JAKARTA, KOMPAS.com – Kemudahan akses layanan keuangan digital dinilai membawa tantangan baru bagi generasi muda, terutama dalam mengelola keuangan secara bijak di tengah maraknya transaksi digital dan tren konsumtif.

Direktur Pengembangan Bisnis perusahaan fintech lending PT Plus Ultra Abadi (UATAS) Shintya Maulida mengatakan, kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki generasi muda, khususnya mahasiswa yang mayoritas berasal dari generasi Z.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah Gen Z di Indonesia mencapai sekitar 75 juta jiwa atau hampir 28 persen dari total populasi nasional.

FREEPIK/JCOMP Ilustrasi mengelola keuangan

Dengan proporsi yang mendekati sepertiga populasi Indonesia, perilaku keuangan generasi ini dinilai akan berpengaruh terhadap kualitas literasi dan kesehatan keuangan nasional pada masa mendatang.

"Di tengah kemudahan digitalisasi sekarang, nyatanya juga memberi tantangan pada generasi muda kaitannya dalam pengelolaan keuangan. Salah satunya sikap gengsi dan FOMO (fear of missing out), lalu kemudahan akses transaksi digital dan impulse buying termasuk di dalamnya tren flash sale dan paylater pun turut menjadi penyebab utama masyarakat kurang bijaksana dalam menggunakan uangnya," ujar Shintya dalam siaran pers diskusi Pindar Mengajar bertajuk Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (UNISMA), Rabu (24/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Pindar Mengajar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dengan melibatkan pelaku industri teknologi finansial.

Financial wellness tak hanya soal besar penghasilan

Shintya mengatakan, pengelolaan keuangan yang baik sejak usia muda dapat memberikan manfaat bagi berbagai aspek kehidupan di masa depan.

Menurut dia, kebebasan finansial atau financial wellness tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan seseorang, melainkan juga kemampuan dalam mengatur pengeluaran, menentukan prioritas, dan mempersiapkan kebutuhan jangka panjang.

"Ketika masyarakat sudah bijak dalam mengatur keuangan sejak dini tentu nanti akan bermanfaat pada setiap aspek masa depan," kata dia.

PEXELS/COTTONBRO STUDIO Ilustrasi mengatur keuangan, membuat resolusi keuangan. Freelancer kerap berhadapan dengan penghasilan naik-turun. Lalu, bagaimana cara agar keuangan tetap stabil tanpa gaji tetap? Berikut tips dan triknya

Dalam kesempatan tersebut, Shintya juga membagikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan generasi muda untuk mengendalikan perilaku impulse buying.

Beberapa di antaranya adalah menyusun anggaran bulanan dan menetapkan batas pengeluaran, menghindari berbelanja ketika sedang berada dalam kondisi emosional, serta secara disiplin melakukan evaluasi terhadap pengeluaran secara berkala.

Pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuan membayar

Selain membahas pengelolaan keuangan pribadi, UATAS juga memberikan edukasi mengenai penggunaan pinjaman secara bertanggung jawab.

Shintya menekankan, keputusan untuk mengambil pinjaman sebaiknya didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan tetap mempertimbangkan kemampuan membayar.

Menurut dia, apabila dana pinjaman digunakan untuk kebutuhan produktif atau kegiatan usaha, maka jangka waktu pinjaman perlu disesuaikan dengan target pemasukan dari bisnis yang dijalankan.

Ia menilai pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal tanpa menimbulkan risiko keuangan pada masa mendatang.

Pentingnya menjaga keamanan data pribadi

Dalam kegiatan tersebut, UATAS juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi di tengah meningkatnya aktivitas digital masyarakat.

Kesadaran terhadap keamanan data dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung terciptanya ekosistem keuangan digital yang sehat dan aman.

Sebagai generasi yang tumbuh bersama teknologi, mahasiswa memiliki peluang besar untuk memanfaatkan berbagai layanan digital secara produktif.

"Namun di saat yang sama, mereka juga perlu memahami risiko yang menyertainya agar dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab," ujar Shintya.

FREEPIK/VECTORJUICE Ilustrasi pinjaman online, pinjol, pinjaman daring.

Menurut dia, pemahaman mengenai risiko keamanan digital perlu berjalan beriringan dengan peningkatan akses terhadap berbagai layanan keuangan berbasis teknologi.

Literasi keuangan masih menjadi tantangan

Upaya peningkatan edukasi keuangan dinilai masih relevan mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat akses terhadap layanan keuangan.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BPS, indeks literasi keuangan masyarakat tercatat sebesar 66,46 persen.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.

Data tersebut menunjukkan tingkat pemanfaatan layanan keuangan masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang digunakan.

Melalui partisipasinya dalam program Pindar Mengajar, UATAS menyatakan ingin mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional melalui kolaborasi antara industri, dunia pendidikan, regulator, dan masyarakat.

Perusahaan juga menyebut akan terus mendorong berbagai program edukasi yang berkaitan dengan literasi keuangan digital, keamanan data, serta pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab bagi generasi muda.

Adapun berdasarkan data perusahaan, total pendanaan yang telah disalurkan sejak berdiri mencapai Rp 34,27 triliun. Sementara total pendanaan sepanjang tahun berjalan tercatat sebesar Rp 3,52 triliun.

Jumlah akumulasi peminjam (borrower) mencapai 2,95 juta orang dengan jumlah peminjam aktif sebanyak 210.000.

Adapun jumlah peminjam sepanjang tahun berjalan tercatat sebanyak 443.000 orang. Sementara jumlah pemberi dana (lender) sejak perusahaan berdiri tercatat sebanyak 13 pihak.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan gaya hidup yang sangat cepat.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan inflasi, ancaman perlambatan ekonomi, hingga ketidakpastian pendapatan membuat banyak orang semakin berhati-hati dalam mengatur keuangan.

Namun, di saat masyarakat berupaya lebih hemat dan selektif dalam membelanjakan uang, budaya transaksi tanpa uang tunai atau cashless society justru berkembang semakin luas.

Fenomena ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Membeli makanan di kaki lima, membayar parkir, transportasi umum, tagihan bulanan, hingga belanja kebutuhan rumah tangga kini dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam. Uang tunai perlahan mulai kehilangan dominasi, digantikan oleh dompet digital, mobile banking, kartu debit, dan pembayaran berbasis QR code seperti QRIS.

Perubahan ini tidak terjadi tanpa alasan. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, masyarakat membutuhkan cara transaksi yang lebih praktis, cepat, dan mudah dikontrol. Pembayaran digital memberikan kemudahan tersebut. Hampir semua aplikasi perbankan dan dompet digital saat ini memiliki fitur pencatatan otomatis yang memungkinkan pengguna melihat secara detail ke mana uang mereka digunakan, mulai dari pengeluaran makan, transportasi, hiburan, hingga tagihan bulanan dapat dipantau secara real time.

Bagi sebagian masyarakat, fitur ini membantu mereka lebih disiplin dalam mengelola pengeluaran. Ketika kondisi ekonomi sedang sulit, kemampuan mengontrol arus keuangan menjadi sangat penting. Berbeda dengan uang tunai yang penggunaannya sering tidak tercatat dengan jelas, transaksi digital meninggalkan jejak yang lebih transparan dan mudah dievaluasi.

Bank Indonesia sendiri sejak beberapa tahun terakhir terus mendorong Gerakan Nasional Non-Tunai serta pengembangan QRIS untuk mempercepat transformasi digital sistem pembayaran nasional. Kehadiran QRIS memudahkan berbagai jenis usaha menerima pembayaran hanya dengan satu standar kode QR. Bahkan, banyak pelaku UMKM mengaku transaksi digital membuat proses pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis dibandingkan penggunaan uang tunai.

Di sisi lain, transaksi non-tunai juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi ekonomi secara lebih luas. Sistem pembayaran digital mempercepat perputaran uang, memudahkan pencatatan transaksi usaha, serta membantu memperluas inklusi keuangan. Banyak masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses ke layanan perbankan, kini, mulai masuk ke ekosistem keuangan digital hanya melalui telepon pintar.

Namun, perkembangan transaksi tanpa uang tunai juga menghadirkan tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Kemudahan pembayaran digital ternyata memiliki dampak psikologis terhadap pola konsumsi masyarakat. Ketika seseorang membayar menggunakan uang tunai, ada sensasi kehilangan yang terasa secara langsung karena uang fisik benar-benar berpindah tangan. Sementara pada transaksi digital, proses tersebut menjadi jauh lebih abstrak.

Pakar ekonomi perilaku, sekaligus peraih Nobel Ekonomi Richard Thaler menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih berhati-hati ketika menggunakan uang tunai dibandingkan pembayaran digital. Karena tidak melihat uang secara fisik keluar dari dompet, seseorang menjadi lebih mudah melakukan pembelian impulsif.

Fenomena ini sangat terasa terutama pada generasi muda yang hidup dekat dengan teknologi digital. Promo cashback, potongan harga, gratis ongkir, hingga fitur buy now pay later sering kali mendorong konsumsi yang tidak direncanakan. Dalam beberapa kasus, kemudahan bertransaksi justru membuat masyarakat kehilangan kontrol terhadap pengeluaran mereka sendiri.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil sebenarnya menuntut masyarakat untuk lebih bijak dalam membelanjakan uang. Namun, ironi muncul ketika teknologi yang seharusnya membantu efisiensi justru berpotensi memicu gaya hidup konsumtif. Tidak sedikit orang akhirnya membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, melainkan karena terdorong promo atau kemudahan pembayaran instan.

Selain persoalan perilaku konsumsi, tantangan lain yang cukup serius adalah keamanan digital. Semakin tingginya transaksi daring dibarengi dengan meningkatnya kasus penipuan digital, pencurian data pribadi, hingga pembobolan akun keuangan. Banyak masyarakat masih belum memahami pentingnya menjaga PIN, OTP, serta keamanan data pribadi mereka.

Kasus penipuan berkedok layanan pelanggan, tautan palsu, hingga pencurian identitas menjadi ancaman nyata dalam era transaksi digital. Karena itu, literasi digital tidak kalah penting dibandingkan perkembangan teknologinya sendiri. Masyarakat perlu memahami bahwa penggunaan pembayaran digital harus disertai kesadaran terhadap risiko keamanan yang ada.

Meski demikian, jika dikelola dengan baik, cashless society tetap memiliki potensi besar dalam membantu stabilitas ekonomi nasional. Negara-negara lain sudah lebih dulu membuktikan keberhasilan transformasi transaksi non-tunai dalam memperkuat efisiensi ekonomi.

Swedia, misalnya, sering disebut sebagai salah satu negara paling sukses dalam membangun masyarakat cashless. Sebagian besar transaksi di negara tersebut sudah dilakukan secara digital, bahkan banyak toko dan restoran tidak lagi menerima pembayaran tunai. Keberhasilan Swedia didukung oleh infrastruktur internet yang sangat baik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, serta literasi digital yang tinggi.

Selain Swedia, India menjadi contoh menarik bagaimana negara berkembang mampu melakukan lompatan besar menuju ekonomi digital. Dengan populasi yang sangat besar dan kondisi sosial ekonomi yang kompleks, India berhasil membangun sistem pembayaran digital berbasis Unified Payments Interface atau UPI.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan transfer antarbank secara cepat dan murah hanya menggunakan telepon genggam. Pemerintah India secara agresif mendorong inklusi keuangan hingga ke wilayah pedesaan sehingga pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat ikut menikmati layanan pembayaran modern.

Keberhasilan India menunjukkan bahwa transformasi menuju cashless society tidak hanya mungkin dilakukan negara maju. Negara berkembang seperti Indonesia pun memiliki peluang besar untuk mencapai hal serupa, terutama karena jumlah pengguna telepon seluler pintar dan internet terus meningkat setiap tahun.

Namun, Indonesia tetap menghadapi tantangan besar berupa ketimpangan akses digital. Tidak semua daerah memiliki koneksi internet memadai. Sebagian masyarakat di wilayah terpencil masih sangat bergantung pada uang tunai karena keterbatasan infrastruktur. Karena itu, pembangunan cashless society harus dilakukan secara bertahap dan inklusif agar tidak menciptakan kesenjangan baru dalam masyarakat.

Pada akhirnya, cashless society bukan sekadar perubahan cara membayar, melainkan perubahan budaya dalam mengelola uang di era modern. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, pembayaran digital memang menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan. Namun, teknologi tetap hanyalah alat. Faktor terpenting tetap terletak pada bagaimana masyarakat menggunakan teknologi tersebut secara bijak.

Transformasi menuju masyarakat non-tunai kemungkinan akan terus berkembang dan sulit dihentikan. Tetapi keberhasilan sesungguhnya bukan hanya ketika semua transaksi dilakukan secara digital, melainkan ketika masyarakat mampu memanfaatkan kemudahan itu untuk membangun pola keuangan yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.

*) Dr Joko Rurianto, praktisi telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - Kinerja pembiayaan perbankan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menunjukkan tren pemulihan pada awal tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan di wilayah ini tumbuh sebesar 5,19% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2026.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin menyampaikan bahwa dengan pertumbuhan tersebut, total penyaluran kredit perbankan di Sulsel per Maret 2026 mencapai Rp174,39 triliun.

Menurutnya, realisasi ini mencerminkan akselerasi yang lebih kokoh dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan kredit pada Maret 2025 hanya tertahan di level 3,76% (yoy).

"Akselerasi pertumbuhan kredit ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan menguatnya permintaan pembiayaan di tengah masyarakat," ujar Muchlasin di Makassar, Rabu (3/6/2026).

Kredit produktif tercatat masih mendominasi struktur pembiayaan di Sulsel dengan pangsa mencapai 52,69% dari total portofolio. Namun pertumbuhannya cukup tertahan hanya berada di level 2,79% (yoy).

Adapun jika ditinjau dari sektoralnya, penyaluran kredit produktif paling besar mengalir ke sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor ini menggenggam porsi hingga 22,00% dari total penyaluran kredit perbankan di Sulsel.

Di sisi lain, daya beli dan konsumsi masyarakat yang solid turut mendongkrak kinerja kredit konsumtif. OJK mencatat, sektor kredit konsumtif berhasil membukukan pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni mencapai 8,00% (yoy).

Sementara itu, sejalan dengan fungsi intermediasi yang cukup solid, total aset perbankan di Sulsel ikut terkerek naik 4,12% (yoy) menjadi Rp213,44 triliun.

Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 7,33% (yoy) menjadi Rp147,41 triliun.

"Postur simpanan masyarakat di Sulsel masih didominasi oleh produk tabungan dengan pangsa sebesar 61,45%. Posisi berikutnya disusul oleh deposito dengan porsi 22,70%, dan giro sebesar 15,85%," jelas Muchlasin.

Kendati ekspansi kredit terhitung agresif, OJK memastikan fungsi intermediasi perbankan di Sulawesi Selatan tetap berjalan secara terjaga dan prudent. Hal ini tercermin dari rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada di level 118,30%.

Sedangkan dari sisi manajemen risiko, kualitas aset perbankan di Sulsel dipastikan masih berada dalam koridor yang aman. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) per kuartal I/2026 ini berhasil ditekan dan bertahan di level 3,73%

Bisnis.com, MALANG — Ibadah kurban menjadi momentum refleksi kolektif untuk menyembelih egoisme dan sifat konsumtif yang terus merusak tatanan bumi.

Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Prof. Achmad Jainuri mengingatkan bahwa setiap bentuk ibadah dalam Islam memiliki implikasi sosial yang luas, termasuk kewajiban mutlak menjaga kelestarian alam.

Dia menyoroti ironi masyarakat modern yang kerap membuang-buang makanan dan terjebak pada gaya hidup jangka pendek, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia.

"Kuliner berlebih hanya akan terbuang di tempat sampah, kita tidak sadar bahwa masyarakat Indonesia termasuk salah satu penghasil sampah terbesar di dunia. Semangat berkorban yang ditanamkan harus dimaknai sebagai upaya menyembelih kebiasaan yang tidak baik dan merusak lingkungan," tegasnya saat menyampaikan khutbah Iduladha 1447 Hijriah di Helipad Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (27/5/2026).

Dia menguraikan, kurban adalah simbol pengorbanan yang menjadi fondasi kebangkitan sebuah peradaban. Umat Islam sesungguhnya mampu mengembalikan kejayaan masa lalu asalkan bersedia menyingkirkan egosentrisme yang selama ini menghalangi kepedulian manusia terhadap tatanan sosial maupun alam sekitar.

"Tiada perjuangan tanpa pengorbanan, dan tiada pengorbanan tanpa halangan. Teladan Nabi Ibrahim dimanifestasikan dalam perjuangan untuk menciptakan kebaikan dan melestarikan keseimbangan tatanan kehidupan di alam ini dengan menyingkirkan rintangan serta kesulitan yang ada pada diri kita sendiri," ucapnya.

Sejalan dengan napas perjuangan tersebut, Wakil Rektor II UMM, Ahmad Juanda, menjelaskan mencetak generasi unggul membutuhkan kerja keras yang didasari ketauhidan berbalut kasih sayang, guna menolak praktik keberagamaan yang sekadar mengandalkan slogan tanpa memberikan kemanfaatan yang nyata bagi peradaban.

"Keislaman bukan terletak pada kerasnya suara dan panjangnya slogan religius melainkan pada kemampuan menghadirkan kemanfaatan sosial. Ini sangat sejalan dengan fungsi perguruan tinggi agar memberikan dampak langsung, kemanfaatan kepada masyarakat luas, yakni kampus UMM sebagai solution center of excellence," ungkapnya.

Bila belanja lebih banyak bersifat konsumtif atau musiman, dampaknya bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan percepatan belanja pemerintah yang dilakukan selama triwulan I tahun ini turut memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah uang beredar pada Maret 2026.

“Ini menunjukkan bahwa aktivitas fiskal yang lebih cepat ikut menambah likuiditas dalam perekonomian, sehingga memperkuat transaksi, konsumsi, dan kegiatan usaha,” ucap Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh 9,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari Februari 2026 yang tercatat sebesar 8,7 persen yoy.

Salah satu pendorong utamanya adalah tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang tumbuh 39,2 persen yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2026 yang sebesar 25,6 persen yoy.

Namun, Josua menilai bahwa efek tersebut perlu dimaknai secara hati-hati karena likuiditas yang meningkat tidak serta merta mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, jika tidak diikuti oleh peningkatan produksi, investasi swasta, dan penguatan produktivitas.

Ia mencontohkan, pengeluaran pemerintah yang cenderung bersifat konsumtif, seperti pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) saat periode Ramadan dan Idul Fitri, hanya memberikan dorongan sesaat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak berpengaruh lagi pada bulan-bulan berikutnya.

“Bila belanja lebih banyak bersifat konsumtif atau musiman, dampaknya bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai,” kata Josua.

Peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Generasi muda dinilai semakin dekat dengan dunia investasi dan layanan keuangan digital. Namun, di balik tingginya minat tersebut, anak muda juga dinilai rentan mengambil keputusan keuangan secara impulsif karena mengikuti tren.

Asisten Direktur Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK, Asadulloh Sefnado, mengatakan generasi muda saat ini memiliki karakter dekat dengan teknologi dan cepat mengikuti perkembangan tren. Namun, kondisi itu juga membuat anak muda lebih rentan mengambil keputusan keuangan tanpa perencanaan yang matang.

“Pelajar dan mahasiswa cukup rentan terpengaruh arus informasi dan fenomena pengelolaan keuangan yang tidak bijaksana seperti YOLO, FOMO, dan FOPO,” ujar Sefnado dalam Focus Group Discussion (FGD) Road to ISF 2026 bertajuk “Beyond Awareness: Dari Gaya Hidup Menjadi Inklusi” yang digelar Republika bersama FoSSEI, Rabu (13/5/2026) lalu.

Data OJK menunjukan generasi Z saat ini mencapai 74,93 juta orang atau sekitar 27,94 persen dari total populasi Indonesia. Kelompok usia muda dinilai memiliki karakter kreatif, terbuka terhadap perubahan, dan fasih menggunakan teknologi digital. Namun, di sisi lain juga lebih mudah terpengaruh gaya hidup dan tren di media sosial. OJK menilai kondisi tersebut dapat memicu perilaku konsumtif dan keputusan finansial yang berisiko.

Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Rizka Septia, mengatakan banyak anak muda mulai tertarik masuk ke dunia investasi hanya karena mengejar keuntungan cepat.

“Banyak sekarang Gen Z atau anak muda ini yang sangat tertarik ke dunia investasi karena cuannya saja, tanpa memikirkan risiko ke depannya,” ujar Rizka.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat sebagian investor muda mudah panik ketika pasar mengalami penurunan.Ia menilai investasi tanpa pemahaman yang cukup berisiko berubah menjadi aktivitas spekulatif.

“Kalau hanya sekadar FOMO dan tidak mengerti ilmunya ya tidak ada bedanya dengan judi,” katanya.

Selain perilaku konsumtif, OJK juga mengingatkan generasi muda rentan terpapar berbagai modus penipuan keuangan digital, mulai dari investasi bodong, phishing, pinjaman online fiktif, hingga penipuan melalui media sosial.

Karena itu, OJK menilai peningkatan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa perlu terus diperkuat agar generasi muda lebih bijak dalam mengelola keuangan dan berinvestasi.

Bisnis.com, PALEMBANG — Bank Sumsel Babel mencatat permintaan Kredit Serbaguna (KSG) terus meningkat seiring bertambahnya jumlah aparatur pemerintah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir.

Peningkatan tersebut mendorong Bank Sumsel Babel memperkuat layanan pembiayaan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, melalui skema kredit dengan proses cepat dan tanpa biaya provisi.

Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Palembang Tian Kedaumpu Yamin mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap Kredit KSG menunjukkan kebutuhan layanan pembiayaan yang mudah diakses dan kompetitif semakin besar.

“Kredit KSG kami hadir untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pegawai PPPK dan aparatur pemerintah. Antusias masyarakat yang terus meningkat menunjukkan layanan keuangan yang cepat, praktis, dan terpercaya semakin dibutuhkan,” ujar Tian, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan, pemanfaatan Kredit KSG kini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga mulai diarahkan pada kegiatan yang lebih produktif, seperti pengembangan usaha sampingan dan penambahan modal usaha keluarga.

Sebagai bank pembangunan daerah, lanjut dia, Bank Sumsel Babel terus menyesuaikan layanan pembiayaan dengan kebutuhan masyarakat melalui inovasi produk dan kemudahan akses, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan.

“Melalui penguatan layanan dan inovasi produk, kami berharap Kredit KSG dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus mendukung stabilitas ekonomi masyarakat di Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan pendanaan macet industri pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) pada Maret 2026 didominasi oleh kelompok usia 19-34 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan porsi itu mencapai 48,65% dari total pendanaan macet yang ada.

Menurutnya, hal itu terjadi karena sejalan dengan meningkatnya aktivitas penggunaan pindar pada kelompok usia produktif.

“Sehingga eksposur risiko relatif lebih tinggi dan memerlukan penguatan penilaian kemampuan bayar,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, Kamis (7/5/2026).

Di sisi lain, Agusman turut membeberkan pendanaan macet didominasi oleh sektor konsumtif. Hal ini mengingat sangat bergantungnya pada pendapatan dan arus kas pribadi, sehingga lebih sensitif terhadap kemampuan bayar.

Adapun, pada Maret 2026, terdapat 16 penyelenggara pindar yang memiliki tingkat risiko kredit macet (TWP90) di atas 5%. OJK menekankan penyelenggara itu tidak serta merta harus menghentikan penyaluran pembiayaan.

“Namun, perlu lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk memperbaiki kualitas penyaluran dan manajemen risiko,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong penyelenggara pindar melakukan langkah perbaikan. Langkah itu mencakup penguatan penilaian kelayakan dan kemampuan bayar, peningkatan kualitas credit scoring, peningkatan efektivitas penagihan, dengan tetap menjaga pelindungan konsumen.

“OJK memproyeksikan TWP90 tetap dapat dikelola dalam batas yang terkendali seiring dengan penguatan manajemen risiko, tata kelola, dan penerapan prinsip kehati-hatianoleh Penyelenggara Pindar,” pungkas Agusman.

Sebagai informasi, OJK mencatat outstanding pembiayaan pindar pada kuartal I/2026 tumbuh 26,25% (year on year/YoY) menjadi Rp101,03 triliun. Sementara itu, TWP90-nya berada di posisi 4,52%.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sektor perbankan Kalimantan Timur mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit di tengah kontraksi aset pada Februari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merilis data yang menunjukkan penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank mencapai Rp109,20 triliun, atau tumbuh 13,16% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Sementara itu, kredit berdasarkan lokasi penggunaan atau proyek tercatat Rp203,26 triliun, meningkat 7,51% YoY.

Kendati demikian, ekspansi kredit tersebut kontras dengan penurunan total aset perbankan yang terkoreksi 6,98% YoY menjadi Rp169,03 triliun.

Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Misran Pasaribu menyatakan penyusutan aset ini terutama dipicu oleh anjloknya Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,02% YoY ke level Rp169,03 triliun.

"Sehingga perbankan di Kalimantan Timur masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi di tahun 2026," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Ditinjau dari sisi penyaluran, kredit konsumtif sektor rumah tangga mendominasi dengan nilai Rp34,13 triliun atau menyumbang 31,26% dari total kredit lokasi bank.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di posisi kedua dengan Rp15,65 triliun, diikuti perdagangan besar dan eceran senilai Rp14,14 triliun.

Berdasarkan lokasi penggunaan atau proyek, sektor pertambangan dan penggalian justru menjadi penyerap kredit terbesar dengan Rp43,45 triliun atau kontribusi 21,38%.

Posisi berikutnya ditempati kredit rumah tangga Rp36,44 triliun (17,93%), pertanian kehutanan dan perikanan Rp31,75 triliun, serta perdagangan besar eceran Rp20,97 triliun.

Misran melanjutkan, kredit investasi mencatatkan risiko terendah dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) hanya 0,98% dari total kredit investasi lokasi bank senilai Rp50,09 triliun.

Adapun, angka tersebut bahkan lebih rendah untuk kredit investasi lokasi proyek, yaitu sebesar 0,72% dari nilai Rp90,04 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memutuskan tidak membagikan dividen atau dividend payout ratio (DPR) sebesar 0% pada tahun buku 2025.

Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat permodalan untuk mendukung rencana akuisisi portofolio kredit berskala besar.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui pembahasan panjang, termasuk bersama pemegang saham utama seperti Danantara.

“Memang kalau kita lihat kenapa latar belakang dividen 0%? Jadi ceritanya gini, kita berencana beli portofolio. Ini terus terang sudah diproses lama oleh BTN, naik turun, naik turun. Portofolionya bisa macam-macam, bisa kredit produktif, bisa kredit konsumtif, dan sebagainya,” ujar Nixon dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Kamis (23/4/2026).

Dia mengungkapkan, nilai akuisisi portofolio yang direncanakan bahkan melebihi 20% dari modal inti perseroan. Hal ini berpotensi memengaruhi rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR), sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk menjaga kesehatan permodalan bank.

Sebelumnya, BTN sempat mempertimbangkan berbagai opsi pendanaan tambahan, mulai dari penerbitan surat utang subordinasi (sub-debt) hingga instrumen additional tier 1 capital.

Namun, keterbatasan waktu membuat opsi penambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun injeksi dari Danantara tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

“Kalau pakai PMN, waktunya nggak memungkinkan. Atau pakai penambahan modal oleh Danantara juga waktunya sudah terlalu mepet,” jelasnya.

Dengan menahan seluruh laba sebagai laba ditahan, BTN menilai langkah ini lebih efisien dibandingkan harus menanggung beban bunga dari instrumen modal tambahan seperti tier 1 atau tier 2.

“Dengan dividend payout menjadi 0%, maka kita tidak perlu lagi nantinya menerbitkan surat utang yang dianggap sebagai tier 1 atau tier 2 capital,” kata Nixon.

Manajemen menilai strategi ini akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi BTN dalam mengeksekusi aksi korporasi, sekaligus menjaga struktur permodalan tetap solid di tengah rencana ekspansi melalui akuisisi portofolio kredit.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat outstanding pembiayaan multiguna dengan prinsip syariah tumbuh signifikan mencapai 37,1 persen (year on year/yoy) menjadi Rp647 miliar sepanjang 2025, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp472 miliar.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, jumlah akun (number of account/NoA) juga meningkat 25,3 persen (yoy) menjadi 8.865 akun.

Direktur Bank Muamalat Ricky Rikardo Mulyadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pencapaian ini ditopang oleh perluasan kerja sama tabungan payroll dengan banyak institusi.

Penunjukan Bank Muamalat sebagai bank penyalur gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) turut mendorong pemanfaatan produk multiguna berprinsip syariah atau disebut Multiguna iB Hijrah.

Selain ASN, Bank Muamalat juga menyasar segmen pendidikan dan layanan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit.

“Kami juga mengoptimalkan segmen lain termasuk lembaga negara, BUMN, ekosistem haji dan umrah, serta industri halal yang dinilai memiliki kebutuhan pembiayaan berbasis syariah,” ujar Ricky.

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan double digit tersebut menunjukkan permintaan yang terus meningkat di segmen consumer.

Oleh sebab itu, Bank Muamalat akan fokus pada penetrasi nasabah existing di antaranya nasabah payroll, customer base funding dan financing serta klien dari corporate dan commercial business.

Meskipun agresif dalam pertumbuhan, perseroan menyampaikan bahwa pihaknya tetap menekankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

Bank Muamalat memastikan kualitas pembiayaan Multiguna iB Hijrah dapat dijaga dengan baik. Bank Muamalat pun optimistis dapat meningkatkan portofolio consumer secara sehat dan berkelanjutan pada tahun ini.

Sebagai informasi, Multiguna iB Hijrah merupakan produk yang dirancang untuk memudahkan pembiayaan berbagai kebutuhan sesuai prinsip syariah seperti pendidikan, renovasi rumah, dan pembelian kendaraan.

Pembiayaan ini menawarkan akad murabahah, ijarah multijasa, maupun musyarakah mutanaqisah (MMQ) untuk kebutuhan refinancing. Limit pembiayaan mencapai Rp1,5 miliar dengan skema angsuran tetap dan tenor hingga 15 tahun, memberikan fleksibilitas bagi beragam kebutuhan masyarakat.

Bank Muamalat memastikan bahwa layanan untuk produk ini mudah diakses. Calon nasabah cukup mendatangi kantor cabang Bank Muamalat terdekat dengan membawa identitas diri, dokumen penghasilan, serta dokumen pendukung seperti surat ketetapan (SK) pegawai atau surat izin praktik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Target belanja pemerintah pada kuartal I/2026 senilai Rp809 triliun diperkirakan memberikan dorongan terbatas kepada pertumbuhan ekonomi.

Untuk diketahui, besaran belanja APBN sebesar Rp809 triliun pada kuartal I/2026 itu termasuk stimulus Idulfitri Rp13 triliun, tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan TNI/Polri Rp55 triliun, serta percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai percepatan belanja pada tiga bulan pertama 2026 itu akan memberi dorongan siklikal ke ekonomi, terutama lewat peningkatan likuiditas rumah tangga. Stimulus, THR ASN dan TNI-Polri serta percepatan MBG diperkirakan menaikkan transaksi ritel, transportasi, serta pariwisata sekaligus menahan pelemahan daya beli menjelang Ramadan.

"Namun secara struktur PDB, porsi konsumsi pemerintah relatif kecil, sehingga efeknya ke pertumbuhan nasional terbatas. Karakter belanja yang dominan konsumtif membuat multiplier fiskalnya rendah dan cepat habis setelah periode Ramadan–Idulfitri," terang Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Rizal memperkirakan kontribusi percepatan belanja pemerintah itu kepada pertumbuhan hanya sekitar 0,1–0,2 poin persentase. Menurutnya, itu cukup untuk menahan perlambatan tetapi tidak cukup kuat menjadi motor ekspansi ekonomi baru.

Ekonom lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mencontohkan dorongan belanja pemerintah pun tak cukup mendorong ekonomi tumbuh sesuai target pada kuartal IV/2025, kendati capaiannya itu merupakan yang tertinggi pascapandemi.

Sebab, pertumbuhan ekonomi 5,39% pada akhir 2025 lalu masih menghadapi hambatan utama yakni pada sektor produksi—ekspor yang melemah, manufaktur yang belum pulih penuh, dan konsumsi kelas menengah yang masih tertahan kenaikan biaya hidup.

Dengan demikian, lanjut Rizal, masalah yang ada saat ini bersifat struktural dan bukan karena kurang stimulus fiskal. Apabila pertumbuhan kuartal I/2026 mengandalkan front-loading belanja, ekonomi berisiko hanya mengalami lonjakan musiman (temporary boost) lalu kembali melandai pada kuartal berikutnya.

Dari segi fiskal, Rizal menilai adanya potensi menciptakan tekanan kepada APBN karena belanja dimajukan sementara penerimaan belum pulih kuat.

Dia menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah pada kuartal I/2026 masih masuk akal. Akan tetapi, target melampaui di atasnya akan sulit tanpa perbaikan berbagai aspek struktural lainnya.

"Dengan kondisi ini, target [pertumbuhan] 5,6% masih masuk akal sebagai stabilisasi, tetapi proyeksi 6% cenderung optimistis tanpa perbaikan investasi swasta, ekspor manufaktur, dan peningkatan pendapatan riil kelas menengah," kata dosen di Universitas Trilogi itu.

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai percepatan belanja itu ditujukan agar bisa mendorong ekonomi tumbuh pada kisaran 5,6% sampai dengan 6% pada kuartal I/2026.

Salah satunya yakni dengan THR ASN dan TNI-Polri yang disebut olehnya akan cair pada pekan pertama Ramadan. Dia menilai, besarnya stimulus ekonomi dari fiskal, koordinasi yang lebih erat dengan Bank Indonesia (BI) dan kecukupan likuiditas di pasar cukup untuk mempertahankan momentum pertumbuhan kuartal IV/2025 sampai dengan kuartal I/2026.

"Harusnya momentum pertumbuhan ekonomi akan berjalan terus. Makin cepat, makin cepat, makin cepat. Saya harap sih triwulan I antara 5,6% sampai 6%," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).