Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin merampungkan proses aksesi dan resmi menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2027. Indonesia akan ‘naik kelas’ bila bergabung OECD, namun ada ‘biaya’-nya.

Sejak 2007, status Indonesia masih menjadi “mitra utama” dengan OECD. Pemerintah mulai serius mengajukan diri menjadi anggota penuh pada 2023, ketika mengirimkan surat kepada pimpinan OECD. Pada 2 Mei 2024, OECD kemudian mengirim peta jalan aksesi kepada pemerintah.

Pemerintah kemudian menindaklanjutinya dengan menyampaikan initial memorandum (IM) yang berisi penilaian mandiri atas keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD pada 3 Juni 2025.

Saat ini, proses aksesi Indonesia sedang dalam fase tinjauan teknis komprehensif oleh 25 komite teknis OECD. Tinjauan ini membedah berbagai lini kebijakan publik pemerintah, mulai dari lalu lintas perdagangan dan investasi, inovasi, tata kelola pemerintahan, hingga sektor pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pentingnya Indonesia menjadi anggota penuh OECD terutama pada era ketidakpastian global seperti saat ini.

Menurutnya, prediksi ekonomi tak lagi bisa bersandar pada hitungan tahunan atau kuartalan, melainkan harus disesuaikan secara mingguan merespons dinamika global, seperti ketegangan di Selat Hormuz beberapa waktu belakangan.

Dalam konteks itu, sambung Airlangga, keselarasan regulasi domestik dengan standar organisasi negara maju di OECD diyakini akan memantapkan prediktabilitas dan iklim usaha Indonesia. Lebih dari itu, dia meyakini keanggotaan OECD akan mengangkat derajat Indonesia di mata investor dan pelaku usaha tingkat global.

“Terutama, ini [penyelarasan standar OECD] akan menarik investasi berkualitas tinggi dan berkelanjutan untuk memperdalam perdagangan Indonesia,” ujar Airlangga dalam acara Aksesi OECD & Implikasi Bagi Dunia Usaha di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Tak heran memang, mayoritas anggota OECD merupakan negara-negara maju di Eropa. Catatannya, perdagangan dan investasi antara negara-negara Eropa dan Indonesia masih cenderung minim.

Dalam konteks perdagangan misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 27 negara anggota Uni Eropa ‘hanya’ berperan sebesar 7,15% dari total nilai ekspor barang nonmigas Indonesia pada 2025. Sebagai perbandingan, China berperan sebesar 23,02% dan Amerika Serikat berperan hingga 11,47%.

Sementara dari sisi investasi langsung (foreign direct investment/FDI), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat negara-negara Eropa bahkan kerap tidak masuk dalam lima besar negara dengan FDI di Indonesia. Pada 2025 misalnya, lima negara dengan FDI terbanyak yaitu Singapura, Hongkong, China, Malaysia, dan Jepang.

Singkatnya, keanggotaan di OECD diharapkan bisa membuat Indonesia ‘naik kelas’ sehingga perdagangan dan investasi dari negara-negara maju (Eropa) bisa melonjak.

Tantangan Reformasi

Masalahnya, OECD menetapkan standar yang tinggi untuk anggota tetapnya. Selama ini, keanggotaan OECD layaknya cap yang menandakan bahwa suatu negara memiliki standar kebijakan yang baik dalam tata kelola perekonomiannya.

Singkatnya, jika ingin menjadi anggota OECD, maka Indonesia harus menetapkan standar tinggi lembaga yang bermarkas di Paris, Prancis itu. Bahkan, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menilai proses aksesi merupakan salah satu perjalanan reformasi ekonomi paling krusial bagi Indonesia pada dekade ini.

Dia beralasan bahwa standar dan perangkat kebijakan yang ditetapkan oleh OECD berpijak pada nilai-nilai fundamental seperti demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip ekonomi berbasis pasar.

Standar tersebut, sambungnya, dirancang untuk membentuk ekosistem regulasi yang solid, yang memungkinkan dunia usaha untuk bersaing, berinvestasi, dan bertumbuh secara berkelanjutan.

"Aksesi OECD akan berhasil apabila semua pihak ikut turun tangan dan merasa memiliki kepentingan [skin in the game]," tegas Cormann lewat video pernyataannya dalam acara yang sama.

Mantan menteri keuangan Australia ini pun meyakini jika standar OECD itu merupakan wujud proses reformasi transformatif yang selaras dengan target makroekonomi Visi Indonesia Emas 2045.

Cormann mencontohkan jika Indonesia mengikuti standar yang ditetapkan OECD maka ada tiga transformasi struktural yang akan tercapai. Pertama, penciptaan iklim bisnis yang lebih kompetitif melalui perbaikan kualitas regulasi, penegakan persaingan usaha yang sehat, dan peningkatan standar integritas publik.

Kedua, pengembangan talenta sumber daya manusia yang adaptif terhadap dinamika pasar tenaga kerja di masa depan. Ketiga, pembaruan kebijakan lingkungan yang mampu melindungi aset sumber daya alam Indonesia, sembari menekan beban biaya kepatuhan (compliance costs) dunia usaha melalui harmonisasi regulasi dengan praktik terbaik internasional.

"Standar kami dikembangkan dalam kemitraan yang erat bersama Business at OECD, yang menjadi representasi suara dunia usaha dalam setiap kerja kami," jelas Cormann.

Senada, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey meyakini proses aksesi OECD bukanlah sekadar agenda administratif, melainkan sebuah upaya reformasi yang akan menentukan fundamental perekonomian Indonesia ke depan.

Menurutnya, reformasi teknis yang selaras dengan standar OECD hanya akan berhasil apabila mampu menghasilkan hasil ekonomi yang nyata. Dia pun memaparkan tiga pilar krusial yang harus menjadi fokus pemerintah dan dunia usaha di Indonesia.

Pertama, perlunya pelibatan yang terstruktur dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha. Kedua, koordinasi pemerintah-swasta yang kuat dan kelembagaan yang mumpuni. Ketiga, reformasi harus bersifat praktis dan berpijak pada realitas bisnis.

"Fokus awal perlu diarahkan pada area prioritas seperti kemudahan investasi, persaingan usaha, tata kelola perusahaan [corporate governance], praktik bisnis yang bertanggung jawab, standar lingkungan, serta dukungan afirmasi bagi UMKM," tekannya pada kesempatan yang sama.

Inggris sebagai salah satu negara anggota senior OECD, lanjut Jermey, telah merasakan langsung keuntungan kelembagaan dari keanggotaan tersebut.

Menurutnya, standarisasi OECD terbukti membuahkan kerangka kebijakan makro yang lebih tahan uji, tata kelola yang transparan, kepastian regulasi yang tinggi, dan pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang jauh lebih kompetitif.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga berharap aksesi Indonesia menjadi anggota tetap OECD bisa menjadi katalis perbaikan kualitas kelembagaan dan menyapu hambatan birokrasi yang selama ini menjerat dunia usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie pun menegaskan pemerintah harus melakukan refleksi atas kondisi struktural perekonomian saat ini.

"Kita harus jujur pada diri kita sendiri, dan ini adalah salah satu hal yang selalu ditekankan oleh Pak Airlangga [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian], bahwa salah satu tantangan terbesar yang masih kita hadapi saat ini adalah kualitas institusi kita," ungkap Anindya pada kesempatan yang sama.

Dia menekankan postulat dasar dalam dunia bisnis: pasar selalu menghargai rasa percaya (confidence) dan investor selalu mencari prediktabilitas (predictability). Kedua pilar krusial tersebut, lanjutnya, pada akhirnya bermuara pada kekuatan dan kredibilitas sebuah institusi.

Anindya memaparkan realitas di lapangan berdasarkan temuan terbaru dari survei Kadin Business Pulse. Dia mengungkapkan terdapat anomali antara optimisme pengusaha dan hambatan operasional di lapangan.

Pertama, iklim bisnis domestik sebenarnya tengah berada dalam tren yang positif. Hampir 50% pelaku usaha di Indonesia merencanakan ekspansi bisnis dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

Kedua, ketika dihadapkan pada realitas lapangan, sebanyak 20% responden menyebutkan bahwa birokrasi dan regulasi masih menjadi batu sandungan sekaligus isu terbesar yang mereka hadapi saat ini.

Ketiga, survei juga memotret bahwa 45% pelaku usaha menggantungkan rasa percaya diri mereka pada kepastian kebijakan pemerintah pusat, yang disusul oleh efektivitas insentif fiskal di daerah dan perbaikan kepastian hukum.

"Di sinilah aksesi OECD dapat memberikan pertolongan yang nyata. Aksesi ini akan membantu Indonesia memperkuat koherensi regulasi, meningkatkan standar pemerintahan, dan menciptakan lingkungan operasi yang lebih terprediksi bagi para pelaku bisnis," tegas Anindya.

Airlangga sendiri mengaku bahwa pemerintah serius mengatasi berbagai tantangan reformasi agar bisa sejalan dengan praktik terbaik internasional yang ditetapkan OECD. Apalagi, katanya, Indonesia sudah melakukan reformasi usai hasil investigasi Section 301 Amerika Serikat tahun lalu.

“Saya pikir, dengan semua isu ini, kita memiliki pengalaman dalam menerapkan praktik terbaik dalam regulasi,” kata Airlangga.

Dia mengaku Presiden Prabowo Subianto juga telah menugaskan Kemenko Perekonomian memimpin Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pertumbuhan yang melibatkan 27 instansi pemerintah guna mempercepat proses penyelarasan standardisasi OECD sejak Juli tahun lalu.

Pemerintah, sambungnya, juga ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi masa depan.

Airlangga mengungkapkan bahwa dengan dukungan Inggris, Indonesia tengah mematangkan pembangunan 10 kampus baru yang terafiliasi dengan Russell Group, serta penerapan program prioritas pengembangan ekosistem semikonduktor yang juga telah disepakati bersama Advanced Micro Foundry (AMF).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah mencoba mengimbangi berbagai negara kekuatan besar dalam menavigasi politik luar negeri Indonesia.

Sekitar dua bulan setelah penandatanganan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), Kepala Negara bulan ini resmi memperdalam peluang untuk mempererat hubungan dan kerja sama dengan Rusia. Fokus kerja sama ini adalah terkait dengan ketahanan energi, utamanya di tengah gejolak geopolitik.

Ini bukan kunjungan pertamanya ke Rusia. Bahkan, saat masih menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan sebelumnya, Prabowo sudah pernah mengunjungi Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin.

Dari sekian puluh perjalanan kunjungan ke luar negeri sejak November 2024, Presiden Prabowo telah mengunjungi berbagai negara adidaya dan bertemu para pemimpinnya. Safari pertamanya sebagai Kepala Negara saja sudah diawali dengan bertemu Presiden China Xi Jinping. Negara tujuan ekspor utama Indonesia, dan salah satu penanam modal terbesar.

Kemudian, pada bulan dan rentetan yang sama, perjalanan ke luar negerinya langsung dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama Presiden AS saat itu, yakni Joe Biden, di Gedung Putih, Washington DC. Saat sudah dijabat Presiden Donald Trump, Prabowo sudah beberapa kali bertemu dengannya meski belum pernah langsung di Gedung Putih.

Indonesia juga diminta Prabowo untuk terlibat di hampir di seluruh lembaga maupun forum multilateral. Pada saat Prabowo masih memimpin Retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, dia mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Dia mengambil langkah berbeda dengan Presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo (Jokowi), yang saat itu belum memutuskan untuk bergabung dengan forum negara-negara global south itu.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga mendorong agar Indonesia tetap mengejar aksesi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat APBN harus menanggung sekitar Rp245,6 miliar sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses aksesi.

Kini, di tengah gangguan logistik energi akibat perang, Prabowo resmi memperdalam hubungan bilateral dengan Rusia. Negara yang kerap berseberangan dengan AS. Upaya Prabowo ini disebut sejalan dengan kepentingan nasional untuk mengamankan pasokan energi. Hasilnya, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama pasokan energi jangka panjang yaitu cadangan minyak mentah dan LPG.

Langkah ini diambil Prabowo di tengah gejolak perang yang melibatkan AS-Israel Iran. Berdasarkan catatan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), Rusia pada 2024 memiliki cadangan minyak setara 80 juta barel.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan bahwa pada pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin, kedua pemimpin negara membahas upaya penguatan ketahanan energi sekaligus memperkuat multilateralisme dan stabilitas.

Bahkan, Putin juga disebut mengundang Prabowo untuk datang ke pameran industri di Kazan pada Mei 2026.

Kemlu menyatakan bahwa masih ada banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh kedua negara untuk memajukan kerja sama secara bilateral. Hal ini juga berlaku untuk hubungan antara Indonesia dan AS. Oleh sebab itu, upaya Prabowo menjalin hubungan dengan Rusia diyakini tak akan berdampak terhadap hubungan dengan AS.

"Masih ada banyak ruang untuk memajukan kerja sama dengan masing-masing negara ini. Artinya tidak akan berdampak karena kita mempunyai masing-masing hubungan bilateral," tutur Juru Bicara II Kemlu Vahd Nabyl pada press briefing di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Di sisi lain, Vahd menyatakan bahwa konteks kunjungan ke Rusia ini adalah untuk diversifikasi sumber pasokan minyak Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah menilai pengamanan pasokan migas ke Rusia sejalan dengan kepentingan nasional.

"Jadi kepentingan nasional kita menjadi prioritas. Ini akan in line dengan kepentingan nasional kita, di situ yang menjadi dasar," terang Vahd.

Vahd juga memastikan pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang keputusan untuk melawat ke Rusia guna mengamankan pasokan energi. Hal ini termasuk dari sisi aspek politik maupun ekonomi.

Center of Strategic and International Studies (CSIS) menilai apa yang dilakukan Presiden Prabowo memang merupakan diversifikasi. Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri tidak menampik bahwa Indonesia perlu lebih banyak mempunyai keberagaman baik dari mitra pemasok dan pasar, dalam konteks ketahanan energi.

Namun demikian, Yose masih mempertanyakan strategi diversifikasi yang dilakukan Presiden Prabowo ini. Menurutnya, belum jelas apabila upaya diversifikasi ini sudah dipertimbangkan secara strategis atau hanya secara ad-hoc dan cenderung reaktif.

"Apakah sudah dipertimbangkan cost and benefitsnya, baik secara ekonomi, dan geopolitik. Ini cenderung dilakukan untuk mengirim signaling belaka, baik untuk ke luar maupun dalam negeri," ujarnya kepada Bisnis.

Yose memandang kunjungan Prabowo ke Rusia tidak akan berpengaruh langsung dengan AS. Namun, dia tidak menampik bahwa ini berpotensi mengirim sinyal yang kurang favorable kepada AS dan mungkin ada implikasi jangka panjang.

Antisipasi Respons China

Menariknya, pada saat yang sama kunjungan Prabowo ke Rusia, dua menteri Kabinet Merah Putih melawat ke AS. Keduanya memiliki agenda yang cukup berbeda.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan berbagai investor dan institusi keuangan global, sedangkan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pembicaraan ihwal kerja sama pertahanan dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth.

Kerja sama yang digarap oleh Menhan Sjafrie, berdasarkan pemberitaan sejumlah media internasional, turut mencakup potensi pemberian akses lintas udara militer AS atau overflight clearance ke ruang udara Indonesia. Namun, pihak Kemhan maupun Kemlu menegaskan bahwa hal itu baru sebatas permintaan AS dan masih dibahas antarinstansi.

Yose memandang kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS ini turut menunjukkan belum adanya kejelasan apa yang ingin dicapai Indonesia dan apa batas-batas kerja sama itu.

Bahkan, Yose turut mewanti-wanti adanya reaksi dari China walaupun bukan dalam jangka pendek. Menurutnya, ada kekhawatiran Indonesia akan berusaha menyeimbangkan ini dengan memberikan akses tertentu kepada China.

"Indonesia sudah mempunyai kesepakatan joint development di utara Natuna pada November 2024 yang masih menjadi daerah bermasalah. Kita belum tahu bagaimana follow up dari kesepakatan tersebut," terangnya.

Oleh sebab itu, Yose pun mengkritik kebijakan ekonomi, luar negeri maupun pertahanan Indonesia. Dia menyebut selama ini kebijakannya cenderung lebih reaktif.

"Sekali lagi langkah-langkah Indonesia saat ini untuk foreign policy, baik ekonomi maupun security/defense cenderung menjadi reaktif dan berusaha appease negara-negara major power," ucapnya.

Adapun Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengatakan, pola kunjungan luar negeri Prabowo kali ini merupakan sinyal dari Indonesia bahwa pemerintah masih memegang arah kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Di kala dia berkunjung ke Rusia, dua menterinya justru terbang ke AS.

“RI ingin membuktikan jika dirinya benar-benar berada di titik paling tengah, dari sebuah kebijakan luar negeri yang bebas aktif," jelasnya kepada Bisnis.

Sebagai informasi, Kementerian Perang AS melalui platform X @DeptofWar menyatakan bahwa dengan Kementerian Pertahanan Indonesia telah mendirikan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama. Menteri Perang AS Pete Hegseth menyebut perjanjian kerja sama baru ini meliputi pembangunan kapasitas dan organisasi militer hingga pelatihan dan pendidikan profesional.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia juga mengakui adanya permintaan AS terkait dengan akses lintas udara militer AS di ruang udara Indonesia. Namun, permintaan itu disebut masih sebatas rancangan awal dan masih baru dibahas secara internal antarinstansi.

"Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia," dikutip dari keterangan resmi Biro Infohan Setjen Kemhan.

Pihak Kemhan menegaskan bahwa setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara lain senantiasa dilaksanakan dalam kerangka mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan NKRI secara penuh, serta berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Sehubungan dengan permintaan akses ruang udara atau blanket overflight clearance dari AS, Kemhan menyebut setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional," demikian terang Kemhan.

Pihak Kemlu juga menyebut permintaan AS ini masih dibahas antarkementerian. Belum ada kepastian lembaga mana yang akan memberikan keputusan akhir terkait dengan permintaan AS itu.

"Apabila ditanya siapa yang akan memiliki keputusan terakhir, izinkan saya mengatakan bahwa ini masih dalam koordinasi antara kementerian terkait termasuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri," kata Jubir I Kemlu Yvonne Mewengkan pada press briefing, Kamis (16/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah buka suara soal sikap Indonesia dalam potensi normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebagai syarat aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Posisi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel menjadi tantangan tersendiri di tengah upaya mengejar target menjadi anggota penuh OECD pada 2027. Alasannya, mekanisme penerimaan anggota baru OECD yang mewajibkan persetujuan bulat (unanimous decision) dari seluruh negara anggota, termasuk Israel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa proses keanggotaan memang membutuhkan persetujuan mutlak dari seluruh anggota. Kendati demikian, terkait isu Israel, dia menegaskan posisi Indonesia tetap berpedoman pada arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Keanggotaan tentu membutuhkan unanimous keputusan dari anggota yang lain. Terkait [Israel], Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB. Apabila Israel menyelesaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia [berjalan]," ujarnya menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/12/2025).

Airlangga menekankan tidak ada perubahan sikap atau pernyataan lain di luar koridor kebijakan luar negeri yang telah digariskan Kepala Negara. Artinya, normalisasi hubungan hanya dimungkinkan apabila syarat penyelesaian konflik Palestina terpenuhi.

"Jadi, tidak ada statement lain kecuali statement Pak Presiden di dalam pidato PBB," tegasnya.

Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan sikap resmi Indonesia dalam forum Konferensi PBB pada Selasa (23/8/2025).

Kala itu, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengakui keberadaan negara Israel dan mendukung jaminan keamanannya, dengan syarat mutlak Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina dan menghentikan agresi militer.

"Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel," ungkap Prabowo.

Sementara itu, Deputy Secretary-General OECD Frantisek Ruzicka merespons target keanggotaan penuh Indonesia di OECD pada 2027 itu. Menurutnya, kecepatan proses aksesi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi dan mengimplementasikan legislasi yang sesuai standar OECD.

"Anda tahu lagu Don't Stop Believin'. Jadi, kita harus yakin. Namun, kecepatan proses bergantung pada kemampuan kedua belah pihak, terutama pemerintah Indonesia untuk mengadopsi legislasi. Jika Indonesia terus berproses seperti saat ini, ada peluang besar keanggotaan itu akan terjadi dalam waktu dekat [foreseeable future]," kata Ruzicka usai rapat dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera merampungkan proses aksesi dan resmi menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan saat ini Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review), dengan fokus utama pada penyesuaian regulasi di sektor perdagangan hingga ekonomi digital.

"Bidang utama yang didahulukan peninjauannya adalah lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital, mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam ketahanan nasional," ujarnya dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan perwakilan OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Airlangga menjelaskan, target keanggotaan ini telah menjadi amanat Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Guna mempercepat proses, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2025 yang mengatur penyesuaian tugas kementerian terkait aksesi tersebut.

Selain itu, pemerintah meluncurkan platform digital INA OECD sebagai wadah koordinasi antar-lembaga. "Indonesia adalah negara Asean pertama yang masuk proses aksesi, meski Thailand sudah menyusul dengan menyampaikan initial memorandum. Kita sedang berpacu," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy Secretary-General OECD Frantisek Ruzicka merespons target keanggotaan penuh Indonesia di OECD pada 2027 itu. Menurutnya, kecepatan proses aksesi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi dan mengimplementasikan legislasi yang sesuai standar OECD

"Anda tahu lagu Don't Stop Believin'. Jadi kita harus yakin. Namun, kecepatan proses bergantung pada kemampuan kedua belah pihak, terutama pemerintah Indonesia untuk mengadopsi legislasi. Jika Indonesia terus berproses seperti saat ini, ada peluang besar keanggotaan itu akan terjadi dalam waktu dekat [foreseeable future]," kata Ruzicka pada kesempatan yang sama.

Ruzicka juga menyoroti stabilitas makroekonomi Indonesia, termasuk rasio utang publik yang rendah dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Tantangan Antisuap

Di sisi lain, Airlangga menambahkan bahwa transparansi dan tata kelola menjadi syarat mutlak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjutnya, telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk meratifikasi konvensi antisuap internasional (Anti-Bribery Convention).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan pemerintah optimistis aksesi OECD tidak hanya meningkatkan citra global, tetapi juga mendorong reformasi struktural domestik.

"Aksesi Indonesia ini diharapkan bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena tujuannya adalah kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera," tutup Airlangga.