 30,62% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp3,18 triliun.

Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana, perseroan membukukan pertumbuhan sebesar 115,52% YoY menjadi Rp2,91 triliun. Pada kuartal I/2025, total DPK Amar Bank mencapai sebesar Rp1,35 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan stabilitas sektor perbankan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, dengan tingkat perlindungan simpanan nasabah yang masih tinggi.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan cakupan penjaminan simpanan per Maret 2026 tetap berada di atas 90% dari total rekening nasabah, baik di bank umum maupun BPR dan BPRS.

“Cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90%, sehingga cukup aman,” ujar Anggito dalam konferensi pers KSSK, Kamis (7/5/2026).

LPS juga mencatat porsi simpanan di atas tingkat bunga penjaminan berada di kisaran 30% dan relatif stabil. Meski demikian, suku bunga simpanan perbankan menunjukkan tren penurunan secara bertahap.

Sejalan dengan itu, LPS bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus mendorong penyesuaian suku bunga simpanan agar selaras dengan tingkat bunga penjaminan (TBP), guna memperkuat transmisi penurunan suku bunga kredit dan fungsi intermediasi perbankan.

Dari sisi kinerja industri, LPS menilai perbankan masih solid dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,57% dan kredit 9,6% per Maret 2026, meskipun tetap dipengaruhi dinamika eksternal global.

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan PP No. 11/2026 tentang penempatan dana pada bank sebagai instrumen early intervention dan bagian dari penguatan restrukturisasi perbankan.

LPS juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi, khususnya pada bank dan lembaga jasa keuangan skala kecil, guna meningkatkan ketahanan terhadap risiko siber.

Di sisi lain, LPS terus mempercepat persiapan program resolusi perbankan, termasuk penyusunan kebijakan SDM dan integrasi data dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan, LPS mencatat masih terdapat sekitar 15 juta penduduk usia produktif yang belum memiliki rekening bank, turun sekitar 3 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

“LPS akan terus mendorong masyarakat memiliki akses layanan keuangan guna meningkatkan inklusi dan efektivitas program pemerintah,” ujar Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan suku bungakredit dan suku bunga simpanan di perbankan per Januari 2026 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Dalam laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis BI, rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada Januari 2026 sebesar 8,79%. Angka itu sedikit menurun dibandingkan suku bunga kredit bulan sebelumnya yang sebesar 8,80%.

“Pada Januari 2026, suku bunga kredit dan simpanan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya,” tulis BI dalam laporannya, Senin (23/2/2026).

Suku bunga simpanan berjangka juga mengalami penurunan utamanya pada tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan. Pada Januari 2026, simpanan berjangka untuk tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan masing-masing tercatat sebesar 4,20%, 4,66%, 4,62%, dan 4,52%. Pada bulan sebelumnya, simpanan berjangka untuk tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan masing-masing berada pada posisi 4,31%, 4,69%, 4,73%, dan 4,63%.

Sebagaimana diketahui, suku bunga BI-Rate pada Januari 2026 tetap dipertahankan pada level terendah sejak 2022 yaitu sebesar 4,75%, setelah turun 150 bps sejak September 2024, masing-masing 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025. BI juga kembali menahan suku bunga BI-Rate dalam rapat dewan gubernur (RDG) pada 18—19 Februari 2026.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa penurunan BI-Rate sejauh ini sebesar 125 bps selama tahun 2025 dan ekspansi likuiditas moneter BI telah berdampak terhadap penurunan berbagai jenis suku bunga, termasuk suku bunga perbankan.

“Transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, tetapi lebih terbatas,” ungkap Perry, dikutip dari laman resmi BI, Senin (23/2/2026).

BI mengungkapkan, suku bunga deposito 1 bulan baru turun sebesar 68 bps dari 4,81% pada Januari 2025 menjadi 4,13% pada Januari 2026 sehingga upaya untuk mengurangi pemberian special rate kepada deposan besar yang saat ini masih mencapai 26,42% dari total DPK, perlu terus dilanjutkan.

Perry menambahkan, penurunan suku bunga dana tersebut juga perlu makin ditransmisikan ke penurunan suku bunga kredit perbankan yang baru turun 40 bps, dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,80% pada Januari 2026.

“Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Perry.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana simpanan dalam valuta asing (valas) meningkat di tengah pelemahan rupiah. Namun, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai tren suku bunga simpanan valas justru terus menurun sehingga tingkat bunga penjaminan tetap dipertahankan.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba mengatakan simpanan valas mengalami kenaikan secara tahunan. “Mengenai rekening dan simpanan valas, memang ada kenaikan dana pihak ketiga (DPK) valas sebesar 3,73 persen,” ujarnya dalam Konferensi Pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS di Kantor Pusat LPS, Pacific Century Place, Kamis (22/1/2026) malam.

Meski demikian, Ferdinan menegaskan peningkatan nominal simpanan valas tersebut tidak diikuti kenaikan suku bunga. LPS justru mencatat tren suku bunga pasar simpanan valas terus menurun dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut LPS, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan valas di bank umum sebesar 2 persen untuk periode 1 Februari hingga 31 Mei 2026.

LPS menilai tren penurunan suku bunga simpanan valas menunjukkan likuiditas perbankan masih memadai, sehingga bank tidak perlu menawarkan bunga tinggi untuk menarik dana valas dari nasabah.

Ke depan, LPS akan terus memantau pergerakan simpanan dan suku bunga valas, terutama untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan memastikan kebijakan penjaminan tetap sejalan dengan kondisi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) mengungkap alasan bank mulai menurunkan suku bunga secara signifikan pada akhir 2025.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli menyampaikan penurunan suku bunga simpanan sejatinya sudah terjadi sejak awal Desember 2025. Pasalnya, kondisi likuiditas perbankan pada akhir 2025 tidak seketat kondisi akhir tahun pada umumnya dan tidak terjadi persaingan suku bunga simpanan perbankan.

“Hal ini salah satunya karena bank-bank Himbara mendapatkan penempatan dana Rp200 triliun dari pemerintah,” kata Ganda kepada Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Kendati begitu, penurunan suku bunga perbankan masih jauh tertinggal dari penurunan BI Rate sebesar 125 basis poin (bps) sepanjang 2025.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), suku bunga deposito satu bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Suku bunga kredit perbankan juga tercatat sebesar 8,81%, turun 39 bps dari 9,2% pada awal 2025.

Menurut Ganda, banyak faktor yang menyebabkan penurunan suku bunga kredit bank berjalan lebih lambat dari penurunan BI Rate. Di antaranya, biaya dana bank yang masih cukup tinggi, hingga persaingan antar bank dalam perebutan dana masyarakat untuk disalurkan jadi sumber dana kredit.

“Bank secara prudent menjaga likuiditas internal bank, menyeimbangkan kebutuhan dana untuk disalurkan menjadi pinjaman dan ketersediaan dana tersebut,” jelasnya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi, Allo Bank telah menyiapkan strategi dalam menjaga keseimbangan antara penurunan bunga kredit dengan risiko tekanan margin dan potensi naiknya kredit macet (Non Performing Loan/NPL).

Langkah yang ditempuh Allo Bank yakni dengan tetap menggenjot pemberian kredit secara prudent. Bank juga terus menekan biaya bunga agar dapat bersaing dalam pemberian kredit untuk mendapatkan nasabah-nasabah yang memerlukan fasilitas kredit dengan kemampuan pengembalian pinjaman yang baik.

Adapun Ganda menyebut, ruang penurunan suku bunga bank lebih terbatas tahun ini. Sebab, bank telah melakukan penyesuaian suku bunga sejak akhir 2025.

“Ruang penurunan suku bunga bank sudah lebih terbatas di 2026,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dijadwalkan mengumumkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) terbaru pada Kamis (22/1/2026) sore. Menjelang keputusan tersebut, rekam jejak kebijakan LPS sepanjang 2025 hingga awal 2026 menunjukkan tren penurunan TBP yang berlangsung konsisten.

Berdasarkan data LPS, TBP simpanan rupiah di bank umum sempat berada di level 4,25% pada periode Juni 2024 hingga Januari 2025. Seiring berjalannya waktu, LPS kemudian menurunkan TBP secara bertahap sepanjang 2025.

Pada periode Februari hingga Mei 2025, TBP simpanan rupiah bank umum dipertahankan di level 4,25%, sebelum kembali dipangkas menjadi 4% untuk periode Juni hingga Juli 2025.

Penurunan berlanjut pada periode Agustus hingga September 2025 ke level 3,75%, dan kembali diturunkan menjadi 3,5% untuk periode Oktober 2025 hingga Januari 2026.

Secara kumulatif, sepanjang 2025 LPS telah memangkas TBP simpanan rupiah di bank umum sebesar 75 basis poin (bps). Tren tersebut mencerminkan penyesuaian kebijakan LPS di tengah dinamika suku bunga simpanan perbankan dan kondisi likuiditas.

Sementara itu, TBP simpanan valuta asing (valas) relatif lebih stabil. Dalam beberapa periode terakhir, TBP valas berada di kisaran 2% hingga 2,25%.

Adapun untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR), TBP ditetapkan lebih tinggi dibandingkan bank umum. Pada periode Oktober 2025 hingga Januari 2026, TBP BPR berada di level 6%, turun dari kisaran 6,25% hingga 6,75% pada periode-periode sebelumnya.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu sebelumnya menyampaikan bahwa suku bunga simpanan perbankan saat ini masih relatif berada di atas TBP yang berlaku. “Masih sekitar 30% masih di atas TBP,” ujar Anggito saat ditemui, Jumat (2/1/2025).

Meski demikian, Anggito menegaskan bahwa arah kebijakan TBP ke depan belum dapat dipastikan. LPS masih mencermati perkembangan suku bunga simpanan di perbankan sebelum mengambil keputusan final.

Menurutnya, penetapan TBP bertujuan untuk memastikan dana masyarakat tetap berada dalam cakupan penjaminan, dan tidak dimaksudkan sebagai instrumen transmisi kebijakan moneter.

Pengumuman TBP sore ini pun akan menjadi penentu apakah tren penurunan bunga penjaminan masih berlanjut pada 2026 atau mulai memasuki fase jeda.

Bisnis.com, JAKARTA — Riwayat Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menunjukkan tren penurunan sepanjang 2025 hingga awal 2026, seiring dengan upaya otoritas menjaga keseimbangan antara perlindungan dana nasabah dan dinamika suku bunga simpanan di perbankan.

Berdasarkan data LPS, TBP simpanan rupiah di bank umum tercatat berada pada level 4,25% pada periode Juni 2024 hingga Januari 2025. Level tersebut kemudian mulai diturunkan secara bertahap sepanjang 2025.

Memasuki periode Februari hingga Mei 2025, TBP rupiah bank umum dipangkas menjadi 4,25%, lalu kembali diturunkan menjadi 4% untuk periode Juni hingga September 2025.

Lalu, penurunan berlanjut pada periode Agustus hingga September 2025 ke level 3,75%, sebelum akhirnya berada di posisi 3,5% untuk periode Oktober 2025 hingga Januari 2026.

Secara kumulatif, sepanjang 2025 LPS telah memangkas TBP simpanan rupiah di bank umum sebesar 75 basis poin (bps). Sementara itu, TBP simpanan valuta asing (valas) relatif lebih stabil di kisaran 2% sampai dengan 2,25% dalam beberapa periode terakhir.

Lalu untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR), TBP tercatat lebih tinggi dibandingkan bank umum. Pada periode Oktober 2025 hingga Januari 2026, TBP BPR berada di level 6%, turun dari posisi 6,25% sampai dengan 6,75% pada periode-periode sebelumnya.

Arah Tingkat Bunga Penjaminan 2026

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu sebelumnya menyampaikan bahwa suku bunga simpanan perbankan saat ini masih relatif berada di atas TBP yang berlaku. “Masih sekitar 30% masih di atas TBP,” ujar Anggito saat ditemui, Jumat (2/1/2025).

Meski demikian, Anggito menegaskan bahwa arah kebijakan TBP ke depan belum dapat dipastikan. LPS masih menunggu perkembangan suku bunga simpanan di perbankan hingga akhir tahun, khususnya pada Desember 2025, sebelum mengambil keputusan final.

Menurut Anggito, penetapan TBP bertujuan untuk memastikan perlindungan dana nasabah agar tetap berada dalam cakupan penjaminan, dan tidak secara langsung dimaksudkan sebagai instrumen transmisi kebijakan moneter seperti suku bunga acuan Bank Indonesia.