Bisnis.com, JAKARTA - Marketeers kembali menggelar ajang tahunanMarketeers Tech for Business (TFB) 2026yang kini memasuki tahun kelima penyelenggaraannya. Digelar di CGV Grand Indonesia, Jakarta, acara ini menjadi panggung utama untuk mengulas transformasi strategi digital marketing di tengah gelombang besar kecerdasan buatan yang kian mengubah lanskap bisnis.

Mengusung temaDigital Marketing in the Age of AI, TFB 2026 menghadirkan berbagai insight dan perspektif terbaru bagi para pelaku bisnis untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar digital yang semakin didorong oleh teknologi AI.

Iwan Setiawan, COO of MCorp sekaligus salah satu penulis buku Marketing 7.0: A Guide for Thinking Marketeers in The Age of AI(Wiley, 2026), membuka acara dengan menyoroti perubahan fundamental perilaku konsumen. Setelah era Search pada 2000-an dan era Social pada 2010-an, kini Generative AI mulai menjadi pintu masuk utama konsumen dalam mencari informasi dan rekomendasi produk.

"Orang mulai memanfaatkan satu komponen baru dalam mencari informasi, yaitugenerativeAI. Ini adalahconsumer behavioryang trennya semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir," ujarIwan.

Iwan menegaskan bahwa strategi digital marketing perlu berevolusi dari SEO dan SMO menuju GEO (Generative Engine Optimization), agar brand lebih mudah ditemukan dan direkomendasikan oleh AI. Untuk itu, brand masa kini harus menjadi AI-Friendly dengan memenuhi tiga kriteria: Available (mudah ditemukan oleh AI), Authoritative (mudah dipercaya), dan Articulate (mudah dipahami).

Sesi pembuka turut menghadirkan Puput Widha Ardhana, VP Shared Services Human Capital PT Pertamina (Persero), yang menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia di era AI. Puput memaparkan empat tantangan utama yang dihadapi perusahaan: AI literacy gap, change resistance, competency mismatch, dan leadership readiness.

"Tantangan terbesar yang kami hadapi bukan pada teknologinya, melainkan pada manusianya. Itulah mengapa kami membangun SS School, karena pada akhirnya,it's not the plane, it's the pilot," ujarPuput.

Sesi siang menghadirkan tiga breakout track yang berjalan paralel dengan 18 pembicara dari perusahaan lintas industri, membahas sembilan tema mulai dari omnichannel marketing, social media, database marketing, influencer marketing, hingga marketing to Gen Z.

Melengkapi rangkaian TFB 2026, Marketeers turut menggelarMarketeers OMNI Brands of the Yearuntuk kedelapan kalinya, sebagai apresiasi bagi merek yang sukses menerapkan pendekatan omnichannel marketing dan transformasi digital secara konsisten.

Marketeers Tech for Business 2026 dihadiri lebih dari 650 partisipan dari berbagai industri, mulai dari C-Level executives, marketing managers,hingga para profesional teknologi dan transformasi digital.

KEPUTUSAN pemerintah menurunkan potongan aplikasi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen mulai 1 Juli 2026, bukan sekadar perubahan tarif dalam industri transportasi digital.

Kebijakan ini sesungguhnya mencerminkan pergeseran paradigma yang lebih mendasar: dari sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi digital menuju upaya memastikan manfaat pertumbuhan tersebut terdistribusi secara lebih adil.

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di dunia.

Laporan e-Conomy SEA menunjukkan nilai ekonomi digital Indonesia telah melampaui 90 miliar dollar AS dan tetap menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Indonesia menyumbang hampir 40 persen ekonomi digital kawasan, menjadikannya pasar yang sangat strategis bagi berbagai platform digital global dan domestik.

Di balik angka tersebut berdiri jutaan pekerja digital yang setiap hari menggerakkan ekosistem transportasi, logistik, pengiriman makanan, perdagangan elektronik, dan pembayaran digital.

Berbagai studi memperkirakan jutaan mitra pengemudi, kurir, dan pelaku UMKM kini bergantung pada ekosistem platform sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan.

Karena itu, ketika pemerintah memutuskan memangkas komisi aplikator dari maksimal 20 persen menjadi 8 persen, isu yang dipertaruhkan bukan hanya soal pendapatan pengemudi.

Yang sedang dibahas sesungguhnya adalah bagaimana nilai ekonomi dalam platform digital dibagi di antara para pelaku yang menciptakannya.

Memahami Logika Ekonomi Platform

Pemenang Nobel Ekonomi 2014, Jean Tirole, menjelaskan bahwa platform digital merupakan two-sided market, yakni pasar yang mempertemukan dua kelompok pengguna yang saling membutuhkan. Dalam konteks ojol, platform menghubungkan pengemudi dan konsumen.

Nilai ekonomi platform muncul dari network effects. Semakin banyak pengemudi yang bergabung, semakin menarik platform bagi konsumen.

Sebaliknya, semakin banyak konsumen yang menggunakan layanan, semakin besar peluang penghasilan bagi pengemudi.

Geoffrey Parker, Marshall Van Alstyne, dan Sangeet Choudary dalam Platform Revolution menegaskan bahwa perusahaan platform modern tidak menciptakan nilai terutama melalui kepemilikan aset fisik, melainkan melalui kemampuannya mengorkestrasi interaksi dalam suatu ekosistem digital.

Namun, teori ekonomi platform juga mengajarkan satu hal penting: setelah nilai tercipta, muncul pertanyaan mengenai bagaimana nilai tersebut didistribusikan.

Selama fase awal pertumbuhan, platform digital mengutamakan ekspansi pengguna. Investor bersedia menanggung kerugian demi membangun skala usaha.

Namun, ketika industri semakin matang, isu distribusi manfaat ekonomi menjadi semakin penting. Di sinilah kebijakan komisi 8 persen menemukan relevansinya.

Penurunan komisi dari 20 persen menjadi 8 persen berarti terdapat tambahan ruang pendapatan sebesar 12 poin persentase yang dapat dinikmati pengemudi.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang pengemudi memperoleh pendapatan bruto Rp 500.000 per hari, maka penurunan komisi tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan bersih sekitar Rp 60.000 per hari atau lebih dari Rp 1,5 juta per bulan.

Bagi banyak keluarga pengemudi, angka tersebut dapat berdampak nyata terhadap daya beli, pendidikan anak, tabungan, maupun ketahanan ekonomi rumah tangga.

Dalam perspektif makroekonomi, peningkatan pendapatan jutaan pekerja platform juga berpotensi memperkuat konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Karena itu, kebijakan ini bukan semata-mata redistribusi pendapatan antara aplikator dan pengemudi, tetapi juga redistribusi manfaat ekonomi digital kepada kelompok yang selama ini berada di garis depan pelayanan.

Indonesia bukan negara pertama yang berupaya menata ulang hubungan antara platform dan pekerja digital.

Inggris melalui putusan Mahkamah Agung mengakui pengemudi Uber sebagai workers yang berhak memperoleh perlindungan tertentu.

Uni Eropa mengesahkan Platform Work Directive yang memperkuat perlindungan pekerja platform sekaligus meningkatkan transparansi algoritma.

Spanyol memperkenalkan Riders Law. Sementara Korea Selatan memperketat pengawasan terhadap hubungan platform dan mitra kerja.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi digital global sedang memasuki fase kedewasaan. Jika dekade pertama ditandai perlombaan mengejar pertumbuhan dan valuasi, maka dekade kedua ditandai pencarian keseimbangan antara inovasi, profitabilitas, dan keadilan sosial. Indonesia kini menjadi bagian dari perubahan tersebut.

Tantangan Keberlanjutan Platform

Tentu saja, kebijakan komisi 8 persen juga membawa tantangan. Bagi perusahaan platform, penurunan komisi berarti berkurangnya salah satu sumber pendapatan utama.

Dalam jangka pendek, hal ini dapat memengaruhi margin usaha dan mendorong penyesuaian strategi bisnis, mulai dari efisiensi operasional hingga diversifikasi sumber pendapatan.

Karena itu, keberhasilan kebijakan ini tidak dapat diukur hanya dari bertambahnya pendapatan pengemudi. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah ekosistem secara keseluruhan tetap sehat dan berkelanjutan.

Pengemudi membutuhkan platform untuk memperoleh akses pasar dan teknologi. Platform membutuhkan pengemudi untuk menjaga kualitas layanan. Konsumen membutuhkan keduanya agar tetap memperoleh layanan yang aman, cepat, dan terjangkau.

Keseimbangan antara ketiga pihak tersebut merupakan inti dari tata kelola ekonomi platform yang sehat.

Namun, makna paling penting dari kebijakan ini sesungguhnya terletak pada dimensi yang lebih filosofis.

Selama ini, diskursus ekonomi digital global sering kali didominasi oleh paradigma yang berkembang di Silicon Valley: pertumbuhan pengguna, valuasi perusahaan, dominasi pasar, dan akumulasi kapital.

Ukuran keberhasilan sering kali diidentikkan dengan kapitalisasi pasar dan keuntungan perusahaan teknologi.

Indonesia berkesempatan untuk menawarkan pendekatan berbeda. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perspektif ini, teknologi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan ekonomi Pancasila yang menempatkan efisiensi pasar dan inovasi dalam kerangka keadilan sosial.

Pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi manfaatnya tidak boleh terkonsentrasi hanya pada pemilik modal atau pengendali teknologi.

Karena itu, isu komisi Ojol sesungguhnya merupakan bagian dari diskursus yang lebih besar mengenai demokratisasi manfaat ekonomi digital.

Pertanyaan mendasarnya bukan lagi siapa yang menguasai platform, melainkan sejauh mana nilai yang dihasilkan platform dapat dinikmati secara lebih luas oleh seluruh pelaku ekosistem.

Dalam konteks ini, pengemudi, kurir, pelaku UMKM, dan konsumen tidak boleh hanya diposisikan sebagai pengguna platform. Mereka adalah bagian dari pencipta nilai ekonomi yang berhak memperoleh manfaat yang proporsional dari pertumbuhan ekonomi digital.

Ke depan, agenda reformasi ekonomi platform tidak boleh berhenti pada pengaturan komisi. Transparansi algoritma, perlindungan sosial pekerja platform, akses pembiayaan produktif, kepemilikan aset, literasi keuangan digital, dan peningkatan kapasitas UMKM harus menjadi bagian dari agenda besar pembangunan ekonomi digital nasional.

Indonesia tidak harus meniru sepenuhnya model Silicon Valley yang berorientasi pada dominasi pasar, maupun model negara lain yang sangat intervensionis.

Indonesia memiliki peluang untuk membangun modelnya sendiri: ekonomi digital yang inovatif, tetapi tetap inklusif; kompetitif, tetapi tetap berkeadilan; modern, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi digital Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya GMV, jumlah unduhan aplikasi, atau valuasi perusahaan teknologi.

Yang lebih penting adalah sejauh mana transformasi digital mampu memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat kelas menengah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam perspektif itu, kebijakan komisi ojol 8 persen bukan sekadar kebijakan sektoral. Ia merupakan sinyal bahwa Indonesia sedang mencari keseimbangan baru antara inovasi dan keadilan, antara efisiensi dan pemerataan, antara pertumbuhan dan kesejahteraan.

Jika keseimbangan tersebut dapat diwujudkan, maka Indonesia bukan hanya akan menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Indonesia berpotensi menjadi salah satu contoh paling menarik di dunia mengenai bagaimana teknologi modern dapat berjalan seiring dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengalaman pelanggan atau customer experience dinilai semakin menjadi faktor penting dalam strategi bisnis perusahaan di tengah percepatan transformasi digital dan meningkatnya ekspektasi pelanggan.

Perusahaan dituntut tidak hanya menyediakan solusi yang andal, tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman yang konsisten, responsif, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Direktur Utama PT Krakatau Information Technology (Krakatau IT), Sugeng Pangraksa, mengatakan transformasi digital yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh implementasi teknologi, tetapi juga kemampuan perusahaan menghadirkan layanan yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepercayaan bagi pelanggan.

Ia menambahkan, perusahaan akan terus memperkuat berbagai aspek yang mendukung kebutuhan transformasi digital industri.

“Kami akan terus memperkuat kapabilitas teknologi, tata kelola layanan, dan kompetensi sumber daya manusia agar dapat mendukung kebutuhan transformasi digital industri secara berkelanjutan,” kata Sugeng dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, penguatan teknologi, tata kelola layanan, dan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memastikan layanan yang diberikan dapat mengikuti perubahan kebutuhan pelanggan dan perkembangan industri.

Krakatau IT kembangkan solusi transformasi digital

PT Krakatau Information Technology merupakan anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang bergerak di bidang solusi teknologi informasi dan transformasi digital.

Perusahaan tersebut telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun dan menyediakan layanan transformasi digital bagi sektor industri, pemerintahan, serta sektor publik di Indonesia.

Melalui pengembangan solusi teknologi dan inovasi layanan, Krakatau IT menyatakan komitmennya untuk mendukung transformasi industri nasional sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi pelanggan.

Customer experience jadi faktor untuk menangkan loyalitas pelanggan

Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSmart, Andrijanto Muljono, mengatakan customer experience kini menjadi salah satu faktor pembeda utama dalam memenangkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Menurut dia, di era transformasi digital, customer experience telah menjadi salah satu faktor pembeda utama dalam memenangkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

"PT Krakatau Information Technology menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengintegrasikan teknologi, kapabilitas layanan, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan,” terang Andrijanto.

Menurut dia, pendekatan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun pengalaman pelanggan yang relevan, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi sektor manufaktur.

Andrijanto menjelaskan, organisasi yang berhasil menjadikan pengalaman pelanggan sebagai salah satu fondasi utama dalam pengembangan bisnis akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan.

Hal itu sejalan dengan meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses bisnis sekaligus menjaga kualitas layanan kepada pelanggan.

Customer experience jadi bagian strategi bisnis

Seiring berkembangnya teknologi digital, customer experience semakin menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan di berbagai sektor industri.

Melalui Bravo 500 Summit 2026 yang diselenggarakan oleh XLSmart for Business di Jakarta, sejumlah organisasi mendapatkan apresiasi atas upaya mereka dalam menghadirkan inovasi layanan dan pengalaman pelanggan.

Forum tersebut juga menjadi wadah kolaborasi bagi perusahaan yang dinilai berhasil mengembangkan layanan berbasis teknologi dan memperkuat hubungan dengan pelanggan.

Dalam ajang tersebut, pengalaman pelanggan ditempatkan sebagai salah satu indikator penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era digital.

Tema yang diangkat menyoroti pentingnya integrasi antara teknologi, inovasi, dan orientasi pelanggan dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berubah.

PT Krakatau Information Technology meraih Customer Experience Excellence Award untuk sektor manufaktur dalam ajang BRAVO 500 SUMMIT 2026 yang diselenggarakan oleh XLSMART for BUSINESS di Jakarta.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang didukung penguatan layanan digital dan pemanfaatan teknologi informasi.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap upaya seluruh insan Krakatau IT dalam menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Bagi kami, pengalaman pelanggan bukan hanya tentang kualitas layanan saat ini, tetapi juga tentang kemampuan memahami kebutuhan yang terus berkembang seiring transformasi industri,” ujar Sugeng.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong koperasi untuk beradaptasi dengan perkembangan digital guna memperkuat tata kelola sekaligus menarik minat generasi muda untuk bergabung dalam gerakan koperasi.

Ia mengatakan hampir 60 persen penduduk Indonesia saat ini merupakan generasi muda yang cenderung menginginkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Koperasi perlu menyesuaikan tata kelola dengan kebutuhan masyarakat yang didominasi generasi muda agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman,” kata Farida dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu, dikutip dari keterangan resmi.

Ia menyatakan Kementerian Koperasi terus mendorong setiap koperasi untuk melakukan adaptasi digital sehingga semakin banyak anak muda yang tertarik menjadi anggota maupun terlibat dalam pengembangan koperasi.

Ia menilai generasi muda perlu melihat koperasi sebagai lembaga usaha yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman, bukan sebagai model bisnis yang sudah usang.

Farida mengatakan koperasi merupakan lembaga usaha yang sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 karena mengedepankan prinsip kebersamaan dan gotong royong dalam kegiatan ekonomi.

Selain berorientasi pada keuntungan, koperasi juga disebut memiliki nilai sosial yang kuat sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Menurut Farida, komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan juga menjadi momentum kebangkitan koperasi, termasuk melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tengah dikembangkan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Farida juga menekankan pentingnya RAT sebagai instrumen bagi anggota untuk menilai kesehatan koperasi dan mengevaluasi kinerja pengurus.

"RAT ini adalah kebutuhan anggota untuk mengukur apakah pengurus koperasi amanah atau tidak, sesuai dengan tujuan koperasi atau tidak, menyejahterakan anggotanya atau tidak, atau hanya menyejahterakan pengurusnya," kata Farida.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Wulan Cipta Sejati (PT WCS) menampilkan konsep ekosistem pertanian modern terintegrasi berbasis teknologi presisi dan data dalam ajang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) 2026 di Gorontalo.

Partisipasi perusahaan melalui branding Aerotron Industries tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong modernisasi sektor pertanian nasional yang tidak hanya bertumpu pada alat dan mesin pertanian, tetapi juga integrasi teknologi, data, dan penguatan sumber daya manusia.

"Bagi kami, pertanian modern tidak bisa lagi dilihat secara terpisah antara alat, pengguna, distribusi, teknologi, data, dan layanan purnajual. Semuanya harus dibangun sebagai satu ekosistem," ujar Vice President Pengembangan Bisnis PT WCS Danung Wicaksono dalam keterangan pers, Rabu (24/6/2026).

Dalam pameran tersebut, PT WCS memperkenalkan berbagai solusi agritech, antara lain drone pertanian Aerotron Agra30, teknologi pembenihan Aerotron PowerGro SP-300 Seed Germinator, DOJO Pumps, serta traktor YTO ESK454 dan YTO NLX1054. Perusahaan juga menghadirkan drone simulator dan tractor simulator untuk meningkatkan kompetensi operator secara interaktif dan aman.

Menurut Danung, kebutuhan petani saat ini tidak hanya terbatas pada alat pertanian yang tangguh, tetapi juga teknologi yang mudah digunakan, didukung pelatihan, dan mampu menghasilkan keputusan berbasis data secara lebih akurat.

PT WCS juga menggandeng sejumlah mitra strategis seperti YTO International Limited, CV Palupi Agri Berdikari (PARI), Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan), Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI), Agrilabs.id, hingga Ilssang Industry Co., Ltd dari Korea Selatan.

Salah satu kolaborasi yang menjadi perhatian ialah kerja sama dengan Agrilabs.id dalam pengembangan pertanian presisi berbasis data dan kecerdasan buatan (AI). Melalui kemitraan tersebut, penggunaan drone dan alat mekanisasi dapat diintegrasikan dengan analisis nutrisi tanaman, rekomendasi pemupukan, hingga prediksi hasil panen.

“Pertanian presisi tidak bisa hanya berhenti pada alat. Drone, traktor, pompa, dan mesin pertanian akan jauh lebih bernilai ketika penggunaannya didukung oleh data yang baik,” kata Danung.

Sementara itu, Vice President Agritech & Engineering PT WCS Febry Hardyono menegaskan teknologi pertanian yang dikembangkan perusahaan harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Menurut dia, teknologi tidak cukup hanya terlihat canggih, tetapi juga harus mudah digunakan, dipahami operator, serta memberikan manfaat langsung bagi proses produksi pertanian.

Melalui partisipasi di PENAS KTNA 2026, PT WCS berharap pengembangan pertanian Indonesia ke depan semakin ditopang integrasi teknologi, mekanisasi, data, dan kesiapan sumber daya manusia guna meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kemudahan akses layanan keuangan digital dinilai membawa tantangan baru bagi generasi muda, terutama dalam mengelola keuangan secara bijak di tengah maraknya transaksi digital dan tren konsumtif.

Direktur Pengembangan Bisnis perusahaan fintech lending PT Plus Ultra Abadi (UATAS) Shintya Maulida mengatakan, kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki generasi muda, khususnya mahasiswa yang mayoritas berasal dari generasi Z.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah Gen Z di Indonesia mencapai sekitar 75 juta jiwa atau hampir 28 persen dari total populasi nasional.

Dengan proporsi yang mendekati sepertiga populasi Indonesia, perilaku keuangan generasi ini dinilai akan berpengaruh terhadap kualitas literasi dan kesehatan keuangan nasional pada masa mendatang.

"Di tengah kemudahan digitalisasi sekarang, nyatanya juga memberi tantangan pada generasi muda kaitannya dalam pengelolaan keuangan. Salah satunya sikap gengsi dan FOMO (fear of missing out), lalu kemudahan akses transaksi digital dan impulse buying termasuk di dalamnya tren flash sale dan paylater pun turut menjadi penyebab utama masyarakat kurang bijaksana dalam menggunakan uangnya," ujar Shintya dalam siaran pers diskusi Pindar Mengajar bertajuk Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (UNISMA), Rabu (24/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Pindar Mengajar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dengan melibatkan pelaku industri teknologi finansial.

Financial wellness tak hanya soal besar penghasilan

Shintya mengatakan, pengelolaan keuangan yang baik sejak usia muda dapat memberikan manfaat bagi berbagai aspek kehidupan di masa depan.

Menurut dia, kebebasan finansial atau financial wellness tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan seseorang, melainkan juga kemampuan dalam mengatur pengeluaran, menentukan prioritas, dan mempersiapkan kebutuhan jangka panjang.

"Ketika masyarakat sudah bijak dalam mengatur keuangan sejak dini tentu nanti akan bermanfaat pada setiap aspek masa depan," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Shintya juga membagikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan generasi muda untuk mengendalikan perilaku impulse buying.

Beberapa di antaranya adalah menyusun anggaran bulanan dan menetapkan batas pengeluaran, menghindari berbelanja ketika sedang berada dalam kondisi emosional, serta secara disiplin melakukan evaluasi terhadap pengeluaran secara berkala.

Pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuan membayar

Selain membahas pengelolaan keuangan pribadi, UATAS juga memberikan edukasi mengenai penggunaan pinjaman secara bertanggung jawab.

Shintya menekankan, keputusan untuk mengambil pinjaman sebaiknya didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan tetap mempertimbangkan kemampuan membayar.

Menurut dia, apabila dana pinjaman digunakan untuk kebutuhan produktif atau kegiatan usaha, maka jangka waktu pinjaman perlu disesuaikan dengan target pemasukan dari bisnis yang dijalankan.

Ia menilai pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal tanpa menimbulkan risiko keuangan pada masa mendatang.

Pentingnya menjaga keamanan data pribadi

Dalam kegiatan tersebut, UATAS juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi di tengah meningkatnya aktivitas digital masyarakat.

Kesadaran terhadap keamanan data dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung terciptanya ekosistem keuangan digital yang sehat dan aman.

Sebagai generasi yang tumbuh bersama teknologi, mahasiswa memiliki peluang besar untuk memanfaatkan berbagai layanan digital secara produktif.

"Namun di saat yang sama, mereka juga perlu memahami risiko yang menyertainya agar dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab," ujar Shintya.

Menurut dia, pemahaman mengenai risiko keamanan digital perlu berjalan beriringan dengan peningkatan akses terhadap berbagai layanan keuangan berbasis teknologi.

Literasi keuangan masih menjadi tantangan

Upaya peningkatan edukasi keuangan dinilai masih relevan mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat akses terhadap layanan keuangan.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BPS, indeks literasi keuangan masyarakat tercatat sebesar 66,46 persen.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.

Data tersebut menunjukkan tingkat pemanfaatan layanan keuangan masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang digunakan.

Melalui partisipasinya dalam program Pindar Mengajar, UATAS menyatakan ingin mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional melalui kolaborasi antara industri, dunia pendidikan, regulator, dan masyarakat.

Perusahaan juga menyebut akan terus mendorong berbagai program edukasi yang berkaitan dengan literasi keuangan digital, keamanan data, serta pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab bagi generasi muda.

Adapun berdasarkan data perusahaan, total pendanaan yang telah disalurkan sejak berdiri mencapai Rp 34,27 triliun. Sementara total pendanaan sepanjang tahun berjalan tercatat sebesar Rp 3,52 triliun.

Jumlah akumulasi peminjam (borrower) mencapai 2,95 juta orang dengan jumlah peminjam aktif sebanyak 210.000.

Adapun jumlah peminjam sepanjang tahun berjalan tercatat sebanyak 443.000 orang. Sementara jumlah pemberi dana (lender) sejak perusahaan berdiri tercatat sebanyak 13 pihak.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Daya saing Indonesia di sektor digital naik lebih dari 50% dalam enam tahun terakhir. Namun, kesenjangan tingkat daya saing digital antara provinsi dengan skor tertinggi dan terendah masih lebar.

Temuan ini terungkap dalam laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2026 yang dirilis East Ventures bersama Katadata Insight Center.

Laporan tersebut mencatat skor EV-DCI Indonesia meningkat dari 38,8 pada 2025 menjadi 42,2 pada 2026. Tren kenaikan itu melanjutkan pertumbuhan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yakni 38,1 pada 2024, 37,8 pada 2023, dan 35,2 pada 2022.

Laporan ini juga menyoroti bahwa 37 dari 38 provinsi mencatat perbaikan skor, dengan 10 provinsi teratas dengan skor indeks tinggi masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. DKI Jakarta dan Jawa Barat secara konsisten menempati peringkat pertama dan kedua selama enam tahun terakhir.

Berikut urutan 10 provinsi teratas yang memiliki pertumbuhan daya saing digital:

1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Jawa Timur
4. Banten
5. DI Yogyakarta
6. Kalimantan Timur
7. Bali
8. Jawa Tengah
9. Kepulauan Riau
10. Sulawesi Selatan

Selain itu, laporan ini mencatat Papua Barat Daya mengalami lonjakan peringkat terbesar dengan naik 15 posisi. Pertumbuhan ini didukung oleh pilar Infrastruktur, yang utamanya didorong oleh peningkatan Rasio Desa yang Mendapat Sinyal 4G.

"Hampir semua metrik dalam pilar kewirausahaan dan produktivitas juga mengalami pertumbuhan, termasuk rasio pekerja yang menggunakan internet untuk penjualan melalui media sosial," demikian penjelasan laporan tersebut.

Kesenjangan Masih Lebar

Meskipun hampir semua provinsi telah mengalami peningkatan, kesenjangan antara provinsi dengan tingkat daya saing digital tertinggi dan terendah belum menyempit secara signifikan. Sebagai provinsi dengan skor tertinggi, DKI Jakarta mengungguli provinsi dengan peringkat terbawah dengan selisih hampir 60 poin.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa satu provinsi hampir dua kali lebih siap secara digital dibandingkan dengan provinsi lainnya," tulis laporan EV-DCI 2026.

Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Willson Cuaca menilai Indonesia kini memiliki peluang besar untuk memanfaatkan fondasi digital yang semakin kuat. Hal ini terutama penting untuk menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.

"Keunggulan kompetitif Indonesia terletak pada kesediaan kita untuk mendorong efisiensi dalam pengumpulan data, membangun platform yang terintegrasi untuk memproses data tersebut, serta mendistribusikan informasi yang tepercaya," ujar Willson dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (24/6).

Menurut dia, kemampuan tersebut dapat membantu pemerintah dan pelaku usaha menjalankan program secara lebih efektif. Selain itu juga memantau implementasi secara real time, dan merespons berbagai tantangan dengan lebih cepat.

Dari Adopsi Menuju Penciptaan Nilai

Laporan EV-DCI 2026 menilai Indonesia kini memasuki fase baru transformasi digital. Tantangan utama tidak lagi hanya memperluas adopsi teknologi, melainkan memastikan teknologi tersebut mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar.

Menurut laporan tersebut, transformasi digital menjadi semakin terintegrasi di seluruh perekonomian dan layanan publik Indonesia. Laporan ini juga memaparkan bahwa program prioritas nasional menyertakan digitalisasi dalam implementasinya. Seiring dengan diterapkannya program-program ini secara nasional, kesiapan digital akan menjadi faktor penting dalam efektivitas pelaksanaannya.

Pendorong utama transisi ini adalah talenta digital. Namun, meskipun ada kemajuan positif, laju perkembangan talenta digital mulai melandai. Di saat yang sama, kemajuan pesat kecerdasan buatan atau AI membentuk kembali keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi digital.

"Pergeseran ini mengubah arah permintaan dari yang semula literasi digital dasar menjadi kompetensi yang lebih lanjut dan terapan, terutama kemampuan mengintegrasikan AI ke dalam proses bisnis, produk, dan layanan publik," tulis laporan tersebut.

Seiring dengan negara-negara di Asia Tenggara yang mempercepat investasi pada talenta AI, memperkuat kesiapan angkatan kerja akan menjadi semakin penting untuk mempertahankan daya saing digital. Di Indonesia, agenda ini menjadi semakin mendesak seiring dengan ekspansi infrastruktur digital yang pesat.

Meskipun kapasitas pusat data diproyeksikan akan tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan, pemanfaatan potensi ekonomi secara penuh akan bergantung pada ketersediaan talenta yang siap AI, tata kelola data yang efektif, serta regulasi yang ramah inovasi dan mendukung pertumbuhan produktivitas.

Untuk itu, EV-DCI 2026 merekomendasikan empat prioritas utama untuk memperkuat daya saing digital nasional.

1. Mendorong kolaborasi dalam mempercepat transformasi digital

Transformasi digital Indonesia membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, startup, akademisi, dan komunitas lokal. Dengan mengadopsi pendekatan tata kelola kolaboratif, para pemangku kepentingan dapat bersama-sama merancang dan menerapkan solusi digital, mempercepat inovasi, serta memastikan bahwa upaya digitalisasi nasional dan daerah memberikan hasil yang terukur dan inklusif.

2. Perluasan konektivitas digital untuk mempercepat pemerataan daya saing digital daerah

Memperkecil kesenjangan digital antarwilayah memerlukan investasi yang tepat sasaran pada infrastruktur digital, kualitas internet, dan keterjangkauan harga. Memperluas konektivitas digital melalui pemerataan infrastruktur, perbaikan kualitas akses internet, dan peningkatan keterjangkauan layanan digital dapat membantu menghasilkan peluang ekonomi yang lebih kuat dan layanan publik yang lebih baik di seluruh daerah.

3. Digitalisasi UMKM untuk mendorong inklusi ekonomi lokal

UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, namun banyak yang masih menghadapi hambatan dalam hal pembiayaan, teknologi, dan akses pasar. Penguatan ekosistem ekonomi digital, seperti pemanfaatan rekam jejak transaksi digital sebagai basis penilaian kelayakan usaha serta meningkatkan kapasitas dan pendampingan digitalisasi, dapat mempercepat digitalisasi UMKM, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di berbagai wilayah.

4. Peningkatan jumlah talenta dan kapabilitas digital

Akselerasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui strategi pelatihan, peningkatan keterampilan, serta penguatan kompetensi AI sangat diperlukan untuk menyelaraskan kapabilitas talenta lokal dengan pesatnya pertumbuhan infrastruktur digital global, sehingga Indonesia mampu mentransformasi kesiapan digital menjadi inovasi, produktivitas, dan nilai tambah ekonomi yang berdaya saing tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Rusia untuk ASEAN Evgeny Zagaynov menyampaikan pihaknya membuka ruang untuk berdiskusi dengan negara-negara mitra di Asia Tenggara guna menyesuaikan sistem transaksi dan ekonomi digital.

"Ini adalah sesuatu yang terbuka untuk kami diskusikan dengan mitra kami di Asia Tenggara, baik secara bilateral maupun dengan ASEAN sebagai sebuah organisasi. Ini adalah isu yang kami usulkan untuk didiskusikan dengan mitra kami," kata Dubes Zagaynov di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Sementara itu, ASEAN dan Rusia diperkirakan masih memerlukan waktu untuk mencapai target perdagangan sebesar 100 miliar dolar AS atau setara Rp 1,797 kuadriliun. "Ini target yang sangat ambisius, tetapi tentu saja akan membutuhkan waktu, khususnya dengan mempertimbangkan situasi geopolitik saat ini dan pembatasan hukum yang telah diberlakukan terhadap Rusia," kata Zagaynov.

Dia juga menyebut tantangan utama dalam memperluas perdagangan dengan ASEAN berasal dari upaya negara-negara Barat yang menghambat kerja sama Rusia dengan Asia Tenggara dan negara berkembang lainnya.

Bentuk hambatan tersebut berupa pembatasan keuangan yang dinilai tidak sah serta ancaman sanksi sekunder terhadap mitra yang dianggap tidak dapat diterima. "Kita perlu menentang ancaman tersebut dan kita perlu menemukan jalan yang tepat bersama mitra kita di kawasan ini," tambahnya.

Pembatasan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap Rusia dan negara-negara mitra Rusia di ASEAN karena menghambat upaya Rusia untuk berkontribusi pada pembangunan kawasan.

Sektor energi dinilai dapat menjadi prioritas kerja sama perdagangan antara ASEAN dan Rusia, baik energi tradisional, energi nuklir, transisi energi, maupun ekonomi digital. "Jadi, salah satu tugasnya adalah mengatasi masalah logistik ini, aspek keuangan kerja sama kami, dan mengerjakan skema keuangan alternatif untuk melanjutkan kerja sama bilateral kami," ujarnya.

Sebelumnya, Selasa (23/6/2026), Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan antara Indonesia dan Rusia bertujuan mengurangi risiko tekanan fiskal global.

Dengan memperluas pembayaran menggunakan mata uang nasional, kerja sama bilateral diharapkan semakin kuat dan meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memetakan penyerapan jutaan lapangan kerja melalui mesin-mesin baru seperti hilirisasi industri hingga transisi menuju ekonomi hijau pada 2026. Optimisme tersebut dibayang-bayangi oleh meluasnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) ke berbagai sektor.

Dalam dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa salah satu peluang serapan tenaga kerja terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Transisi menuju ekonomi hijau juga diyakini akan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja baru.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan bahwa berdasarkanoutlooktersebut, jumlahgreen jobsdiproyeksikan mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Hal ini seiring dengan berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri,” kata Anwar dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai pengembangan keterampilan menjadi faktor yang penting. Pasalnya, perubahan lanskap ketenagakerjaan juga mencakup perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Anwar berpandangan bahwa Indonesia berada pada momentum penting untuk melakukan transformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan, meskipun terdapat sejumlah tantangan. Sejumlah tantangan pasar kerja di Tanah Air berdasarkan kajian tersebut mencakup tingginya pekerja informal, kesenjangan kompetensi, hingga kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital.

Menurutnya, sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat.

Sementara itu, kesenjangan kompetensi tecermin dari data bahwa hanya sekitar 50% tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, lebih rendah dari kebutuhan industri pada angka 80%. Berikutnya, terdapat tantangan peningkatan daya saing tenaga kerja nasional lantaran fenomenaskill mismatchalias ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Terkait transformasi digital, Anwar menyebut peluang pekerjaan berbasis platform digital terus berkembang. Namun demikian, aspek pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital dinilai masih menjadi tantangan.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategilink and matchantara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.

“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.

Ancaman Gelombang PHK

Di sisi lain, kalangan buruh memperingatkan bahwa potensi PHK meluas ke berbagai sektor sebagai dampak dari gejolak global dan masalah struktural industri dalam negeri. Pemerintah didorong lebih gesit dalam merumuskan kebijakan yang tepat, termasuk dalam memetakan serapan tenaga kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 buruh terancam PHK akibat kenaikan harga gas industri. Menurutnya, kenaikan harga industri saat ini sudah tak terjangkau oleh pelaku usaha.

Sejak geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu (satuan standar internasional untuk mengukur jumlah energi panas dari gas bumi) menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepadaBisnismelalui sambungan telepon.

Dia menyatakan bahwa puluhan ribu buruh yang terancam PHK tersebut merupakan pekerja pabrik keramik. Menurutnya, salah satu pabrik produsen keramik terbesar yang terletak di Bekasi, Jawa Barat juga terancam tutup dan mem-PHK seluruh karyawan imbas harga gas industri yang berada di luar kemampuan perusahaan.

Andi Gani menyampaikan bahwa ancaman PHK ini menjadi cerminan sulitnya mempertahankan investasi yang stabil di Tanah Air. Dia mengaku bahwa hal ini turut menjadi kekhawatiran besar kalangan buruh, lebih lagi dalam mendatangkan investasi baru.

Menurutnya, pemerintah perlu tetap mengoptimalkan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil hingga alas kaki. Kapasitas penyerapan tenaga kerja yang dapat menjangkau puluhan ribu orang dinilai menjadi alasan utama.

Pihaknya juga menggarisbawahi alur administratif sebagai aspek yang berdampak terhadap arus investasi. Andi Gani membandingkan perbedaan alur investasi di Vietnam dengan di Indonesia.

“Kita harus bisa bersaing dengan Vietnam. Sekarang Vietnam perizinan cepat, lalu birokrasinya sangat-sangat pendek. Jadi tidak rumit,” ujarnya.

Pelemahan Sektor Manufaktur

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai proyeksi Outlook Ketenagakerjaan 2026 terbilang ambisius, lantaran tidak menggambarkan penuh kondisi industri saat ini. Menurutnya, ada jarak yang cukup lebar antara optimisme makro yang disampaikan pemerintah dan kondisi sektor riil yang justru menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Dia menyoroti stagnansi aktivitas manufaktur yang tecermin dari indeks PMI manufaktur pada level 50,0 per Mei 2026. Di samping itu, pasar tenaga kerja juga belum mendukung lantaran lebih dari 23.000 pekerja terdampak PHK pada lima bulan pertama tahun ini, hingga adanya dampak berantai dari ketergantungan industri Tanah Air terhadap impor bahan baku.

Terkaitgreen jobs, dia menilai optimisme serapan jutaan lapangan kerja perlu dibaca secara lebih hati-hati. Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional yang telah melampaui target 2026 belum diiringi kapasitas penciptaan pekerjaan yang besar.

“Struktur energinya masih didominasi sumber yang relatif mapan, sedangkan sektor yang biasanya menjadi penyerapgreen jobsdalam jumlah besar seperti tenaga surya, kendaraan listrik, dan ekonomi sirkular masih memiliki skala yang terbatas,” terang Yusuf kepadaBisnis.

Menurutnya, penciptaangreen jobstidak hanya bergantung pada investasi dan proyek baru, tetapi juga pada keberhasilan program reskilling, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Yusuf menyebut angka 3,88 jutagreen jobslebih tepat dipandang sebagai potensi maksimum dalam skenario yang sangat ideal.

Dia berpendapat, untuk menilai apakah target tersebut benar-benar berada di jalur yang tepat, indikator yang digunakan semestinya mengarah ke statistik konkret seperti pergerakan PMI manufaktur, tren PHK bulanan, hingga realisasi kapasitas energi terbarukan non-PLTA. Dari sisi tenaga kerja, tingkat penyerapan lulusan vokasi di sektor prioritas serta peningkatan proporsi tenaga kerja formal juga dinilai perlu menjadi perhatian.

“Selama indikator-indikator tersebut belum menunjukkan perbaikan yang konsisten, proyeksi 3,88 jutagreen jobsmasih lebih dekat pada aspirasi kebijakan daripada realitas ekonomi yang sudah terbentuk,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecerdasan artifisial (AI) semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, semakin luas pemanfaatannya, semakin besar pula tuntutan untuk menjaga keamanan data.

Perlindungan data tidak cukup hanya berfokus pada pencegahan kebocoran, tetapi juga memastikan data tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, autentikasi yang kuat menjadi elemen krusial dalam membangun ekosistem digital yang aman dan tepercaya.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur mengatakan, keberhasilan adopsi AI sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap keamanan teknologi tersebut.

Menurut dia, kepercayaan hanya dapat terbangun ketika keamanan dan kenyamanan berjalan beriringan dalam setiap layanan digital.

“Transformasi digital tidak harus mengorbankan keamanan demi kenyamanan, maupun sebaliknya. Dengan desain dan arsitektur sistem yang tepat, keduanya justru dapat berjalan beriringan,” ujar Niki dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Niki memberikan contoh transformasi digital dalam perlindungan data, yaitu bagaimana pelaku ransomware memanfaatkan kriptografi untuk mengenkripsi dan mengunci data hingga tidak dapat digunakan oleh pemiliknya. Prinsip yang sama dapat diterapkan untuk perlindungan data.

“Kalau pelaku fraud menggunakan kriptografi untuk mengunci data kita, maka kita perlu mengunci datanya terlebih dahulu supaya orang lain tidak bisa menggunakannya,” tambah Niki.

Setelah data diamankan, instansi juga perlu mengendalikan akses melalui sistem autentikasi yang kuat.

Menurut Niki, sistem tersebut harus mampu memastikan siapa yang berhak mengakses data, siapa yang memegang kunci untuk membuka akses, serta bagaimana setiap penggunaan akses dapat dilacak.

Dengan begitu, data tidak hanya terlindungi secara teknis, tetapi juga hanya dapat digunakan oleh pihak yang benar-benar berwenang.

Ia menjabarkan, autentikasi menjadi krusial karena hampir 95 persen kasus pelanggaran keamanan data dan keamanan siber secara global berakar pada sistem autentikasi yang lemah.

Autentikasi dapat dilakukan melalui informasi yang diketahui pengguna (what you know), identitas biometrik seperti wajah atau sidik jari (who you are), serta perangkat yang dimiliki pengguna (what you have).

Ketika data pribadi sudah bocor, data tersebut tidak lagi cukup untuk membuktikan orang yang mengakses akun benar-benar pemiliknya.

Terlebih, modus fraud berbasis AI kini tidak hanya menyasar wajah dan suara, tetapi juga perangkat, jaringan, hingga perilaku pengguna.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria mengatakan, tantangan AI kini mencakup aspek yang lebih luas, mulai dari literasi digital, kepercayaan publik, hingga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

"Kesenjangan masa depan tidak hanya terjadi antara mereka yang terhubung dan tidak terhubung, tetapi juga antara mereka yang mampu memanfaatkan AI secara produktif dan mereka yang tertinggal dari transformasi tersebut," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transformasi bisnis media audio dan digital guna menangkap peluang pertumbuhan industri yang terus berkembang. Direktur Utama MARI Ade Wahyu Setiawan mengatakan perusahaan terus mengembangkan sinergi antara bisnis radio dan digital melalui berbagai unit usaha yang dimiliki.

"Pada saat ini MARI tetap berfokus pada segmen young adults yang merupakan populasi terbesar di Indonesia, dengan bisnis utama radio dan digital melalui berbagai entitas anak usaha," ujar Ade saat Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) MARI di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Ade menyampaikan MARI saat ini mengelola sejumlah stasiun radio nasional, yakni Jak FM, Gen FM, Gen FM Surabaya, Hot FM, Kiss FM, Mustang FM, dan Most Radio. Selain itu, perseroan juga memiliki platform audio digital dan konten, Noice, yang menjadi bagian dari strategi pengembangan bisnis digital perusahaan.

"Sepanjang 2025, MARI membukukan pendapatan bersih (net revenue) sebesar Rp 70,32 miliar," ucap Ade.

Di tengah tantangan industri media dan proses transformasi bisnis yang masih berlangsung, perseroan mencatat rugi tahun berjalan sebesar Rp 77,17 miliar. Sementara itu, rugi komprehensif tahun berjalan tercatat sebesar Rp 89,86 miliar.

Adapun rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp 36,11 miliar. Berdasarkan segmen usaha, bisnis radio mencatat rugi komprehensif sebesar Rp 12,92 miliar, sedangkan unit digital membukukan rugi komprehensif sebesar Rp 76,94 miliar.

Meski masih mencatat kerugian, lanjut Ade, manajemen menilai berbagai langkah inovasi dan pengembangan yang dilakukan sepanjang tahun lalu merupakan investasi penting untuk memperkuat fondasi bisnis jangka panjang.

"Berbagai kegiatan dan inovasi yang telah kami lakukan sepanjang 2025 bertujuan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat posisi MARI sebagai pemain utama di industri media audio dan konten digital di Indonesia," lanjut Ade.

Menurut Ade, perubahan perilaku konsumsi media yang semakin mengarah ke platform digital menjadi peluang yang terus dimanfaatkan perseroan. Oleh karena itu, MARI tetap melanjutkan strategi integrasi antara kekuatan jaringan radio yang telah mapan dan pengembangan platform digital guna memperluas jangkauan audiens, khususnya generasi muda.

Dalam RUPST tersebut, Ade menyampaikan pemegang saham juga menyetujui sejumlah agenda penting lainnya, termasuk pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2026 serta menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.

Selain itu, rapat juga menetapkan susunan pengurus perseroan, yakni Ade Wahyu Setiawan sebagai Direktur Utama, Doni Kurniawan Chandra sebagai Direktur, Hendry Mulya Syam sebagai Komisaris Utama, dan Adrian Syarkawi sebagai Komisaris.

"Ke depan, MARI optimistis dapat terus memperkuat posisinya di industri media audio dan digital melalui pengembangan konten yang relevan, inovasi teknologi, serta pemanfaatan ekosistem radio dan digital yang saling terintegrasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas," kata Ade.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat strategi promosi untuk menarik minat investor ke Kawasan Rebana melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan iklim investasi yang kondusif.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penyediaan kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta optimalisasi layanan berbasis digital. Upaya ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan mempermudah akses bagi calon investor maupun masyarakat.

Selain memperkuat infrastruktur pelayanan, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki daya saing tinggi di dunia industri. Melalui program pelatihan terpadu, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.

"Kami memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada masyarakat sesuai kebutuhan industri. Dengan demikian, kompetensi tenaga kerja yang tersedia dapat selaras dengan kebutuhan perusahaan yang berinvestasi di Sumedang," jelas Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah juga menyiapkan instrumen pendukung berupa insentif fiskal. Kebijakan tersebut mencakup pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha sesuai regulasi yang berlaku.

Dony menegaskan stabilitas daerah dan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan investasi di Sumedang. Pemerintah daerah berkomitmen hadir sebagai fasilitator yang menjamin kenyamanan bagi para investor.

"Kami harus menjadi daerah yang terbuka dan ramah terhadap para investor. Kehadiran mereka akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir sebagai penggerak, pengorkestrasi, sekaligus membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif bagi daerah," tuturnya.

Promosi intensif terhadap potensi Kawasan Rebana di tingkat nasional maupun internasional mulai membuahkan hasil. Sejumlah investor dari berbagai negara dilaporkan mulai menjajaki peluang bisnis di wilayah Sumedang.

"Kami terus melakukan promosi dan alhamdulillah hasilnya mulai terlihat. Investor dari berbagai negara seperti China, Arab Saudi, Kuwait, Rusia, dan negara lainnya mulai datang untuk melihat potensi Sumedang. Tentu kami juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Pak Helmi Yahya, yang turut membantu memperkenalkan potensi daerah ini," pungkasnya.