JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan harga bahan baku hingga 100 persen membuat industri diapers atau popok sekali pakai nasional berada di bawah tekanan berat.

Jika pasokan tidak segera stabil, pelaku usaha memperingatkan risiko penghentian produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal semakin nyata.

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mencatat dalam beberapa waktu terakhir, pelaku industri melaporkan kenaikan harga bahan baku yang terjadi sangat cepat, bahkan berubah dalam hitungan jam.

Pada saat yang sama, sebagian pemasok juga menghadapi kendala ketersediaan bahan baku, sehingga menambah tekanan terhadap proses produksi dan perencanaan bisnis.

Situasi tersebut turut dipengaruhi dinamika global, termasuk meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia.

Dampaknya terasa langsung pada bahan baku berbasis petrokimia seperti nafta dan polypropylene, yang merupakan komponen penting dalam produksi diapers.

Dalam sejumlah kasus, kenaikan harga bahan baku dilaporkan mencapai 90 persen hingga 100 persen, sehingga memberikan tekanan signifikan terhadap struktur biaya industri.

Secara keseluruhan, lonjakan biaya ini telah mendorong kenaikan harga produk di kisaran 20 persen hingga 30 persen, dan berpotensi terus meningkat seiring ketidakpastian pasokan serta volatilitas harga yang sangat tinggi.

APKI menilai kondisi ini tidak lagi dapat dipandang sebagai fluktuasi normal, melainkan memerlukan perhatian serius dan respons cepat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Perubahan harga bahan baku yang sangat cepat membuat perhitungan biaya produksi menjadi tidak stabil. Industri perlu melakukan penyesuaian secara realistis dan terukur agar tidak mengalami tekanan yang lebih dalam,” ujar Direktur Komite Diapers APKI, Oto Gunasis lewat keterangan pers, Senin (20/4/2026).

Sejumlah perusahaan disebut telah mengambil langkah penyesuaian, antara lain melalui kenaikan harga produk secara bertahap dan evaluasi program promosi, guna menjaga kesinambungan operasional.

Namun, APKI menilai langkah parsial tidak akan cukup jika tidak diiringi koordinasi yang lebih kuat di tingkat industri.

“Kenaikan harga bahan baku secara menyeluruh telah memberi tekanan pada seluruh rantai nilai industri, mulai dari produsen bahan baku hingga produsen produk akhir. Dalam kondisi ini, tekanan biaya berpotensi mendorong penyesuaian harga jual diapers di pasar, yang pada akhirnya dapat berdampak pada daya beli masyarakat,” tambah Oto.

Perlunya Respons Cepat dan Terukur

APKI mendorong perusahaan, khususnya pada level pengambil keputusan strategis, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya, efisiensi operasional, serta strategi harga.

Langkah penyesuaian yang tepat, proporsional, dan berbasis perhitungan matang dinilai penting agar industri tetap bertahan di tengah tekanan biaya yang tinggi, sekaligus menjaga ketersediaan produk bagi masyarakat.

Lebih lanjut, APKI mengingatkan bahwa apabila dalam waktu dekat tidak terdapat solusi terhadap permasalahan bahan baku ini, industri diapers berpotensi menghadapi kondisi yang lebih serius, termasuk penghentian produksi.

Dalam skenario tersebut, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif tidak dapat dihindari.

Dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi saat ini, APKI memperkirakan bahwa apabila dalam 1–2 bulan ke depan tidak terdapat kepastian pasokan bahan baku, maka risiko penghentian produksi akan semakin nyata dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan tenaga kerja.

Dalam menghadapi kondisi ini, APKI berharap pemerintah bersama dunia usaha dapat mendiskusikan bersama mencari solusi mengatasi ketersediaan bahan baku diapers.

Kepastian pasokan dalam jangka pendek menjadi sangat krusial mengingat tekanan harga dan keterbatasan supply yang terjadi saat ini sudah berada pada level yang mengganggu operasional industri.

APKI juga mendorong agar proses perizinan dan arus impor bahan baku dapat berjalan lebih lancar dan responsif terhadap kondisi di lapangan, sehingga pelaku usaha tidak menghadapi tambahan hambatan di tengah situasi yang sudah sangat dinamis.

Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antar kementerian/Lembaga terkait agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan ketidakpastian baru, khususnya terkait pasokan dan distribusi bahan baku.

APKI menekankan bahwa tanpa langkah yang cepat dan terukur, risiko gangguan produksi hingga potensi PHK di industri diapers dalam waktu dekat akan semakin sulit dihindari.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kelas atas yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah diyakini hanya akan memberikan tekanan inflasi yang marjinal bagi perekonomian domestik.

Berdasarkan laporan BRI Danareksa Sekuritas bertajuk Economic Research - Macro Strategy: Beyond The Rebound, Chief Economist Helmy Kristanto menyoroti bahwa dampak inflasi dari kenaikan harga BBM ini dapat dikendalikan. Pada akhir pekan lalu, harga Pertamax Turbo tercatat naik Rp6.300, sementara Dexlite dan Pertamina Dex melonjak Rp9.400.

Helmy menjelaskan bahwa tekanan inflasi dari penyesuaian harga nonsubsidi ini relatif lebih terbatas dan terutama bekerja pada tataran marjinal, bukan bertindak sebagai pendorong utama inflasi secara keseluruhan. Meskipun BBM nonsubsidi menyumbang 44% dari total konsumsi bahan bakar di Indonesia, produk yang mengalami kenaikan paling tajam tersebut dikonsumsi oleh segmen berpendapatan tinggi yang cakupannya lebih sempit.

"Konsisten dengan pola historisnya, setiap kenaikan Rp1.000 pada bahan bakar kelas atas ini diperkirakan hanya menambah sekitar 0,02-0,15 persentase poin terhadap inflasi, angka yang jauh di bawah dampak penyesuaian bahan bakar bersubsidi," tulis laporan yang dirilis pada Senin (20/4/2026) itu.

Sementara dari sentimen global, laporan BRI Danareksa juga menyoroti bahwa bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) kemungkinan besar belum akan memangkas suku bunganya dalam waktu dekat. Kombinasi antara data ekonomi yang kuat dan inflasi yang didorong oleh guncangan pasokan membuat The Fed diperkirakan akan menahan suku bunga Fed Funds Rate.

Ekspektasi pasar saat ini condong pada skenario tidak adanya perubahan suku bunga acuan sepanjang 2026, dengan proyeksi pemotongan pertama diundur setidaknya hingga pertengahan tahun depan. Sikap wait and see ini diperkuat oleh data inflasi konsumen AS yang dilaporkan melonjak ke level 3,3% secara tahunan pada Maret 2026, level tertinggi sejak Mei 2024, yang mayoritas disetir oleh tingginya harga energi.

Tingginya harga energi tidak terlepas dari memanasnya tensi geopolitik. Eskalasi di Timur Tengah, khususnya setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz sebagai respons atas tekanan AS, telah menyebabkan harga acuan minyak mentah Brent kembali meroket ke atas level US$90 per barel.

Katalis S&P Ratings & MSCI

Sementara di tengah ketidakpastian global, Indonesia dihadapkan pada dua katalis penting pada kuartal II/2026 yang dapat memengaruhi sentimen pasar, yakni tinjauan dari S&P Global Ratings dan MSCI.

S&P sebelumnya memberikan sinyal bahwa peringkat sovereign Indonesia cukup terekspos oleh konflik Timur Tengah yang berkepanjangan. Kerentanan ini diamplifikasi oleh kendala struktural, khususnya rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan (interest-to-revenue ratio).

Meski demikian, beberapa faktor fundamental diyakini mampu mempertahankan peringkat BBB dan outlook stabil Indonesia saat ini. Defisit fiskal yang terjaga di bawah ambang batas 3% terhadap PDB (di kisaran 2,9%), serta rasio utang pemerintah yang relatif rendah di angka 40% terhadap PDB, dinilai masih jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara sepadan berperingkat BBB.

Sementara itu, terkait dengan penilaian MSCI, otoritas dan regulator dinilai telah menunjukkan kemajuan yang berarti menjelang review pada Mei. Langkah ini dinilai cukup mengurangi potensi penurunan kelas (downgrade) menuju status frontier market secara signifikan.

Di pasar modal, dinamika arus dana asing memperlihatkan tren yang beragam. Sepanjang minggu ketiga April 2026, investor asing mencatatkan arus modal keluar (outflow) di pasar saham sebesar Rp2,3 triliun. Sebaliknya, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi primadona dengan capaian aliran dana masuk bersih (net inflow) mingguan dari asing sebesar Rp660 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan mendadak harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero) memicu reaksi beragam dari masyarakat.

Sejumlah pengguna mengaku terkejut lantaran penyesuaian harga dinilai terjadi tiba-tiba tanpa sosialisasi yang cukup luas.

Per 18 April 2026 pukul 00.00 WIB, Pertamina Patra Niaga resmi memberlakukan harga baru untuk beberapa jenis BBM nonsubsidi.

Muhammad Idris/Money.kompas.com Ilustrasi BBM Pertamina di SPBU.

Pertamax Turbo kini dibanderol Rp 19.400 per liter, Pertamina Dex Rp23.900 per liter, dan Dexlite Rp 23.600 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Penyesuaian harga sesuai dengan Permen dan sudah dikoordinasikan, dilaporkan, dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan terkait,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2026).

Ia menambahkan, perubahan harga BBM mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang memungkinkan penyesuaian mengikuti dinamika harga pasar.

“Perubahan harga itu dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kondisi harga pasar, tidak harus per bulan. Untuk kondisi normal memang bisa dilakukan per bulan,” jelasnya.

Meski demikian, kenaikan harga yang cukup signifikan memicu keluhan dari masyarakat, khususnya pengguna kendaraan pribadi.

Sejumlah warganet mengaku terbebani dengan lonjakan harga yang terjadi dalam waktu singkat.

Freepik/jcomp Ilustrasi BBM. Kenaikan Harga BBM Dikhawatirkan Berdampak ke Harga Pangan, Pengamat Ekonom: Seharusnya Tidak, Asalkan ....

“Fluktuasi harga pun udah biasa, pernah di 17 ribu kok. Cuma yang karena ini naiknya hampir 10 ribu mok yaa dikasih tahu gituuuu. Kelas menengah macam saya berasa dijebak” kata @anishadasuki dalam Thread-nya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengguna lain yang mengaku kaget saat mengetahui harga solar nonsubsidi melonjak tajam.

“Hahaha, gue barusan dikasih tahu bini gue kalau harga diesel 23.000 per liter pas saat gue lagi makan malam dan selera makan gue langsung hilang karena mobil gue DIESEL SHOCKED,” dhonnichandra

Adapun kenaikan harga BBM terjadi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik global.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada biaya energi di dalam negeri dan berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah yang sangat bergantung pada BBM untuk mobilitas sehari-hari.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk memantau informasi resmi terkait harga BBM melalui situs Pertamina Patra Niaga, aplikasi MyPertamina, maupun layanan Contact Center 135.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini, Rabu (15/4/2026) dibuka menguat pada level Rp17.126 sejalan dengan kombinasi tekanan eksternal yang mendorong pelemahan dolar AS.

Berdasarkan data analis Doo Financial Futures pada pukul 09.10 WIB, nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis sebesar 0,01% menuju level Rp17.126.

Penguatan mata uang Garuda terhadap dolar AS juga diikuti baht Thailand yang terapresiasi sebesar 0,37%, peso Filipina terhadap dolar AS menguat 0,05%, ringgit Malaysia menguat sebesar 0,18%.

Won Korea terhadap dolar AS ikut naik sebesar 0,05%, dolar Taiwan juga naik 0,06%, dan dolar Singapura naik 0,02%.

Namun demikian sejumlah mata uang Asia lainnya terpantau melemah. Rupee India terhadap dolar AS turun 0,79%, diikuti mata uang yen Jepang terhadap dolar AS melemah 0,08%, yuan China melemah 0,02%.

Sementara itu, dolar Hong Kong terhadap dolar AS juga terpantau masih melemah 0,04%.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong mengatakan nilai tukar rupiah diperkirakan berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, seiring tekanan yang masih membayangi mata uang Negeri Paman Sam di pasar global.

Pelemahan dolar AS dipicu oleh kombinasi sentimen eksternal, mulai dari turunnya harga minyak mentah dunia hingga meningkatnya optimisme pasar terhadap peluang meredanya tensi geopolitik.

Harapan bahwa AS dan Iran akan kembali melanjutkan perundingan damai mendorong sikap risk-on di kalangan investor, sehingga aset-aset berisiko seperti mata uang negara berkembang menjadi lebih menarik.

Selain itu, data inflasi produsen (producer price index/PPI) AS yang tercatat lebih rendah dari ekspektasi turut menekan dolar AS. Kondisi ini memperkuat ekspektasi bahwa tekanan inflasi di AS mulai mereda, yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan moneter ke depan.

Meski demikian, penguatan rupiah diperkirakan tidak akan berlangsung signifikan. Sentimen domestik yang masih cenderung lemah menjadi faktor penahan laju apresiasi.

Pelaku pasar juga memilih untuk bersikap hati-hati sambil menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang akan diumumkan sore ini.

Dengan berbagai sentimen tersebut, rupiah diproyeksikan bergerak dalam kisaran Rp17.050 hingga Rp17.200 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis target investasi 2026 masih bisa terwujud di tengah berlanjutnya tensi geopolitik. Kendati negosiasi Amerika Serikat (AS) dan Iran berakhir buntu, penanaman modal baik dari pengusaha dalam negeri maupun investasi asing diharapkan tetap berimbang.

Sampai dengan kuartal I/2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan prognosis realisasi investasi mencapai Rp497 triliun. Pertumbuhannya sebesar 6,9% (year on year/YoY) dari kuartal I/2025 sebesar Rp465 triliun.

Namun, pertumbuhan hampir 7% Januari—Maret 2026 ini masih lebih rendah dari pertumbuhan tahunan pada periode yang sama tahun lalu. Sebab, realisasi investasi Januari—Maret 2025 tumbuh 15,6% (YoY) dari periode sebelumnya yakni Rp402 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, investasi senilai Rp497 triliun itu juga diperkirakan menyerap hingga 627.036 tenaga kerja. Angka ini tumbuh 5,5% dari tahun sebelumnya yakni 594.104 orang.

Sejatinya tantangan sudah semakin berat sebelum ada efek perang. Pada 2026 ini, target investasi sesuai Rencana Kerja Pemerintah baru pertama kali tembus Rp2.000 triliun atau mencapai Rp2.041,3 triliun. Target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto ini tumbuh 7,12% (YoY) dari target tahun sebelumnya.

Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, peningkatan tensi geopolitik sejak akhir Februari 2026 lalu justru memperlihatkan terbukanya kesempatan. Apalagi, Indonesia dinilai terbuka untuk seluruh negara sejalan dengan kebijakan politik luar negerinya.

"Kami melihat bahwa ini kesempatan juga selalu terbuka dan ada, karena Indonesia adalah negara yang diterima oleh semua negara. Karena sesuai dengan kebijakan foreign policy kita yang terbuka dan non-alignment," terangnya pada rapat bersama Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).

Rosan belum mau memerinci komposisi penanaman modal sampai dengan akhir kuartal I/2026. Namun, dia memastikan bahwa target hampir 100% tercapai. Dia mengeklaim porsi investasi dalam negeri dan asing berimbang.

Pria yang juga menjabat CEO Danantara itu mengeklaim negara-negara dengan investasi terbesar di Indonesia masih berminat untuk menanamkan modalnya. Contohnya, China, Jepang dan Korea Selatan. Presiden Prabowo pun belum lama ini menandatangani berbagai nota kesepahaman dengan pemerintah maupun pebisnis Jepang dan Korea Selatan.

Rosan secara pribadi pun baru selesai pulang dari China. Dia mengeklaim negara-negara tersebut tetap berkomitmen menjalankan investasinya di Indonesia khususnya di bidang industri hilirisasi.

Hal ini tercermin dari realisasi investasi berbentuk penghiliran sumber daya alam (SDA) yang menyumbang Rp150,1 triliun pada kuartal I/2026, atau sebesar 30,2%.

"Terutama juga di bidang-bidang berbagai macam industri, hilirisasi, saya melihatnya berdasarkan input dan masukan mereka langsung, tetap berjalan tuh, gitu ya, tetap berjalan dengan baik. Jadi saya tetap melihatnya sangat optimis," katanya usai rapat.

Adapun, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual melihat memang ada potensi perlambatan dalam jangka pendek pada sisi foreign direct investment (FDI) atau PMA.

Menurut David, perlambatan ini disebabkan terutama oleh konflik perang yang belum berakhir sehingga menyebabkan risk-off dari emerging markets salah satunya Indonesia.

“Potensi ada dari relokasi manufaktur [friendshoring/nearshoring] apabila Indonesia mampu memosisikan diri sebagai pemasok alternatif di rantai pasok global, tapi persaingan juga cukup ketat dari negara-negara emerging markets lain, seperti Malaysia dan Vietnam,” terangnya kepada Bisnis.

Ekspansi Terbatas dalam Negeri

Di dalam negeri, Rosan menilai dunia usaha juga tetap hidup. Dia mengeklaim salah satunya berkat proses perizinan yang semakin cepat sejak implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sejak implementasi aturan itu pada Oktober 2025, dia mencatat adanya lonjakan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 1,8 juta NIB. Sampai dengan April 2026, BKPM mencatat sudah ada 15,8 juta pengusaha yang memiliki NIB.

Rosan menyebut dengan prinsip fiktif positif, permohonan izin berusaha kepada badan/pejabat pemerintahan dianggap dikabulkan secara hukum apabila tidak direspons dalam jangka waktu 20 hari. Alhasil, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah mengeluarkan 258 izin secara fiktif positif.

"Walaupun mungkin banyak pihak menyampaikan, banyak pengamat menyampaikan, wah ini mereduksi dari keinginan berusaha tetapi angka-angka kami tidak menyatakan seperti itu. Angka-angka kami justru, dan ini real angka-angka yang kami capture dan ini semua datanya lengkap dari nama, perusahaan, alamat, bidang usaha dan yang lain-lainnya," pungkasnya.

Dominasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN setidaknya sudah terlihat sejak 2025. Sepanjang tahun lalu, investasi domestik atau PMDN terealisasi sebesar Rp1.030,3 triliun atau 53,4% dari total Rp1.931,2 triliun.

Porsi PMDN lebih besar dari PMA yakni Rp900,9 triliun atau hanya 46,6%. Padahal, biasanya PMA mendominasi seperti pada 2024 yang mencapai Rp900,2 triliun atau 52,5%.

Di sisi lain, data Bank Indonesia (BI) terkait dengan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha menunjukkan adanya koreksi ekspektasi. Pada Maret 2026, indeks tersebut turun 5,4% (mom) ke 125,5 dari 130,9 pada Februari 2026. Untuk diketahui, Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha menggambarkan indeks ekspektasi konsumen dalam waktu enam bulan ke depan.

Penurunan indeks terjadi di seluruh kelompok pengeluaran dan usia konsumen. Indeks pada Maret 2026 ini merupakan yang terendah dalam lima bulan terakhir. Hanya konsumen dengan pengeluaran Rp4,1 juta sampai dengan Rp5 juta yang ekspektasinya meningkat pada Maret 2026, yakni 129,4 dari 128,3 pada Februari 2026.

Konsumen juga terlihat mengkhawatirkan soal ketersediaan lapangan kerja. Dari Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja, hanya kelompok konsumen dengan tingkat pendidikan pascasarjana dan usai di atas 60 tahun yang indeks ekspektasinya meningkat.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memandang bahwa prospek ekspansi bisnis masih ada kendati data yang ditampilkan BI. Namun, prospek ekspansi itu tidak lagi merata dan agresif.

Menurut Josua, penurunan indeks ekspektasi kegiatan usaha lebih tepat dibaca sebagai berkurangnya niat ekspansi, bukan menutup total peluang investasi. Di tengah menurunnya indeks itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap 122,9 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) 130,4, sehingga pelaku ekonomi dipandang masih melihat enam bulan ke depan dalam zona positif.

“Jadi, ruang ekspansi tetap ada, hanya bentuknya sekarang lebih selektif, lebih bertahap, dan lebih berhati-hati,” kata Josua.

Perbedaan antara data ekspektasi kegiatan usaha serta meningkatnya NIB dinilai Josua tidak perlu dibaca bertentangan. Dia melihat itu berbeda dengan keputusan untuk benar-benar belanja modal, menambah persediaan, atau merekrut tenaga kerja. Sebab itulah dia melihat data sentimen dan data real sector sekarang terlihat mixed.

Kepercayaan bisnis dilihat olehnya sedikit membaik, tetapi masih di bawah rata-rata jangka panjang. Sikap menahan diri juga terlihat dari pasar keuangan. Bahkan kepercayaan bisnis memang sedikit membaik, tetapi masih di bawah rata-rata jangka panjang.

Ke depan, terangnya, faktor domestik bakal menjadi penopang seperti konsumsi rumah tangga, penjualan ritel, likuiditas perbankan dan pertumbuhan kredit. Akan tetapi, faktor perang AS-Israel dan Iran yang masih bertahan diperkirakan juga masih menjadi penahan yang besar.

Apalagi, buntunya negosiasi AS dan Iran diperkirakan bakal berdampak besar kepada Keputusan ekspansi. Terutama untuk usaha yang sensitif terhadap energi, impor bahan baku, logistik, dan pembiayaan.

“Tahun 2026 dibayangi empat tekanan sekaligus, yaitu geopolitik, perang dagang, ketidakpastian arah suku bunga global, dan perlambatan Tiongkok. Jadi, dunia usaha hari ini masih punya alasan untuk tumbuh, tetapi juga punya alasan kuat untuk menunda,” pungkasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyebut dunia usaha saat ini ada dalam fase penyesuaian (adjustment). Kendati ekspektasi mulai terkoreksi, pebisnis dinilai masih mengandalkan aktivitas ekonomi yang secara umum masih berjalan.

Pada sisi peningkatan NIB, Shinta melihat kondisi itu menunjukan aktivitas pembentukan usaha yang tetap kuat. Namun, dia menggarisbawahi ini tidak terlepas dari reformasi perizinan lewat PP No.28/2025.

“Dengan demikian, kami melihat adanya dual-track dynamics: di satu sisi ekspektasi dunia usaha terkoreksi, namun di sisi lain aktivitas formalisasi usaha tetap meningkat karena dorongan kebijakan [policy-driven expansion],” jelasnya kepada Bisnis.

Adapun, mengenai prospek ekspansi, Shinta mengamini pelaku usaha saat ini cenderung lebih selektif dan prudent. Ekspansi tetap berjalan, tetapi lebih difokuskan pada sektor atau segmen yang memiliki demand visibility yang lebih jelas dan risiko yang lebih terukur.

Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan ini adalah tekanan biaya akibat kenaikan harga energi, pelemahan permintaan sebagai konsekuensi inflasi, serta tekanan pembiayaan dan nilai tukar.

“Selain itu, ketergantungan industri terhadap impor bahan baku (sekitar 70%) membuat depresiasi rupiah langsung berdampak pada biaya produksi dan risiko keuangan korporasi,” jelasnya.

Di sisi lain, buntunya negosiasi AS dan Iran untuk mengakhiri perang pekan lalu dinilai memperkuat downside risks bagi prospek ekspansi bisnis. Pelaku usaha dinilai tidak dapat mengasumsikan tren penurunan biaya yang berkelanjutan.

Ke depan, dia memperkirakan ekspektasi penjualan masih akan tumbuh, namun lebih moderat, dengan perbedaan antar sektor yang semakin terlihat. Sektor berbasis kebutuhan dasar dan domestik cenderung lebih resilien, sedangkan yang bergantung pada ekspor atau sangat sensitif terhadap biaya energi akan menghadapi tekanan yang lebih besar.

Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira memerinci lebih lanjut. Baginya, sektor-sektor seperti properti premium, otomotif high-end, atau barang konsumsi nonprimer kemungkinan akan lebih berhati-hati.

Anggawira turut melihat tensi geopolitik yang berlanjut akan membuat pengusaha cenderung menunda ekspansi besar. Sebab, dunia bisnis akan menjaga arus kas terlebih dahulu.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah perlu memberi sinyal yang lebih kuat bahwa stabilitas akan dijaga. Dia menekankan bahwa yang dibutuhkan oleh dunia usaha saat ini adalah kepastian. Baik dari sisi nilai tukar, kepastian pasokan energi, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, insentif fiskal yang tepat sasaran, dan percepatan belanja pemerintah.

“Dunia usaha juga membutuhkan stimulus yang bisa langsung mendorong konsumsi masyarakat, karena pada akhirnya ekspansi hanya akan terjadi kalau pasar dan permintaan terlihat menjanjikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan akan menempuh segala langkah strategis guna menjaga stabilitas pasar, usai nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.105 per dolar Amerika Serikat (AS).

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi, stabilitas kini menjadi prioritas utama bagi bank sentral.

Untuk itu, lanjutnya, BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang dimiliki beserta kebijakan OM lainnya untuk meredam gejolak dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang Garuda.

"BI secara konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di spot market, DNDF [Domestic Non-Deliverable Forward], maupun NDF di offshore market," terang Destry dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah ditutup melemah ke posisi Rp17.105 pada perdagangan hari ini, Selasa (7/4/2026). Pelemahan ini terjadi di tengah meningkatnya sentimen risk-off global yang dipicu oleh kekhawatiran meluasnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

Berdasarkan data analisis Doo Financial Futures, rupiah ditutup merosot terhadap dolar AS sebesar 70 poin atau 0,41% menuju level Rp17.105 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS sejatinya terpantau ikut melemah tipis 0,07% ke posisi 99,90.

Meski dibayangi sentimen negatif eksternal, Destry memandang dampak konflik Timur Tengah tersebut sejatinya bersifat dua arah bagi Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa eskalasi konflik tersebut memang memicu pelarian modal ke aset aman (safe haven), namun di sisi lain turut mengerek harga komoditas energi dan mineral global. Kondisi ini diyakini bisa menjadi bantalan bagi ketahanan eksternal RI.

"Kenaikan harga komoditas dan posisi Indonesia sebagai negara eksportir dapat memberikan efek positif bagi perekonomian kita, sehingga hal ini dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut," pungkas Destry.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) akan menyiapkan langkah antisipasi atas dampak perang di kawasan Timur Tengah terhadap penerimaan APBN ke depannya.

Untuk diketahui, penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami tekanan sehingga terkontraksi dua bulan berturut-turut pada Januari dan Februari 2026. Pertumbuhannya negatif yakni 14% (yoy) pada Januari 2026 dan 14,7% (yoy) pada Februari 2026.

"Bea Cukai mencermati perkembangan dinamika global, termasuk meningkatnya tensi geopolitik internasional, karena hal tersebut dapat memengaruhi arus perdagangan dan pergerakan harga komoditas," terang Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Kemenkeu Budi Prasetyo kepada Bisnis saat dimintai konfirmasi, Selasa (31/3/2026).

Budi mengatakan pihaknya saat ini masih memonitor dan mengevaluasi dampak perang terhadap kinerja ekspor-impor serta imbasnya secara khusus ke penerimaan kepabeanan. "Langkah antisipatif akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi serta dinamika perdagangan global," lanjutnya.

Apabila melihat ke dua bulan sebelumnya, APBN 2026 sampai dengan 28 Februari telah membukukan penerimaan sebesar Rp44,9 triliun atau turun 14,7% (yoy) dari Februari 2025 yakni Rp52,6 triliun. Artinya, penerimaan kepabeanan dan cukai turun sekitar Rp7,7 triliun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu .

Dari tiga pos penerimaan kepabeanan dan cukai, kontraksi terdalam terjadi pada penerimaan bea keluar yakni 48,8% (yoy) sehingga penerimaan terealisasi hanya Rp2,8 triliun. Faktor utamanya saat itu adalah penurunan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Kendati demikian, pos penerimaan bea keluar masih tergolong lebih kecil dari penerimaan cukai. Apabila berdasarkan data sampai Februari 2026, setoran cukai senilai Rp34,4 triliun memiliki porsi hingga 76,6% terhadap keseluruhan pendapatan bea cukai yakni Rp44,9 triliun.

Khusus penerimaan cukai, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026), mengeklaim penerimaan cukai bakal mulai pulih sejalan dengan kenaikan produksi hasil tembakau atau rokok pada Januari 2026. Sebab, pada dua bulan pertama 2026, setoran CHT anjlok akibat penurunan produksi rokok akhir 2025.

"Kami mulai lihat kenaikan jumlah produksi di awal 2026 dan seperti diketahui, pita cukai bisa dilekatkan selama dua bulan ke depan. Jadi kami akan lihat moga-moga dalam dua bulan ke depan ini akan lebih baik untuk penerimaan cukai," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim APBN masih bisa berfungsi dengan baik sebagai peredam kejut atau shock absorber kenaikan harga BBM jika harga minyak mentah berada sampai level US$100 per barel.

Pada acara pelantikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu) yang baru, Jumat (27/3/2026), Purbaya mengakui bahwa harga komoditas masih fluktuatif sejalan dengan tensi geopolitik yang masih berkembang.

Akan tetapi, dia menilai Indonesia masih aman terlihat dari harga BBM yang belum naik seperti di negara-negara tetangga. Menurutnya, otoritas fiskal masih bisa mendayagunakan APBN untuk menjadi shock absorber kenaikan harga minyak dunia.

Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya ke Presiden Prabowo Subianto saat harga minyak dunia sempat menyentuh level di atas US$100 per barel. Dia memastikan APBN masih bisa menyerap kenaikan harga minyak dunia, tanpa menaikkan harga BBM.

"Ditanya oleh Presiden, 'Gimana APBN?'. [Dijawab] 'Aman Pak. 'Oh, aman?'. Kalau US$100 [per barel], aman, sudah kami hitung sampai US$100 [per barel] aman semua," terangnya di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Purbaya pun mengapresiasi kinerja anak buahnya. Menurutnya, para pejabat Kemenkeu masih kurang dihargai atas kinerja yang sudah dilakukan selama ini.

Untuk itu, Purbaya menugaskan kepada Robert Leonard Marbun selaku Sekjen Kemenkeu baru untuk melakukan komunikasi yang lebih baik ke masyarakat.

"Di luar kami tenang terus, walaupun kalau rapat panik, sih. Namun, kami approach secara terukur, enggak pernah ada angka yang aneh-aneh yang enggak bisa kami hitung," tuturnya.

Adapun harga minyak dunia mengalami lonjakan dan terus berfluktuasi seiring dengan perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Sebab, perang ini turut memicu pembatasan hingga penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur logistik energi dunia.

Beberapa negara di Asia pun menerapkan berbagai respons berbeda terhadap gangguan pasokan minyak. Misalnya, Filipina menyatakan kondisi darurat energi. Korea Selatan juga akan meluncurkan tim ekonomi darurat untuk merespons krisis tersebut.

Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (27/3/2026), harga minyak mentah jenis Brent untuk pengiriman Mei turun 1,4% menjadi US$106,55 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei juga turun 1,4% menjadi US$93,20 per barel.

Pergerakan harga minyak dipengaruhi oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut meskipun Teheran meminta waktu tujuh hari, pemerintah AS memberikan tenggat 10 hari. Dengan revisi tersebut, batas waktu baru diperpanjang hingga 6 April 2026.

Perpanjangan tenggat ini memberi ruang lebih besar untuk negosiasi sekaligus memungkinkan AS menambah kekuatan militernya di kawasan. Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, pengerahan itu mencakup Marine Expeditionary Units serta pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS. (Lorenzo Anugrah Mahardhika)

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tajam pada perdagangan Kamis (26/3/2026), tertekan aksi profit taking setelah sempat menguat signifikan sehari sebelumnya.

Tim riset Sinarmas Sekuritas mengatakan pelaku pasar global masih mencermati perkembangan tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran.

AS menyatakan bahwa negosiasi perdamaian tengah berlangsung dan bahkan telah mengirimkan proposal berisi 15 poin kepada Iran tetapi Iran mengisyaratkan enggan melakukan pembicaraan langsung, sehingga menambah ketidakpastian di pasar.

Adapun pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (26/3/2026) IHSG terkoreksi 1,89% ke level 7.164, dengan saham-saham berkapitalisasi besar menjadi pemberat utama.

Tekanan terbesar datang dari emiten unggulan seperti PT Astra International Tbk. (ASII), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), yang kompak mengalami pelemahan dan menyeret indeks ke zona merah.

Meski indeks turun, aktivitas transaksi justru meningkat. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp32,35 triliun, melonjak dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp25,92 triliun. Dari seluruh saham yang diperdagangkan, sebanyak 292 saham menguat, 380 saham melemah, dan 148 saham stagnan menandakan tekanan jual masih mendominasi pasar.

Di level indeks, LQ45 turun 2,0% ke 732, diikuti IDX30 (-2,1%), IDX80 (-2,1%), dan IDXHIDIV20 (-2,3%). Sementara itu, ETF Indonesia di pasar global, EIDO, justru menguat 4,7% ke level 15,99.

Pelemahan IHSG tak lepas dari tekanan eksternal. Bursa saham regional Asia kompak ditutup di zona merah. Indeks Hang Seng anjlok 1,89%, Shanghai turun 1,09%, dan Nikkei melemah 0,27%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mewanti-wanti bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengancam pasokan minyak dunia dan proyeksi kemarau panjang berpotensi menambah tekanan inflasi domestik ke depan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menegaskan bahwa secara keseluruhan, proyeksi inflasi masih terkendali dan berada di dalam rentang sasaran BI yaitu 2,5±1% sepanjang tahun ini.

Kendati demikian, otoritas moneter menggarisbawahi sejumlah dinamika terkini menuntut mitigasi ekstra. Fokus utama bank sentral saat ini ujar Aida, tertuju pada rambatan tensi geopolitik global.

"Kami akan terus melakukan monitoring perkembangan dari Perang Timur Tengah. Eskalasinya seperti apa, dan ini tentunya akan mempunyai dampak kepada inflasi, terutama dari jalur rantai pasokan maupun dari kenaikan harga komoditas [minyak dunia]. Itu yang harus kita lihat," paparnya dalam Pengumuman RDG Maret, Selasa (17/3/2026).

Meski mengakui adanya ancaman eksternal itu, Aida mengakui bahwa hingga saat ini seluruh indikator pergerakan harga komoditas dan dampaknya ke dalam negeri masih terkelola dengan baik.

Di dalam negeri, BI juga menyoroti tekanan dari kelompok harga pangan bergejolak (volatile food). Aida mengungkapkan bahwa bank sentral telah menerima peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi anomali cuaca tahun ini.

"Dari BMKG itu ada keterangan kemungkinan musim kemarau yang lebih kering dan datangnya lebih gini. Jadi ini perlu kita perhatikan khususnya nanti untuk komoditas hortikultura seperti cabai-cabaian, kemudian jagung maupun beras," ungkapnya.

Terkait dengan posisi inflasi terkini, dia memaparkan bahwa realisasi inflasi pada Februari 2026 yang tercatat di level 4,76% masih sangat dipengaruhi oleh base effect atau basis rendah inflasi akibat kebijakan tahun sebelumnya.

Menurutnya, angka tersebut masih merefleksikan dampak dari kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga sebesar 50% yang digulirkan pemerintah pada Januari dan Februari 2025 silam.

"Angkanya ini masih kita akan lihat, lebih kurang sampai dengan [rilis] inflasi di bulan Maret," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berisiko melanjutkan koreksi menuju level 6.745-6.887 pada perdagangan hari ini, Selasa (17/3/2026), setelah ditutup di zona merah pada sesi sebelumnya. Meski demikian, sejumlah saham seperti BBCA, INDY, SUPA, dan TINS masuk dalam radar rekomendasi analis.

Tim analis MNC Sekuritas mencatat IHSG melemah 1,61% ke level 7.022 pada perdagangan Senin (16/3/2026), yang masih didominasi tekanan jual. Saat ini, posisi IHSG diperkirakan berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c] dari wave A pada label hitam atau wave (2) pada label merah.

“Hal tersebut berarti, terdapat kemungkinan IHSG masih akan melanjutkan koreksinya ke rentang 6.745-6.887. Adapun area penguatan terdekat berada di 7.115-7.176,” tulis tim analis MNC Sekuritas dalam riset harian, Selasa (17/3/2026).

Untuk perdagangan hari ini, level support IHSG diperkirakan berada di 6.843 dan 6.745, sementara resistance berada pada kisaran 7.117 dan 7.239.

Adapun, sejumlah saham yang direkomendasikan MNC sekuritas antara lain, BBCA, INDY, SUPA, dan TINS.

Sebelumnya, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah mengatakan koreksi IHSG dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang masih berlanjut dan memicu lonjakan harga komoditas energi seperti minyak dan batu bara.

"Hal ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi tekanan inflasi global serta kemungkinan kebijakan moneter global yang lebih ketat dalam jangka waktu lebih lama," ujarnya, Senin (16/3/2026).

Untuk perdagangan pekan ini yang hanya berlangsung selama 2 hari, 16-17 Maret 2026 karena libur panjang Nyepi dan Idul Fitri, Hari melihat pelemahan pasar tak hanya terjadi di dalam negeri.

Dia memperkirakan pergerakan indeks utama Wall Street seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Average, dan Nasdaq Composite masih berada di bawah tekanan seiring kontrak futures indeks AS yang masih bergerak melemah, mengindikasikan potensi lanjutan tekanan jual pada awal pekan.

Menurutnya, investor global cenderung mempertahankan sikap risk-off dalam jangka pendek, sehingga volatilitas pasar saham AS diperkirakan masih akan tetap tinggi selama ketidakpastian geopolitik dan stabilitas pasokan energi global belum menunjukkan tanda mereda.

Dari sisi domestik, pasar juga mencermati pernyataan pemerintah melalui Menteri Keuangan yang mulai mempertimbangkan penyesuaian atau pengurangan beberapa pos belanja APBN guna menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB.

Apabila defisit fiskal terus melebar, beberapa risiko yang dapat muncul antara lain meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, tekanan terhadap imbal hasil obligasi negara, serta potensi pelemahan nilai tukar akibat meningkatnya persepsi risiko investor terhadap stabilitas fiskal.

Menurutnya, kombinasi ketidakpastian global serta kehati-hatian kebijakan fiskal tersebut mendorong investor cenderung mengambil posisi risk-off, sehingga menekan pergerakan IHSG sejak sepanjang pekan lalu.

"Kombinasi dinamika fiskal dan arah kebijakan moneter tersebut diperkirakan akan menjadi faktor utama yang membentuk sentimen dan arah pergerakan IHSG dalam jangka pendek,” tandasnya.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) masih mengalami tekanan hingga perdagangan hari ini dengan akumulasi penurunan sebesar 15,04% dalam sebulan terakhir. Sentimen geopolitik global sampai ketahanan fiskal negara yang sedang disorot membuat pasar masuk dalam mode risk-off.

Melansir IDX Mobile, IHSG ditutup melemah sebesar 1,61% atau 114,92 poin menuju 7.022,28. Indeks komposit hari ini dibuka pada level 7.115,45 dan sempat menyentuh posisi tertingginya ke level 7.120,18.

Tercatat, hanya 180 saham menguat, 542 saham turun, dan 98 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp12.439 triliun.

Dari jajaran saham big caps, penurunan harga dicatatkan oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) sebesar 8,89% ke level Rp4.510 dan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) terkoreksi 8,03% menjadi Rp61.550 per saham.

Sebaliknya, kenaikan harga masih ditorehkan saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang mencatat penguatan sebesar 1,89% ke posisi Rp4.320. Saham PT Astra International Tbk. (ASII) kemudian menyusul dengan kenaikan 0,43% menuju level Rp5.850 per saham.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah mengatakan koreksi IHSG dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang masih berlanjut dan memicu lonjakan harga komoditas energi seperti minyak dan batu bara.

"Hal ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi tekanan inflasi global serta kemungkinan kebijakan moneter global yang lebih ketat dalam jangka waktu lebih lama," ujarnya, Senin (16/3/2026).

Untuk perdagangan pekan ini yang hanya berlangsung selama 2 hari, 16-17 Maret 2026 karena libur panjang Nyepi dan Idul Fitri, Hari melihat pelemahan pasar tak hanya terjadi di dalam negeri.

Dia memperkirakan pergerakan indeks utama Wall Street seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Average, dan Nasdaq Composite masih berada di bawah tekanan seiring kontrak futures indeks AS yang masih bergerak melemah, mengindikasikan potensi lanjutan tekanan jual pada awal pekan.

Menurutnya, investor global cenderung mempertahankan sikap risk-off dalam jangka pendek, sehingga volatilitas pasar saham AS diperkirakan masih akan tetap tinggi selama ketidakpastian geopolitik dan stabilitas pasokan energi global belum menunjukkan tanda mereda.

Dari sisi domestik, pasar juga mencermati pernyataan pemerintah melalui Menteri Keuangan yang mulai mempertimbangkan penyesuaian atau pengurangan beberapa pos belanja APBN guna menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB.

Apabila defisit fiskal terus melebar, beberapa risiko yang dapat muncul antara lain meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, tekanan terhadap imbal hasil obligasi negara, serta potensi pelemahan nilai tukar akibat meningkatnya persepsi risiko investor terhadap stabilitas fiskal.

Menurutnya, kombinasi ketidakpastian global serta kehati-hatian kebijakan fiskal tersebut mendorong investor cenderung mengambil posisi risk-off, sehingga menekan pergerakan IHSG sejak sepanjang pekan lalu.

"Kombinasi dinamika fiskal dan arah kebijakan moneter tersebut diperkirakan akan menjadi faktor utama yang membentuk sentimen dan arah pergerakan IHSG dalam jangka pendek,” tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.