IDXChannel - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Kamis (25/6/2026). Terdapat sejumlah keputusan penting terkait aksi korporasi Perseroan.

Salah satu keputusannya yaitu menyetujui Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. RUPST juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Pada 2025, BCAP berhasil membukukan total pendapatan konsolidasian sebesar Rp3,77 triliun atau naik 16,2 persen dibandingkan 2024. Mayoritas kontribusi pendapatan konsolidasian Perseroan pada 2025 masih berasal dari MNC Bank sebesar 45,1 persen.

Kemudian, disusul MNC Life 18,7 persen, MNC Insurance 13,3 persen, MNC Sekuritas 6,8 persen, MNC Finance 6,1 persen, MNC Leasing 4,6 persen, MNC Teknologi Nusantara 3,6 persen, dan lainnya 1,8 persen.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, BCAP maraup laba bersih pada 2025 sebesar Rp277,93 miliar, meningkat 130,1 persen dari 2024. Dari sisi neraca, jumlah aset konsolidasian Perseroan mencapai Rp29,04 triliun pada tahun lalu.

Sementara itu, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan mencapai Rp23,62 triliun dan posisi ekuitas konsolidasian sebesar Rp5,42 triliun di 2025.

Selain keputusan tersebut, RUPST BCAP menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris, serta mengubah komposisi anggota Direksi Perseroan, di antaranya dengan menyetujui pengangkatan Aan Setiawandi dan Susanty Tjandra Sanusi sebagai Direktur Perseroan yang baru, efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BCAP terbaru menjadi:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Angela Herliani Tanoesoedibjo
• Komisaris: Santi Paramita
• Komisaris Independen: Sukisto

Direksi

• Direktur Utama: Mashudi Hamka
• Direktur: Anthony Putra Tjiptodihardjo
• Direktur: Muhammad Suhada
• Direktur: Aan Setiawandi
• Direktur: Susanty Tjandra Sanusi

BCAP juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari yang sama dengan keputusan menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau private placement sebanyak-banyaknya sebesar 10 persen dari modal disetor, sesuai dengan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015, dan perubahannya, POJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

Pemegang saham BCAP juga menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau rights issue sebanyak-banyaknya sejumlah 25.571.310.555 saham, sesuai dengan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015, dan perubahannya, POJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

Terakhir, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) mempertimbangkan aksi buyback saham sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai pemegang saham, sejalan dengan dorongan Danantara dan didukung kondisi fundamental perusahaan yang tetap kuat.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan opsi buyback tersebut akan diarahkan untuk mendukung kepemilikan saham bagi karyawan. Metode tersebut dipertimbangkan mengingat saat ini porsi saham publik di BBTN telah berada pada batas ketentuan minimum.

“Saat ini harga saham BBTN sudah cukup undervalued, sehingga kemungkinan yang bisa kami kaji adalah pembelian saham untuk kebutuhan program karyawan seperti bonus atau stock option,” kata Nixon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2026).

Nixon mengatakan, aksi buyback saham saat ini belum masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Kendati begitu, langkah ini akan dikaji lebih lanjut oleh perseroan untuk dicantumkan dalam revisi RBB.

“Saat ini belum masuk dalam RBB, tetapi akan kami coba kaji untuk dimasukkan dalam revisi RBB,” ujarnya.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria sebelumnya menilai, buyback merupakan aksi korporasi yang wajar, khususnya ketika harga saham dinilai belum mencerminkan fundamental perusahaan.

Menurutnya, sejumlah perusahaan BUMN memiliki fundamental bisnis yang solid, termasuk sektor perbankan, pertambangan, infrastruktur, hingga pengembangan usaha lainnya.

Karena itu, perusahaan dengan fundamental baik memiliki potensi untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham.

“Daripada investasi di tempat lain, lebih baik kita investasi pada saham perusahaan sendiri apabila memang fundamentalnya kuat,” ujar Dony beberapa waktu lalu.

Emiten sektor kesehatan PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI) bersiap mencatatkan saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perseroan dijadwalkan melantai di bursa dengan kode saham EMMI pada Rabu, 8 Juli 2026.

Mengutip prospektus IPO EMMI, perseroan menawarkan 522,85 juta saham baru dengan nominal Rp 50 per saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Perusahaan menawarkan harga IPO dalam rentang Rp 446-515 per saham.

Jika seluruh saham terserap, EMMI berpotensi mengantongi dana segar mencapai Rp 269,27 miliar. Dari dana itu, 10% akan dialokasikan untuk program employee stock allocation atau ESA. Perseroan sudah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT INA Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

EMMI merupakan perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan dengan fokus pada perdagangan alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk kebutuhan medis. Perseroan juga menyediakan solusi terintegrasi untuk berbagai fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit.

Untuk mendukung operasionalnya, EMMI memiliki satu kantor pusat, dua fasilitas produksi, empat kantor perwakilan serta jaringan tenaga pemasaran yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur tersebut memungkinkan perseroan menjangkau kebutuhan rumah sakit dan fasilitas kesehatan secara lebih luas.

Selain mendistribusikan alat kesehatan, EMMI juga menjadi pemegang hak distribusi eksklusif sejumlah merek global di bidang teknologi medis (medtech). Perseroan dikenal sebagai penyedia peralatan rumah sakit untuk layanan kritikal, seperti ruang operasi (operating theatre) dan unit perawatan intensif atau intensive care unit (ICU).

Ke depan, EMMI berencana memperluas portofolio bisnis ke segmen alat kesehatan habis pakai (consumables), salah satunya melalui produksi benang bedah. Pengembangan tersebut akan dilakukan, termasuk melalui kerja sama strategis (joint venture) dengan mitra global.

Perseroan menilai ekspansi ke segmen consumables akan meningkatkan pendapatan berulang (recurring income), memperbaiki margin usaha, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap proyek pengadaan alat kesehatan yang bersifat tidak berulang (non-recurring).

Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, EMMI telah melayani lebih dari 200 rumah sakit dan institusi kesehatan di Indonesia. Basis pelanggannya didominasi oleh rumah sakit pemerintah dan fasilitas kesehatan institusional, sehingga perseroan memiliki posisi yang kuat dalam proyek pengadaan alat kesehatan bernilai besar di sektor kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten farmasi PT Pyridam Farma Tbk. (PYFA) memutuskan menunda pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) II atau rights issue yang sebelumnya ditargetkan rampung pada kuartal III/2026.

Corporate Secretary PYFA Herdiasti Anggitya Dwisani mengatakan keputusan tersebut diambil setelah perseroan mempertimbangkan kondisi pasar modal dan situasi makroekonomi yang dinilai belum kondusif untuk mendukung pelaksanaan aksi korporasi tersebut.

"Perseroan menunda pelaksanaan rencana PMHMETD II. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi pasar modal dan makroekonomi terkini yang dinilai belum kondusif untuk mendukung pelaksanaan PMHMETD II," ujar Herdiasti dalam keterbukaan informasi, Kamis (11/6/2026).

Herdiasti menambahkan, perseroan akan terus memantau perkembangan pasar dan mempertimbangkan kembali pelaksanaan rights issue pada waktu yang lebih tepat setelah kondisi pasar dinilai lebih stabil.

Meski demikian, PYFA menegaskan penundaan aksi korporasi tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

"Penundaan PMHMETD II tidak berdampak secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan," pungkas Herdiasti.

Sebelumnya, PYFA telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan rights issue melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 April 2026.

Berdasarkan rencana yang telah diumumkan, perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5,7 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Selain itu, PYFA juga berencana menerbitkan waran dengan jumlah maksimal 35% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Direktur PYFA Sinta L. Ningsih sebelumnya menyampaikan dana hasil rights issue akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung potensi akuisisi guna mempercepat pengembangan usaha.

“Dengan persetujuan yang kami dapatkan, kami akan berfokus untuk melengkapi ekosistem kami. Sebagai perusahaan farmasi, memberikan produk dan layanan kesehatan terbaik dengan teknologi mutakhir bagi masyarakat adalah bentuk tanggung jawab kami,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Aksi korporasi tersebut juga menjadi bagian dari strategi perseroan dalam membangun ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi melalui kombinasi pertumbuhan organik dan anorganik.

Awalnya, PYFA menargetkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat diperoleh pada akhir Juni 2026 dan pelaksanaan HMETD berlangsung pada Juli 2026, sehingga seluruh proses rights issue dapat rampung pada kuartal III/2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten distributor farmasi, PT Millennium Pharmacon International Tbk. (SDPC) membidik pertumbuhan kinerja double digit pada 2026 dengan mengandalkan penguatan efisiensi operasional, digitalisasi, serta perbaikan tata kelola perusahaan yang salah satunya ditempuh melalui keberhasilan mendapatkan sertifikasi ISO internasional.

Direktur Utama Millennium Pharmacon International Imam Fathorrahman mengatakan kebutuhan distribusi farmasi nasional masih sangat besar seiring nilai belanja obat yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp160 triliun per tahun. Namun, peluang pasar tersebut juga diiringi persaingan ketat di industri distribusi farmasi yang dihuni ratusan perusahaan.

Menurut dia, kemampuan menjaga kualitas layanan, efisiensi, dan kepercayaan prinsipal menjadi faktor pembeda utama bagi perusahaan distribusi.

"Kami bersama seluruh stakeholder menargetkan pertumbuhan double digit pada 2026. Kebutuhan pasar masih tinggi dan kami optimistis target tersebut dapat dicapai dengan memperkuat kapabilitas internal serta kualitas layanan," ujar Imam, Kamis (11/6/2026).

Optimisme tersebut diperkuat dengan keberhasilan MPI mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan setelah melalui audit independen oleh lembaga sertifikasi internasional.

Imam menegaskan sertifikasi tersebut bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap standar internasional, melainkan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat daya saing jangka panjang.

"Bagi MPI, sertifikasi internasional bukan sekadar simbol kepatuhan, melainkan bukti nyata bahwa seluruh proses bisnis kami dijalankan secara profesional, terukur, dan berorientasi pada kepercayaan pelanggan," katanya.

Menurut dia, penguatan tata kelola menjadi semakin penting di tengah tuntutan industri kesehatan yang membutuhkan standar kepatuhan tinggi serta transparansi dalam rantai distribusi.

MPI juga terus mendorong transformasi digital, otomasi proses bisnis, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.

Direktur MPI Mohamad Fazly Bin Hassan menambahkan implementasi sistem yang terdokumentasi melalui standar ISO diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan gudang dan inventori, sekaligus memperbaiki akurasi perencanaan distribusi serta pengendalian stok.

Menurut dia, perusahaan menargetkan efisiensi biaya operasional sekitar 5% sebagai bagian dari agenda peningkatan profitabilitas.

"Target efisiensi kami sekitar 5% dari total OPEX. Namun sertifikasi ISO bukan satu-satunya faktor. Ini bagian dari strategi yang lebih besar yang mencakup digitalisasi, penguatan tata kelola, dan optimalisasi proses bisnis," ujarnya.

Selain mengejar efisiensi, MPI juga memperluas peluang pertumbuhan melalui pengembangan portofolio bisnis dan ekspansi jaringan distribusi.

Perseroan saat ini mengoperasikan 37 cabang di berbagai kota strategis Indonesia dan melayani lebih dari 30 prinsipal farmasi, alat kesehatan, serta produk kesehatan lainnya.

Imam mengatakan kebutuhan distribusi farmasi akan terus meningkat seiring pertumbuhan layanan kesehatan nasional. Dalam kondisi tersebut, perusahaan yang mampu menjaga kualitas distribusi, integritas, dan efisiensi diyakini akan memiliki posisi lebih kuat untuk memenangkan persaingan.

"Kami ingin memastikan pertumbuhan perusahaan selalu dibangun di atas kualitas, kepatuhan, dan integritas yang berkelanjutan. Itu menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan prinsipal, pelanggan, investor, dan seluruh pemangku kepentingan," kata Imam.

Berdasarkan laporan keuangan, SDPC membukukan pendapatan Rp4,11 triliun pada 2025 dengan laba bersih sebesar Rp38,5 miliar. Pendapatan itu meningkat 4,93% secara tahunan dari Rp 3,91 triliun, sementara laba bersih melonjak 127,24% dari Rp16,92 miliar.

Pada kuartal I/2026, SDPC mencatatkan pendapatan Rp1,01 triliun naik 3,85% dari Rp 980 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi laba bersih, perusahaan mencatat koreksi tipis sebesar 2,22% menjadi Rp 10,10 miliar dari sebelumnya Rp 10,33 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Astra International Tbk. (ASII) menyiapkan dana hingga Rp8 triliun untuk program pembelian kembali (buyback) saham yang akan dimulai pada 20 Juli 2026. Aksi korporasi tersebut diproyeksikan meningkatkan laba per saham (EPS) menjadi Rp149 dari sebelumnya Rp146 per saham.

Manajemen Astra menjelaskan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Selain itu, porsi saham beredar di publik (free float) setelah buyback tetap dijaga di atas ketentuan minimum, yakni 15% dari modal ditempatkan dan disetor.

Rencana buyback tersebut akan terlebih dahulu dimintakan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 17 Juli 2026.

Adapun keterbukaan informasi dan pengumuman agenda RUPSLB telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juni 2026.

"Perkiraan jadwal Pembelian Kembali Saham pada 20 Juli 2026 – 16 Juli 2027," jelas manajemen ASII dalam keterbukaan informasi, Rabu (10/6/2026).

Perseroan menegaskan pelaksanaan buyback tidak diperkirakan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan usaha. Pendapatan perseroan juga diproyeksikan tidak mengalami penurunan akibat aksi korporasi tersebut.

Meski demikian, buyback akan mengurangi posisi aset dan ekuitas perseroan sebesar nilai dana yang digunakan. Apabila seluruh anggaran buyback saham sebesar Rp8 triliun terserap, total aset Astra diperkirakan turun menjadi Rp509,8 triliun dari sebelumnya Rp517,8 triliun.

Sementara itu, ekuitas akan berkurang menjadi Rp285,1 triliun dari posisi semula Rp293,1 triliun.

Di sisi lain, berkurangnya jumlah saham beredar diproyeksikan meningkatkan laba per saham (earnings per share/EPS). Berdasarkan proforma perseroan, EPS diperkirakan meningkat menjadi Rp149 per saham dari sebelumnya Rp146 per saham setelah pelaksanaan buyback.

Perseroan menyebut buyback dapat dihentikan sewaktu-waktu apabila periode pelaksanaan berakhir pada 16 Juli 2027, dana yang digunakan telah mencapai batas maksimal Rp8 triliun, atau berdasarkan keputusan perseroan.

Dalam hal penghentian dilakukan atas keputusan manajemen, Astra akan menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan mengumumkannya kepada publik paling lambat dua hari kerja setelah keputusan tersebut diambil.

Sebelumnya, Presiden Direktur ASII, Rudy mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi alokasi modal perseroan di tengah reposisi fokus bisnis grup Astra.

“Astra berencana mengalokasikan sekitar Rp8 triliun untuk program pembelian kembali saham selama 12 bulan,” ujar Rudy dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Seiring dengan rencana buyback tersebut, Astra juga resmi mereposisi strategi bisnis perusahaan menjelang usia perseroan yang ke-70 tahun.

Emiten konglomerasi itu memutuskan untuk memusatkan fokus dan sumber dayanya pada tiga lini bisnis utama yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan dan menyumbang sekitar 90% laba bersih grup, yakni otomotif, jasa keuangan, serta alat berat dan solusi pertambangan.

Strategi baru tersebut diambil berdasarkan hasil tinjauan strategis menyeluruh yang dilakukan perseroan.

Rudy mengatakan diversifikasi bisnis secara historis telah memberikan nilai tambah besar bagi Astra. Namun, di tengah dinamika pasar yang terus berkembang, perseroan memilih mempertajam strategi alokasi modal dan memperkuat portofolio inti grup.

“Astra mereposisi strateginya dengan memberikan fokus pada portofolio bisnis utama yang selama ini memiliki kinerja yang kuat, yaitu otomotif, jasa keuangan, dan alat berat & solusi pertambangan,” ujarnya.

Menurut Rudy, strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas portofolio bisnis dan meningkatkan efisiensi modal sehingga mampu mendorong pertumbuhan laba perseroan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan dan pengolahan sawit, PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) melepas seluruh kepemilikan sahamnya di entitas anak PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS) dengan nilai transaksi mencapai Rp296,8 miliar.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perseroan untuk mengoptimalkan portofolio aset dan meningkatkan efisiensi alokasi modal.

Corporate Secretary Eagle High Plantations Rizka Dewi Sulistyorini mengatakan perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli saham pada 8 Juni 2026 dengan PT Andalan Energi Jaya dan PT Nusa Citra Palma sebagai pihak pembeli.

"Perseroan telah melakukan divestasi atas aset perkebunan PT SMS sebagai bagian dari strategi perseroan dalam melakukan optimalisasi portofolio aset dan alokasi modal secara lebih efisien," ujar Rizka dalam keterbukaan informasi, Senin (8/6/2026).

Berdasarkan transaksi tersebut, BWPT melepas seluruh kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, di PT SMS. Perseroan sebelumnya merupakan pemegang 99,99% saham perusahaan tersebut.

Nilai penjualan yang disepakati mencapai Rp296,8 miliar. BWPT menegaskan bahwa baik perseroan maupun PT SMS tidak memiliki hubungan afiliasi dengan kedua pembeli.

Manajemen menjelaskan, hasil divestasi tersebut diharapkan memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus mengelola aset perkebunan yang memiliki produktivitas lebih tinggi serta terintegrasi secara operasional.

Dengan demikian, perseroan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan bisnis sekaligus mendukung perbaikan kinerja usaha dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

"Melalui transaksi ini, perseroan diharapkan dapat memfokuskan pengelolaan pada aset perkebunan yang memiliki produktivitas dan integrasi operasional yang lebih tinggi sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja usaha serta penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham," tulis manajemen.

BWPT juga memastikan pelepasan PT SMS tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Selain itu, perseroan menyatakan transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.04/2020.

Mengutip laporan tahunan BWPT, SMS merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi sejak 2010 di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Total asetnya mencapai Rp379,28 miliar pada 2025, menurun dari tahun sebelumnya Rp444,96 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen semen milik negara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) atau SIG resmi mengumumkan pembubaran sekaligus likuidasi terhadap tiga entitas usaha di bawah kendali anak usahanya.

Adapun, langkah hukum tersebut diambil sebagai bagian dari komitmen penataan struktur korporasi pada lini bisnis yang sudah tidak aktif.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (20/5/2026), manajemen SIG menjelaskan ketiga entitas yang dilikuidasi merupakan cucu dan cicit perusahaan yang milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB). SIG sendiri tercatat menggenggam saham SMCB sebesar 83,52%.

Aksi korporasi pertama menyasar PT Aroma Cipta Anugrahtama (ACA) yang statusnya merupakan cicit perusahaan dari kelompok usaha SIG.

Pembubaran entitas ini disepakati berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan terkait pada 19 Mei 2026.

Selanjutnya, perseroan juga melikuidasi dua entitas cucu usaha langsung di bawah kendali SMCB yakni PT Aroma Sejahtera Indonesia (ASI) serta PT Ciptanugrah Indonesia (CI) yang selama ini berstatus tidak aktif (dormant).

Keputusan pembubaran serta proses likuidasi untuk ASI dan CI secara resmi disahkan dalam RUPSLB masing-masing entitas pada 20 Mei 2026.

Untuk melancarkan seluruh proses hukum pembersihan aset tersebut, para pemegang saham telah sepakat menunjuk tim likuidator eksternal.

Direktur Utama Semen Indonesia, Indrieffouny Indra, menjelaskan bahwa penunjukan tim likuidator diisi oleh Fany Wulandari, Andika Lukmana, dan Sri Setio Inantoro. Tim ini bertugas menyelesaikan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembubaran ketiga entitas nonaktif tersebut.

“Penunjukan dilakukan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembubaran, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Indrieffouny menyatakan pelaksanaan likuidasi tiga struktur di bawah lini SBI ini tidak memengaruhi kondisi operasional maupun legal induk perusahaan.

“Tidak terdapat dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan,” tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT RMK Energy Tbk (RMKE ), perusahaan penyedia jasa logistik batubara terintegrasi, hari ini mengumumkan rencana aksi korporasi berupa pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1:5. Langkah strategis ini mencerminkan keyakinan kuat manajemen terhadap fundamental dan prospek jangka panjang Perseroan.

Mengutip keterangan resmi Perseroan, Selasa (20/5/2026), melalui aksi korporasi ini, nilai nominal saham RMKE yang semula sebesar Rp100,- per saham akan dipecah menjadi Rp20,- per saham. Dengan demikian, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh akan meningkat secara proporsional dari 4.375.000.000 saham menjadi 21.875.000.000 saham.

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia pada 8 Mei 2026 dan akan segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 26 Juni 2026 untuk memperoleh restu dari para pemegang saham.

"Aksi korporasi ini menunjukkan optimisme manajemen terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dengan infrastruktur yang telah terintegrasi dengan baik dan siap dioptimalkan untuk menghasilkan nilai tambah yang maksimal, kami yakin RMKE akan dapat bertumbuh secara berkelanjutan," ungkap Direktur Utama PT RMK Energy Tbk, Vincent Saputra dalam keterangannya, Selasa (20/5/2026).

Lebih lanjut, Vincent menambahkan bahwa langkah ini juga bertujuan untuk memperluas basis investor Perseroan. “Aksi korporasi ini juga akan berdampak pada peningkatan likuiditas saham dan akan membuka akses ke investor yang lebih luas, baik institusional maupun ritel, baik di dalam maupun luar negeri,” tambahnya.

Adapun jadwal penting rencana stock split Perseroan, sebagai berikut:

- Pengumuman RUPSLB: 20 Mei 2026

- Pelaksanaan RUPSLB: 26 Juni 2026

- Akhir Perdagangan Saham (Nilai Lama) di Pasar Tunai: 16 Juli 2026

- Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham dan Rekening Efek yang berhak atas saham hasil Pemecahan Saham (Recording Date): 16 Juli 2026

- Awal Perdagangan Saham (Nilai Baru) di Pasar Tunai: 17 Juli 2026

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel – Pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah menjadi salah satu faktor yang dicermati pelaku pasar, khususnya bagi emiten dengan pendapatan maupun kontrak berbasis mata uang asing. Perubahan kurs dapat memengaruhi nilai pendapatan perusahaan, terutama pada sektor yang memiliki eksposur signifikan terhadap transaksi dolar AS.

Di tengah dinamika tersebut, PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) menjadi salah satu emiten yang dicermati investor seiring rencana pelaksanaan rights issue pada Juni 2026, serta sejumlah agenda ekspansi dan kontrak bisnis yang tengah dijalankan perseroan.

Sebelumnya, CBRE mengakuisisi kapal pipe laying and lifting vessel senilai USD100 juta dari Hilong Shipping Holding Ltd. Bersamaan dengan akuisisi tersebut, perseroan juga memperoleh kontrak penyewaan kapal berdurasi delapan tahun dengan nilai mencapai USD262,8 juta.

Kontrak tersebut menggunakan skema pembayaran berbasis dolar AS dan diproyeksikan menjadi sumber pendapatan berulang (recurring income) bagi perseroan. Berdasarkan tarif dasar time charter sebesar USD90.000 per hari, kontrak tersebut diperkirakan menghasilkan pendapatan sekitar USD32,8 juta per tahun.

Dengan asumsi kurs rupiah di kisaran Rp17.713 per dolar AS, nilai pendapatan tahunan kontrak tersebut setara sekitar Rp581 miliar. Nilai tersebut dapat berubah mengikuti pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS.

Sementara itu, total nilai kontrak time charter sebesar USD262,8 juta setara sekitar Rp4,65 triliun menggunakan asumsi kurs yang sama. Kontrak jangka panjang tersebut dinilai dapat memberikan visibilitas pendapatan bagi perseroan dalam beberapa tahun mendatang.

Di sisi aksi korporasi, mengacu pada keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), CBRE dijadwalkan melaksanakan rights issue pada awal Juni 2026. Pemegang saham yang tercatat pada recording date 2 Juni 2026 berhak memperoleh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan rasio 90:253.

Adapun periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD dijadwalkan berlangsung pada 4–10 Juni 2026. Melalui aksi korporasi tersebut, perseroan berpotensi menghimpun dana sekitar Rp1,9 triliun.

Dana hasil rights issue direncanakan untuk memperkuat modal kerja, pengembangan bisnis offshore, serta ekspansi armada perseroan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Jakarta: CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan pihaknya terbuka terhadap berbagai peluang investasi strategis di dalam negeri, termasuk kemungkinan melakukan aksi korporasi seperti akuisisi saham perusahaan asing.

Pernyataan ini disampaikan Rosan sebagai respons atas isu yang menyebut Danantara berpotensi mengakuisisi saham perusahaan asal Prancis, Eramet, yang terkait dengan proyek PT Weda Bay Nickel di Maluku Utara.

Menurut Rosan, Danantara tidak menutup diri terhadap peluang kerja sama investasi yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam sektor-sektor strategis. Ia menekankan perusahaan tersebut juga berpotensi menjadi mitra lokal yang kuat dalam berbagai proyek besar.

“Pada dasarnya kita terbuka terhadap diskusi dan pembicaraan terkait investasi di Indonesia. Danantara juga bisa menjadi strong local partner,” ujar Rosan dikutip dari Antara.

Ia menambahkan bahwa pembahasan terkait rencana akuisisi tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan final. Komunikasi dengan pihak Eramet pun masih terus berlangsung dalam bentuk diskusi.

Rosan juga menegaskan harapannya agar kehadiran Danantara dapat memperkuat keterlibatan Indonesia dalam proyek-proyek investasi strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya alam.

Sebelumnya, pada 2025, CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet menyebut bahwa pembahasan kerja sama dengan Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) telah berlangsung intensif, terutama di sektor nikel.

Kolaborasi tersebut melibatkan Indonesia Investment Authority dan difokuskan pada pengembangan ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (EV) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir di Indonesia.

Dalam skema kemitraan itu, Danantara dan INA bertugas mengelola pendanaan jangka panjang untuk mendukung pengembangan investasi, sementara Eramet berkontribusi melalui keahlian teknis dan pengalaman dalam pengelolaan proyek tambang berskala besar dengan standar keberlanjutan global.

Rencana tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri kendaraan listrik nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

(SAW)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal membebaskan pajak terkait aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghapusan pajak tersebut sebelumnya diajukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan pembebasan pajak tersebut bersifat sementara. Dia memberikan waktu maksimal tiga tahun bagi Danantara untuk menuntaskan seluruh aksi korporasi BUMN.

Insentif fiskal tersebut, kata Purbaya, dirancang khusus untuk mendukung aksi korporasi BUMN seperti penggabungan usaha (merger), akuisisi, hingga penataan ulang struktur perusahaan tanpa membebani keuangan BUMN dengan biaya pajak transaksi yang besar.

"Transaksi yang jual beli (saham) itu lho. Untuk merger-ing, akuisisi, itu kita nol-kan (pajaknya). Kita kasih waktu tiga tahun sampai 2029," katanya usai konferensi pers KSSK, Kamis (7/5/2026).

Purbaya menegaskan bahwa insentif ini hanya menyasar pajak atas kegiatan konsolidasi atau streamlining. Sementara itu, kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dari aktivitas bisnis rutin BUMN tetap berlaku sesuai ketentuan yang ada tanpa adanya pengecualian. "Pajak penghasilan itu segala macam biasa, normal ya," tegas Purbaya.

Menurut Purbaya, kebijakan pembebasan pajak merupakan bentuk dukungan Kementerian Keuangan terhadap rencana konsolidasi BUMN yang dimotori Danantara. Dengan menghapus pajak tersebut tersebut, dia berharap beban biaya BUMN dapat ditekan secara signifikan.

"Kalau kita pajakin pada waktu dia jual beli (saham) di situ, padahal itu untuk efisiensi, jadi mahal sekali cost-nya. Untuk saya juga enggak masuk akal, kan tujuannya untuk efisiensi," katanya.

Di tempat yanag sama, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menjelaskan, keringanan pajak ini mencakup berbagai aksi korporasi mulai dari transformasi, likuidasi, investasi, hingga restrukturisasi. Insentif ini bertujuan agar proses penataan BUMN menjadi lebih lincah dan kompetitif.

"Semua pajak yang related (berhubungan) dengan transaksi itu ya, transaksi streamlining ini, baik itu transaksi merger, likuidasi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pajak dan itu diatur juga dalam undang-undang kita, ya undang-undang BUMN," imbuh Dony.

Terkait legalitas kebijakan ini, Dony menyebutkan bahwa prosesnya kini tinggal menunggu pengesahan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dalam waktu dekat.

"Pak Menkeu sudah mendukung, segera PP-nya akan diterbitkan,” ujar Dony.

(Rahmat Fiansyah)