Dukungan konkret ini diwujudkan melalui program kerja sama Swiss (2025-2028) yang berfokus pada tiga area krusial

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Swiss menggelontorkan dana sebesar 3 juta euro untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin di sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, Prancis.

“Dukungan konkret ini diwujudkan melalui program kerja sama Swiss (2025-2028) yang berfokus pada tiga area krusial,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adapun ketiga area yang dimaksud yakni, penguatan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), peningkatan kapasitas dalam penerapan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (Responsible Business Conduct/OECD RBC), serta dukungan terhadap aksesi Indonesia ke Konvensi Anti-Suap OECD.

Pemerintah saat ini terus bergerak aktif membahas 240 instrumen hukum OECD yang tersebar di 32 Bab bersama lebih dari 60 kementerian/lembaga (K/L) terkait guna memastikan standar-standar tersebut tidak hanya diadopsi di atas kertas tetapi juga diterapkan secara nyata di lapangan.

Selain dukungan terhadap aksesi OECD, kedua negara juga membahas penguatan kerja sama ekonomi. Salah satunya melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) non-binding di sektor mineral dan logam yang dijadwalkan pada 23 Juni 2026.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas kemitraan Indonesia dan Swiss ke sektor bahan baku mineral kritis yang saat ini menjadi salah satu komoditas strategis dalam transisi energi global.

Kemudian, Airlangga menguraikan langkah masif Indonesia dalam melakukan reformasi struktural BUMN. Melalui langkah restrukturisasi dan pelepasan aset, Indonesia berhasil melakukan restrukturisasi dan memangkas jumlah BUMN.

Sebagai bagian dari strategi ini, dia menyoroti peran Danantara yang saat ini sedang menerbitkan obligasi internasional untuk menarik modal asing.

"Ke depan, Indonesia akan bekerja sama dengan Swiss untuk mengadopsi praktik tata kelola terbaik (best practices) global dengan memanfaatkan keahlian Swiss di pasar yang matang," jelas Menko.

Lebih lanjut, menanggapi ketidakstabilan geopolitik Timur Tengah, kedua negara sepakat untuk memperkuat koordinasi ketahanan energi dan pangan.

Indonesia memaparkan keberhasilannya dalam mendiversifikasi sumber energi, di mana pasokan minyak dari Arab Saudi hanya sebesar 20 persen, sementara sisanya dipenuhi dari negara-negara Afrika (Nigeria, Angola, Gabon) dan Amerika Serikat (AS).

Di sektor pangan, Indonesia telah mencapai kemandirian demi stabilitas harga jangka panjang. Selain itu juga telah mengekspor pupuk ke negara tetangga seperti Australia. Di sisi lain, Swiss juga terus menjaga cadangan minyak strategis untuk kebutuhan 4 hingga 4,5 bulan, serta cadangan pupuk nasional yang kuat.

Guna memperkuat fundamental energi masa depan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia bersama SECO (Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi) memperluas kerja sama teknologi melalui MoU pengembangan smart grids dan teknologi penyimpanan baterai (battery storage) guna mengoptimalkan potensi tenaga surya di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menargetkan proses tinjauan teknis (technical review) aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) rampung dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Pada fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering) ini, Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD. Selain itu, OECD juga sudah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di sela rangkaian OECD Ministerial Council Meeting (MCM) di Paris, Prancis.

“Sejak diadopsinya Accession Roadmap untuk Indonesia pada Februari 2024, Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat. Dokumen Initial Memorandum yang menyelaraskan regulasi nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD pada 26 area kebijakan telah resmi kami serahkan setahun lalu. Ini menjadi cerminan dari prioritas reformasi kami di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan itu, Airlangga memaparkan hasil positif dari presentasi ulasan aksesi pertama (accession review presentation) oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI di hadapan OECD Environment Policy Committee pada April 2026.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi, yang mana sekitar 60 persen kebijakan lingkungan Indonesia telah sesuai dengan instrumen hukum OECD.

Menko Airlangga juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengadaptasi rekomendasi OECD, termasuk memperluas rencana aksi pada sektor energi, perubahan iklim, informasi lingkungan, dan polusi lintas batas.

Guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di tingkat publik dan dunia usaha, Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan komunikasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah.

Hubungan strategis diperkuat bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) selaku representasi dari Business at OECD (BIAC), serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai perwakilan dari Trade Union Advisory Committee (TUAC).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan terima kasih atas dukungan tenis dan finansial dari 7 negara mitra yakni Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss.

Lebih lanjut, kerja sama penguatan kapasitas kelembagaan juga diwujudkan melalui program magang staf Kemenko Perekonomian di Sekretariat OECD yang saat ini memasuki gelombang kedua dan akan berlanjut ke gelombang ketiga. Langkah ini juga diperkuat dengan rencana penguatan jejaring bersama diaspora Indonesia yang saat ini berkarir di lingkungan OECD.

Selain membahas agenda aksesi, pertemuan bilateral itu turut mendiskusikan respons global terhadap eskalasi konflik internasional yang berdampak pada stabilitas harga minyak dunia dan inflasi.

Airlangga mendorong optimalisasi peran International Energy Agency (IEA) sebagai badan afiliasi OECD untuk mengoordinasikan kebijakan pasokan minyak strategis demi meredam gejolak harga komoditas global.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin merampungkan proses aksesi dan resmi menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2027. Indonesia akan ‘naik kelas’ bila bergabung OECD, namun ada ‘biaya’-nya.

Sejak 2007, status Indonesia masih menjadi “mitra utama” dengan OECD. Pemerintah mulai serius mengajukan diri menjadi anggota penuh pada 2023, ketika mengirimkan surat kepada pimpinan OECD. Pada 2 Mei 2024, OECD kemudian mengirim peta jalan aksesi kepada pemerintah.

Pemerintah kemudian menindaklanjutinya dengan menyampaikan initial memorandum (IM) yang berisi penilaian mandiri atas keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD pada 3 Juni 2025.

Saat ini, proses aksesi Indonesia sedang dalam fase tinjauan teknis komprehensif oleh 25 komite teknis OECD. Tinjauan ini membedah berbagai lini kebijakan publik pemerintah, mulai dari lalu lintas perdagangan dan investasi, inovasi, tata kelola pemerintahan, hingga sektor pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pentingnya Indonesia menjadi anggota penuh OECD terutama pada era ketidakpastian global seperti saat ini.

Menurutnya, prediksi ekonomi tak lagi bisa bersandar pada hitungan tahunan atau kuartalan, melainkan harus disesuaikan secara mingguan merespons dinamika global, seperti ketegangan di Selat Hormuz beberapa waktu belakangan.

Dalam konteks itu, sambung Airlangga, keselarasan regulasi domestik dengan standar organisasi negara maju di OECD diyakini akan memantapkan prediktabilitas dan iklim usaha Indonesia. Lebih dari itu, dia meyakini keanggotaan OECD akan mengangkat derajat Indonesia di mata investor dan pelaku usaha tingkat global.

“Terutama, ini [penyelarasan standar OECD] akan menarik investasi berkualitas tinggi dan berkelanjutan untuk memperdalam perdagangan Indonesia,” ujar Airlangga dalam acara Aksesi OECD & Implikasi Bagi Dunia Usaha di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Tak heran memang, mayoritas anggota OECD merupakan negara-negara maju di Eropa. Catatannya, perdagangan dan investasi antara negara-negara Eropa dan Indonesia masih cenderung minim.

Dalam konteks perdagangan misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 27 negara anggota Uni Eropa ‘hanya’ berperan sebesar 7,15% dari total nilai ekspor barang nonmigas Indonesia pada 2025. Sebagai perbandingan, China berperan sebesar 23,02% dan Amerika Serikat berperan hingga 11,47%.

Sementara dari sisi investasi langsung (foreign direct investment/FDI), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat negara-negara Eropa bahkan kerap tidak masuk dalam lima besar negara dengan FDI di Indonesia. Pada 2025 misalnya, lima negara dengan FDI terbanyak yaitu Singapura, Hongkong, China, Malaysia, dan Jepang.

Singkatnya, keanggotaan di OECD diharapkan bisa membuat Indonesia ‘naik kelas’ sehingga perdagangan dan investasi dari negara-negara maju (Eropa) bisa melonjak.

Tantangan Reformasi

Masalahnya, OECD menetapkan standar yang tinggi untuk anggota tetapnya. Selama ini, keanggotaan OECD layaknya cap yang menandakan bahwa suatu negara memiliki standar kebijakan yang baik dalam tata kelola perekonomiannya.

Singkatnya, jika ingin menjadi anggota OECD, maka Indonesia harus menetapkan standar tinggi lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu. Bahkan, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menilai proses aksesi merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling krusial bagi Indonesia pada dekade ini.

Dia beralasan bahwa standar dan perangkat kebijakan yang ditetapkan oleh OECD berpijak pada nilai-nilai fundamental seperti demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip ekonomi berbasis pasar.

Standar tersebut, sambungnya, dirancang untuk membentuk ekosistem regulasi yang solid, yang memungkinkan dunia usaha untuk bersaing, berinvestasi, dan bertumbuh secara berkelanjutan.

"Aksesi OECD akan berhasil apabila semua pihak ikut turun tangan dan merasa memiliki kepentingan [skin in the game]," tegas Cormann lewat video pernyataannya dalam acara yang sama.

Mantan menteri keuangan Australia ini pun meyakini jika standar OECD itu merupakan wujud proses reformasi transformatif yang selaras dengan target makroekonomi Visi Indonesia Emas 2045.

Cormann mencontohkan jika Indonesia mengikuti standar yang ditetapkan OECD maka ada tiga transformasi struktural yang akan tercapai. Pertama, penciptaan iklim bisnis yang lebih kompetitif melalui perbaikan kualitas regulasi, penegakan persaingan usaha yang sehat, dan peningkatan standar integritas publik.

Kedua, pengembangan talenta sumber daya manusia yang adaptif terhadap dinamika pasar tenaga kerja di masa depan. Ketiga, pembaruan kebijakan lingkungan yang mampu melindungi aset sumber daya alam Indonesia, sembari menekan beban biaya kepatuhan (compliance costs) dunia usaha melalui harmonisasi regulasi dengan praktik terbaik internasional.

"Standar kami dikembangkan dalam kemitraan yang erat bersama Business at OECD, yang menjadi representasi suara dunia usaha dalam setiap kerja kami," jelas Cormann.

Senada, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey meyakini proses aksesi OECD bukanlah sekadar agenda administratif, melainkan sebuah upaya reformasi yang akan menentukan fundamental perekonomian Indonesia ke depan.

Menurutnya, reformasi teknis yang selaras dengan standar OECD hanya akan berhasil apabila mampu menghasilkan hasil ekonomi yang nyata. Dia pun memaparkan tiga pilar krusial yang harus menjadi fokus pemerintah dan dunia usaha di Indonesia.

Pertama, perlunya pelibatan yang terstruktur dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha. Kedua, koordinasi pemerintah-swasta yang kuat dan kelembagaan yang mumpuni. Ketiga, reformasi harus bersifat praktis dan berpijak pada realitas bisnis.

"Fokus awal perlu diarahkan pada area prioritas seperti kemudahan investasi, persaingan usaha, tata kelola perusahaan [corporate governance], praktik bisnis yang bertanggung jawab, standar lingkungan, serta dukungan afirmasi bagi UMKM," tekannya pada kesempatan yang sama.

Inggris sebagai salah satu negara anggota senior OECD, lanjut Jermey, telah merasakan langsung keuntungan kelembagaan dari keanggotaan tersebut.

Menurutnya, standarisasi OECD terbukti membuahkan kerangka kebijakan makro yang lebih tahan uji, tata kelola yang transparan, kepastian regulasi yang tinggi, dan pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang jauh lebih kompetitif.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga berharap aksesi Indonesia menjadi anggota tetap OECD bisa menjadi katalis perbaikan kualitas kelembagaan dan menyapu hambatan birokrasi yang selama ini menjerat dunia usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie pun menegaskan pemerintah harus melakukan refleksi atas kondisi struktural perekonomian saat ini.

"Kita harus jujur pada diri kita sendiri, dan ini adalah salah satu hal yang selalu ditekankan oleh Pak Airlangga [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian], bahwa salah satu tantangan terbesar yang masih kita hadapi saat ini adalah kualitas institusi kita," ungkap Anindya pada kesempatan yang sama.

Dia menekankan postulat dasar dalam dunia bisnis: pasar selalu menghargai rasa percaya (confidence) dan investor selalu mencari prediktabilitas (predictability). Kedua pilar krusial tersebut, lanjutnya, pada akhirnya bermuara pada kekuatan dan kredibilitas sebuah institusi.

Anindya memaparkan realitas di lapangan berdasarkan temuan terbaru dari survei Kadin Business Pulse. Dia mengungkapkan terdapat anomali antara optimisme pengusaha dan hambatan operasional di lapangan.

Pertama, iklim bisnis domestik sebenarnya tengah berada dalam tren yang positif. Hampir 50% pelaku usaha di Indonesia merencanakan ekspansi bisnis dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

Kedua, ketika dihadapkan pada realitas lapangan, sebanyak 20% responden menyebutkan bahwa birokrasi dan regulasi masih menjadi batu sandungan sekaligus isu terbesar yang mereka hadapi saat ini.

Ketiga, survei juga memotret bahwa 45% pelaku usaha menggantungkan rasa percaya diri mereka pada kepastian kebijakan pemerintah pusat, yang disusul oleh efektivitas insentif fiskal di daerah dan perbaikan kepastian hukum.

"Di sinilah aksesi OECD dapat memberikan pertolongan yang nyata. Aksesi ini akan membantu Indonesia memperkuat koherensi regulasi, meningkatkan standar pemerintahan, dan menciptakan lingkungan operasi yang lebih terprediksi bagi para pelaku bisnis," tegas Anindya.

Airlangga sendiri mengaku bahwa pemerintah serius mengatasi berbagai tantangan reformasi agar bisa sejalan dengan praktik terbaik internasional yang ditetapkan OECD. Apalagi, katanya, Indonesia sudah melakukan reformasi usai hasil investigasi Section 301 Amerika Serikat tahun lalu.

“Saya pikir, dengan semua isu ini, kita memiliki pengalaman dalam menerapkan praktik terbaik dalam regulasi,” kata Airlangga.

Dia mengaku Presiden Prabowo Subianto juga telah menugaskan Kemenko Perekonomian memimpin Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pertumbuhan yang melibatkan 27 instansi pemerintah guna mempercepat proses penyelarasan standardisasi OECD sejak Juli tahun lalu.

Pemerintah, sambungnya, juga ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi masa depan.

Airlangga mengungkapkan bahwa dengan dukungan Inggris, Indonesia tengah mematangkan pembangunan 10 kampus baru yang terafiliasi dengan Russell Group, serta penerapan program prioritas pengembangan ekosistem semikonduktor yang juga telah disepakati bersama Advanced Micro Foundry (AMF).

Indonesia menjadi salah satu negara yang responsif dalam menghadapi ketidakpastian global, dengan memperkuat ketahanan energi melalui strategi diversifikasi sumber pasokan dan pengurangan ketergantungan pada kawasan tertentu.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan memperluas kerja sama pasokan energi dari berbagai negara, seperti Nigeria, Gabon, dan berbagai negara alternatif lainnya, guna memastikan keamanan pasokan energi nasional.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara National Seminar on Indonesia OECD Accession & Private Sector Implications, Selasa (21/4).

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Upaya diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Airlangga.

Di sisi hilir, Indonesia juga mengoptimalkan kerja sama regional untuk pemenuhan bahan bakar olahan, sembari meningkatkan kapasitas produksi domestik dan mempercepat pemanfaatan biofuel melalui peningkatan mandatori pencampuran biodiesel.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan ketergantungan impor sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.

Selain itu, penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) serta bauran energi yang beragam turut menjaga stabilitas harga, sehingga fluktuasi harga komoditas global tidak secara langsung berdampak pada masyarakat.Selain sektor energi, penguatan juga dilakukan pada sektor pangan dan pupuk melalui pengendalian harga gas untuk produksi pupuk serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Indonesia bahkan mencatat surplus produksi pupuk tertentu dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari sejumlah negara. Upaya tersebut merupakan bagian dari pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, guna memastikan ketahanan nasional yang lebih kuat.

Ke depan, Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai visi sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Hal ini didukung oleh penguatan konsumsi domestik sebagai kontributor utama perekonomian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan dan kolaborasi global.

Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan berbasis teknologi, termasuk ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu strategis nasional dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 juga dilakukan Pemerintah melalui upaya aksesi Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang juga sekaligus menjadi langkah percepatan transformasi menuju negara maju.

Penyelarasan dengan standar OECD diharapkan dapat memperkuat kualitas kebijakan dan regulasi agar selaras dengan praktik terbaik internasional, sehingga meningkatkan daya saing, kredibilitas global, serta kepercayaan investor.

Upaya tersebut juga akan mendorong masuknya investasi berkualitas, memperdalam perdagangan, memperluas akses pasar, hingga memperkuat kolaborasi teknologi.

"Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia," jelas Airlangga.

Proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD telah mencapai kemajuan yang signifikan. Usai dilakukan penyerahan Memorandum Awal, Indonesia kini memasuki fase peninjauan teknis yang merupakan tahap intensif dan membutuhkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang kuat, penyusunan respons berbasis bukti, serta kemampuan menerjemahkan standar OECD ke dalam reformasi yang aplikatif dan relevan dengan kondisi nasional.

Ke depan, proses tersebut akan mencakup penilaian yang lebih mendalam terhadap tingkat keselarasan dengan standar OECD, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dalam misi pencarian fakta dan konsultasi terarah guna mendukung implementasi reformasi prioritas.

Lebih lanjut, aksesi Indonesia ke OECD tersebut merupakan upaya nasional yang melibatkan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta, mengingat luasnya cakupan kebijakan serta dampaknya yang langsung terhadap lanskap dunia usaha di Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah akan terus mendorong berbagai inisiatif strategis guna memperkuat pemahaman, meningkatkan koordinasi, dan mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung proses aksesi tersebut.

Pemerintah juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai perwakilan sektor swasta untuk memastikan perspektif dunia usaha tercermin dalam setiap tahapan proses aksesi OECD.

Keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat praktis dan implementatif, serta mengakomodasi masukan dan peluang dari pelaku industri guna mendukung reformasi yang lebih inklusif dan berdampak.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Britania Raya dalam proses persiapan menuju aksesi melalui program Growth Gateway, antara lain dengan memberikan penguatan kelembagaan desain tim nasional (PMO unit), peningkatan kapasitas sektor publik, serta penguatan keterlibatan sektor swasta.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni British Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), Head of OECD Jakarta Office, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian.

Kita kan sekarang sudah mengirim initial memorandum. Jadi nanti akan ada technical review di bulan Juli

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan berlanjut ke tahap tinjauan teknis (technical review) pada Juli 2026 setelah penyampaian dokumen awal (initial memorandum).

Ia menyebut proses tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat hubungan perdagangan dan investasi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

“Kita kan sekarang sudah mengirim initial memorandum. Jadi nanti akan ada technical review di bulan Juli,” kata Airlangga usai seminar nasional mengenai aksesi OECD Indonesia dan implikasinya bagi dunia usaha di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pemerintah berharap proses aksesi tersebut dapat terus berjalan karena pembahasannya dilakukan secara sektoral.

Menurut dia, keanggotaan dalam organisasi multilateral seperti OECD akan memberi nilai tambah bagi posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi internasional.

“Harapannya tentu dalam situasi yang ketidakpastian ini keanggotaan secara multilateral dengan OECD akan memperkuat hubungan dagang dan investasi global. Negara OECD kan ada 38 negara,” ujarnya.

OECD merupakan organisasi internasional yang berfokus pada penyusunan standar kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta peningkatan kesejahteraan global.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan intensi untuk menjadi anggota OECD pada 2023, kemudian menerima peta jalan aksesi pada 2 Mei 2024.

Selanjutnya, Indonesia menyampaikan initial memorandum pada 3 Juni 2025 yang berisi asesmen mandiri atas keselarasan regulasi nasional dengan instrumen OECD.

Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan aksesi Indonesia merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling penting dalam dekade ini.

“Aksesi Indonesia ke OECD merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling penting dalam dekade ini, dan sektor swasta menjadi penggerak utamanya,” kata Cormann dalam sambutannya secara virtual.

Ia menyebut proses aksesi akan mencakup peninjauan komprehensif oleh 25 komite teknis OECD di berbagai bidang kebijakan, mulai dari perdagangan, investasi, inovasi, tata kelola publik, hingga pendidikan.

Cormann menilai aksesi OECD dapat membantu Indonesia membangun lingkungan usaha yang lebih kompetitif melalui perbaikan regulasi, penguatan persaingan usaha, dan peningkatan integritas publik.

Seminar nasional tersebut juga diisi peluncuran OECD Private Sector Playbook oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sebagai panduan awal keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menjalin kolaborasi strategis dengan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) untuk memperkuat penerapan standar internasional serta integrasi prinsipEnvironmental, Social, and Governance(ESG). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penyediaan jasa konsultasi.

Kolaborasi ini mencakup penyusunan kebijakan, pedoman operasional, dan kerangka manajemen risiko yang selaras dengan prinsip keberlanjutan global. Selain itu, kedua lembaga akan menyelenggarakan ESG Workshop yang berfokus pada penerapan standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta praktik terbaik internasional dalam skemaExport CreditsdanCredit Guarantees.

Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank, Sukatmo Padmosukarto, mengatakan, “Kemitraan ini bukan sekadar pemenuhan aspek keberlanjutan, melainkan langkah konkret dalam merespons dinamika dan tuntutan global. Melalui sinergi ini, Indonesia Eximbank menegaskan perannya tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan ekspor, tetapi juga sebagai katalisator peningkatan daya saing nasional melalui penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.”

SebagaiSpecial Mission Vehicle(SMV) Kementerian Keuangan, Indonesia Eximbank berkomitmen menyelaraskan praktik bisnisnya dengan standar OECD. Upaya ini dinilai strategis untuk memperkuat kesiapan institusi dalam mendukung agenda pemerintah menuju keanggotaan penuh Indonesia di OECD. Integrasi ESG ke dalam proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan ekspor sekaligus mendorong pelaku usaha nasional menjadi lebih berdaya saing dan resilien di pasar global.

Indonesia Eximbank memilih IIF sebagai mitra strategis dengan mempertimbangkan rekam jejaknya sebagai pionir penerapan ESG di Indonesia. IIF didirikan oleh Pemerintah Indonesia bersama lembaga keuangan multilateral dan internasional seperti International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), DEG, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), serta memiliki pengalaman dalam penerapan standar perlindungan sosial dan lingkungan berstandar internasional.

IIF akan memberikan pendampingan strategis untuk memperkuat kebijakan, sistem, dan kapasitas internal Indonesia Eximbank dalam penerapan prinsip ESG secara komprehensif. Dukungan ini meliputi penguatan kebijakan ESG, sistem manajemen risiko lingkungan dan sosial, serta manajemen emisi karbon, yang secara keseluruhan akan mendukung pemenuhan standar dan kriteria internasional.

Presiden Direktur IIF, Rizki Pribadi Hasan menyampaikan, “Kerja sama ini merupakan langkah strategis IIF untuk mendukung transformasi perusahaan di Indonesia melalui penguatan kerangka ESG yang terstruktur. Kami percaya bahwa implementasi ESG akan menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi kedua institusi,” ujarnya.

Selain memberikan pembiayaan kepada proyek infrastruktur, IIF juga aktif memberikan jasa konsultansi kepada sektor publik dan sektor swasta sepertifeasibility study preparation, transaction advisory, financial advisory, strategy and business advisory, economicdan/ataufinancial assessment, social and environment advisory,danpolicy advisory.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong akuntabilitas sektor publik untuk mendukung proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Terkait hal itu lembaga auditor keuangan negara dan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) atau Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Konfederasi Swiss telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Adapun kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk 5 tahun ke depan.

“Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional termasuk mendukung aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola,” jelas Ketua BPK Isma Yatun dalam siaran resminya, Senin (2/2/2026).

Isma Yatun menuturkan bahwa ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama BPK dan SECO akan didukung oleh implementing agency yang relevan, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya BPK dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan ini, BPK terus berkomitmen mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pentingnya pertumbuhan hijau atau yang berorientasi lingkungan sebagai elemen krusial dalam agenda pembangunan ekonomi, seiring upaya Indonesia mempercepat aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mampu mengintegrasikan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta kepentingan sosial secara berimbang.

Ia juga menilai Indonesia telah memasuki fase baru dalam proses aksesi OECD, dari sekadar niat menuju implementasi nyata.

“Selama satu tahun terakhir, Indonesia telah berpindah dari tahap niat ke tahap pelaksanaan. Aksesi OECD kini merupakan program implementatif dan dunia usaha tidak bisa hanya menjadi penonton. Proses ini akan sangat relevan bagi komunitas bisnis Indonesia,” ujar Anindya.

Saat memberikan keynote remarks pada acara Kadin Indonesia x Growth Gateway Roundtable: Delivering Growth as Part of Indonesia’s OECD Accession Powered by Indonesia Incorporated yang digelar di Boston Consulting Group (BCG) London Office, Inggris, Senin (19/1/2026), Anindya menilai aksesi OECD menjadi jalur praktis untuk memperkuat kredibilitas kebijakan nasional, meningkatkan daya saing, serta memastikan pertumbuhan jangka panjang yang inklusif melalui penyelarasan dengan standar internasional.

Dalam konteks tersebut, Anindya menjelaskan peran strategis Kadin tidak hanya sebagai wadah advokasi dunia usaha, tetapi juga sebagai mitra aktif pemerintah dalam implementasi kebijakan.

Kadin, kata dia, dapat berfungsi sebagai penghubung terorganisasi antara kementerian dan pelaku industri untuk menghimpun masukan sektoral secara terpadu, serta mencegah fragmentasi pesan.

Selain itu, Kadin juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui pembentukan private sector OECD accession working group lintas sektor, dengan fokus pada klaster yang selaras dengan domain OECD, seperti investasi, persaingan usaha, tata kelola perusahaan, praktik bisnis bertanggung jawab, dan lingkungan.

"Kadin mendukung tahap akhir implementasi reformasi melalui sosialisasi dan penguatan kapasitas perusahaan, termasuk rantai pasok dan UMKM, guna mengidentifikasi dampak yang tidak diinginkan sejak dini, serta mendorong adopsi sukarela praktik tata kelola dan bisnis yang bertanggung jawab guna membangun kepercayaan pasar," kata dia.

Lebih lanjut, Anindya juga menyoroti potensi besar kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Inggris. Nilai perdagangan kedua negara tercatat mencapai 3,9 miliar dolar AS hingga akhir kuartal II 2025 atau tumbuh 12,2 persen secara tahunan. Meski demikian, Indonesia masih berada di posisi ke-54 sebagai mitra dagang Inggris.

“Sebagai komunitas bisnis, kami melihat ruang yang sangat besar untuk peningkatan. Dengan kerangka komersial yang jelas, kemitraan ini dapat berkembang jauh melampaui capaian saat ini,” kata Anindya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Iklim dan Energi yang juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan bahwa besarnya skala ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi, salah satunya melalui aksesi ke OECD.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses aksesi OECD sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

“Aksesi OECD bukan sekadar proses teknis, tetapi merupakan prioritas strategis nasional dan fondasi penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Airlangga.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta Kamdani, menyoroti pentingnya pembiayaan inovatif, termasuk blended finance, serta pengembangan green jobs sebagai bagian dari agenda transisi hijau nasional.

“Penciptaan lapangan kerja hijau merupakan aspek yang sangat penting, seiring upaya Indonesia menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Kami juga terlibat dalam program ketenagakerjaan, peningkatan keterampilan, dan produktivitas di sektor green jobs, bahkan bekerja sama dengan serikat pekerja,” ujar Shinta.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat mempercepat proses aksesi OECD

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam mempercepat proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Menurut Airlangga, Indonesia berkomitmen mempercepat proses aksesi OECD sebagai bagian dari agenda besar reformasi struktural dan peningkatan daya saing ekonomi.

Komitmen itu disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan KADIN Indonesia x Growth Gateway Roundtable: Delivering Growth as Part of Indonesia’s OECD Accession yang digelar di kantor Boston Consulting Group (BCG) London.

“Aksesi OECD bukan sekadar proses teknis, tetapi merupakan prioritas strategis nasional dan fondasi penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Forum tersebut mempertemukan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Inggris, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, serta para pemimpin dunia usaha internasional.

Airlangga menilai penyelarasan kebijakan Indonesia dengan standar OECD akan memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas regulasi, serta mendorong daya saing ekonomi nasional secara berkelanjutan, sehingga akan mampu meningkatkan investasi dan mendorong perekonomian nasional.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Inggris atas dukungan berkelanjutan dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

Apresiasi juga diberikan kepada BCG atas dukungan teknis yang diberikan, khususnya dalam mendampingi Tim Nasional untuk mendorong percepatan aksesi Indonesia ke OECD.

“Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha dan mitra internasional, Indonesia optimis akan dapat mempercepat proses aksesi OECD, untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Menko.

Sementara, Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia Dominic Jermey menilai momentum pertemuan ini sangat penting. Pasalnya, kedua negara telah menyepakati United Kingdom-Indonesia Strategic Partnership.

Pada hari yang sama, Menko Airlangga juga dijadwalkan menandatangani Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) sebagai bagian dari penguatan kerja sama ekonomi bilateral.

Dari kalangan dunia usaha, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa besarnya skala ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan yang kuat agar mampu tumbuh lebih tinggi.

Salah satu langkah strategis yang dinilai krusial adalah melalui aksesi Indonesia ke OECD. Senada dengan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie menegaskan dukungan penuh Kadin dan sektor swasta dalam mempercepat proses aksesi tersebut.

Pada sesi panel, Global Expert on Geopolitics and Trade Tim Figures memaparkan pengalaman sejumlah negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) setelah menjadi anggota OECD.

Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani menegaskan kembali komitmen sektor swasta dan pentingnya terus mengedukasi dunia usaha mengenai arti strategis serta implikasi positif aksesi OECD bagi Indonesia.

Pertemuan ini sekaligus menandai official kick-off keterlibatan sektor swasta dalam mendukung aksesi Indonesia ke OECD, dengan dukungan dari UK FCDO dan Growth Gateway Programme. Inisiatif ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah cukup percaya diri keanggotaan sebagai Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan mengeluarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap.

Sekadar catatan, produk Domestik Bruto alias PDB per kapita RI pada 2024 sebesar US$4.960,3 atau Rp78,6 juta pada tahun 2024. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 5%. Kalau menghitung capaian pandemi, angkanya bahkan berada di kisaran 4%-5%.

Adapun untuk keluar dari jebakan itu, realisasi pertumbuhan ekonomi harus berada di kisaran 6%-7% atau bahkan 8%. Persoalannya, hingga tahun ini, jangankan tumbuh 6% atau 7%, pertumbuhan ekonomi 5,2% agak sulit tercapai.

Pemerintah sendiri beralasan bahwa aksesi Indonesia ke dalam OECD akan memicu reformasi struktural dalam negeri, sehingga turut dukung upaya keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengakui bahwa Indonesia telah terjebak dalam status negara berpendapatan menengah selama 33 tahun, terhitung sejak periode 1992/1993. Tanpa intervensi kebijakan yang masif, sambungnya, risiko stagnasi pertumbuhan ekonomi kian nyata.

"Secara historis, hanya sebagian kecil negara yang berhasil keluar dari MIT. Tantangan umum yang dihadapi adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat dan masalah daya saing," ujarnya dalam acara Penyerahan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI, dikutip dari rilis Kemenko Perekonomian, Kamis (18/12/2025).

Susiwijono menjelaskan bahwa fenomena MIT umumnya dipicu oleh produktivitas yang stagnan, rendahnya inovasi, lemahnya daya saing, serta kelembagaan yang belum kokoh. Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia dalam organisasi yang didominasi negara maju seperti OECD bisa menjadi katalisator perubahan mendasar.

Dia menjelaskan negara anggota OECD diwajibkan menerapkan standar tata kelola dan kebijakan yang harmonis sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Melalui aksesi OECD diharapkan akan secara langsung berdampak terhadap investasi [FDI], akses market global [trade openness], dan penguatan kelembagaan yang berkontribusi besar mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mempercepat Indonesia keluar dari MIT," katanya.

Komparasi Regional

Dalam paparannya, Susiwijono membandingkan peta jalan negara-negara Asia dalam menapaki status negara maju (high income country). Jepang menjadi pionir di Asia yang lolos dari MIT pada 1964, disusul oleh empat 'Macan Asia' yakni Singapura, Hong Kong, Taipei, dan Korea Selatan.

Di kawasan Asean, Malaysia dengan Gross National Income (GNI) per kapita US$11.670 diproyeksikan keluar dari MIT pada 2028. Sementara itu, Thailand diperkirakan menyusul pada 2037.

"Sedangkan Indonesia, dengan pendapatan US$4.910 diperkirakan akan bisa keluar dari MIT pada tahun 2038–2045, tergantung pertumbuhan ekonomi ke depan," ungkap Susiwijono.

Meski tantangan struktural masih membayangi, Susiwijono optimistis fundamental ekonomi domestik tetap solid. Hal ini tercermin dari realisasi investasi sepanjang kuartal I hingga kuartal III/2025 yang menembus Rp1.434,3 triliun, tumbuh 13,7% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Bahkan, sejak kuartal IV/2024, realisasi investasi konsisten berada di atas Rp450 triliun per kuartal dengan pertumbuhan dua digit. "Ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan investor, stabilitas ekonomi dan politik, serta efektivitas kebijakan pemerintah," tambahnya.

Sebagai informasi, proses aksesi Indonesia ke OECD saat ini telah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan standar global, setelah penyampaian Initial Memorandum pada Juni 2025 lalu.

Biaya Tinggi

Di sisi lain, proses aksesi OECD ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Masyita Cristalin, saat rapat di DPR pada 14 Juli 2025 lalu menyebut biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam aksesi itu mencapai 13,62 juta Euro atau Rp245,6 miliar yang akan dibagi dalam tiga termin pembayaran.

Adapun untuk menjamin pembiayaan berlangsung, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan aturan anyar terkait upaya Indonesia bergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2025 tentang Perubahan atas Keppres No. 17/2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 28 Oktober 2025 tersebut, pemerintah menyisipkan satu pasal krusial yang secara spesifik mengatur mekanisme "pembiayaan aksesi" yang sebelumnya tidak diatur secara rigid.

Pasal 10A ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan pembayaran biaya proses aksesi untuk setiap tahunnya. Kewajiban pembayaran ini terhitung sejak tanggal adopsi Peta Jalan Aksesi (Accession Roadmap) oleh Dewan OECD hingga Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai anggota penuh.

"Biaya proses aksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi Pasal 10A ayat (4) dalam beleid tersebut, dikutip Senin (15/12/2025).

Secara teknis, regulasi ini merinci komponen biaya apa saja yang akan ditanggung oleh kas negara. Pasal 10A ayat (2) menjelaskan bahwa biaya proses aksesi mencakup biaya perjalanan, akomodasi, pertemuan, serta penyusunan dokumen dan koordinasi.

Tak hanya itu, pos komunikasi dan biaya atas kegiatan OECD lainnya yang terkait dengan rangka aksesi Indonesia juga masuk dalam tanggungan negara.

Mekanisme pembayarannya pun diatur ketat. Pemerintah menetapkan bahwa pencairan dana aksesi akan dilakukan berdasarkan tagihan (invoice) yang disampaikan langsung oleh OECD, serta didukung oleh bukti lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Struktur Tim Makin Gemuk

Selain urusan anggaran, Keppres 30/2025 juga merombak struktur Tim Nasional. Prabowo memperluas kursi Dewan Pengarah (Steering Committee) yang sebelumnya hanya diisi oleh tiga menteri koordinator di era Presiden Joko Widodo.

Kini, susunan pengarah menjadi jauh lebih "gemuk" dengan melibatkan enam menteri koordinator.

Jabatan Menko Polhukam yang dipecah membuat dua Menko baru masuk dalam jajaran pengarah, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan kini juga resmi mendapatkan kursi pengarah.

Perubahan juga menyasar level teknis di Sekretariat Tim Nasional. Posisi Wakil Ketua Sekretariat dari unsur Kementerian Keuangan, yang dalam aturan lama (Keppres 17/2024) dipegang oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kini dialihkan ke Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) aturan baru.

Adapun dua kursi Wakil Ketua Sekretariat lainnya tetap diisi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri.

"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan [28 Oktober 2025]," tutup Pasal II.

Target Rampung 2027

Sementara itu, pemerintah ingin merampungkan proses aksesi dan resmi menjadi anggota penuh OECD pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan saat ini Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review), dengan fokus utama pada penyesuaian regulasi di sektor perdagangan hingga ekonomi digital.

"Bidang utama yang didahulukan peninjauannya adalah lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital, mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam ketahanan nasional," ujarnya dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan perwakilan OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Airlangga menjelaskan, target keanggotaan ini telah menjadi amanat Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Guna mempercepat proses, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2025 yang mengatur penyesuaian tugas kementerian terkait aksesi tersebut.

Selain itu, pemerintah meluncurkan platform digital INA OECD sebagai wadah koordinasi antar-lembaga. "Indonesia adalah negara Asean pertama yang masuk proses aksesi, meski Thailand sudah menyusul dengan menyampaikan initial memorandum. Kita sedang berpacu," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy Secretary-General OECD Frantisek Ruzicka merespons target keanggotaan penuh Indonesia di OECD pada 2027 itu. Menurutnya, kecepatan proses aksesi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi dan mengimplementasikan legislasi yang sesuai standar OECD.

"Anda tahu lagu Don't Stop Believin'. Jadi kita harus yakin. Namun, kecepatan proses bergantung pada kemampuan kedua belah pihak, terutama pemerintah Indonesia untuk mengadopsi legislasi. Jika Indonesia terus berproses seperti saat ini, ada peluang besar keanggotaan itu akan terjadi dalam waktu dekat [foreseeable future]," kata Ruzicka pada kesempatan yang sama.

Ruzicka juga menyoroti stabilitas makroekonomi Indonesia, termasuk rasio utang publik yang rendah dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan terus mengejar aksesi OECD. Namun demikian, proses aksesi OECD membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Masyita Cristalin, saat rapat di DPR pada 14 Juli 2025 lalu menyebut biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam aksesi itu mencapai 13,62 juta Euro atau Rp245,6 miliar yang akan dibagi dalam tiga termin pembayaran.

Adapun untuk menjamin pembiayaan berlangsung, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan aturan anyar terkait upaya Indonesia bergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2025 tentang Perubahan atas Keppres No. 17/2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 28 Oktober 2025 tersebut, pemerintah menyisipkan satu pasal krusial yang secara spesifik mengatur mekanisme "pembiayaan aksesi" yang sebelumnya tidak diatur secara rigid.

Pasal 10A ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan pembayaran biaya proses aksesi untuk setiap tahunnya. Kewajiban pembayaran ini terhitung sejak tanggal adopsi Peta Jalan Aksesi (Accession Roadmap) oleh Dewan OECD hingga Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai anggota penuh.

"Biaya proses aksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi Pasal 10A ayat (4) dalam beleid tersebut, dikutip Senin (15/12/2025).

Secara teknis, regulasi ini merinci komponen biaya apa saja yang akan ditanggung oleh kas negara. Pasal 10A ayat (2) menjelaskan bahwa biaya proses aksesi mencakup biaya perjalanan, akomodasi, pertemuan, serta penyusunan dokumen dan koordinasi.

Tak hanya itu, pos komunikasi dan biaya atas kegiatan OECD lainnya yang terkait dengan rangka aksesi Indonesia juga masuk dalam tanggungan negara.

Mekanisme pembayarannya pun diatur ketat. Pemerintah menetapkan bahwa pencairan dana aksesi akan dilakukan berdasarkan tagihan (invoice) yang disampaikan langsung oleh OECD, serta didukung oleh bukti lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Struktur Tim Makin Gemuk

Selain urusan anggaran, Keppres 30/2025 juga merombak struktur Tim Nasional. Prabowo memperluas kursi Dewan Pengarah (Steering Committee) yang sebelumnya hanya diisi oleh tiga menteri koordinator di era Presiden Joko Widodo.

Kini, susunan pengarah menjadi jauh lebih "gemuk" dengan melibatkan enam menteri koordinator.

Jabatan Menko Polhukam yang dipecah membuat dua Menko baru masuk dalam jajaran pengarah, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan kini juga resmi mendapatkan kursi pengarah.

Perubahan juga menyasar level teknis di Sekretariat Tim Nasional. Posisi Wakil Ketua Sekretariat dari unsur Kementerian Keuangan, yang dalam aturan lama (Keppres 17/2024) dipegang oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kini dialihkan ke Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) aturan baru.

Adapun dua kursi Wakil Ketua Sekretariat lainnya tetap diisi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri.

"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan [28 Oktober 2025]," tutup Pasal II.

Target Rampung 2027

Sementara itu, pemerintah ingin merampungkan proses aksesi dan resmi menjadi anggota penuh OECD pada 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan saat ini Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review), dengan fokus utama pada penyesuaian regulasi di sektor perdagangan hingga ekonomi digital.

"Bidang utama yang didahulukan peninjauannya adalah lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital, mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam ketahanan nasional," ujarnya dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan perwakilan OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Airlangga menjelaskan, target keanggotaan ini telah menjadi amanat Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Guna mempercepat proses, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2025 yang mengatur penyesuaian tugas kementerian terkait aksesi tersebut.

Selain itu, pemerintah meluncurkan platform digital INA OECD sebagai wadah koordinasi antar-lembaga. "Indonesia adalah negara Asean pertama yang masuk proses aksesi, meski Thailand sudah menyusul dengan menyampaikan initial memorandum. Kita sedang berpacu," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy Secretary-General OECD Frantisek Ruzicka merespons target keanggotaan penuh Indonesia di OECD pada 2027 itu. Menurutnya, kecepatan proses aksesi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi dan mengimplementasikan legislasi yang sesuai standar OECD

"Anda tahu lagu Don't Stop Believin'. Jadi kita harus yakin. Namun, kecepatan proses bergantung pada kemampuan kedua belah pihak, terutama pemerintah Indonesia untuk mengadopsi legislasi. Jika Indonesia terus berproses seperti saat ini, ada peluang besar keanggotaan itu akan terjadi dalam waktu dekat [foreseeable future]," kata Ruzicka pada kesempatan yang sama.

Ruzicka juga menyoroti stabilitas makroekonomi Indonesia, termasuk rasio utang publik yang rendah dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia masih terus merampungkan proses sebagai upaya bergabung secara penuh menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Salah satu syaratnya adalah mendapatkan persetujuan tanpa keberatan dari semua anggota, termasuk Israel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa sikap Indonesia terhadap Israel tetap sama seperti yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 22 September 2025.

“Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB, dan saya pikir itu sudah jelas bahwa apabila Israel menyesuaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia. Jadi, tidak ada statement lain, kecuali statement Pak Presiden dalam pidato PBB,” ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia akan mengakui Israel sebagai negara apabila Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

“Kita harus menjamin status kenegaraan Palestina. Namun, Indonesia juga siap menyatakan, saat Israel mengakui kemerdekaan dan status kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Israel, dan kami akan mendukung seluruh jaminan atas keamanan Israel," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga menyambut kunjungan Deputy Secretary General OECD Amb. Frantisek Ruzicka dalam rangka meninjau langsung percepatan aksesi Indonesia untuk persiapan technical review (tinjauan teknis).

“Pertemuan pagi ini, Indonesia melakukan update terhadap technical review dan hingga saat ini bidang utamanya adalah lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital,” ujarnya.

Di bidang tersebut, lanjutnya, peninjauan didahulukan mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam membentuk ketahanan nasional untuk menghadapi tantangan global hari ini.

Airlangga menjelaskan bahwa target keanggotaan Indonesia dalam OECD telah menjadi amanat Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 30 Tahun 2025 yang menyesuaikan kementerian terkait dengan aksesi OECD.