Bisnis.com, JAKARTA — Rencana masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke industri ojek online (ojol) dinilai berisiko menimbulkan distorsi pasar dan konflik kepentingan, alih-alih menyelesaikan polemik tarif dan kesejahteraan pengemudi.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kehadiran Danantara sebagai investor di sektor ride hailing tidak otomatis memberi dampak positif terhadap pengendalian tarif ojol.

Menurutnya, skema tarif pengemudi saat ini tetap tunduk pada regulasi pemerintah sehingga perubahan kepemilikan tidak akan banyak mengubah struktur dasar industri.

"Tarif perjalanan untuk driver selama ini diatur oleh peraturan. Selama aturannya sama, mau yang masuk Danantara atau siapa pun ya tetap akan sama," ucap Nailul Huda kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Sejatinya, aturan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam Diktum kedelapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Lebih lanjut, Huda menuturkan persoalan utama industri ojol justru terletak pada struktur biaya dan besaran potongan aplikasi terhadap mitra pengemudi.

Huda menegaskan, bahwa hal tersebut lebih mendesak dibenahi ketimbang mendorong keterlibatan langsung pemerintah melalui investasi.

"Aturannya berupa fixed cost bagi driver, potongannya berupa persentase. Itu dulu diselesaikan sebelum ngomongin intervensi," ujarnya.

Huda juga menilai pemerintah semestinya tetap berada pada posisi regulator, bukan pelaku usaha ataupun investor di industri digital.

Jika pemerintah masuk terlalu jauh ke dalam bisnis ojol melalui Danantara, kondisi itu dinilai berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Keterlibatan pemerintah sebagai investor berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan kebijakan terhadap pemain tertentu. Risiko itu dinilai makin besar apabila Danantara digunakan untuk menopang tarif murah melalui subsidi.

Dia mencontohkan skenario apabila pemerintah melalui Danantara mengintervensi tarif menjadi hanya 8% melalui subsidi. Kondisi itu dapat menekan kompetitor swasta yang tidak memperoleh dukungan serupa.

"Buat regulasi yang menguntungkan semua pihak, itu yang diperlukan oleh industri. Yang lain tidak diberikan subsidi, ya pesaing bisa habis 'bensin'. Investor mana mau masuk ke Indonesia di mana pasarnya sudah fail karena Danantara," katanya.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi iklim investasi sektor digital nasional. Investor swasta berpotensi menahan ekspansi apabila melihat adanya dominasi pemerintah di industri yang seharusnya berbasis kompetisi pasar.

Bagi pelaku usaha di sektor ride hailing, intervensi pemerintah yang terlalu dalam juga berpotensi mempersempit ruang inovasi dan memperbesar ketidakpastian bisnis.

Industri dikhawatirkan bergerak bukan berdasarkan efisiensi dan kompetisi layanan, melainkan bergantung pada arah kebijakan pemerintah sebagai regulator sekaligus pemain pasar.

Janji Prabowo

Presiden Prabowo berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online atau ojol online dari 20% menjadi di bawah 10% yakni hanya 8% saat Hari Buruh atau May Day 2026.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa telah meneken Peraturan Presiden No 27 tahun 2026 tentang perlindungan Transportasi Online, sehingga pengemudi online harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga mendapatkan BPJS Kesehatan.

"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia," tegasnya di depan puluhan ribu buruh dari pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo mengatakan bahwa dari setiap pendapatan, ojol online hanya mendapatkan 80% saja, tetapi sekarang harus diubah menjadi minimal 92% untuk pengemudi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojol demi menurunkan potongan menjadi 8% sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menyebut secara rinci tujuannya untuk menurunkan biaya aplikator dari semula 20% atau 10% menjadi 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ucap Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut sebagian besar bank digital kini tak lagi sekadar mengejar pertumbuhan agresif, tetapi mulai memasuki fase profitabilitas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, per Maret 2026, Return on Assets (ROA) bank digital tercatat sebesar 2,87%, di atas ROA industri sebesar 2,50%. Rasio Net Interest Margin (NIM) bank digital juga berada di level 13,90%, di atas NIM industri 4,49%.

Selain itu, kemampuan menciptakan pendapatan bunga cukup kuat, melalui NIM yang tiga kali lebih besar dari industri.

“Ini menjadi titik penting ketika sejumlah bank digital mulai menunjukkan perbaikan laba, efisiensi operasional, penurunan cost of fund, dan kualitas kredit yang lebih terjaga,” kata Dian kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (3/5/2026).

Fokus pelaku bank digital kini bergeser. Dian mengatakan, bank digital kini menggeser fikusnya, dari sekadar membebankan biaya akuisisi nasabah menuju monetisasi ekosistem, cross-selling, CASA growth, dan kredit yang lebih prudent.

Meski demikian, dia menyebut bahwa profitabilitas masing-masing bank digital masih bervariasi, dengan beberapa bank digital yang cenderung lebih stabil dengan perolehan laba yang terstruktur.

Sementara lainnya, lanjut dia, masih terdapat bank yang masih berupaya meningkatkan pertumbuhan bisnis untuk dapat mencapai laba yang sustain.

“Dengan kata lain, industri sedang bertransisi dari growth-first ke sustainable growth,” ujarnya.

Sementara itu, seiring dengan matangnya model bisnis, fokus PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) kini berkembang menuju pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam dua tahun terakhir, Bank Neo Commerce berhasil menunjukkan kinerja yang positif dengan mencatatkan laba secara konsisten, termasuk laba bersih sebesar Rp565,69 miliar pada 2025.

Pencapaian ini didukung oleh peningkatan kualitas aset, penguatan manajemen risiko, serta efisiensi operasional yang dilakukan secara berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Eri Budiono mengatakan, perseroan ke depannya tetap melanjutkan pertumbuhan bisnis, baik dari sisi jumlah nasabah aktif maupun penyaluran kredit, namun dengan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis kualitas.

“Fokus utama kami adalah menjaga momentum pertumbuhan berkualitas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memastikan profitabilitas yang berkelanjutan,” ungkap Eri kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (3/5/2026).

Bisnis.com, SAMARINDA — Sebanyak 201 desa di Kalimantan Selatan masih terjebak dalam zona blank spot atau wilayah tanpa jangkauan telekomunikasi dari total 2.015 desa se-Banua.

Data tahun 2026 ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Blank Spot yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Banjarmasin baru-baru ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim menyatakan kondisi geografis yang menantang menjadi akar permasalahan disparitas konektivitas tersebut.

Tantangan topografi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terhambatnya layanan publik serta pertumbuhan ekonomi digital di wilayah-wilayah terpencil.

"Kondisi geografis yang menantang menciptakan kesenjangan akses digital yang berimbas pada hambatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital," kata Muhamad Muslim dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Kendati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengklaim 91% desa telah terbebas dari persoalan blank spot, di mana 1.814 desa memiliki infrastruktur digital memadai, tapi angka 201 desa yang tertinggal justru menjadi cermin kesenjangan akses digital yang masih menganga lebar di pelosok Banua.

Muslim menegaskan rakor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah ini bukan sekadar ritual koordinasi, melainkan upaya mengidentifikasi kendala riil di lapangan agar 201 desa sisanya dapat segera terlayani.

"Kami berharap hasil rakor ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat diimplementasikan dan dimonitor secara berkala. Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi," jelasnya.

Selain memperluas cakupan layanan ke wilayah blank spot, Pemprov Kalsel juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas jaringan.

Muslim menekankan kebutuhan masyarakat kini tak lagi sebatas sinyal telepon, melainkan internet stabil dengan kapasitas bandwidth memadai. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penetapan standar minimal kualitas jaringan di seluruh wilayah tertinggal.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan, Pemprov Kalsel mengusulkan sistem pemantauan real-time yang dapat diakses gubernur, bupati, dan wali kota guna memantau progres pembangunan menara telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya.

Sistem ini diharapkan menjadi alat kontrol agar proyek tidak mangkrak di tengah jalan.

Muslim juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar berbagai hambatan regulasi maupun teknis, seperti persoalan lahan dan kelistrikan dapat diselesaikan secara kolektif.

"Jika ada kendala, baik itu persoalan regulasi maupun teknis seperti lahan dan kelistrikan, kita bisa langsung bergerak bersama untuk mencari solusinya," tambahnya.

Hingga 2026, Diskominfo Kalsel telah mengintegrasikan 86 perangkat daerah dan UPTD ke jaringan internet serta menghubungkan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pusat Data Nasional.

Adapun dia menargetkan seluruh klaster kabupaten/kota terintegrasi penuh dengan jaringan intra pemerintah provinsi guna mendukung transformasi digital yang merata dan efisien.

"Kita perlu membangun kesamaan persepsi dan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan tidak ada wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital," pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia atau Modantara keberatan dengan aturan pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.

Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha menjelaskan menghormati perhatian Presiden terhadap kesejahteraan mitra pengemudi. Bagi industri, mitra pengemudi merupakan bagian utama dari ekosistem mobilitas dan pengantaran digital. Karena itu, setiap upaya memperkuat perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan penghasilan mitra perlu didukung.

Akan tetapi Modantara menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis, terlalu dipaksakan, dan berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia, jika diterapkan tanpa kajian dan diskusi mendalam dengan para pelaku industri.

Menyikapi hal tersebut Modantara secara tegas meminta pemerintah untuk meninjau kembali secara menyeluruh angka bagi hasil platform yang diubah menjadi 8% dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kami meyakini bahwa niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, tidak boleh berubah menjadi krisis baru.

“Kami memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem. Batas potongan 8% mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luas, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra. Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang, sehingga kebijakan yang diambil perlu menjaga keberlanjutannya," jelas Agung dikutip dari siaran pers, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya isu kesejahteraan mitra tidak bisa disederhanakan hanya menjadi angka potongan platform. Ekosistem mobilitas dan pengantaran digital melibatkan struktur biaya yang kompleks, mulai dari teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan.

Sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern. Saat ini, sektor mobilitas dan pengantaran digital telah melibatkan 2–4 juta mitra pengemudi aktif dan menjadi sumber penghasilan utama dan tambahan. Kemudian berkontribusi ratusan triliun rupiah per tahun terhadap perputaran ekonomi nasional. Serta mendukung jutaan UMKM dan pekerja di sektor lain yang bergantung pada layanan logistik dan mobilitas.

Lebih jauh, keberlanjutan yang dimaksud tidak hanya menyangkut platform sebagai entitas bisnis, tetapi juga seluruh ekosistem yang terhubung di dalamnya—mulai dari jutaan mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga pekerja di berbagai sektor yang mengandalkan layanan mobilitas dan pengantaran dalam aktivitas sehari-hari, termasuk masyarakat yang bergantung pada layanan ojek online dan taksi online untuk bekerja dan berusaha.

"Batasan 8% ini akan mengurangi ruang operasional platform hingga 60%, dan akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak. Efeknya kompleks, sistemik, dan bahkan dapat mengancam kestabilan ekonomi serta iklim investasi," kata Agung.

Setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra. Sehingga mitra memiliki kebebasan untuk memilih layanan dengan pembagian hasil yang disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.

"Bagi hasil atau potongan platform tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Pertanyaannya adalah: apakah batas 8% benar-benar akan memperkuat penghasilan mitra dalam jangka panjang, atau justru mengurangi permintaan, layanan, dan kesempatan kerja fleksibel yang selama ini menopang mereka?” ujar Agung.

Modantara melihat bahwa pemaksaan potongan platform tunggal dapat menghilangkan kompetisi yang menjadi landasan bagi inovasi layanan dan program. Pemberdayaan mitra potensi penyesuaian harga kepada konsumen. Kemudian, mengancam keberlangsungan layanan, khususnya di area dengan margin rendah, karena platform harus berfokus pada volume yang lebih besar.

Menurut Agung memaksa platform beroperasi dengan struktur biaya ramping dan melakukan efisiensi berlebihan yang berdampak ke kualitas pelayanan konsumen. Di India contohnya, platform komisi rendah Ola terpaksa memangkas jumlah pekerja perusahaan dan mengurangi insentif pengemudi secara signifikan agar bisa beroperasi dengan komisi yang rendah. Efisiensi operasional yang dapat berdampak pada kualitas layanan. Selain itu, kebijakan batas komisi 8% berpotensi akan menjadi yang terendah di dunia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara global, rata-rata platform fee berada di kisaran 15–30% untuk layanan ride-hailing dan delivery, tergantung model bisnis dan tahap pasar. Hal ini akan berdampak negatif kepada daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia dan upaya menarik investor ke Indonesia.

Agung menyebut sampai saat ini belum mendapatkan salinan Perpres 27/2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online yang dinyatakan telah ditandatangani oleh presiden, agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut dan detail.

"Kami menyatakan kesiapan untuk duduk bersama dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang seimbang, implementatif, dan berkelanjutan," kata Agung.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya penawaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 yang beredar melalui tautan tidak resmi dan media sosial. Perseroan menegaskan, informasi tersebut merupakan modus penipuan yang menyalahgunakan nama BRI.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya memastikan seluruh penawaran KUR melalui kanal tidak resmi tidak memiliki keterkaitan dengan layanan maupun operasional perusahaan. Ia menegaskan, proses pengajuan KUR 2026 di BRI hanya dapat dilakukan melalui saluran resmi.

“Seluruh proses pengajuan KUR BRI dapat diakses masyarakat melalui kantor cabang, kantor cabang pembantu, BRI Unit, Teras BRI, serta BRILink Agen atau melalui tenaga pemasar BRI, dan tidak dipungut biaya apa pun di awal,” ujar Akhmad dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/5/2026).

Dia mengingatkan seiring meningkatnya aktivitas digital, BRI menilai masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan. Perseroan mengimbau agar masyarakat tidak mengakses atau mengeklik tautan yang tidak resmi, serta tidak memberikan data pribadi yang bersifat rahasia.

BRI menegaskan tidak pernah meminta informasi sensitif seperti PIN, kata sandi, maupun kode one-time password (OTP) dalam kondisi apa pun. Permintaan atas data tersebut dipastikan merupakan indikasi penipuan.

Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan penawaran pencairan KUR secara cepat dengan syarat tidak wajar. Verifikasi informasi disarankan dilakukan melalui kanal resmi BRI, termasuk situs web dan akun media sosial resmi perusahaan serta layanan Contact BRI.

Akhmad menambahkan, BRI terus memperkuat edukasi literasi keuangan kepada masyarakat, khususnya terkait kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital. Perseroan juga aktif berkoordinasi dengan otoritas dan pihak terkait untuk menindaklanjuti penyalahgunaan nama perusahaan.

Di tengah rapuhnya kualitas pasar kerja global yang disorot Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), kemunculan kecerdasan buatan (AI) kini menjadi tantangan baru yang berpotensi mempercepat tekanan terhadap tenaga kerja, khususnya di sektor jasa dan ekonomi digital.

ILO dalam laporan terbarunya tentang digitalisasi dunia kerja menyebut AI memang membawa peluang besar dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Teknologi ini memungkinkan robot menggantikan manusia dalam pekerjaan berbahaya, kotor, dan repetitif, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan pemantauan keselamatan di tempat kerja.

Namun, ILO juga mengingatkan adopsi AI menghadirkan risiko baru, mulai dari potensi kegagalan sistem, ancaman siber, hingga berkurangnya pengawasan manusia akibat ketergantungan pada otomatisasi.

Selain itu, sistem kerja berbasis algoritma dinilai dapat meningkatkan tekanan kerja, memicu stres, kelelahan, dan gangguan kesehatan mental pekerja.

Di luar aspek K3, disrupsi AI juga mulai terasa pada struktur pasar tenaga kerja. Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai AI memperketat persaingan dan menggeser pekerja, terutama di sektor jasa digital.

"Dengan kemunculan AI, ini menambah kompetisi bagi pekerja, terutama freelancer di sektor digital. Mereka yang sebelumnya bekerja di ekosistem digital mulai tergeser, digantikan AI," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Ia menjelaskan kelompok yang terdampak kehadiran AI bukan hanya pekerja berupah rendah, tetapi juga tenaga kerja semi-terampil seperti UX designer hingga software engineer. Padahal, kelompok ini sebelumnya menikmati lonjakan permintaan saat ekonomi digital berkembang pesat pada 2016 hingga 2023.

"Sekarang justru mereka tersisih di pasar tenaga kerja. Ini mengkhawatirkan karena terjadi di sektor jasa modern yang sebelumnya menjadi andalan," ujarnya.

Bhima menambahkan untuk sektor padat karya seperti tekstil, dampak AI masih relatif terbatas karena tetap mengandalkan tenaga kerja fisik. Namun tekanan besar justru terjadi di sektor jasa perkotaan berbasis digital.

Ia menekankan perlunya penyesuaian sistem pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan AI, bukan bersaing dengannya. Selain itu, penguatan jaring pengaman sosial dinilai krusial.

"Profil tenaga kerja makin bergeser ke informal dengan kualitas yang lebih rendah. Jaring pengaman sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan harus menyesuaikan," katanya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai disrupsi AI tidak hanya berdampak pada jumlah pekerjaan, tetapi juga komposisi tugas dalam pekerjaan.

"AI, terutama generatif, tidak hanya menggantikan tugas rutin, tapi juga sebagian tugas kognitif. Yang terjadi seringkali bukan langsung hilangnya pekerjaan, tapi pergeseran tugas yang kemudian menurunkan kebutuhan tenaga kerja," ujarnya.

Menurut Yusuf, dalam jangka pendek hingga menengah, laju substitusi tenaga kerja berpotensi lebih cepat dibanding penciptaan pekerjaan baru. Hal ini dipicu oleh cepatnya adopsi teknologi, rendahnya mobilitas tenaga kerja antar sektor, serta belum siapnya sistem pelatihan ulang.

Ia juga menyoroti dampak AI, terutama pada pekerja dengan keterampilan menengah seperti administrasi dan layanan pelanggan, kelompok yang selama ini menjadi penopang kelas menengah.

"Kalau segmen ini tertekan, dampaknya tidak hanya ke pasar tenaga kerja, tapi juga ke konsumsi dan stabilitas sosial," katanya.

Dalam konteks Indonesia, Yusuf melihat adanya efek ganda: sektor informal dan pekerjaan manual masih menjadi penyangga dalam jangka pendek, tetapi sektor jasa modern di perkotaan justru lebih rentan terdampak.

"Kalau tidak ada intervensi kebijakan, kita bisa melihat polarisasi pasar tenaga kerja-pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan rendah tetap ada, tapi lapisan menengah menyusut," pungkasnya.

JAKARTA - Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (MODANTARA) menilai rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan dipaksakan. Kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia, jika diterapkan tanpa kajian dan diskusi mendalam dengan para pelaku industri.

Menyikapi hal tersebut, MODANTARA meminta pemerintah meninjau kembali secara menyeluruh angka bagi hasil platform yang diubah menjadi 8% dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. ”Kami meyakini bahwa niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, tidak boleh berubah menjadi krisis baru,” kata Direktur Eksekutif MODANTARA, Agung Yudha dalam pernyataan tertulis, Sabtu (2/5/2026). Prabowo Berkomitmen Bakal Memangkas Potongan Ojol dari 20% Jadi 8%

MODANTARA memahami semangat pemerintah meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi . Namun kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem.

Batas potongan 8% mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luas, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra. “Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang, sehingga kebijakan yang diambil perlu menjaga keberlanjutannya,” ujarnya.

Menurut Agung, isu kesejahteraan mitra tidak bisa disederhanakan hanya menjadi angka potongan platform. Ekosistem mobilitas dan pengantaran digital melibatkan struktur biaya yang kompleks, mulai dari teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan.

Sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern. Saat ini, pertama, sektor mobilitas dan pengantaran digital telah melibatkan 2–4 juta mitra pengemudi aktif dan menjadi sumber penghasilan utama dan tambahan.

Kedua, berkontribusi ratusan triliun rupiah per tahun terhadap perputaran ekonomi nasional. Ketiga, mendukung jutaan UMKM dan pekerja di sektor lain yang bergantung pada layanan logistik dan mobilitas.

Lebih jauh, keberlanjutan yang dimaksud tidak hanya menyangkut platform sebagai entitas bisnis, tetapi juga seluruh ekosistem yang terhubung di dalamnya. Mulai dari jutaan mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga pekerja di berbagai sektor yang mengandalkan layanan mobilitas dan pengantaran dalam aktivitas sehari-hari, termasuk masyarakat yang bergantung pada layanan ojek online dan taksi online untuk bekerja dan berusaha.

Batasan 8% ini akan mengurangi ruang operasional platform hingga 60%, dan akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak. Efeknya kompleks, sistemik, dan bahkan dapat mengancam kestabilan ekonomi serta iklim investasi.

Setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra. Sehingga mitra memiliki kebebasan untuk memilih layanan dengan pembagian hasil yang disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.

"Bagi hasil atau potongan platform tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Pertanyaannya adalah apakah batas 8% benar-benar akan memperkuat penghasilan mitra dalam jangka panjang, atau justru mengurangi permintaan, layanan, dan kesempatan kerja fleksibel yang selama ini menopang mereka?” ujar Agung.

MODANTARA melihat bahwa pemaksaan potongan platform tunggal dapat menimbulkan beberapa efek. Pertama, menghilangkan kompetisi yang menjadi landasan bagi inovasi layanan dan program pemberdayaan mitra. Kedua, potensi penyesuaian harga kepada konsumen. Ketiga, mengancam keberlangsungan layanan khususnya di area dengan margin rendah, karena platform harus berfokus kepada volume yang lebih besar.

Keempat, memaksa platform beroperasi dengan struktur biaya ramping dan melakukan efisiensi berlebihan yang berdampak ke kualitas pelayanan konsumen. Di India contohnya, platform komisi rendah Ola terpaksa memangkas jumlah pekerja perusahaan dan mengurangi insentif pengemudi secara signifikan agar bisa beroperasi dengan komisi yang rendah.

Kelima, efisiensi operasional yang dapat berdampak pada kualitas layanan. Selain itu, kebijakan batas komisi 8% berpotensi akan menjadi yang terendah di dunia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara global, rata-rata platform fee berada di kisaran 15–30% untuk layanan ride-hailing dan delivery, tergantung model bisnis dan tahap pasar. Hal ini akan berdampak negatif kepada daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia dan upaya menarik investor ke Indonesia. Potongan Aplikator Ojol Turun Jadi 8%, Ini Kata Grab dan Goto

Hingga kini, MODANTARA belum mendapatkan salinan Perpres 27/2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online yang dinyatakan telah ditandatangani oleh presiden, agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut dan detail. Meski demikian, MODANTARA menyatakan kesiapan untuk duduk bersama dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang seimbang, implementatif, dan berkelanjutan.

”Kami percaya bahwa kebijakan yang baik harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, kepentingan konsumen, daya saing investasi, dan pertumbuhan ekonomi digital nasional,” tandas Agung.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan fokus untuk memperluas basis pajak pada transaksi digital. Hal ini dilakukan kendati windfall harga komoditas semakin terasa dampaknya ke tambahan penerimaan.

Pada Kamis (30/4/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut, akan memperluas basis penerimaan pajak maupun mendorong peningkatan kepatuhan pada basis yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mengejar target penerimaan Rp2.357,7 triliun pada 2026.

Secara sektoral, Bimo menyebut, otoritas pajak sudah tidak bisa lagi mengandalkan komoditas kendati sejumlah harga komoditas ekspor Indonesia meningkat seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

"Walaupun komoditas minerba [mineral dan batu bara] mulai merangkak naik, kami mulai masuk ke digital economy, kami mulai masuk ke pemajakan transaksi digital. Kami mulai masuk ke platform-platform digital currency. Jadi arahnya sudah ke situ," ujarnya kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Bimo menyebut, penerimaan pajak sampai dengan 29 April 2026, menunjukkan adanya pertumbuhan di atas 18% year-on-year yoy dibandingkan April 2025. Sementara itu, sampai dengan akhir Maret 2026, setoran pajak yang sudah diterima mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% yoy.

Secara sektoral, penerimaan pajak sektor pertambangan sampai akhir kuartal I/2026, mencapai Rp32,9 triliun atau 6,3% yoy. Penopangnya adalah sektor pertambangan migas.

Kontribusi terbesar memang berasal dari perdagangan setidaknya sampai akhir kuartal I/2026. Nilainya mencapai Rp103,6 triliun atau tumbuh 59,9% yoy. Pertumbuhan penerimaan pajak di sektor perdagangan ditopang oleh perdagangan besar BBM serta tren peningkatan belanja online.

Selanjutnya, industri pengolahan menyumbang Rp84,2 triliun atau tumbuh 21,3% yoy serta keuangan dan asuransi Rp50,7 triliun atau tumbuh 7,6% yoy.

Pemajakan Via Marketplace hingga Pinjol

Berdasarkan catatan DJP, data terbaru menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun. Setoran ini berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE), seperti Shopee hingga Tokopedia, sampai dengan pajak teknologi finansial berupa peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Dari total Rp50,51 triliun, setoran terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun atau lebih dari 76%.

Kemudian, pajak atas aset kripto senilai Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp4,98 triliun.

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku PMSE sampai dengan akhir Maret 2026. Sepanjang bulan lalu, otoritas pajak juga telah menunjuk pemungut PPN PMSE baru yaitu Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc.

Sementara itu, dua PMSE dicabut yaitu Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Ada satu perubahan data pemungut PPN PMSE yakni pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, Inge menyebut, hanya 231 dari total 262 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp38,76 triliun. Jumlahnya terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.

Di sisi lain, setoran pajak kripto Rp2 triliun sampai akhir Maret 2026 lalu berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.

Dari sisi jenis pajaknya, setoran pajak kripto terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN dalam negeri (PPN DN) sebesar Rp880,18 miliar.

Adapun, pajak fintech menyumbang Rp4,77 triliun dengan perincian Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar sampai dengan 2026.

Jenis pajaknya mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Terakhir, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari SIPP. Sampai dengan bulan lalu, pajak SIPP tercatat sebesar Rp4,98 triliun. Nilai ini meliputi penerimaan Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp906,81 miliar hingga 2026.

Penerimaan pajak SIPP terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

Inge lalu menambahkan kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," jelasnya.

Rimba Mahardika

Humas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional (Unas)

HARI Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 kembali menyapa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan kali ini terasa lebih mendesak dengan tema "Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua".

Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, tema ini bukan sekadar slogan administratif, melainkan sebuah seruan untuk merekonstruksi ulang paradigma komunikasi pendidikan di Indonesia.

Pendidikan bukanlah entitas terisolasi. Ia adalah proses komunikasi yang kompleks antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Namun, tantangan di tahun 2026 – di mana scrolling culture dan kecepatan informasi digital menguasai ruang publik – pendidikan seringkali gagap berkomunikasi dengan generasinya sendiri.

Hari ini adalah titik refleksi, apakah pendidikan kita masih relevan, atau justru terasing dalam bisingnya komunikasi digital?

Komunikasi Interaktif sebagai Ruh Ki Hadjar

Ki Hadjar Dewantara, melalui semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, sejatinya merumuskan landasan komunikasi pendidikan yang partisipatif dan humanis. Ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme, yang dalam konteks komunikasi pembelajaran menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial, bukan sekadar ditransfer.

Guru, dalam pandangan komunikasi modern, bukanlah transmitter tunggal (sumber pesan) yang absolut, melainkan fasilitator komunikasi yang membangun makna bersama siswa. Jika merujuk pada Teori Komunikasi Humanisme, pendidikan harus menempatkan siswa sebagai subjek aktif, bukan objek komunikasi pasif. Di tengah tantangan 2026, ruang kelas harus menjadi dialog yang hidup, bukan monolog guru yang monoton.

Opini ini menyoroti tren scrolling culture yang melemahkan daya konsentrasi Generasi Z dan Alpha. Komunikasi pendidikan terancam ketika pendidik menggunakan metode konvensional di hadapan peserta didik yang terbiasa dengan komunikasi instan 15 detik.

Di sini, kita perlu menerapkan Teori Uses and Gratifications. Pendidik harus memahami bahwa siswa aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan kognitif dan afektif mereka. Pendidikan tidak bisa melawan arus teknologi, melainkan harus menggunakannya. Kurikulum harus bertransformasi menjadi komunikasi visual-interaktif yang mampu menyaingi konten media sosial.

"Partisipasi Semesta" dan Komunikasi Kritis

Tema "Partisipasi Semesta" (2026) menekankan perlunya kolaborasi semua pihak. Dalam perspektif Teori Kritis, kita harus mempertanyakan, siapa yang memiliki akses ke pendidikan bermutu? Diskursus 2026 harus membongkar ketimpangan akses digital dan kualitas pengajaran antara kota besar dan daerah terpencil.

Pendidikan berkualitas adalah komunikasi yang adil. Komunikasi pendidikan bukan hanya tentang alat (laptop/internet), tetapi tentang inklusivitas makna. Masyarakat dan dunia industri perlu didorong untuk berpartisipasi sebagai "komunikator sekunder" yang memberikan pengalaman praktis bagi siswa.

Dengan demikian, Hardiknas 2026 semoga menjadi momen evaluasi, apakah pendidikan kita memanusiakan atau mendigitalisasi manusia? Pendidikan bukan sekadar industri cetak lulusan, melainkan peradaban manusia.

Pendidik dituntut menjadi komunikator yang tidak hanya lihai teknologi, tapi juga memiliki nurani. Dengan mengadopsi teori komunikasi yang tepat – konstruktivisme, humanisme, dan kritis – pendidikan Indonesia akan mampu menjawab tantangan 2026, melahirkan generasi yang cerdas secara akademik, kuat secara karakter, dan bijak dalam mengelola arus informasi.

Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bergerak semesta, berkomunikasi dengan hati, demi Indonesia yang lebih cerdas.

JAKARTA - OVO mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan transaksi elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan konsumen di tengah maraknya kejahatan digital yang memanfaatkan kelengahan pengguna.

“Sebagai platform pembayaran digital, OVO berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang aman sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. Kami percaya bahwa edukasi menjadi garis pertahanan pertama dalam menghadapi risiko penipuan digital,” kata Head of Strategy, Integrated Marketing Communication OVO Asep Haekal dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

OVO mendukung Gerakan Bersama Edukasi Perlindungan Konsumen (GEBER PK), inisiatif kolaboratif antara Bank Indonesia dan pelaku industri jasa pembayaran untuk meningkatkan literasi keamanan transaksi digital masyarakat.

Menurut Asep, masyarakat perlu membiasakan langkah sederhana seperti melakukan pengecekan dan verifikasi sebelum bertransaksi, serta memastikan seluruh aktivitas dilakukan melalui kanal resmi agar terhindar dari penipuan digital.

Ia menjelaskan, salah satu modus yang masih kerap ditemukan adalah penyebaran nomor layanan pelanggan palsu melalui mesin pencarian internet maupun kolom komentar media sosial. Pelaku kemudian mengarahkan korban menghubungi nomor tersebut melalui aplikasi percakapan.

Setelah terhubung, korban biasanya diminta memberikan data pribadi seperti OTP, PIN, atau kode verifikasi, bahkan diarahkan melakukan transfer dengan alasan penyelesaian masalah akun atau transaksi. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengambil alih akun atau menguras saldo pengguna.

Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai modus undangan digital atau file APK berisi malware, hingga penawaran promo dan cashback palsu yang mengarahkan pengguna ke situs tidak resmi untuk mencuri data login.

OVO mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan mengklik tautan atau mengunduh file dari sumber tidak dikenal, tidak membagikan OTP maupun PIN kepada pihak mana pun, serta selalu memeriksa identitas penerima sebelum menyelesaikan transaksi.

Melalui dukungan terhadap GEBER PK dan kampanye edukasi #KalauRaguStopDulu, OVO berharap masyarakat dapat membangun kebiasaan bertransaksi digital yang lebih aman, nyaman, dan bijak di tengah meningkatnya risiko kejahatan siber.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima kunjungan Ketua Japan Fair Trade Commission (JFTC) Chatani Eiji di Kantor KPPU, Rabu, 29 April 2026, dalam pertemuan bilateral untuk memperkuat sinergi penegakan hukum persaingan usaha menghadapi disrupsi ekonomi digital global. Pertemuan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam menghadapi dinamika pasar digital yang semakin kompleks.

Pertemuan dipimpin oleh Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, bersama Anggota KPPU Gopprera Panggabean, didampingi oleh Anggota KPPU Rhido Jusmadi, Hilman Pujana, dan Eugenia Mardanugraha, serta pejabat struktural dari kedua lembaga.

Dalam sambutannya, Ketua KPPU menegaskan bahwa kunjungan JFTC menjadi momentum strategis untuk mempererat kerja sama bilateral sekaligus memperkuat rezim persaingan usaha yang adil. Ia menyoroti bahwa otoritas persaingan saat ini berada pada fase krusial, yaitu redefinisi peran kelembagaan. Jika sebelumnya berfokus pada penindakan kartel dan persekongkolan tender, kini otoritas dituntut berperan lebih strategis dalam membentuk struktur pasar melalui kebijakan dan advokasi. “KPPU tidak hanya menangani kartel dan persekongkolan tender, tetapi juga membentuk struktur pasar agar tetap terbuka, inovatif, dan inklusif, khususnya di sektor digital,” tegasnya.

KPPU juga menegaskan bahwa reformasi kelembagaan menjadi prioritas melalui tiga pendekatan utama, yakni penguatan mandat hukum, modernisasi organisasi, dan integrasi berbasis data. Salah satu agenda kunci adalah amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diharapkan memperluas kewenangan KPPU, termasuk penerapan notifikasi pra-transaksi merger dan program leniency. JFTC menyatakan dukungannya terhadap upaya reformasi tersebut, sekaligus berbagi pengalaman dalam proses perubahan regulasi.

Dalam diskusi sektor digital, KPPU menyoroti meningkatnya konsentrasi pasar pada platform berbasis data. Sejumlah penanganan perkara strategis telah dilakukan, antara lain di sektor logistik e-commerce, sistem pembayaran aplikasi, serta pinjaman online. Praktik integrasi vertikal oleh platform digital dinilai dapat meningkatkan efisiensi, namun juga berpotensi menutup akses pasar (foreclosure) bagi pelaku usaha lain jika tidak diawasi secara tepat.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean yang turut memimpin jalannya diskusi menjelaskan bahwa KPPU juga tengah menelaah indikasi praktik monopoli dalam ekosistem e-commerce, termasuk model bisnis social commerce. Tantangan utama penegakan hukum di sektor ini terletak pada penentuan pasar relevan dalam karakteristik multi-sided market, serta peran data sebagai sumber kekuatan pasar. “Menghadapi tantangan tersebut, KPPU menegaskan arah transformasi menuju otoritas persaingan berbasis data (data-driven competition authority),” jelas Gopprera.

Sementara itu, JFTC menyoroti praktik penggunaan Digital Analyst, yakni tenaga ahli teknologi eksternal yang mendukung penegakan hukum dan kajian pasar secara fleksibel. Pendekatan ini dinilai sebagai praktik baik yang dapat diadopsi, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan informasi dan independensi lembaga. Selain itu, KPPU juga menyatakan komitmennya untuk mengembangkan sistem deteksi dini persekongkolan tender berbasis kecerdasan buatan.

Ketua JFTC mengapresiasi langkah progresif KPPU dalam penanganan perkara digital dan strategis, termasuk kasus yang melibatkan perusahaan global seperti Google serta korporasi multinasional seperti SANY Group. Menurut Ketua JFTC, keberanian dan konsistensi KPPU dalam menindak pelaku usaha besar menunjukkan kredibilitas dan independensi lembaga dalam menjaga level playing field. “Penegakan hukum yang dilakukan KPPU menunjukkan standar tinggi, terutama dalam menangani kasus digital dan perusahaan global. Ini menjadi referensi penting bagi komunitas persaingan usaha internasional,” ujar Chatani.

Kedua lembaga menekankan bahwa praktik anti-persaingan di era digital bersifat lintas batas, sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang erat, termasuk dalam pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, serta kajian isu seperti algorithmic collusion dan kekuatan pasar berbasis data.

Pertemuan ini menegaskan bahwa tantangan persaingan usaha di era ekonomi digital tidak dapat diselesaikan secara unilateral. KPPU dan JFTC sepakat memperkuat kolaborasi sebagai fondasi untuk menciptakan pasar yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA- Industri manufaktur memegang peran penting dalam mengungkit perekonomian nasional, tetapi nasibnya bisa babak belur sebelum Indonesia menggapai visi pada 2045.

Sektor manufaktur bukan mesin usang pertumbuhan ekonomi, seiring meterengnya idola kekinian. Primadona baru seperti sektor ekonomi digital hingga ekonomi hijau belakangan hadir, bukan malah membuat sektor manufaktur tersingkir.

Masyarakat butuh penghasilan dari pekerjaan. Era sekarang, apapun memang bisa jadi pekerjaan, sejalan proses digitalisasi mendorong kreativitas baru. Ekonomi gig lahir, para pekerja lepas dan jangka pendek jadi fenomena baru, seolah struktur ekonomi lama jadi meranggas.

Namun kualitas dan kesinambungan pekerjaan jadi tantangan. Tanpa manufaktur yang memproduksi, sektor ekonomi lainnya hanya tumbuh tanpa akar. Ibarat pohon, daun-daun tetap hijau, tetapi tak punya batang kokoh, tidak tumbuh mandiri.

Terlebih buat Indonesia, sebagian besar ekonomi digerakkan konsumsi rumah tangga, bersifat domestik. Dengan populasi yang besar ditambah potensi bonus demografi, pertahanan kuat perekonomian justru ada di dalam negeri.

Sebaliknya, potensi besar itu malah jadi ancaman, manakala sektor manufaktur hancur. Semisal saja, konsumsi domestik yang tetap kuat hanya dipasok barang-barang dari luar, sama saja seperti bunuh diri bertahap.

Sektor jasa mungkin bisa bertumbuh. Sektor ekonomi digital tetap bergeliat. Namun daya beli masyarakat terancam, sebab kapasitas pekerjaan yang dibuka malah tiada.

Meskipun perekonomian tetap bergulir, tetapi secara nyata menyimpan kerentanan. Tanpa penghasilan memadai, masyarakat berhenti konsumsi, perekonomian bakal layu berkepanjangan.

Hal inilah yang hendak dikupas dalam Bisnis Indonesia Forum bertemakan “Indonesia Emas 2045, Industri Manufaktur Harus Jadi Panglima”, di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, pada Kamis (30/4/2026).

Warih Andang Tjahjono, Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB dalam diskusi itu menguraikan, tanpa manufaktur tidak ada kedaulatan pasar bagi Indonesia. Apalagi, kalau manufaktur malah berjalan mundur, maka peluang menciptakan masyarakat yang sejahtera makin jauh dari kenyataan.

“Sektor manufaktur ini yang diandalkan berbagai negara untuk mengejar kesejahteraan, China, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman bisa jadi contoh. Pertumbuhan ekonomi mereka sewaktu berhasil memajukan manufaktur melesat 7-10% per tahun, pendapatan per kapita melesat,” ungkapnya.

Episode kebijakan manufaktur yang kerapkali membentur prioritas pemerintah adalah masa lalu. Bahkan saat ini, Presiden Prabowo Subianto menggariskan dalam Asta Cita, hilirisasi dan industrialisasi.

“Tanpa pertumbuhan sektor manufaktur, pertumbuhan di atas 5% sulit digapai,” simpul Warih yang pernah menjabat Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) itu.

KEBIJAKAN INDUSTRI

Berkaca dari negara lain, komando kebijakan pengembangan industri memegang peran krusial. Seluruh pihak harus memahami, industri wajib maju dan dibantu.

Rute pertumbuhan ekonomi yang inklusif bergerak dari sektor pertanian, industri, hingga ke jasa. Jalan terjal yang sama telah dilalui Jepang, China, Korea Selatan maupun Jerman.

Jepang dalam tiga dekade bisa mendongkrak PDB per kapita dari US$860 pada 1950, menjadi US$9.100. Industri kuat Jepang membawa negara ini mencapai PDB per kapita hingga US$33.950.

PDB per kapita memiliki arti total nilai produk atau keluaran dari tiap orang di negara tersebut. Bisa diartikan pula sebagai tingkat kesejahteraan ataupun pendapatan per orang.

Jepang menjalankan strategi industrialisasi dengan konsistensi tinggi. Pascaperang Dunia II, surplus pertanian digunakan membiayai pengembangan industri, devisa hasil ekspor sutra diandalkan mengimpor teknologi.

Dalam banyak kebijakan, Ministry of International Trade and Industry (MITI) diberikan kewenangan mengorkestrasi. Jepang dengan gampang melakukan proteksi selektif, merancang kredit murah industri, promosi ekspor. Hal ini dilakukan demi pengembangan industri strategis seperti elektronik dan otomotif, tak patah di tengah jalan.

Jalan serupa dilalui Korea Selatan. Negara tersebut baru menggulirkan industrialisasi pada era 1970-an, sebelumnya status ‘Negeri Gingseng’ tak berpaut jauh dengan Indonesia, sama-sama level berkembang.

Komando kebijakan yang berpusat pada para Chaebol, Korea Selatan (Korsel) mengebut pengembangan industri tekstil, baja, elektronik berorientasi ekspor. Guyuran insentif, proteksi, dan pembiayaan murah jadi kunci. Pengembangan industri didukung reformasi pertanian dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Alhasil, jika pada 1970-an status Korsel tak beda dengan Indonesia, dengan PDB per kapita hanya US$94, tiga dekade kemudian status itupun berubah drastis. Pada 2000, PDB per kapita Korsel mencapai US$11.900, dan pada tiga tahun lalu menembus US$35.410.

Sementara China sekarang jadi kekuatan ekonomi baru dunia, mengimbangi dominasi Amerika Serikat (AS). Tiongkok berhasil keluar dari kemelut kemiskinan, populasi besar diubah jadi tenaga produktif, sekaligus magnet konsumsi terbesar dunia.

Sadar memiliki potensi demikian, China yang sempat gagal melakukan ‘Lompatan Jauh ke Depan’, membenahi struktur perekonomian. Pemerintah yang dikomando Partai Komunis Tiongkok, menetapkan strategi mengundang investasi asing dan industri lokal melalui pembentukan kawasan khusus.

Kawasan khusus ini memainkan peran kunci. Berbagai insentif mengalir asalkan digunakan untuk transfer teknologi, serta penguatan basis manufaktur berorientasi ekspor.

Pada 2010, PDB per kapita China hanya sekitar US$4.500. Hanya butuh waktu lebih dari sedekade, yakni pada 2023, PDB per kapita China melesat hingga US$12.720. Musykil hal itu digapai tanpa penguatan sektor manufaktur.

Seperti disinggung Warih, satu benang merah dari sekian banyak negara dalam memperkuat manufaktur. “Mereka memiliki komando kebijakan yang jelas, konsisten, dan jangka panjang. Indonesia mesti melihat hal ini,” katanya.

Misal saja kebijakan strategis terkait biofuel, harusnya bisa dipercepat dengan kehadiran komando kebijakan yang utuh hingga ke bawah. “Karena kalau pengambil kebijakan melihat hanya dari perspektif masing-masing instansi, itu tidak akan tercapai solusi. Padahal saat ini kalau kita berhasil mengembangkan bioetanol di samping biodiesel, kita lebih percaya diri menghadapi potensi kenaikan harga energi,” jelas Warih.

Persoalan komando kebijakan serta konsistensi kebijakan inilah yang disorot pula oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda. Dalam hal distribusi saja, pelaku industri seringkali kelimpungan akibat kebijakan lalu lintas transportasi terutama pada momen libur panjang dan hari raya.

“Lebih dari dua pekan disetop itu untuk angkutan barang, padahal ini butuh untuk ekspor dan pengiriman bahan baku. Dari sisi industri tidak dilibatkan, dan diminta pandangannya,” kata Billie.

Melihat peran vital sektor manufaktur, kepentingan jangka panjang perekonomian nasional tengah dipertaruhkan. Tanpa komando jelas, bisa jadi pelaku industri dihadapkan kepada gejala tabrakan kebijakan. Korbannya lagi-lagi adalah investasi dan kapasitas produksi nasional, masa depan ekonomi pun dirugikan!