Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memetakan penyerapan jutaan lapangan kerja melalui mesin-mesin baru seperti hilirisasi industri hingga transisi menuju ekonomi hijau pada 2026. Optimisme tersebut dibayang-bayangi oleh meluasnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) ke berbagai sektor.

Dalam dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa salah satu peluang serapan tenaga kerja terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Transisi menuju ekonomi hijau juga diyakini akan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja baru.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan bahwa berdasarkanoutlooktersebut, jumlahgreen jobsdiproyeksikan mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Hal ini seiring dengan berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri,” kata Anwar dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai pengembangan keterampilan menjadi faktor yang penting. Pasalnya, perubahan lanskap ketenagakerjaan juga mencakup perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Anwar berpandangan bahwa Indonesia berada pada momentum penting untuk melakukan transformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan, meskipun terdapat sejumlah tantangan. Sejumlah tantangan pasar kerja di Tanah Air berdasarkan kajian tersebut mencakup tingginya pekerja informal, kesenjangan kompetensi, hingga kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital.

Menurutnya, sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat.

Sementara itu, kesenjangan kompetensi tecermin dari data bahwa hanya sekitar 50% tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, lebih rendah dari kebutuhan industri pada angka 80%. Berikutnya, terdapat tantangan peningkatan daya saing tenaga kerja nasional lantaran fenomenaskill mismatchalias ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Terkait transformasi digital, Anwar menyebut peluang pekerjaan berbasis platform digital terus berkembang. Namun demikian, aspek pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital dinilai masih menjadi tantangan.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategilink and matchantara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.

“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.

Ancaman Gelombang PHK

Di sisi lain, kalangan buruh memperingatkan bahwa potensi PHK meluas ke berbagai sektor sebagai dampak dari gejolak global dan masalah struktural industri dalam negeri. Pemerintah didorong lebih gesit dalam merumuskan kebijakan yang tepat, termasuk dalam memetakan serapan tenaga kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 buruh terancam PHK akibat kenaikan harga gas industri. Menurutnya, kenaikan harga industri saat ini sudah tak terjangkau oleh pelaku usaha.

Sejak geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu (satuan standar internasional untuk mengukur jumlah energi panas dari gas bumi) menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepadaBisnismelalui sambungan telepon.

Dia menyatakan bahwa puluhan ribu buruh yang terancam PHK tersebut merupakan pekerja pabrik keramik. Menurutnya, salah satu pabrik produsen keramik terbesar yang terletak di Bekasi, Jawa Barat juga terancam tutup dan mem-PHK seluruh karyawan imbas harga gas industri yang berada di luar kemampuan perusahaan.

Andi Gani menyampaikan bahwa ancaman PHK ini menjadi cerminan sulitnya mempertahankan investasi yang stabil di Tanah Air. Dia mengaku bahwa hal ini turut menjadi kekhawatiran besar kalangan buruh, lebih lagi dalam mendatangkan investasi baru.

Menurutnya, pemerintah perlu tetap mengoptimalkan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil hingga alas kaki. Kapasitas penyerapan tenaga kerja yang dapat menjangkau puluhan ribu orang dinilai menjadi alasan utama.

Pihaknya juga menggarisbawahi alur administratif sebagai aspek yang berdampak terhadap arus investasi. Andi Gani membandingkan perbedaan alur investasi di Vietnam dengan di Indonesia.

“Kita harus bisa bersaing dengan Vietnam. Sekarang Vietnam perizinan cepat, lalu birokrasinya sangat-sangat pendek. Jadi tidak rumit,” ujarnya.

Pelemahan Sektor Manufaktur

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai proyeksi Outlook Ketenagakerjaan 2026 terbilang ambisius, lantaran tidak menggambarkan penuh kondisi industri saat ini. Menurutnya, ada jarak yang cukup lebar antara optimisme makro yang disampaikan pemerintah dan kondisi sektor riil yang justru menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Dia menyoroti stagnansi aktivitas manufaktur yang tecermin dari indeks PMI manufaktur pada level 50,0 per Mei 2026. Di samping itu, pasar tenaga kerja juga belum mendukung lantaran lebih dari 23.000 pekerja terdampak PHK pada lima bulan pertama tahun ini, hingga adanya dampak berantai dari ketergantungan industri Tanah Air terhadap impor bahan baku.

Terkaitgreen jobs, dia menilai optimisme serapan jutaan lapangan kerja perlu dibaca secara lebih hati-hati. Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional yang telah melampaui target 2026 belum diiringi kapasitas penciptaan pekerjaan yang besar.

“Struktur energinya masih didominasi sumber yang relatif mapan, sedangkan sektor yang biasanya menjadi penyerapgreen jobsdalam jumlah besar seperti tenaga surya, kendaraan listrik, dan ekonomi sirkular masih memiliki skala yang terbatas,” terang Yusuf kepadaBisnis.

Menurutnya, penciptaangreen jobstidak hanya bergantung pada investasi dan proyek baru, tetapi juga pada keberhasilan program reskilling, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Yusuf menyebut angka 3,88 jutagreen jobslebih tepat dipandang sebagai potensi maksimum dalam skenario yang sangat ideal.

Dia berpendapat, untuk menilai apakah target tersebut benar-benar berada di jalur yang tepat, indikator yang digunakan semestinya mengarah ke statistik konkret seperti pergerakan PMI manufaktur, tren PHK bulanan, hingga realisasi kapasitas energi terbarukan non-PLTA. Dari sisi tenaga kerja, tingkat penyerapan lulusan vokasi di sektor prioritas serta peningkatan proporsi tenaga kerja formal juga dinilai perlu menjadi perhatian.

“Selama indikator-indikator tersebut belum menunjukkan perbaikan yang konsisten, proyeksi 3,88 jutagreen jobsmasih lebih dekat pada aspirasi kebijakan daripada realitas ekonomi yang sudah terbentuk,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui “Outlook Ketenagakerjaan 2026” memproyeksikan potensi jumlah pekerjaan hijau (green jobs) di Indonesia dapat mencapai 3,88 juta orang pada 2026.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan peluang ini hadir menyusul kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) terus berkembang, lalu perkembangan energi baru terbarukan (EBT) terus berjalan, juga adanya kesadaran dan implementasi ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, hingga modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” ujar Anwar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perubahan lanskap ketenagakerjaan pada abad ke-21 pun turut dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Anwar.

Agar dapat memanfaatkan peluang dalam sektor ekonomi hijau tersebut, ia mengatakan Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

Di sisi lain, ia mengatakan “Outlook Ketenagakerjaan 2026” diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun langkah-langkah strategis.

Hal ini, lanjut dia, sebagai upaya untuk memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia dan menciptakan pasar kerja yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

“‘Outlook Ketenagakerjaan 2026’ memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” kata Anwar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memproyeksikan jumlah pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs di Indonesia mencapai 3,88 juta pada 2026. Peluang kerja baru tersebut diperkirakan tumbuh seiring percepatan transisi menuju ekonomi hijau dan pengembangan industri berkelanjutan.

Proyeksi tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker.

Kepala Barenbang Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, ekonomi hijau menjadi salah satu sumber utama penciptaan lapangan kerja baru di tengah transformasi ekonomi dan teknologi yang berlangsung secara global.

Menurut dia, perkembangan sektor energi baru dan terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, serta modernisasi industri akan mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi baru yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan jumlah green jobs mencapai 3,88 juta pada 2026, seiring berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri," kata Anwar dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Berdasarkan kajian tersebut, peluang kerja hijau diperkirakan muncul di berbagai bidang industri. Pada sektor energi, kebutuhan tenaga kerja akan meningkat seiring pengembangan pembangkit energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, hingga biomassa.

Sementara itu, pada sektor manufaktur, peluang kerja akan tumbuh melalui modernisasi industri yang mengedepankan efisiensi energi, penggunaan teknologi rendah emisi, serta penerapan prinsip produksi berkelanjutan.

Lapangan kerja baru juga diperkirakan muncul dari berkembangnya ekonomi sirkular, termasuk kegiatan daur ulang, pengelolaan limbah, pemanfaatan kembali material, dan industri yang mendukung pengurangan emisi karbon.

Selain itu, percepatan elektrifikasi transportasi diproyeksikan menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru pada industri kendaraan listrik, produksi baterai, infrastruktur pengisian daya, hingga layanan pendukung ekosistem kendaraan listrik.

Meski peluangnya besar, Anwar menegaskan penciptaan green jobs harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting," ujarnya.

Kemnaker menilai peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi kunci agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari transisi ekonomi hijau. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pelatihan vokasi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta penyelarasan standar kompetensi kerja dengan kebutuhan industri.

Dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kemnaker juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor hijau dapat terpenuhi.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) terus berupaya meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai peran perdagangan karbon dalam mendukung pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi rendah karbon di Indonesia.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim dan transisi energi, belum lama ini Pertamina NRE memperkenalkan carbon trading kepada mahasiswa dalam gelaran Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 di Institut Teknologi Bandung.

Corporate Secretary Pertamina NRE, Sri Nur Hidayati mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait perkembangan transisi energi dan isu keberlanjutan.

“Pengenalan carbon trading menjadi penting agar generasi muda memahami bagaimana mekanisme perdagangan karbon dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi serta mendukung target dekarbonisasi di Indonesia,” ujar Sri, dikutip Selasa (26/5/2026).

Sri menambahkan bahwa Pertamina NRE juga memperkenalkan potensi green jobs yang dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi tren di tingkat internasional seiring dengan meningkatnya fokus global terhadap energi bersih dan keberlanjutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang karier dan pengembangan kompetensi baru bagi generasi muda.

Untuk diketahui, carbon trading atau perdagangan karbon merupakan sistem yang mendorong pengurangan emisi karbon. Sederhananya, perusahaan atau pihak yang mampu mengurangi polusi lebih banyak dapat “menjual” hasil pengurangan emisinya kepada pihak lain yang emisinya masih tinggi.

Mekanisme ini membuat semakin banyak pihak terdorong untuk mengurangi emisi karena pengurangan tersebut memiliki nilai ekonomi. Bagi masyarakat umum, kontribusi juga dapat dilakukan melalui program carbon offset, misalnya dengan mendukung penanaman pohon atau proyek energi bersih untuk membantu mengimbangi emisi dari aktivitas sehari-hari.

Adapun, kegiatan PGTC 2026 yang diselenggarakan pada 21 Mei 2026 itu, mengusung tema “Energizing Acceleration for Future Impact” yang mempertemukan dunia industri dengan mahasiswa untuk memberikan pemahaman mengenai tantangan dan peluang sektor energi di masa depan.

Dalam kegiatan tersebut, Pertamina NRE turut menghadirkan booth interaktif yang memberikan edukasi mengenai carbon trading, proses pengurangan emisi melalui kredit karbon, hingga pengembangan proyek energi rendah karbon yang mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Antusiasme mahasiswa terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung, khususnya dalam diskusi terkait implementasi perdagangan karbon dan peluang keterlibatan generasi muda dalam mendukung transisi energi nasional.

Banyak peserta mendatangi booth Pertamina NRE untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan carbon trading dan peluang green jobs yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya fokus global terhadap energi bersih dan keberlanjutan.

Sebelumnya, Pertamina NRE juga aktif melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan pengurangan emisi karbon melalui program carbon offset bekerja sama dengan aplikasi Livin’ by Mandiri.

Dalam kampanye tersebut, masyarakat, khususnya pengguna Livin’ by Mandiri, diperkenalkan pada konsep carbon offset, yaitu mekanisme kompensasi atas emisi karbon melalui pembelian kredit karbon yang mendukung proyek-proyek penurunan emisi terverifikasi.

Di sisi lain, partisipasi Pertamina NRE dalam Pertamina Goes to Campus 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung agenda dekarbonisasi nasional melalui pengembangan energi bersih, peningkatan literasi terkait dengan carbon trading, serta penguatan kapasitas generasi muda di sektor energi berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdagangan karbon atau carbon trading mulai diperkenalkan kepada mahasiswa di tengah meningkatnya perhatian terhadap transisi energi dan ekonomi rendah karbon di Indonesia. Langkah ini dinilai penting karena sektor energi bersih mulai membuka kebutuhan kompetensi dan peluang kerja baru bagi generasi muda.

Pengenalan tersebut dilakukan PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dalam ajang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Kamis (21/5/2026). Kegiatan bertema “Energizing Acceleration for Future Impact” itu mempertemukan dunia industri dan mahasiswa untuk membahas tantangan serta peluang sektor energi masa depan.

Corporate Secretary Pertamina NRE Sri Nur Hidayati mengatakan, edukasi mengenai carbon trading menjadi bagian dari upaya memperkenalkan isu transisi energi dan keberlanjutan kepada mahasiswa.

“Pengenalan carbon trading menjadi penting agar generasi muda memahami bagaimana mekanisme perdagangan karbon dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi serta mendukung target dekarbonisasi di Indonesia,” ujar Sri, melalui keterangannya, Senin (25/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pertamina NRE menghadirkan booth interaktif yang memberikan edukasi mengenai carbon trading, proses pengurangan emisi melalui kredit karbon, hingga pengembangan proyek energi rendah karbon yang mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Carbon trading atau perdagangan karbon merupakan sistem yang mendorong pengurangan emisi karbon. Dalam mekanisme tersebut, perusahaan atau pihak yang mampu menekan polusi lebih banyak dapat menjual hasil pengurangan emisinya kepada pihak lain yang tingkat emisinya masih tinggi.

Melalui skema itu, pengurangan emisi dinilai memiliki nilai ekonomi sehingga semakin banyak pihak terdorong menekan emisi karbon. Adapun masyarakat umum juga dapat berkontribusi melalui program carbon offset, misalnya dengan mendukung penanaman pohon atau proyek energi bersih untuk membantu mengimbangi emisi dari aktivitas sehari-hari.

Antusiasme Mahasiswa dan Peluang Green Jobs

Seiring pengenalan perdagangan karbon tersebut, antusiasme mahasiswa terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung. Banyak peserta mendatangi booth Pertamina NRE untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan carbon trading dan peluang green jobs di sektor energi bersih.

Diskusi yang berkembang di lokasi kegiatan juga banyak membahas implementasi perdagangan karbon serta peluang keterlibatan generasi muda dalam mendukung transisi energi nasional.

Sri mengatakan, tren green jobs terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya fokus global terhadap energi bersih dan keberlanjutan.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang karier dan pengembangan kompetensi baru bagi generasi muda,” kata Sri.

Kondisi tersebut membuat isu perdagangan karbon tidak lagi hanya dipandang sebagai agenda lingkungan, tetapi juga mulai dikaitkan dengan peluang ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja baru di sektor energi berkelanjutan.

Kampanye Carbon Offset

Sebelumnya, Pertamina NRE juga aktif melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengurangan emisi karbon melalui program carbon offset bekerja sama dengan aplikasi Livin’ by Mandiri.

Dalam kampanye tersebut, masyarakat, khususnya pengguna Livin’ by Mandiri, diperkenalkan pada konsep carbon offset, yaitu mekanisme kompensasi atas emisi karbon melalui pembelian kredit karbon yang mendukung proyek-proyek penurunan emisi terverifikasi.

Partisipasi Pertamina NRE dalam Pertamina Goes to Campus 2026 disebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung agenda dekarbonisasi nasional melalui pengembangan energi bersih, peningkatan literasi terkait carbon trading, serta penguatan kapasitas generasi muda di sektor energi berkelanjutan.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sepakat memperkuat pengembangan industrialisasi hijau yang berorientasi pada penciptaan green jobs dan transisi energi berkelanjutan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie mengatakan, isu lingkungan hidup kini menjadi faktor penting dalam pengembangan bisnis dan industri nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kalau bisa kita membuat industrialisasi dengan nilai tambah, ditambah hijau pula, itu dapat meningkatkan green jobs atau tenaga kerja hijau sekaligus mendukung program resiliensi energi pemerintah,” ujar Anindya usai pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, dunia usaha saat ini tidak hanya dituntut tumbuh secara ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Kadin dan KLH juga membahas peluang kerja sama dalam pengembangan just energy transition partnership (JETP) hingga pembentukan green jobs creation task force.

Anindya menilai pengembangan industri bernilai tambah berbasis keberlanjutan dapat menjadi peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat menyambut positif komitmen dunia usaha dalam memperkuat pemahaman terhadap isu lingkungan.

“Saya senang Kadin maju dalam urusan pemahaman soal lingkungan dan kita banyak kemungkinan kerja sama ke depan, apalagi soal green jobs dan just energy transition,” ujar Jumhur.

Dia menegaskan, pengembangan nilai tambah industri perlu disiapkan sejalan dengan kepatuhan terhadap aspek lingkungan agar pembangunan ekonomi berjalan berkelanjutan.

“Dalam pengembangan nilai tambah itu dipersiapkan juga comply terhadap lingkungan dan saya rasa itu bagus,” katanya.

Menurut Jumhur, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

"Tidak ada satu tekad apapun yang bisa menyatukan lintas kegiatan, lintas generasi, lintas intelektual, lintas usaha, lintas etnis, lintas agama kecuali tekad untuk memuliakan bumi termasuk berbisnis, mencari kehidupan itu adalah bagian memuliakan hidup," kata Jumhur.

Reporter: Nasywa Salsabila

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Inovasi Muda berkolaborasi dengan Universitas Ciputra menyelenggarakan Indonesia Green Jobs Initiative Competition 2026 dengan tema Green Innovation for Indonesia’s Future Economy.

Program tersebut menjadi inisiatif untuk mendorong penciptaan green jobs melalui penguatan ekosistem sustainable business di Indonesia.

Selain itu, program ini dirancang untuk melahirkan generasi greenpreneur yang mampu menghadirkan solusi inovatif sekaligus menciptakan peluang kerja berkelanjutan.

Freepik/Freepik ilustrasi green jobs.

Indonesia Green Jobs Initiative Competition 2026 merupakan bagian dari flagship initiative Green Jobs Impact yang dikembangkan Inovasi Muda untuk mendukung lahirnya inovator muda di sektor keberlanjutan.

Program ini diikuti lebih dari 300 greenpreneur dari berbagai daerah di Indonesia.

Setelah melalui proses kurasi dan seleksi, terpilih 10 tim terbaik yang melaju ke tahap grand final.

Pada tahap akhir kompetisi, tiga tim terbaik yang ditetapkan sebagai juara yakni Kapori, Mustav&Co, dan CEO Masa Depan.

Sementara penghargaan Best Paper diraih Molina dan Best Presentation diberikan kepada Ksatria Airlangga.

Generasi muda didorong jadi pencipta lapangan kerja

Indonesia Green Jobs Initiative Competition 2026 disebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi ide, tetapi juga ruang pengembangan bagi generasi muda untuk membangun sustainable business.

Peserta didorong mengembangkan model bisnis yang tidak hanya memberikan dampak finansial, tetapi juga menciptakan environmental impact, social impact, serta membuka peluang green jobs bagi generasi muda.

DOK. Freepik Ilustrasi masa depan green jobs ada di tangan mereka.

Beragam solusi yang dikembangkan peserta berasal dari sejumlah sektor strategis, mulai dari energi terbarukan, pengelolaan limbah dan daur ulang, pertanian berkelanjutan, hingga transportasi berkelanjutan.

Setiap inovasi dinilai berdasarkan kreativitas, kesiapan implementasi, keberlanjutan model bisnis, serta potensi dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan.

Chairwoman Inovasi Muda Restu Andini mengatakan, kompetisi tersebut menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem green jobs dari hulu ke hilir.

“Melalui Indonesia Green Jobs Initiative Competition, kami ingin mendorong generasi muda untuk menjadi job creator di sektor hijau. Tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi menciptakan peluang kerja baru melalui inovasi yang berkelanjutan,” ujar Restu dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Dunia kerja bergerak ke arah green jobs

Selain kompetisi, program ini juga menghadirkan proses pendampingan dan penguatan kapasitas bagi peserta.

Dalam kolaborasi tersebut, Universitas Ciputra turut berperan memonitor pengembangan bisnis peserta sejak tahap awal perencanaan hingga memastikan model bisnis yang dikembangkan memiliki potensi tumbuh secara scalable dan berkelanjutan.

Associate Professor sekaligus Corporate Entrepreneurship Expert dan Deputy Head Export Kadin Jawa Timur Eric Harianto menilai kebutuhan dunia kerja saat ini semakin mengarah pada sektor yang berkelanjutan.

Menurut dia, generasi muda perlu mulai memahami green jobs dan inovasi berbasis dampak.

“Saat ini dunia kerja mulai bergerak ke arah green jobs. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk memiliki inovasi dan pola pikir yang relevan dengan tantangan keberlanjutan. Hal tersebut juga sejalan dengan semangat kolaborasi antara Universitas Ciputra dan Inovasi Muda dalam mendukung lahirnya inovator muda yang berdampak,” ujar Eric.

Bagian dari rangkaian menuju Green Jobs Summit 2026

Pendekatan tersebut disebut menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam membangun ekosistem green jobs yang berkelanjutan.

Indonesia Green Jobs Initiative Competition menjadi salah satu rangkaian pre-event menuju Indonesia Green Jobs Summit 2026.

Melalui inisiatif tersebut, Inovasi Muda berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem green startup di Indonesia sekaligus melahirkan talenta muda yang mampu menjadi penggerak ekonomi hijau di masa depan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah berupaya menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk mengisi kebutuhan industri hijau (green jobs) di Indonesia, menyusul pasar kendaraan listrik (EV) yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menilai transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan, dengan geliat sektor EV menjadi pilar penting dalam ekosistem pekerjaan masa depan ekonomi hijau.

“Geliat pasar yang sangat cepat dalam periode tiga tahun terakhir ini tentunya berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknologi otomotif berbasis listrik, digitalisasi, serta keterampilan pendukung industri hijau,” kata dia.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, dari sekitar 10 ribu unit pada 2022 menjadi lebih dari 100 ribu unit pada tahun 2025.

Pria yang akrab disapa Ferry itu menjelaskan, sebagai bagian dari perwujudan Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045, Kemnaker di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melakukan upaya strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui kolaborasi erat dengan mitra industri seperti pabrikan otomotif PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) dalam pendidikan vokasi.

“Pada tahun 2023, PT HMMI memberikan hibah 5 unit kendaraan untuk pengembangan pelatihan vokasi kejuruan otomotif di BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Bandung. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi strategis yang kami harapkan terus berlanjut diikuti perusahaan lainnya,” ujar dia.

Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi SDM sekaligus membuka peluang perluasan kesempatan kerja profesional di bidang otomotif bagi masyarakat.

"Sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan menjadi kunci agar Indonesia mampu menciptakan tenaga kerja yang produktif dan siap menghadapi tantangan masa depan di sektor green jobs,” kata Wamenaker Ferry.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memproyeksikan sebanyak 3,8 juta pekerjaan hijau (green jobs) akan tercipta pada 2026. Angka ini merupakan bagian dari 52,79 juta pekerjaan yang berpotensi menjadi hijau seiring transformasi menuju ekonomi berkelanjutan.

Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker, Mohammad Mustafa Sarinanto, mengatakan Indonesia harus bersiap menghadapi perubahan besar dalam lanskap ketenagakerjaan global yang kini mengarah pada ekonomi hijau.

“Kita adalah negara besar di kawasan Asia Tenggara. Salah satu aspek yang perlu diantisipasi adalah pekerjaan hijau. Di atasnya ada payung besar, yakni ekonomi hijau, yang akan banyak mengubah situasi dunia,” ujarnya dalam acara Diseminasi Hasil Riset: “Kesiapan Pasar Tenaga Kerja dalam Pengembangan Green Jobs di Sektor Energi Terbarukan“ pada Rabu (29/4).

Ia mengatakan, tren global menunjukkan isu lingkungan dan ekologi masih menjadi prioritas utama di negara-negara maju, termasuk dalam riset dan pengembangan. Hal ini membuat sektor pekerjaan hijau menjadi perhatian strategis.

Mustafa juga menyoroti pentingnya peta jalan pekerjaan hijau yang telah disusun pemerintah sebagai pijakan dalam mendorong transisi tersebut. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari total sekitar 155,27 juta tenaga kerja di Indonesia saat ini, sekitar 42% berada di sektor formal dan 58% di sektor informal. Transisi menuju pekerjaan hijau akan lebih terlihat di sektor formal.

Transformasi Pekerjaan Konvensional Jadi Pekerjaan Hijau

Meski begitu ia menegaskan transformasi ini tidak serta-merta menghilangkan pekerjaan, melainkan mengubah bentuknya. Sejumlah pekerjaan konvensional akan beralih ke peran baru yang lebih ramah lingkungan dan berbasis teknologi.

Di sektor otomotif, misalnya, mekanik konvensional akan bertransformasi menjadi mekanik kendaraan bermotor dan baterai kendaraan listrik (EV), dengan potensi tambahan sekitar 692.591 pekerja. Di sektor pertanian, pekerja tradisional akan beralih menjadi manajer produksi pertanian presisi dengan tambahan sekitar 388.940 tenaga kerja.

Sementara itu, di sektor pengelolaan limbah, pekerjaan penyortiran manual berkembang menjadi operator mesin pengolahan plastik (PET) dengan potensi sekitar 38.978 pekerja.

“Transisi ini tidak otomatis menghancurkan lapangan kerja, melainkan menuntut pembaruan keterampilan dasar secara masif,” kata Mustafa.

Ia menambahkan, perubahan ini juga dipicu oleh pergeseran industri global, termasuk menurunnya daya saing sektor padat karya tradisional. Karena itu, penguatan keterampilan dan adaptasi teknologi menjadi kunci agar tenaga kerja Indonesia dapat memanfaatkan peluang dari ekonomi hijau.

Di tengah perkembangan ekonomi hijau, lembaga non-profit Green Jobs Seasoldier dan Koaksi Indonesia menggelar Green Jobs Fest 2026 di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya sepanjang April ini. Terdapat sederet kegiatan menarik dalam festival ini, antara lain workshop bertajuk Draw Your Future Green Career.

Workshop yang difasilitasi oleh lembaga non-profit Green Jobs Career Indonesia (GJCI) tersebut menghadirkan individu-individu dari beragam latar belakang profesi, sehingga peserta memeroleh perspektif yang lebih luas mengenai green jobs alias pekerjaan di sektor ramah lingkungan di Indonesia.

Selain itu, terdapat sesi yang mengajak peserta untuk memetakan kemampuan mereka di berbagai industri hijau. “Workshop ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait karier hijau sekaligus membantu peserta memetakan kemampuan mereka dengan gambaran industri yang ada melalui cara yang berbeda, yaitu membuat zine, sehingga kegiatan ini menjadi lebih fun dan interaktif” ujar Founder GJCI Azizah Zurinada, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (28/4).

Menurut organisasi ketenagakerjaan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa, ILO, green jobs mencakup berbagai pekerjaan yang bertujuan untuk melindungi ekosistem, meningkatkan efisiensi energi, meminimalisir limbah, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim.

Di Indonesia, berdasarkan estimasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2030 saja, bisa membuka potensi 760.000 green jobs.

GJCI berharap kolaborasi dalam festival ini bisa mendorong lebih banyak anak muda berani memulai perjalanan karier hijaunya.

Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Mahasiswa perlu membekali diri tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan melalui Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) terus memperkuat pembekalan mahasiswa untuk menghadapi transformasi digital dalam dunia kerja, perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan peluang green jobs.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani mengatakan, mahasiswa perlu mempersiapkan diri sejak dini agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.

“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Mahasiswa perlu membekali diri tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar,” ujar Estiarty dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, pemahaman terhadap kebutuhan industri menjadi kunci agar lulusan dapat lebih cepat terserap di pasar kerja.

Menurut Estiarty, Polteknaker selama ini menunjukkan capaian positif dalam menyiapkan lulusan siap kerja, yang tercermin dari tingginya serapan alumni di berbagai sektor industri maupun kewirausahaan.

Seiring perkembangan tersebut, kebutuhan terhadap kompetensi baru juga semakin meningkat.

Sejumlah profesi yang banyak dibutuhkan antara lain pengembang perangkat lunak lengkap (full stack engineer), analis data (data scientist), spesialis pemasaran digital, pengelola media sosial, kreator konten, hingga mitra bisnis sumber daya manusia (human resources business partner).

Estiarty menilai, generasi muda perlu memahami bahwa jalur karier ke depan semakin dinamis dan tidak selalu linear.

“Jangan terpaku pada satu pilihan pekerjaan. Peluang baru akan terus muncul seiring perkembangan dunia kerja,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara capaian akademik dan kemampuan praktis yang dibutuhkan industri, seperti adaptasi teknologi, komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, serta ketahanan dalam menghadapi tantangan kerja.

Sementara itu, Direktur Polteknaker Yoki Yulizar menyampaikan bahwa perubahan dunia kerja tidak hanya dipengaruhi digitalisasi dan otomatisasi, tetapi juga arah pembangunan berkelanjutan.

“Green economy tidak hanya terkait isu lingkungan, tetapi juga menyangkut daya saing industri dan ketenagakerjaan. Ketika model bisnis berubah, kebutuhan tenaga kerja juga ikut berubah,” ujar Yoki.

Melalui pembekalan tersebut, ia berharap lulusan Polteknaker semakin siap menghadapi transformasi dunia kerja dan perkembangan green jobs dengan kompetensi yang relevan, adaptif, dan berdaya saing.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Krisis energi yang dipicu perang Israel-AS melawan Iran kembali menempatkan transisi energi sebagai solusi yang tak terelakkan. Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai kesempatan menyampaikan transisi energi sebagai solusi jangka menengah untuk mengatasi krisis energi.

Sejak dilantik, beberapa program percepatan transisi energi sebenarnya telah dirancang. Salah satunya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) serta penghentian bertahap pembangkit listrik berbasis diesel.

Ambisi ini juga tercermin dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060, di mana kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan melonjak tajam hingga 474 gigawatt (GW), dan dapat mencapai 687 GW dengan tambahan pengembangan hidrogen.

Sebagai perbandingan, kapasitas pembangkit listrik Indonesia pada akhir 2025 baru berada di kisaran 107,5 GW. Artinya, ekspansi yang direncanakan bukan sekadar bertahap, melainkan lompatan besar yang akan sangat bergantung pada energi terbarukan, terutama tenaga surya.

Ironisnya, di tengah ambisi tersebut, kapasitas energi terbarukan Indonesia saat ini masih terbatas. Hingga akhir 2025, total kapasitas terpasang baru sekitar 15.630 MW, atau setara 15,75% dari keseluruhan pembangkit listrik nasional.

Ambisi ini bukan tanpa konsekuensi. Lonjakan kapasitas pembangkit akan mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja dalam skala besar. Setiap tambahan proyek energi menciptakan kebutuhan tenaga kerja di seluruh rantai nilai, dari manufaktur hingga decommissioning seperti pembongkaran dan rehabilitasi lingkungan. Dalam jangka panjang, potensi penciptaan jutaan pekerjaan hijau atau green jobs menjadi sangat besar.

Sayangnya, optimisme ini berhadapan langsung dengan realitas pasar kerja nasional yang belum siap. Dalam tiga tahun terakhir, data BPS menunjukkan jumlah pekerja terdampak PHK melonjak tajam dari 25.114 orang pada 2022 menjadi 88.519 orang pada 2025. Pada saat yang sama, pertumbuhan pekerja formal justru melambat dengan 0,76% sepanjang 2020—2025, turun dari 2,30% pada periode sebelumnya.

Artinya, pemulihan pasar kerja tidak hanya lambat, tetapi juga semakin rapuh secara struktural. Di tengah lonjakan kebutuhan tenaga kerja hijau, pasar tenaga kerja Indonesia masih bergulat dengan persoalan mendasar, yaitu informalitas, mismatch keterampilan, dan kualitas pekerjaan yang rendah.

Ketidaksiapan Pasar Tenaga Kerja

Gambaran ini juga tercermin dari perspektif pelaku industri. Berdasarkan RUKN 2025—2060, transisi energi akan membawa dua konsekuensi, yaitu penciptaan lapangan kerja hijau dan hilangnya pekerjaan di sektor energi fosil. Perhitungan Koaksi Indonesia menunjukkan bahwa transisi energi di sektor pembangkit listrik berpotensi menciptakan sekitar 7,28 juta lapangan kerja tanpa skenario pengembangan hidrogen. Angka tersebut meningkat menjadi 11,69 juta lapangan kerja jika skenario pengembangan hidrogen dijalankan.

Namun, pada saat yang sama, rencana pensiun dini PLTU dan penurunan bertahap penggunaan batu bara berpotensi menghilangkan ratusan ribu pekerjaan langsung dan tidak langsung di rantai nilai batu bara. Ini menegaskan bahwa transisi energi bukan hanya soal menambah pekerjaan, tetapi juga menggeser struktur tenaga kerja secara besar-besaran.

Meski di atas kertas peluang kerja terbuka lebar, di lapangan, posisi ini tidak mudah diisi. Dari 15 perusahaan energi terbarukan yang diwawancarai Koaksi Indonesia, lebih dari separuhnya mengaku kesulitan merekrut tenaga kerja, terutama untuk posisi strategis seperti manajer dan profesional.

Menariknya, pada saat yang sama, 13 dari 15 perusahaan tersebut justru menilai bahwa tenaga kerja Indonesia sudah berada pada kategori “siap” hingga “sangat siap”. Sekilas, ini tampak kontradiktif. Namun, perbedaan ini muncul dari cara pandang yang tidak sepenuhnya sama.

Kesulitan rekrutmen terutama disebabkan oleh minimnya pengalaman praktis tenaga kerja di sektor energi terbarukan. Sementara itu, penilaian bahwa tenaga kerja “sudah siap” lebih banyak didasarkan pada latar belakang pendidikan formal yang relatif tinggi, seperti lulusan diploma (D1-D3) dan sarjana (S1-S3).

Artinya, pendidikan tinggi tidak otomatis berarti siap kerja. Banyak lulusan memiliki dasar teori yang kuat, tetapi belum memiliki keterampilan teknis dan pengalaman lapangan yang dibutuhkan industri.

Kesenjangan ini terlihat jelas dalam kondisi pasar kerja secara umum. Data Kementerian Ketenagakerjaan (2025) menunjukkan hanya 64,64% pekerja muda yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, sementara sisanya mengalami overeducation atau bekerja di bidang yang tidak relevan. Pada saat yang sama, keterampilan teknis spesifik seperti desain sistem energi, pengelolaan grid, atau teknologi baterai belum menjadi arus utama dalam kurikulum pendidikan maupun pelatihan.

Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya akses terhadap sertifikasi profesional yang relevan. Padahal, bagi industri, sertifikasi dan pengalaman praktis menjadi indikator utama kesiapan kerja. Akibatnya, meskipun tenaga kerja terdidik tersedia dalam jumlah besar, sebagian masih memerlukan waktu adaptasi sebelum benar-benar siap di lapangan.

Solusi Struktural

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persoalan tidak bisa diselesaikan hanya dengan meningkatkan keterampilan individu. Persoalan yang terjadi struktural ini membutuhkan solusi sistematis.

Salah satu hambatan paling mendasar adalah keterbatasan data yang terintegrasi. Pemetaan green jobs dilakukan dengan menandai jabatan hijau di KBJI (Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia) berdasarkan uraian tugas, lalu menghubungkannya dengan data Survei Angkatan Kerja Nasional. Namun, karena definisi dan pemetaan jabatannya masih terbatas, jumlah dan sebaran tenaga kerja hijau yang tercatat belum benar‑benar mencerminkan kondisi di lapangan.

Di sisi lain, green jobs sendiri pada dasarnya adalah salah satu indikator penting dari keberhasilan pembangunan hijau: kalau transisi ke ekonomi hijau benar‑benar berjalan, penyediaan tenaga kerja terampil dan penciptaan lapangan kerja barunya juga harus ikut bergerak. Tanpa proses matchmaking yang kuat antara kebutuhan industri dan pasokan tenaga kerja—melalui pendidikan, pelatihan, dan layanan penempatan—jumlah green jobs yang muncul di statistik sulit mencerminkan potensi sebenarnya.

Di tingkat daerah, situasinya bahkan lebih kompleks. Meskipun beberapa provinsi mulai memasukkan narasi green jobs dalam dokumen perencanaan, banyak yang belum memiliki baseline data untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja secara akurat.

Selain itu, pengembangan green jobs sangat bergantung pada arah kebijakan transisi energi. Kepastian regulasi, arah investasi, dan permintaan industri menjadi faktor penentu. Tanpa sinyal kebijakan yang jelas, dunia usaha cenderung menahan ekspansi, sementara lembaga pendidikan dan pelatihan kesulitan menyesuaikan kurikulum mereka.

Akibatnya, semua pihak seperti saling menunggu. Industri menunggu kepastian pasar, lembaga pendidikan menunggu kebutuhan yang jelas, sementara arah kebijakan yang seharusnya menjadi kompas bersama belum benar-benar berfungsi sebagai penunjuk arah.

Tanpa pembenahan pada dua aspek ini, yakni data yang kuat dan arah kebijakan yang jelas, upaya menyiapkan tenaga kerja untuk transisi energi akan berjalan lambat dan tidak terkoordinasi. Padahal, kebutuhan tenaga kerja hijau terus meningkat seiring dengan percepatan transisi energi.

Di titik ini, memperkuat fondasi perencanaan menjadi sama pentingnya dengan mempercepat pembangunan energi bersih itu sendiri. Tanpa itu, potensi jutaan greenjobs berisiko tidak terserap optimal oleh tenaga kerja domestik.