Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan arah kebijakan ekonomi ke depan akan difokuskan untuk mendorong peran sektor swastasebagai motor utama pertumbuhan, di tengah upaya menjaga disiplin fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya bergantung pada belanja pemerintah, melainkan juga harus ditopang oleh kontribusi sektor swasta yang lebih besar.

Hal itu disampaikannya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) 2026 bertajuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sembari tetap menjaga kesehatan fiskal agar tidak menimbulkan risiko jangka panjang.

“Tidak mungkin kita kejar pertumbuhan yang tinggi, sementara fiskal kita berantakan. Jadi dari awal saya mauhigh growth, tapi dengan fiskal disiplin,” ujarnya.

Purbaya menilai kombinasi tersebut bukan hal yang mustahil. Sebab, merujuk pada pengalaman beberapa tahun terakhir, jelasnya, ekonomi RI tetap tumbuh solid dengan defisit fiskal yang terkendali.

“Seperti 3–4 tahun lalu, kita bisa tumbuh 5,39%, fiskalnya terjaga di 2,81%. Jadi kalau kita bisamanagelebih baik, harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat lagi,” katanya.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya menghidupkan kembali peran sektor swasta dalam mendorong ekspansi ekonomi nasional. Pasalnya, kontribusi sektor swasta terhadap perekonomian jauh lebih besar dibandingkan dengan pemerintah.

“Private sectormenyumbang 90% bagi perekonomian, sementara pemerintah cuma 10%,” ucapnya.

Oleh karena itu, Purbaya menegaskan kebijakan pemerintah ke depan akan diarahkan untuk memperkuat peran sektor swasta agar dapat tumbuh lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuatprivate sectortumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan kepada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Keputusan pemerintah untuk mengejar aksesi OECD adalah pilihan strategis yang tepat untuk mendukung ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan dunia usaha mendukung proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Ia menyebut aksesi OECD menjadi langkah strategis untuk mendorong Indonesia mencapai status negara maju pada 2045 melalui perbaikan tata kelola dan standar kebijakan.

“Keputusan pemerintah untuk mengejar aksesi OECD adalah pilihan strategis yang tepat untuk mendukung ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045,” ujar Anindya dalam seminar nasional terkait aksesi Indonesia ke OECD di Jakarta, Selasa.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan intensi untuk menjadi anggota OECD pada 2023, menerima peta jalan aksesi pada 2 Mei 2024, serta menyerahkan dokumen awal (initial memorandum) pada 3 Juni 2025 sebagai asesmen keselarasan regulasi nasional.

Saat ini, proses aksesi akan berlanjut ke tahap tinjauan teknis (technical review) yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026.

Ia menilai keanggotaan di OECD akan membantu meningkatkan koherensi regulasi dan standar pemerintahan Indonesia, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih dapat diprediksi oleh pelaku bisnis.

Menurut dia, kepastian regulasi menjadi faktor penting bagi dunia usaha, mengingat investor sangat mempertimbangkan stabilitas kebijakan dan kualitas institusi dalam mengambil keputusan investasi.

Anindya mengungkapkan hasil survei Kadin menunjukkan hampir 50 persen pelaku usaha di Indonesia berencana melakukan ekspansi dalam enam bulan ke depan.

Namun, sekitar 20 persen responden masih menilai birokrasi dan regulasi sebagai kendala utama dalam menjalankan usaha.

“Pasar menghargai kepercayaan, investor menghargai kepastian, dan kepercayaan bertumpu pada kualitas institusi,” ucapnya.

Ia menambahkan aksesi OECD diharapkan dapat menjadi katalis untuk memperbaiki ekosistem usaha melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta standar kebijakan yang sejalan dengan praktik internasional.

Anindya menegaskan proses aksesi OECD bukan hanya agenda pemerintah, tetapi merupakan upaya bersama seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha.

“Ini bukan hanya upaya pemerintah, tetapi upaya seluruh negara, termasuk dunia usaha, untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kadin bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga meluncurkan OECD Private Sector Playbook sebagai panduan awal keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyatakan dukungan negaranya terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD, termasuk dalam mendorong keterlibatan sektor swasta dalam reformasi kebijakan.

Menurut dia, keterlibatan sektor swasta sejak awal dalam proses aksesi menjadi kunci agar reformasi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

“Aksesi OECD merupakan elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, memperbaiki regulasi, dan meningkatkan kepastian bagi dunia usaha,” ucap Jermey.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita kan sekarang sudah mengirim initial memorandum. Jadi nanti akan ada technical review di bulan Juli

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan berlanjut ke tahap tinjauan teknis (technical review) pada Juli 2026 setelah penyampaian dokumen awal (initial memorandum).

Ia menyebut proses tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat hubungan perdagangan dan investasi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

“Kita kan sekarang sudah mengirim initial memorandum. Jadi nanti akan ada technical review di bulan Juli,” kata Airlangga usai seminar nasional mengenai aksesi OECD Indonesia dan implikasinya bagi dunia usaha di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pemerintah berharap proses aksesi tersebut dapat terus berjalan karena pembahasannya dilakukan secara sektoral.

Menurut dia, keanggotaan dalam organisasi multilateral seperti OECD akan memberi nilai tambah bagi posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi internasional.

“Harapannya tentu dalam situasi yang ketidakpastian ini keanggotaan secara multilateral dengan OECD akan memperkuat hubungan dagang dan investasi global. Negara OECD kan ada 38 negara,” ujarnya.

OECD merupakan organisasi internasional yang berfokus pada penyusunan standar kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta peningkatan kesejahteraan global.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan intensi untuk menjadi anggota OECD pada 2023, kemudian menerima peta jalan aksesi pada 2 Mei 2024.

Selanjutnya, Indonesia menyampaikan initial memorandum pada 3 Juni 2025 yang berisi asesmen mandiri atas keselarasan regulasi nasional dengan instrumen OECD.

Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan aksesi Indonesia merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling penting dalam dekade ini.

“Aksesi Indonesia ke OECD merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling penting dalam dekade ini, dan sektor swasta menjadi penggerak utamanya,” kata Cormann dalam sambutannya secara virtual.

Ia menyebut proses aksesi akan mencakup peninjauan komprehensif oleh 25 komite teknis OECD di berbagai bidang kebijakan, mulai dari perdagangan, investasi, inovasi, tata kelola publik, hingga pendidikan.

Cormann menilai aksesi OECD dapat membantu Indonesia membangun lingkungan usaha yang lebih kompetitif melalui perbaikan regulasi, penguatan persaingan usaha, dan peningkatan integritas publik.

Seminar nasional tersebut juga diisi peluncuran OECD Private Sector Playbook oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sebagai panduan awal keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Indonesia tidak membutuhkan bantuan pendanaan dari International Monetary Fund (IMF) meski ekonomi global sedang diwarnai ketidakpastian.

Purbaya menyebut kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat. Kekuatan salah satunya ditopang oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva di Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (14/6).

"Saya tanya ke mereka apakah ada kebijakan khusus dari IMF untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Dia bilang IMF tidak punya otoritas melakukan hal itu, tetapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun," ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Rabu (15/4).

Menurut Purbaya, pihak IMF sempat mempertanyakan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global saat ini. Namun, Purbaya menjelaskan pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan sejak akhir tahun lalu.

"Mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global seperti ini. Saya jelaskan bahwa kita sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi, ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan IMF memperkirakan ketidakpastian global masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, terutama akibat perang AS dan Israel melawan Iran yang belum mereda.

"IMF menjelaskan ketidakpastian global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan karena perang juga tidak jelas hasilnya akan seperti apa. Jadi, kita akan menghadapi ketidakpastian," pungkasnya.

KELAS menengah bukan sekadar kategori pendapatan, mereka adalah motor permintaan domestik, sumber tenaga profesional terdidik, dan penyokong legitimasi serta kapasitas fiskal negara lewat pajak dan konsumsi.

Dalam konteks Indonesia, dinamika kelas menengah dalam satu dekade terakhir berpengaruh langsung terhadap pola pertumbuhan, ketahanan konsumsi domestik, dan arah kebijakan industri dan sosial.

Pada tahun 2024, kelompok kelas menengah (dan kelompok masyarakat yang mendekati kelas menengah) berjumlah sekitar 66,35ri total populasi Indonesia.

Lebih dari itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok ini menyumbang hingga 81,49ri total konsumsi rumah tangga nasional. Angka tersebut menegaskan posisi strategis kelas menengah sebagai pilar utama perekonomian domestik.

Bank Dunia mencatat bahwa konsumsi oleh kelompok yang menempati strata menengah (aspiring) tumbuh pesat dalam dua dekade terakhir, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian melalui peningkatan pengeluaran pada pendidikan, kesehatan, dan barang tahan lama, meskipun laju pertumbuhan dan daya beli mengalami kontraksi pasca-2019 dengan munculnya pandemi COVID-19.

Namun, secara agregat, kelas menengah (termasuk yang ‘menuju’) memegang porsi besar terhadap konsumsi nasional dan menjadi bantalan bagi permintaan domestik, tetapi ukuran kelas menengah menurut ambang pendapatan tetap rentan terhadap guncangan ekonomi, peningkatan informalitas pekerjaan, dan inflasi yang menekan pendapatan riil.

Dalam satu dekade terakhir, kelas menengah dianggap sebagai backbone pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kontribusinya terhadap peningkatan angka konsumsi belakangan ini menunjukkan tren penurunan cukup signifikan dan relatif berimbas pada kinerja pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara.

Kerisauan terhadap menurunnya populasi kelas menengah belakangan ini menjadi bahasan utama, baik di kalangan pemerintah maupun para akademisi. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga menjadi keprihatinan di beberapa negara.

Bahkan, menurut majalah bisnis Forbes April 2023, fakta dan data menunjukkan bahwa keberadaan kelas menengah Amerika Serikat (AS) telah mengalami penurunan tajam dalam kurun 50 tahun terakhir sejak tahun 1971 sampai dengan 2023.

Indikator penurunan ini tercermin dari makin menurunnya pendapatan rata-rata kelas menengah dari 61 persen menyusut ke 51 persen.

Diperburuk juga oleh data bahwa porsi pendapatan agregat yang diperoleh kelas menengah AS menyusut dari sebelumnya 62 persen menjadi hanya 42 persen.

Pada saat yang sama, pendapatan agregat mereka yang dianggap berpenghasilan tinggi meningkat dari 29 persen menjadi 50 persen.

Ini terlepas dari realitas bahwa kelas berpenghasilan tinggi yang tumbuh masih kurang dari separuh kelas menengah di AS.

Kecemasan akan menyusutnya kelompok kelas menengah juga dialami Tiongkok.

Meskipun pada prediksi sebelumnya oleh studi terbaru dari Word Data Lab diperkirakan lebih dari 1 juta orang di Asia akan bergabung dengan kelas menengah global pada tahun 2030, namun karena hantaman pandemi Covid-19 pada tahun 2020–2022, prediksi tersebut mengalami perubahan yang signifikan.

Selain faktor pandemi, penyebab utama, meskipun bukan satu-satunya, adalah krisis properti yang pernah menghantam Negeri Tirai Bambu ini.

Economic bubble di sektor properti telah mengganggu ekonomi dan keuangan Tiongkok sejak 2021, ketika pengembang real estat perumahan raksasa, Evergrande, mengumumkan bahwa mereka tidak dapat lagi memenuhi kewajiban keuangannya (default).

Ketegangan keuangan yang disebabkan oleh kegagalan sektor properti ini dan beberapa lagi yang menyusul di tahun-tahun sesudahnya telah menekan laju pembangunan rumah dan pembelian rumah.

Kelas menengah di Tiongkok menjadi salah satu tulang punggung di sektor ini. Maka, ketika sumber utama kekayaan dan penghasilan kelompok kelas menengah Tiongkok mengalami tekanan imbasnya akan memicu penurunan populasi mereka.

Padahal, Tiongkok pernah menikmati masa-masa keemasan kelas menengah.

Sektor ini merupakan pendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui investasi kelas menengah yang agresif.

Sayangnya, jutaan orang itu sekarang kehilangan pijakan, dengan banyak yang tergelincir kembali mendekati garis kemiskinan.

Tertekan Ketidakpastian Global

Sementara, data berbeda disajikan oleh lembaga riset bisnis Pew Research Center dan menjadi perhatian otoritas pemerintah AS. Mereka yang berada di kelas menengah mengalami penyusutan lebih kecil dari sebelumnya.

Pada tahun 1971, 61 persen orang Amerika diklasifikasikan sebagai rumah tangga kelas menengah. Pada tahun 2023, angka tersebut telah turun menjadi 51 persen.

Adapun kelompok yang dianggap berpenghasilan rendah, ukurannya juga meningkat meskipun lebih rendah daripada kelas berpenghasilan tinggi.

Akibatnya, kelas menengah terjepit dari kedua sisi, yang terakhir hanya membentuk 50ri orang Amerika.

Salah satu tren yang sangat mengkhawatirkan adalah berkaitan dengan kelas berpenghasilan rendah. Meskipun ukurannya telah meningkat, mereka telah menurun dalam kelompok pendapatan agregat.

Antara tahun 1970 dan 2021, penghasilan kelas berpenghasilan rendah menurun dari 10 persen menjadi hanya 8 persen.

Pertumbuhan pendapatan kelas menengah sejak 1970 belum mampu mengimbangi pertumbuhan pendapatan untuk mereka yang termasuk dalam golongan berpenghasilan tinggi.

Ironisnya, dari total pendapatan rumah tangga AS yang kontribusi terbesar disumbang oleh kelas menengah kini tengah mengalami fase penurunan tajam.

Bank Dunia dalam laporannya pada 2020, telah mengidentifikasi lima kelas masyarakat yang didasari pada perilaku konsumsi yang berbeda di Indonesia.

Terdiri dari kelompok miskin, rentan, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas. Konsumsi kelompok ini tumbuh 12 persen setiap tahun sejak 2002.

Hampir setengah atau 47ri seluruh konsumsi rumah tangga Indonesia berasal dari kelompok kelas menengah ini.

Secara harfiah, kelompok kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang tidak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih rentan terperosok jika sewaktu-waktu terjadi turbulensi yang mengganggu stabilitas ekonomi.

Terlebih, di tengah perlambatan ekonomi global, daya beli kelas menengah terancam mengalami kontraksi.

Hal ini dapat memaksa mereka untuk berpindah ke calon kelas menengah atau rentan, sehingga mengurangi peran mereka sebagai kontributor pajak dan sebaliknya meningkatkan ketergantungan mereka pada dukungan fiskal.

Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025, Bank Dunia telah resmi menetapkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas, sebanding dengan Malaysia dan Thailand.

Penetapan ini berdasarkan ambang batas kemiskinan di negara berpendapatan menengah atas pada patokan pengeluaran USD 6,85 per hari, atau sekitar Rp 113.777 per orang per hari dengan asumsi kurs Rp 16.606.

Meskipun status ekonomi Indonesia meningkat, tantangan besar tetap ada. Menurut Bank Dunia, sekitar 60 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 171,9 juta orang, masih berada dalam kategori miskin menurut standar negara berpendapatan menengah atas.

Angka ini menunjukkan penurunan tipis dari 61,8 persen pada 2023. Jika menggunakan ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah, yaitu pengeluaran USD 3,65 atau sekitar Rp 60.600 per hari, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun menjadi 15,6 persen atau sekitar 44,3 juta jiwa.

Namun, masih ada 1,3 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, dengan pengeluaran rata-rata USD 2,15 per hari.

Merujuk pada data BPS, garis kemiskinan per kapita Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar Rp 595.242 per bulan.

Dengan demikian, pengeluaran kelas menengah berada pada rentang sekitar Rp 2,08 juta hingga Rp 10,12 juta per kapita per bulan, sebagaimana juga dirujuk dalam World Bank Macro Poverty Outlook.

Meskipun dinilai terdapat kemajuan, tantangan besar tetap ada. Bank Dunia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan berkelanjutan, serta perlindungan terhadap rumah tangga dari risiko kemiskinan.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dan investasi dalam infrastruktur yang tangguh juga menjadi kunci untuk menjaga agar rumah tangga tetap keluar dari kemiskinan.

Pendekatan Solutif

Laporan beberapa media dan lembaga internasional menunjukkan perbedaan definisi yang penting, seperti beberapa survei global melaporkan adanya upaya pengecilan ukuran middle class berdasarkan ambang pendapatan riil tertentu.

Misalnya, laporan yang menyebut penurunan dari ~60 juta orang (2018) menjadi ~48 juta (2024) untuk definisi middle class tertentu, yang mengindikasikan adanya down-grading atau peningkatan kelompok “vulnerable/aspiring” pasca hantaman pandemi dan masalah pasar tenaga kerja formal.

Perlu pemahaman tersendiri tentang perbedaan angka ini yang menekankan bahwa statistik kelas menengah sangat bergantung pada definisi (konsumsi per kapita, pengeluaran, atau pendapatan riil) karena perbedaan indikator di tiap-tiap negara di dunia selalu bergerak fluktuatif mengikuti tren geopolitik dunia.

Namun demikian, tingginya potensi kontraksi kelas menengah akibat ketidakpastian ekonomi menjadi keprihatinan dunia.

Keberadaan kelas menengah merupakan kunci strategis yang perlu mendapat prioritas dalam penyusunan kebijakan, pertama, sebagai motor penggerak konsumsi domestik di sektor pengeluaran rumah tangga; perilaku konsumsi kelas menengah tergolong demand trend-setter untuk barang non-primer (barang tersier berkelas menengah, jasa, pariwisata, dan retail modern).

Perilaku dan gaya hidup kelas menengah cenderung menciptakan segmented-niche market untuk barang-barang luxury lifestyle. Fluktuasi daya beli mereka cepat menjalar ke investasi swasta dan produksi.

Kedua, kelas menengah cenderung berinvestasi pada pendidikan dan keterampilan, mendorong peningkatan kualifikasi human capital yang diperlukan untuk transformasi menuju industri bernilai tambah (manufaktur maju, jasa profesional, digital).

Bank Dunia menekankan peran ‘aspiring middle class’ dalam mendongkrak permintaan akan layanan pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, besarnya komposisi kelas menengah akan memperluas basis pajak (konsumsi dan penghasilan), dan memungkinkan pemerintah membiayai layanan publik yang memperkuat produktivitas.

Namun, bila kelas menengah menyusut atau bergeser ke informalitas, penerimaan pajak dapat melemah, fenomena yang tercermin dari kekhawatiran pemerintah terhadap penurunan pengeluaran konsumen.

Keempat, kelas menengah dianggap sebagai effect multiplier terhadap investasi domestik. Permintaan kelas menengah mendorong investor untuk memasok produk dan layanan baru.

Akan tetapi, bila permintaan melemah, investasi menjadi lebih prudent; akibatnya, lapangan kerja formal tidak tumbuh cukup untuk menopang kenaikan kelas menengah.

Beberapa analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan pekerjaan formal relatif stagnan dibandingkan dengan kebutuhan untuk memperluas kelas menengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa keraguan investor global terhadap kondisi fiskal Indonesia mulai mereda.

Hal tersebut dikatakan Purbaya, setelah pemerintah secara aktif menjelaskan arah kebijakan ekonomi dalam rangkaian pertemuan di Amerika Serikat.

Purbaya mengungkapkan, pemerintah telah bertemu dengan sejumlah investor besar, lembaga keuangan internasional, hingga lembaga pemeringkat untuk mengklarifikasi berbagai persepsi negatif terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dokumentasi Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di New York dan Washington DC, Amerika Serikat pada Senin (13/4/2026)

“Kami bertemu dengan 18 investor besar, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity Investments. Mereka ingin memahami arah kebijakan pertumbuhan dan pengelolaan anggaran Indonesia, serta menilai apakah strategi tersebut kredibel dan berkelanjutan,” ujar Purbaya dalam keterangannya pada Rabu (15/4/2026).

Dalam pertemuan dengan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang dipimpin Direktur Eksekutif Kristalina Georgieva, serta pejabat Bank Dunia dan S&P Global Ratings, pemerintah menekankan komitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Purbaya mengeklaim, respons yang diterima cenderung positif.

Investor dan lembaga internasional dinilai semakin memahami bahwa strategi fiskal Indonesia tetap berada di jalur yang terukur.

“Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan menggali lebih dalam terkait fundamental ekonomi dan kebijakan kita. Selama ini mereka mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dengan anggaran yang tetap terkendali,” jelasnya.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditemui kepada awak media di Kejagung pada Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, bahkan terdapat pandangan dari pelaku pasar bahwa perubahan outlook oleh sebagian lembaga pemeringkat dinilai terlalu cepat, mengingat data ekonomi terbaru belum sepenuhnya tecermin.

Selain memperbaiki persepsi, pemerintah juga mendorong peningkatan komunikasi dengan investor global agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arah kebijakan.

Dari sisi minat investasi, Purbaya menyebut ketertarikan investor masih kuat, terutama pada instrumen keuangan seperti obligasi (fixed income) dan saham (equity).

Meski demikian, aliran dana tersebut masih didominasi investasi portofolio, bukan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI).

“Ini sebagian besar merupakan investasi portofolio, bukan FDI. Namun, kami optimistis dalam waktu dekat aliran dana tersebut akan masuk dan turut mendorong penguatan pasar modal Indonesia,” katanya.

Di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak geopolitik dan fluktuasi harga energi, pemerintah juga menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap solid.

Menurut Purbaya, Indonesia memiliki bantalan anggaran yang memadai, sehingga mampu menyerap berbagai tekanan eksternal tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.

“IMF tidak memiliki otoritas untuk mengurangi ketidakpastian global, namun menyediakan dukungan bagi negara yang membutuhkan. Indonesia tidak termasuk, karena kondisi fiskal kita kuat dengan bantalan anggaran sekitar Rp 420 triliun,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai penyesuaian kebijakan yang dilakukan sejak akhir tahun lalu membuat Indonesia relatif lebih siap menghadapi gejolak global, termasuk lonjakan harga minyak.

Dalam pertemuan lanjutan dengan Bank Dunia dan S&P, Purbaya juga menyebut kepercayaan terhadap strategi fiskal pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto semakin menguat.

“Bank Dunia dan lembaga rating menyampaikan kepuasan atas strategi yang kami paparkan. Keraguan terhadap kemampuan Indonesia menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kini semakin berkurang,” tegasnya.

Ke depan, Bank Dunia juga disebut tertarik memperluas kerja sama dengan Indonesia, terutama dalam pembiayaan pembangunan jangka panjang dan program pengentasan kemiskinan.

Purbaya menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kebijakan fiskal berjalan sesuai desain, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur target agar kepercayaan investor terus meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang sejumlah keputusan penting yang diambilnya selama memimpin Indonesia, mulai dari penyelesaian konflik Aceh, penanganan bencana tsunami, kebijakan ekonomi sulit, hingga peran Indonesia dalam diplomasi global dan operasi penyelamatan warga negara di luar negeri.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam agenda Supermentor 28 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di The St. Regis Jakarta, Selasa (14/4/2026) malam.

SBY menekankan bahwa kepemimpinan sering kali dihadapkan pada pilihan sulit di tengah tekanan dan perbedaan pandangan. Namun, menurutnya, seorang pemimpin tetap harus berani mengambil keputusan.

“Tantangan yang datang sangat berat, sangat tidak mudah, tetapi pemimpin harus mengambil keputusan meskipun ada pro dan kontra,” ujarnya.

Salah satu keputusan besar yang disorot SBY adalah langkah menempuh jalur damai dalam menyelesaikan konflik Aceh yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Melalui perundingan di Helsinki, konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung sekitar 30 tahun berhasil diakhiri dalam waktu sekitar delapan bulan.

Menurutnya, operasi militer bukanlah tujuan utama pemerintah saat itu. Prioritasnya adalah mengakhiri konflik bersenjata sekaligus menjaga keutuhan negara.

SBY juga mengenang tantangan besar ketika bencana tsunami melanda Aceh dan Nias pada awal masa pemerintahannya. Dalam situasi darurat tersebut, pemerintah segera menetapkan bencana sebagai bencana nasional dan menerapkan pendekatan manajemen krisis untuk mempercepat penanganan.

Ia bahkan memutuskan menghentikan operasi militer di Aceh tanpa menunggu persetujuan pihak GAM, yang kemudian diikuti langkah serupa dari pihak lawan sehingga memungkinkan kerja sama kemanusiaan dalam proses evakuasi dan penanganan korban.

Proses tanggap darurat berlangsung sekitar tiga bulan sebelum dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi selama kurang lebih tiga tahun.

Selain krisis keamanan dan bencana, SBY juga menyinggung keputusan sulit menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang menyakitkan tetapi diperlukan untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih besar.

“Menaikkan bahan bakar itu sangat sulit, tetapi harus dilakukan. Kalau tidak dinaikkan, ekonomi kita bisa kolaps,” katanya.

Untuk meredam dampak sosial kebijakan tersebut, pemerintah saat itu menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

SBY juga mengingat peran Indonesia dalam diplomasi global, khususnya ketika menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali pada 2007. Dalam forum tersebut, negosiasi sempat mengalami kebuntuan sebelum akhirnya menghasilkan Bali Road Map—kerangka kerja penting yang kemudian menjadi pijakan menuju Paris Climate Agreement pada 2015.

Saat proses negosiasi nyaris gagal, SBY menghubungi Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, untuk kembali ke Bali dan membantu memulihkan semangat para delegasi. Intervensi tersebut akhirnya mendorong para peserta konferensi melanjutkan perundingan hingga tercapai kesepakatan.

SBY menegaskan bahwa komitmen global terhadap perubahan iklim harus terus dijalankan, termasuk target menuju net zero emissions pada 2060. Menurutnya, kegagalan mencapai target tersebut akan membawa dampak besar bagi masa depan dunia.

Selain itu, SBY juga mengenang operasi pembebasan kapal Sinar Kudus yang disandera perompak di perairan Somalia pada 2011. Operasi tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi hukum internasional serta melalui koordinasi diplomatik dengan pemerintah Somalia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga bekerja sama dengan satuan tugas internasional yang beroperasi di kawasan tersebut.

Di dalam negeri, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan tetap menghormati prinsip hubungan sipil-militer serta berkoordinasi dengan DPR RI. SBY menegaskan bahwa keputusan politik berada di tangan pemimpin sipil, sementara pelaksanaan operasi militer menjadi domain TNI.

Meski berisiko tinggi, ia tetap mengambil keputusan untuk melaksanakan operasi penyelamatan demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga negara Indonesia.

“Kalau gagal, karier politik saya bisa selesai. Tapi ini menyangkut kedaulatan negara yang harus dijaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, SBY juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi krisis global baru, terutama jika konflik geopolitik terus berlanjut. Ia menilai dunia perlu belajar dari berbagai krisis yang pernah terjadi agar dapat lebih siap menghadapi tantangan ke depan.

“So hoping for the best, preparing for the worst,” pungkasnya.

Kami terus memastikan bauran kebijakan yang konsisten dan responsif untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan di hadapan para investor global dalam rangkaian IMF Spring Meeting 2026 di Amerika Serikat bahwa bauran kebijakan Indonesia "on track" atau berada pada arah yang tepat.

Bauran kebijakan berfokus pada stabilitas dan ketahanan eksternal melalui pengelolaan suku bunga, intervensi valuta asing, serta penguatan likuiditas domestik, yang didukung oleh komitmen fiskal menjaga defisit di bawah 3 persen PDB melalui reformasi subsidi dan realokasi anggaran yang lebih produktif.

“Kami terus memastikan bauran kebijakan yang konsisten dan responsif untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global,” kata Perry, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dalam rangkaian pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) itu, BI hadir sebagai pembicara pada diskusi bersama Profesor Harvard Jeffrey A. Frankel dan Harvard Visiting Scholar M. Chatib Basri bertajuk “Stability in an Age of Shocks: Rethinking Macro Policy in a Fragmented World”.

Diskusi tersebut menyoroti semakin kompleksnya lingkungan global yang ditandai oleh fragmentasi, meningkatnya ketegangan geopolitik.serta volatilitas pasar keuangan.

Frankel menekankan bahwa guncangan global semakin sering terjadi dan sulit diprediksi sehingga meningkatkan risiko tekanan terhadap perekonomian global.

Menanggapi hal tersebut, Perry menegaskan bahwa bauran kebijakan yang kredibel, fleksibel dan terkoordinasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Pesan tersebut juga disampaikan kepada Utusan Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York Umar Hadi, sebagai bagian dari penguatan komunikasi dan penyelarasan narasi ekonomi Indonesia di tingkat global.

Pertemuan yang berlangsung dua arah turut memberikan perspektif mengenai dinamika geopolitik dan kondisi global terkini, yang menjadi masukan dalam perumusan kebijakan ekonomi ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Perry menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid, ditopang pertumbuhan yang kuat dan inflasi yang terkendali, serta sinergi erat kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

BI menyampaikan bahwa ke depan, pihaknya terus memperkuat komunikasi kebijakan dengan investor global guna memastikan persepsi pasar tetap terkelola di tengah dinamika global.

Selain itu, BI juga berkomitmen menjaga konsistensi bauran kebijakan yang responsif, didukung sinergi erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, untuk memperkuat stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Bank Dunia (World Bank) salah perhitungan usai memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada 2026.

Purbaya sendiri memproyeksikan, untuk kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,5% hingga 5,6%. Oleh karena itu, dia tidak habis pikir dengan perhitungan lembaga yang bermarkas di Washington D.C. itu.

"Kan triwulan pertama saja mungkin 5,5% atau 5,6% atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali setelah itu, kalau rata-ratanya [setahun penuh] 4,7%. Saya pikir World Bank salah hitung," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Bendahara negara meyakini revisi proyeksi Bank Dunia hanya berdasarkan asumsi sempat akibat kenaikan harga minyak dunia saat ini. Dia bahkan meyakini jika harga minyak dunia kembali normal dalam sebulan ke depan, maka Bank Dunia akan langsung merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi RI.

Kendati demikian, Purbaya sangat menyayangkan narasi pesimistis yang terlanjur dipublikasikan oleh lembaga tersebut. Narasi tersebut, sambungnya, akam merugikan posisi Indonesia di mata investor global.

"Dia [Bank Dunia] sudah melakukan dosa besar. Dia menimbulkan sentimen negatif ke kita. Nanti saya tunggu permintaan maaf dari mereka ketika harga minyak sudah balik lagi ke level yang normal, kalau dia merubah prediksi ekonominya lagi," tegasnya.

Di samping itu, di tengah ketidakpastian sentimen global, Purbaya menyatakan pemerintah akan berupaya mengoptimalkan seluruh mesin penggerak ekonomi domestik. Prioritas utama otoritas saat ini adalah memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan baik, sistem keuangan siap mendukung pertumbuhan, dan iklim investasi terus membaik.

Dengan bauran kebijakan tersebut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap melaju kuat melebihi ekspektasi lembaga internasional.

"Yang jelas kalau di angka saya sih sedang membaik dan akan kita jaga terus. Mungkin World Bank belum tahu jurus-jurus rahasia saya," tutupnya.

Proyeksi Bank Dunia

Sebelumnya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada tahun 2026. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan estimasi Bank Dunia pada Oktober 2025 lalu, yang mematok laju PDB RI di angka 4,8% pada tahun ini.

Berdasarkan laporan terbaru East Asia & Pacific Economic Update edisi April 2026, pemangkasan proyeksi pertumbuhan Indonesia ini sejalan dengan tren perlambatan ekonomi secara regional di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) di luar China yang diproyeksi mencapai 4,1% pada 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di angka 4,4%.

Bank Dunia mencatat bahwa perlambatan kawasan ini utamanya ditekan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga energi global. Indonesia pun akan ikut terdampak.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat ke level 4,7%, lantaran tekanan dari tingginya harga minyak dan sentimen penghindaran risiko [risk-off] hanya akan diimbangi sebagian oleh penerimaan komoditas dan inisiatif investasi yang digerakkan oleh negara," tulis laporan Bank Dunia tersebut, dikutip pada Rabu (8/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan utama di balik keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya tidak menampik adanya perdebatan klasik di kalangan ekonom mengenai kebijakan subsidi energi. Dia menyadari banyak pihak yang kerap mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar beban belanja subsidi energi di APBN berkurang.

Bendahara Negara itu menjelaskan dua alasan fundamental. Pertama, kenaikan harga BBM akan secara langsung mengganggu daya beli dan menambah beban hidup masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Kedua, dari kacamata ekonomi makro, Purbaya meyakini menaikkan harga BBM hanyalah proses pemindahan likuiditas dari kantong masyarakat ke kas negara. Kebijakan ini berisiko memperlambat laju pertumbuhan ekonomi karena masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk kebutuhan energi mereka.

"Kalau saya naikin BBM-nya, uangnya kan jadi punya saya [Bendahara Umum Negara], tapi rakyat, kan, harus bayar lebih. Melambat kan ekonominya. Uang saya punya, saya akan belanjakan. Kalau saya sama jago dengan masyarakat membelanjakan uang, pertumbuhan enggak hilang," terangnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Akan tetapi, Purbaya menekankan bahwa inti dari pertimbangan keputusan ekonomi tersebut adalah efisiensi alokasi dana. Dia mengakui bahwa dalam jangka pendek, masyarakat terbukti lebih efisien dalam melakukan konsumsi dibandingkan dengan instrumen belanja pemerintah.

Purbaya menganalogikan kenaikan harga BBM ibarat pemotongan gaji dari masyarakat ke kas negara. Jika negara mengambil porsi yang terlalu besar maka sisa uang yang bisa dibelanjakan masyarakat akan menyusut, dan negara belum tentu bisa membelanjakan selisih dana tersebut sebaik masyarakat.

"Anda gaji seribu, saya ambil 500, saya belanjain, Anda belanja semua aja 500. Dibanding Anda gaji seribu, saya ambil 900 perak, Anda punya 100. Anda belanja 100, saya ambil 400 lebih kan. Yang 400 lebih ini, saya belanjain lebih baik enggak dengan Anda belanja? Hampir pasti enggak, karena dia [masyarakat] belanja sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pas," paparnya.

Lebih lanjut, Purbaya membandingkan akurasi konsumsi masyarakat tersebut dengan pola belanja negara. Jika tambahan dana dari kenaikan BBM itu ditarik ke APBN maka dia hanya akan mengalokasikan ke kementerian/lembaga yang pada akhirnya justru mereduksi nilai efisiensi dari uang tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Selama lebih dari dua dekade, Indonesia mengelola ekonominya dengan satu senjata pamungkas, yakni disiplin fiskal. Selama itu pula kekuatan Indonesia bukan semata pada angka pertumbuhan, melainkan pada disiplin dan kredibilitas kebijakan.

Batas defisit fiskal 3 persen dari PDB bukan hanya menjadi ketentuan teknis, tetapi simbol komitmen bahwa negara ini tidak akan mengorbankan masa depan demi kenyamanan jangka pendek.

Disiplin inilah yang menjadi fondasi kepercayaan investor global dan menjaga peringkat investasi tetap berada pada level layak investasi sejak 2011.

Ketika lembaga pemeringkat global mulai menggeser outlook menjadi negatif, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar angka defisit, melainkan persepsi terhadap arah kebijakan itu sendiri.

Kepercayaan dalam ekonomi modern bekerja seperti udara yang tidak terlihat, tetapi menjadi syarat utama kehidupan. Kepercayaan dibangun perlahan melalui konsistensi, namun dapat runtuh hanya karena satu sinyal yang dianggap menyimpang.

Ketika istilah “berkurangnya prediktabilitas kebijakan” muncul dalam analisis lembaga internasional, itu adalah alarm yang jauh lebih serius daripada sekadar perlambatan ekonomi. Ini menandakan bahwa pasar mulai meragukan, bukan hanya hasil kebijakan, tetapi juga proses di baliknya.

Di saat yang sama, tekanan fiskal semakin terasa nyata. APBN 2026 dirancang dengan defisit yang masih berada di bawah ambang batas, namun ruang untuk kesalahan menjadi sangat sempit.

Program sosial berskala besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) mencerminkan komitmen kuat negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menuntut kapasitas fiskal yang tidak kecil.

Di sisi lain, rasio pajak yang masih rendah menunjukkan bahwa mesin penerimaan negara belum bekerja optimal. Ketika pengeluaran meningkat, sementara penerimaan tidak mengimbangi, ketidakseimbangan ini tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan kebijakan itu sendiri.

Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya beban pembayaran utang. Ketika sebagian signifikan dari penerimaan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga, ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.

Ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, karena setiap rupiah yang digunakan untuk membayar utang adalah rupiah yang tidak digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.

Di tengah tekanan fiskal tersebut, dinamika nilai tukar rupiah menjadi indikator lain yang perlu dicermati. Pelemahan rupiah hingga mendekati level psikologis yang pernah dialami pada masa krisis 1998 bukan hanya soal fluktuasi pasar, tetapi juga soal memori bersama dan persepsi risiko.

Bagi investor, angka tersebut bukan sekadar kurs, melainkan sinyal tentang stabilitas makroekonomi dan kredibilitas kebijakan. Ketika independensi otoritas moneter mulai dipertanyakan, bahkan hanya dalam bentuk persepsi, pasar cenderung merespons secara cepat dan defensif.

Dinamika geopolitik

Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia, saat ini, tidak berdiri sendiri. Kondisi itu juga berkelindan dengan dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Ketegangan perdagangan, perubahan arah kebijakan ekonomi negara besar, hingga fragmentasi ekonomi global menciptakan tekanan eksternal yang tidak mudah dikendalikan oleh satu negara saja.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya dituntut untuk menjaga stabilitas domestik, tetapi juga agar mampu membaca arah perubahan global dengan cermat.

Di sinilah pentingnya membedakan antara tantangan dan ancaman. Tantangan adalah sesuatu yang dapat direspons dengan kebijakan yang tepat, sementara ancaman muncul ketika respons tersebut tidak memadai.

Sejumlah analisis internasional menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi Indonesia cenderung bersifat gradual, bukan ledakan mendadak.

Pelemahan rupiah yang bertahap, investasi yang mulai tertahan, hingga penurunan daya beli kelas menengah merupakan gejala yang jika tidak diantisipasi dapat berkembang menjadi tekanan yang lebih besar di masa depan.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa Indonesia bukanlah negara yang rapuh. Sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi.

Krisis 1998, yang menjadi titik balik besar dalam perjalanan ekonomi dan politik Indonesia, justru melahirkan reformasi struktural yang memperkuat institusi dan tata kelola.

Pandemi global juga membuktikan bahwa dengan koordinasi yang baik, Indonesia mampu menjaga stabilitas di tengah tekanan yang luar biasa.

Kekuatan utama Indonesia terletak pada fondasi demokrasinya yang relatif kokoh dan kapasitas institusional yang terus berkembang. Kekuatan ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan otomatis.

Resiliensi bukanlah alasan untuk lengah, melainkan modal untuk bertindak lebih bijak. Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang spektakuler, tetapi konsistensi dalam reformasi yang mendasar, yakni penyederhanaan regulasi, penegakan hukum yang adil, serta komunikasi kebijakan yang jelas dan dapat diprediksi.

Narasi optimisme

Di sisi lain, pendekatan pembangunan juga perlu terus diselaraskan antara tujuan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

Program sosial yang ambisius harus diimbangi dengan strategi pembiayaan yang realistis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh fondasi struktural yang kuat, bukan sekadar dorongan konsumsi atau ekspansi fiskal.

Lebih dari itu, penting untuk membangun kembali narasi optimisme yang berbasis pada realitas, bukan retorika. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa tantangan yang ada bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses menuju kematangan ekonomi.

Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu indikator atau satu kebijakan, melainkan oleh kemampuan secara bergotong royong untuk menjaga keseimbangan antara ambisi dan kehati-hatian.

Gejolak yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan dapat menjadi peringatan dini yang berharga, jika direspons dengan kebijakan yang tepat. Sejarah memang tidak pernah berulang secara persis, tetapi sering memberikan isyarat bagi mereka yang mau membaca.

Indonesia berada pada persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, ada potensi besar untuk terus tumbuh dan menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di kawasan.

Di sisi lain, ada risiko yang jika diabaikan dapat menggerus fondasi yang telah dibangun dengan susah payah. Pilihan ada pada bagaimana negara ini merespons sinyal-sinyal yang ada antara apakah sebagai ancaman yang menakutkan, atau sebagai momentum untuk memperkuat diri.

Di tengah semua itu, satu hal yang tetap relevan adalah bahwa kepercayaan, sekali lagi, adalah mata uang paling berharga dalam ekonomi modern.

Menjaga kepercayaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Karena pada akhirnya, stabilitas bukanlah kondisi yang diberikan, melainkan hasil dari upaya yang terus-menerus diperjuangkan.

*) Perdana Wahyu Santosa adalah profesor ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

Di saat lebaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berbicara tentang e-commerce. Ia bilang, jika kepemilikan marketplace dikuasai asing, maka keuntungannya keluar dari Indonesia. Dia juga mengaku berupaya menghidupkan perusahaan domestik untuk menyaingi perusahaan Cina di pasar digital.

Ketika membahas isu e-commerce itu, sebenarnya, Menteri Purbaya hanya menjawab pertanyaan doorstop wartawan tentang bagaimana sesi live di platform Tiktok. Banyak hal yang ditanyakan oleh wartawan di sesi tersebut selain pertanyaan tentang live Tiktok; mulai dari daya beli Masyarakat jelang lebaran, soal rencana WFA, pertumbuhan ekonomi, harga minyak, hingga koperasi desa merah putih.

Ia hanya sambil lalu menjawab pertanyaan wartawan. Isu e-commerce bukan isu utama yang publik ingin dengar. Menteri Purbaya sebenarnya sedang ingin bicara urusan yang “lebih besar”, yakni kondisi ekonomi makro Indonesia.

Namun kerap muncul momen dalam komunikasi publik yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mencerminkan bagaimana sebuah isu dibentuk dan dimaknai. Tak dinyana, isu e-commerce yang dilontarkan Purbaya sambil lalu itu malah jadi perhatian. Data media monitoring 20-24 Maret 2026 mencatat 859 mention baik di media konvensional maupun sosial media, dengan jangkauan 717,9 juta reach terkait dominasi marketplace.

Dalam perspektif ilmu komunikasi, realitas publik tidak hadir secara netral, melainkan dikonstruksi melalui seleksi dan penekanan (Berger & Luckmann, 1966). Mekanisme ini bekerja melalui agenda-setting (McCombs & Shaw, 1972) dan framing (Entman, 1993), yang menentukan isu apa yang dianggap penting dan bagaimana ia dipahami.

Dalam kerangka ini, isu tidak sekadar muncul, tetapi dibentuk dan diarahkan. Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai e-commerce menjadi contoh bagaimana narasi dapat dengan cepat bergerak menjadi agenda publik.

Kenapa?

Pada saat yang sama, tekanan terhadap kebijakan ekonomi sedang menguat; mulai dari stabilitas rupiah, fiskal, hingga implikasi program makan bergizi gratis (MBG). Namun dalam ruang publik, isu-isu tersebut tidak tampil utuh, melainkan masuk dalam kontestasi wacana.

Seperti dijelaskan oleh Michel Foucault (1972) dan Teun A. van Dijk (1998), ruang publik adalah arena perebutan makna, di mana narasi yang paling kuat direproduksi akan menjadi dominan. Dalam konteks ini, isu e-commerce tampak memenangkan perhatian meski bukan yang paling mendesak.

Ini mencerminkan manifest content, realitas yang tampil di permukaan setelah melalui seleksi media (Krippendorff, 2018). Pada level ini, e-commerce menjadi wajah utama diskursus, bahkan di tengah isu lain seperti arus mudik, harga energi, dan tekanan ekonomi global.

Namun apa yang dominan di permukaan tidak selalu mencerminkan substansi. Dengan pendekatan konstruktivis dan dekonstruksi (Derrida, 1978), penting melihat jarak antara teks dan konteks. Isu ini berangkat dari sesi doorstop yang secara substantif justru didominasi pertanyaan ekonomi makro. Artinya, yang terjadi bukan sekadar pergeseran topik, melainkan penyederhanaan realitas, yang berpotensi mengaburkan prioritas.

Di sinilah persoalan komunikasi muncul. Respons yang spontan tanpa kerangka dapat dengan cepat dibaca sebagai sinyal kebijakan. Ketika narasi yang keluar tidak selaras dengan isu utama, yang tergerus bukan hanya akurasi pesan, tetapi juga kredibilitas individu.

Dampaknya meluas. Dalam praktik pemerintahan, pernyataan pejabat ekonomi kerap dibaca sebagai representasi sikap negara. Ketika komunikasi dilakukan secara gegabah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tetapi juga citra kepemimpinan nasional.

Dalam konteks ini, kegegabahan komunikasi justru dapat membebani citra presiden, menciptakan kesan inkonsistensi dalam mengelola isu ekonomi yang sensitif.

Implikasi ini juga menjalar ke ranah geopolitik. Narasi tentang dominasi satu negara–dalam hal ini Cina–tidak lagi sekadar isu ekonomi, tetapi berpotensi dibaca sebagai sinyal posisi ekonomi-politik. Ambiguitas semacam ini dapat memengaruhi persepsi mitra dagang dan investor terhadap arah kebijakan Indonesia.

Bagi dunia usaha, persoalannya sederhana: kejelasan. Ketidakpastian memang bukan hal baru, tetapi yang berulang akan terakumulasi. Ketika sinyal kebijakan tidak konsisten, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, menunda investasi, dan meningkatkan kehati-hatian. Pada titik ini, ketidakjelasan komunikasi berubah menjadi biaya ekonomi nyata.

Sementara itu, bagi publik, dampaknya bekerja secara lebih halus. Ketidaksesuaian tidak selalu disadari secara eksplisit, tetapi terbentuk melalui dominasi isu. Ketika perhatian diarahkan pada hal yang bukan utama, muncul jarak antara realitas yang dirasakan dan yang ditampilkan. Dalam kerangka narrative economics, jarak ini secara perlahan mengikis kepercayaan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang satu pernyataan. Ia menyangkut disiplin dalam membangun narasi di tengah tekanan kebijakan. Pejabat publik perlu menjaga ketepatan dan fokus komunikasi pada persoalan yang paling mendesak. Karena dalam ekosistem informasi yang cepat, kegaduhan jarang mereda dengan sendirinya, ia justru cenderung berganti bentuk. Dan dalam kondisi seperti itu, yang dibutuhkan bukan tambahan narasi, melainkan kejelasan arah.