Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan kebijakan retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) selama 12 bulan di bank-bank milik negara (Himbara) akan berlaku pada pekan ini.

Prasetyo menyatakan ketentuan tersebut akan tercantum dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 tentang DHE SDA yang dijadwalkan akan segera terbit.

"Sedang mau diterapkan segera, perbaikannya. Dulu kan sudah ada, kita perbaiki. Mungkin dalam minggu ini nanti akan diberlakukan," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini, kebijakan DHE SDA itu dibebaskan parkir di bank manapun di Indonesia—baik swasta maupun bank-bank BUMN atau Himbara. Kendati demikian, pemerintah ingin melakukan sentralisasi DHE SDA ke bank-bank Himbara saja.

Para pelaku usaha dalam dan luar negeri sudah menanti kepastian terkait aturan tersebut. British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) misalnya, yang menilai ketidakjelasan kebijakan tersebut telah menimbulkan gangguan signifikan di sektor perbankan dan komoditas.

Chair of BritCham Indonesia Ian Betts menegaskan bahwa keterbukaan kebijakan (policy openness) menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurutnya, sektor swasta membutuhkan diskusi yang lebih intensif dengan pemerintah untuk memitigasi risiko bisnis, terutama terkait aturan yang berdampak langsung pada likuiditas.

Ian secara spesifik menunjuk aturan penempatan DHE SDA sebagai salah satu kebijakan yang memicu ketidakpastian baru-baru ini. "Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor [DHE], yang telah menyebabkan banyak gangguan di sektor perbankan dan juga bagi komoditas sumber daya alam," ungkapnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menilai bahwa diskusi yang lebih terbuka mengenai aturan tersebut akan sangat membantu sektor swasta untuk melakukan manajemen risiko dengan tata kelola yang lebih baik.

Pengusaha dalam negeri juga mengeluhkan kebijakan baru tersebut. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya di bawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, sambung Budhi, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank swasta angkat bicara terkait langkah pemerintah yang mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menyampaikan kebijakan ini akan membuat bank-bank pelat merah menjaga suku bunga simpanan tetap rendah. Mengingat, Himbara dapat mengakses dana DHE lebih luas.

“Bank Himbara akan menjaga suku bunga simpanan tetap rendah karena tidak ada kebutuhan untuk menawarkan suku bunga simpanan tinggi,” kata Ganda kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, langkah Himbara menjaga suku bunga simpanan tetap rendah menjadi kabar baik bagi bank swasta. Sebab, bank swasta tidak perlu berkompetisi untuk menawarkan suku bunga simpanan yang pada akhirnya berpengaruh kepada Net Interest Margin (NIM) bank-bank swasta nasional dan juga volume penyaluran kredit.

Di sisi lain, Ganda tidak menampik bahwa kewajiban penempatan DHE SDA di Himbara akan berpotensi menyebabkan kekeringan likuiditas dan kompetisi produk valas bagi bank-bank swasta. Untuk itu, kata dia, bank swasta nasional perlu mencari sumber dana lain untuk memenuhi likuiditas yang dibutuhkan.

“Dalam hal ini bank swasta nasional perlu mencari sumber dana lain untuk memenuhi likuiditas yang diperlukan, atas berpindahnya dana DHE ke bank-bank Himbara,” tuturnya.

Tidak Banyak Berpengaruh

Sementara itu, EVP Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Hera F. Haryn mengatakan bahwa BCA memiliki likuiditas valas yang memadai, didukung oleh berbagai sumber, baik berasal dari individu, ritel, korporasi, maupun rekening khusus DHE. Kendati begitu, porsi DHE di BCA sendiri relatif rendah dibandingkan sumber-sumber lainnya.

“Porsi DHE relatif rendah dibandingkan sumber-sumber lainnya,” kata Hera kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Meski porsi DHE di bank swasta terbesar di Indonesia ini relatif rendah, perseroan memastikan tetap mencermati rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Pada prinsipnya, lanjut Hera, BCA senantiasa selaras dengan kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan. Dia juga memastikan BCA senantiasa menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas valas dengan kredit valas.

Untuk diketahui, pemerintah resmi merevisi PP No. 8/2025 tentang DHE dari SDA, dengan perubahan signifikan pada klausul penempatan dana hasil ekspor.

Melalui perubahan kedua ini, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA di bank-bank anggota Himbara. Kebijakan tersebut mengakhiri kebebasan eksportir untuk memilih bank dalam negeri manapun seperti pada ketentuan sebelumnya. Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Selama penerapan PP sebelumnya, Purbaya menuturkan bahwa sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 mengenai kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) setelah Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi atas pelaksanaannya. PP yang berlaku mulai 1 Maret 2025 itu disesuaikan meskipun belum genap setahun diterapkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu perubahan pokok dalam revisi tersebut adalah kewajiban penempatan devisa ekspor hanya pada bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Purbaya menjelaskan bahwa selama penerapan PP sebelumnya, sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Ia memastikan bahwa tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

Revisi PP No. 8/2025 disebut akan segera diundangkan dalam dua pekan mendatang.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan bahwa proses revisi sudah berlangsung dan telah disosialisasikan kepada perbankan dan pelaku usaha.

“Kemarin sudah bertemu dengan perbankan dan juga pelaku usaha… lalu harmon untuk kemudian bisa segera diundangkan,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (8/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap realisasi penertiban dan pemanfaatan kembali tanah terlantar sepanjang tahun ini mencapai 12.063 hektare (Ha).

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan bahwa capaian realisasi tanah terlantar itu mencapai 67,84% dari total target yang ditetapkan tembus 17.780 Ha.

"Realisasi [akuisisi] tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian dari target 17.780 hektare sudah tercapai 12.063 hektare atau 67,84%," kata Nusron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025).

Nusron menjelaskan, capaian akuisisi lahan terlantar seluas 12.063 hektare ini bersumber dari beberapa kegiatan utama, yaitu terdiri dari penertiban tanah yang sengaja ditelantarkan dan tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan haknya dan lahan yang Hak Guna Usaha (HGU)-nya telah berakhir dan tidak diperpanjang, sehingga kembali dikuasai negara.

Selain itu realisasi tanah terlantar itu juga berasal dari lahan yang dibiarkan kosong atau tidak digunakan secara optimal oleh pemegang hak, serta lahan yang dilepaskan sebagian dari hak kepemilikan atau penguasaan sebelumnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Nusron mengungkap komitmen pemerintah menggenjot akuisisi tanah terlantar. Nantinya, tanah-tanah tersebut akan di-redistribusi untuk masyarakat.

Dia juga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto hendak melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Untuk diketahui, semula rangkaian penertiban tanah terlantar tersebut membutuhkan waktu yang panjang mencapai 587 hari. Namun demikian, prosesnya hendak dipangkas menjadi 90 hari sesuai arahan dari Prabowo.

"Berdasarkan PP itu, butuh waktu 587 hari. Karena itu, atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami perintah revisi. Perintah revisinya itu jelas, prosesnya akan dipersingkat hanya waktu 90 hari," jelasnya di Kompleks Parlemen RI, Rabu (24/9/2025).

Nantinya, tanah-tanah terlantar itu akan dikelola oleh pemerintah daerah hingga Badan Bank Tanah dan akan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mengkaji revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 yang mengatur soal kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri 100% selama 12 bulan.

Saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025) malam, Prasetyo mengungkap bahwa eksportir masih memindahkan dananya ke tempat lain di luar rekening yang sudah disiapkan untuk menampung DHE SDA.

"Kan maknanya dari DHE ini supaya banyak yang disimpannya di dalam negeri kan, kami mengurangi itu dikirim ke luar negeri," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (23/10/2025).

Prasetyo menyebut pemerintah masih terus membicarakan teknis aturan yang akan direvisi pada PP No.8/2025 itu. Evaluasinya masih berlangsung dan akan dibahas di Istana Kepresidenan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto dalam waktu belakangan ini kerap mengumpulkan para menterinya dalam rapat terbatas (ratas) untuk salah satunya membahas evaluasi aturan DHE SDA. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Namun, Purbaya enggan memerinci apa aturan yang akan dievaluasi oleh pemerintah. "Sepertinya ada perubahan kebijakan tentang DHE SDA, tapi bukan saya yang ini, nanti mungkin dari pak Mensesneg yang memimpin rapat pemecahan masalahnya," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Tambal Outflow Pakai Cadev

Adapun Bank Indonesia (BI) yang menyiapkan rekening khusus untuk menampung DHE SDA menyebut, tingkat kepatuhan eksportir dalam memarkirkan dananya 100% selama 12 bulan sangat tinggi atau 95%.

"Jadi artinya seluruh ekspor dari DHE SDA yang mereka terima itu masuk ke rekening khusus yang memang untuk penempatan DHE SDA," ungkap Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (22/10/2025).

Destry turut menjelaskan bahwa mayoritas penempatan DHE itu untuk konversi sekitar 78,2%. Konversi itu, terang Destry, menambah suplai valuta asing (valas) berdenominasi dolar di pasar keuangan RI.

Deputi Gubernur Senior BI dua periode itu mengakui bahwa penambahan suplai valas di dalam negeri berkat DHE SDA itu tidak serta-merta meningkatkan cadangan devisa (cadev).

Sebab, lanjutnya, suplai valas hasil konversi itu digunakan untuk menambah suplai valas di pasar domestik. Oleh sebab itu, BI berkeyakinan bahwa penerapan PP No.8/2025 sejauh ini memberikan dampak positif.

Akan tetapi, Destry tidak menampik bahwa aliran modal asing keluar pasar keuangan RI dalam dua bulan terakhir begitu besar. Akibatnya, BI harus menggunakan cadev yang dimiliki untuk menambal outflow itu.

"Itu juga menyebabkan kami harus menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi termasuk juga adanya pembayaran untuk dividen, repatriasi, dan juga untuk pinjaman. Tetapi intinya untuk PP DHE saya rasa sejauh ini sudah menjalankan sesuai yang diamanatkan," terangnya.