JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti program pelatihan kosmonot Rusia. Rencana ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa waktu lalu.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan hal tersebut saat Konferensi Pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026). Ia menyebutkan bahwa kerja sama ini mencakup bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan antariksa.

"Hal-hal lain yang dibahas juga mengenai kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian antariksa. Bapak Presiden juga menyampaikan kemungkinan untuk Indonesia mengirimkan orang-orang terpilih dan terbaik untuk bisa mengikuti program kosmonotnya Rusia," ungkap Sugiono.

Sugiono mengatakan langkah ini bukan sekadar pengiriman personel, melainkan sebuah simbol kemajuan bangsa. Pengiriman awak atau alat ke orbit Bumi, katanya, dianggap sebagai parameter penting bahwa sebuah negara telah memiliki keunggulan di bidang teknologi tinggi.

"Karena ini merupakan satu parameter bahwa suatu negara memiliki keunggulan di bidang teknologi, kemudian bisa mengirimkan awak ataupun alat ke orbit," ujar Sugiono.

"Oleh karena itu Bapak Presiden juga kemarin menyampaikan bahwa menjajaki kemungkinan untuk mengirimkan orang-orang Indonesia untuk bisa menjalani program pelatihan kosmonot tersebut," tambahnya.

Selain isu antariksa, pertemuan antara Prabowo dan Putin juga mencakup berbagai bidang strategis lainnya untuk mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia.

"Pembahasan dan pembicaraan tersebut juga tentu saja mencakup berbagai bidang karena kita ketahui Rusia merupakan mitra strategis Indonesia yang status hubungan kemitraan strategisnya itu meningkat pada tahun 2025," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Eropa kembali membeli energi dari Rusia semakin menguat di tengah kekhawatiran krisis pasokan. Sejumlah pejabat Eropa mulai menyuarakan pentingnya menjaga stabilitas energi dibanding mempertahankan tekanan politik.

Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, secara terbuka menyampaikan pandangannya. Ia menilai Eropa berisiko menghadapi kebuntuan energi jika tetap menutup akses terhadap pasokan Rusia.

"Mari kita kembali membeli gas dari seluruh dunia, termasuk Rusia, karena kita tidak sedang berperang dengan Rusia," kata Wakil Perdana Menteri Italia, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Tass dan RTVI.

Salvini menyampaikan hal tersebut dalam sebuah forum politik di Milan. Ia menegaskan bahwa kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, langkah-langkah yang terlalu keras terhadap Rusia justru dapat merugikan masyarakat Eropa sendiri. Ia mengingatkan bahwa industri dan rumah tangga sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil.

Dalam beberapa tahun terakhir, Eropa memang berupaya mengurangi ketergantungan pada energi Rusia. Namun, proses tersebut tidak berjalan mudah dan membutuhkan waktu panjang.

Kebutuhan energi di Eropa sangat besar dan terus meningkat. Sementara itu, sumber alternatif belum sepenuhnya mampu menggantikan pasokan dari Rusia.

Salvini bahkan menyebut bahwa kebijakan pembatasan energi bisa berdampak luas. Ia mengingatkan potensi gangguan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk industri dan pendidikan.

Ia juga menyinggung keputusan Amerika Serikat yang memberikan kelonggaran terhadap sanksi energi Rusia. Menurutnya, jika Washington bisa bersikap fleksibel, maka Eropa seharusnya mempertimbangkan hal serupa.

Dalam pandangannya, membeli energi dari berbagai sumber, termasuk Rusia, adalah langkah realistis. Ia menegaskan bahwa Eropa tidak sedang berada dalam kondisi perang langsung dengan Rusia.

BUDAPEST - Perdana Menteri Hungaria yang akan datang, Peter Magyar, mengatakan ia akan memerintahkan penangkapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu jika ia memasuki negara itu. Ini menandai pembalikan tajam dari kebijakan pendahulunya, Viktor Orban.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Senin, Magyar mengatakan ia akan menghentikan penarikan Hungaria dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang diprakarsai Orban. Magyar menekankan sebagai negara anggota, Budapest secara hukum wajib untuk menegakkan surat perintah penangkapannya.

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada tahun 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel mengklaim awal pekan ini bahwa Magyar telah berbicara dengan Netanyahu dan mengundangnya untuk mengunjungi Hungaria setelah kemenangan telak partai Tisza pada 12 April.

Ketika diminta untuk mengklarifikasi, Magyar membenarkan panggilan tersebut tetapi meremehkan undangan tersebut, mengatakan ia telah berbicara dengan beberapa pemimpin dan secara umum mengundang mereka untuk menghadiri peringatan mendatang dari pemberontakan rakyat tahun 1956.

Ia menambahkan bahwa Netanyahu telah diberitahu bahwa Hongaria akan berusaha untuk tetap berada di ICC – dan apa implikasinya.

“Saya telah menjelaskan kepada perdana menteri Israel bahwa kami tidak akan mundur [dari ICC]. Pemerintah Tisza bermaksud menghentikan ini dan agar Hongaria tetap menjadi anggota,” ujar Magyar.

Dia menegaskan, “Jadi saya pikir saya tidak menyesatkan siapa pun. Jika suatu negara adalah anggota ICC dan jika seseorang yang dicari memasuki wilayah negara tersebut, mereka harus ditahan… Saya berasumsi setiap pemimpin negara dan pemerintah menyadari peraturan ini.”

Sikap Magyar menandai pemutusan langsung dengan sikap pemerintah yang akan segera lengser, yang menolak yurisdiksi ICC dan menjamin Netanyahu jalan aman.

Orban menolak surat perintah tersebut sebagai “kurang ajar dan sinis.” April lalu, Budapest bergerak untuk menarik diri dari ICC, dengan alasan pengadilan tersebut telah dipolitisasi.

Parlemen negara tersebut menyetujui langkah tersebut pada bulan Mei, meskipun berdasarkan Statuta Roma, penarikan diri hanya berlaku setahun setelah pemberitahuan resmi PBB, yang saat ini ditetapkan pada 2 Juni.

Magyar berkampanye untuk memperbaiki hubungan dengan Brussels dan membuka lebih dari 16 miliar euro (USD19 miliar) dana Uni Eropa untuk Hongaria yang saat ini dibekukan karena tuduhan pelanggaran hukum dan korupsi.

Sejak kemenangannya, Magyar juga berjanji mereformasi media pemerintah, mempertimbangkan keanggotaan Zona Euro, dan mengakhiri veto atas bantuan Ukraina – meskipun dengan beberapa catatan.

Ia mendukung keputusan Hongaria untuk tidak ikut serta dalam paket pinjaman Uni Eropa sebesar 90 miliar euro kepada Kiev, dengan alasan kendala anggaran, dan mengatakan aksesi Ukraina ke Uni Eropa dalam satu dekade tidak realistis.

Pada konferensi pers hari Senin, ia juga mendesak Kiev membuka kembali pipa Druzhba Rusia dan mengatakan Hongaria tidak akan menerima "segala bentuk pemerasan" terkait pasokan energi.

Sebelumnya ia mengatakan Budapest akan terus membeli energi Rusia, memprioritaskan minyak termurah, dan memberi sinyal bahwa ia akan "menjawab" jika Presiden Rusia Vladimir Putin menelepon.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang bergulat dengan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlu mencegah dua negara yang memiliki senjata nuklir—Rusia dan China—sekaligus, di tengah ketegangan di antara sekutu NATO.

Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Program Pertahanan Nuklir, Kimia, dan Biologi, Robert Kadlec, menggambarkan situasi tersebut sebagai "krisis saat ini" selama sidang baru-baru ini di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Amerika Serikat akan menghadapi tantangan untuk mencegah dua negara yang memiliki senjata nuklir, China dan Rusia, secara bersamaan, serta kekuatan regional dengan kemampuan yang semakin meningkat,” kata Kadlec, seperti dikutip dari EurAsian Times, Selasa (21/4/2026).

“Ini bukan masalah hipotetis di masa depan. Ini adalah krisis saat ini. Kita berada di era baru dan lebih berbahaya," paparnya.

Kadlec mencatat bahwa Washington akan terus bekerja sama dengan sekutu NATO untuk memperkuat kredibilitas dan efektivitas misi pencegahan nuklir aliansi tersebut.

Namun, perang AS-Israel melawan Iran telah mengungkap keretakan dalam aliansi transatlantik, di mana Presiden AS Donald Trump menyatakan kesedihan mendalam atas keengganan sekutu Eropa untuk memberikan dukungan militer selama Perang Iran.

Trump bahkan menyebut NATO sebagai "macan kertas" dan menuduh sekutu memperlakukannya sebagai "one-way street", di mana Amerika Serikat menanggung beban utama pertahanan kolektif tanpa dukungan timbal balik di saat dibutuhkan.

Dia bahkan melangkah lebih jauh, menyatakan bahwa dia "sangat mempertimbangkan" untuk menarik Amerika Serikat keluar dari NATO dan menggambarkan mempertimbangkan kembali keanggotaan AS sebagai sesuatu yang "di luar" kemungkinan.

"Saya tidak pernah terpengaruh oleh NATO. Saya selalu tahu mereka adalah macan kertas, dan [Presiden Rusia Vladimir] Putin juga tahu itu," kata Trump kepada surat kabar Telegraph dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada awal April.

Dia juga telah mem-posting di media sosial: "NATO tidak ada di sana ketika kita membutuhkannya, dan mereka tidak akan ada di sana jika kita membutuhkannya lagi."

Pertahanan kolektif adalah prinsip paling mendasar NATO. Pasal 5 aliansi menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO. Namun, dalam tujuh dekade terakhir, Pasal 5 NATO hanya pernah diterapkan sekali, setelah serangan teror 9/11 di AS pada tahun 2001.

Menurut laporan di The Wall Street Journal (WSJ), Trump sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada beberapa sekutu NATO.

Salah satu usulan termasuk menarik pasukan AS dari negara-negara Eropa.

WSJ mencatat bahwa rencana Trump telah mendapat dukungan di tingkat tertinggi pemerintahan. Pertama, rencana ini jauh kurang drastis daripada ancaman Trump yang sering diulang untuk menarik AS keluar dari NATO sepenuhnya.

Pada saat yang sama, pemerintah percaya bahwa beberapa tindakan hukuman diperlukan untuk memperjelas bahwa kegagalan untuk mendukung AS pada saat kritis akan memiliki konsekuensi, dan bahwa dukungan militer AS tidak dapat bersifat sepihak.

Demikian pula, anggota NATO yang benar-benar mendukung AS harus diberi penghargaan.

Oleh karena itu, rencananya adalah memindahkan pasukan AS dari negara-negara yang tidak mendukung Washington ke negara-negara yang mendukungnya.

Saat ini, sekitar 84.000 tentara AS ditempatkan di berbagai pangkalan di seluruh Eropa. Pangkalan-pangkalan militer tersebut telah menjadi pusat pertahanan dan keamanan Eropa sejak akhir Perang Dunia II.

Namun, setelah invasi militer Rusia ke Ukraina, pangkalan-pangkalan militer AS di Eropa ini telah memiliki arti dan kekritisan baru. AS juga serius mempertimbangkan untuk menutup pangkalan militer AS di salah satu negara yang paling vokal dalam penentangannya terhadap perang AS-Israel melawan Iran.

Sekutu NATO Mana yang Menentang Perang Iran?

Spanyol telah menjadi penentang paling vokal terhadap perang AS-Israel melawan Iran. Sekutu NATO ini tidak hanya mengecam konflik tersebut tetapi juga menutup wilayah udara Spanyol untuk pesawat militer AS yang terlibat dalam perang Iran.

PM Spanyol Pedro Sánchez dan Menteri Pertahanan Margarita Robles berulang kali menggambarkan perang tersebut sebagai "ilegal", "tidak dapat dibenarkan," dan "sangat tidak adil", membingkai sikap Spanyol sebagai pembelaan terhadap hukum internasional.

Turki juga mengambil posisi kritis, meskipun penentangannya secara luas dianggap dapat diprediksi mengingat populasi Muslimnya yang besar, kedekatannya dengan Iran, dan perbatasan bersama yang panjang.

Selain Spanyol dan Turki, Italia menolak izin pesawat militer AS untuk menggunakan pangkalan udara Sigonella di Sisilia untuk operasi yang terkait dengan perang Iran, dengan alasan masalah prosedural dan otorisasi.

Sebelumnya, Trump melancarkan kritik pedas terhadap Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dengan mengatakan, “Saya terkejut padanya. Saya pikir dia memiliki keberanian, tetapi saya salah,” dalam sebuah wawancara dengan harian Italia; Corriere della Sera.

“Dia tidak dapat diterima karena dia tidak keberatan bahwa Iran memiliki senjata nuklir dan akan meledakkan Italia dalam dua menit jika mereka memiliki kesempatan,” kata Trump.

Meloni, pemimpin sayap kanan Italia sejak Oktober 2022, telah menjadi salah satu sekutu terdekat Trump di Eropa dan sering berusaha bertindak sebagai mediator antara pandangan AS dan Eropa yang berbeda.

Namun Presiden Trump mengatakan mereka belum berbicara bulan ini. "Sudah lama sekali," katanya. "Dia tidak membantu kita dengan NATO. Dia tidak ingin membantu menyingkirkan Iran yang memiliki senjata nuklir. Sangat menyedihkan. Dia jauh berbeda dari yang saya kira," imbuh dia.

Prancis juga menolak hak lintas udara untuk pesawat-pesawat tertentu yang membawa pasokan militer ke Israel dan digambarkan oleh Presiden Trump sebagai "sangat tidak membantu". Sementara Paris mengerahkan aset Angkatan Laut ke Mediterania untuk tujuan defensif dan bergabung dalam upaya diplomatik untuk mengamankan Selat Hormuz, mereka dengan tegas menolak untuk bergabung dalam operasi ofensif apa pun.

Jerman menyuarakan keberatan yang cukup besar, dengan para pejabat senior menekankan bahwa "ini bukan perang kita" dan menolak kontribusi militer langsung untuk membuka kembali Selat Hormuz. Opini publik di Jerman juga menunjukkan penentangan yang kuat terhadap serangan tersebut.

Sebaliknya, sekutu Eropa Timur seperti Polandia, Republik Ceko, dan negara-negara Baltik menawarkan dukungan retorika yang lebih kuat dan, dalam beberapa kasus, dukungan praktis untuk posisi AS, seringkali mengutip peran Iran dalam memasok drone ke Rusia sebagai ancaman bersama.

Ini adalah situasi dilematis bagi AS. Di satu sisi, AS membutuhkan NATO untuk melawan ancaman nuklir Rusia dan China, dan di sisi lain, AS mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan blok militer terkuat di dunia.

Jakarta: Negara-negara yang tergabung dalam BRICS tercatat semakin agresif meningkatkan cadangan emas dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini dinilai bukan sekadar strategi
investasi, melainkan bagian dari pergeseran besar dalam sistem keuangan global.

BRICS yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan kini telah berkembang dengan masuknya sejumlah negara baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, hingga Indonesia pada 2025. Total anggota penuh kini mencapai 10 negara.

Secara agregat, blok ini mewakili sekitar 40 persen produk domestik bruto (PDB) global berdasarkan paritas daya beli, serta hampir separuh populasi dunia. Dengan skala ekonomi tersebut, keputusan kebijakan cadangan yang diambil negara-negara BRICS dinilai memiliki dampak struktural terhadap sistem keuangan global.

Cadangan Emas BRICS Tembus Ribuan Ton

Data menunjukkan total cadangan emas negara-negara BRICS+ kini telah melampaui 6.000 ton. Tiongkok, Rusia, dan India menjadi pemegang terbesar dalam kelompok tersebut.
Rusia memimpin dengan 2.336 ton, China memegang 2.298 ton, dan India memegang 880 ton. Bahkan Brasil kembali ke pasar pada September 2025, pembelian pertamanya sejak 2021, menambahkan 16 ton untuk membawa totalnya menjadi 145,1 ton.

Antara tahun 2020 dan 2024, bank sentral BRICS+ menyumbang lebih dari 50% dari semua emas yang dibeli oleh bank sentral di seluruh dunia. Porsi mereka dari cadangan emas dunia telah meningkat dari 11,2% pada tahun 2019 menjadi 17,4% saat ini (World Gold Council).

Bank sentral global secara kolektif melebihi 1.000 ton pembelian tahunan pada tahun 2022, 2023, dan 2024, rentetan pembelian terpanjang dalam sejarah modern. Pada tahun 2025, pembelian mencapai 863 ton. Negara-negara BRICS mendorong tren tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi BRICS terhadap pembelian emas bank sentral dunia juga meningkat signifikan, mencapai lebih dari separuh total pembelian global. Tren ini menunjukkan adanya pergeseran strategi cadangan dari aset berbasis dolar menuju aset yang dianggap lebih netral seperti emas.

Dorongan De-Dolarisasi hingga Risiko Utang AS

Sejumlah faktor menjadi pendorong utama meningkatnya pembelian emas, di antaranya:
Pertama, tren penurunan dominasi dolar AS dalam cadangan global. Porsi dolar tercatat turun dari sekitar 70 persen pada akhir 1990-an menjadi kisaran 50–60 persen saat ini.

Kedua, meningkatnya risiko geopolitik dan sanksi internasional yang membuat negara-negara mencari aset cadangan yang tidak dapat dibekukan. Ketiga, kekhawatiran terhadap meningkatnya utang pemerintah Amerika Serikat yang kini telah menembus puluhan triliun dolar. Keempat, upaya sejumlah negara untuk membangun sistem pembayaran alternatif di luar dominasi dolar.

Pembekuan cadangan Rusia pada 2022 disebut menjadi momentum penting yang mempercepat pergeseran strategi bank sentral di berbagai negara. Sejak saat itu, pembelian emas oleh bank sentral global meningkat tajam dan bertahan di level tinggi. Tren ini mencerminkan meningkatnya kehati-hatian dalam pengelolaan cadangan devisa di tengah ketidakpastian global.

Meski demikian, dolar Amerika Serikat masih tetap menjadi mata uang cadangan utama dunia. Namun, sejumlah indikator menunjukkan adanya penurunan dominasi secara bertahap.
Bank sentral di berbagai negara juga memperkirakan porsi dolar dalam cadangan global akan terus menurun dalam beberapa tahun ke depan, seiring meningkatnya diversifikasi aset ke emas.
Tujuh puluh tiga persen bank sentral di seluruh dunia mengharapkan pangsa cadangan dolar terus menurun. Tidak ada yang spekulatif tentang ini semuanya sudah dalam proses.

Peningkatan pembelian emas oleh negara-negara BRICS menunjukkan adanya perubahan arah dalam manajemen cadangan global. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, emas kembali mengambil peran strategis sebagai aset yang dianggap paling netral dan tahan krisis.

(SAW)

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Pemerintah Malaysia membuka opsi baru untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah krisis global.

Ini dilakukan dengan menjajaki pembelian minyak dari Rusia melalui perusahaan energi nasional, Petroliam Nasional Berhad (Petronas).

Langkah ini muncul ketika kawasan Asia Tenggara menghadapi tekanan pasokan energi akibat konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, yang telah mengganggu rantai pasok minyak global dalam beberapa pekan terakhir.

Malaysia bidik minyak Rusia

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa Petronas akan melakukan negosiasi dengan Rusia guna mengamankan pasokan minyak untuk kebutuhan domestik.

Ia menekankan, hubungan bilateral Malaysia dengan Rusia masih terjaga dengan baik, sehingga membuka ruang bagi kerja sama energi tersebut.

“Beruntung, hubungan kita dengan Rusia tetap baik. Oleh karena itu, tim Petronas dapat bernegosiasi dengan mereka,” ujar Anwar, dikutip dari Channel News Asia, Senin (20/4/2026).

Langkah ini menempatkan Malaysia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang mulai melirik minyak Rusia sebagai alternatif pasokan di tengah krisis energi global.

Tekanan krisis energi global

Krisis energi saat ini dipicu oleh konflik di Timur Tengah yang telah meluas dan berdampak langsung terhadap distribusi minyak dunia.

Perang tersebut dilaporkan telah menewaskan ribuan orang, meluas hingga serangan Israel di Lebanon, serta mendorong lonjakan harga minyak akibat penutupan de facto Selat Hormuz, yang merupakan jalur strategis yang sebelumnya dilalui sekitar seperlima pengiriman minyak dunia.

Situasi di jalur tersebut terus berubah.

Iran sempat mengumumkan pembukaan sementara Selat Hormuz, namun kembali menutupnya sehari kemudian dengan alasan merespons blokade AS terhadap pelabuhan Iran yang dianggap melanggar gencatan senjata.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei bahkan menyatakan, angkatan laut Iran siap memberikan “kekalahan pahit baru” kepada musuhnya, menambah ketidakpastian terhadap stabilitas pasokan energi global.

Peran Petronas dan stabilitas pasokan

Sebagai perusahaan minyak nasional, Petronas memegang peran sentral dalam menjaga pasokan energi Malaysia di tengah gejolak global.

Perusahaan tersebut memastikan bahwa ketersediaan bahan bakar di jaringan ritel nasional tetap aman hingga akhir Juni 2026, memperpanjang proyeksi sebelumnya selama satu bulan.

Di sisi logistik, pemerintah Malaysia juga melakukan langkah diplomasi untuk menjaga kelancaran distribusi energi.

Anwar menyatakan, upaya diplomasi awal memungkinkan kapal tanker Malaysia menjadi salah satu yang pertama melintasi Selat Hormuz dalam beberapa pekan terakhir.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan satu kapal tanker Petronas menembus jalur tersebut membantu mencegah gangguan besar pada rantai pasok energi nasional.

“Syukurlah, kapal tanker minyak Petronas tiba dengan selamat di Kompleks Bersepadu Pengerang (pada Jumat). Pengiriman ke Pengerang sangat penting karena pemurnian hanya dapat dilakukan di sana,” ujarnya, dikutip dari The Straits Times.

Dinamika regional: negara-negara Asia Tenggara lirik minyak Rusia

Fenomena ketertarikan terhadap minyak Rusia tidak hanya terjadi di Malaysia.

Laporan sebelumnya menyebutkan, sejumlah negara Asia Tenggara lainnya juga telah menjajaki atau bahkan mencapai kesepakatan untuk membeli minyak dari Rusia.

Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung selama lima jam, terdiri dari sesi bilateral selama dua jam dan diskusi empat mata selama tiga jam.

“Beberapa poin disepakati, termasuk kerja sama jangka panjang di sektor energi dan sumber daya mineral, seperti minyak dan gas, ketahanan energi, serta hilirisasi,” kata Teddy dalam pernyataan tertulis.

Sementara itu, Filipina juga mengambil langkah serupa dengan pendekatan berbeda.

Menteri Energi Filipina Sharon Garin menyatakan, pemerintahnya telah meminta AS untuk memperpanjang izin (waiver) guna membeli minyak dan produk petroleum dari Rusia.

Namun, ia menegaskan Filipina tetap melakukan diversifikasi sumber energi dan tidak hanya bergantung pada Rusia.

Pemerintah Filipina juga mempertimbangkan pasokan dari Amerika Selatan, termasuk Kolombia dan Argentina, serta Kanada dan AS.

Filipina, yang merupakan sekutu AS, bahkan telah mendeklarasikan status darurat energi nasional pada bulan sebelumnya.

Di Vietnam, Perdana Menteri Pham Minh Chinh dilaporkan melakukan kunjungan resmi ke Rusia pada Maret 2026 lalu.

Dalam kunjungan tersebut, kedua negara dijadwalkan menandatangani sejumlah perjanjian, termasuk kerja sama di sektor minyak dan gas.

Tren diversifikasi energi di kawasan Asia Tenggara

Perkembangan ini mencerminkan tren yang lebih luas di Asia Tenggara, di mana negara-negara mulai aktif mencari alternatif pasokan energi di tengah ketidakpastian global.

Permintaan terhadap minyak Rusia meningkat karena harga yang relatif lebih kompetitif, terutama di tengah lonjakan harga akibat gangguan pasokan global.

Negara-negara di kawasan berlomba mengamankan pasokan energi untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, sekaligus mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber atau jalur distribusi.

Tantangan dan kritik terhadap opsi minyak Rusia

Meski menawarkan solusi jangka pendek, rencana pembelian minyak Rusia tidak lepas dari kritik.

Sejumlah pihak menilai bahwa langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan struktural ketahanan energi Malaysia.

Ketergantungan tinggi terhadap impor minyak tetap menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui strategi jangka panjang.

Selain itu, terdapat pula risiko geopolitik yang menyertai kerja sama dengan Rusia, mengingat negara tersebut masih menghadapi berbagai sanksi internasional.

Strategi dan langkah lanjutan

Di tengah tekanan global, langkah Malaysia menjajaki kerja sama energi dengan Rusia mencerminkan pendekatan pragmatis untuk menjaga stabilitas pasokan dalam jangka pendek.

Namun, dinamika geopolitik global, termasuk perkembangan konflik di Timur Tengah dan kebijakan negara-negara besar, akan terus memengaruhi arah kebijakan energi di kawasan.

Negosiasi antara Petronas dan Rusia, serta langkah negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam mengamankan pasokan energi, menjadi bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian yang masih berlangsung hingga saat ini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

OSLO - Norwegia, salah satu negara NATO, mengerahkan jet-jet tempur siluman F-35 di bawah misi Siaga Reaksi Cepat (QRA) untuk mencegat pesawat mata-mata militer Rusia yang mendekati wilayah udaranya. Angkatan Udara Norwegia pada hari Minggu mengonfirmasi bahwa upaya intersepsi itu berlangsung pada 15 April.

Angkatan Udara Norwegia meluncurkan pesawat-pesawat tempurtersebut dari Pangkalan Udara Evenes setelah mendeteksi kontak yang tidak dikenal. Penerbangan itu berlangsung sekitar dua jam dan menghasilkan identifikasi Ilyushin Il-38, pesawat mata-mata militer Rusia.

"Pesawat-pesawat F-35 dikirim untuk misi QRA yang sepenuhnya normal. Prosedur standar adalah pesawat lepas landas secepat mungkin dalam situasi seperti itu," kata juru bicara Angkatan Udara Norwegia, Mayor Stian Roen, seperti dikutip dari Defence Blog, Senin (20/4/2026).

Pencegatan tersebut mengikuti prosedur QRA NATO standar, yang diaktifkan ketika pesawat tak dikenal mendekati wilayah udara aliansi. Selama misi, F-35 Norwegia melacak dan mengidentifikasi Il-38—yang dikenal dengan sebutan NATO “May”—sebelum kembali ke pangkalan.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa penerbangan maskapai sipil Norwegia untuk sementara ditempatkan dalam pola penahanan selama respons untuk memprioritaskan operasi militer.

Il-38 adalah pesawat patroli maritim dan anti-kapal selam era Soviet yang pertama kali beroperasi pada akhir tahun 1960-an. Menurut laporan Defense Blog, Rusia terus mengoperasikan platform tersebut untuk misi pengawasan di wilayah Atlantik Utara dan Arktik. Sebanyak 58 pesawat diproduksi.

Norwegia mempertahankan kesiapan terus-menerus di Pangkalan Udara Evenes, di mana dua pesawat tempur F-35A selalu siaga 24 jam dan dapat lepas landas dalam waktu sekitar 15 menit sebagai respons terhadap ancaman yang terkonfirmasi atau pesawat tak dikenal. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memantau aktivitas udara di dekat wilayah udara nasional.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Norwegia telah melakukan 19 misi QRA sepanjang tahun ini, mengidentifikasi 28 pesawat. Pencegatan terbaru ini mencerminkan aktivitas penerbangan militer Rusia yang berkelanjutan di dekat sayap utara NATO, khususnya di Kutub Utara, di mana NATO dan Rusia mempertahankan kehadiran yang berkelanjutan.

Sebelumnya, jet tempur Rafale Prancis yang ditempatkan di Lithuania melakukan beberapa pencegatan terhadap pesawat militer Rusia di dekat wilayah udara NATO di atas Laut Baltik. Rafale dikerahkan empat kali dalam satu minggu, mengidentifikasi dan mengawal enam pesawat Rusia, termasuk jet tempur Su-30SM dan pesawat intelijen Il-20M, sebagai bagian dari misi Patroli Udara Baltik NATO.

LONDON - Kementerian Pertahanan Inggris telah hilang kontak dengan sekitar 95.000 personel cadangan strategis yang akan mereka panggil kembali pada saat darurat nasional. Puluhan ribu personel itu merupakan para veteran militer yang masuk daftar tentara cadangan.

Mengutip laporan The Guardian, Senin (20/4/2026), para pejabat pertahanan gagal menyimpan catatan lengkap detail kontak mereka.

Fakta itu diungkap George Robertson, pensihat pertahanan utama pemerintah Inggris, dalam sebuah acara di Salisbury, Wiltshire. Robertson merupakan mantan sekretaris pertahanan dan mantan Sekretaris Jenderal NATO yang ikut menulis Tinjauan Pertahanan Strategis (SDR) tahun lalu.

“Yang dibahas dalam tinjauan ini adalah tentang memiliki cadangan strategis, yaitu semua orang di ruangan ini yang pernah bertugas di angkatan bersenjata dan memiliki kewajiban berkelanjutan,” kata Robertson, yang sekarang menjadi anggota parlemen dari Partai Buruh.

"Namun, Kementerian Pertahanan saat ini bahkan tidak tahu di mana sebagian besar dari mereka berada. Jadi, kita perlu mengumpulkan mereka yang tersedia, sehat, dan bersedia untuk melakukannya," paparnya.

Berdasarkan hukum yang berlaku, semua mantan perwira, baik reguler maupun cadangan, tetap memiliki kewajiban untuk dipanggil kembali seumur hidup. Kementerian Pertahanan menjaga kontak dengan mantan personel militer dalam enam tahun pertama setelah mereka meninggalkan dinas penuh waktu melalui surat "pelaporan tahunan".

Ada dugaan bahwa catatan serupa tidak dipelihara untuk kelompok personel yang lebih besar yang masa dinasnya berakhir lebih dari enam tahun yang lalu dan bahwa praktik menjaga kontak dengan semua veteran yang wajib dipanggil kembali telah ditinggalkan setelah berakhirnya Perang Dingin.

Komite Peninjauan Strategis, yang diketuai oleh Robertson, Jenderal Richard Barrons, dan Fiona Hill, mantan kepala penasihat Rusia untuk Gedung Putih, merekomendasikan pada Juni lalu agar pemerintah segera menangani masalah peremajaan cadangan strategis.

Rencana diusulkan untuk memetakan lokasi dan keahlian para cadangan dan untuk melakukan upaya yang lebih terkoordinasi untuk melibatkan mereka di bawah strategi komunikasi veteran yang diperbarui.

Pemerintah mengumumkan pada Januari bahwa sebagai bagian dari rancangan undang-undang (RUU) angkatan bersenjata, mereka akan meningkatkan usia maksimum untuk panggilan kembali militer dari 55 menjadi 65 tahun.

Ambang batas hukum untuk panggilan kembali juga diperluas untuk mencakup "operasi perang" daripada hanya "serangan aktual" terhadap Inggris.

Cadangan strategis merupakan tambahan dari cadangan aktif yang terdiri dari komponen terlatih aktif sekitar 32.000 sukarelawan paruh waktu dan penuh waktu.

Namun Robertson menyatakan kekecewaannya minggu ini bahwa pemerintah masih lambat dalam mengalokasikan dana baru untuk militer dan mempersiapkan negara untuk perang.

Dia menuduh para pemimpin Inggris menunjukkan "sikap puas diri yang merusak" terhadap pertahanan dan menempatkan negara "dalam bahaya" pada saat negara itu "sedang diserang".

"Kita tidak siap. Kita tidak diasuransikan. Kita sedang diserang. Kita tidak aman...Keamanan dan keselamatan nasional Inggris dalam bahaya," paparnya.

The Royal United Services Institute (RUSI) juga mengkritik cakupan dan kecepatan perubahan pada manajemen cadangan strategis. Dalam makalah pengarahan yang diterbitkan pada bulan Februari, lembaga think tank pertahanan tersebut berpendapat bahwa pemerintah "belum menjelaskan bagaimana personel yang dipanggil kembali akan didanai untuk keterlibatan rutin, dipersenjatai, dilatih secara kolektif, atau diintegrasikan dengan formasi reguler dan cadangan yang berukuran kecil yang diharapkan menghasilkan efek tingkat korps atau bagaimana mereka akan diintegrasikan ke dalam pasukan pertahanan dalam negeri".

Perdana Menteri Keir Starmer baru-baru ini menggemakan peringatan NATO bahwa Rusia akan siap menyerang aliansi tersebut dalam tiga tahun.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan mengatakan: “Kami menyadari pentingnya cadangan strategis, itulah sebabnya kami mewujudkan Tinjauan Pertahanan Strategis melalui RUU angkatan bersenjata kami."

“Rancangan undang-undang ini akan memperluas basis cadangan kita dengan meningkatkan batas usia maksimal untuk pemanggilan kembali, memungkinkan transfer yang lancar antara pasukan reguler dan cadangan, serta memberi wewenang kepada menteri pertahanan untuk mengesahkan pemanggilan kembali untuk operasi militer. Kami juga terus meningkatkan data kami dan berkomunikasi dengan komunitas cadangan strategis kami untuk memobilisasi talenta dengan cepat ketika dibutuhkan," imbuhnya.

NEW DELHI - Pangsa pasar blok ekonomi BRICS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global mencetak rekor tertinggi sebesar 39,2% pada 2025, sekaligus memperlebar jarak dominasi dengan kelompok negara maju G7. Pencapaian monumental ini menandai pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari Barat menuju negara-negara berkembang di tengah momentum keketuaan India di dalam aliansi tersebut.

"Perubahan ini bersifat fundamental dan tidak dapat dielakkan," ujar Wakil Kepala Staf Administrasi Kepresidenan Rusia, Maxim Oreshkin, dalam sebuah forum di St. Petersburg dikutip dari TASS, Senin (19/4/2026).

Berdasarkan paritas daya beli (PPP), ekonomi BRICS saat ini telah melampaui angka 40% dari total PDB global. Sementara, data Dana Moneter Internasional (IMF) yang diolah kantor berita RIA Novosti menyebutkan pangsa PDB BRICS meningkat 0,5 poin persentase sepanjang 2025.

Sebaliknya, kelompok G7 justru mengalami penurunan ke titik terendah bersejarah sebesar 28,3%. Sebagai perbandingan, pada tahun 1992, G7 tercatat masih menguasai 63% ekonomi dunia, yang menunjukkan terjadinya tren dedominasi Barat selama tiga dekade terakhir.

Penguatan posisi ekonomi ini terjadi saat India resmi menjadi tuan rumah Forum Akademik BRICS perdana di New Delhi pada 17-18 April. Di bawah kepemimpinan India, aliansi yang kini mencakup Indonesia, Mesir, dan UEA ini mengusung tema pembangunan ketangguhan, inovasi, dan kerja sama berkelanjutan.

Fokus utama keketuaan kali ini mencakup penguatan sektor pendidikan, teknologi, serta pertumbuhan yang inklusif bagi seluruh anggota. Laporan World Economic Outlook dari IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada di angka 3,1% pada 2026.

Meskipun pasar negara berkembang menghadapi tantangan besar akibat konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian perdagangan, performa kolektif BRICS terbukti tetap tangguh. Pada 2025, BRICS mencatat pertumbuhan 3,4%, jauh melampaui rata-rata dunia sebesar 2,8% dan G7 yang hanya tumbuh 1,2%.

Selain dominasi pada angka PDB, integrasi internal blok ini juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam sektor finansial. Perdagangan antarnegara anggota BRICS yang dilakukan tanpa menggunakan mata uang dolar AS dilaporkan telah melampaui nilai USD1 triliun pada akhir 2025. Langkah dedolarisasi ini memperkuat kemandirian ekonomi blok tersebut dari sistem keuangan tradisional Barat.

Momentum Forum Akademik BRICS perdana di New Delhi untuk menyelaraskan kebijakan strategis mereka. Pertemuan tersebut dihadiri berbagai lembaga riset ternama, termasuk Observer Research Foundation untuk merumuskan kerangka kerja yang solid dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang kian kompleks.

Hingga penutupan forum pada hari Jumat pekan lalu, negara-negara anggota berkomitmen untuk menerjemahkan kekuatan besar ekonomi ini menjadi kebijakan terkoordinasi. Dengan masuknya kekuatan ekonomi baru seperti Indonesia ke dalam jajaran mitra, BRICS diprediksi akan terus memperkuat posisinya sebagai penyeimbang utama dalam tata kelola ekonomi global di masa depan.

Langkah Presiden Prabowo menjalin kerja sama untuk mendapatkan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia, di satu sisi merupakan langkah taktis-pragmatis untuk mengamankan pasokan energi domestik. Dari sisi geopolitik, kerja sama ini menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis, tapi tak mudah dalam hubungan dengan AS.

Rasionalitas bagi Indonesia

Bagi Indonesia, setidaknya ada dua hal penting yang mendasari kebijakan ini. Pertama, dari perspektif energi-ekonomi. Akibat penutupan Selat Hormuz sejak Maret 2026, Indonesia kehilangan akses ke sekitar 20% pasokan minyak mentah dan LPG. Rusia menawarkan alternatif langsung yang tidak bergantung pada stabilitas Teluk Persia.

Di sisi lain, kesepakatan energi Indonesia senilai US$15 miliar dengan AS yang ditandatangani pada Februari 2026 sulit diimplementasikan. Kesepakatan yang tujuannya untuk menutupi 70% kebutuhan LPG tersebut berat dari segi logistik. Akibatnya, kesepakatan tersebut berpotensi mengalami penundaan.

Kesepakatan pengiriman LPG dengan Rusia LPG adalah “solusi segera” guna mencegah kekurangan pasokan gas 3 kg, yang merupakan tulang punggung stabilitas perekonomian sebagian (besar) rumah tangga Indonesia. Dengan menegosiasikan harga yang “saling menguntungkan”, pemerintah berharap dapat mempertahankan subsidi tanpa melampaui kemampuan anggaran negara.

Kedua, dari perspektif geopolitik. Presiden Prabowo tampaknya memandang energi bukan hanya sebagai komoditas, tetapi sebagai alat untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan besar di dalam tatanan global. Konfirmasi Putin baru-baru ini tentang status aktif Indonesia di BRICS adalah inti dari langkah diplomasi ini.

Dengan adanya poros Moskow di bidang energi, memberikan sinyal kepada AS bahwa kita memiliki alternatif yang kompetitif di bidang energi dan sistem keuangannya yang tidak tergantung pada Barat. Presiden Prabowo menggunakan “kartu Rusia” untuk mendapatkan pengaruh dalam negosiasi dengan pemerintahan Trump.

Dengan menunjukkan bahwa Indonesia mampu dan akan membeli dari Rusia, Jakarta (berharap) dapat memiliki leverage terhadap Washington. Terutama untuk memberikan persyaratan yang lebih menguntungkan atau “pengecualian strategis” terkait kesepakatan perdagangan senilai US$15 miliar yang ditandatangani beberapa waktu lalu.

Reaksi dan Potensi Sanksi dari AS

Hingga tulisan ini dibuat, AS belum bereaksi khusus. Pada 15 April lalu, Menteri Keuangan Scott Bessent “hanya” mengkonfirmasikan bahwa Washington tidak akan memperpanjang pengecualian sanksi sementara untuk minyak Rusia. Reaksi ini sekilas mungkin tidak penting.

Namun, hal ini mengindikasikan bahwa AS dapat menerapkan tekanan dalam bentuk sanksi bagi siapa saja yang terlibat atau membeli minyak mentah Rusia di luar periode pengecualian dan di atas batas harga G7 yakni US$46 per barel.

Ada beberapa potensi sanksi yang dapat dikeluarkan oleh AS ke Indonesia. Pertama, pembatasan akses kepada sistem dan lembaga finansial internasional berbasis dolar, hingga pembekuan aset dalam yurisdiksi AS. Kedua, sanksi maritim dan pelabuhan. AS dapat melarang kapal Indonesia untuk bersandar di pelabuhan yang di perairan Barat, sehingga mengganggu perdagangan non-migas Indonesia.

Ketiga, kontrol teknologi migas, khususnya kilang, yakni dengan membatasi keterlibatan perusahaan AS dalam proyek kilang migas nasional. Hal ini bisa berdampak pada terganggunya operasi dan pemeliharaan kilang. Keempat, penerapan tarif tambahan perdagangan, termasuk yang terkait kesepakatan energi US$15 miliar. Kelima, peninjauan ulang terhadap kesepakatan kerja sama di bidang lain, seperti dalam pengadaan dan modernisasi alutsista.

Ujian (Terukur) Politik Bebas Aktif

Dalam hubungan dengan Indonesia–yang dipandang sebagai mitra dagang cukup strategis–AS kemungkinan tidak akan langsung menerapkan sanksi-sanksi tersebut kepada Indonesia. AS akan lebih memilih pendekatan “soft pressure” berupa larangan penggunaan teknologi tertentu, sehingga Indonesia kembali mematuhi batasan harga dan kesepakatan energi US$15 miliar yang ada.

Peringatan “agak keras” masih mungkin diterapkan pada sektor maritim dan pelabuhan. Sanksi ini akan berdampak signifikan ke pasokan energi dan perdagangan Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, dalam satu-tiga bulan ke depan, penting bagi kita untuk melihat adalah apakah AS akan memberikan “pengecualian strategis” kepada Indonesia dengan alasan krisis energi global. Atau apakah kita akan “dikondisikan” untuk memilih antara stabilitas domestik dan stabilitas hubungan dengan AS/Barat.

Diplomasi energi Indonesia-Rusia pada dasarnya merupakan implementasi dan sekaligus ujian terukur bagi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Melalui interaksi langsung dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo memberi sinyal bahwa Indonesia tidak ingin menjadi “proksi” bagi kepentingan Barat. Jakarta memandang keamanan energi sebagai masalah kelangsungan hidup nasional yang melampaui kepentingan Rusia dan AS dalam konflik di Ukraina atau Iran.

Di kawasan ASEAN, karena negara-negara lainnya seperti Vietnam dan Thailand juga mengincar energi Rusia, langkah Indonesia ini juga dapat menjadi preseden regional. Jika Indonesia berhasil mendapatkan pengecualian dari AS, hal itu juga memberi sinyal melemahnya efektivitas “senjata” energi Barat di ASEAN.

Hal ini menambah sumber pasokan energi domestik dari Rusia secara geopolitik dapat lebih menyeimbangan posisi Indonesia di antara poros BRICS+ dan AS/Barat. Hal ini pada gilirannya dapat mempersulit AS dalam menjadikan Indonesia sebagai mitra keamanan utamanya di kawasan Indo-Pasifik.

Rekomendasi Strategis

Berikut ini dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam mencapai objektif–mengamankan pasokan energi sekaligus menyeimbangkan pengaruh Moskow dan Washington–dengan risiko yang seminimal mungkin. Pertama, kita tetap perlu mengedepankan prinsip “kepatuhan” terhadap batas harga G7, yaitu membayar di bawah harga US$46 per barel.

Kedua, sebagai buffer dalam sistem finansial, kita perlu menyiapkan sistem dan pusat kliring tersendiri untuk transaksi energi yang bersifat khusus, dengan denominasi mata uang tertentu. Ketiga, Indonesia perlu menempatkan kesepakatan dengan AS pada Februari 2026 lalu sebagai sebuah “perisai diplomatik” dan bukan sekadar perjanjian perdagangan. Dalam negosiasi dengan pemerintahan Trump, kita perlu menekankan bahwa sanksi AS apa pun terhadap kita, juga berarti dapat membatalkan kesepakatan senilai US$15 miliar tersebut.

Keempat, kita perlu melakukan lobi semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan “pengecualian strategis” secara formal bahwa berdasarkan kondisi force majeur perang dan akibat penutupan Selat Hormuz. Kesepakatan dengan Rusia merupakan kebutuhan “sementara” untuk stabilitas regional. Sebuah langkah “kemanusiaan” dalam bidang energi yang diperlukan untuk mencegah instabilitas sosial-politik di Asia Tenggara.

Kelima, paralel dengan upaya diplomasi yang dijalankan, perbaikan fundamental ketahanan pasokan migas domestik harus segera dilakukan. Peningkatan kapasitas dan kualitas kilang nasional perlu segera dipercepat untuk memastikan dapat mengolah berbagai jenis minyak mentah “asam”. Hal ini sekaligus mengurangi ketergantungan pada jenis minyak mentah “manis” dari AS atau Timur Tengah di masa depan.

Pembangunan Cadangan Minyak Strategis (SPR) perlu segera direalisasikan, untuk mengamankan dan mengurangi ketergantungan pasokan migas nasional dari gejolak ketidakpastian pasar dan kontestasi geopolitik global.

Langkah Presiden Prabowo menjalin kerja sama untuk mendapatkan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia, di satu sisi merupakan langkah taktis-pragmatis untuk mengamankan pasokan energi domestik. Dari sisi geopolitik, kerja sama ini menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis, tapi tak mudah dalam hubungan dengan AS.

Rasionalitas bagi Indonesia

Bagi Indonesia, setidaknya ada dua hal penting yang mendasari kebijakan ini. Pertama, dari perspektif energi-ekonomi. Akibat penutupan Selat Hormuz sejak Maret 2026, Indonesia kehilangan akses ke sekitar 20% pasokan minyak mentah dan LPG. Rusia menawarkan alternatif langsung yang tidak bergantung pada stabilitas Teluk Persia.

Di sisi lain, kesepakatan energi Indonesia senilai US$15 miliar dengan AS yang ditandatangani pada Februari 2026 sulit diimplementasikan. Kesepakatan yang tujuannya untuk menutupi 70% kebutuhan LPG tersebut berat dari segi logistik. Akibatnya, kesepakatan tersebut berpotensi mengalami penundaan.

Kesepakatan pengiriman LPG dengan Rusia LPG adalah “solusi segera” guna mencegah kekurangan pasokan gas 3 kg, yang merupakan tulang punggung stabilitas perekonomian sebagian (besar) rumah tangga Indonesia. Dengan menegosiasikan harga yang “saling menguntungkan”, pemerintah berharap dapat mempertahankan subsidi tanpa melampaui kemampuan anggaran negara.

Kedua, dari perspektif geopolitik. Presiden Prabowo tampaknya memandang energi bukan hanya sebagai komoditas, tetapi sebagai alat untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan besar di dalam tatanan global. Konfirmasi Putin baru-baru ini tentang status aktif Indonesia di BRICS adalah inti dari langkah diplomasi ini.

Dengan adanya poros Moskow di bidang energi, memberikan sinyal kepada AS bahwa kita memiliki alternatif yang kompetitif di bidang energi dan sistem keuangannya yang tidak tergantung pada Barat. Presiden Prabowo menggunakan “kartu Rusia” untuk mendapatkan pengaruh dalam negosiasi dengan pemerintahan Trump.

Dengan menunjukkan bahwa Indonesia mampu dan akan membeli dari Rusia, Jakarta (berharap) dapat memiliki leverage terhadap Washington. Terutama untuk memberikan persyaratan yang lebih menguntungkan atau “pengecualian strategis” terkait kesepakatan perdagangan senilai US$15 miliar yang ditandatangani beberapa waktu lalu.

Reaksi dan Potensi Sanksi dari AS

Hingga tulisan ini dibuat, AS belum bereaksi khusus. Pada 15 April lalu, Menteri Keuangan Scott Bessent “hanya” mengkonfirmasikan bahwa Washington tidak akan memperpanjang pengecualian sanksi sementara untuk minyak Rusia. Reaksi ini sekilas mungkin tidak penting.

Namun, hal ini mengindikasikan bahwa AS dapat menerapkan tekanan dalam bentuk sanksi bagi siapa saja yang terlibat atau membeli minyak mentah Rusia di luar periode pengecualian dan di atas batas harga G7 yakni US$46 per barel.

Ada beberapa potensi sanksi yang dapat dikeluarkan oleh AS ke Indonesia. Pertama, pembatasan akses kepada sistem dan lembaga finansial internasional berbasis dolar, hingga pembekuan aset dalam yurisdiksi AS. Kedua, sanksi maritim dan pelabuhan. AS dapat melarang kapal Indonesia untuk bersandar di pelabuhan yang di perairan Barat, sehingga mengganggu perdagangan non-migas Indonesia.

Ketiga, kontrol teknologi migas, khususnya kilang, yakni dengan membatasi keterlibatan perusahaan AS dalam proyek kilang migas nasional. Hal ini bisa berdampak pada terganggunya operasi dan pemeliharaan kilang. Keempat, penerapan tarif tambahan perdagangan, termasuk yang terkait kesepakatan energi US$15 miliar. Kelima, peninjauan ulang terhadap kesepakatan kerja sama di bidang lain, seperti dalam pengadaan dan modernisasi alutsista.

Ujian (Terukur) Politik Bebas Aktif

Dalam hubungan dengan Indonesia–yang dipandang sebagai mitra dagang cukup strategis–AS kemungkinan tidak akan langsung menerapkan sanksi-sanksi tersebut kepada Indonesia. AS akan lebih memilih pendekatan “soft pressure” berupa larangan penggunaan teknologi tertentu, sehingga Indonesia kembali mematuhi batasan harga dan kesepakatan energi US$15 miliar yang ada.

Peringatan “agak keras” masih mungkin diterapkan pada sektor maritim dan pelabuhan. Sanksi ini akan berdampak signifikan ke pasokan energi dan perdagangan Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, dalam satu-tiga bulan ke depan, penting bagi kita untuk melihat adalah apakah AS akan memberikan “pengecualian strategis” kepada Indonesia dengan alasan krisis energi global. Atau apakah kita akan “dikondisikan” untuk memilih antara stabilitas domestik dan stabilitas hubungan dengan AS/Barat.

Diplomasi energi Indonesia-Rusia pada dasarnya merupakan implementasi dan sekaligus ujian terukur bagi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Melalui interaksi langsung dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo memberi sinyal bahwa Indonesia tidak ingin menjadi “proksi” bagi kepentingan Barat. Jakarta memandang keamanan energi sebagai masalah kelangsungan hidup nasional yang melampaui kepentingan Rusia dan AS dalam konflik di Ukraina atau Iran.

Di kawasan ASEAN, karena negara-negara lainnya seperti Vietnam dan Thailand juga mengincar energi Rusia, langkah Indonesia ini juga dapat menjadi preseden regional. Jika Indonesia berhasil mendapatkan pengecualian dari AS, hal itu juga memberi sinyal melemahnya efektivitas “senjata” energi Barat di ASEAN.

Hal ini menambah sumber pasokan energi domestik dari Rusia secara geopolitik dapat lebih menyeimbangan posisi Indonesia di antara poros BRICS+ dan AS/Barat. Hal ini pada gilirannya dapat mempersulit AS dalam menjadikan Indonesia sebagai mitra keamanan utamanya di kawasan Indo-Pasifik.

Rekomendasi Strategis

Berikut ini dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam mencapai objektif–mengamankan pasokan energi sekaligus menyeimbangkan pengaruh Moskow dan Washington–dengan risiko yang seminimal mungkin. Pertama, kita tetap perlu mengedepankan prinsip “kepatuhan” terhadap batas harga G7, yaitu membayar di bawah harga US$46 per barel.

Kedua, sebagai buffer dalam sistem finansial, kita perlu menyiapkan sistem dan pusat kliring tersendiri untuk transaksi energi yang bersifat khusus, dengan denominasi mata uang tertentu. Ketiga, Indonesia perlu menempatkan kesepakatan dengan AS pada Februari 2026 lalu sebagai sebuah “perisai diplomatik” dan bukan sekadar perjanjian perdagangan. Dalam negosiasi dengan pemerintahan Trump, kita perlu menekankan bahwa sanksi AS apa pun terhadap kita, juga berarti dapat membatalkan kesepakatan senilai US$15 miliar tersebut.

Keempat, kita perlu melakukan lobi semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan “pengecualian strategis” secara formal bahwa berdasarkan kondisi force majeur perang dan akibat penutupan Selat Hormuz. Kesepakatan dengan Rusia merupakan kebutuhan “sementara” untuk stabilitas regional. Sebuah langkah “kemanusiaan” dalam bidang energi yang diperlukan untuk mencegah instabilitas sosial-politik di Asia Tenggara.

Kelima, paralel dengan upaya diplomasi yang dijalankan, perbaikan fundamental ketahanan pasokan migas domestik harus segera dilakukan. Peningkatan kapasitas dan kualitas kilang nasional perlu segera dipercepat untuk memastikan dapat mengolah berbagai jenis minyak mentah “asam”. Hal ini sekaligus mengurangi ketergantungan pada jenis minyak mentah “manis” dari AS atau Timur Tengah di masa depan.

Pembangunan Cadangan Minyak Strategis (SPR) perlu segera direalisasikan, untuk mengamankan dan mengurangi ketergantungan pasokan migas nasional dari gejolak ketidakpastian pasar dan kontestasi geopolitik global.

Malaysia mengumumkan untuk masuk dalam jejeran negara yang turut mengincar pasokan minyak dari Rusia. Ini menambah panjang daftar negara-negara Asia Tenggara yang mengantre untuk mendapatkan pasokan minyak dari Rusia.

Selain Malaysia, sebelumnya sudah ada Indonesia, Filipina dan Vietnam yang telah lebih dulu "berburu" pasokan dari Rusia. Upaya tersebut dilakukan di tengah krisis energi, imbas konflik Amerika Serikat (AS)-Israel yang menyerang Iran dalam 8 pekan terakhir.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Sabtu (18/4) menyatakan bahwa perusahaan minyak nasional yakni Petronas, bersiap bernegosiasi dengan Rusia untuk membeli minyak dan memastikan kecukupan pasokan untuk kebutuhan domestik, sebagaimana dilaporkan oleh The Star, mengutip dari Channel News Asia Minggu (19/4).

Anwar mencatat bahwa banyak negara Eropa dan Amerika yang sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada Rusia, kini justru bersaing untuk membeli minyaknya.

"Untungnya, hubungan kita dengan Rusia tetap baik. Oleh karena itu, tim Petronas dapat bernegosiasi dengan mereka," ungkapnya seperti dikutip harian berbahasa Melayu, Sinar Harian.

Anwar mengatakan pada Sabtu (18/4), bahwa upaya diplomatik dini yang dilakukan pihaknya adalah memastikan kapal tanker minyak Malaysia menjadi salah satu yang pertama melewati rute kritis di Selat Hormuz dalam beberapa pekan terakhir. Keberhasilan ini membantu mencegah gangguan besar pada rantai pasokan energi di Negeri Jiran.

[Gambas:Youtube]

"Alhamdulillah, satu kapal tanker minyak Petronas tiba dengan selamat di Kompleks Terintegrasi Pengerang (pada Jumat (17/4). Pengiriman ke Pengerang sangat krusial karena proses pemurnian hanya bisa dilakukan di sana," tuturnya seperti dikutip oleh Free Malaysia Today.

Secara terpisah, Petronas sebelumnya menyatakan pasokan bahan bakar di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar seluruh negeri aman hingga akhir Juni, memperpanjang proyeksi sebelumnya selama satu bulan.

Beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga telah menghubungi hingga menyepakati perjanjian untuk membeli minyak Rusia. Beberapa negara tersebut yakni Indonesia, Filipina dan Vietnam.

Pada Senin (13/4) Presiden Indonesia Prabowo Subianto menemui langsung Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Berkat pertemuan tersebut, Indonesia berhasil mengantongi kesepakatan kerja sama jangka panjang di sektor energi dan sumber daya mineral. Itu termasuk minyak dan gas, keamanan energi, hingga hilirisasi. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan impor minyak mentah (crude) dari Rusia bakal dieksekusi dalam waktu dekat. Apabila memungkinkan, minyak Moskow dikirim ke Indonesia pada April 2026 ini.

"Kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa jalan (bisa dikirim) Insyaallah," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Jumat (17/4).

Di sisi lain, Sekretaris Energi Filipina Sharon Garin menyatakan bahwa negaranya telah meminta Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang dispensasi pembelian minyak dan produk minyak Rusia. Filipina, yang bulan lalu menetapkan status darurat energi nasional, juga tengah melirik pemasok dari Amerika Selatan dan Amerika Utara.

Adapun Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dilaporkan telah melakukan kunjungan resmi ke Rusia pada akhir Maret untuk menandatangani beberapa perjanjian, termasuk kerja sama minyak dan gas.