JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggulirkan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026. Melalui regulasi ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pokok pajak secara otomatis kepada wajib pajak.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI, Morris Danny, menilai langkah Pemprov DKI Jakarta ini sangat tepat sasaran dalam kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, insentif ini merupakan bentuk stimulasi yang efektif agar masyarakat tetap taat membayar pajak di tengah tantangan ekonomi.

"Kebijakan ini adalah bentuk win-win solution. Di satu sisi, masyarakat terbantu secara finansial melalui potongan pajak, dan di sisi lain, target penerimaan daerah dapat tercapai lebih optimal karena ada stimulus yang mendorong masyarakat untuk membayar lebih awal," ujar Morris Danny saat dihubungi di Jakarta.

Berikut adalah lima hal penting yang perlu diketahui wajib pajak terkait kebijakan tersebut:

1. Keringanan untuk PBB-P2 Tahun 2026

Untuk tahun pajak 2026, Pemprov DKI menerapkan skema insentif berdasarkan periode pembayaran. Semakin awal warga membayar, semakin besar potongan yang didapat:

Periode 1 April – 31 Mei 2026: Keringanan pokok sebesar 10 persen.

Periode 1 Juni – 31 Juli 2026: Keringanan pokok sebesar 7,5 persen.

Periode 1 Agustus – 30 September 2026: Keringanan pokok sebesar 5 persen.

2. Semakin Cepat Bayar, Semakin Besar Potongan

Morris Danny menekankan bahwa skema bertahap ini adalah strategi manajemen fiskal yang cerdas. "Pemerintah tidak hanya memberikan diskon, tapi juga mendidik wajib pajak untuk disiplin. Dengan memberikan potongan lebih besar di awal, kas daerah dapat

terisi lebih cepat untuk membiayai program pembangunan yang telah direncanakan," jelasnya.

3. Tunggakan Tahun 2021–2025 Juga Dapat Diskon

Bagi warga yang memiliki tunggakan pajak pada periode 2021 hingga 2025, Pemprov DKI juga memberikan keringanan pokok sebesar 5 persen. Insentif untuk tunggakan ini berlaku untuk pembayaran yang dilakukan sepanjang periode 1 April hingga 31 Desember 2026.

4. Sistem Otomatis Tanpa Pengajuan

Salah satu kemudahan utama dalam kebijakan tahun ini adalah sistem yang bersifat otomatis. Wajib pajak tidak perlu repot mengurus administrasi atau mengajukan permohonan ke kantor pajak. Sistem secara otomatis akan menghitung potongan saat transaksi pembayaran dilakukan sesuai periode yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu bingung jika nominal yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berbeda dengan jumlah tagihan saat akan membayar, karena sistem sudah menyesuaikannya dengan keringanan yang ada.

5. Kontribusi Nyata untuk Pembangunan Jakarta

Pajak yang dibayarkan warga merupakan tulang punggung pembangunan Ibu Kota. Morris Danny menambahkan, partisipasi aktif warga dalam membayar PBB-P2 sangat menentukan kualitas layanan publik. "Setiap rupiah yang dibayarkan warga melalui PBB-P2 akan

kembali ke masyarakat. Mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan taman kota, hingga peningkatan layanan transportasi publik dan penanggulangan banjir. Ini adalah bentuk gotong royong warga Jakarta dalam membangun kotanya," tutup Morris Danny.

Masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan momentum ini agar bisa mendapatkan potongan maksimal dan menghindari risiko keterlambatan pembayaran ya.

Bisnis.com, BANDUNG — Program diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 10% di Jawa Barat selama libur Lebaran 2026 tercatat menarik minat masyarakat dan mendorong kenaikan penerimaan daerah. Program tersebut berlaku pada 18–24 Maret 2026 dan resmi berakhir pada Senin (24/3/2026).

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan kebijakan diskon itu ditujukan untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus memberikan keringanan pada periode Lebaran.

“Animonya luar biasa. Program diskon 10 persen untuk pajak kendaraan bermotor berakhir saat cuti Lebaran kemarin. Hari ini sudah kembali normal,” ujar Herman, Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan informasi dari Kepala Bapenda Jabar, lanjut Herman, program diskon selama masa libur tersebut mendorong peningkatan pendapatan daerah secara signifikan.

“Pendapatan daerah meningkat lebih baik, sekitar 300% dengan adanya kebijakan diskon 10 % dibandingkan tahun lalu. Saat cuti Lebaran, realisasinya kurang lebih Rp1,3 miliar,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyoroti tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut, termasuk melalui layanan digital.

Menurut Dedi, masyarakat memanfaatkan pembayaran pajak melalui layanan daring seperti e-Samsat pada aplikasi Sambara dan SIGNAL (Samsat Digital Nasional).

“Warga Jabar ini istimewa sekali. Di saat Lebaran, masih membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Dedi.

Dia menyebut penerimaan pajak kendaraan saat Lebaran tahun ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika pada tahun lalu penerimaan hanya sekitar Rp400 juta, maka pada tahun ini nilainya hampir mencapai Rp1,3 miliar.

Kenaikan itu, kata Dedi, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

“Ini tandanya warga Jabar sangat peduli terhadap jalan yang mulus,” katanya.

Dedi menambahkan, penerimaan pajak kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk perbaikan jalan, saluran air, dan lampu penerangan jalan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Gubernur Papua Mathius D Fakhiri memberikan kado Lebaran 1447 Hijriyah bagi masyarakat setempat berupa keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB). Hal ini dilakukan guna mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

"Kebijakan ini merupakan bentuk stimulus bagi masyarakat agar segera melunasi kewajiban pajak, baik yang masih aktif maupun yang menunggak," katanya di Jayapura, Senin (23/3/2026).

Mathius berharap pemberian kado tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Kami memberikan pembebasan sanksi administratif serta diskon pokok pajak kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak yang patuh dan membayar sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 15 persen sebagai bentuk apresiasi," ujarnya.

Dia menjelaskan, bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak atau terlambat melakukan pendaftaran ulang, diberikan insentif berupa pembebasan denda serta diskon pokok pajak sebesar 10 persen untuk setiap tahun tunggakan.

"Kami juga memberikan diskon sebesar 30 persen bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke Papua," katanya lagi.

Dia menambahkan, program pembebasan denda dan diskon bagi penunggak serta mutasi kendaraan ini berlaku selama tiga bulan, terhitung 1 April hingga 30 Juni 2026.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran dan segera memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi kantor Samsat, gerai layanan, maupun Mobil Samsat Keliling sebelum batas waktu berakhir," ujarnya.

Bagi wajib pajak yang patuh dan membayar sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 15 persen sebagai bentuk apresiasi

Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Mathius D Fakhiri memberikan kado Lebaran 1447 H bagi masyarakat setempat berupa keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) hal ini dilakukan guna mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

"Kebijakan ini merupakan bentuk stimulus bagi masyarakat agar segera melunasi kewajiban pajak baik yang masih aktif maupun yang menunggak," katanya di Jayapura, Senin.

Mathius berharap dengan pemberian kado tersebut ini bisa di manfaatkan oleh masyarakat.

"Kami memberikan pembebasan sanksi administratif serta diskon pokok pajak kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak yang patuh dan membayar sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 15 persen sebagai bentuk apresiasi," ujarnya.

Dia menjelaskan, bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak atau terlambat melakukan pendaftaran ulang, diberikan insentif berupa pembebasan denda serta diskon pokok pajak sebesar 10 persen untuk setiap tahun tunggakan.

"Kami juga memberikan diskon sebesar 30 persen bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke Papua," katanya lagi.

Dia menambahkan, program pembebasan denda dan diskon bagi penunggak serta mutasi kendaraan ini berlaku selama tiga bulan, terhitung 1 April hingga 30 Juni 2026.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran dan segera memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi Kantor Samsat, gerai layanan, maupun Mobil Samsat Keliling sebelum batas waktu berakhir," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif berupa diskon pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan sebesar 10 persen bagi pemilik kendaraan roda dua maupun empat selama periode libur Idul Fitri 1447 Hijriah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan program potongan pajak ini berlaku khusus untuk pembayaran secara daring atau online mulai 18 Maret hingga 24 Maret 2026, sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah tingginya pengeluaran masa Lebaran.

"Daripada uangnya habis dipakai Lebaran saja, lebih baik bayarin pajak dapat diskon 10 persen," ujar Dedi dalam keterangannya di Bandung, Jabar, Jumat.

Masyarakat dapat mengakses layanan potongan harga ini melalui berbagai kanal digital, di antaranya aplikasi Sapawarga dan Signal (Samsat Digital Nasional).

Selain itu, metode pembayaran melalui KiosK Samsat (ATM Samsat) yang tersedia di seluruh Samsat induk se-Jawa Barat juga tetap melayani pemudik dengan pendampingan petugas lapangan.

Gubernur menekankan digitalisasi layanan ini bertujuan agar warga tetap bisa menunaikan kewajiban pajaknya tanpa harus terikat jam operasional kantor konvensional selama masa cuti bersama.

Bagi warga yang ingin memanfaatkan momentum ini, Pemprov Jabar mengimbau untuk segera memperbaharui aplikasi Sapawarga atau menghubungi saluran siaga (hotline) Jabar di nomor 082126030038 guna mendapatkan panduan teknis pembayaran.

Program diskon PKB ini diharapkan Pemprov Jabar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menjadi kado Lebaran bagi warga Jawa Barat yang ingin kendaraannya tetap memiliki status administrasi yang legal dengan biaya lebih terjangkau.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sinar Mas Land (SML) mengungkap kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) efektif menjadi penopang penjualan properti sepanjang 2025. Di mana, insentif ini diklaim mampu memacu gairah pasar residensial di tengah dinamika ekonomi global.

Deputy Group CEO Sinar Mas Land, Herry Hendarta menjelaskan kepastian perpanjangan program PPN DTP hingga 2027 juga bakal mendorong kepastian usaha sektor properti sepanjang tahun ini. Selain mendorong sisi demand, kepastian itu turut menggerakkan suplai unit di pasar.

"Kita juga didukung [oleh pemerintah] kayak PPN DTP, itu kita sangat terbantu, dan juga sepertinya buat developer ada satu sisi kita harus mempersiapkan produk kita supaya bisa kita handover di akhir 2026,” jelasnya dalam Konferensi Pers di The Hub Sinar Mas Land, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Sejalan dengan hal itu, tambah Herry, saat ini pihaknya tengah memacu waktu pengerjaan proyek agar unit hunian siap diserahterimakan sesuai tenggat regulasi untuk mendapatkan insentif.

Selain faktor diskon pajak, tren penurunan suku bunga perbankan juga diproyeksikan bakal membuat pasar properti menjadi jauh lebih atraktif sepanjang tahun ini.

"Jadi, dengan suku yang lebih turun, sepertinya akan, sangat menggairahkan, bisa mempercepat, decision making dari pelanggan-pelanggan kita," tambahnya.

Pada saat yang sama, Direktur PT Bumi Serping Damai Tbk. (BSDE), Hermawan Wijaya menjelaskan realisasi penjualan rumah tapak sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp4,19 triliun. Posisinya turun sekitar 22% dibanding dengan realisasi penjualan pada 2024 sebesar Rp5,39 triliun.

"Memang 2025 ini salah satu tahun yang cukup challenging ya. Dari April mungkin gitu ya, dari gonjang ganjing tarif Trump itu sampai akhir tahunnya juga masih begitu ya,” kata Hermawan.

Meski demikian, secara keseluruhan marketing sales BSDE tetap tumbuh pada 2025 tembus Rp10,04 triliun atau meningkat 3,35% dibandingkan dengan capaian marketing sales pada 2024 sebesar Rp9,717 triliun.

Perinciannya, capaian marketing sales pada 2025 terdiri dari penjualan rumah tapak Rp4,19 triliun, penjualan area komersial Rp3,72 triliun, serta kontribusi dari joint venture (JV) land lot sebesar Rp2,12 triliun.

Sementara itu, capaian marketing sales pada 2024 sebesar Rp9,717 triliun terdiri dari penjualan rumah tapak Rp5,39 triliun, area komersial Rp3,75 triliun, dan JV land lot hanya senilai Rp565 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memberikan fasilitas pengurangan atau diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) menyusul ramainya keluhan warga terkait kenaikan tagihan pajak akibat penerapan opsen PKB.

Opsen pajak kendaraan bermotor diatur dalam UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada praktiknya memberikan beban tambahan pungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor. Tarif opsen pajak kendaraan bermotor adalah 66% dari pokok pajak terutang.

Adapun kebijakan pengurangan pajak kendaraan bermotor di Jateng itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tanggal 20 Februari 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2026 hingga 31 Desember 2026

“Berdasarkan dinamika yang berkembang di masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bapak Gubernur telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan pengkajian relaksasi. Hasil kajian dari tim teknis tersebut kemudian disampaikan kepada Bapak Gubernur dan disetujui melalui penetapan Keputusan Gubernur ini,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Selasa (24/1/2026).

4 Skema Diskon Pajak

Masrofi menambahkan, program itu mencakup empat poin keringanan utama antara lain, pemberian potongan langsung sebesar 5% dari nilai pokok pajak kendaraan bermotor, denda atau sanksi administratif yang akan disesuaikan secara otomatis mengikuti nilai pokok pajak yang telah diberikan pengurangan.

Kemudian, pengurangan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administratifnya untuk masa pajak yang jatuh tempo mulai 5 Januari 2025, serta pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Masrofi, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini secara otomatis saat melakukan pembayaran di seluruh titik layanan Samsat.

“Kami informasikan bahwa saat ini layanan E-Samsat seperti NewSakpole, Samsat Budiman, dan Samsat Corporate sedang dalam tahap penyesuaian data teknis. Untuk sementara waktu, masyarakat diimbau melakukan pembayaran secara langsung di kantor pelayanan Samsat agar mendapatkan hak relaksasi ini,” ujar Masrofi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap, momentum itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga. Kontribusi pajak yang dibayarkan akan dikembalikan kepada masyarakat, dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kebijakan pemberian diskon pajak 200% tidak akan terlalu efektif menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Badan Otorita IKN sebelumnya resmi mengumumkan insentif berupa super tax deduction hingga 200% bagi investor yang berkontribusi dalam pembangunan fasilitas umum di IKN. Keputusan itu terbit usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun melalui dua siklus panjang.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyampaikan, daya tarik tersebut belum tentu dilirik investor, karena belum ada kepastian atau kejelasan posisi IKN untuk ke depannya.

“Hal ini tentu akan mengurangi niat investasi dari para investor untuk mau menanamkan modal besar-besaran membangun IKN,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (5/12/2025).

Nirwono memandang, harus ada kejelasan posisi IKN dalam lima tahun ke depan, termasuk rencana gedung atau fasilitas apa saja yang akan dibangun.

Pasalnya, jika hanya pembangunan gedung-gedung pemerintahan, tentu tidak akan menarik banyak peminat dari para investor, karena tidak akan terjadi kehidupan kota yang lebih massif.

Berbeda umpamanya, jika IKN dijadikan semacam kota bisnis. Bukan hanya gedung pemerintahan, tetapi juga gedung komersial seperti mal, sekolah, kemudian pusat pendidikan, pusat riset yang akan mendatangkan banyak orang. Sehingga para investor melirik akan ada peningkatan jumlah penduduk yang bermukim di IKN.

“Dan ini tidak akan menimbulkan keraguan kalau sejak awal pemerintah pusat memastikan bahwa IKN akan terus dikembangkan dalam lima tahun ke depan tidak hanya sebagai ibu kota pemerintah,” ujarnya.

Di samping itu, Nirwono melihat pemberian diskon tidak akan banyak berpengaruh melihat kondisi saat ini yang tidak banyak pembangunan infrastruktur fisiknya dibandingkan dengan dua tahun lalu saat di era akhir Presiden Jokowi.

Sementara kita tahu Presiden Prabowo terlihat enggan atau tidak tegas untuk memastikan nasib pembangunan IKN ke depan.

Nirwono mengkhawatirkan jika dibiarkan berlarut-larut dan tidak ada kepastian pengembangannya ke depan, justru akan semakin banyak para investor tidak hanya mengurungkan niat bahkan juga akan membatalkan untuk menanamkan investasi di IKN.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik yang juga Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2014—2015) Andrinof Chaniago memandang, diskon ini sedikit banyak memang menjadi salah satu daya tarik bagi investor.

Meski demikian, pemerintah juga harus menentukan jenis usaha apa saja yang akan menikmati insentif pajak tersebut.

“Misalnya jasa kesehatan, pendidikan, rekreasi, makanan-minuman. Bukan usaha untuk menghasilkan barang yang akan dikirim ke daerah lain atau ke luar negeri,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan, Dwi Setyobudi, menyebut bahwa insentif super tax deduction diharapkan mampu mempercepat arus investasi dan memperluas sektor usaha.

“Kami berharap fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan investasi serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor di Indonesia,” ujarnya, pada Kamis (4/12/2025).

Pengajuan fasilitas ini dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission), sebagaimana tertuang dalam Pasal 114 PMK No. 28 Tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan pemberian insentif berupa tax deduction atau mekanisme pengurangan penghasilan bruto atau neto sebelum menghitung pajak terutang hingga 200%.

Direktur Pendanaan Badan Otorita IKN, Insyafiah menjelaskan bahwa tersebut dirancang untuk memberikan pengurangan pajak signifikan sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam percepatan pembangunan Nusantara.

"Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200%," kata Insyafiah dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2025).

Insyafiah mengatakan kontribusi yang diberikan tidak hanya berupa beban pajak perusahaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan setelah pajak bagi para investor di IKN.

Adapun, fasilitas Super Tax Deduction ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN.

Selain mendapatkan manfaat fiskal, perusahaan juga memperoleh nilai tambah non-ekonomi berupa peningkatan citra dan branding.

Serta, fasilitas umum yang dibangun, seperti halte, ruang terbuka hijau, maupun destinasi wisata, dapat mencantumkan identitas perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan, Dwi Setyobudi, menuturkan bahwa insentif fiskal tersebut dirancang untuk memberikan dampak ekonomi berantai bagi Indonesia.

“Kami berharap fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan investasi, memperluas sektor usaha, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor di Indonesia,” ujarnya.

Dwi menjelaskan bahwa pengajuan permohonan fasilitas dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission), sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PMK No. 28 Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 870 Tahun 2025 yang mengatur tentang pengurangan dan pembebasan Pajak Reklame.

Aturan baru ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus meringankan beban para wajib pajak, terutama pelaku usaha di bidang periklanan reklame.

Dalam kebijakan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pajak apabila nilai pokok pajak reklamenya naik lebih dari 25% dibandingkan periode sebelumnya yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).Jika memenuhi syarat, pengurangan yang diberikan bisa mencapai maksimal 50% dari jumlah pajak yang harus dibayar.

Tak hanya pengurangan, Kepgub 870/2025 juga mengatur pembebasan pajak reklame hingga 100%. Ada dua jenis pembebasan yang berlaku:

1. Pembebasan Secara Jabatan (Otomatis)

Jenis pembebasan secara jabatan ini berlaku untuk stiker kecil maksimal 200 cm²; selebaran; reklame di dalam toko, ruko, restoran, atau kantor; reklame di dalam kendaraan; reklame di pagar proyek; penawaran titik reklame oleh perusahaan iklan; reklame nonpermanen di sektor informal; reklame dalam rangka program CSR perusahaan.

2. Pembebasan Secara Insidental

Pembebasan insidental ini diberikan untuk kegiatan tertentu seperti program strategis nasional maupun daerah; program pemerintah yang dibiayai APBN/APBD; event MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) hasil kerja sama dengan pemerintah; pertandingan olahraga, pergelaran seni, dan budaya yang berkolaborasi dengan pemerintah; peringatan atau perayaan hari besar nasional maupun daerah yang diselenggarakan bersama pemerintah.

Adapun Kepgub ini ditetapkan pada 29 September 2025 dan berlaku surut sejak 27 Agustus 2025. Artinya, Wajib Pajak yang reklamenya memenuhi kriteria bisa langsung merasakan manfaat pengurangan maupun pembebasan sejak tanggal tersebut.

Meski begitu, Pemprov DKI menegaskan, tidak semua reklame otomatis dikenakan pajak penuh. Ada kondisi tertentu yang membuat Wajib Pajak berhak mendapatkan keringanan, bahkan bebas pajak sama sekali.

Namun kebijakan ini diharapkan dapat menjaga iklim usaha reklame tetap sehat, transparan, serta memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengeluarkan aturan baru terkait pengurangan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 857 Tahun 2025 yang berlaku surut sejak 27 Agustus 2025.

Kebijakan ini hadir dengan tujuan meringankan beban pajak masyarakat, sekaligus memberi keringanan bagi lembaga sosial, pendidikan, hingga pihak-pihak tertentu yang memenuhi syarat.Diskon PBB-P2Keringanan PBB-P2 diberikan dalam dua bentuk, yakni diskon otomatis dan diskon melalui permohonan.Diskon otomatis:

Sementara diskon lewat permohonan bisa mencapai hingga 100%. Keringanan ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, wajib pajak yang pailit, usaha yang merugi, objek terdampak bencana, hingga sekolah di bawah yayasan.

Selain itu, ada pula diskon hingga 50% untuk objek pajak dengan kenaikan lebih dari 25% dibanding tahun sebelumnya, maupun untuk yang menyediakan ruang terbuka hijau.Keringanan serupa yakni diskon 50% juga diberikan kepada kantor partai politik, lembaga agama, organisasi bantuan hukum, lembaga profesi, lembaga zakat, hingga bangunan cagar budaya.Untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, atau cagar budaya yang digunakan untuk usaha, diskon diberikan sebesar 25%.Bebas PBB-P2Selain diskon, Pemprov DKI juga memberikan fasilitas bebas PBB-P2. Sama seperti diskon, pembebasan ini bisa berlaku otomatis maupun melalui permohonan.Pembebasan otomatis diberikan untuk barang milik negara/daerah (selain kantor pemerintah), objek BLU/BLUD, rumah dinas negara golongan I dan II, barang rampasan negara, serta fasilitas umum non-komersial.Adapun pembebasan lewat permohonan bisa diajukan oleh veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, pensiunan PNS/TNI/Polri, guru dan dosen tetap (termasuk pensiunan), hingga objek kepentingan umum non-komersial di bidang keagamaan.Fasilitas ini juga berlaku untuk rumah atau tanah yang mayoritas digunakan untuk pertanian maupun perikanan, serta objek yang disita instansi pemerintah.Catatan penting.

Pembebasan hanya berlaku untuk satu objek PBB-P2 (misalnya rumah tapak, rusun, atau tanah maksimal 1.000 m²). Kalau wajib pajak tidak punya objek atas nama sendiri, fasilitas bisa diajukan untuk objek atas nama pasangan (suami/istri).Mulai BerlakuAturan ini berlaku surut sejak 27 Agustus 2025. Dengan hadirnya Kepgub Nomor 857 Tahun 2025, aturan lama soal pengurangan dan pembebasan PBB-P2 sudah tidak berlaku lagi.Pemprov DKI Jakarta menegaskan, tidak semua objek otomatis bebas pajak. Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas ini harus memenuhi syarat dan melengkapi dokumen supaya prosesnya cepat dan lancar.

Bisnis.com, JAKARTA – Serangkaian stimulus yang digelontorkan pemerintah diperkirakan mampu menjadi katalis pemulihan bagi emiten konsumer Tanah Air yang sejak awal 2025 tertekan oleh lesunya daya beli masyarakat.

Suntikan tenaga baru itu datang dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp900.000 yang mulai disalurkan sejak Senin (20/10/2025). Program ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (17/10/2025), dengan sasaran masyarakat berpendapatan rendah (desil 1–4).

Pemerintah berharap bantuan tersebut tak hanya meringankan beban hidup masyarakat, tetapi juga menjaga daya beli dan perputaran ekonomi menjelang akhir tahun. Total anggaran BLT sebesar Rp30 triliun itu berasal dari realokasi APBN 2025, bahkan telah melampaui nilai delapan paket akselerasi ekonomi yang diumumkan sebelumnya.

Selain BLT, pemerintah juga menanggung PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta—mencakup sekitar 552.000 pekerja hotel, restoran, dan kafe. Stimulus serupa sebelumnya juga dinikmati pekerja sektor padat karya. Di sisi lain, bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng turut digulirkan untuk menopang konsumsi rumah tangga.

Di tengah gempuran stimulus ini, sejumlah analis menilai dorongan terhadap sektor konsumer bersifat jangka pendek. Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai kebijakan tersebut efektif dalam memperkuat daya beli sementara, tetapi belum cukup menopang pertumbuhan berkelanjutan.

“Stimulus pemerintah lewat BLT dan bantuan sosial lain memang efektif buat short term boost daya beli, terutama segmen mass market. Namun, untuk jangka panjang, stimulus sifatnya hanya temporer. Jadi pertumbuhan konsumsi bakal balik tergantung sama pemulihan pendapatan riil dan stabilitas harga kebutuhan pokok,” katanya, Selasa (21/10/2025).

Wafi menambahkan, tantangan terbesar sektor konsumer masih terletak pada lemahnya daya beli masyarakat kelas menengah bawah serta tingginya biaya distribusi dan logistik.

Senada, Equity Analyst Ciptadana Sekuritas Putu Chantika menilai stimulus pemerintah memang mampu menaikkan likuiditas rumah tangga berpendapatan rendah hingga menengah. Namun, efektivitasnya bergantung pada implementasi di lapangan.

“Jika sebagian besar stimulus hanya front-loading pembelian, efeknya hanya sementara,” tegasnya.

Prospek Jangka Pendek

Memasuki kuartal IV/2025, analis menaruh harapan bahwa stimulus fiskal, tren down-trading, dan momentum musiman Natal serta tahun baru dapat menjadi katalis positif bagi emiten konsumer.

“Outlooknya tetap cautiously optimistic... biasanya menuju kuartal IV/2025 ada beberapa katalis seperti seasonality new year, ditopang stimulus fiskal dan ekspektasi another BI cut,” ujar Putu.

Dari sisi sentimen, Analis Panin Sekuritas Novi Vianita menilai sektor konsumer masih menghadapi tekanan dari sisi kepercayaan konsumen. Data Bank Indonesia menunjukkan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) September 2025 turun ke level 115,0 dari 117,2 pada bulan sebelumnya—terendah sejak April 2022.

“Kami masih melihat konservatif, tapi dengan ruang perbaikan yang moderat untuk sebagian besar emiten konsumer, seiring ditopang oleh efisiensi, strategi down-trading, dan faktor seasonality akhir tahun,” katanya.

Sementara itu, Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menilai sektor konsumer tetap menarik, terutama bagi emiten dengan merek kuat dan jaringan distribusi luas seperti ICBP, MYOR, INDF, dan UNVR.

“Sektor ini bisa tetap menjadi pilihan defensif, apalagi jika inflasi terjaga dan daya beli masyarakat mulai membaik di kuartal IV,” katanya.

Sejumlah sekuritas juga memberikan rekomendasi beli terhadap saham-saham utama sektor ini. KISI merekomendasikan UNVR dan MYOR dengan target harga masing-masing Rp2.900 dan Rp2.400. Sementara ICBP dan INDF direkomendasikan dengan target harga Rp10.200 dan Rp7.800.

“Buat exposure ke ritel modern AMRT Rp3.400 dan ACES Rp600 menarik menuju akhir tahun karena biasanya ada seasonality,” ujar Wafi.

Ciptadana Sekuritas juga memberikan rekomendasi BUY untuk MYOR (target Rp2.800) dan CMRY (target Rp5.800) karena dinilai tangguh di segmen menengah ke atas.

Harapan Bertumbuh

Dari sisi kinerja, PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) mulai menunjukkan pemulihan pada 2025. Berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2025, laba bersih UNVR mencapai Rp3,33 triliun, naik 10,81% year-on-year dibandingkan Rp3 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Pendapatan bersih turut naik tipis 0,71% menjadi Rp27,61 triliun.

Presiden Direktur UNVR Benjie Yap menjelaskan, pertumbuhan tersebut ditopang tiga strategi utama: penyederhanaan portofolio produk, penguatan kanal distribusi, dan efisiensi biaya.

Lebih dari 85% merek UNVR telah meluncurkan inovasi baru sepanjang 2025. Sebanyak 14 merek utama seperti Pepsodent, Bango, Royco, Sunlight, Molto, Vaseline, dan Clear mencatatkan pertumbuhan positif hingga September, menyumbang 65% dari total penjualan.

Dari sisi distribusi, UNVR memperluas jangkauan ritel 18%, menambah tenaga penjualan 19%, serta mengembangkan platform digital Sahabat Warung. Di sisi biaya, transformasi digital dan inisiatif produktivitas meningkatkan efisiensi serta margin kotor perusahaan.

“Langkah-langkah yang telah kami lakukan untuk menyederhanakan portofolio, berinvestasi pada merek-merek kami, dan membangun keunggulan eksekusi, telah mempersiapkan kami untuk dampak jangka panjang,” kata Benjie dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

Menjelang akhir tahun, UNVR berfokus menjaga momentum pemulihan melalui eksekusi yang disiplin dan penguatan fondasi pertumbuhan berkelanjutan.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.