Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus memperkuat perannya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan kapabilitas operasional dan solusi bisnis bagi pelaku usaha. Kini, melalui Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri, Bank Mandiri menghadirkan solusi terintegrasi yang memudahkan eksportir dalam memantau, mengelola, dan memastikan kepatuhan terhadap penempatan DHE SDA pada Rekening Khusus (Reksus) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, DHE SDA merupakan devisa yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang wajib ditempatkan dalam sistem keuangan nasional melalui mekanisme tertentu. Dalam implementasinya, pengelolaan DHE SDA memerlukan ketelitian administrasi dan pemantauan transaksi yang konsisten agar perusahaan dapat menjaga kepatuhan sekaligus mengoptimalkan arus kas.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kopra by Mandiri menghadirkan fitur DHE Tracker yang dirancang untuk memberikan visibilitas menyeluruh atas transaksi incoming ke Rekening Khusus DHE SDA. Melalui fitur ini, perusahaan dapat memantau dana yang masuk secara real-time sehingga proses rekonsiliasi dan pencatatan menjadi lebih akurat, cepat, dan efisien.

Senior Vice President Digital Wholesale Banking Bank Mandiri Yohan Sugiono mengatakan, dengan inovasi berkelanjutan, perusahaan memastikan pengelolaan DHE SDA tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi bagi eksportir. Melalui Kopra by Mandiri, perusahaan dapat mengelola kewajiban devisa dengan lebih terkontrol sekaligus mengoptimalkan likuiditas usaha.

“Inovasi ini menjadi bagian dari komitmen Bank Mandiri mendukung eksportir Indonesia tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing di pasar global. Pada saat bersamaan, juga memperkuat sistem keuangan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Yohan, dalam keterangan resminya, Selasa (3/3).
Melalui fitur DHE Tracker, eksportir memperoleh berbagai kemudahan dalam mendukung operasional bisnisnya. Pelaporan maupun pemeriksaan, seluruh informasi tersaji dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi, sehingga meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan duplikasi data.

Salah satu keunggulan utama fitur ini adalah kemampuan self-flagging, yang memungkinkan perusahaan mengategorikan dana yang diterima berdasarkan jenisnya, seperti hasil ekspor minyak dan gas, non-minyak dan gas, maupun transaksi lainnya sesuai ketentuan. Pengelompokan tersebut membantu tim keuangan dalam menyusun laporan internal, mendukung proses audit, serta memastikan pemenuhan kewajiban regulasi secara lebih tertib dan terdokumentasi.

Sistem juga dilengkapi dengan notifikasi otomatis setiap kali terdapat dana masuk ke Rekening Khusus DHE SDA. Informasi tersebut dapat diakses langsung melalui platform Kopra, sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan pengecekan manual secara berkala. Dengan pendekatan yang lebih proaktif ini, pengawasan arus devisa menjadi lebih responsif dan memberikan kepastian dalam pengambilan keputusan keuangan.

Selain itu, laporan transaksi incoming dapat diunduh sebagai dokumen pendukung administrasi, memudahkan perusahaan dalam menyimpan arsip dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk kebutuhan pelaporan maupun pemeriksaan.

Dengan pemantauan yang transparan, pengelompokan transaksi yang sistematis, serta kemudahan akses informasi, DHE Tracker pada Kopra by Mandiri menjadi mitra strategis perusahaan dalam menjaga kepatuhan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.
Melalui inovasi ini, Bank Mandiri tidak hanya menyediakan layanan perbankan, tetapi juga menghadirkan solusi yang memperkuat tata kelola keuangan eksportir. Langkah ini menegaskan peran aktif Bank Mandiri dalam mendorong penguatan ekosistem ekspor Indonesia melalui transformasi digital yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha.

“Kehadiran DHE Tracker semakin memperkuat peran Kopra by Mandiri sebagai enabler transformasi digital sektor wholesale, sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Yohan.

Sebagai informasi, hingga Desember 2025, nilai transaksi Kopra by Mandiri telah melampaui Rp27.000 triliun atau tumbuh lebih 20% secara tahunan, dengan volume transaksi menembus 1,5 miliar atau meningkat 14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah pengguna Kopra juga telah melampaui lebih dari 300.000, mencerminkan meningkatnya kepercayaan korporasi terhadap layanan digital Bank Mandiri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sudah rampung dan siap diumumkan.

“Itu sudah ditandatangani beberapa hari yang lalu,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/2).

Purbaya mengatakan proses administrasi aturan baru DHE SDA telah selesai, hanya tinggal menunggu beleid itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

“Nanti biar Mensesneg yang umumkan. Sudah juga (diundangkan),” ujar dia

Aturan baru itu merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rancangan Hasil Ekspor.

Purbaya sebelumnya menjelaskan perubahan kebijakan itu bertujuan memperkuat cadangan devisa nasional yang dinilai belum maksimal. Sebab, capaian cadangan devisa Indonesia dinilai belum mencerminkan besarnya surplus perdagangan Indonesia.

Pada 2024, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 155,7 miliar dolar AS, sedangkan hingga akhir Desember 2025 hanya naik tipis menjadi sekitar 156,5 miliar dolar AS atau hanya bertambah sekitar 0,8 miliar dolar AS.

Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Neraca Perdagangan Indonesia sepanjang Januari-November 2025 mencetak surplus 38,54 miliar dolar AS, meningkat 31,8 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 29,24 miliar dolar AS.

Purbaya menilai kondisi tersebut menguatkan dugaannya sebelumnya bahwa aturan DHE sebelumnya masih memiliki banyak celah. Akibatnya, devisa hasil ekspor memang masuk ke dalam negeri, tetapi kembali keluar dalam waktu singkat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah tidak kunjung mempublikasikan aturan retensi atau penempatan devisa hasil ekspor alias DHE sumber daya alam (SDA) ke bank milik negara (Himbara).

Padahal Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg telah memastikan akan menerbitkan beleid yang mencabut Peraturan Pemerintah No.8/2025 itu pada pekan lalu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi enggan memerinci kapan aturan DHE SDA terbaru itu akan diterbitkan untuk publik. Namun, dia menjanjikan pemerintah akan merilisnya pekan ini.

"Tunggu tanggal mainnya. Minggu ini [pekan lalu]," kata Prasetyo saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis lalu.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, revisi aturan DHE SDA itu turut menjadi bahasan saat rapat bersama dengan sejumlah menteri pada Kamis kemarin.

Prasetyo menuturkan bahwa menteri yang hadir antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Tadi [DHE SDA] juga jadi bagian dari yang dibahas dalam pertemuan rutin," ujar Prasetyo.

Skema Penempatan di SBN

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing (valas) domestik khusus sebagai instrumen penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Plt. Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kemenkeu Novi Puspita Wardani mengungkapkan bahwa mekanisme penerbitan SBN Valas untuk DHE SDA ini nantinya akan menyerupai skema yang pernah diterapkan pemerintah pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II pada 2022.

Sekadar informasi, pada pelaksanaan Tax Amnesty Jilid II lalu, Kemenkeu menyiapkan tiga instrumen SBN untuk menampung dana pengemplang pajak yang akan diampuni. Salah satunya yaitu SBN valas denominasi dolar Amerika Serikat dengan tenor 10 tahun dan imbal hasil (yield) 2,8% sampai dengan 3,15%.

Kendati demikian, Novi menegaskan bahwa detail teknis dan jadwal penerbitan SBN valas untuk dana DHE SDA masih menunggu penyelesaian payung hukum yang mendasarinya yaitu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025, yang hingga kini belum terbit.

“Itu kan dalam rangka DHE SDA, jadi menunggu peraturannya dahulu. Nanti akan kami sampaikan jadwalnya juga karena itu modelnya mirip seperti SBN Valas dalam rangka PPS 2022,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Novi enggan memerinci lebih lanjut mengenai yield maupun tenor yang akan ditawarkan. Dia hanya memastikan bahwa otoritas fiskal akan segera mengumumkan detail instrumen tersebut begitu regulasi turunan rampung.

Adapun terkait strategi penerbitan utang secara umum pada tahun ini, Novi menjelaskan bahwa pemerintah tetap memegang prinsip fleksibilitas. Strategi penerbitan SBN dapat dilakukan secara frontloading (penerbitan banyak di awal tahun) maupun backloading (banyak di akhir tahun), bergantung pada dinamika pasar dan asesmen risiko.

Menurutnya, keputusan strategi tersebut akan sangat bergantung pada pandangan pimpinan Kementerian Keuangan serta faktor risiko ekonomi global dan domestik ke depan.

“Kalau misalnya faktor risiko ke depannya akan cukup berat, bisa juga akan dilakukan frontloading karena melihat opportunity [kesempatan] dari likuiditas saat ini yang sangat ample [melimpah]. Namun sekali lagi, ini fleksibilitas pemerintah,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus pemrakarsa 98 Resolution Network, Salamuddin Daeng, menyatakan Bank Indonesia (BI) perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Menurut dia, pemerintah dan BI seharusnya secara bersama-sama melakukan pengawasan langsung terhadap keuangan perusahaan-perusahaan eksportir SDA serta menjatuhkan sanksi di tempat apabila ditemukan pelanggaran terkait penempatan DHE SDA.

“Langkah bersama tersebut merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan Bank Indonesia demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara,” ujar Salamuddin Daeng di Jakarta, Minggu.

Kebijakan DHE SDA diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 mengenai Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

Aturan tersebut mewajibkan perusahaan menempatkan 100 persen DHE SDA selama satu tahun di perbankan dalam negeri, khususnya Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan berlaku untuk kegiatan ekspor mulai 1 Januari 2026.

Penempatan DHE SDA dapat dilakukan melalui rekening khusus DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank devisa, instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan LPEI, serta instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Salamuddin menilai pembatasan aliran keluar DHE SDA seharusnya berdampak positif terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Namun, ia mencatat bahwa rupiah justru terus melemah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS.

Ia mengatakan, apabila kebijakan kontrol DHE SDA dijalankan secara konsisten, nilai tukar rupiah berpotensi lebih tangguh dalam menghadapi tekanan perang nilai tukar global.

“Namun, kami menilai sejak PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang DHE SDA tersebut diterbitkan oleh pemerintah, cadangan devisa Indonesia tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Sepanjang tahun 2025, cadangan devisa Indonesia hanya meningkat senilai 386 juta dolar AS,” ujarnya.

Salamuddin menyatakan, BI perlu meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, yang merupakan penyesuaian terhadap PP Nomor 8 Tahun 2025.

Ia menyampaikan, aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut belum disertai dengan sanksi yang tegas kepada korporasi yang melakukan pelanggaran, sehingga diperlukan penyelarasan aturan yang dapat menindak tegas para eksportir yang tidak memenuhi ketentuan.

Salamuddin juga mendorong BI meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2025 sebagai penyesuaian atas PBI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

Ia menilai aturan pelaksanaan PBI tersebut belum disertai sanksi tegas bagi korporasi pelanggar, sehingga diperlukan penyelarasan regulasi agar eksportir yang tidak patuh dapat ditindak secara efektif.

“Peran Bank Indonesia sangat vital karena kebijakan kontrol devisa sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar sepenuhnya bergantung pada Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang melakukan hal tersebut,” ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah memastikan aturan penempatan devisa hasil ekspor alias DHE sumber daya alam (SDA) ke bank milik negara (Himbara) terbit pada pekan ini.

Sekadar catatan, beleid yang akan mewajibkan DHE SDA diparkirkan selama satu tahun di himpunan bank milik negara (Himbara) akan mencabut aturan sebelumnya yakni PP No.8//2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi enggan memerinci kapan aturan DHE SDA terbaru itu akan diterbitkan untuk publik. Namun, dia menjanjikan pemerintah akan merilisnya pekan ini.

"Tunggu tanggal mainnya. Minggu ini," kata Prasetyo saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, revisi aturan DHE SDA itu turut menjadi bahasan saat rapat bersama dengan sejumlah menteri pada Kamis kemarin.

Prasetyo menuturkan bahwa menteri yang hadir antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Tadi [DHE SDA] juga jadi bagian dari yang dibahas dalam pertemuan rutin," ujar Prasetyo.

Skema Penempatan di SBN

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing (valas) domestik khusus sebagai instrumen penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Plt. Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kemenkeu Novi Puspita Wardani mengungkapkan bahwa mekanisme penerbitan SBN Valas untuk DHE SDA ini nantinya akan menyerupai skema yang pernah diterapkan pemerintah pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II pada 2022.

Sekadar informasi, pada pelaksanaan Tax Amnesty Jilid II lalu, Kemenkeu menyiapkan tiga instrumen SBN untuk menampung dana pengemplang pajak yang akan diampuni. Salah satunya yaitu SBN valas denominasi dolar Amerika Serikat dengan tenor 10 tahun dan imbal hasil (yield) 2,8% sampai dengan 3,15%.

Kendati demikian, Novi menegaskan bahwa detail teknis dan jadwal penerbitan SBN valas untuk dana DHE SDA masih menunggu penyelesaian payung hukum yang mendasarinya yaitu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025, yang hingga kini belum terbit.

“Itu kan dalam rangka DHE SDA, jadi menunggu peraturannya dahulu. Nanti akan kami sampaikan jadwalnya juga karena itu modelnya mirip seperti SBN Valas dalam rangka PPS 2022,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Novi enggan memerinci lebih lanjut mengenai yield maupun tenor yang akan ditawarkan. Dia hanya memastikan bahwa otoritas fiskal akan segera mengumumkan detail instrumen tersebut begitu regulasi turunan rampung.

Adapun terkait strategi penerbitan utang secara umum pada tahun ini, Novi menjelaskan bahwa pemerintah tetap memegang prinsip fleksibilitas. Strategi penerbitan SBN dapat dilakukan secara frontloading (penerbitan banyak di awal tahun) maupun backloading (banyak di akhir tahun), bergantung pada dinamika pasar dan asesmen risiko.

Menurutnya, keputusan strategi tersebut akan sangat bergantung pada pandangan pimpinan Kementerian Keuangan serta faktor risiko ekonomi global dan domestik ke depan.

“Kalau misalnya faktor risiko ke depannya akan cukup berat, bisa juga akan dilakukan frontloading karena melihat opportunity [kesempatan] dari likuiditas saat ini yang sangat ample [melimpah]. Namun sekali lagi, ini fleksibilitas pemerintah,” tegasnya.

Skema Pengaturan

Adapun dalam revisi PP No. 8/2025, pemerintah mewajibkan penempatan dana DHE SDA di bank-bank Himbara. Ketentuan retensi DHE SDA dipatok tetap 100% dengan jangka waktu paling singkat 12 bulan.

Kendati demikian, terdapat pengetatan pada sisi konversi. Batas konversi DHE Valas ke rupiah diturunkan dari 100% menjadi paling banyak 50%.

Guna menampung likuiditas tersebut, pemerintah menambah opsi instrumen penempatan baru berupa SBN Valas, melengkapi instrumen yang sudah ada seperti Rekening Khusus (Reksus), deposito perbankan, dan instrumen Bank Indonesia.

Ketidakjelasan Aturan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap revisi PP No.8/2025 tentang DHE SDA sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 2 Januari 2026. Kendati demikian, hingga kini aturan tersebut belum dipublikasi atau diakses publik.

Padahal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyatakan kebijakan tersebut direncanakan akan berlaku pada pekan lalu. "Sedang mau diterapkan segera, perbaikannya. Dulu kan sudah ada, kita perbaiki. Mungkin dalam minggu ini [pekan lalu] nanti akan diberlakukan," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Ketidakjelasan tersebut membuat para pengusaha kebingungan. British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) misalnya, yang menilai ketidakjelasan kebijakan tersebut telah menimbulkan gangguan signifikan di sektor perbankan dan komoditas.

Chair of BritCham Indonesia Ian Betts menegaskan bahwa keterbukaan kebijakan (policy openness) menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurutnya, sektor swasta membutuhkan diskusi yang lebih intensif dengan pemerintah untuk memitigasi risiko bisnis, terutama terkait aturan yang berdampak langsung pada likuiditas.

Ian secara spesifik menunjuk aturan penempatan DHE SDA sebagai salah satu kebijakan yang memicu ketidakpastian baru-baru ini.

"Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor [DHE], yang telah menyebabkan banyak gangguan di sektor perbankan dan juga bagi komoditas sumber daya alam," ungkapnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menilai bahwa diskusi yang lebih terbuka mengenai aturan tersebut akan sangat membantu sektor swasta untuk melakukan manajemen risiko dengan tata kelola yang lebih baik.

Pengusaha dalam negeri juga mengeluhkan kebijakan baru tersebut. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya di bawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, sambung Budhi, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menyebut aturan terbaru terkait dengan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam akan terbit pekan ini.

Untuk diketahui, aturan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) itu sebelumnya telah sampai di meja Presiden Prabowo Subianto. Beleid yang akan mewajibkan DHE SDA diparkirkan selama satu tahun di himpunan bank milik negara (Himbara) akan mencabut aturan sebelumnya yakni PP No.8//2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi enggan memerinci kapan aturan DHE SDA terbaru itu akan diterbitkan untuk publik. Namun, dia menjanjikan pemerintah akan merilisnya pekan ini.

"Tunggu tanggal mainnya. Minggu ini," kata Prasetyo saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, revisi aturan DHE SDA itu turut menjadi bahasan saat rapat bersama dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Tadi [DHE SDA] juga jadi bagian dari yang dibahas dalam pertemuan rutin," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pihaknya sudah menyerahkan draf revisi PP No.8/2025 ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera diundangkan.

Febrio mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan agar devisa valas hasil ekspor SDA itu berputar di dalam negeri. Dia merujuk kepada pasal 33 UUD 1945 yang pada dasarnya mengatur bahwa kekayaan alam digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat.

Menurutnya, sekitar delapan bulan penerapan PP No.8/2025, beleid itu belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Sebab, masih banyak eksportir yang mengonversikan valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.

Padahal, Febrio memandang permintaan untuk kredit berdenominasi valas cukup tinggi di dalam negeri.

"Yang sering terjadi adalah dikonversi ke rupiah lalu kemudian banyak yang akhirnya keluar ke luar negeri. Nah itu yang kami enggak mau, kami ingin [valasnya] lebih banyak di Indonesia," tuturnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing (valas) domestik khusus sebagai instrumen penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Plt. Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kemenkeu Novi Puspita Wardani mengungkapkan bahwa mekanisme penerbitan SBN Valas untuk DHE SDA ini nantinya akan menyerupai skema yang pernah diterapkan pemerintah pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II pada 2022.

Sekadar informasi, pada pelaksanaan Tax Amnesty Jilid II lalu, Kemenkeu menyiapkan tiga instrumen SBN untuk menampung dana pengemplang pajak yang akan diampuni. Salah satunya yaitu SBN valas denominasi dolar Amerika Serikat dengan tenor 10 tahun dan imbal hasil (yield) 2,8% sampai dengan 3,15%.

Kendati demikian, Novi menegaskan bahwa detail teknis dan jadwal penerbitan SBN valas untuk dana DHE SDA masih menunggu penyelesaian payung hukum yang mendasarinya yaitu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025, yang hingga kini belum terbit.

“Itu kan dalam rangka DHE SDA, jadi menunggu peraturannya dahulu. Nanti akan kami sampaikan jadwalnya juga karena itu modelnya mirip seperti SBN Valas dalam rangka PPS 2022,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Novi enggan memerinci lebih lanjut mengenai yield maupun tenor yang akan ditawarkan. Dia hanya memastikan bahwa otoritas fiskal akan segera mengumumkan detail instrumen tersebut begitu regulasi turunan rampung.

Di sisi lain, terkait strategi penerbitan utang secara umum pada tahun ini, Novi menjelaskan bahwa pemerintah tetap memegang prinsip fleksibilitas. Strategi penerbitan SBN dapat dilakukan secara frontloading (penerbitan banyak di awal tahun) maupun backloading (banyak di akhir tahun), bergantung pada dinamika pasar dan asesmen risiko.

Menurutnya, keputusan strategi tersebut akan sangat bergantung pada pandangan pimpinan Kementerian Keuangan serta faktor risiko ekonomi global dan domestik ke depan.

“Kalau misalnya faktor risiko ke depannya akan cukup berat, bisa juga akan dilakukan frontloading karena melihat opportunity [kesempatan] dari likuiditas saat ini yang sangat ample [melimpah]. Namun sekali lagi, ini fleksibilitas pemerintah,” pungkasnya.

Adapun dalam revisi PP No. 8/2025, pemerintah mewajibkan penempatan dana DHE SDA di bank-bank Himbara. Ketentuan retensi DHE SDA dipatok tetap 100% dengan jangka waktu paling singkat 12 bulan.

Kendati demikian, terdapat pengetatan pada sisi konversi. Batas konversi DHE Valas ke rupiah diturunkan dari 100% menjadi paling banyak 50%.

Guna menampung likuiditas tersebut, pemerintah menambah opsi instrumen penempatan baru berupa SBN Valas, melengkapi instrumen yang sudah ada seperti Rekening Khusus (Reksus), deposito perbankan, dan instrumen Bank Indonesia.

Ketidakjelasan Aturan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap revisi PP No.8/2025 tentang DHE SDA sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 2 Januari 2026. Kendati demikian, hingga kini aturan tersebut belum dipublikasi atau diakses publik.

Padahal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyatakan kebijakan tersebut direncanakan akan berlaku pada pekan lalu. "Sedang mau diterapkan segera, perbaikannya. Dulu kan sudah ada, kita perbaiki. Mungkin dalam minggu ini [pekan lalu] nanti akan diberlakukan," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Ketidakjelasan tersebut membuat para pengusaha kebingungan. British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) misalnya, yang menilai ketidakjelasan kebijakan tersebut telah menimbulkan gangguan signifikan di sektor perbankan dan komoditas.

Chair of BritCham Indonesia Ian Betts menegaskan bahwa keterbukaan kebijakan (policy openness) menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurutnya, sektor swasta membutuhkan diskusi yang lebih intensif dengan pemerintah untuk memitigasi risiko bisnis, terutama terkait aturan yang berdampak langsung pada likuiditas.

Ian secara spesifik menunjuk aturan penempatan DHE SDA sebagai salah satu kebijakan yang memicu ketidakpastian baru-baru ini.

"Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor [DHE], yang telah menyebabkan banyak gangguan di sektor perbankan dan juga bagi komoditas sumber daya alam," ungkapnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menilai bahwa diskusi yang lebih terbuka mengenai aturan tersebut akan sangat membantu sektor swasta untuk melakukan manajemen risiko dengan tata kelola yang lebih baik.

Pengusaha dalam negeri juga mengeluhkan kebijakan baru tersebut. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya di bawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, sambung Budhi, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum menerbitkan aturan dalam bentuk peraturan pemerintah alias PP mengenai kebijakan retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) selama 12 bulan di bank-bank milik negara (Himbara) yang disebut akan berlaku pada pekan ini.

Namun demikian, hingga kini beleid yang mengatur mengenai kewajiban sentralisasi DHE ke Himbara itu tidak kunjung terbit.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan ketentuan tersebut akan tercantum dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 tentang DHE SDA yang dijadwalkan akan segera terbit.

"Sedang mau diterapkan segera, perbaikannya. Dulu kan sudah ada, kita perbaiki. Mungkin dalam minggu ini nanti akan diberlakukan," ujar Prasetyo belum lama ini.

Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini, kebijakan DHE SDA itu dibebaskan parkir di bank manapun di Indonesia—baik swasta maupun bank-bank BUMN atau Himbara.

Kendati demikian, pemerintah ingin melakukan sentralisasi DHE SDA ke bank-bank Himbara saja.

Poin-poin Penting

Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pihaknya sudah menyerahkan draf revisi PP No.8/2025 ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera diundangkan.

Febrio mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan agar devisa valas hasil ekspor SDA itu berputar di dalam negeri. Dia merujuk kepada pasal 33 UUD 1945 yang pada dasarnya mengatur bahwa kekayaan alam digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat.

Menurutnya, sekitar delapan bulan penerapan PP No.8/2025, beleid itu belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Sebab, masih banyak eksportir yang mengonversikan valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.

Padahal, Febrio memandang permintaan untuk kredit berdenominasi valas cukup tinggi di dalam negeri. "Yang sering terjadi adalah dikonversi ke rupiah lalu kemudian banyak yang akhirnya keluar ke luar negeri. Nah itu yang kami enggak mau, kami ingin [valasnya] lebih banyak di Indonesia," tuturnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Imbal Hasil Kompetitif

Dia menyebut Kemenkeu akan memberikan instrumen imbal hasil (yield) agar para eksportir mematuhi aturan yang rencananya berlaku per 1 Januari 2026 itu.

Selain bank Himbara kini sudah menawarkan bunga yang kompetitif, terang Febrio, Kemenkeu akan menerbitkan instrumen SBN valas domestik. Dia menyebut SBN itu akan memiliki bunga yang juga kompetitif seperti yang diterbitkan di luar negeri.

"Kalau Pak Minto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko] itu issue [menerbitkan] misalnya yang [SBN] 5 tahun global valas, nanti bunganya akan mirip dengan apa yang kami issue secara domestik. Nah itu sangat kompetitif secara internasional. Kalau tabungan atau dana pihak ketiga valas yang hasil dari DHE ingin ditaruh di dalam negeri itu sangat kompetitif. Nah ini akan kami siapkan instrumennya ke depan," paparnya.

Menurut mantan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu, penerbitan SBN valas domestik guna menarik dana hasil ekspor itu sejalan dengan upaya pendalaman pasar uang. Namun demikian, penerbitan instrumen investasi valas yang diterbitkan di dalam negeri itu akan sesuai dengan permintaan.

Adapun mengenai tingkat konversi DHE SDA, Febrio menyebut nantinya eksportir hanya boleh mengonversi 50% devisa valasnya ke rupiah. Sebelumnya, pada PP No.8/2025, tingkat konversi yang diatur adalah 100%. Dia memandang porsi 50% yang diperbolehkan untuk dikonversi itu bukan nilai yang kecil.

Apalagi, dia mencatat bahwa total nilai ekspor dari Indonesia setahun bisa mencapai US$270 miliar. Sebesar 60% dari nilai ekspor itu berbentuk DHE, sedangkan sisanya tidak terikat.

Mengenai pemberlakuannya, setelah PP diundangkan, maka kewajiban memarkirkan DHE SDA di bank Himbara akan dimulai pada ekspor Januari 2026.

Namun, Febrio memastikan bakal memberikan pelonggaran waktu kepada importir untuk mengalihkan rekening penampungan DHE ke bank Himbara.

"Misalnya, yang di existing PP itu kalau untuk ekspor Januari kami bilang harus langsung reksusnya di bank himbara, akan tetapi sesuai dengan terms of payment mereka, mereka masih punya waktu sampai bulan ketiga untuk memasukkan 100%-nya ke dalam reksusnya mereka. Jadi ini kami juga honor best practice-nya mereka juga," tutur Febrio.

Pelaku Usaha Menanti
Para pelaku usaha dalam dan luar negeri sudah menanti kepastian terkait aturan tersebut. British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) misalnya, yang menilai ketidakjelasan kebijakan tersebut telah menimbulkan gangguan signifikan di sektor perbankan dan komoditas.

Chair of BritCham Indonesia Ian Betts menegaskan bahwa keterbukaan kebijakan (policy openness) menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Menurutnya, sektor swasta membutuhkan diskusi yang lebih intensif dengan pemerintah untuk memitigasi risiko bisnis, terutama terkait aturan yang berdampak langsung pada likuiditas.

Ian secara spesifik menunjuk aturan penempatan DHE SDA sebagai salah satu kebijakan yang memicu ketidakpastian baru-baru ini. "Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor [DHE], yang telah menyebabkan banyak gangguan di sektor perbankan dan juga bagi komoditas sumber daya alam," ungkapnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menilai bahwa diskusi yang lebih terbuka mengenai aturan tersebut akan sangat membantu sektor swasta untuk melakukan manajemen risiko dengan tata kelola yang lebih baik.

Pengusaha dalam negeri juga mengeluhkan kebijakan baru tersebut. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya di bawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, sambung Budhi, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

Mitigasi paling efektif sisi pemerintah adalah memulihkan kepercayaan melalui kepastian arah kebijakan dan penguatan sumber valas

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan mitigasi pemerintah untuk membuat kurs rupiah membaik ialah memulihkan kepercayaan melalui kepastian arah kebijakan dan penguatan sumber valas.

“Mitigasi yang paling efektif dari sisi pemerintah intinya adalah memulihkan kepercayaan melalui kepastian arah kebijakan dan penguatan sumber valas,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Seperti diketahui, nilai tukar rupiah saat ini sudah berkisar Rp16.900-an atau hampir menyentuh Rp17 ribu per dolar AS.

Menurut dia, pemerintah perlu mengunci narasi fiskal yang kredibel dan mudah diverifikasi. Mulai dari target defisit, sumber pembiayaan, prioritas belanja, hingga rambu pengaman apabila penerimaan meleset, yang harus dijelaskan jernih dan konsisten.

Ini disebabkan pasar cenderung tak suka ketidakpastian dan membutuhkan informasi risiko yang terbuka agar bisa menghitung langkah ke depannya.

Berikutnya, pembiayaan utang harus dikelola secara terukur agar tak menambah kepanikan pasar, yakni dengan pengaturan jadwal penerbitan, strategi memperluas basis investor jangka panjang, serta koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga likuiditas rupiah tetap cukup tanpa memicu spekulasi nilai tukar.

Kemudian, desain kebijakan devisa hasil ekspor dengan memberlakukan skema yang tetap mendorong repatriasi dan ketersediaan valas di pasar tanpa memberatkan arus kas eksportir.

Terakhir adalah menekan permintaan valas yang tak produktif dengan langkah praktis.

Beberapa di antaranya yaitu memperkuat substitusi impor energi dan pangan, memastikan belanja pemerintah yang memiliki banyak komponen impor dijadwalkan lebih bertahap, dan mendorong pelaku usaha melakukan lindung nilai yang wajar agar lonjakan kebutuhan dolar tak terjadi serentak.

Josua menilai peluang rupiah mendekati Rp17 ribu karena tekanan datang bersamaan dari sisi global dan domestik.

Melihat sentimen luar negeri, permintaan dolar cenderung menguat saat ketidakpastian global meningkat, eskalasi ketegangan geopolitik, serta ketidakpastian arah kebijakan bank sentral AS, sehingga mata uang negara berkembang turut tertekan.

Adapun dari domestik, pasar sedang sangat peka terhadap isu fiskal seiring muncul kekhawatiran defisit anggaran melebar dan kebutuhan pembiayaan bertambah, sehingga pelaku pasar menambah kebutuhan dolar dan menahan masuk dana baru.

Pelebaran defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa pula meningkatkan kebutuhan pembiayaan dan menambah sensitivitas pasar terhadap pasokan surat utang pemerintah.

“Dalam kondisi seperti ini, tekanan rupiah sering sulit ditahan hanya dengan operasi stabilisasi jangka pendek, apalagi jika kekhawatiran fiskal dianggap belum mereda,” ujar dia

“Selain itu, pasokan valas di pasar bisa melemah saat surplus dagang menyusut dan jika ada perubahan aturan devisa hasil ekspor yang membuat konversi valas ke rupiah menjadi lebih lambat, karena itu langsung mengurangi pasokan valas harian di pasar,” ucap Kepala Ekonom Permata Bank itu.

Josua menyampaikan bahwa Bank Indonesia (BI) saat ini menegaskan tetap berada di pasar untuk menjaga rupiah bergerak sejalan dengan nilai dasar. Stabilitas ditopang oleh bauran stabilisasi yang aktif, aliran masuk dana asing ke SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) dan pasar saham, premi risiko yang rendah, serta cadangan devisa yang masih kuat.

Dengan demikian, skenario Rp17 ribu lebih mungkin terjadi dalam bentuk pelemahan yang bertahap dan bergejolak, bukan pelemahan yang tak terkendali.

Implikasi apabila rupiah benar-benar menyentuh Rp17 ribu, lanjutnya, terutama terasa pada kenaikan biaya impor bahan baku dan barang modal, naiknya risiko tekanan harga pangan dan energi, potensi tambahan beban subsidi dan kompensasi, serta ruang pelonggaran suku bunga yang kian sempit karena stabilitas rupiah dan arus dana harus dijaga.

“Di sisi lain, ada manfaat bagi penerima devisa seperti eksportir, tetapi manfaat itu biasanya terbatas jika pelemahan terjadi cepat, sehingga mengganggu keyakinan pelaku usaha dan memicu penundaan investasi atau pembelian,” ungkap Josua.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan kebijakan retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) selama 12 bulan di bank-bank milik negara (Himbara) akan berlaku pada pekan ini.

Prasetyo menyatakan ketentuan tersebut akan tercantum dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 tentang DHE SDA yang dijadwalkan akan segera terbit.

"Sedang mau diterapkan segera, perbaikannya. Dulu kan sudah ada, kita perbaiki. Mungkin dalam minggu ini nanti akan diberlakukan," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini, kebijakan DHE SDA itu dibebaskan parkir di bank manapun di Indonesia—baik swasta maupun bank-bank BUMN atau Himbara. Kendati demikian, pemerintah ingin melakukan sentralisasi DHE SDA ke bank-bank Himbara saja.

Para pelaku usaha dalam dan luar negeri sudah menanti kepastian terkait aturan tersebut. British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) misalnya, yang menilai ketidakjelasan kebijakan tersebut telah menimbulkan gangguan signifikan di sektor perbankan dan komoditas.

Chair of BritCham Indonesia Ian Betts menegaskan bahwa keterbukaan kebijakan (policy openness) menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurutnya, sektor swasta membutuhkan diskusi yang lebih intensif dengan pemerintah untuk memitigasi risiko bisnis, terutama terkait aturan yang berdampak langsung pada likuiditas.

Ian secara spesifik menunjuk aturan penempatan DHE SDA sebagai salah satu kebijakan yang memicu ketidakpastian baru-baru ini. "Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor [DHE], yang telah menyebabkan banyak gangguan di sektor perbankan dan juga bagi komoditas sumber daya alam," ungkapnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menilai bahwa diskusi yang lebih terbuka mengenai aturan tersebut akan sangat membantu sektor swasta untuk melakukan manajemen risiko dengan tata kelola yang lebih baik.

Pengusaha dalam negeri juga mengeluhkan kebijakan baru tersebut. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya di bawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, sambung Budhi, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan bergeming menghadapi protes pelaku usaha, khususnya dari sektor kelapa sawit, terkait kebijakan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Menkeu menilai keberatan tersebut tidak proporsional mengingat sektor sawit yang menjadi andalan ekspor selama ini gagal mendongkrak cadangan devisa (Cadev) Indonesia secara signifikan.

Purbaya mengungkapkan kekecewaannya karena posisi Cadev nasional terus tertahan di kisaran USD150 miliar selama bertahun-tahun, meskipun neraca perdagangan telah mencatatkan surplus selama 67 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Jadi ya biar saja. Kenapa selama ini memanipulasi sistem? Terpaksa kita lakukan itu karena untuk menutup kebocoran. Biar saja protes, kan peraturan kita yang bikin kan," tegas Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa, Kamis (8/1/2026).

Purbaya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan terbaru yang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023. Aturan yang berlaku efektif per 1 Januari 2026 ini memperketat ruang gerak eksportir dalam menempatkan dolar mereka.

Berdasarkan ketentuan terbaru, eksportir wajib menempatkan 100 persen DHE di Bank Milik Negara (Himbara) dan dari total penempatan tersebut, 50 persen diperkenankan untuk dikonversi ke dalam rupiah guna memperkuat stabilitas mata uang nasional.

Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa keuntungan dari ekspor benar-benar masuk ke dalam sistem perbankan domestik, bukan justru diparkir di luar negeri. Purbaya menekankan pentingnya ketersediaan dolar di dalam negeri agar nilai tukar rupiah tidak terus-menerus tertekan meski indikator ekonomi lainnya menunjukkan performa baik.

"Kalau dia enggak taruh uangnya di luar, taruh di sini, kan cadangan devisanya kenceng tuh. Rupiah akan stabilkan? Anda enggak nyalahin saya lagi rupiahnya lemah terus. Walaupun bursa saham naik tapi rupiah loyo, walaupun ekonomi bagus tapi rupiah loyo. Kan enggak mau gitu terus kan Anda?" ujar Purbaya.

Menkeu mencium adanya praktik manipulasi dalam implementasi kebijakan DHE sebelumnya yang membuat cadangan devisa stagnan. Ia pun berjanji akan melakukan pengawasan ketat dan mengejar para pihak yang mencoba melanggar aturan baru ini.

"Kan agak aneh. Terus kita berkutat di USD150 miliar (Cadev), sudah bertahun-tahun. Artinya kebijakan yang kemarin kurang berhasil. Jadi kita coba perbaiki seperti ini, nanti kita lihat dampaknya seperti apa, harusnya positif," ucapnya.

Menurut Purbaya, peringatan keras bagi para eksportir yang masih memprotes kewajiban ini tanpa mengakui adanya celah dalam sistem lama.

"Kalau ada yang ngeluh-ngeluh, ya biar saja ngeluh. Kenapa kemarin mereka bermain-main? Ngaku enggak nanti siapa yang gitu? Nanti saya kejar," ujar Purbaya.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menegaskan seluruh devisa hasil ekspor wajib ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai langkah menutup kebocoran dan memperkuat cadangan devisa nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut tidak bisa ditawar meski mendapat penolakan dari sejumlah asosiasi usaha.

Pemerintah menilai praktik sebelumnya membuka ruang manipulasi sistem yang merugikan negara. “Biar saja. Mengapa selama ini memanipulasi sistem? Terpaksa kami lakukan ini untuk menutup kebocoran tersebut. Biar saja ada protes, karena peraturannya memang kami yang membuat,” ujar Purbaya seusai Konferensi Pers APBN KiTa Full Year 2025, Kamis (8/1/2026).

Purbaya memastikan aturan penempatan dana hasil ekspor telah ditandatangani Presiden dan akan segera diterbitkan secara resmi. Ketentuan tersebut diberlakukan sejak 1 Januari 2026.

“Presiden sudah menandatangani. Tinggal menunggu diterbitkan. Sejak 1 Januari sudah berlaku. Seharusnya tidak sampai pekan kedua tahun ini aturan tersebut sudah keluar dengan lebih jelas,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran kebijakan tersebut akan menekan sektor strategis seperti sawit yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar, Purbaya menilai justru sebaliknya. Penempatan dana ekspor di dalam negeri akan memperkuat cadangan devisa dan menopang stabilitas nilai tukar rupiah.

“Jika dananya tidak ditempatkan di luar negeri, tetapi di dalam negeri, cadangan devisa akan menguat. Rupiah akan stabil. Dengan begitu, Anda tidak akan menyalahkan saya lagi karena rupiah terus melemah,” kata Purbaya.

Ia menyinggung kondisi sebelumnya ketika surplus neraca perdagangan tidak sebanding dengan penguatan cadangan devisa. Menurut dia, situasi tersebut menunjukkan kebijakan lama belum efektif.

Pemerintah, kata Purbaya, akan memantau dampak kebijakan penempatan dana ekspor tersebut ke depan. Ia meyakini langkah ini akan memberikan efek positif bagi stabilitas makroekonomi meski menuai keluhan dari sebagian pelaku usaha.

“Karena itu kami coba perbaiki dengan kebijakan ini. Dampaknya nanti akan kita lihat. Seharusnya positif. Jika ada yang mengeluh, biarkan saja,” tegasnya.

Kebijakan penempatan dana hasil ekspor di perbankan dalam negeri tersebut dinilai sejalan dengan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang menempatkan fungsi stabilisasi sebagai salah satu pilar utama.

Dalam Undang-Undang APBN 2026, pemerintah menegaskan peran anggaran negara untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan di tengah tekanan global, termasuk melalui penguatan cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar.

APBN 2026 sendiri dirancang dengan defisit sebesar Rp689,1 triliun yang akan dibiayai melalui pembiayaan anggaran, sehingga ketahanan fiskal dan stabilitas rupiah menjadi faktor penting dalam menjaga biaya pembiayaan tetap terkendali.