Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah bakal memperketat Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau money changer yang tidak berizin karena dinilai merusak citra pariwisata Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan praktek money changer ilegal dan kerap berbuat curang saat penukaran merusak citra pariwisata Bali.

"Jangan sampai Bali yang sudah memiliki modal budaya yang kuat menjadi rusak karena praktik usaha yang ilegal, sehingga mencoreng pariwisata Bali di mata dunia” jelas Koster, Minggu (3/5/2026).

Menurut Koster dengan anugerah kekayaan dan keunikan budaya yang menyatu dengan kehidupan spiritual masyarakat, Bali telah menjadi daya tarik dunia yang perlu dikelola secara berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi. Bali memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan menyumbangkan 55% dari devisa pariwisata nasional.

Meski demikian, penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital perlu terus didorong untuk pengembangan ekonomi ke depan, agar ekonomi Bali tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata.

Menurut Koster penguatan industri KUPVA BB dan dukungan membaiknya ekosistem digital, diharapkan mampu mendorong terwujudnya pariwisata Bali yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi menjelaskan bahwa industri KUPVA BB di Bali memiliki peran penting dalam mendukung transaksi wisatawan mancanegara.

Namun di sisi lain, industri KUPVA BB juga berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan keuangan akibat transaksi pencucian uang, dan maraknya money changer ilegal.

“Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang bersinergi dengan Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan pelaku industri, guna memperkuat pengawasan dan mewujudkan industri KUPVA BB yang sehat, berintegritas, dan mendukung pariwisata Bali yang berkualitas”, ujar Fithriadi.

Selain itu Bank Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan dan penataan industri KUPVA BB untuk mendukung pariwisata Bali melalui layanan penukaran valuta asing yang mudah diakses, berkualitas, dan bebas dari kegiatan money changer ilegal.

Oleh karena itu, Bank Indonesia mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan PPATK untuk memperkuat pengawasan dan penataan industri KUPVA BB guna menjaga kepercayaan wisatawan.

Bisnis.com, DENPASAR – Bali menjadi daerah dengan money changer terbanyak nomor dua secara nasional setelah Jakarta.

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah money changer di Bali terdapat 140 unit yang langsung memiliki kantor pusat di Bali. Kemudian 440 kantor cabang dan 21 money changer kerja sama hotel. Dengan demikian terdapat total 601 money changer yang beroperasi secara resmi di Bali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan di luar money changer resmi, masih banyak money changer yang beroperasi tanpa izin atau ilegal.

Erwin menjelaskan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik KUPVA BB tidak berizin dan modus tindak kejahatan melalui berbagai upaya edukasi dan sosialisasi serta sinergi dengan berbagai pihak termasuk desa adat guna tetap menjaga citra pariwisata Bali.

Dalam beroperasi, Money Changer ilegal sering merugikan konsumen, modusnya dengan menjatuhkan beberapa lembar uang secara diam-diam pada celah meja. Kemudian nilai tukar yang lebih rendah dibandingkan rate normal dengan alasan uang rusak. Ketidaksesuaian nominal yang diterima dengan dalih commission fee atau pajak

"Modusnya juga memberikan uang lebih sedikit dengan nominal yang mirip, misal Rp5.750.000 menjadi Rp5.075.000, kemudian tidak memberikan kembalian nominal kecil hasil transaksi jelas Erwin, Jumat (6/3/2026).

Kecurangan lainnya yang sering dilakukan yakni berpura-pura menghitung dengan kalkulator, tetapi mengenakan rate yang tidak sesuai kesepakatan awal.

Erwin menjelaskan Bank Indonesia aktif melakukan identifikasi kegiatan money changer illegal baik secara mandiri atau bersama pihak terkait. Sesuai UU P2SK, Pihak Pemda dapat mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

"Kami juga melaksanakan penertiban terhadap pelaku usaha money changer ilegal, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak terkait seperti Desa Adat, Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan kewenangan hukumnya. Pihak Desa Adat dapat mengenakan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku," jelas Erwin.

Bank Indonesia juga menginisaisi pengembangan moneychangerbali.com sebagai pusat informasi ketersediaan money changer berizin. BI juga memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan KUPVA BB berizin kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi pariwisata, sektor perhotelan, hingga influencer dan Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA) Bali.