Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di dunia dengan ketahanan (resilience) tinggi terhadap guncangan harga energi global.
Hal ini sebagaimana diketahui dari laporan terbaru JP Morgan berjudul 'Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026'. Laporan yang dirilis pada Maret 2026 itu menganalisis 52 negara konsumen energi terbesar yang merepresentasikan sekitar 82% konsumsi energi dunia.
Salah satu indikator utama yang digunakan adalah total insulation factor, yaitu ukuran proporsi energi suatu negara yang tidak bergantung pada minyak dan gas global. Konsep sederhananya, negara yang bergantung pada impor energi berarti sangat rentan, sedangkan negara yang punya sumber energi domestik dan diversifikasi berarti lebih tahan.
Indonesia pun menempati posisi kedua tertinggi di dunia dengan indikator penyangga (insulation factors) sebesar 77%. Artinya, RI tahan dengan guncangan harga energi global.
Sementara itu, posisi pertama ditempati oleh Afrika Selatan dengan skor indikator penyangga mencapai 79%. Kemudian, posisi ketiga ditempati oleh China dengan skor 76%.
Selanjutnya, di posisi keempat ditempati oleh Uzbekistan dengan skor indikator penyangga sebesar 71%. Lalu, kelima ada Amerika Serikat (AS) dengan skor 70% dan keenam ada Australia dengan skor 68%.
Lebih terperinci, JP Morgan menggunakan dua indikator utama untuk mengukur ketahanan energi suatu negara. Kedua indikator itu yakni eksposur (ketahanan) dan indikator penyangga.
Pada indikator eksposur, ukuran yang membuat negara rentan terhadap guncangan energi global mencakup lima faktor. Kelima faktor itu yakni, ketergantungan impor minyak, ketergantungan impor gas, ketergantungan pasokan dari Selat Hormuz, porsi konsumsi minyak dan gas dalam ekonomi, serta intensitas energi terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sementara pada indikator penyangga mencakup empat faktor yakni produksi gas domestik, produksi batu bara domestik, energi nuklir, dan energi baru terbarukan (EBT).
Pada indikator eksposur, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mencapai 16%. Lalu, ketergantungan pada impor gas -8%, ketergantungan pasokan dari Selat Hormuz 1%, porsi konsumsi minyak dan gas dalam ekonomi 29%, serta intensitas energi terhadap PDB 0,7%.
Untuk indikator penyangga, produksi gas domestik RI mencapai 22%, produk batu bara domestik 48%, energi nuklir 0%, dan EBT 7%. Dengan data tersebut, skor indikator penyangga Indonesia berada di level 77%.
Dengan tingkat ketergantungan impor yang relatif rendah, eksposur Indonesia terhadap lonjakan harga energi global lebih terbatas dibandingkan banyak negara lain.
Namun demikian, Indonesia tetap menghadapi risiko. Konsumsi minyak nasional masih signifikan dan sebagian pasokan dipenuhi melalui impor sehingga perekonomian tetap sensitif terhadap dinamika harga energi dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt dipercepat untuk mendukung ketahanan energi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto usai menggelar rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Selasa (21/4/2026). Brian mengatakan bahwa dalam rapat tersebut Prabowo dengan Danantara, PLN, serta para ahli di kementerian dan perguruan tinggi mengevaluasi terkait program PLTS 100 gigawatt.

"Bapak Presiden menanyakan perkembangannya [PLTS], dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang diesel," kata Brian.

Lebih lanjut, Brian mengatakan bahwa instalasi untuk PLTS 100 GW telah disiapkan dan ditargetkan instalasi 17 gigawatt PLTS yang berasal dari diesel terlaksana pada tahun ini.

"Lokasinya nanti, semuanya dari PLN ya sebagai implementator program tersebut," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang tengah mengejar kapasitas energi surya 100 gigawatt dalam 3 tahun. Dalam Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo akhir Maret lalu, Prabowo menjelaskan, dalam sektor energi, Indonesia berambisi untuk mengakselerasi mempercepat energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya.

"Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya. Bagi kami, ini mendesak melihat situasi global saat ini,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, komposisi kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis EBT pada 2025 mencapai 15,6 gigawatt atau 15,7% dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 107,5 gigawatt.

Komposisi kapasitas terpasang Pembangkit berbasis EBT pada 2025 didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas sebesar 7.587 megawatt atau setara 48,54% dari total kapasitas EBT nasional.

Menyusul di belakangnya adalah pembangkit listrik tenaga bioenergi (PLTBio) dengan kapasitas terpasang sebesar 3.148 megawatt pada 2025, dengan kontribusi sekitar 20,14% terhadap total nasional.

Sektor energi tengah mengalami badai besar dan tantangan tak biasa dalam beberapa waktu terakhir ini. Perang di Iran sebagai salah satu negara produsen minyak terbesar jadi biangnya.

Iran adalah negara dengan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia setelah Venezuela dan Arab Saudi. Selain itu, Iran juga menguasai Selat Hormuz, jalur utama pelayaran, termasuk untuk pengangkutan minyak di negara-negara Teluk.

Sebanyak 20-25 persen perdagangan minyak dunia melewati selat selebar 39 km ini. Perang membuat Iran menutup jalur pelayaran. Hampir semua negara terdampak, terutama sektor energi.

Harga minyak mentah dunia melonjak drastis. Harga bahan bakar minyak (BBM) hampir di semua negara naik, termasuk di Amerika Serikat, yang memerangi Iran dan baru menguasai Venezuela yang kaya minyak.

Setelah bertahan 7 pekan sejak perang Iran pecah harga BBM di Indonesia sama sekali tak naik, penyesuaian akhirnya dilakukan pemerintah per 18 April 2026. 

Namun penyesuaian harga hanya dilakukan untuk BBM dengan research octane number (RON) 98 dan produk diesel non subsidi. 

Produk Pertamina, pertamax turbo dari semula Rp13.100 disesuaikan menjadi Rp19.400 per liter. Dextlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter dan pertamina dex yang semula Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara harga BBM bersubsidi pertalite dijamin tidak naik hingga akhir tahun. Pemerintah juga sampai saat ini belum menaikkan harga BBM non subsidi RON 92 (pertamax) dan RON (95) pertamax green.

Dengan tidak naiknya tiga produk pertalite, pertamax dan pertamax green, stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat menengah bawah bisa terjaga.

Meski ada kenaikan, namun harga baru tiga produk Pertamina ini masih di bawah rata-rata harga minyak di negara-negara lain.

Pertamax turbo misalnya di mana harga rata-rata negara-negara lain Rp29.200. Di Jepang Ron 98 dihargai Rp21.100 dan di China Rp24.600. Di Thailand lebih mahal lagi yakni Rp34.845. Tertinggi di Singapura seharga Rp58.217.

Pertamax green ron 95 di Indonesia yang harganya tetap di angka Rp12.900, lebih murah dibanding harga rata-rata negara lain yakni Rp25.666. Hampir semua negara-negara tetangga RI menjual BBM ron 95 lebih mahal.

Begitu pula harga BBM diesel di Indonesia seperti Pertamina Dex dan Dexlite. Dua produk ini masing-masing kini berharga Rp23.600 dan Rp23.900 dan masih di bawah rata-rata harga di negara lain yakni Rp27.459.

Di Singapura dan Malaysia harga BBM diesel juga lebih mahal dibanding harga di Indonesia yakni Rp28.953 dan Rp65.884.

Sementara jika dibanding dengan SPBU swasta di Indonesia, harga BBM Pertamina juga masih lebih kompetitif dan dengan pasokan yang lebih terjaga dan merata. Harga pertamax di SPBU Pertamina tetap yakni Rp12.300. Sementara SPBU swasta untuk BBM yang setara dihargai Rp12.390.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menilai kenaikan harga BBM yang diterapkan masih dalam taraf wajar. Menurutnya ini adalah konsekuensi dari mekanisme pasar global.

"Ini tidak bisa dihindari, terutama akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dunia naik," kata Mufti dalam keterangannya, Senin (20/4).

Mufti mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi merupakan langkah realistis di tengah tekanan global yang semakin kuat.

Apalagi hampir semua negara melakukan hal yang sama. 

"Jadi ini bukan semata kebijakan domestik, tapi bagian dari dinamika energi dunia," katanya.

Apalagi kenaikan dilakukan setelah pertimbangan matang.

Ia berharap konsumen pengguna pertamax turbo dan pertamina dex atau dexlite tidak berpindah ke pertamax atau ke solar bersubsidi. Jika ini terjadi apalagi massif tentu akan berpengaruh ke pasokan. Jika pindah ke BBM subsidi ini tentu berpengaruh ke beban subsidi negara.

"Kebijakan ini penting agar konsumen kelas atas tetap menggunakan BBM sesuai spesifikasinya. Jangan sampai terjadi migrasi ke pertamax atau bahkan pertalite, karena itu bisa membebani subsidi," katanya.

Mufti menekankan pentingnya pengawasan di lapangan untuk mencegah penggunaan BBM bersubsidi bagi mereka yang tak berhak.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi. Menurutnya kenaikan harga BBM sekarang adalah hal rasional.

"Apalagi untuk kategori non subsidi," kata Tulus, Senin (20/4).

Ia mengingatkan harga BBM non subsidi selama ini fluktuatif karena berdasarkan harga minyak mentah dunia, kurs mata uang dan inflasi. 

"Lebih dari 100 negara juga telah mereview harga BBM-nya, bahkan lebih dari 100 persen," ujar Tulus.

Ia berharap dengan naiknya harga pertamax turbo tidak ada perpindahan pengguna ke pertamax atau pertalite. Jika perpindahan ke pertamax tentu harus ditambah pasokannya.

Namun Tulus mengingatkan tidak ada yang pindah ke pertalite karena ini berarti ada pelanggaran karena pertalite adalah BBM bersubsidi. 

"Itu pelanggaran regulasi dan moral" katanya.

Karena itu Tulus menekankan pentingnya pengawasan.

Hingga saat ini belum ada tanda-tanda berakhirnya krisis di Timur Tengah. Sempat ada gencatan senjata namun berakhir buntu. Belakangan AS malah memblokade akses Selat Hormuz yang dibalas Iran dengan kembali menutup selat itu.

Mengingat gejolak di Timteng belum mereda, Tulus berharap masyarakat harus berhemat dalam penggunaan BBM. Misalnya dengan menggunakan kendaraan umum masal atau bekerja secara WFH seperti anjuran pemerintah.

Mufti menilai penyesuaian harga ini tidak akan berdampak langsung ke masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya karena pertalite dan solar yang disubsidi harganya tetap.

"Selama Pertalite dan BBM subsidi tidak naik, masyarakat bawah relatif masih terlindungi. Ini yang membuat situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan kepanikan," katanya.

Namun Mufti mengingatkan agar dampak lain bisa diantisipasi pemerintah yakni kenaikan biaya logistik dan distribusi. Hal ini menurutnya bisa berimbas ke kenaikan harga kebutuhan pokok.

Tulus juga mengatakan kenaikan harga BBM non subsidi tidak berdampak terhadap ekonomi makro. Menurutnya pengguna BBM pertamax turbo, pertamina dex dan dexlite dari sisi volume penggunanya tak sebesar pengguna pertamax atau BBM bersubsidi.

"Dampak akan terjadi jika kenaikan harga terjadi pada harga BBM subsidi." ujar Tulus.

Sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan mengapa pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex harus disesuaikan harganya.

Menurutnya Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi lantaran mengikuti harga pasar pasar. Berdasarkan aturan, pemerintah hanya mengatur harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar.

"Kalau BBM itu kan untuk yang pemerintah atur adalah BBM bersubsidi. Sementara untuk yang non subsidi, sesuai Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022, itu mengikuti harga pasar," kata Bahlil di lokasi retret Ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Sabtu (18/4).

Bahlil mengatakan kenaikan harga BBM tersebut juga hanya berdampak pada masyarakat mampu. Sebab, jenis BBM nonsubsidi yang naik umumnya dikonsumsi kalangan atas.

"(Pertamax) Turbo itu kan buat orang kaya, orang-orang mampu semua, RON 98. Kemudian solar yang CN 51 (Dexlite) itu kan untuk orang mampu," imbuhnya.

Pertamina memastikan setiap keputusan terkait harga BBM nonsubsidi akan dilakukan secara hati-hati, juga mempertimbangkan kondisi ekonomi serta daya beli masyarakat.

Selama periode 7 April hingga 20 April 2026, Polri telah menangkap 330 tersangka kasus penyelewengan BBM  dan gas LPG bersubsidi.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mohammad Irhamni mengatakan selama 13 hari operasi, petugas menggerebek 223 lokasi berbagai wilayah dari mulai Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Maluku dan Papua Barat.

Para tersangka menggunakan berbagai modus dalam melancarkan aksinya seperti membeli bahan bakar solar berulangkali lalu ditimbun di tempat tertentu untuk selanjutnya dijual dengan harga lebih tinggi.

Para tersangka juga menggunakan truk yang sudah dimodifikasi agar muatannya bisa lebih banyak. Setelah itu, mobil tersebut ditempatkan di suatu tempat agar BBM itu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Irhamni mengatakan bahkan ada beberapa pihak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ada yang bekerja sama dengan tersangka.

Sedangkan untuk penyelewengan tabung LPG, kata Irhami, para tersangka memindahkan isi tabung LPG tiga kilogram ke tabung LPG 12 kg dan 50 kg dan dijual dengan harga non subsidi.

"Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp243.069.600.800," kata Irhamni.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal Dugaan Penyalahgunaan Niaga BBM atau LPG Subsidi dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun kurungan penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan sejumlah permasalahan yang dinilai signifikan pada sektor energi dan tata kelola BUMN.

Hal ini tercantum pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2025 yang disampaikan secara resmi oleh BPK ke DPR, Selasa (21/4/2026).

"IHPS turut memuat berbagai permasalahan signifikan yang memerlukan perhatian bersama," terang Ketua BPK Isma Yatun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Isma memaparkan bahwa pada pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi, auditor menemukan permasalahan soal pemenuhan cadangan energi dari bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) yang belum memadai.

Padahal, cadangan energi dimaksud sudah diamanatkan dalam kebijakan energi nasional dan dapat memengaruhi efektivitas pemerintah dalam mencapai target ketahanan sektor minyak dan gas bumi.

BPK juga menemukan permasalahan inefisiensi dalam tata kelola dan strategi ketersediaan pupuk.

Dalam IHPS II/2025, BPK menemukan inefisiensi atas rata-rata rasio konsumsi gas untuk pabrik amonia PT Pupuk Indonesia (Persero) yang lebih tinggi dari standar.

Sejumlah penyebabnya adalah faktor usia pabrik yang sudah tua, pemeliharaan pabrik yang tidak memadai, dan jumlah hari downtime pabrik yang tinggi.

Terkait dengan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN, hasil pemeriksaan BPK menemukan kelemahan monitoring pengawasan dokumen kredit dan ketidakhati-hatian atas pengelolaan kredit pemilikan rumah (KPR) oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN.

"Sehingga berpotensi merugikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan atas penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut," lanjut Isma.

Terakhir, BPK turut menyoroti hasil pemeriksaan soal perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Petronas Carigali Ketapang II, dan KKKS Pertamina EP.

"Ditemukan permasalahan biaya operasional sebesar Rp2,17 triliun yang seharusnya tidak dapat dibebankan sebagai cost recovery," pungkas Isma.

Lembang, Jawa Barat (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menyoroti kontribusi pelaut perempuan dalam menjaga energi di tengah luasnya lautan Indonesia hingga lintasan internasional pada momentum Hari Kartini.

"Setiap pelayaran membawa tanggung jawab besar, karena kami tahu energi yang kami bawa akan sampai ke masyarakat. Jauh dari keluarga menjadi bagian dari perjalanan ini, namun itu juga yang menguatkan saya untuk selalu menjalankan tugas dengan sebaik mungkin," ujar Noor Faridah, salah satu pelaut perempuan Pertamina, sebagaimana dikutip dari keterangannya yang diterima di Lembang, Jawa Barat, Selasa.

Noor merupakan pelaut dengan pengalaman lebih dari satu dekade yang saat ini menjabat sebagai mualim II.

Sepanjang kariernya, Noor telah mengoperasikan berbagai jenis kapal, mulai dari crude hingga kapal gas, termasuk menjalani pelayaran di rute internasional seperti Selat Hormuz hingga wilayah Irak.

Bagi Noor, laut bukan sekadar tempat bekerja, tetapi ruang yang membentuk ketahanan dan tanggung jawab.

Kisah lain datang dari Roro Anka Nurasti, pelaut muda yang saat ini bertugas sebagai 3rd officer.

Perjalanannya dimulai sebagai mualim IV hingga kini terus berkembang menjalani peran yang menuntut ketelitian, disiplin, dan kesiapan dalam setiap pelayaran.

Bagi Anka, menjadi pelaut perempuan adalah tentang keberanian untuk melangkah melampaui batas.

"Menjadi pelaut perempuan bukan hanya soal pekerjaan, tetapi tentang keberanian untuk memilih jalan yang mungkin tidak mudah. Ini adalah ruang untuk membawa mimpi, sekaligus membuktikan bahwa perempuan juga mampu berdiri dan berkontribusi di bidang ini," ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa tantangan tidak selalu datang dari pekerjaan itu sendiri, tetapi dari proses membangun kepercayaan di lingkungan yang masih didominasi laki-laki.

Namun, setiap proses tersebut justru membentuk dirinya menjadi lebih kuat dan percaya diri.

Kehadiran pelaut perempuan seperti Noor dan Roro menjadi cerminan bahwa perempuan memiliki ruang yang semakin luas untuk berkontribusi, termasuk di sektor pelayaran.

Dengan dedikasi dan profesionalisme, mereka tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga energi tetap hadir bagi masyarakat.

Momentum Hari Kartini menjadi pengingat bahwa semangat perempuan Indonesia terus bergerak maju, tidak hanya di darat, tetapi juga di laut, melalui langkah para pelaut perempuan yang menjaga energi dari garis depan distribusi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sehingga masa depan energi Indonesia bertumpu pada pemanfaatan sumber daya domestik yang efisien dan berkelanjutan.

"Dengan semangat kebersamaan, kita bisa menciptakan masa depan energi yang lebih baik. Kita ingin menghadirkan energi yang lebih terjangkau, mendorong investasi lebih besar, serta mempercepat pembangunan nasional," ujar Darmawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Pernyataan ini selaras dengan proyeksi pemerintah yang memperkirakan investasi di sektor ketenagalistrikan akan melampaui 500 miliar dolar AS untuk mendukung target transisi energi.

Darmawan sebelumnya menyatakan Indonesia membutuhkan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional, untuk menjembatani ketimpangan antara lokasi sumber energi terbarukan, yang umumnya di daerah terpencil, dengan pusat permintaan listrik di kawasan ekonomi utama.

Proyek interkoneksi Sumatera-Jawa yang menggunakan teknologi HVDC, dengan panjang sirkuit 112 kilometer, menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah yang saat ini sedang dalam tahap persiapan.

Pemerintah dan PLN telah merencanakan dua proyek transmisi HVDC (high voltage direct current) dalam dekade mendatang sebagai bagian dari RUPTL 2025-2034.

Menyikapi hal ini, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menggandeng CIGRE Indonesia (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) menyelenggarakan workshop bertajuk "HVDC Transmission: Indonesia's Green Enabling Interconnection" di Jakarta, Senin ini.

Workshop menjadi forum strategis yang mempertemukan pelaku industri, regulator, hingga pemangku kepentingan global untuk membahas peran teknologi HVDC sebagai tulang punggung interkoneksi listrik hijau di Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam percepatan transisi energi menuju sistem kelistrikan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persennya berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower).

Lebih rincinya, target energi terbarukan dalam RUPTL tersebut mencakup 42,6 GW dari energi baru terbarukan (EBT), meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, dan 5,2 GW panas bumi.

Komitmen ini semakin diperkuat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW dalam waktu relatif singkat, sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

Pemerintah juga mengalokasikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun pada 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ubi kayu mulai didorong masuk rantai industri untuk menopang ketahanan pangan dan energi nasional. Penguatan tidak lagi berhenti di budi daya, tetapi diarahkan ke hilirisasi hingga pengolahan bioetanol.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyiapkan pengembangan terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk komoditas ini. Direktur Utama PTPN III Denaldy Mulino Mauna mengatakan, model yang disiapkan mencakup peningkatan produktivitas di kebun hingga penguatan industri pengolahan.

"Program ini dirancang sebagai model pengembangan terintegrasi dari hulu hingga hilir,” kata Denaldy dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Pada sisi hulu, perusahaan fokus pada optimalisasi lahan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan varietas unggul yang adaptif. Sementara di hilir, penguatan diarahkan pada industri bioetanol melalui kerja sama operasional di fasilitas pabrik di Lampung.

“Program ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam membangun ekosistem agroindustri masa depan yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Denaldy.

Ia menilai ubi kayu memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai komoditas pangan tetapi juga bahan baku energi. Karena itu, pengembangannya perlu dilakukan menyeluruh agar rantai nilai terbentuk dan efisien.

PTPN III juga menjajaki kolaborasi dengan pemerintah daerah, petani, hingga pelaku industri untuk memastikan pasokan bahan baku dan keberlanjutan produksi. Di Lampung, perusahaan telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, asosiasi petani, serta mitra industri pengolahan.

“Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah daerah, petani, hingga mitra operasional untuk memastikan kesiapan implementasi,” kata Denaldy.

Selain itu, penguatan riset dilakukan bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan produktivitas, termasuk melalui pengembangan varietas dan teknik budidaya.

Pengembangan industri bioetanol dinilai berpotensi menciptakan efek ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan nilai tambah komoditas pertanian.

PTPN III menilai integrasi hulu-hilir menjadi kunci agar komoditas seperti ubi kayu tidak hanya menjadi bahan mentah, tetapi masuk ke rantai industri yang lebih luas dan bernilai tambah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan temuan cadangan gas jumbo sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) di sumur Geliga-1, Blok Ganal, Cekungan Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur.

Selain gas, ditemukan pula 300 juta barrel kondensat pada sumur tersebut.

Temuan ini merupakan hasil eksplorasi pada wilayah kerja yang dioperasikan perusahaan energi asal Italia, Eni.

"Eni baru mendapatkan satu wilayah kerja baru, giant, dari sumur Geliga yang menghasilkan 5 triliun kaki kubik untuk gas, dan kita mendapat kondensat kurang lebih sekitar 300 juta barrel minyak ekuivalen," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Temuan ini dinilai menjadi sinyal positif dalam memperkuat pasokan energi nasional di tengah kebutuhan yang terus meningkat.

Menurut Bahlil, penemuan ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi migas sebagai penopang ketahanan energi nasional dan mendukung target swasembada energi.

"Di era kondisi dunia yang hampir semua sekarang menjaga cadangan mereka, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa (penemuan) ini anugerah yang diberikan, dan kita harus betul-betul fokus dalam rangka menjalankan perintah Bapak Presiden untuk mencari sumber-sumber minyak baru," kata Bahlil.

Ia menjelaskan, pada 2028 produksi puncak Eni diperkirakan mencapai 2.000 MMSCFD, meningkat signifikan dibandingkan produksi saat ini yang berada di kisaran 600-700 MMSCFD. Produksi tersebut ditargetkan terus naik hingga 3.000 MMSCFD pada 2030.

"Selain gas, kita juga menemukan nanti di 2028, produksi kondensat itu kurang lebih sekitar 90.000 barrel, dan di 2029-2030 itu bisa tambah lagi menjadi 150.000 barrel," ungkapnya.

Bahlil optimistis, peningkatan produksi Eni, ditambah strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gas dari dalam negeri, akan membantu mengurangi impor minyak mentah melalui peningkatan produksi kondensat.

"Ini adalah strategi untuk bagaimana gas kita tidak impor dari negara manapun. Kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dan gas ini kita akan dorong untuk industri hilirisasi, serta ini akan mengurangi impor crude (minyak mentah) kita dengan penambahan kondensat," ucap dia.

Adapun Sumur Geliga dibor hingga kedalaman sekitar 5.100 meter pada kedalaman air sekitar 2.000 meter.

Penemuan ini memperpanjang catatan keberhasilan eksplorasi Eni di Cekungan Kutai, setelah sebelumnya menemukan cadangan besar di Geng North pada 2023 dan sumur Konta-1 pada 2025.

Hasil penemuan ini menegaskan potensi signifikan sistem gas yang berada di cekungan tersebut serta stabilitas sumber daya di wilayah ini.

Penemuan Geliga juga terjadi setelah diambilnya keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID) untuk sejumlah proyek gas, yakni Gendalo dan Gandang (South Hub), serta Geng North dan Gehem (North Hub).

Dalam pengembangannya, proyek North Hub akan menggunakan fasilitas terapung (Floating Production Storage and Offloading/FPSO) baru dengan kapasitas mencapai 1 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD) dan 90.000 barrel kondensat per hari (BPD).

Proyek ini juga akan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk Kilang LNG Bontang, guna mempercepat monetisasi temuan dan mengoptimalkan nilai tambah bagi negara.

Pemerintah mendorong agar temuan ini segera ditindaklanjuti ke tahap pengembangan produksi, sehingga manfaat ekonominya dapat segera dirasakan melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan penerimaan negara, serta penguatan pasokan gas nasional untuk kebutuhan industri dan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI menyatakan siap memberikan penyeimbangan ketika harga pangan berpotensi naik imbas efek rambatan dari implementasi mandatori pencampuran bioetanol pada Bahan Bakar Minyak (BBM).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menjelaskan pemerintah telah memitigasi disrupsi pada rantai pasok pangan, yaitu dengan mengadopsi teknologi dari Jepang yang diklaim mampu meminimalisasi risiko kenaikan harga pangan.

"Jadi for future [untuk ke depannya], ini juga nanti akan meningkatkan harga pangan kita, tetapi pun sebagai penyeimbangannya juga ada," ujar Todotua di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Adapun, Todotua tidak menampik adanya potensi perbenturan antara program ketahanan energi dan ketahanan pangan. Penggunaan komoditas pertanian sebagai bahan baku utama (feedstock) bioetanol diproyeksikan bakal memengaruhi dinamika harga di pasaran.

Todotua juga mengungkapkan Toyota Group sudah berencana menanamkan modal dalam pengembangan industri bioetanol di Indonesia. Pemerintah dan konsorsium yang terdiri dari Pertamina New & Renewable Energy (NRE) dan Toyota Tsusho telah sepakat memilih Provinsi Lampung sebagai lokasi pembangunan pabrik perdana.

Nantinya, proyek tersebut akan bekerja sama dengan Research Development for Bioethanol (RABID) yang didukung oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang. Todotua mengaku telah meninjau fasilitas riset dan produk RABID di Jepang yang akan dibawa ke Indonesia.

"Teknologi RABID yang mengenai etanol itu sudah masuk ke second generation [generasi kedua]. Kalau second generation, artinya tidak mengganggu ekosistem yang ada untuk ketahanan pangan kita," klaimnya.

Sebagai informasi, bioetanol generasi pertama lazimnya diproduksi dari tanaman konsumsi yang mengandung gula atau pati, seperti tebu dan singkong. Sementara itu, generasi kedua memanfaatkan biomassa berlignoselulosa seperti limbah pertanian, residu tanaman, atau serat, sehingga tidak bersaing langsung dengan piring makan masyarakat.

Pabrik pengolahan di Lampung nantinya akan dirancang sebagai fasilitas multi-feedstock. Dengan pendekatan ini, pabrik dapat memproses beragam jenis bahan baku secara fleksibel, mengombinasikan bahan baku generasi pertama dan generasi kedua agar beban terhadap sektor pangan dapat tereduksi.

"Setidaknya, [bahan baku] second generation di-combine dengan first generation [generasi pertama]," kata Todotua.

Demi menjaga kelancaran pasokan feedstock ke depannya, pemerintah bersama konsorsium investor bersiap untuk membuka lahan perkebunan baru berskala masif yang terintegrasi dengan pabrik pengolahan.

"Rencana untuk awal penanaman itu 6.000 hektare untuk sorgum saja dulu. Itu untuk supporting-nya [pendukungnya]," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui adanya potensi efek rambatan dari implementasi mandatori pencampuran bioetanol pada Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu kenaikan naik harga komoditas pangan di dalam negeri pada masa mendatang.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu tidak menampik adanya potensi perbenturan antara program ketahanan energi dan ketahanan pangan. Penggunaan komoditas pertanian sebagai bahan baku utama (feedstock) bioetanol diproyeksikan bakal memengaruhi dinamika harga di pasaran.

"Jadi for future [untuk ke depannya], ini juga nanti akan meningkatkan harga pangan kita, tetapi pun sebagai penyeimbangannya juga ada," ujar Todotua di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dia menggarisbawahi bahwa pemerintah telah memitigasi disrupsi pada rantai pasok pangan, yaitu dengan mengadopsi teknologi dari Jepang yang diklaim mampu meminimalisasi risiko tersebut.

Adapun, Todotua mengungkapkan Toyota Group sudah berencana menanamkan modal dalam pengembangan industri bioetanol di Indonesia. Pemerintah dan konsorsium yang terdiri dari Pertamina New & Renewable Energy (NRE) dan Toyota Tsusho telah sepakat memilih Provinsi Lampung sebagai lokasi pembangunan pabrik perdana.

Nantinya, proyek tersebut akan bekerja sama dengan Research Development for Bioethanol (RABID) yang didukung oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang. Todotua mengaku telah meninjau fasilitas riset dan produk RABID di Jepang yang akan dibawa ke Indonesia.

"Teknologi RABID yang mengenai etanol itu sudah masuk ke second generation [generasi kedua]. Kalau second generation, artinya tidak mengganggu ekosistem yang ada untuk ketahanan pangan kita," klaimnya.

Sebagai informasi, bioetanol generasi pertama lazimnya diproduksi dari tanaman konsumsi yang mengandung gula atau pati, seperti tebu dan singkong. Sementara itu, generasi kedua memanfaatkan biomassa berlignoselulosa seperti limbah pertanian, residu tanaman, atau serat, sehingga tidak bersaing langsung dengan piring makan masyarakat.

Pabrik pengolahan di Lampung nantinya akan dirancang sebagai fasilitas multi-feedstock. Dengan pendekatan ini, pabrik dapat memproses beragam jenis bahan baku secara fleksibel, mengombinasikan bahan baku generasi pertama dan generasi kedua agar beban terhadap sektor pangan dapat tereduksi.

"Setidaknya, [bahan baku] second generation di-combine dengan first generation [generasi pertama]," kata Todotua.

Demi menjaga kelancaran pasokan feedstock ke depannya, pemerintah bersama konsorsium investor bersiap untuk membuka lahan perkebunan baru berskala masif yang terintegrasi dengan pabrik pengolahan.

"Rencana untuk awal penanaman itu 6.000 hektare untuk sorgum saja dulu. Itu untuk supporting-nya [pendukungnya]," tutupnya.

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Pemerintah Malaysia membuka opsi baru untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah krisis global.

Ini dilakukan dengan menjajaki pembelian minyak dari Rusia melalui perusahaan energi nasional, Petroliam Nasional Berhad (Petronas).

Langkah ini muncul ketika kawasan Asia Tenggara menghadapi tekanan pasokan energi akibat konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, yang telah mengganggu rantai pasok minyak global dalam beberapa pekan terakhir.

Malaysia bidik minyak Rusia

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa Petronas akan melakukan negosiasi dengan Rusia guna mengamankan pasokan minyak untuk kebutuhan domestik.

Ia menekankan, hubungan bilateral Malaysia dengan Rusia masih terjaga dengan baik, sehingga membuka ruang bagi kerja sama energi tersebut.

“Beruntung, hubungan kita dengan Rusia tetap baik. Oleh karena itu, tim Petronas dapat bernegosiasi dengan mereka,” ujar Anwar, dikutip dari Channel News Asia, Senin (20/4/2026).

Langkah ini menempatkan Malaysia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang mulai melirik minyak Rusia sebagai alternatif pasokan di tengah krisis energi global.

Tekanan krisis energi global

Krisis energi saat ini dipicu oleh konflik di Timur Tengah yang telah meluas dan berdampak langsung terhadap distribusi minyak dunia.

KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Pemerintah Malaysia membuka opsi baru untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah krisis global. Ini dilakukan dengan menjajaki pembelian minyak dari Rusia melalui perusahaan energi nasional, Pe

Perang tersebut dilaporkan telah menewaskan ribuan orang, meluas hingga serangan Israel di Lebanon, serta mendorong lonjakan harga minyak akibat penutupan de facto Selat Hormuz, yang merupakan jalur strategis yang sebelumnya dilalui sekitar seperlima pengiriman minyak dunia.

Situasi di jalur tersebut terus berubah.

Iran sempat mengumumkan pembukaan sementara Selat Hormuz, namun kembali menutupnya sehari kemudian dengan alasan merespons blokade AS terhadap pelabuhan Iran yang dianggap melanggar gencatan senjata.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei bahkan menyatakan, angkatan laut Iran siap memberikan “kekalahan pahit baru” kepada musuhnya, menambah ketidakpastian terhadap stabilitas pasokan energi global.

Peran Petronas dan stabilitas pasokan

Sebagai perusahaan minyak nasional, Petronas memegang peran sentral dalam menjaga pasokan energi Malaysia di tengah gejolak global.

Perusahaan tersebut memastikan bahwa ketersediaan bahan bakar di jaringan ritel nasional tetap aman hingga akhir Juni 2026, memperpanjang proyeksi sebelumnya selama satu bulan.

Di sisi logistik, pemerintah Malaysia juga melakukan langkah diplomasi untuk menjaga kelancaran distribusi energi.

Anwar menyatakan, upaya diplomasi awal memungkinkan kapal tanker Malaysia menjadi salah satu yang pertama melintasi Selat Hormuz dalam beberapa pekan terakhir.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan satu kapal tanker Petronas menembus jalur tersebut membantu mencegah gangguan besar pada rantai pasok energi nasional.

“Syukurlah, kapal tanker minyak Petronas tiba dengan selamat di Kompleks Bersepadu Pengerang (pada Jumat). Pengiriman ke Pengerang sangat penting karena pemurnian hanya dapat dilakukan di sana,” ujarnya, dikutip dari The Straits Times.

Dok. Setpres Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin sempat bertemu empat mata di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026).

Dinamika regional: negara-negara Asia Tenggara lirik minyak Rusia

Fenomena ketertarikan terhadap minyak Rusia tidak hanya terjadi di Malaysia.

Laporan sebelumnya menyebutkan, sejumlah negara Asia Tenggara lainnya juga telah menjajaki atau bahkan mencapai kesepakatan untuk membeli minyak dari Rusia.

Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung selama lima jam, terdiri dari sesi bilateral selama dua jam dan diskusi empat mata selama tiga jam.

“Beberapa poin disepakati, termasuk kerja sama jangka panjang di sektor energi dan sumber daya mineral, seperti minyak dan gas, ketahanan energi, serta hilirisasi,” kata Teddy dalam pernyataan tertulis.

Sementara itu, Filipina juga mengambil langkah serupa dengan pendekatan berbeda.

Menteri Energi Filipina Sharon Garin menyatakan, pemerintahnya telah meminta AS untuk memperpanjang izin (waiver) guna membeli minyak dan produk petroleum dari Rusia.

Namun, ia menegaskan Filipina tetap melakukan diversifikasi sumber energi dan tidak hanya bergantung pada Rusia.

Pemerintah Filipina juga mempertimbangkan pasokan dari Amerika Selatan, termasuk Kolombia dan Argentina, serta Kanada dan AS.

Filipina, yang merupakan sekutu AS, bahkan telah mendeklarasikan status darurat energi nasional pada bulan sebelumnya.

PIXABAY/TED ERSKI Ilustrasi kapal tanker. Jalur perdagangan minyak tersibuk di dunia.

Di Vietnam, Perdana Menteri Pham Minh Chinh dilaporkan melakukan kunjungan resmi ke Rusia pada Maret 2026 lalu.

Dalam kunjungan tersebut, kedua negara dijadwalkan menandatangani sejumlah perjanjian, termasuk kerja sama di sektor minyak dan gas.

Tren diversifikasi energi di kawasan Asia Tenggara

Perkembangan ini mencerminkan tren yang lebih luas di Asia Tenggara, di mana negara-negara mulai aktif mencari alternatif pasokan energi di tengah ketidakpastian global.

Permintaan terhadap minyak Rusia meningkat karena harga yang relatif lebih kompetitif, terutama di tengah lonjakan harga akibat gangguan pasokan global.

Negara-negara di kawasan berlomba mengamankan pasokan energi untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, sekaligus mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber atau jalur distribusi.

Tantangan dan kritik terhadap opsi minyak Rusia

Meski menawarkan solusi jangka pendek, rencana pembelian minyak Rusia tidak lepas dari kritik.

Sejumlah pihak menilai bahwa langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan struktural ketahanan energi Malaysia.

Ketergantungan tinggi terhadap impor minyak tetap menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui strategi jangka panjang.

Selain itu, terdapat pula risiko geopolitik yang menyertai kerja sama dengan Rusia, mengingat negara tersebut masih menghadapi berbagai sanksi internasional.

Strategi dan langkah lanjutan

Di tengah tekanan global, langkah Malaysia menjajaki kerja sama energi dengan Rusia mencerminkan pendekatan pragmatis untuk menjaga stabilitas pasokan dalam jangka pendek.

Namun, dinamika geopolitik global, termasuk perkembangan konflik di Timur Tengah dan kebijakan negara-negara besar, akan terus memengaruhi arah kebijakan energi di kawasan.

Negosiasi antara Petronas dan Rusia, serta langkah negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam mengamankan pasokan energi, menjadi bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian yang masih berlangsung hingga saat ini.

Langkah Presiden Prabowo menjalin kerja sama untuk mendapatkan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia, di satu sisi merupakan langkah taktis-pragmatis untuk mengamankan pasokan energi domestik. Dari sisi geopolitik, kerja sama ini menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis, tapi tak mudah dalam hubungan dengan AS.

Rasionalitas bagi Indonesia

Bagi Indonesia, setidaknya ada dua hal penting yang mendasari kebijakan ini. Pertama, dari perspektif energi-ekonomi. Akibat penutupan Selat Hormuz sejak Maret 2026, Indonesia kehilangan akses ke sekitar 20% pasokan minyak mentah dan LPG. Rusia menawarkan alternatif langsung yang tidak bergantung pada stabilitas Teluk Persia.

Di sisi lain, kesepakatan energi Indonesia senilai US$15 miliar dengan AS yang ditandatangani pada Februari 2026 sulit diimplementasikan. Kesepakatan yang tujuannya untuk menutupi 70% kebutuhan LPG tersebut berat dari segi logistik. Akibatnya, kesepakatan tersebut berpotensi mengalami penundaan.

Kesepakatan pengiriman LPG dengan Rusia LPG adalah “solusi segera” guna mencegah kekurangan pasokan gas 3 kg, yang merupakan tulang punggung stabilitas perekonomian sebagian (besar) rumah tangga Indonesia. Dengan menegosiasikan harga yang “saling menguntungkan”, pemerintah berharap dapat mempertahankan subsidi tanpa melampaui kemampuan anggaran negara.

Kedua, dari perspektif geopolitik. Presiden Prabowo tampaknya memandang energi bukan hanya sebagai komoditas, tetapi sebagai alat untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan besar di dalam tatanan global. Konfirmasi Putin baru-baru ini tentang status aktif Indonesia di BRICS adalah inti dari langkah diplomasi ini.

Dengan adanya poros Moskow di bidang energi, memberikan sinyal kepada AS bahwa kita memiliki alternatif yang kompetitif di bidang energi dan sistem keuangannya yang tidak tergantung pada Barat. Presiden Prabowo menggunakan “kartu Rusia” untuk mendapatkan pengaruh dalam negosiasi dengan pemerintahan Trump.

Dengan menunjukkan bahwa Indonesia mampu dan akan membeli dari Rusia, Jakarta (berharap) dapat memiliki leverage terhadap Washington. Terutama untuk memberikan persyaratan yang lebih menguntungkan atau “pengecualian strategis” terkait kesepakatan perdagangan senilai US$15 miliar yang ditandatangani beberapa waktu lalu.

Reaksi dan Potensi Sanksi dari AS

Hingga tulisan ini dibuat, AS belum bereaksi khusus. Pada 15 April lalu, Menteri Keuangan Scott Bessent “hanya” mengkonfirmasikan bahwa Washington tidak akan memperpanjang pengecualian sanksi sementara untuk minyak Rusia. Reaksi ini sekilas mungkin tidak penting.

Namun, hal ini mengindikasikan bahwa AS dapat menerapkan tekanan dalam bentuk sanksi bagi siapa saja yang terlibat atau membeli minyak mentah Rusia di luar periode pengecualian dan di atas batas harga G7 yakni US$46 per barel.

Ada beberapa potensi sanksi yang dapat dikeluarkan oleh AS ke Indonesia. Pertama, pembatasan akses kepada sistem dan lembaga finansial internasional berbasis dolar, hingga pembekuan aset dalam yurisdiksi AS. Kedua, sanksi maritim dan pelabuhan. AS dapat melarang kapal Indonesia untuk bersandar di pelabuhan yang di perairan Barat, sehingga mengganggu perdagangan non-migas Indonesia.

Ketiga, kontrol teknologi migas, khususnya kilang, yakni dengan membatasi keterlibatan perusahaan AS dalam proyek kilang migas nasional. Hal ini bisa berdampak pada terganggunya operasi dan pemeliharaan kilang. Keempat, penerapan tarif tambahan perdagangan, termasuk yang terkait kesepakatan energi US$15 miliar. Kelima, peninjauan ulang terhadap kesepakatan kerja sama di bidang lain, seperti dalam pengadaan dan modernisasi alutsista.

Ujian (Terukur) Politik Bebas Aktif

Dalam hubungan dengan Indonesia–yang dipandang sebagai mitra dagang cukup strategis–AS kemungkinan tidak akan langsung menerapkan sanksi-sanksi tersebut kepada Indonesia. AS akan lebih memilih pendekatan “soft pressure” berupa larangan penggunaan teknologi tertentu, sehingga Indonesia kembali mematuhi batasan harga dan kesepakatan energi US$15 miliar yang ada.

Peringatan “agak keras” masih mungkin diterapkan pada sektor maritim dan pelabuhan. Sanksi ini akan berdampak signifikan ke pasokan energi dan perdagangan Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, dalam satu-tiga bulan ke depan, penting bagi kita untuk melihat adalah apakah AS akan memberikan “pengecualian strategis” kepada Indonesia dengan alasan krisis energi global. Atau apakah kita akan “dikondisikan” untuk memilih antara stabilitas domestik dan stabilitas hubungan dengan AS/Barat.

Diplomasi energi Indonesia-Rusia pada dasarnya merupakan implementasi dan sekaligus ujian terukur bagi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Melalui interaksi langsung dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo memberi sinyal bahwa Indonesia tidak ingin menjadi “proksi” bagi kepentingan Barat. Jakarta memandang keamanan energi sebagai masalah kelangsungan hidup nasional yang melampaui kepentingan Rusia dan AS dalam konflik di Ukraina atau Iran.

Di kawasan ASEAN, karena negara-negara lainnya seperti Vietnam dan Thailand juga mengincar energi Rusia, langkah Indonesia ini juga dapat menjadi preseden regional. Jika Indonesia berhasil mendapatkan pengecualian dari AS, hal itu juga memberi sinyal melemahnya efektivitas “senjata” energi Barat di ASEAN.

Hal ini menambah sumber pasokan energi domestik dari Rusia secara geopolitik dapat lebih menyeimbangan posisi Indonesia di antara poros BRICS+ dan AS/Barat. Hal ini pada gilirannya dapat mempersulit AS dalam menjadikan Indonesia sebagai mitra keamanan utamanya di kawasan Indo-Pasifik.

Rekomendasi Strategis

Berikut ini dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam mencapai objektif–mengamankan pasokan energi sekaligus menyeimbangkan pengaruh Moskow dan Washington–dengan risiko yang seminimal mungkin. Pertama, kita tetap perlu mengedepankan prinsip “kepatuhan” terhadap batas harga G7, yaitu membayar di bawah harga US$46 per barel.

Kedua, sebagai buffer dalam sistem finansial, kita perlu menyiapkan sistem dan pusat kliring tersendiri untuk transaksi energi yang bersifat khusus, dengan denominasi mata uang tertentu. Ketiga, Indonesia perlu menempatkan kesepakatan dengan AS pada Februari 2026 lalu sebagai sebuah “perisai diplomatik” dan bukan sekadar perjanjian perdagangan. Dalam negosiasi dengan pemerintahan Trump, kita perlu menekankan bahwa sanksi AS apa pun terhadap kita, juga berarti dapat membatalkan kesepakatan senilai US$15 miliar tersebut.

Keempat, kita perlu melakukan lobi semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan “pengecualian strategis” secara formal bahwa berdasarkan kondisi force majeur perang dan akibat penutupan Selat Hormuz. Kesepakatan dengan Rusia merupakan kebutuhan “sementara” untuk stabilitas regional. Sebuah langkah “kemanusiaan” dalam bidang energi yang diperlukan untuk mencegah instabilitas sosial-politik di Asia Tenggara.

Kelima, paralel dengan upaya diplomasi yang dijalankan, perbaikan fundamental ketahanan pasokan migas domestik harus segera dilakukan. Peningkatan kapasitas dan kualitas kilang nasional perlu segera dipercepat untuk memastikan dapat mengolah berbagai jenis minyak mentah “asam”. Hal ini sekaligus mengurangi ketergantungan pada jenis minyak mentah “manis” dari AS atau Timur Tengah di masa depan.

Pembangunan Cadangan Minyak Strategis (SPR) perlu segera direalisasikan, untuk mengamankan dan mengurangi ketergantungan pasokan migas nasional dari gejolak ketidakpastian pasar dan kontestasi geopolitik global.