LAMPUNG - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memulai blusukan keliling Indonesia untuk bertemu masyarakat pada hari ini. Adapun tujuan pertama Jokowi adalah Kota Lampung.

Sebelum memulai blusukan, Jokowi memutuskan untuk menunaikan ibadah Salat Jumat di Masjid Al Hikmah di Rest Area 116 Tol Lampung. Dia didampingi sejumlah pengurus, salah satunya Ketua DPW PSI Lampung Ahmad Ridho Julian.

Jokowi mengatakan, dirinya akan berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda. "Rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah padat," kata Jokowi, Jumat (26/6/2026).

Jokowi mengungkapkan, kedatangannya di acara PSI untuk memberikan motivasi kepada kader partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu. Karena, Jokowi menegaskan, pentingnya penguatan struktur jelang Pemilu 2029.

"Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," ujar dia.

Lihat video: JOKOWI: "SAYA SIAP!" Tegaskan Patuh pada Jalur Hukum Terkait Polemik Roy Suryo



Selama di Lampung, Jokowi dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda, mulai dari konsolidasi politik Partai solidaritas Indonesia (PSI), silaturahmi dengan masyarakat, menghadiri kirab budaya, serta kunjungan ke pondok pesantren.

Jokowi juga didampingi Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep dan pengurus DPP PSI lain. Sejumlah daerah yang akan dikunjungi Jokowi antara lain Mesuji, Tulangbawang Barat, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

SOLO - Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi ) memulai blusukan dan bertemu warga hari ini, Jumat (26/06/2026). Berangkat dari Bandara Adi Soemarno Solo menuju Lampung, dia mengenakan topi dan kemeja berlogo Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi mengatakan, dirinya akan berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda. "Rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah padat," katanya, Jumat (26/06/2026).

Dia mengungkapkan, kedatangannya di acara PSI untuk memberikan motivasi kepada kader partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu. Karena, Jokowi menegaskan, pentingnya penguatan struktur jelang Pemilu 2029.

"Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga ingin mengajak semua masyarakat untuk sadar berpolitik. "Kemudian juga membangkitkan kesadaran berpolitik masyarakat, itu juga penting," ujarnya.

Soal kemeja dan topi PSI, Jokowi mengaku mendapatkannya dari Ketua Umum PSI. "Ya dikirimi sama ketum Kaesang ya saya pakai," pungkasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dijadwalkan membacakan surat tuntutan dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), pada hari ini. Sidang tuntutan untuk klaster penyuap digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Tiga terdakwa dari pihak swasta yang akan menjalani sidang tuntutan di antaranya Pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Blueray Cargo Deddy Kurniawan Sukolo, serta Ketua Tim Dokumen Blueray Cargo Andri.

"Sidang berikutnya hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, pukul 10.00 WIB, dengan agenda atau acara sidang pengajuan atau pembacaan surat tuntutan penuntut umum," ujar Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien dalam sidang sebelumnya.

Kasus ini bermula dari dugaan pemberian suap yang dilakukan pihak PT Blueray Cargo kepada sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Suap diduga diberikan untuk mempermudah proses importasi barang milik perusahaan agar lolos dari kontrol kepabeanan.

Lihat video: SKANDAL BEA CUKAI! Pejabat Bea Cukai Dedi Diperiksa Intensif



Dalam perkara ini, pemilik PT Blueray Cargo John Field didakwa bersama Manajer Operasional PT Blueray Deddy Kurniawan Sukolo dan Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri. Ketiganya disebut terlibat dalam pemberian uang kepada pejabat terkait sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang berlangsung secara berkelanjutan.

Jaksa sebelumnya mendakwa total nilai uang yang diberikan dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp63,1 miliar. Uang itu diduga disalurkan dalam sejumlah transaksi untuk memuluskan pengurusan barang impor perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Prodia Digital Indonesia (PRDI) menggandeng blu by BCA Digital untuk menghadirkan fitur pembayaran digital U-aang di aplikasi U by Prodia. Kolaborasi ini menjadi langkah Prodia memperkuat ekosistem kesehatan digital sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan kesehatan dalam satu platform.

Melalui fitur U-aang, pengguna dapat melakukan pembayaran berbagai layanan kesehatan di aplikasi U by Prodia secara langsung melalui rekening blu tanpa perlu berpindah aplikasi. Layanan yang dapat diakses mencakup pemeriksaan laboratorium, vaksinasi, konsultasi kesehatan, health plan, hingga pembelian produk kesehatan.

Kolaborasi tersebut melibatkan blu by BCA Digital sebagai mitra perbankan eksklusif melalui layanan Bank-as-a-Service (BaaS). Melalui skema ini, rekening blu dapat terintegrasi langsung ke dalam aplikasi U by Prodia sehingga pengguna dapat mengakses layanan kesehatan sekaligus melakukan berbagai transaksi keuangan secara praktis dalam satu platform.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Prodia Digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berbasis digital sekaligus memperkuat posisi U by Prodia sebagai one-stop digital health application.

AVP Product PT Prodia Digital Indonesia Christian Christopher mengatakan pengembangan fitur U-aang dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan kesehatan digital yang semakin praktis dan terintegrasi.

Menurut dia, kemudahan akses menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan secara lebih rutin dan berkelanjutan.

“Melalui U-aang, kami ingin memberikan pengalaman yang lebih sederhana bagi pengguna dalam mengakses layanan kesehatan. Masyarakat tidak hanya bisa melakukan transaksi dengan mudah, tetapi juga memperoleh pengalaman layanan yang terintegrasi dalam satu aplikasi,” ujar Christian dalam peluncuran U-aang di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Christian menjelaskan U by Prodia terus dikembangkan sebagai platform kesehatan digital yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan pengguna, mulai dari pemeriksaan kesehatan, layanan konsultasi, hingga berbagai kebutuhan wellness.

Ia menilai integrasi sistem pembayaran menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kesehatan digital yang lebih nyaman dan inklusif bagi masyarakat.

Sementara itu, Head of Digital Business PT Bank Digital BCA Edwin Tirta mengatakan kolaborasi tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan antara sektor kesehatan dan layanan keuangan digital.

Menurut dia, masyarakat kini menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan dapat diakses dalam satu ekosistem digital tanpa proses yang berbelit.

“Kolaborasi ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan kesehatan dan finansial secara lebih seamless. Kami melihat kebutuhan akan integrasi layanan digital terus meningkat seiring perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan platform digital dalam aktivitas sehari-hari,” kata Edwin.

Melalui integrasi tersebut, pengguna tidak hanya dapat melakukan pembayaran layanan kesehatan, tetapi juga memanfaatkan berbagai fitur perbankan blu seperti transfer dana, pembayaran melalui QRIS, pembayaran tagihan, hingga transaksi keuangan lainnya langsung dari aplikasi U by Prodia.

Prodia Digital menyatakan akan terus mengembangkan fitur dan layanan digital guna memperkuat ekosistem kesehatan berbasis teknologi. Kolaborasi dengan blu menjadi salah satu langkah perusahaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan digital sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih terintegrasi antara kebutuhan kesehatan dan pengelolaan keuangan.

Ke depan, perusahaan juga berencana memperkuat berbagai fitur kesehatan dan wellness, memperluas kolaborasi dengan layanan pihak ketiga, serta meningkatkan pengalaman pengguna agar layanan kesehatan digital semakin mudah diakses oleh masyarakat luas.

JAKARTA - Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama disebut dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (12/6/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran uang dari PT Blueray Cargo ke Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.

Aliran sebesar Rp3 miliar per bulan itu berlangsung pada periode Juli 2025-Januari 2026 yang ditotal berada di angka Rp21 miliar. Hal itu diungkapkan JPU saat membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Pemilik PT Blueray Cargo John Field ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Pemberian tersebut menggunakan kode BC1 untuk Djka Budi, BC2 untuk Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (September 2024 s.d. Januari 2026), dan BC3 untuk Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC). John Field membetulkan kode tersebut.

"Pemberian di bulan Juli 2025 ini akumulasinya Rp8,2 M. BC1 Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Rp3 M, BC2 Bang Rizal itu Rp2 M, BC3 Sis itu Rp 1 M," tanya JPU.

"Betul," jawab John.

JPU kemudian membacakan pemberian pada Agustus 2025 sebesar Rp8.950.000.000 dalam bentuk SGD. Jumlah tersebut kemudian dibagikan untuk BC1 Rp3 M, BC2 Rp2 M, dan BC3 Rp 1 M.

"Betul," kata John membenarkan.

"Kemudian untuk di bulan September akumulasinya Rp8.950.000.000. Untuk BC1 Djaka Budhi Utama Rp3 M, BC2 Bang Rizal itu Rp2 M, BC3 Sis itu Rp1 M," ujar JPU.

"Kemudian untuk di bulan Oktober 2025 ini Rp8.950.000.000. BC1 Djaka Budhi Utama Rp3 M, BC2 Bang Rizal itu Rp2 M, BC3 Sis itu Rp1 M. Kemudian di bulan November 2025, Rp8.950.000.000. BC1 Djaka Budhi Utama Rp3 M, BC2 Bang Rizal Rp2 M, BC3 Sis Rp1 M," sambungnya.

Untuk Desember dan Januari, besaran yang diserahkan hingga jumlah pembagian kepada tiga pihak tersebut sama jumlahnya. "Baik, izin Majelis itu penegasan aja untuk melengkapi catatan keuangan sebagaimana penjelasan," ujar JPU.

John meyakini penyerahan uang tersebut sampai kepada pihak-pihak yang dimaksud. "Jadi Pak John, izin majelis 'memahami dan yakin dari ucapan Pak Ocoy (Orlando Hamonangan) bahwa Pak Ocoy tidak pernah menyampaikan keluh kesah atau keluhan oleh pihak-pihak yang menerima bahwa uangnya punya Pak John itu tidak sampai'. Tidak pernah ya?," tanya JPU.

"Tidak pernah," jawab John.

"Dan itu menyakinkan Pak John dan Pak John memahami uang itu sampailah kepada kode-kode itu sesuai dengan apa yang dibilang oleh Pak Ocoy?," sambung JPU bertanya.

"Iya," timpal John.

Sementara itu, di hari yang sama, Djaka tampil dalam konferensi pers dan mengklaim keberhasilan operasi penindakan rokok ilegal. Menurut pengusaha rokok HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur, situasi tersebut sebagai bentuk “selebrasi tanpa esensi”.

Gus Lilur menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi bahkan mencopot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama tersebut. Sebagai pengusaha rokok, Gus Lilur mengaku memahami betul rekam jejak dan kepemimpinan Djaka Budhi Utama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurutnya, pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya menjadi pembantu Presiden dalam menjaga penerimaan negara, menertibkan tata kelola cukai, dan menyelamatkan uang negara. Bukan justru menjadi beban moral bagi pemerintahan.

“Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden,” tegas Gus Lilur yang juga sebagai Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (Barong Grup) itu dalam pernyataannya, Minggu (14/6/2026).



HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur.

Gus Lilur menegaskan, kritiknya tidak lahir dari ruang kosong. Ia merujuk pada fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap importasi barang pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo.

Dalam keterangan yang dibenarkan terdakwa, kode “BC1” dalam amplop cokelat yang diberikan secara berkala disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Berdasarkan keterangan tersebut, setiap bulan kode “BC1” disebut berisi Rp3 miliar. Pemberian itu disebut berlangsung tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, dengan total dugaan aliran dana mencapai Rp21 miliar.

Tidak hanya itu, pada 20 Mei 2026, Jaksa KPK juga mengungkap dugaan penerimaan suap sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara hampir Rp3 miliar yang disebut mengalir kepada Djaka Budhi Utama. Ironisnya, hanya berselang beberapa hari dari persidangan tersebut, Djaka Budhi Utama tampil di hadapan publik dalam konferensi pers.

Pada 9 Juni 2026, ia mengumumkan keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya, dan Puspom TNI dalam menyita 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) KM 35,8. Nilai barang yang disita disebut mencapai Rp13,28 miliar, dengan potensi kerugian negara yang diklaim berhasil diselamatkan sebesar Rp8,66 miliar.

Namun bagi Gus Lilur, tampilan heroik itu justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar. “Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan. Konferensi pers dan selebrasi seakan-akan melakukan penangkapan besar, faktanya hanya pura-pura. Nyata tanpa nilai,” kata Gus Lilur.

Ia bahkan menyebut penindakan semacam itu tidak lebih dari pertunjukan kosong. “Sebagai rakyat terdidik, saya tertawa menyaksikan Dirjen Bea Cukai menampilkan drama yang nyata-nyata hanya sampah tanpa harga. Ini bukan sekadar soal rokok ilegal. Ini soal kepemimpinan Bea Cukai yang rusak secara moral,” tegasnya.

Atas dasar itu, Gus Lilur secara tegas menyarankan Presiden Prabowo segera mencopot Djaka Budhi Utama dari jabatan Dirjen Bea Cukai. Menurutnya, keterangan yang muncul di persidangan itu sudah terlalu serius untuk diabaikan. Ia juga mengingatkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya pernah menyatakan akan melakukan pencopotan apabila bukti keterlibatan terbukti kuat.

“Sodoran bukti dari KPK sudah nyata bahwa Dirjen Bea Cukai justru menjadi biang masalah, bukan solusi dari masalah. Jika pejabat pembantu Presiden sudah tidak punya moral, apalagi disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan penerimaan suap, tentu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan,” tegas Gus Lilur.

Menurutnya, Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki keberanian, integritas, patriotisme, dan harga diri dalam membela kepentingan negara. Bukan pejabat yang sibuk tampil di panggung konferensi pers, tetapi gagal menyentuh akar persoalan. “Kita ingin Presiden membangun negeri dengan dibantu oleh para pahlawan negeri. Bukan oleh sosok yang haus selebrasi, tetapi miskin esensi,” katanya.

Gus Lilur mengusulkan agar Presiden Prabowo tidak sekadar mengganti pejabat, tetapi juga berani mempertimbangkan tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan rekam jejak keberanian dalam membela negara. Ia menyebut nama Komjen Pol (Purn) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn) Soenarko sebagai contoh figur yang layak diberi ruang pengabdian.

“Kenapa Presiden tidak mencoba merangkul orang yang selama ini dianggap berseberangan, tetapi punya kredibilitas? Jika mereka diberi panggung, bisa jadi mereka berbakti kepada negara. Pada saat yang sama, Presiden bisa menarik tokoh-tokoh penting yang selama ini dianggap mengganggu, gaduh, dan membuat kebisingan di republik ini,” ujarnya.

Menurut Gus Lilur, Presiden membutuhkan orang-orang yang berani bekerja, bukan sekadar pandai mengatur panggung. Negara, kata dia, memerlukan pejabat yang mampu menyelesaikan masalah sampai akar, bukan mempercantik kegagalan dengan konferensi pers.

“Saya bangga ketika Presiden membasmi transfer pricing. Saya bangga ketika Presiden membasmi underinvoicing dan menyatukan ekspor lewat satu pintu. Meskipun ada kekhawatiran korupsi baru, di organisasi dalam korupsi satu pintu, tapi itu layak dicoba agar negara tidak kehilangan ribuan triliun setiap tahunnya,” kata Gus Lilur.

Namun, menurutnya, semua kebijakan baik Presiden akan kehilangan kekuatan apabila dijalankan oleh pejabat yang bermasalah secara hukum, moral, dan integritas. “Sekali lagi, saya rakyat Indonesia yang terdidik. Saya marah melihat pejabat hanya mempertontonkan selebrasi, tetapi tindakannya miskin nilai dan esensi,” ujarnya.

Gus Lilur menutup pernyataannya dengan seruan agar Presiden segera mengambil langkah tegas. “Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan punya harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor,” pungkasnya.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa pemilik PT Blueray Cargo John Field bersama dua anak buahnya menyuap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp63 miliar (63.146.939.000) tekait importasi barang.

Dalam sidang pembacaan surat dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026), JPU merincikan pemberian uang dari pihak Blueray kepada pejabat Bea Cukai.

Penyerahan uang tersebut terjadi pada periode Juli 2025 hingga Januari 2026 yang terbagi berupa uang senilai Rp61.301.939.000 dalam bentuk SGD dan fasilitas hiburan serta barang mewah Rp1.845.000.000.

Suap tersebut dinikmati Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (September 2024 s.d. Januari 2026), Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), dan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional. Aturan baru tersebut mengatur pengadaan minyak, BBM, dan LPG, baik dari dalam negeri maupun impor.

Perpres tersebut telah ditandatangani Prabowo dan berlaku sejak diundangkan pada 30 April 2026. Perpres diterbitkan dengan tujuan menjamin ketersediaan BBM hingga LPG untuk kebutuhan masyarakat dan industri.

"Perlu diatur pengadaan minyak bumi untuk keperluan kilang dalam negeri dan keandalan pasokan bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas dari dalam dan luar negeri," demikian tertulis dalam aturan tersebut.

Dalam Perpres tersebut diatur mengenai pengadaan minyak, BBM, dan LPG, baik dari dalam negeri maupun impor.

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa pengadaan impor sebagaimana dimaksud dalam dilakukan atas dasar kesepakatan kerja sama antarpemerintah, kerja sama antara pemerintah pusat dengan penyedia di luar negeri, serta kerja sama antara badan usaha di sektor energi dengan penyedia di luar negeri.

Adapun, dalam hal pengadaan impor yang merupakan kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau kerja sama antara pemerintah pusat dengan penyedia di luar negeri, pelaksanaan impor dapat dilakukan oleh badan layanan umum (BLU) di sektor energi dan/atau BUMN di sektor energi.

Pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi itu dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama. Sementara itu, pelaksanaan impor oleh BUMN di sektor energi didasarkan atas penugasan.

Menteri kemudian dapat menugaskan BLU di sektor energi untuk melakukan pengadaan impor di luar kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau kerja sama antara pemerintah pusat dengan penyedia di luar negeri.

Pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi dilakukan untuk memenuhi cadangan penyangga energi dan/atau cadangan operasional.

Kemudian, Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam keadaan mendesak untuk penyediaan kebutuhan dalam negeri, BLU sektor energi atau BUMN di sektor energi dapat melakukan pengadaan impor mengacu berbagai kriteria.

Pertama, yakni kondisi geopolitik yang berpotensi mengganggu kelancaran ketersediaan minyak, BBM, dan LPG secara global. Kedua, gangguan rantai pasok minyak, BBM, dan LPG di dalam dan luar negeri.

Ketiga, bencana atau kondisi kahar dari negara-negara pemasok. Keempat, keterbatasan suplai yang mengakibatkan fluktuasi harga yang tinggi. Kelima, cadangan minimal nasional minyak, BBM, dan LPG di bawah ambang batas.

Menteri kemudian menetapkan keadaan mendesak berdasarkan kriteria itu. Kemudian, atas pengadaan impor dalam keadaan mendesak itu diperbolehkan adanya perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, dan waktu pengiriman, sesuai kesepakatan kontrak pembelian.

Lalu, Pasal 6 menjelaskan terkait pembiayaan impor yang dilakukan oleh BLU bersumber dari pendanaan internal BLU dan/atau pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pelaksanaan impor yang dilakukan oleh BUMN di sektor energi didasarkan atas rencana kebutuhan tahunan. Pelaksanaan impor atas rencana kebutuhan tahunan itu juga sesuai dengan persetujuan alokasi dari menteri.

Dalam hal keadaan mendesak, BUMN di sektor energi dapat melakukan pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung atau pembelian langsung dari penyedia di luar negeri.

"Berdasarkan kondisi fluktuasi pasar dan terbatasnya ketersediaan di pasar global, dengan mempertimbangkan efisiensi, kemanfaatan, dan ketersediaan bagi penguatan ketahanan energi, dimungkinkan BUMN di sektor energi untuk melakukan kontrak pengadaan untuk jangka waktu tertentu atau tahun jamak," tulis dalam aturan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, skema baru impor minyak, BBM, dan LPG itu memang memungkinkan keterlibatan BLU. Namun, pihaknya tidak akan membentuk BLU baru untuk menjalankan skema tersebut.

Menurutnya, pemerintah akan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada, salah satunya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas.

“Tidak [membentuk BLU baru], ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Dalam regulasi ini [Lemigas] bisa melakukan impor,” kata Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (29/5/2026).

Yuliot juga menambahkan bahwa skema baru terkait pengadaan minyak, BBM, dan LPG khususnya impor, tidak secara khusus disiapkan untuk impor minyak dari Rusia. Menurutnya, impor minyak yang dilakukan tetap dapat berasal dari berbagai negara lain seperti dari kawasan Afrika.

"Impor itu bisa dari negara-negara lain seperti Nigeria, dari Angola, dan beberapa negara lain. Supaya geraknya cepat, kita membuka ruang, BUMN bisa, BLU juga bisa,” katanya.

Ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB Lemigas) bisa mengimpor minyak, termasuk dari Rusia, setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 mengatur tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.

“Jadi, dari regulasi ini, (Lemigas) bisa melakukan impor,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Yuliot menjelaskan berdasarkan aturan tersebut, selain pengadaan impor oleh badan usaha milik negara (BUMN) seperti yang sudah berjalan selama ini, pemerintah juga memungkinkan Badan Layanan Umum (BLU) di bidang energi untuk melakukan impor minyak mentah, BBM, maupun LPG. Adapun BUMN yang selama ini mengimpor komoditas energi adalah Pertamina.

Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Pasal 4 ayat (3) menyampaikan pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BLU dapat melakukan impor berdasarkan perjanjian kerja sama, baik kerja sama antarpemerintah maupun kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok di luar negeri.

“Ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas,” kata Yuliot.

Akan tetapi, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 juga memungkinkan BLU untuk melakukan pengadaan impor di luar kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok di luar negeri untuk memenuhi cadangan penyangga energi dan/atau cadangan operasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 memberi ruang bagi BLU maupun Pertamina untuk melakukan pengadaan impor dalam keadaan mendesak meski terdapat perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, dan waktu pengiriman, sesuai kesepakatan kontrak pembelian.

Keadaan mendesak tersebut berdasarkan kepada penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan pemerintah perlu menyiapkan regulasi tambahan dan skema impor, sebab produk minyak dari Rusia membutuhkan perlakuan khusus.

Pertamina, selaku BUMN yang bergerak di bidang migas, berbisnis menggunakan obligasi global atau global bond. Oleh karena itu, Pertamina harus menghindari hal-hal yang dapat melanggar obligasi global.

Komitmen Pertamina terhadap obligasi global menyebabkan Kementerian ESDM harus mencari skema yang ideal dalam rangka mengimpor minyak dari Rusia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, yang merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menekankan pentingnya pengawasan ketat skema impor minyak baru lewat badan layanan umum (BLU).

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 26/2026, pemerintah membuka ruang impor minyak mentah langsung oleh Pertamina maupun badan layanan umum.

Ishak menuturkan, pentingnya pengawasan terhadap BLU yang terlibat dalam impor minyak mentah agar fleksibilitas baru tersebut tidak membuka ruang moral hazard maupun praktik korupsi dalam pengadaan energi.

“Yang paling utama pengawasan harus diperkuat sehingga potensi moral hazard dari BLU baru tidak menjadi sarang korupsi dan sumber inefisiensi pengadaan impor minyak,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Ishak juga menyoroti fleksibilitas impor minyak justru dapat memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap energi impor apabila tidak dibarengi percepatan investasi sektor hulu migas domestik.

Dia mengingatkan, impor minyak dalam skala besar tetap membawa risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional, mulai dari membengkaknya defisit neraca migas, meningkatnya kebutuhan devisa dolar Amerika Serikat, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Impor skala besar ini tetap saja akan memperbesar defisit migas, meningkatkan kebutuhan devisa dolar, dan menekan nilai tukar rupiah yang sudah dalam posisi lemah,” tuturnya.

Selain itu, Ishak menilai skema baru tersebut juga membawa konsekuensi fiskal karena beban pembelian minyak mentah akan masuk ke APBN. Namun, dampak terhadap fiskal negara masih belum dapat dipastikan lantaran perincian kontrak maupun skema harga impor belum diumumkan pemerintah.

Menurutnya, regulasi tersebut menjadi langkah pragmatis pemerintah untuk menjaga keamanan pasokan energi jangka pendek di tengah ketidakpastian geopolitik global. Kebijakan ini pun dinilai lebih berfokus pada pengamanan impor dibanding pembenahan fundamental sektor migas nasional.

“Secara struktural, kebijakan ini tidak menyentuh akar masalah yaitu menurunnya produksi minyak domestik sehingga berpotensi mendalamkan ketergantungan impor jangka panjang alih-alih memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional,” kata Ishak.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, lahir dari kebutuhan mendesak akibat tekanan pada rantai pasok energi global, khususnya untuk membuka peluang impor dari Rusia yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Pertamina karena berpotensi mengganggu global bond perusahaan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengungkap tidak akan membentuk badan layanan umum (BLU) baru untuk menjalankan skema impor minyak baru.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, skema baru impor minyak yang memungkinkan keterlibatan BLU tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 26/2026.

Dalam beleid tersebut, pengadaan minyak mentah dapat berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Yuliot menjelaskan, pihaknya tidak akan membentuk BLU baru untuk menjalankan skema tersebut.

Menurutnya, pemerintah akan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada, salah satunya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas.

“Tidak [membentuk BLU baru], ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Dalam regulasi ini [Lemigas] bisa melakukan impor,” kata Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (29/5/2026).

Yuliot menuturkan, skema ini tidak secara khusus disiapkan untuk impor minyak dari Rusia. Menurutnya, impor minyak yang dilakukan tetap dapat berasal dari berbagai negara lain seperti dari kawasan Afrika.

“Impor itu bisa dari negara-negara lain seperti Nigeria, dari Angola, dan beberapa negara lain. Supaya geraknya cepat, kita membuka ruang, BUMN bisa, BLU juga bisa,” katanya.

Sebelumnya, Yuliot mengatakan, impor minyak mentah dari Rusia atau negara-negara lain akan dapat dilakukan melalui BLU dan badan usaha milik negara (BUMN).

Yuliot mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Perpres No.26/2026 yang mengatur soal badan yang dapat mengimpor minyak dari Rusia, termasuk detail mengenai mekanisme teknis impornya.

“Jadi untuk mekanismenya ini kita sudah ada Perpres No. 26/2026, di mana untuk impor itu bisa dilakukan langsung oleh teman-teman yang dari BUMN dalam hal ini Pertamina, dan juga bisa dilakukan oleh BLU,” ungkap Yuliot saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (27/5/2026).

Yuliot menambahkan, diversifikasi sumber impor minyak menjadi penting karena selama ini pasokan minyak Indonesia berasal dari berbagai kawasan seperti Timur Tengah, Afrika, AS, hingga Rusia.

WASHINGTON - Roket New Glenn dari perusahaan Blue Origin milik miliarder Amerika Serikat (AS), Jeff Bezos, meledak selama uji coba di Florida pada Kamis malam waktu setempat. Insiden ini bisa membuyarkan rencana NASA untuk membangun pangkalan Bulan dan mengembalikan manusia ke Bulan dalam dua tahun ke depan.

Bola api besar menelan dan menghancurkan landasan peluncuran di Kennedy Space Center beberapa detik setelah dimulainya uji coba "hotfire" yang dijadwalkan pada pukul 21.00 malam ET, dan langit berwarna oranye terlihat di Fort Pierce, 185 km (115 mil) ke selatan.

Roket jenis inilah yang rencananya akan digunakan Blue Origin untuk meluncurkan wahana pendarat ke Bulan untuk NASA, termasuk wahana pendarat yang akan membawa astronaut ke permukaan Bulan.

Bezos, pendiri Blue Origin, menulis di media sosial bahwa semua karyawan perusahaannya telah dipastikan selamat dan tidak terluka, tetapi dia menyesalkan apa yang dia gambarkan sebagai "hari yang sangat berat".

Pada hari Selasa, NASA mengumumkan bahwa Blue Origin telah memenangkan kontrak untuk meluncurkan misi pertama dari tiga misi yang direncanakan tahun ini untuk memulai pembangunan pangkalan Bulan senilai USD20 miliar.

Mereka juga bersaing dengan SpaceX milik Elon Musk untuk menyediakan wahana pendarat Bulan untuk misi Artemis IV yang direncanakan pada tahun 2028 yang akan membawa astronaut mendarat di Bulan untuk pertama kalinya sejak tahun 1972.

Jared Isaacman, administrator NASA, mengunggah di X bahwa evaluasi lengkap tentang jadwal tersebut akan dilakukan setelah ledakan, yang digambarkan Blue Origin sebagai "anomali".

“Penerbangan luar angkasa itu tidak kenal ampun, dan mengembangkan kemampuan peluncuran muatan berat yang baru sangatlah sulit,” tulisnya.

“Kami akan bekerja sama dengan mitra kami untuk mendukung penyelidikan menyeluruh terhadap anomali ini, menilai dampak misi jangka pendek, dan kembali meluncurkan roket," paparnya.

“Kami akan memberikan informasi tentang dampak apa pun terhadap program Artemis dan Pangkalan Bulan segera setelah tersedia.”

Bezos, dalam unggahannya, mengatakan: “Masih terlalu dini untuk mengetahui penyebab utamanya, tetapi kami sudah berupaya untuk menemukannya. Hari yang sangat berat, tetapi kami akan membangun kembali apa pun yang perlu dibangun kembali dan kembali terbang. Itu sepadan.”

Gelombang kejut dari ledakan tersebut terasa di sepanjang garis pantai Samudra Atlantik Florida yang dikenal sebagai pantai luar angkasa, dan penduduk di South Carolina yang berjarak ratusan mil di utara melaporkan melihat cahaya di langit.

Siaran langsung yang diunggah oleh NSF, sebuah organisasi berita kedirgantaraan, menangkap gumpalan api tersebut. Rumah-rumah di Cape Canaveral dan Cocoa Beach di dekatnya berguncang sekitar pukul 21.00 malam, dengan penduduk beralih ke media sosial untuk bertanya apa yang terjadi. Kompleks Peluncuran 36 Stasiun Angkatan Luar Angkasa Cape Canaveral terlihat dari pantai, dan internet dengan cepat dipenuhi dengan foto-foto bola api oranye tersebut.

Para pejabat darurat mengatakan tidak ada ancaman karena asap atau potensi bahaya lainnya. Api masih menyala di landasan peluncuran lebih dari dua jam setelah ledakan.

Blue Origin telah mengalami serangkaian kemunduran saat bersaing dengan SpaceX untuk kontrak NASA untuk program Artemis. Muatan dari penerbangan ketiga New Glenn berakhir di orbit yang salah selama penerbangan bulan lalu, dan roket tersebut untuk sementara dilarang terbang oleh Administrasi Penerbangan Federal (FAA).

Uji coba hari Kamis adalah yang pertama. Uji coba pembakaran statis pertama—di mana roket tetap berada di landasan peluncuran—sejak FAA mengizinkannya untuk kembali terbang minggu lalu. FAA tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai apakah ledakan hari Kamis akan memicu penyelidikan lain.

Blue Origin dan SpaceX sama-sama telah membangun fasilitas baru yang besar di atau dekat pusat ruang angkasa Cape Canaveral untuk mendukung misi berawak dan kargo dalam kemitraan dengan NASA.

Artemis III, yang direncanakan untuk tahun 2027, dijadwalkan untuk menguji wahana pendarat Blue Moon milik Blue Origin, dan Sistem Pendaratan Manusia (HLS) Starship milik SpaceX, untuk menentukan mana yang akan mengangkut awak Artemis IV dari kapsul Orion ke permukaan bulan.

Musk dengan cepat memberikan pendapatnya tentang ledakan Blue Origin pada hari Kamis.

“Sangat disayangkan,” katanya dalam diskusi di X, yang dimilikinya. “Roket itu keras," imbuh dia, yang dikutip AP, Jumat (29/5/2026).

Bezos juga memiliki kepentingan dalam wisata luar angkasa. April lalu, perusahaan tersebut menjadi berita utama karena mengirimkan kru bertabur bintang yang semuanya perempuan ke luar angkasa. Gayle King dan Katy Perry berada di dalam penerbangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang membuka ruang impor minyak mentah dilakukan langsung oleh badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan layanan umum (BLU) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26/2026 dinilai berpotensi mengubah peta pengadaan energi nasional, sekaligus mengurangi dominasi Pertamina dalam rantai impor minyak mentah nasional.

Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai penerbitan Perpres No. 26/2026 menjadi langkah mendesak untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah terus menurunnya produksi minyak domestik dan tingginya kebutuhan minyak mentah untuk kilang dalam negeri.

“Menurut saya cukup mendesak dalam mencari solusi mengamankan import crude [minyak mentah] yang krusial bagi ketahanan energi kita,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (28/5/2026)

Menurutnya, keterlibatan BLU dalam impor minyak mentah dapat menciptakan fleksibilitas baru dalam pengadaan energi nasional karena tanggung jawab impor tidak lagi sepenuhnya berada di tangan Pertamina.

“Paling tidak Pertamina harus mengambil hikmah atas kebijakan ini, bahwa tanggung jawab impor bukan monopoli Pertamina. Share beban tanggung jawab kepada BLU juga,” sebutnya.

Hadi menilai skema baru tersebut berpotensi menciptakan kompetisi yang lebih sehat antara Pertamina dan BLU. Dengan demikian, proses pengadaan minyak menjadi lebih cepat dan efisien di tengah ketatnya persaingan global mendapatkan pasokan minyak mentah.

Tata kelola anyar itu dia sebut juga dapat memperbesar peluang Indonesia memperoleh pasokan minyak mentah dari lebih banyak negara pemasok strategis, termasuk Amerika Serikat dan Rusia.

Dia menyebut impor minyak dari Amerika Serikat menjadi opsi yang cukup baik untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari Timur Tengah yang saat ini masih dibayangi konflik geopolitik.

Namun, dia berpandangan impor dari Negeri Paman Sam memiliki tantangan berupa biaya logistik yang lebih tinggi. Di sisi lain, Hadi mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati jika membuka impor minyak dari Rusia karena negara tersebut masih berada dalam daftar target sanksi Amerika Serikat.

Menurut dia, Pertamina memiliki keterikatan tertentu dengan pasar keuangan Amerika Serikat karena pernah menerbitkan obligasi global atau Pertamina Bond di AS. Salah satu klausul dari penerbitan obligasi tersebut berkaitan dengan pembatasan perdagangan dengan negara dalam daftar sanksi.

“Nah mungkin BLU ini yang relatif baru dibentuk bisa mengisi celah,” sebutnya.

Kendati demikian, Hadi menilai kebijakan impor yang lebih fleksibel tetap menyimpan risiko apabila tidak dibarengi pengawasan ketat, terutama terkait transparansi harga, kualitas minyak mentah, hingga pemilihan pemasok.

Untuk itu, dia menekankan seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka agar tidak memunculkan persoalan tata kelola baru. “Selama dilakukan dengan tender terbuka dan transparan, saya pikir penentuan harga, spesifikasi minyak mentah dan pilihan pemasok yang andal bisa diperoleh dengan kondisi terbaik,” harap Hadi.

Di sisi lain, dia mengakui kebijakan fleksibilitas impor migas ini dapat membuat Indonesia makin bergantung pada impor minyak dalam jangka pendek. Pasalnya, kebutuhan minyak mentah nasional masih jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi domestik.

Hadi menjelaskan kebutuhan minyak mentah untuk kilang domestik saat ini mencapai sekitar 1,8 juta barel per hari, sementara produksi minyak nasional baru berada di kisaran 600.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih membutuhkan impor sekitar 1,2 juta barel per hari.

“Untuk jangka pendek tidak realistis mengurangi impor. Bisnis migas itu jangka panjang, butuh fast track project 10 sampai 15 tahun seperti Guyana,” sebutnya.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah segera mempercepat eksplorasi migas secara masif guna meningkatkan lifting nasional. Menurutnya, Indonesia perlu mencontoh keberhasilan Guyana yang mampu meningkatkan produksi minyak dari nol menjadi sekitar 1,1 juta barel per hari dalam waktu sekitar 10 hingga 15 tahun melalui program eksplorasi agresif.

“Eksplorasi yang masif di 68 unexplored basin dengan fokus ke enam sweet spot yang sudah diidentifikasi Kementerian ESDM untuk menggalakkan roadmap giant discovery,” tegasnya.

Selain dari sisi hulu, Hadi juga menilai penguatan ketahanan energi perlu dilakukan melalui transformasi sektor hilir, mulai dari konversi BBM ke gas, penggunaan kendaraan listrik, hingga pengalihan pembangkit diesel menjadi pembangkit berbasis gas melalui pembangunan infrastruktur gas secara besar-besaran.

Harapan kami dengan skema dari LPDP agar bisa berkontribusi selain mencetak SDM, juga pemerataan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah mengusulkan agar penerima beasiswa (awardee) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bidang kesehatan dapat ditempatkan untuk mengabdi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) setelah menyelesaikan studi.

Menurut Anna Mu'awanah di Jakarta, Senin, usulan tersebut disampaikan guna mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) antara wilayah Jawa dan luar Jawa, terutama terkait tenaga kesehatan.

Sebab, menurut Anna ketimpangan SDM antardaerah hingga kini masih menjadi persoalan serius, termasuk minimnya dokter di sejumlah rumah sakit daerah.

"Rumah sakit mudah dibangun, tetapi tenaga dokternya itu sangat-sangat sulit," kata Anna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menyoroti banyak tenaga kesehatan yang akhirnya mengajukan perpindahan tugas dari daerah setelah diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), meski sebelumnya sudah berkomitmen untuk mengabdi dalam jangka waktu tertentu. Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerataan pembangunan manusia sulit tercapai.

Maka dari itu, Anna berharap LPDP dapat menyusun skema yang tidak hanya mencetak SDM unggul, tetapi juga mendukung pemerataan tenaga profesional ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Ia mengusulkan agar awardee LPDP memiliki komitmen penempatan kerja di wilayah 3T selama beberapa tahun setelah lulus.

"Harapan kami dengan skema dari LPDP agar bisa berkontribusi selain mencetak SDM, juga pemerataan. Bisakah Pak ke depan misal ada semacam komitmen mereka siap ditempatkan berapa tahun di wilayah 3T misal, harus Pak itu," terang Anna.

Selain itu, dirinya meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan tersebut agar penerima beasiswa benar-benar menjalankan pengabdian di daerah penempatan.

Menanggapi usulan tersebut, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Utama LPDP Yon Arsal mengatakan LPDP saat ini tengah memperkuat pengelolaan talenta nasional jangka panjang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menurutnya, Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan itu saat ini tak hanya fokus mengirim penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan, namun juga memastikan lulusan ditempatkan pada bidang-bidang strategis yang dibutuhkan negara.

"Jadi kita tidak fokus hanya mengirimkan orang sekolah, tapi juga memilihkan satu sesuai dengan jurusan yang diinginkan oleh pemerintah, lulusannya untuk di bidang-bidang strategis. Kemudian kalau memungkinkan juga tentu disalurkan ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan oleh negara," jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026