Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan dipusatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai Juni 2026.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Bank Mandiri mendukung kebijakan regulator mengenai kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan dipusatkan pada bank-bank milik negara [Himbara],” ujar Adhika kepada Bisnis, dikutip Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dapat memperkuat struktur likuiditas valuta asing nasional sekaligus menciptakan stabilitas rupiah yang lebih berkesinambungan di tengah dinamika pasar global.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing domestik khusus sebagai sarana penempatan DHE SDA. Adhika menilai instrumen tersebut dapat menjadi alternatif investasi yang menarik bagi eksportir.

“Kehadiran instrumen SBN valas domestik khusus bagi eksportir dinilai sebagai solusi tepat yang menawarkan alternatif investasi aman dengan imbal hasil kompetitif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk menempatkan devisanya di dalam negeri,” katanya.

Bank Mandiri pun memastikan kesiapan likuiditas dan infrastruktur layanan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Perseroan mengklaim memiliki likuiditas valas yang memadai serta sistem layanan perbankan terintegrasi untuk mengelola dana eksportir secara efisien dan transparan.

“Bank Mandiri memiliki likuiditas yang memadai serta infrastruktur layanan perbankan yang terintegrasi untuk memastikan pengelolaan dana eksportir berjalan secara efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah optimal,” ujar Adhika.

Melalui kebijakan retensi DHE SDA dan dukungan instrumen investasi baru tersebut, Bank Mandiri berharap sinergi pemerintah dan industri perbankan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui sinergi ini, kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, pelemahan nilai tukar rupiah yang tembus ke level Rp 17.500 per dollar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (12/5/2026) dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, tekanan terhadap rupiah meningkat seiring eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan peningkatan ketidakpastian global.

"Tekanan rupiah dalam hari ini meningkat karena conflict di Middle East yang masih berlangsung dengan intensitas yang meningkat," ujar Destry kepada Kompas.com, Selasa.

Tidak hanya itu dari faktor domestik juga turut menekan rupiah.

BI mencatat meningkatnya kebutuhan valuta asing (valas) secara musiman menambah tekanan di pasar.

Destry mengungkapkan, peningkatan permintaan dollar AS antara lain berasal dari pembayaran utang luar negeri (ULN), pembagian dividen korporasi, hingga kebutuhan masyarakat untuk ibadah haji.

"Dari domestik, meningkatnya kebutuhan dollar secara musiman," kata Destry.

Meski demikian, BI memastikan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Hingga saat ini bank sentral terus melakukan intervensi secara terukur melalui pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF), dan mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter.

"BI akan terus berkomitmen untuk selalu berada di pasar dan juga mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan pada rupiah," ucapnya.

Di tengah tekanan rupiah, BI juga melihat kepercayaan investor asing terhadap aset keuangan domestik masih terjaga.

Hal itu tecermin dari masuknya aliran modal asing atau capital inflow, khususnya ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Berdasarkan data BI, selama April 2026 tercatat inflow ke pasar SBN dan SRBI mencapai Rp 61,6 triliun.

Selain itu, likuiditas valas di dalam negeri dinilai masih memadai.

BI mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) valas pada akhir Maret 2026 mencapai 10,9 persen secara year to date.

"BI memperkirakan tekanan yang bersifat musiman ini akan mereda sehingga nilai tukar rupiah bisa kembali ke level fundamentalnya," tuturnya.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup melemah 115 poin atau 0,66 persen ke level Rp 17.529 per dollar Amerika Serikat (AS). Posisi ini merupakan level terendah penutupan kurs rupiah terhadap dollar AS sepanjang sejarah alias all time low (ATL).

Sementara kurs Jisdor BI hari ini berada di posisi Rp 17.514 per dollar AS, melemah 99 poin dibandingkan kemarin pada level 17.415.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan kebutuhan valuta asing (valas) terpenuhi saat permintaan meningkat akibat faktor musiman pada periode April hingga Mei 2026. Perry mengatakan lonjakan permintaan valas pada periode tersebut dipicu kebutuhan masyarakat untuk ibadah umrah dan haji, serta korporasi yang melakukan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri.

"Kebetulan secara musiman, April dan Mei itu permintaan valasnya tinggi," kata Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Di tengah pelemahan nilai tukar yang masih berlangsung, Perry menegaskan bahwa bank sentral tetap all out menjaga stabilitas rupiah dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah.

"Kenapa ada pelemahan rupiah. Seluruh mata uang dunia itu melemah. Kita jaga tingkat pelemahannya itu tidak terlalu tinggi dengan all out," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar didorong faktor global antara lain tensi geopolitik di Timur Tengah yang masih tinggi serta harga minyak dunia yang meningkat.

Di samping itu, suku bunga AS yang masih tinggi mendorong investor asing menarik dananya dari negara-negara emerging market, sehingga memperkuat nilai tukar dolar AS.

Perry menekankan rupiah saat ini undervalued dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kerja sama pertukaran mata uang antarnegara (swap currency) dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek di tengah tekanan dinamika global.

“Menurut saya, swap currency ada positifnya, namun ini bukan solusi jangka panjang," kata Esther di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, salah satu dampak positif kebijakan tersebut ialah membantu menahan pelemahan rupiah terhadap mata uang asing melalui penguatan akses likuiditas valuta asing. Selain itu, kerja sama pembiayaan non-dolar dinilai dapat memperkuat cadangan devisa dan mendukung kebutuhan transaksi maupun pembayaran utang luar negeri.

“Penguatan likuiditas memperkuat cadangan devisa dan memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran utang luar negeri,” ujar Esther.

Menurut dia, diversifikasi pembiayaan juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional. Ia menambahkan, skema cross currency swap juga dapat membantu pelaku usaha memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,4 miliar dolar AS, yang dinilai cukup untuk mendukung stabilitas sektor eksternal dan sistem keuangan nasional. Sementara itu, nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (6/5/2026) ditutup menguat ke kisaran Rp 17.387 per dolar AS setelah penutupan sebelumnya di level Rp 17.424 per dolar AS.

Meski demikian, Esther mengingatkan kebijakan tersebut bukan solusi jangka panjang untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik. “Swap adalah alat stabilisasi sementara, bukan 'obat' utama untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik,” ucapnya.

Ia menilai penguatan fundamental ekonomi tetap perlu dilakukan melalui penguatan likuiditas dan diversifikasi pembiayaan agar tidak terlalu bergantung pada dolar AS. Esther memandang Bank Indonesia tetap perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui operasi pasar apabila cadangan devisa dinilai memadai.

“Bank Indonesia juga harus melakukan operasi pasar agar nilai tukar stabil dengan catatan cadangan devisa dolar AS cukup,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hingga menembus level Rp17.400 pada perdagangan hari ini, Selasa (5/5/2026). Bank Indonesia (BI) pun mengaku akan terus berada di pasar guna menjaga stabilitas mata uang Garuda.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea menyampaikan bahwa bank sentral akan terus hadir untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan nilai tukar rupiah tetap sejalan dengan fundamentalnya, terutama di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global.

Erwin menjelaskan bahwa tren pelemahan mata uang ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. Pergerakan rupiah sejak awal konflik di Timur Tengah hingga saat ini sejatinya masih sejalan dengan tekanan yang dialami oleh mayoritas mata uang negara berkembang (emerging market) lainnya.

"Philippine Peso melemah sebesar 6,58%, Thailand Baht melemah 5,04%, India Rupee melemah 4,32%, demikian pula dengan Chile Peso minus 4,24%, Indonesia Rupiah turun 3,65%, dan Korea Won melemah 2,29%," papar Erwin dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Demi meredam volatilitas dan menjaga stabilitas nilai tukar dari tekanan global yang berlanjut, dia menyatakan BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan intervensi di pasar valuta asing (valas).

Langkah intervensi tersebut mencakup transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore (luar negeri), transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Bank Indonesia terus menegaskan komitmen untuk senantiasa hadir di pasar dan mengambil langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tegas Erwin.

Sebagai informasi, melansir data RTI Infokom pada pukul 09.15 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini mengalami koreksi sebesar 0,09% ke level Rp17.400. Sejak pembukaan perdagangan, pergerakan rupiah terbilang fluktuatif dengan menyentuh level tertinggi di Rp17.401 dan level terendah di Rp17.385 per dolar AS.

Pelemahan rupiah ini sejalan dengan lesunya kinerja sejumlah mata uang utama Asia lainnya terhadap dolar AS. Tercatat, yuan China ikut terkoreksi 0,06%, dolar Hong Kong melemah 0,03%, won Korea susut 0,25%, dolar Singapura minus 0,05%, dan baht Thailand turun paling dalam sebesar 0,46%.

Di kawasan Asia, hanya dolar Taiwan yang terpantau mampu menahan tekanan dan menguat tipis 0,11% terhadap dolar AS pada perdagangan pagi ini.

Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah bakal memperketat Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau money changer yang tidak berizin karena dinilai merusak citra pariwisata Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan praktek money changer ilegal dan kerap berbuat curang saat penukaran merusak citra pariwisata Bali.

"Jangan sampai Bali yang sudah memiliki modal budaya yang kuat menjadi rusak karena praktik usaha yang ilegal, sehingga mencoreng pariwisata Bali di mata dunia” jelas Koster, Minggu (3/5/2026).

Menurut Koster dengan anugerah kekayaan dan keunikan budaya yang menyatu dengan kehidupan spiritual masyarakat, Bali telah menjadi daya tarik dunia yang perlu dikelola secara berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi. Bali memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan menyumbangkan 55% dari devisa pariwisata nasional.

Meski demikian, penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital perlu terus didorong untuk pengembangan ekonomi ke depan, agar ekonomi Bali tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata.

Menurut Koster penguatan industri KUPVA BB dan dukungan membaiknya ekosistem digital, diharapkan mampu mendorong terwujudnya pariwisata Bali yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi menjelaskan bahwa industri KUPVA BB di Bali memiliki peran penting dalam mendukung transaksi wisatawan mancanegara.

Namun di sisi lain, industri KUPVA BB juga berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan keuangan akibat transaksi pencucian uang, dan maraknya money changer ilegal.

“Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang bersinergi dengan Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan pelaku industri, guna memperkuat pengawasan dan mewujudkan industri KUPVA BB yang sehat, berintegritas, dan mendukung pariwisata Bali yang berkualitas”, ujar Fithriadi.

Selain itu Bank Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan dan penataan industri KUPVA BB untuk mendukung pariwisata Bali melalui layanan penukaran valuta asing yang mudah diakses, berkualitas, dan bebas dari kegiatan money changer ilegal.

Oleh karena itu, Bank Indonesia mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan PPATK untuk memperkuat pengawasan dan penataan industri KUPVA BB guna menjaga kepercayaan wisatawan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Juli Budi Winantya mengatakan beleid 'pengetatan' pembelian valuta asing yang dirilis bank sentral awal bulan ini mulai memperlihatkan hasil. Pelaku pasar valas mengikuti beleid tersebut dan ada penurunan transaksi.

Dua aturan itu adalah ketentuan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) dengan menyesuaikan threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam valas, dari 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS. Kemudian, pembelian valas yang wajib disertai dokumen underlying, dari 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per pelaku per bulan.

Juli memaparkan, "Untuk ketentuan LLD ada penurunan transaksi dari 78 juta dolar AS per hari menjadi 60 juta dolar AS per hari. Kemudian pembelian yang wajib dilengkapi dokumen underlying juga turun dari 99,2 juta dolar AS menjadi 89,2 juta dolar AS," kata Juli disela diskusi moneter dengan pers, Jumat (24/4/2026) petang.

Pada awal bulan ini Gubernu BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia berkomitmen penuh dan all out akan menjaga stabilitas nilai tukar dengan berbagai instrumen-instrumen yang kami punyai di kebijakan moneter. Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG BI secara daring di Jakarta.

Sebagai informasi, penerapan threshold penyampaian dokumen underlying merupakan upaya bank sentral untuk memastikan transaksi pembelian valas dilandasi kebutuhan ekonomi bukan spekulasi.

Kebijakan ini bukan membatasi transaksi pembelian valas, melainkan memperkuat kewajiban penyertaan dokumen underlying.

Penguatan kebijakan transaksi pasar valas tersebut akan mulai berlaku April 2026 dengan masa transisi sampai dengan 30 April 2026 guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain itu, BI melakukan penyesuaian threshold pada instrumen lindung nilai. Threshold untuk penjualan DNDF/Forward dinaikkan dari 5 juta dolar AS menjadi 10 juta dolar AS per transaksi.

Penyesuaian serupa juga berlaku pada transaksi swap, dengan threshold pembelian dan penjualan yang dinaikkan dari 5 juta dolar AS menjadi 10 juta dolar AS per transaksi.

BI juga memperkuat ketentuan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) dengan menyesuaikan threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam valas, dari 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS, yang akan mulai berlaku pada April 2026.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono menambahkan bahwa beleid ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik.

Dalam merumuskan kebijakan itu, ujar dia, BI mencermati perkembangan nilai tukar, kondisi likuiditas, serta pola transaksi pelaku pasar.

Thomas menjelaskan, penurunan threshold beli valas ditujukan untuk memperkuat transaksi tunai yang berdasarkan kebutuhan riil (underlying) dan bukan spekulatif.

Sementara itu, peningkatan threshold transaksi jual DNDF dan Forward bertujuan memberi fleksibilitas lebih bagi pelaku pasar dalam menyediakan likuiditas di pasar derivatif valas domestik.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menyusul gejolak ekonomi eksternal yang semakin tereskalasi akibat ketegangan geopolitik global.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Juli Budi Winantya dalam pertemuan media di Bandung, Jumat (24/4/2026), mengatakan BI memperkuat intervensi, baik melalui pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), termasuk transaksi di pasar offshore.

Selain itu, BI juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, termasuk penguatan instrumen pasar uang guna menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mendukung ketahanan eksternal ekonomi.

"Intensitas BI dalam intervensi semakin kuat, didukung tidak hanya di spot, tapi di forward, baik dalam negeri maupun luar negeri DNDF dan kebijakan terkait transaksi valas akan kita lakukan sebagai bentuk komitmen BI menjaga stabilitas," kata dia.

Juli beberapa kali menekankan hal ini. Pertama di dalam paparannya. Kemudian di dalam sesi wawancara terpisah dengan pers, ketika ditanya soal arah rupiah menuju Rp 17.500 maupun berapa posisi rupiah yang membuat nyaman bank sentral. Juli mengingatkan bahwa asumsi dolar AS di APBN 2026 belum diubah, yakni Rp 16.500 per dolar AS, meskipun kondisi per pekan ini sudah melemah Rp 700 akibat sentimen asing.

Bank Sentral memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di rentang 4,9-5,7 persen dan menetapkan sasaran inflasi 2,5 persen dengan deviasi 1 persen.

Saat ini, kata Juli, tekanan eksternal belum mereda. Tekanan itu berasal dari konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dan komoditas akibat disrupsi produksi dan distribusi di kawasan ladang migas sekaligus jalur pelayaran global itu.

Disrupsi itu membuat harga pangan dan komoditas global meningkat yang mengerek tekanan inflasi. Karena itu, BI merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3 persen dari 3,1 persen, sedangkan inflasi menjadi 4,2 persen dari 4,1 persen.

Karena proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah, sedangkan inflasi meningkat, BI melihat ruang pelonggaran kebijakan moneter global kian terbatas.

Arah kebijakan bank sentral dunia, termasuk The Federal Reserve juga diperkirakan menahan suku bunga lebih lama akibat ketegangan geopolitik global.

Kondisi tersebut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) dan memperkuat dolar AS, sehingga meningkatkan tekanan terhadap arus modal di negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Daya tarik aset keuangan AS meningkat, sehingga terjadi pergeseran aliran modal global,” katanya.

Juli melihat neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus, terutama ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas. Adapun cadangan devisa pada Maret 2026, tercatat tinggi sebesar 148,2 miliar dolar AS, yang cukup untuk mendukung stabilitas eksternal.

BI kembali menekankan terus mencermati perkembangan global dan memperkuat respons kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini atau Jumat (24/4) ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS, menguat 57 poin atau 0,33 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.286 per dolar AS. Pada Kamis (23/4), nilai tukar rupiah melemah menembus level Rp17.304 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Inovatif, barang kali kata itu layak dialamatkan pada Bank In­­­donesia (BI). Te­­­kan­an eksternal bertubi-tubi yang menerpa pereko­­nomian nasional direspons BI dengan menginovasi kebijakannya. Gejolak nilai tukar rupiah, misalnya, disiasati dengan mengkreasi instrumen baru operasi moneter valuta asing.

Per 30 Maret 2026, SVBI (Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia) dan SUVBI (Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia) dapat dijadikan agunan (underlying) dalam transaksi repo valuta asing. Artinya, pinjam-meminjam valuta asing dapat menggunakan SVBI dan SUVBI sebagai jaminan yang nantinya akan ditebus kembali.

Dengan adanya ‘barang’ tang­gungan berupa SVBI dan SUVBI itu tadi, nilai kurs ha­­sil transaksi niscaya menjadi lebih murah. Imbal hasil yang harus diberikan kepada pemasok valuta asing juga lebih rendah. Stabilitas nilai tukar rupiah adalah sasaran primer yang dibidik dari kebijakan anyar tersebut.

Tambahan SVBI dan SUVBI sebagai collateral juga patut dicatat. Strategi semacam itu mirip dengan kebijakan BI sebelumnya yang mengizinkan obligasi korporasi menjadi aset rujukan transaksi repo. Diversifikasi aset rujukan transaksi repo memberikan alternatif bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas.

Penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai agunan repo ki­an mempertegas karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai aset likuid berkualitas tinggi (high quality liquid assets). Transaksi di pasar sekunder SVBI dan SUVBI diproyeksikan akan semakin meningkat, sehingga turut mendu­­kung pendalaman pasar keu­angan.

Lebih lanjut, penambahan fitur repo SVBI dan SUVBI itu merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pa­­­sar (pro-market). Ak­­­se­­le­­­rasi efektivitas transmisi kebijakan moneter ke sektor riil guna memacu pertumbuhan ekonomi tampaknya menjadi target skala luasnya.

Kendati bertujuan positif, penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai collateral trans­aksi repo menyisakan beberapa isu fundamental. Pokok persoalannya adalah status finansial dari SVBI dan SUVBI itu sendiri. SVBI adalah sekuritas yang diterbitkan BI dengan underlying surat berharga global yang dipegang BI.

Cerita yang sama agaknya berlaku untuk SUVBI. SUVBI adalah sekuritas syariah yang diterbitkan BI dengan underlying sukuk global yang dimiliki BI. Artinya, SVBI dan SUVBI sejatinya adalah aset tu­­­runan atau aset sekunder. Aset primernya tetap surat ber­harga global dan sukuk global.

Dengan alur logika di atas, SVBI dan SUVBI yang menjadi aset rujukan transaksi repo bergeser menjadi aset turunan kedua. Posisi semacam itu sangat berisiko seandainya sa­­­lah satu pihak yang terlibat dalam transaksi repo gagal memenuhi kewajiban keuangannya. Efek finansialnya akan naik ke aset induknya.

Kekhawatiran di atas agaknya tidak mengada-ada. Run­­­tuhnya lembaga investasi in­­­ter­­nasional Lehman & Bro­­thers lantaran ada salah satu mata rantai dari skema kerja keuangan yang terputus. Efek dominonya merebak ke pelaku ekonomi lain baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Untuk kasus Indonesia, po­­­tensi risiko sistemik tersebut bisa dibilang relatif kecil. Transaksi repo toh sudah mem­­­punyai payung hukum GRMA (Global Master Repo Agreement) yang kukuh. GMRA adalah perjanjian in­­­duk repo antarbank yang men­­­jadi prasyarat utama se­­­be­­­lum melakukan transaksi repo.

Alhasil, risiko sistemik ma­­­sih terbuka secara tidak langsung yang bersumber dari kegiatan spekulasi. Alih-alih menyalurkan kelebihan likuiditas valuta asingnya, spe­­­kulator nimbrung di pasar sekunder dengan membeli sejumlah besar SVBI dan SUVBI. Sesuai hukum pasar, per­­­min­­taan tinggi mendorong ke­­­na­­ikan harga.

Transaksi repo akan terpapar dampak dari kenaikan har­­ga SVBI dan SUVBI. Di pa­­­sar sekunder, SVBI dan SUVBI adalah ‘komoditas’ yang diperjualbelikan. Se­­­dang­­­­kan di pasar repo, SVBI dan SUVBI berfungsi sebagai ‘alat tukar’ untuk memperoleh valuta asing.

Volume Transaksi

Kenaikan harga SVBI dan SUVBI di pasar sekunder mem­­­buat volume transaksi repo bisa mengecil dan imbal ha­­­sil membesar. Saat harga SVBI dan SUVBI naik, pemilik awal SVBI dan SUVBI se­­­lama masa repo tidak bisa menjualnya.

Kemiripan skenario berla­­ku pada surat berharga glo­­­bal dan sukuk global se­­­ba­­­gai aset underlying dari ins­­trumen SVBI dan SUVBI. Kenaikan harga surat berharga global dan sukuk global di pasar primer niscaya akan berimbas pada volume transaksi SVBI dan SUVBI beserta imbal hasil yang ditawarkan.

Intinya, pararelitas SVBI dan SUVBI di pasar sekunder dengan SVBI dan SUVBI sebagai jaminan di transaksi repo bisa memberikan efek samping secara timbal balik. Transaksi aset turunan di ke­­­dua pasar itu toh sulit membedakan untuk tujuan investasi (pengelolaan likuiditas) dan hasrat berspekulasi.

Dengan konfigurasi pro­­­blem­atika di atas, aset induk lebih layak dijadikan sebagai agunan transaksi repo. Untuk itu, BI perlu menerbitkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dalam valuta asing yang ti­­­dak diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi bisa dijadikan sebagai agunan transaksi repo valuta asing.

Dengan cara itu, BI punya dua piranti operasi moneter sekaligus. Operasi moneter dalam rupiah menggunakan SBN (surat berharga negara) dan operasi moneter dalam valuta asing memakai SBI. Instrumen SBI dalam valuta asing berkolaborasi dengan intervensi langsung di pasar sangat boleh jadi lebih efektif.

Segmentasi, alih-alih dikotomi, pasar sekunder dan pasar repo diyakini akan mempercepat pendalaman pasar keuangan. Diferensiasi operasi moneter dalam rupiah dan valuta asing juga akan mendukung stabilitas nilai tukar dalam rangka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bukan begitu?

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksikan bergerak cenderung terbatas pada perdagangan hari ini, Jumat (17/4/2026).

diproyeksikan bergerak terbatas dan cenderung tertekan di kisaran Rp17.100 hingga Rp17.200 per dolar AS, seiring pelaku pasar yang masih bersikap hati-hati di tengah ketidakpastian global.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah akan bergerak nyaris datar dengan kecenderungan melemah tipis. Sentimen pasar dinilai belum cukup kuat untuk mendorong penguatan signifikan, meskipun tekanan terhadap dolar AS mulai mereda.

Pada perdagangan sebelumnya, Kamis (16/4/2026), rupiah ditutup menguat tipis ke level Rp17.128. Berdasarkan data TradingView, mata uang Garuda terapresiasi 0,05% atau naik 8 poin dibandingkan penutupan hari sebelumnya.

Penguatan rupiah tersebut terjadi di tengah pelemahan indeks dolar AS, serta diikuti sejumlah mata uang Asia lain seperti dolar Hong Kong dan rupee India yang masing-masing menguat 0,05%. Peso Filipina juga naik 0,08% dan baht Thailand menguat 0,23%.

Namun, tidak semua mata uang kawasan mencatatkan penguatan. Yen Jepang terdepresiasi 0,06%, yuan China melemah 0,02%, dolar Singapura turun 0,10%, won Korea Selatan melemah 0,09%, serta ringgit Malaysia terkoreksi 0,14%.

Lukman menilai, pelemahan dolar AS yang tengah berlangsung belum mampu dimanfaatkan optimal oleh rupiah. Mata uang domestik masih dibayangi sejumlah tekanan, mulai dari tingginya harga minyak dunia, arus keluar modal asing, hingga kondisi fundamental ekonomi yang relatif rapuh.

Situasi ini menunjukkan bahwa faktor domestik masih menjadi penentu utama arah pergerakan rupiah, meskipun sentimen eksternal mulai membaik. Akibatnya, rupiah belum mampu menguat signifikan seperti beberapa mata uang Asia lainnya.

Di sisi lain, minimnya rilis data ekonomi baik dari dalam negeri maupun global membuat pasar bergerak tanpa arah yang jelas. Investor cenderung menahan posisi dan mengambil sikap wait and see.

Perhatian pelaku pasar kini tertuju pada kelanjutan perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang dijadwalkan memasuki babak kedua pada akhir pekan ini. Ketidakpastian hasil negosiasi tersebut turut menahan minat investor untuk masuk ke aset berisiko, termasuk rupiah.

Dengan berbagai sentimen tersebut, pergerakan rupiah dalam waktu dekat diperkirakan masih akan terbatas dan cenderung tertekan, dengan kisaran di level Rp17.100 hingga Rp17.200 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Terkait waktu, kami memberikan rentang tiga hingga enam bulan untuk Bank Kalsel segera menyelesaikan persiapan ini,

Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo mengatakan, berdasarkan hasil kajian bersama konsultan, Bank Kalsel diprediksi mampu mengelola nilai transaksi devisa hingga mencapai Rp400 triliun.

"Potensi perdagangan internasional di Kalsel sangat besar dengan estimasi nilai mencapai Rp400 triliun," kata dia di Banjarmasin, Selasa.

Agus menjelaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu transisi bagi Bank Kalsel menuju bank devisa.

"Terkait waktu, kami memberikan rentang tiga hingga enam bulan untuk Bank Kalsel segera menyelesaikan persiapan ini," ujarnya.

Bank Kalsel terus melakukan berbagai langkah penguatan dalam rangka memenuhi persyaratan serta meningkatkan kesiapan penyelenggaraan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Setelah seluruh tindak lanjut tersebut terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, Bank Kalsel akan melaksanakan serta memasarkan produk dan layanan berbasis valuta asing secara bertahap kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pengembangan layanan dan peningkatan daya saing.

Sesuai regulasi dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, setiap transaksi ekspor dalam bentuk devisa wajib dikelola di dalam negeri sebesar 100 persen dan ditahan selama minimal tiga bulan.

Ketentuan ini dipandang sebagai peluang emas bagi Bank Kalsel untuk menghadirkan produk perbankan yang relevan ketika menjadi bank devisa.

Pewarta: Firman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bauran kebijakan ekonomi Indonesia berada pada arah yang tepat untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Perry menyampaikan, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilitas dan ketahanan eksternal melalui pengelolaan suku bunga, intervensi valuta asing, serta penguatan likuiditas domestik. Kebijakan tersebut juga didukung oleh komitmen fiskal pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) melalui reformasi subsidi dan realokasi anggaran yang lebih produktif.

“Kami akan terus memastikan bauran kebijakan yang konsisten dan responsif untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global,” ujar Perry dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026) seiring pertemuan dengan sejumlah investor global di New York dan Boston, Amerika Serikat, saat menjadi pembicara pada forum kebijakan di Harvard Kennedy School dalam rangkaian agenda IMF Spring Meeting 2026.

Dalam pertemuan tersebut, dia menyebut investor global memandang kredibilitas kebijakan Indonesia dan konsistensi dalam menjaga stabilitas makroekonomi secara positif. Keyakinan tersebut didukung oleh kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia juga terlibat dalam diskusi bertajuk “Stability in an Age of Shocks: Rethinking Macro Policy in a Fragmented World” bersama Profesor Harvard Jeffrey A. Frankel dan ekonom Indonesia M. Chatib Basri.

Diskusi tersebut menyoroti semakin kompleksnya lingkungan global yang ditandai oleh fragmentasi ekonomi, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta volatilitas pasar keuangan. Frankel menilai guncangan global semakin sering terjadi dan sulit diprediksi sehingga meningkatkan risiko tekanan terhadap perekonomian global.

Menanggapi kondisi tersebut, Perry menegaskan bahwa bauran kebijakan yang kredibel, fleksibel, dan terkoordinasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Selain bertemu investor, Perry juga melakukan pertemuan dengan Utusan Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Umar Hadi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan komunikasi dan penyelarasan narasi ekonomi Indonesia di tingkat global.