Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat strategi promosi untuk menarik minat investor ke Kawasan Rebana melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan iklim investasi yang kondusif.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penyediaan kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta optimalisasi layanan berbasis digital. Upaya ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan mempermudah akses bagi calon investor maupun masyarakat.

Selain memperkuat infrastruktur pelayanan, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki daya saing tinggi di dunia industri. Melalui program pelatihan terpadu, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.

"Kami memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada masyarakat sesuai kebutuhan industri. Dengan demikian, kompetensi tenaga kerja yang tersedia dapat selaras dengan kebutuhan perusahaan yang berinvestasi di Sumedang," jelas Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah juga menyiapkan instrumen pendukung berupa insentif fiskal. Kebijakan tersebut mencakup pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha sesuai regulasi yang berlaku.

Dony menegaskan stabilitas daerah dan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan investasi di Sumedang. Pemerintah daerah berkomitmen hadir sebagai fasilitator yang menjamin kenyamanan bagi para investor.

"Kami harus menjadi daerah yang terbuka dan ramah terhadap para investor. Kehadiran mereka akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir sebagai penggerak, pengorkestrasi, sekaligus membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif bagi daerah," tuturnya.

Promosi intensif terhadap potensi Kawasan Rebana di tingkat nasional maupun internasional mulai membuahkan hasil. Sejumlah investor dari berbagai negara dilaporkan mulai menjajaki peluang bisnis di wilayah Sumedang.

"Kami terus melakukan promosi dan alhamdulillah hasilnya mulai terlihat. Investor dari berbagai negara seperti China, Arab Saudi, Kuwait, Rusia, dan negara lainnya mulai datang untuk melihat potensi Sumedang. Tentu kami juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Pak Helmi Yahya, yang turut membantu memperkenalkan potensi daerah ini," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2026. Insentif ini diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.

Pemprov DKI Jakarta menyebut, kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan kepada masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan daerah secara lebih ringan, mudah, dan tepat waktu.

Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat langsung memperoleh potongan saat melakukan pembayaran sesuai periode yang telah ditetapkan. Nominal tagihan yang muncul ketika pembayaran akan menyesuaikan dengan besaran keringanan yang berlaku.

Adapun untuk tahun pajak 2026, besaran keringanan PBB-P2 diberikan secara bertahap berdasarkan waktu pembayaran. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026 akan mendapatkan keringanan pokok sebesar 10 persen.

Sementara itu, pembayaran yang dilakukan pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026 memperoleh keringanan sebesar 7,5 persen. Kemudian, untuk pembayaran pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2026, wajib pajak dapat menikmati keringanan sebesar 5 persen.

Skema ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat lebih besar apabila melakukan pembayaran lebih awal.

Selain membantu menyelesaikan kewajiban pajak lebih cepat, pembayaran lebih awal juga dapat memberikan keuntungan finansial melalui potongan yang lebih maksimal.

Tidak hanya berlaku untuk tahun pajak berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2025.

Untuk tunggakan tersebut, diberikan keringanan pokok sebesar 5 persen yang berlaku sepanjang periode pembayaran 1 April hingga 31 Desember 2026.

Wajib pajak juga perlu memperhatikan bahwa nominal yang tercantum pada SPPT PBB-P2 merupakan jumlah sebelum diskon. Karena itu, terdapat kemungkinan perbedaan antara nominal yang tertera pada SPPT dan nominal yang muncul saat pembayaran.

Perbedaan tersebut terjadi karena sistem secara otomatis menghitung dan menyesuaikan tagihan dengan keringanan yang berlaku pada periode pembayaran. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan secara terpisah untuk mendapatkan potongan tersebut.

Kebijakan keringanan PBB-P2 ini menjadi salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong kepatuhan pajak daerah sekaligus menghadirkan sistem perpajakan yang lebih praktis bagi masyarakat.

Lebih dari sekadar kewajiban administratif, pembayaran PBB-P2 juga menjadi bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta.

Di mana pajak daerah yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penting bagi pembiayaan layanan publik dan pembangunan fasilitas kota.

Kontribusi tersebut dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas jalan, trotoar, taman kota, sekolah negeri, layanan kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, serta pengelolaan lingkungan perkotaan.

Dengan memanfaatkan keringanan PBB-P2 tahun 2026, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat berupa potongan pajak, tetapi juga turut berperan dalam mendukung pembangunan Jakarta yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan.

Pemprov DKI Jakarta pun mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pembayaran hingga akhir periode. Semakin awal pembayaran dilakukan, semakin besar keringanan yang dapat diperoleh.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyetujui pembebasan pungutan pajak yang berkaitan dengan transaksi aksi korporasi BUMN yang tengah dilakukan oleh Danantara, meliputi merger, likuidasi hingga divestasi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria usai bertemu dengan Menkeu Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dony menjelaskan bahwa keringanan pajak yang diberikan oleh otoritas fiskal berkaitan seluruhnya dengan transaksi streamlining perusahaan pelat merah hingga berbentuk pembebasan.

"Misalnya kami melakukan pengalihan dari Danareksa kepada perusahaan baru. Poin-poin itu mendapatkan keringanan pajak, seluruhnya ya. Jadi tidak ada pajak yang berkaitan, dan itu diatur juga dalam undang-undang BUMN [yang baru]. Untuk transaksi itu saja ya," ujar Dony, dikutip Kamis (7/5/2026).

Namun demikian, Dony memastikan seluruh kewajiban maupun apabila ada tunggakan pajak oleh BUMN masa lalu tidak mendapatkan keringanan tersebut alias berlaku normal.

Dony menyebut usai mendapatkan persetujuan Purbaya, langkah selanjutnya untuk pembebasan pajak aksi korporasi BUMN ini bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Tadi Pak Menkeu sudah mendukung, segera PP-nya akan diterbitkan," jelasnya.

Mantan Direktur Utama Holding BUMN InJourney ini mengatakan, proses streamlining alias perampingan BUMN di bawah Danantara meliputi likuidasi, divestasi, konsolidasi maupun restrukturisasi.

"Pak Menkeu sangat mendukung proses ini karena ini kan bagus untuk kami menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN menjadi perusahaan yang sehat," terangnya.

Adapun perampingan perusahaan pelat merah ini menyasar ke sekitar 1.000 BUMN menjadi sekitar 250-an perusahaan. Beberapa perusahaan disebut sudah ditutup maupun dikonsolidasikan.

"Bulan ini kami akan selesai mengejar asset management, ini akan selesai. Kemudian penataan ulang Danareksa juga akan selesai akhir bulan ini," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru menunjukkan tren meningkat pada 2025. Seiring kenaikan pendapatan tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengambil kebijakan menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 70% bagi kelompok masyarakat tertentu.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini makin membaik, ditandai dengan lonjakan PAD yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

"PAD yang sebelumnya berada di kisaran Rp800 miliar, kini meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun. Peningkatan ini merupakan hasil optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk dari sektor reklame," kata Markarius Anwar Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, kebijakan penertiban papan reklame yang tidak patuh terhadap kewajiban pajak berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak secara lebih tertib.

Seiring meningkatnya PAD, Pemko Pekanbaru juga menerapkan kebijakan keringanan pajak bagi masyarakat melalui penurunan tarif PBB-P2 hingga 70%.

"Kami mengambil langkah pro-rakyat melalui kebijakan keringanan PBB untuk meringankan beban ekonomi masyarakat," kata dia.

Dampak kebijakan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah penerima pembebasan PBB. Jika sebelumnya hanya sekitar 17.000 Kepala Keluarga (KK), kini jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 80.000 KK.

Markarius berharap kebijakan peningkatan PAD yang diiringi keringanan pajak dapat menciptakan rasa keadilan sekaligus memperkuat dukungan masyarakat terhadap pembangunan daerah.

"Kami berharap kebijakan ini dapat menciptakan keadilan serta mendorong semangat saling mendukung di tengah masyarakat, sehingga pembangunan kota dapat berjalan lebih optimal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan memastikan insentif fiskal untuk investasi maupun dunia usaha tepat sasaran menyusul rencana penataan ulang kriteria usaha penerima tax holiday hingga tax allowance.

Untuk diketahui, penataan ulang kriteria usaha penerima insentif fiskal itu akan diatur dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diprakarsasi oleh Kemenko Perekonomian. Aturan turunan itu diharapkan berlaku pada 2026.

Purbaya mengaku belum mendapatkan informasi secara menyeluruh dari Kemenko Perekonomian. Namun, dia memastikan pihaknya akan melihat secara satu per satu kasus terkait dengan pemberian insentif fiskal.

"Nanti kami lihat case by case, karena belum sampai ke saya dari Kemenko Perekonomian," ujar Purbaya saat ditemui usai acara Indonesia Economic Summit (IES), Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Namun demikian, Purbaya mengaku akan menentukan alokasi insentif fiskal yang paling sesuai untuk masyarakat Indonesia, dalam hal ini dunia usaha lokal. Dia ingin pembebasan atau keringanan pajak bagi dunia usaha tepat sasaran.

"Kalau ada insentif kami lihat insentifnya menurut saya yang paling pas buat kita lah. Enggak ada insentif untuk perusahaan yang berada di sini, yang sejenis, hanya menimbulkan persaingan aja," jelasnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, rencana pemerintah untuk menyusun Rancangan Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.38/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

"Kriteria bidang usaha yang diberikan insentif fiskal, meliputi bidang usaha yang diberikan tax allowance (potongan pajak untuk bidang usaha/daerah tertentu), tax holiday (pembebasan pajak untuk investor baru dalam kurun waktu tertentu), investment allowance (keringanan pajak untuk sektor pada karya), dan super tax deduction (pengurangan pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan)," bunyi salinan Keppres No.38/2025, dikutip Selasa (3/2/2026).

Selain mengenai kriteria usaha yang mendapatkan insentif fiskal, pokok materi muatan rancangan Perpres itu turut mencakup kriteria bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kemudian, kriteria bidang usaha dengan persyaratan tertentu meliputi bidang usaha hanya untuk penanaman modal dalam negeri, bidang usaha dengan pembatasan modal asing, bidang usaha dengan persyaratan khusus dan bidang usaha untuk minuman beralkohol.

Selain itu, grandfather clause bagi pelaku usaha eksisting terkait perluasan usaha, penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan di bidang usaha yang sama.

Adapun dasar pembentukan rancangan Perpres dimaksud adalah pasal 12 ayat (3) Undang-Undang (UU) No.25/2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Anggaran 2026

Pemerintah mengalokasikan tax allowance, tax holiday maupun super tax deduction di dalam APBN setiap tahunnya melalui belanja perpajakan. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan belanja perpajakan total senilai Rp563,6 triliun.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, belanja perpajakan tahun ini paling banyak dialokasikan untuk PPN dan PPnBM Rp371,9 triliun dan pajak penghasilan (PPh) Rp160,1 triliun.

Sementara itu, berdasarkan tujuannya, belanja perpajakan untuk iklim investasi tahun ini yaitu Rp84,7 triliun dan mendukung dunia bisnis Rp58,1 triliun.

Pada 2025 lalu, realisasi belanja perpajakan keseluruhan adalah Rp530,3 triliun atau tumbuh 2,23% dari 2024. Khusus untuk sektor usaha berupa tax holiday dan tax allowance guna mendorong investasi yakni Rp7,1 triliun. Sementara itu, untuk UMKM dialokasikan Rp96,4 triliun.

Adapun untuk insentif kepabeanan, pemerintah tahun lalu mengalokasikan Rp40,4 triliun berupa penangguhan bea masuk untuk Kawasan Berikat, pembebasan bea masuk pasal 25 dan 26 UU Kepabeanan hingga pengembalian bea masuk kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) beberapa waktu lalu menyatakan bahwa kebijakan pemberian tax holiday dan tax allowance secara langsung menyebabkan dampak penurunan penerimaan pajak jangka pendek.

Kendati demikian, otoritas pajak menilai dalam jangka panjang pemberian kebijakan ini merupakan trade-off dari sektor-sektor yang mendapatkan insentif agar mampu meningkatkan nilai tambah, menguatkan daya saing di pasar global, menciptakan lapangan pekerjaan baru, hingga meningkatkan konsumsi dalam negeri sehingga berimplikasi luas terhadap peningkatan penerimaan pajak.

"Untuk itu Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan pemberian insentif secara terukur dan terarah, agar multiplier effect dari sektor yang mendapat insentif dapat mendorong akselerasi perekonomian, yang pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan pajak dalam membiayai pembangunan negara," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli kepada Bisnis, Desember 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah BUMN yang sedang menyiapkan aksi korporasi berpeluang mendapatkan tambahan modal Danantara dan keringanan pajak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Syaratnya, usulan tersebut diterima oleh otoritas yang berwenang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang mengakui sedang mempertimbangkan untuk memberikan keringanan pajak bagi BUMN yang sedang menyiapkan sejumlah aksi korporasi. BUMN yang masuk kategori penerima keringanan pajak adalah perusahaan yang sedang dalam proses restrukturisasi hingga aksi konsolidasi.

Adapun, permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

"Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau [Purbaya] sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja," ujar Rosan.

Dalam catatan Bisnis, sejumlah BUMN tengah mengajukan permintaan modal kepada Danantara Indonesia, termasuk PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PT Timah Tbk. (TINS) guna memperkuat operasi dan ekspansi bisnis.

Sementara itu, Menkeu Purbaya mengemukakan bahwa keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk sejumlah aksi korporasi yang akan banyak dilakukan BUMN dalam dua sampai dengan tiga tahun ke depan.

"Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia [Rosan] bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan," terangnya kepada wartawan usai rapat kerja (raker) bersama Danantara dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Purbaya menilai permintaan keringanan pajak bagi aksi korporasi BUMN itu masih masuk akal untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Namun, dia memastikan setelah aksi korporasi BUMN yang kini di bawah Danantara bakal dipungut pajak.

"Setelah itu setiap corporate action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga [mengerjakan] proyek pemerintah," ucapnya.

Di sisi lain, Purbaya turut mengungkap permintaan Rosan untuk pembebasan kewajiban pajak sejumlah BUMN lain yang belum dipenuhi sejak 2023 lalu. Untuk itu, dia menyebut tidak bisa memenuhi khusus permintaan tersebut.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkap perusahaan yang disebut meminta keringanan pajak sejak 2023 lalu itu turut dimiliki sahamnya oleh perusahaan asing dan justru mencetak untung.

"Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ," tuturnya.

BUMN Minta Modal Danantara

Di sisi lain, sejumlah BUMN sedang mengajukan permintaan modal kepada Danantara Indonesia, termasuk PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PTTimah Tbk. (TINS) guna memperkuat operasi dan ekspansi bisnis.

Emiten anggota MIND ID, TINS, diketahui tengah menyiapkan proposal bisnis untuk memperoleh suntikan modal dari Danantara Indonesia. Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat program hilirisasi.

Selain itu, Krakatau Steel meminta suntikan modal kerja senilai US$500 juta atau setara dengan Rp8,3 triliun kepada Danantara. Dana itu bertujuan mempercepat restrukturisasi utang serta pemulihan bisnis perseroan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham KRAS berada di level Rp386 per saham atau melonjak 282,18% year to date (YtD). Adapun saham TINS turut melesat 200% YtD menuju level Rp3.210 per saham.

Direktur Utama Krakatau Steel, Muhammad Akbar Djohan, menyatakan bahwa kenaikan harga saham tersebut sepenuhnya merupakan respons pasar atas kinerja dan langkah transformasi yang dilakukan perseroan.

“Fluktuasi saham KRAS ini murni didorong oleh respons pasar dan tidak ada informasi atau kejadian material yang belum diumumkan ke publik,” ucapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (25/11/2025).

Akbar menjelaskan bahwa Krakatau Steel saat ini masih fokus menjalankan program transformasi yang mencakup efisiensi operasional, perbaikan struktur biaya energi, hingga optimalisasi portofolio anak usaha.

Oleh karena itu, dia menilai penguatan harga saham KRAS mencerminkan persepsi positif investor terhadap perbaikan kinerja perusahaan, mulai dari restrukturisasi operasional, perbaikan keuangan, hingga potensi meningkatnya permintaan baja sejalan dengan proyek hilirisasi industri nasional.

“Namun sekali lagi, ini adalah persepsi pasar dan bukan sesuatu yang dapat kami kontrol. Kami menghargai kepercayaan investor dan akan terus memastikan tata kelola yang kuat,” tuturnya

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah, Fina Eliani, menuturkan kenaikan harga komoditas timah dan penertiban tambang ilegal disebut menjadi dua faktor utama pemicu lonjakan saham TINS.

Dia menuturkan harga timah terus menguat dan sempat menyentuh level US$ 38.000 per ton. Kenaikan harga komoditas ini membuat saham TINS yang sebelumnya berada di kisaran Rp1.000 per saham kini telah menyentuh level Rp3.000, sehingga memberikan keuntungan besar bagi banyak investor.

“Hal tersebut merupakan salah satu sweetener bagi investor untuk mengoleksi saham PT Timah,” ucapnya dalam paparan publik, Kamis (20/11/2025).

Tanggapan Pengamat

Associate Director BUMN Research Group FEB UI, Toto Pranoto, mengatakan pengajuan dana oleh BUMN kepada Danantara Indonesia dinilai wajar, khususnya untuk kebutuhan restrukturisasi maupun ekspansi bisnis.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 1/2025, yang menegaskan bahwa pengelolaan BUMN, termasuk hasil keuntungan dan dividen berada di bawah kewenangan Danantara. Dampaknya, penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah untuk perusahaan pelat merah menjadi lebih terbatas.

“Oleh karena itu, pengajuan dana ke Danantara perlu dilengkapi dengan proposal bisnis yang jelas dan komprehensif, terutama terkait kelayakan investasi untuk ekspansi bisnis,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Sementara untuk proposal restrukturisasi, lanjutnya, perlu ada rencana yang terperinci mengenai kapan perbaikan kinerja akan terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan atau going concern BUMN bersangkutan.

Toto menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap penyaluran dana dari Danantara memberikan nilai tambah yang nyata bagi BUMN dan mendukung efisiensi pengelolaan aset negara.

Terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyatakan bahwa upaya optimalisasi BUMN memang perlu dilakukan. Untuk itu, permintaan likuiditas menjadi penting dalam upaya tersebut.

“Dalam rangka ekspansi bisnis ini mampu memperkuat kinerja perseroan depan, dan ini sudah price in oleh kondisi kenaikan harga saham, terutamanya TINS dan KRAS. Jadi dukungan modal itu juga penting,” ucap Nafan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberikan kemudahan pajak bagi masyarakat Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, bagi masyarakat dengan kategori tertentu, maka tidak perlu membayar pajak.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (3/11/2025)

Ada beberapa golongan yang pemerintah beri kelonggaran tidak membayar pajaknya secara rutin ke negara dalam jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk insentif maupun keringanan lainnya.

Terbaru ialah pekerja tertentu di sektor pariwisata yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang seharusnya mereka bayar diberi keringanan dengan cara ditanggung pemerintah pada tahun ini. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang mengubah PMK Nomor 10 Tahun 2025.

Golongan pekerja tertentu di sektor pariwisata ini ialah pegawai tetap atau pegawai tidak tetap tertentu yang memperoleh penghasilan tidak lebih dari 10 juta per bulan, dan memiliki NPWP ataupun NIK. Ketentuan ini serupa dengan para pekerja di sektor usaha alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit yang lebih dulu mendapat insentif PPh 21 DTP.

Bagi para pekerja tertentu di bidang pariwisata itu memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP untuk masa pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025. Sedangkan pekerja di sektor alas kaki, tekstil dan pakain jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit berlaku untuk masa pajak Januari 2025-Desember 2025.

"Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program akselerasi 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata," dikutip dari bagian menimbang PMK 72/2025.

Selain golongan itu, ada beberapa golongan lain baik orang pribadi dan badan usaha yang bebas tidak membayar pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), sebagai regulasi turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021, berikut ini rinciannya:

1. UMKM dengan pendapatan Rp 500 juta per tahun

UMKM yang memiliki pendapatan Rp 500 juta per tahun, tidak dikenakan pajak. Artinya, pelaku usaha UMKM dengan omzet maksimal Rp500 juta setahun tidak dikenakan pajak PPh Final 0,5% dari peredaran bruto.

Kebijakan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), sebagai regulasi turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Kendati demikian, DJP tetap mengimbau untuk melaporkan SPT atas pajaknya. Adapun, aturan ini memiliki jangka waktu selama 7 tahun sejak NPWP dibuat.

2. Penghasilan di bawah PTKP

Dengan PP no.55 Tahun 2022 ini, maka masyarakat yang gajinya di bawah Rp 4,5 juta per bulan sah tidak dikenakan pajak. Aturan ini menetapkan bahwa PTKP yang berlaku saat ini masih tetap Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

Pekerja dengan gaji Rp 4,6 juta ke atas akan dikenakan pajak setiap tahunnya dengan tarifnya yang paling rendah, yakni 5%. Artinya, pekerja dengan gaji Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta per bulan mulai dikenakan pajak.

Lebih lanjut, masyarakat yang gajinya di bawah Rp 4,5 juta per bulan boleh tak lapor SPT. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi golongan tersebut. Syarat untuk bisa bebas dari lapor SPT Tahunan adalah mengajukan permohonan Non-Efektif (NE). Dengan masuk kategori NE, maka wajib pajak tak perlu lapor SPT setiap tahunnya.

Dari aturan tersebut dapat diketahui, bahwa wajib pajak yang masuk kategori NE, maka ia tak wajib lapor SPT Tahunan dan juga tak akan diberikan surat teguran meski tidak menyampaikan SPT nya.

Berikut ini perhitungan tarif pajak bagi individu:

- Penghasilan Rp 60 juta dikenakan tarif 5%

- Penghasilan Rp 60 juta hingga Rp 250 juta dikenakan tarif 15%

- Penghasilan Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif 25%

- Penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar dikenakan tarif 30%

- Penghasilan Rp 5 miliar ke atas dikenakan tarif 35%.

3. Pengusaha dengan Status Rugi

Perusahaan atau WP Badan yang merugi dikenakan pajak minimum apabila memiliki pajak penghasilan tidak lebih 1% dari penghasilan bruto. Aturan ini tertuang dalam Revisi UU Kelima Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Adapun perusahaan yang dimaksud adalah wajib pajak (WP) badan yang pada suatu tahun pajak mengantongi pajak penghasilan terulang tidak lebih dari 1% dari penghasilan bruto.

Adapun, Wajib pajak badan dengan kriteria tertentu dikecualikan dari PPh minimum. Kemudian, dalam hal terhadap wajib pajak badan dilakukan pemeriksaan, PPh minimum diperhitungkan dalam penetapan pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.

Sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penghitungan PPh minimum, wajib pajak badan dengan kriteria tertentu dan PPh minimum yang diperhitungkan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan Badan, mengatur mengenai kompensasi kerugian. UU ini menyebutkan: "Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun".

Artinya, wajib pajak bisa menggunakan kerugian keuangannya untuk mengurangi keuntungan tahun berikutnya, sehingga pajak terutang pada tahun-tahun berikutnya menjadi lebih kecil atau bahkan pajak tersebut tidak terutang sama sekali. Dengan demikian, kerugian keuangan perusahaan dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai pada tahun pajak berikutnya, berturut-turut sampai dengan lima tahun berikutnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan pentingnya kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dalam bentuk pembayaran pajak.

Meski begitu, tak semua orang masuk kategori wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan penghasilannya kepada negara. Ada beberapa golongan yang pemerintah beri kelonggaran tidak membayar pajaknya secara rutin ke negara dalam jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk insentif maupun keringanan lainnya.

Terbaru ialah pekerja tertentu di sektor pariwisata yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang seharusnya mereka bayar diberi keringanan dengan cara ditanggung pemerintah pada tahun ini. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang mengubah PMK Nomor 10 Tahun 2025.

Golongan pekerja tertentu di sektor pariwisata ini ialah pegawai tetap atau pegawai tidak tetap tertentu yang memperoleh penghasilan tidak lebih dari 10 juta per bulan, dan memiliki NPWP ataupun NIK. Ketentuan ini serupa dengan para pekerja di sektor usaha alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit yang lebih dulu mendapat insentif PPh 21 DTP.

Bagi para pekerja tertentu di bidang pariwisata itu memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP untuk masa pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025. Sedangkan pekerja di sektor alas kaki, tekstil dan pakain jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit berlaku untuk masa pajak Januari 2025-Desember 2025.

"Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program akselerasi 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata," dikutip dari bagian menimbang PMK 72/2025, Rabu (29/10/2025).

Selain golongan itu, ada beberapa golongan lain baik orang pribadi dan badan usaha yang bebas tidak membayar pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), sebagai regulasi turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021, berikut ini rinciannya:

1. UMKM dengan pendapatan Rp 500 juta per tahun

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menegaskan bahwa UMKM yang memiliki pendapatan Rp 500 juta per tahun, tidak dikenakan pajak. Artinya, pelaku usaha UMKM dengan omzet maksimal Rp500 juta setahun tidak dikenakan pajak PPh Final 0,5% dari peredaran bruto.

Kebijakan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), sebagai regulasi turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021.

"PTKP dalam UU HPP digunakan juga untuk UMKM, yaitu omzet Rp 500 juta tidak dikenakan pajak, kalau dulu orang pribadi semata, kalau sekarang UMKM, jadi memudahkan untuk masyarakat untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan lebih," tegasnya dalam Stakeholder Award, dikutip Senin (15/1/2024).

Kendati demikian, DJP tetap mengimbau untuk melaporkan SPT atas pajaknya. Adapun, aturan ini memiliki jangka waktu selama 7 tahun sejak NPWP dibuat.

2. Penghasilan di bawah PTKP

Dengan PP no.55 Tahun 2022 ini, maka masyarakat yang gajinya di bawah Rp 4,5 juta per bulan sah tidak dikenakan pajak. Aturan ini menetapkan bahwa PTKP yang berlaku saat ini masih tetap Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

Pekerja dengan gaji Rp 4,6 juta ke atas akan dikenakan pajak setiap tahunnya dengan tarifnya yang paling rendah, yakni 5%. Artinya, pekerja dengan gaji Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta per bulan mulai dikenakan pajak.

Lebih lanjut, masyarakat yang gajinya di bawah Rp 4,5 juta per bulan boleh tak lapor SPT. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi golongan tersebut. Syarat untuk bisa bebas dari lapor SPT Tahunan adalah mengajukan permohonan Non-Efektif (NE). Dengan masuk kategori NE, maka wajib pajak tak perlu lapor SPT setiap tahunnya.

Dari aturan tersebut dapat diketahui, bahwa wajib pajak yang masuk kategori NE, maka ia tak wajib lapor SPT Tahunan dan juga tak akan diberikan surat teguran meski tidak menyampaikan SPT nya.

Berikut ini perhitungan tarif pajak bagi individu:

- Penghasilan Rp 60 juta dikenakan tarif 5%

- Penghasilan Rp 60 juta hingga Rp 250 juta dikenakan tarif 15%

- Penghasilan Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif 25%

- Penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar dikenakan tarif 30%

- Penghasilan Rp 5 miliar ke atas dikenakan tarif 35%.

3. Pengusaha dengan Status Rugi

Perusahaan atau WP Badan yang merugi dikenakan pajak minimum apabila memiliki pajak penghasilan tidak lebih 1% dari penghasilan bruto. Aturan ini tertuang dalam Revisi UU Kelima Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Adapun perusahaan yang dimaksud adalah wajib pajak (WP) badan yang pada suatu tahun pajak mengantongi pajak penghasilan terulang tidak lebih dari 1% dari penghasilan bruto.

Adapun, Wajib pajak badan dengan kriteria tertentu dikecualikan dari PPh minimum. Kemudian, dalam hal terhadap wajib pajak badan dilakukan pemeriksaan, PPh minimum diperhitungkan dalam penetapan pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.

Sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penghitungan PPh minimum, wajib pajak badan dengan kriteria tertentu dan PPh minimum yang diperhitungkan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan Badan, mengatur mengenai kompensasi kerugian. UU ini menyebutkan: "Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun".

Artinya, wajib pajak bisa menggunakan kerugian keuangannya untuk mengurangi keuntungan tahun berikutnya, sehingga pajak terutang pada tahun-tahun berikutnya menjadi lebih kecil atau bahkan pajak tersebut tidak terutang sama sekali. Dengan demikian, kerugian keuangan perusahaan dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai pada tahun pajak berikutnya, berturut-turut sampai dengan lima tahun berikutnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengeluarkan aturan baru terkait pengurangan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 857 Tahun 2025 yang berlaku surut sejak 27 Agustus 2025.

Kebijakan ini hadir dengan tujuan meringankan beban pajak masyarakat, sekaligus memberi keringanan bagi lembaga sosial, pendidikan, hingga pihak-pihak tertentu yang memenuhi syarat.Diskon PBB-P2Keringanan PBB-P2 diberikan dalam dua bentuk, yakni diskon otomatis dan diskon melalui permohonan.Diskon otomatis:

Sementara diskon lewat permohonan bisa mencapai hingga 100%. Keringanan ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, wajib pajak yang pailit, usaha yang merugi, objek terdampak bencana, hingga sekolah di bawah yayasan.

Selain itu, ada pula diskon hingga 50% untuk objek pajak dengan kenaikan lebih dari 25% dibanding tahun sebelumnya, maupun untuk yang menyediakan ruang terbuka hijau.Keringanan serupa yakni diskon 50% juga diberikan kepada kantor partai politik, lembaga agama, organisasi bantuan hukum, lembaga profesi, lembaga zakat, hingga bangunan cagar budaya.Untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, atau cagar budaya yang digunakan untuk usaha, diskon diberikan sebesar 25%.Bebas PBB-P2Selain diskon, Pemprov DKI juga memberikan fasilitas bebas PBB-P2. Sama seperti diskon, pembebasan ini bisa berlaku otomatis maupun melalui permohonan.Pembebasan otomatis diberikan untuk barang milik negara/daerah (selain kantor pemerintah), objek BLU/BLUD, rumah dinas negara golongan I dan II, barang rampasan negara, serta fasilitas umum non-komersial.Adapun pembebasan lewat permohonan bisa diajukan oleh veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, pensiunan PNS/TNI/Polri, guru dan dosen tetap (termasuk pensiunan), hingga objek kepentingan umum non-komersial di bidang keagamaan.Fasilitas ini juga berlaku untuk rumah atau tanah yang mayoritas digunakan untuk pertanian maupun perikanan, serta objek yang disita instansi pemerintah.Catatan penting.

Pembebasan hanya berlaku untuk satu objek PBB-P2 (misalnya rumah tapak, rusun, atau tanah maksimal 1.000 m²). Kalau wajib pajak tidak punya objek atas nama sendiri, fasilitas bisa diajukan untuk objek atas nama pasangan (suami/istri).Mulai BerlakuAturan ini berlaku surut sejak 27 Agustus 2025. Dengan hadirnya Kepgub Nomor 857 Tahun 2025, aturan lama soal pengurangan dan pembebasan PBB-P2 sudah tidak berlaku lagi.Pemprov DKI Jakarta menegaskan, tidak semua objek otomatis bebas pajak. Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas ini harus memenuhi syarat dan melengkapi dokumen supaya prosesnya cepat dan lancar.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 842 Tahun 2025 yang mengatur kriteria, besaran, dan syarat pengurangan serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Aturan ini ditujukan untuk memberi kepastian hukum sekaligus meringankan beban masyarakat maupun instansi tertentu.

Melalui aturan baru ini, masyarakat kini bisa mendapatkan potongan biaya BBNKB hingga 50 persen apabila kendaraannya digunakan khusus untuk kepentingan sosial atau keagamaan, dan tidak dipakai untuk tujuan komersial.

Untuk mengajukan, pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen seperti fotokopi faktur pembelian kendaraan, dan dokumen pendukung yang membuktikan kendaraan memang dipakai untuk kegiatan sosial/keagamaan.

Selain diskon, Kepgub ini juga memberikan pembebasan penuh atau 100% untuk kendaraan yang digunakan demi kepentingan pertahanan dan keamanan negara seperti kendaraan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden maupun kendaraan milik/operasional Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, Lembaga Sandi Negara, BNN, dan BNPT.

Sementara untuk kendaraan impor, pemohon harus melampirkan fotokopi surat pemberitahuan impor barang (PIB) dan surat keterangan resmi dari instansi terkait.

Prosedur dan Masa Berlaku

Keringanan atau pembebasan pajak ini tidak diberikan otomatis. Wajib Pajak perlu mengajukan permohonan tertulis beserta dokumen lengkap ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Setelah berkas diterima, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan meneliti kelengkapan administrasi dan dapat melakukan verifikasi lapangan sebelum menerbitkan keputusan resmi.Adapun Kepgub 842 Tahun 2025 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung sejak 27 Agustus 2025.

Dengan adanya aturan ini, masyarakat maupun instansi terkait bisa mendapat keringanan biaya balik nama kendaraan, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan berbagai insentif, keringanan, dan fasilitas pajak telah digelontorkan untuk meringankan beban wajib pajak.

Berdasarkan akun Instagram @ditjenpajakri, insentif mulai dari PPh Karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP) di sektor-sektor strategis, hingga diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendorong konsumsi.

Berikut daftar insentif pajak yang diberikan selama setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka:

• PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan susun
• PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan listrik dan hybrid
• PPN Ditanggung Pemerintah atas pembelian tiket pesawat
• PPN Dibebaskan untuk barang kebutuhan pokok dan jasa pelayanan kesehatan
• PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja di bidang: alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata (hotel, restoran, dan kafe)
• UMKM dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta Tetap Bebas PPh
• Tarif PPh Final UMKM 0,5% diperpanjang hingga 2029

Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan, realisasi setoran pajak secara bruto yang mencerminkan kondisi perekonomian secara keseluruhan menunjukkan adanya perbaikan. Tergambar dari naiknya realisasi penerimaan pajak bruto per September 2025 yang mencapai Rp 1.619,2 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp 1.588,21 triliun.

Sementara itu, secara neto atau perhitungan pengumpulan pajak setelah adanya restitusi memang masih mengalami tekanan dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.354,86 triliun menjadi hanya Rp 1.295,28 triliun.

Namun, ia menekankan, laju pertumbuhan penerimaan neto dari bulan ke bualannya terus mengalami perbaikan, dengan angka per September 2025 senilai Rp 159,8 triliun, lebih tinggi dari realisasi yang sama pada tahun lalu Rp 158,3 triliun.

"Kalau kita lihat dari revenue yang neto, setelah kita kurangi pengembalian pajak itu kita masih bisa mencatatkan pertumbuhan yang positif month-to-month di September," papar Bimo.

Bila merujuk pada kinerja per jenis pajaknya secara bruto, Bimo menekankan, mayoritas juga mengalami kenaikan. PPh Pasal 21 misalnya tumbuh 1,7% dari Rp 191,8 triliun per Januari-September 2024 menjadi Rp 195 triliun untuk periode Januari-September 2025.

Setoran PPh Badan pun naik dari sebelumnya Rp 287,3 triliun menjadi Rp 309,7 triliun secara bruto didukung oleh profitabilitas perusahaan pertanian tanaman, ketenagalistrikan, industri minyak kelapa sawit, aktivitas penunjang angkutan, dan pertambangan bijih logam.

PPN Impor juga masih mampu tumbuh dari periode Januari-September 2024 senilai Rp 198,9 triliun menjadi Rp 229,8 triliun pada periode yang sama tahun ini.

Sementara itu, untuk kinerja PPN Dalam Negeri secara bruto memang masih mengalami tekanan dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp 505,2 triliun menjadi Rp 497,2 triliun pada periode Januari-September 2025.

Berdasarkan sektor usahanya, Bimo mengatakan, setoran pajaknya juga mayoritas secara bruto masih tumbuh. Misalnya, sektor industri pengolahan mampu naik dari Rp 443,8 triliun menjadi Rp 452,3 triliun terutama disumbang oleh industri minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, kendaraan bermotor roda empat, barang kimia lainnya, dan farmasi.

Sektor industri keuangan juga tumbuh dari Rp 181,1 triliun menjadi Rp 190,3 triliun, dan sektor pertambangan dari Rp 181,7 triliun menjadi Rp 185,8 triliun terutama didukung setoran subsektor tembaga, migas, emas dan perak, serta timah.

Adapun sektor yang masih lemah setoran pajaknya ialah untuk perdagangan dari Rp 376,9 triliun menjadi hanya Rp 370,9 triliun. Terutama dipengaruhi penurunan setoran untuk subsektor perdagangan mobil dan perdagangan besar balas jasa.

"Jadi ini kita mulai melemparkan kepada teman-teman bahwa data kinerja perpajakan juga sebenarnya bisa disandingkan untuk memprediksi kinerja sektor. Tentu tergantung kepada bagaimana efektif kita memungut pajak dan di sektor-sektor tertentu pengecualian pajaknya juga bisa kita kualifikasikan yang dalam bentuk tax expenditure," ungkap Bimo.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur keringanan, pengurangan, hingga pembebasan pajak daerah serta sanksi administrasi pajak.

Regulasi ini menjadi pedoman baru yang lebih sederhana, transparan, dan mudah dipahami dibanding aturan sebelumnya yangmasih tersebar di berbagai regulasi terpisah. Pergub tersebut mencakup tiga fasilitas utama, antara lain:

Untuk mendapatkannya, Pemprov DKI menyiapkan dua mekanisme:

1. Secara otomatis (jabatan) → pejabat berwenang langsung memberikan keringanan tanpa perlu pengajuan.

2. Berdasarkan permohonan wajib pajak yang bisa diajukan secara tertulis maupun online melalui kanal resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pemberian fasilitas ini dapat dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, dan alasan, miasalnya:

Dengan aturan baru ini, beberapa Pergub lama dicabut, termasuk yang mengatur soal BPHTB dan PBB.

Proses pengajuan permohonan juga diatur ulang, misalnya untuk pembebasan pajak bagi perwakilan negara asing yang tetap mengikuti asas timbal balik.Secara umum, Pergub Nomor 27 Tahun 2025 ini hanya mengatur garis besar. Petunjuk teknis, seperti detail syarat dan cara pengajuan, akan diatur lebih lanjut oleh Bapenda DKI Jakarta.