Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menangani tekanan nilai tukar rupiah masih konvensional dan terlalu berhati-hati.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun atas depresiasi nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.106 per dolar Amerika Serikat (AS), Selasa (7/4/2026).

"Saya menemukan cara BI menangani nilai tukar masih sangat konvensional dan terlalu hati-hati. Kebijakan moneter kita kalau menurut saya BI ini yang harus menurut saya membuka perspektif lebih kuat," kata Mukhamad Misbakhun pada acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta.

Misbakhun mengakui bahwa bank sentral sudah melakukan upaya intervensi yang kuat, baik Non-Delivery Forward (NDF) maupun Domestic Non-Delivery Forward (DNDF), serta di pasar spot.

Namun, Misbakhun menilai cara BI merespons permasalahan yang semakin kompleks ini belum kunjung diperbaharui. Dia mempertanyakan alasan mengapa otoritas moneter tidak menjadi penyedia likuiditas valas.

Seharusnya, lanjut politisi Partai Golkar itu, otoritas sejak awal melakukan kontrak besar untuk pasokan valas sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar pada waktu-waktu seperti ini. "Ini yang perlu dilakukan perubahan-perubahan fundamental ini," ujarnya.

Di sisi lain, masih terkait dengan likuiditas, Misbakhun mengeklaim sudah pernah berbincang dengan Gubernur BI Perry Warjiyo terkait dengan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Dia mengkritik Gubernur BI yang diklaim ingin menaikkan SRBI guna menarik kembali investor ke dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, instrumen investasi BI itu digunakan oleh bank sentral untuk melakukan kebijakan kontraksi. Apabila terjadi aliran modal asing keluar dari pasar keuangan RI, maka imbal hasil SRBI berpeluang dinaikkan guna menjadi pemicu (trigger) kembalinya aliran modal ke SBN maupun pasar saham domestik.

Menurut pimpinan Komisi Keuangan DPR itu, pasar harusnya dibanjiri likuiditas agar bisa berdampak positif ke roda perekonomian.

Dia menilai langkah kontraksi BI dengan SRBI justru berkebalikan dengan strategi membanjiri likuiditas seperti yang didorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Ini yang menurut saya harus dikonsolidasikan. Harus dikonsolidasikan peran BI dalam menjaga stabilisasi nilai tukar. Banyak sekali industri kita ditopang bahan baku asal impor. Begitu nilai tukar Rp17.000, ini masuk ke harga pokok industri kita. Langsung ada kenaikan," ucapnya.

STRATEGI BI

Melalui keterangan tertulis, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut pihaknya memprioritaskan stabilitas di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi.

Untuk itu, BI disebut akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter yang dimiliki dan juga kebijakan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"BI secara konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di spot market DNDF maupun NDF di offshore market," terang Destry, Selasa (7/4/2026).

Menurut Anggota Dewan Gubernur BI 2 periode itu, dampak konflik Timur Tengah ini bersifat 2 arah. Dia menilai kenaikan harga komoditas bisa memberikan efek positif ke perekonomian Indonesia yang merupakan negara eksportir.

"Sehingga dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut," ujarnya.

Adapun BI bisa menggunakan cadangan devisa yang dikelola untuk mengintervensi pasar keuangan. Kenaikan harga komoditas bisa berdampak positif kepada kinerja ekspor sehingga bisa berpengaruh ke posisi cadangan devisa.

Berdasarkan data BI sampai dengan Februari 2026, cadangan devisa berada di level US$151,9 miliar atau turun US$2,7 miliar dibandingkan posisi Januari 2026 yakni US$154,6 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Kamis sore melemah 19 poin atau 0,11 persen menjadi Rp 17.002 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.983 per dolar AS. Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.

“Pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh penguatan dolar AS, pergerakan harga minyak, serta ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah,” ucapnya di Jakarta, Kamis.

Mengutip Anadolu, Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa pihaknya akan meninggalkan Iran dalam waktu dua hingga tiga pekan ke depan.

Menurut angka resmi dari AS, terdapat 13 anggota militer AS telah tewas sejak perang dimulai. Konflik antara AS dan Israel dengan Iran juga mendorong kenaikan harga energi serta mempengaruhi pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur penting global untuk perkapalan minyak, dengan sebagian besar pengiriman komoditas tersebut melalui selat tersebut.

“Pernyataan Presiden Donald Trump memberikan tekanan tambahan terhadap pasar. Ketidakjelasan terkait akhir konflik serta masih terbukanya potensi eskalasi membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati. Kondisi ini mendorong penguatan dolar AS dan kenaikan harga minyak, yang pada akhirnya memberi tekanan pada mata uang emerging markets, termasuk rupiah,” ungkap Amru.

Perhatian pasar tertuju pula pada rilis data ekonomi AS, terutama data ketenagakerjaan, serta arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Di sisi domestik, penurunan inflasi Indonesia ke level 3,48 persen secara tahunan dinilai mencerminkan tekanan harga yang mereda dan menjadi faktor penopang stabilitas. “Langkah Bank Indonesia melalui instrumen seperti SVBI dan SUVBI turut menjaga likuiditas valas, meskipun dampaknya dalam jangka pendek masih kalah dominan dibanding faktor eksternal,” kata dia.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp 17.015 per dolar AS dari sebelumnya Rp 17.002 per dolar AS.

Bank Indonesia (BI) mengumumkan berbagai langkah untuk menjaga nilai tukar rupiah, termasuk dengan strategi baru untuk penguatan operasi moneter.

Upaya tersebut dilakukan Bank Sentral demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak ekonomi global imbas perang AS dan Israel melawan Iran. 

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea membeberkan beberapa penguatan strategi operasi moneter Bank Sentral. Salah satunya, terhitung Senin (30/3) BI mengimplementasikan instrumen baru dalam operasi moneter berupa transaksi repo dalam valuta asing dengan underlying Sekuritas Valuta asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI). 

"Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar (pro-market), guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA)," kata Erwin dalam keterangan resmi hari ini (30/3).

Dalam pelaksanaannya, Erwin mengatakan transaksi repo valas tersebut dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA.

Ke depan, Bank Sentral menilai kehadiran instrumen baru tersebut dapat memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas.

Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia turut semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," ungkapnya.

Pagi ini, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.982 per dolar AS pada Senin (30/3) pagi. Mata uang Garuda melemah 2 poin atau 0,01 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona merah. Yen Jepang menguat 0,21 persen, baht Thailand melemah 0,11 persen, yuan China melemah 0,13 persen, peso Filipina melemah 0,36 persen, dan won Korea Selatan melemah 0,20 persen.

Dolar Singapura melemah 0,07 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,01 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,07 persen, poundsterling Inggris menguat 0,04 persen, dan franc Swiss menguat 0,04 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mengumumkan instrumen baru dalam operasi moneter, yakni penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai agunan atau underlying dalam transaksi valas.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan bahwa pihaknya memberlakukan strategi operasi moneter baru mulai hari ini, Senin (30/3/2026).

Bank Indonesia mengimplementasikan instrumen baru dalam operasi moneter berupa transaksi repo dalam valuta asing dengan underlying Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

"Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar [pro-market], guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas [PUVA]," ujar Erwin, Senin (30/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, transaksi repo valas ini dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA.

Erwin juga menjelaskan bahwa kehadiran instrumen tersebut memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas.

Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," ujar Erwin.

Pada perdagangan Jumat (27/3/2026), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.979,50 per dolar AS atau melemah 75,5 poin (0,45%).

Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menilai bahwa rupiah masih rentan mengalami pelemahan pada pekan ini. Bahkan, menurutnya, nilai tukar rupiah berisiko menyentuh level Rp17.100.

"Range rupiah dalam satu minggu ke depan adalah Rp16.880—17.100 per dolar AS," kata Ibrahim, Minggu (29/3/2026).

Sementara itu, lanjutnya, indeks dolar dalam minggu depan diperkirakan masih akan diperdagangkan di rentang 99.300 sampai 101.600.

Ibrahim melihat terdapat kecenderungan indeks dolar masih akan menguat pada pekan depan.

Sejumlah sentimen bagi pergerakan mata uang dan komoditas pekan depan menurutnya akan datang dari kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas, terutama mengenai pembatasan transportasi di Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mengumumkan instrumen baru dalam operasi moneter, yakni penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai agunan atau underlying dalam transaksi valas.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan bahwa pihaknya memberlakukan strategi operasi moneter baru mulai hari ini, Senin (30/3/2026).

Bank Indonesia mengimplementasikan instrumen baru dalam operasi moneter berupa transaksi repo dalam valuta asing dengan underlying Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

"Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar [pro-market], guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas [PUVA]," ujar Erwin, Senin (30/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, transaksi repo valas ini dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA.

Erwin juga menjelaskan bahwa kehadiran instrumen tersebut memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas.

Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," ujar Erwin.

Pada perdagangan Jumat (27/3/2026), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.979,50 per dolar AS atau melemah 75,5 poin (0,45%).

Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menilai bahwa rupiah masih rentan mengalami pelemahan pada pekan ini. Bahkan, menurutnya, nilai tukar rupiah berisiko menyentuh level Rp17.100.

"Range rupiah dalam satu minggu ke depan adalah Rp16.880—17.100 per dolar AS," kata Ibrahim, Minggu (29/3/2026).

Sementara itu, lanjutnya, indeks dolar dalam minggu depan diperkirakan masih akan diperdagangkan di rentang 99.300 sampai 101.600.

Ibrahim melihat terdapat kecenderungan indeks dolar masih akan menguat pada pekan depan.

Sejumlah sentimen bagi pergerakan mata uang dan komoditas pekan depan menurutnya akan datang dari kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas, terutama mengenai pembatasan transportasi di Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengirimkan rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Revisi beleid tersebut nantinya akan mewajibkan eksportir untuk memarkirkan devisa hasil kegiatan ekspor mereka secara terpusat di bank himbara.

"Saya baru kirim [ke] Mensesneg itu. Nanti sebentar lagi keluar, efektif Januari," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat dimintai konfirmasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya PP No.8/2025 mewajibkan eksportir memarkirkan DHE SDA selama 12 bulan sebesar 100% di dalam negeri. Tidak ada ketentuan spesifik untuk memarkirkan dana itu ke himbara saja. Saat PP itu berlaku, maka devisa akan terpusat di himbara.

Saat ditanya mengenai potensi dampak revisi aturan itu, Purbaya menyebut prioritas utama pemerintah yakni untuk mengendalikan devisa. Dia menilai penerapan PP No.8/2025 yang berlaku sejak Maret 2025 itu tidak berdampak sama sekali terhadap suplai valas dalam negeri maupun cadev.

"Selama ini impact-nya hampir zero ke cadangan devisa. Kalau kami ikuti terus itu [dengan] langkah yang sama dan berdoa, hasilnya nol terus. Jadi kami ubah kebijakannya untuk melihat seberapa efektif kebijakan itu. Saya pikir sih ya ini yang terbaik," terangnya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan ekonomi mengkhawatirkan dampak pemusatan devisa itu di himbara. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, David Sumual misalnya, yang turut menilai perlunya juga pemerintah memastikan himbara sudah siap dari segi SDM maupun infrastrukturnya untuk menampung banjir likuiditas valas dari DHE SDA itu.

"Pasti nanti swasta kekurangan likuiditas. Ibarat kita mengairi sawah dengan likuiditas, apabila hanya disetop di satu tempat pasti kena semua. Jadi, harus ada persiapan sebelum melakukannya," terang David kepada Bisnis.

Menurut David, dampak kepercayaan investor asing yang memiliki saham di perbankan swasta juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia tidak menutup kemungkinan adanya penurunan confidence dari investor pemegang saham perbankan swasta di dalma negeri.

Sementara itu, eksportir juga dinilai olehnya harus menyiapkan dana juga untuk memindahkanDHE SDA dari bank-bank swasta ke himbara nantinya.

"Saya buka nakuti-nakutin, tetapi kalau likuiditas tersumbat, jadi masalah buat kita," paparnya.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengakui pengawasan yang lebih ketat terhadap DHE SDA sebagaimana diinginkan pemerintah bisa terwujud dengan pemusatan di himbara. Akan tetapi, risikonya juga tidak kalah besar.

Wijayanto menyinggung seolah-olah adanya sentralisasi industri keuangan, apalagi setelah injeksi Rp276 triliun bersumber dari kas pemerintah ke himbara, BSI dan Bank Jakarta. Hal itu kendati pemindahan kas pemerintah itu bukan dengan valas, melainkan denominasi rupiah.

"Seolah pemerintah sedang mendorong sentralisasi industri keuangan, setelah beberapa program besar hanya melibatkan Himbara, seperti: gelontoran dana Rp276 triliun, program 3 juta rumah dan KDMP; kini penempatan DHE harus di Himbara," terangnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank swasta angkat bicara terkait langkah pemerintah yang mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menyampaikan kebijakan ini akan membuat bank-bank pelat merah menjaga suku bunga simpanan tetap rendah. Mengingat, Himbara dapat mengakses dana DHE lebih luas.

“Bank Himbara akan menjaga suku bunga simpanan tetap rendah karena tidak ada kebutuhan untuk menawarkan suku bunga simpanan tinggi,” kata Ganda kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, langkah Himbara menjaga suku bunga simpanan tetap rendah menjadi kabar baik bagi bank swasta. Sebab, bank swasta tidak perlu berkompetisi untuk menawarkan suku bunga simpanan yang pada akhirnya berpengaruh kepada Net Interest Margin (NIM) bank-bank swasta nasional dan juga volume penyaluran kredit.

Di sisi lain, Ganda tidak menampik bahwa kewajiban penempatan DHE SDA di Himbara akan berpotensi menyebabkan kekeringan likuiditas dan kompetisi produk valas bagi bank-bank swasta. Untuk itu, kata dia, bank swasta nasional perlu mencari sumber dana lain untuk memenuhi likuiditas yang dibutuhkan.

“Dalam hal ini bank swasta nasional perlu mencari sumber dana lain untuk memenuhi likuiditas yang diperlukan, atas berpindahnya dana DHE ke bank-bank Himbara,” tuturnya.

Tidak Banyak Berpengaruh

Sementara itu, EVP Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Hera F. Haryn mengatakan bahwa BCA memiliki likuiditas valas yang memadai, didukung oleh berbagai sumber, baik berasal dari individu, ritel, korporasi, maupun rekening khusus DHE. Kendati begitu, porsi DHE di BCA sendiri relatif rendah dibandingkan sumber-sumber lainnya.

“Porsi DHE relatif rendah dibandingkan sumber-sumber lainnya,” kata Hera kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Meski porsi DHE di bank swasta terbesar di Indonesia ini relatif rendah, perseroan memastikan tetap mencermati rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Pada prinsipnya, lanjut Hera, BCA senantiasa selaras dengan kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan. Dia juga memastikan BCA senantiasa menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas valas dengan kredit valas.

Untuk diketahui, pemerintah resmi merevisi PP No. 8/2025 tentang DHE dari SDA, dengan perubahan signifikan pada klausul penempatan dana hasil ekspor.

Melalui perubahan kedua ini, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA di bank-bank anggota Himbara. Kebijakan tersebut mengakhiri kebebasan eksportir untuk memilih bank dalam negeri manapun seperti pada ketentuan sebelumnya. Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Selama penerapan PP sebelumnya, Purbaya menuturkan bahwa sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana untuk menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) secara terpusat di bank anggota himpunan bank milik negara (himbara) dikhawatirkan berdampak ke likuiditas valuta asing (valas) bank non-himbara.

Pemerintah sendiri tinggal selangkah lagi secara resmi mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 yang nantinya mengatur DHE SDA wajib parkir 100% selama 12 bulan secara spesifik di himbara. Perubahan itu diharapkan pemerintah bisa menambah suplai valas di dalam negeri.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual memandang bahwa secara keseluruhan suplai valas di dalam negeri saat ini masih bagus, namun cenderung menurun. Hal itu tidak lepas dari harga komoditas yang turun setahun terakhir.

Di sisi lain, David turut melihat tingkat konversi DHE dari valas ke rupiah bagi korporasi juga tinggi untuk kebutuhan operasional di dalam negeri. Akan tetapi, dia juga tidak menampik ada celah di mana dana DHE eksportir yang dikonversi dari valas ke rupiah kemudian dilarikan ke luar negeri.

Untuk itu, David menekankan perlunya otoritas terus melakukan pendalaman pasar uang supaya investor tertarik untuk mengalirkan dananya di dalam negeri.

"Makanya perlu didorong terus pendalaman finansial supaya instrumen valas semakin beragam sehingga merkea tertarik menarik dananya ke dalam negeri," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

David menilai hal yang sebenarnya lebih dikhawatirkan adalah kondisi likuiditas valas perbankan, apabila nantinya DHE SDA dipusatkan ke bank himbara saja. Selain dampaknya ke bank-bank non-himbara, dia menilai perlunya juga pemerintah memastikan himbara sudah siap dari segi SDM maupun infrastrukturnya untuk menampun banjir likuiditas valas dari DHE SDA itu.

"Pasti nanti swasta kekurangan likuiditas. Ibarat kita mengairi sawah dengan likuiditas, apabila hanya disetop di satu tempat pasti kena semua. Jadi, harus ada persiapan sebelum melakukannya," terang David.

Menurut David, dampak kepercayaan investor asing yang memiliki saham di perbankan swasta juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia tidak menutup kemungkinan adanya penurunan confidence dari investor pemegang saham perbankan swasta di dalma negeri.

Sementara itu, eksportir juga dinilai olehnya harus menyiapkan dana juga untuk memindahkan DHE SDA dari bank-bank swasta ke himbara nantinya. "Saya buka nakuti-nakutin, tetapi kalau likuiditas tersumbat, jadi masalah buat kita," paparnya.

Alasan Purbaya Tunjuk Himbara

Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya ke depan masih akan fokus untuk penataan regulasi DHE SDA dengan revisi PP No.8/2025. Sebab, dia mengeklaim selama pemberlakuan PP No.8/2025, eksportir menempatkan devisanya dalam bentuk dolar di bank-bank kecil dalam negeri dan menukarkannya ke rupiah.

Namun, perbankan yang menampung devisa itu justru mengonversinya kembali ke dolar dan dilarikan ke luar negeri.

"Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, yaudah himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang," terang Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025).

Purbaya memastikan bahwa motif utama untuk mewajibkan DHE SDA parkir di himbara guna memastikan suplai dolar bertambah. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun tidak khawatir apabila kebijakan baru itu nantinya bisa menyebabkan ketidakseimbangan likuiditas antara himbara dan bank swasta.

Menurutnya, fokus pemerintah dalam waktu dekat adalah untuk memastikan kebijakan DHE SDA efektif dalam menambah pasokan dolar di dalam negeri. Apalagi, dia menilai beleid sebelumnya yang baru berlaku sekitar sembilan bulan ini hampir gagal menjalankan tujuannya.

"Kan selama ini hampir gagal kan? Ya kan? Menurut Anda gimana? Kalau udah gagal, kita diemin apa enggak?," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025. Dia menyebut hal ini sudah disosialisasikan dengan pihak perbankan dan pelaku usaha.

"Kemarin sudah bertemu dengan perbankan dan juga pelaku usaha, lalu hari ini kami lanjut, kalau enggak salah itu ada PAK, lalu harmon [harmonisasi, red] untuk kemudian bisa segera diundangkan," ungkap Febrio kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) angkat bicara ihwal rencana pemerintah mewajibkan penempatan dana Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Executive Vice President (EVP) Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menyampaikan BCA memiliki likuiditas valas yang memadai, didukung oleh berbagai sumber, baik berasal dari individu, ritel, korporasi, maupun rekening khusus DHE. Kendati begitu, porsi DHE di BCA sendiri relatif rendah dibandingkan sumber-sumber lainnya.

“Porsi DHE relatif rendah dibandingkan sumber-sumber lainnya,” kata Hera kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Kendati porsi DHE di bank swasta terbesar di Indonesia ini relatif rendah, perseroan memastikan tetap mencermati rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Pada prinsipnya, lanjut Hera, BCA senantiasa selaras dengan kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan. Dia juga memastikan BCA senantiasa menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas valas dengan kredit valas.

Untuk diketahui, pemerintah akan merombak Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Revisi beleid tersebut akan segera diundangkan dalam dua pekan mendatang.

Dalam catatan Bisnis, revisi aturan tersebut dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi atas pelaksanaannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu perubahan pokok dalam revisi tersebut adalah kewajiban penempatan devisa ekspor hanya pada bank anggota Himbara.

Kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Selama penerapan PP sebelumnya, Purbaya menuturkan bahwa sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Simpan Pinjam (LPS) itu memastikan, tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2023 akan mengalami sedikit perubahan dari hasil evaluasi yang dilakukan sejak berlaku pada 1 Maret 2025.

"Yang jelas kelihatannya akan direvisi sedikit," kata Purbaya seusai konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Meski begitu, Purbaya mengaku belum bisa mengungkapkan detail dari revisi yang akan dilakukan terhadap PP 8/2025. PP itu sebelumnya meningkatkan kewajiban penempatan DHE SDA dari para eksportir sebesar 100% ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Purbaya hanya bisa menekankan bahwa Kementerian Keuangan telah memasukkan poin-poin revisi PP 8/2025 ke Kementerian Sekretariat Negara untuk ditetapkan aturan barunya dalam waktu dekat.

"Ini begitu keluar kami akan umumkan dengan cepat sebetulnya. Kami sudah diskusikan dengan BI, OJK, dan LPS tapi belum bisa ke publik," tegas Purbaya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) selama ini memang tak mampu memperkuat cadangan devisa (cadev) Indonesia.

Permasalahan ini lah yang kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto beberapa hari terakhir meminta jajaran menterinya untuk segera mengevaluasi ketentuan DHE yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2023.

Mulanya, Destry mengungkapkan bahwa kebijakan wajib parkir dolar hasil ekspor di dalam negeri itu telah dipenuhi secara baik oleh para eksportir. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan PP 8/2025 dari para eksportir itu pun ia sebut telah mencapai 95%.

"Tingkat kepatuhan dari eksportir dalam menjalankan atau memenuhi PP itu sangat tinggi, 95%. Artinya seluruh ekspor dari DHE SDA yang mereka terima masuk ke reksus (rekening khusus) penempatan DHE SDA," tutur Destry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI secara daring, Rabu (22/10/2025).

Lalu, Destry juga menegaskan, dari hasil penempatan DHE yang dilakukan para eksportir di reksus, mayoritas juga telah melakukan konversi ke rupiah, yang membuat pasokan valas di pasar keuangan ikut meningkat.

"Kalau kita lihat dari penggunaannya memang untuk konversi itu mayoritas, ada sekitar 78,2%. Jadi artinya, dengan mereka konversi tentunya akan ada penambahan valas, dolar dalam hal ini di pasar valas kita," papar Destry.

Kendati begitu, Ia mengingatkan yang menjadi persoalan ialah penambahan likuiditas valas itu tidak serta merta meningkatkan cadangan devisa alias cadev di Indonesia, karena valas itu dipakai langsung di pasar valas domestik sebagai tambahan pasokan semata.

"Oleh karena itu kami melihat bahwa penerapan PP Nomor 8 sejauh ini memang memberikan dampak positif, namun kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir karena outflow yang begitu besar, sehingga itu yang disampaikan Pak Gubernur itu juga sebabkan kita harus gunakan cadangan devisa kita untuk intervensi termasuk adanya pembayaran untuk dividen repatriasi dan pinjaman," papar Destry.

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan perubahan metodologi oleh MSCI dinilai dapat memangkas bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Index, yang berpotensi memicu arus keluar dana asing pasif hingga US$2 miliar.

Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su menyampaikan pengetatan metodologi tersebut berpotensi menurunkan float-adjusted market capitalization Indonesia.

Akibatnya, bobot Indonesia dalam indeks pasar berkembang atau MSCI Emerging Markets Indeks bisa mengalami penurunan dari saat ini sekitar 1,4% menjadi 1,2%, dengan asumsi pemangkasan float proporsional sekitar 13%.

“Penurunan bobot ini diperkirakan dapat memicu aliran keluar dana asing pasif hingga US$2 miliar,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, hal itu dikarenakan dana indeks pasar berkembang global akan memangkas eksposur terhadap Indonesia dan mengalihkan portofolio mereka ke negara dengan bobot lebih besar seperti India dan Korea.

Adapun dampak paling signifikan diproyeksikan terjadi pada saham-saham berkapitalisasi besar yang menjadi konstituen utama MSCI Indonesia, seperti saham BBCA, AMMN, BBRI, BMRI, dan TLKM.

“Bagi manajer investasi, kondisi ini bukan sekadar rebalancing biasa, tetapi merupakan penurunan struktural bobot Indonesia dalam indeks pasar berkembang yang dapat memengaruhi posisi portofolio,” ucap Harry.

Selain posisi portofolio, situasi ini juga berisiko memengaruhi likuiditas valas, serta sentimen pasar domestik dalam jangka pendek menjelang tinjauan periodik MSCI yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026.

Dihubungi terpisah, Analis Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan mengatakan jika proposal MSCI diimplementasikan pada Mei 2026, dana asing berpotensi rebalancing secara bertahap seiring penyesuaian bobot saham di indeks.

Saham dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi seperti BBCA, BBRI, BMRI, TLKM, ASII, dan AMMN berpotensi lebih sensitif terhadap perubahan Foreign Inclusion Factor (FIF) yang dapat memengaruhi bobotnya di MSCI.

“Namun, perubahan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat governance dan transparansi pasar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan investor institusi global dalam jangka panjang,” kata Ekky.

Bagi investor ritel, lanjut Ekky, volatilitas teknikal yang terjadi pada perdagangan sebelumnya justru bisa menjadi peluang akumulasi pada saham-saham unggulan yang terkoreksi karena faktor nonfundamental.

Dia menambahkan bahwa meskipun pasar saat ini bereaksi defensif, transisi menuju metodologi baru MSCI justru dapat menjadikan pasar Indonesia lebih investable dan menarik setelah fase penyesuaian selesai.

“Selama prospek pendapatan dan daya saing emiten tetap terjaga, tekanan akibat penyesuaian indeks semestinya hanya sementara,” ucapnya.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) selama ini memang tak mampu memperkuat cadangan devisa (cadev) Indonesia.

Permasalahan ini lah yang kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto beberapa hari terakhir meminta jajaran menterinya untuk segera mengevaluasi ketentuan DHE yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2023.

Mulanya, Destry mengungkapkan bahwa kebijakan wajib parkir dolar hasil ekspor di dalam negeri itu telah dipenuhi secara baik oleh para eksportir. Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan PP 8/2025 dari para eksportir itu pun ia sebut telah mencapai 95%.

"Tingkat kepatuhan dari eksportir dalam menjalankan atau memenuhi PP itu sangat tinggi, 95%. Artinya seluruh ekspor dari DHE SDA yang mereka terima masuk ke reksus penempatan DHE SDA," tutur Destry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI secara daring, Rabu (22/10/2025).

Lalu, Destry juga menegaskan, dari hasil penempatan DHE yang dilakukan para eksportir di reksus, mayoritas juga telah melakukan konversi ke rupiah, yang membuat pasokan valas di pasar keuangan ikut meningkat.

"Kalau kita lihat dari penggunaannya memang untuk konversi itu mayoritas, ada sekitar 78,2%. Jadi artinya, dengan mereka konversi tentunya akan ada penambahan valas, dolar dalam hal ini di pasar valas kita," papar Destry.

Kendati begitu, Ia mengingatkan yang menjadi persoalan ialah penambahan likuiditas valas itu tidak serta merta meningkatkan cadangan devisa alias cadev di Indonesia, karena valas itu dipakai langsung di pasar valas domestik sebagai tambahan pasokan semata.

"Oleh karena itu kami melihat bahwa penerapan PP Nomor 8 sejauh ini memang memberikan dampak positif, namun kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir karena outflow yang begitu besar, sehingga itu yang disampaikan Pak Gubernur itu juga sebabkan kita harus gunakan cadangan devisa kita untuk intervensi termasuk adanya pembayaran untuk dividen repatriasi dan pinjaman," tegas Destry.