JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana penggunaan compressed natural gas (CNG) sebagai pengganti liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) untuk rumah tangga mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, meski memiliki potensi besar, CNG belum siap untuk langsung menggantikan elpiji subsidi secara luas.

Dalam unggahan di akun Twitter resminya, Minggu (3/5/2026), IESR menyebut pemanfaatan CNG memang dapat menekan impor LPG sekaligus menurunkan emisi, tetapi implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dan selektif.

“CNG bisa kurangi impor LPG dan emisi. CNG bagus sebagai substitusi LPG untuk pelanggan komersial, dapur besar, UMKM kuliner, hotel/restoran, dan kawasan yang pasokannya dekat dengan infrastruktur gas,” tulis IESR.

Menurut IESR, segmen-segmen tersebut dinilai lebih siap karena memiliki volume konsumsi energi yang besar, sehingga investasi infrastruktur seperti tabung bertekanan tinggi, skid, hingga pressure reducing system (PRS) menjadi lebih ekonomis.

Namun demikian, IESR menegaskan bahwa CNG belum siap menjadi pengganti langsung elpiji 3 kg di sektor rumah tangga.

“Tapi belum siap jadi pengganti langsung LPG 3 kg,” tulis IESR.

Tantangan teknis dan keselamatan

IESR juga menyoroti sejumlah tantangan teknis dalam implementasi CNG, terutama jika diterapkan di sektor rumah tangga yang memiliki karakteristik penggunaan berbeda dengan sektor komersial.

“Tantangannya: tabung bertekanan tinggi, kompor/regulator baru, distribusi rumit, dan standar keselamatan ketat,” tulis IESR.

Penggunaan CNG membutuhkan tabung dengan tekanan sangat tinggi, berbeda dengan LPG yang selama ini digunakan masyarakat. Selain itu, diperlukan perangkat tambahan seperti kompor dan regulator khusus yang kompatibel dengan karakteristik CNG.

IESR juga menekankan pentingnya aspek keselamatan dalam pengembangan energi alternatif ini.

“Hitung biaya dan risikonya. Lakukan uji coba sebelum implementasi luas. Jangan gegabah, people safety should be no. 1,” lanjut IESR.

Pernyataan ini menempatkan aspek keamanan sebagai prioritas utama dalam setiap tahap pengembangan dan implementasi CNG.

Pemerintah dorong pengembangan CNG

Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong pengembangan CNG sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi dan penguatan ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan pengembangan CNG dalam tabung 3 kg sebagai alternatif LPG subsidi.

“Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Dan ini ongkosnya lebih murah 30 sampai 40 persen,” ujar Bahlil saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Menurut Bahlil, pemanfaatan CNG saat ini sudah mulai diterapkan di sejumlah sektor, seperti hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kini bersiap memperluas penggunaannya ke sektor rumah tangga.

Ketergantungan LPG impor masih tinggi

Dorongan pengembangan CNG tidak lepas dari tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Kementerian ESDM mencatat konsumsi elpiji nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6 juta hingga 1,7 juta ton.

Artinya, sebagian besar kebutuhan LPG masih harus dipenuhi melalui impor.

Secara global, LPG merupakan produk turunan dari industri minyak dan gas, yang dihasilkan dari pengolahan gas alam serta proses penyulingan minyak mentah. LPG terdiri dari campuran propana dan butana yang disimpan dalam bentuk cair bertekanan.

Sebagian besar LPG dunia berasal dari pemrosesan gas alam, sementara sisanya merupakan produk samping dari kilang minyak.

Karakteristik ini membuat LPG relatif mudah didistribusikan dan menjadi pilihan utama untuk kebutuhan rumah tangga, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

CNG sebagai alternatif berbasis gas domestik

Berbeda dengan LPG, CNG merupakan gas alam yang dikompresi hingga tekanan tinggi sekitar 200–250 bar dan disimpan dalam tabung khusus.

Gas ini sebagian besar terdiri dari metana, yang berasal langsung dari sumber gas alam domestik.

Pemanfaatan CNG dinilai memiliki keunggulan karena tidak bergantung pada impor, sehingga dapat membantu mengurangi tekanan terhadap neraca energi nasional.

Selain itu, CNG juga dikenal menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan LPG, sehingga dinilai lebih ramah lingkungan.

Perbedaan karakteristik CNG dan LPG

Perbedaan antara CNG dan LPG tidak hanya terletak pada sumbernya, tetapi juga pada sifat fisik dan cara penyimpanannya.

CNG disimpan dalam bentuk gas bertekanan tinggi, sementara LPG disimpan dalam bentuk cair dengan tekanan lebih rendah.

Dari sisi keamanan, CNG memiliki sifat lebih ringan dari udara sehingga akan cepat menyebar jika terjadi kebocoran. Sebaliknya, LPG yang lebih berat dari udara cenderung mengendap di permukaan rendah.

Namun, LPG memiliki nilai kalor yang lebih tinggi per satuan massa, sehingga selama ini lebih efisien untuk kebutuhan memasak rumah tangga.

Infrastruktur dan distribusi jadi kunci

Pemanfaatan CNG sebagai substitusi LPG sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur distribusi.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia, menjadi salah satu pihak yang aktif dalam pengembangan ekosistem CNG.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, PGN siap berperan dalam pengembangan CNG sebagai solusi energi nasional.

“Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PGN siap berperan aktif dalam pengembangan CNG sebagai solusi energi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan,” ujar Fajriyah.

Saat ini, PGN Gagas mengoperasikan 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di tujuh provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari.

Total penyaluran bahan bakar gas untuk transportasi mencapai 1,63 BBTUD hingga September 2025.

Untuk sektor industri dan komersial, layanan Gaslink telah melayani sekitar 600 pelanggan, dengan total penyaluran mencapai 10,85 BBTUD.

“PGN terus mengembangkan infrastruktur untuk menyalurkan CNG ke pelanggan yang belum terhubung langsung dengan pipa gas bumi,” kata Fajriyah.

“CNG menjadi solusi agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaat energi yang efisien, praktis, dan ramah lingkungan,” lanjutnya.

Menjangkau wilayah tanpa jaringan pipa

Salah satu keunggulan CNG adalah kemampuannya menjangkau wilayah yang belum terhubung jaringan pipa gas melalui skema “virtual pipeline”.

Dalam skema ini, gas dikompresi dan didistribusikan menggunakan tabung bertekanan tinggi ke lokasi pengguna.

Pendekatan ini dinilai dapat menjadi solusi atas keterbatasan infrastruktur pipa gas di Indonesia.

Pemanfaatan CNG juga telah diterapkan dalam sejumlah proyek, termasuk penyediaan energi dapur untuk program Makan Bergizi Gratis di Batam, Bogor, dan Boyolali.

Selain itu, PGN Gagas juga membangun Mother Station CNG di Medan dengan kapasitas 1 MMSCFD untuk melayani kebutuhan industri dan UMKM di Sumatera Utara.

Tekanan terhadap APBN dan peluang efisiensi

Di sisi lain, penggunaan CNG juga dinilai dapat membantu mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dari sisi subsidi energi.

Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman menilai, CNG dapat menjadi solusi transisi yang realistis karena berbasis gas domestik.

“CNG ini bisa menjadi solusi transisi yang realistis. Kita punya sumber gas domestik yang cukup besar, tinggal bagaimana kita distribusikan secara efektif ke masyarakat dan sektor usaha,” ujar Yulisman.

Ia juga menilai, pemanfaatan CNG berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

“Daerah-daerah penghasil gas seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan itu sangat potensial,” kata Yulisman.

“Di sana kita bisa mulai dari skala industri, UMKM, hingga perumahan melalui skema CNG atau yang dikenal sebagai virtual pipeline,” lanjutnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pemerintah tengah mengembangkan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram (kg) sebagai alternatif pengganti gas bersubsidi LPG 3 kg.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan CNG telah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga beberapa dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah kini mulai menyiapkan pengembangannya untuk kebutuhan rumah tangga. Bahlil menjelaskan bahan baku CNG berasal dari dalam negeri.

"Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Dan ini ongkosnya (CNG) lebih murah 30-40 persen," katanya saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5) dikutip Antara.

CNG merupakan bahan bakar yang berasal dari gas alam, terutama yang mengandung metana (C1), yang dimampatkan hingga bertekanan tinggi agar lebih mudah disimpan dan digunakan. Kelebihan CNG adalah bahan bakar paling ramah lingkungan, harganya pun lebih murah.

Bahlil mengakui pengembangan CNG masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, pemerintah tetap mendorong pengembangan CNG demi efisiensi energi dan penguatan kemandirian energi nasional.

Sebelumnya, Bahlil melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal masih besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rapat terbatas bersama Sang Kepala Negara, Bahlil juga membeberkan alasan mengapa Indonesia hingga kini belum mampu membangun industri LPG domestik yang kuat.

"Saya juga melaporkan tentang bagaimana kita mencari langkah-langkah alternatif terkait substitusi impor LPG kita. Kita tahu bahwa LPG kita, konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Besarnya impor itu, kata dia, sudah berlangsung lama sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG.

Sejak saat itu kebutuhan tabung gas melonjak tajam, sementara pasokan bahan baku domestik tidak tumbuh sebanding dengan konsumsi masyarakat.

Bahlil menjelaskan salah satu hambatan utama Indonesia sulit membangun industri LPG sendiri terletak pada keterbatasan bahan baku. LPG diproduksi dari komponen propana dan butana atau yang dikenal sebagai C3 dan C4, sementara produksi kedua komponen tersebut di Indonesia masih relatif kecil.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah kini mencari beberapa jalur substitusi agar ketergantungan impor tidak terus membesar dan membebani neraca energi nasional.

Alternatif pertama yang masih terus dikaji adalah pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah.

Selain DME, pemerintah juga tengah membahas opsi lain berupa pengembangan CNG sebagai energi substitusi LPG, terutama untuk sektor-sektor tertentu yang memungkinkan memakai gas terkompresi.

Menurut Bahlil, opsi CNG masih dalam tahap finalisasi pembahasan, tetapi masuk dalam daftar skenario yang dinilai cukup realistis untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

"Alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita dorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," tuturnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menilai pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) menjadi momentum penting untuk memperluas opsi penggunaan energi berbasis gas bumi domestik secara terukur dan berkelanjutan.
Hal ini merespons rencana pemerintah yang ingin mendorong CNG sebagai substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Apalagi, impor LPG selama ini masih cukup tinggi, yakni sekitar 7 juta ton per tahun.
PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) sebagai anak usaha PGN pun mendukung langkah pemerintah tersebut. Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan mengatakan, pengembangan CNG perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkaya pilihan energi, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.
“Kami melihat ini bukan soal menggantikan satu energi dengan energi lain, melainkan memperluas pilihan. Masyarakat maupun pelaku usaha membutuhkan akses terhadap beragam sumber energi yang andal, terjangkau, dan berbasis sumber daya dalam negeri," ujar Santiaji melalui keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, CNG merupakan salah satu opsi energi yang telah tersedia dan dapat terus dikembangkan secara bertahap sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.
Selama lebih dari satu dekade, PGN Gagas telah menghadirkan CNG sebagai solusi energi untuk segmen industri, komersial, UMKM hingga transportasi. Pada 2025, PGN Gagas menyalurkan sekitar 4.656.449 MMBTU gas bumi melalui layanan CNG dan LNG (Liquefied Natural Gas) untuk berbagai segmen tersebut.
Dari sisi infrastruktur, PGN Gagas saat ini mengoperasikan 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari untuk layanan Gasku. Sementara itu, layanan Gaslink untuk segmen industri, komersial, dan UMKM telah melayani lebih dari 600 pelanggan dengan total penyaluran mencapai 4.067.002 MMBTU sepanjang 2025.
Santiaji mengatakan, dengan dukungan fasilitas kompresi gas, armada Gas Transport Module (GTM), serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya, PGN Gagas memiliki fondasi operasional untuk mendukung pengembangan pemanfaatan CNG secara bertahap.
Menurutnya, pengembangan ini akan terus diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah, termasuk mempertimbangkan aspek keekonomian, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan pasar.
Apalagi, pasokan gas bumi sebagai bahan baku CNG juga terintegrasi dengan jaringan infrastruktur PGN, sehingga mendukung pemanfaatan sumber daya energi domestik secara optimal.
Dia menegaskan bahwa kehadiran CNG merupakan bagian dari ekosistem energi nasional yang saling melengkapi. Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, PGN Gagas berkomitmen untuk tumbuh bersama, bukan bersaing, dengan berbagai jenis energi lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing segmen pengguna.
“Semakin beragam pilihan energi yang tersedia, semakin kuat ketahanan energi kita sebagai bangsa. CNG hadir sebagai salah satu opsi yang melengkapi energi eksisting dalam kerangka bauran energi nasional,” tambah Santiaji.
Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi aktif dengan Kementerian ESDM dan para pemangku kepentingan dalam proses kajian dan pengembangan kebijakan ke depan, termasuk dalam aspek teknis, distribusi, serta edukasi terkait pemanfaatan CNG.
“Kami siap berkontribusi secara optimal sebagai mitra pemerintah, sesuai dengan kebutuhan dan arah kebijakan yang ditetapkan, dalam mendukung terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi nasional,” tutup Santiaji.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyambut positif kebijakan pemerintah yang akan membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG), seiring meningkatnya tekanan pasokan bahan baku akibat gejolak geopolitik global.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan, LPG selama ini lebih banyak digunakan sebagai bahan bakar. Namun, dengan perkembangan teknologi seperti di naphtha cracker, LPG bisa dikonversi sebagai substitusi nafta sebagai bahan baku polypropylene (PP) dan polyethylene (PE).

“Sehingga kelangkaan nafta yang ada akibat perang Timur Tengah ini bisa tergantikan sebagian dengan LPG,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/4/2026).

Dia menjelaskan, selama ini, sekitar 70% pasokan nafta Indonesia bergantung dari kawasan Timur Tengah. Gangguan distribusi, termasuk penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz, menyebabkan pasokan nafta tersendat secara global.

Kondisi itu memaksa pelaku industri mencari sumber alternatif, termasuk dari Amerika Serikat, meskipun waktu pengiriman relatif panjang.

Fajar menyampaikan, untuk menjaga kesinambungan produksi, sejumlah pabrik bahkan menurunkan tingkat operasi hingga sekitar 70% guna menyesuaikan dengan jadwal kedatangan bahan baku impor.

Dalam konteks tersebut, pembebasan bea masuk LPG dinilai akan menambah volume pasokan domestik. Apalagi, secara musiman harga LPG cenderung lebih kompetitif dibandingkan nafta pada periode pertengahan tahun.

“Di bulan Juni, Juli, Agustus, itu LPG biasanya harganya lebih murah dari nafta sehingga ini nanti memberikan daya saing, harga makin terjangkau di tengah ketidakpastian gejolak harga akibat perang di Middle East,” jelasnya.

Sementara itu, Fajar berharap ada penyesuaian kuota pasokan gas murah untuk kebutuhan utilitas industri. Penurunan kuota gas dengan skema harga gas bumi tertentu (HGBT) membuat pelaku industri harus mengatur konsumsi, bahkan berpotensi membeli tambahan pasokan dengan harga di atas batas tertentu.

Di sisi lain, rendahnya utilisasi pabrik akibat keterbatasan bahan baku turut memicu beban biaya tambahan melalui skema take or pay dalam kontrak gas.

“Jadi tolong dikaji lagi dari pihak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus karena pasokan gas ini penting sekali. Kalau enggak, sudah rugi, ketambah rugi karena ongkos produksinya dari sisi harga gasnya itu mahal,” jelas Fajar.

Fajar menambahkan, kombinasi kenaikan harga bahan baku, mahalnya biaya energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi mendorong lonjakan harga produk plastik di dalam negeri. Oleh karena itu, stabilisasi pasokan dan harga energi menjadi kunci agar industri tetap kompetitif. Tanpa intervensi yang tepat, tekanan biaya berisiko diteruskan ke harga jual produk di pasar.

“Jadi ini kan harus dikontrol semua,” sebutnya.

Dalam konferensi pers hari ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah memutuskan membebaskan bea masuk impor LPG, khususnya untuk kebutuhan industri petrokimia di tengah kesulitan pasokan nafta. Adapun, bea impor sebelumnya dipatok 5%, kini menjadi 0%.

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, kata Airlangga, akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut. Pembebasan bea masuk impor LPG ini rencananya akan diterapkan dalam 6 bulan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membebaskan bea masuk atau bea impor beberapa jenis bahan baku plastik di tengah disrupsi pasokan bahan baku plastik yakni nafta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut disrupsi pasokan nafta di dalam negeri telah memicu kenaikan harga plastik kemasan hingga 100%.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bea masuk 0% atau membebaskan dari pungutan atas impor sejumlah jenis plastik kemasan.

"Produk plastik polipropilena, polyethylene, LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Namun, ini diberi periode dalam enam bulan nanti, kami lihat situasinya setelah enam bulan seperti apa," terang Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah serupa juga diambil oleh pemerintah India. Tujuannya adalah untuk memastikan kenaikan harga plastik kemasan tidak memicu kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah turut membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia. Keputusan itu juga berdasarkan disrupsi pasokan nafta.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga.

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membebaskan bea masuk atau bea impor beberapa jenis plastik kemasan di tengah disrupsi pasokan bahan baku plastik yakni nafta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut disrupsi pasokan nafta di dalam negeri telah memicu kenaikan harga plastik kemasan hingga 100%.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bea masuk 0% atau membebaskan dari pungutan atas impor sejumlah jenis plastik kemasan.

"Produk plastik polipropilena, polyethylene, LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Namun, ini diberi periode dalam enam bulan nanti, kami lihat situasinya setelah enam bulan seperti apa," terang Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah serupa juga diambil oleh pemerintah India. Tujuannya adalah untuk memastikan kenaikan harga plastik kemasan tidak memicu kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah turut membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia. Keputusan itu juga berdasarkan disrupsi pasokan nafta.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga.

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

JAKARTA - Pemerintah resmi memutuskan untuk membebaskan bea masukimpor Liquified Petroleum Gas (LPG) yang digunakan sebagai bahan baku pengganti nafta bagi industri petrokimia nasional. Kebijakan strategis ini akan berlaku efektif selama enam bulan ke depan guna menjaga stabilitas harga produk kemasan plastik di tingkat konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga bahan baku plastik yang terimbas krisis pasokan global akibat ketegangan di Timur Tengah. Sebelumnya, impor LPG untuk bahan baku industri dikenakan tarif sebesar 5%.

"Diberikan bea masuk 0 persen ini periode 6 bulan nanti kita lihat situasi setelah 6 bulan seperti apa jadi kebijakan ini juga diambil negara lain seperti India, jadi agar packaging tidak menaikkan bahan-bahan makanan," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Darurat, Pemerintah Pangkas Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0 Persen



Airlangga menekankan bahwa durasi enam bulan ini akan menjadi masa pemantauan bagi pemerintah untuk melihat perkembangan situasi geopolitik global. Dengan menurunkan beban biaya produksi di sektor hulu plastik, pemerintah berharap harga makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik tidak ikut terkerek naik, sehingga inflasi tetap terkendali.

Langkah ini juga menjawab keluhan para pelaku industri, termasuk PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), yang sebelumnya meminta penghapusan tarif impor LPG demi menjaga daya saing di tengah krisis energi yang menyumbat jalur distribusi nafta.

Keputusan ini merupakan salah satu poin krusial yang disepakati dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin oleh Menko Airlangga.

Selain LPG, produk plastik seperti polipropilen dan polietilin juga diberikan bea masuk 0 persen selama 6 bulan karena harga bahan baku di pasar internasional melonjak hingga 100%. Krisis Bahan Baku Plastik, Pemerintah Jajaki Impor Kemasan dari Malaysia hingga Rusia



Konflik di kawasan Selat Hormuz menyebabkan kilang (refinery) domestik kesulitan memperoleh nafta, sehingga pemerintah mendorong pengalihan bahan baku alternatif ke LPG dengan biaya masuk nol.

Pemerintah juga berkomitmen melakukan debottlenecking melalui penyederhanaan Pertimbangan Teknis (Pertek) di kementerian terkait guna mempercepat arus barang modal dan bahan baku.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita diperintahkan untuk segera menerbitkan aturan teknis (PMK dan Permenperin) agar kebijakan ini dapat segera diimplementasikan oleh pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk membebaskan bea masuk untuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia untuk merespons disrupsi logistik di Selat Hormuz akibat perang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan telah dirapatkan lintas kementerian/lembaga.

Airlangga menyebut pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia ini dilakukan di tengah kesulitan pasokan nafta, yang merupakan bahan baku dari industri tersebut.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Airlangga menyebut Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membebaskan bea masuk impor sejumlah produk plastik yang ditujukan untuk kemasan (packaging) alias diberikan tarif 0%. Tujuannya adalah untuk mencegah kenaikan harga sejumlah bahan makanan dan minuman yang ikut terkerek akibat harga plastik di dalam negeri.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terangnya.

Pembebasan bea masuk untuk impor LPG bagi industri bahan kimia, sekaligus bahan baku plastik ini rencananya diterapkan untuk enam bulan ke depan. Pemerintah akan mengevaluasi lagi perkembangan soal pasokan untuk industri dimaksud.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk membebaskan bea masuk untuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia untuk merespons disrupsi logistik di Selat Hormuz akibat perang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan telah dirapatkan lintas kementerian/lembaga.

Airlangga menyebut pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia ini dilakukan di tengah kesulitan pasokan nafta, yang merupakan bahan baku dari industri tersebut.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Airlangga menyebut Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membebaskan bea masuk impor sejumlah produk plastik yang ditujukan untuk kemasan (packaging) alias diberikan tarif 0%. Tujuannya adalah untuk mencegah kenaikan harga sejumlah bahan makanan dan minuman yang ikut terkerek akibat harga plastik di dalam negeri.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terangnya.

Pembebasan bea masuk untuk impor LPG bagi industri bahan kimia, sekaligus produk plastik kemasan ini rencananya diterapkan untuk enam bulan ke depan. Pemerintah akan mengevaluasi lagi perkembangan soal pasokan untuk industri dimaksud.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi dampak gangguan rantai pasok global akibat ketegangan di Selat Hormuz. Dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, diputuskan pemberian insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk untuk komoditas LPG dan bahan baku plastik .

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat untuk menggantikan nafta, bahan baku utama industri petrokimia, yang saat ini sulit diperoleh dan harganya melonjak tajam akibat situasi geopolitik.

"Hasil rapat tadi diambil keputusan beberapa hal yang sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden kemarin, yaitu pertama insentif untuk LPG, di mana intervensi kebijakan untuk biaya masuk LPG utamanya untuk industri petrochemicals yang dengan adanya kasus di perang di Selat Hormuz mengalami kesulitan untuk memperoleh nafta,” jelas Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (28/4/2026).

Harga Plastik Meroket 100%, Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Industri



Untuk menjaga operasional kilang (refinery), pemerintah menurunkan biaya masuk impor LPG dari 5% menjadi 0 persen. Langkah ini memungkinkan industri beralih ke bahan baku alternatif demi memastikan ketersediaan bahan baku plastik nasional tetap terjaga.

Selain LPG, pemerintah juga membebaskan biaya masuk untuk berbagai jenis bahan baku plastik seperti polipropilen, polietilin, LLDPI, hingga HDPI menjadi 0 persen untuk periode enam bulan ke depan.

Airlangga menyebut harga plastik telah meroket antara 50 hingga 100%, yang jika dibiarkan akan memicu kenaikan harga makanan dan minuman melalui biaya kemasan (packaging).

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," tegas Airlangga.

Stok LPG RI Dijamin Aman usai Dipasok AS dan Australia, Bahlil: Sebentar Lagi Kapalnya Masuk



Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, Satgas yang dipimpin Airlangga bersama Menteri Investasi Rosan Roeslani sebagai Wakil Ketua ini juga fokus pada pembenahan birokrasi.

Satgas akan bekerja melalui lima Kelompok Kerja (Pokja) di antaranya perumusan strategi pertumbuhan ekonomi, percepatan implementasi dan penyelesaian hambatan (debottlenecking), regulasi kelembagaan dan penegakan hukum, perdagangan dan hubungan internasional, serta monitoring, evaluasi, dan anggaran.

Pemerintah juga menyepakati penyederhanaan perizinan impor (Pertek), standarisasi biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk UMKM, hingga integrasi KKPR dan RDTR digital ke dalam sistem OSS.

"Dengan langkah yang strategis dan terintegrasi, juga dilakukan monitoring evaluasi dan juga melakukan terobosan-terobosan untuk mengambil dengan langkah cepat dan strategis," tambah Airlangga.

Hadir dalam rapat dan terlihat dalam konferensi pers diantaranya, Menteri Investasi/Kepala BKPM - Wakil Ketua Satgas Rosan Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza dan Deputi di Menteri Sekretaris Negara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan LPG dalam negeri masih didominasi impor. Dari kebutuhan konsumsi 8,6 juta ton per tahun, yang bisa dipenuhi produksi dalam negeri hanya 1,6 juta-1,7 juta ton.

Alhasil, pemerintah terpaksa melakukan impor hingga 7 juta ton per tahun demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Menurutnya, impor yang besar ini sudah berlangsung lama, sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG.

Sejak saat itu kebutuhan tabung gas melonjak tajam, sementara pasokan bahan baku domestik tidak tumbuh sebanding dengan konsumsi masyarakat. Bahlil mengatakan salah satu hambatan utama Indonesia sulit membangun industri LPG sendiri terletak pada keterbatasan bahan baku.

LPG diproduksi dari komponen propana dan butana atau yang dikenal sebagai C3 dan C4, sementara produksi kedua komponen tersebut di Indonesia masih relatif kecil.

"Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya. Salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4, dan itu produksi kita tidak terlalu banyak," ujarnya.

Lalu, bisakah Indonesia mengurangi impor LPG?

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG ini tidak hanya dipicu oleh tingginya konsumsi, tetapi juga hambatan struktural di sektor industri.

"Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah bahwa Indonesia tidak mampu mengembangkan LPG domestik karena adanya mandatory internasional," ujarnya.

Menurut Yayan, standar internasional menjadi salah satu faktor utama yang membuat produksi LPG domestik sulit berkembang. Standar seperti JIS G3116 dan SNI 07-3018-2006 mensyaratkan spesifikasi teknis tinggi yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi industri dalam negeri.

"Standar metalurgi pada bagian silinder LPG-nya menggunakan high-grade hot-rolled steel dengan kelas SG255 atau SG295 yang tahan terhadap tekanan internal kurang lebih sekitar 18,6 kg/cm²," jelasnya.

Ia menambahkan kemampuan industri domestik dalam memenuhi standar tersebut masih terbatas hingga saat ini. Meski produksi dimungkinkan, kualitasnya belum memenuhi syarat.

"Walaupun bisa diproduksi dalam negeri tetapi kualitasnya masih rendah, sehingga tidak memenuhi kualitas itu," tegas Yayan.

Selain bahan baku, proses produksi tabung LPG juga memerlukan teknologi tinggi dengan standar tertentu. Hal ini terutama pada aspek pengelasan dan pelapisan yang membutuhkan presisi tinggi dalam proses manufaktur.

"Ada aspek teknis pengelasan pada muka silinder yang memenuhi syarat, seperti 930 derajat Celsius, yang mampu mengelas Automatic Zinc-Coating Metalization," ungkapnya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Yayan menilai perlu adanya reformasi kebijakan yang lebih adaptif. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 agar industri lebih fleksibel dalam memenuhi komponen impor.

"Perlu adanya reformasi TKDN dan harmonisasi regulasi sehingga mampu mengelaborasi komposisi impor pada TKDN," katanya.

Selain itu, intervensi kelembagaan dinilai penting untuk mempercepat kesiapan industri nasional. Pemerintah dinilai perlu membentuk gugus tugas deregulasi yang fokus pada percepatan pemenuhan standar industri. Insentif fiskal juga dinilai menjadi kunci dalam mendorong inovasi dan pengembangan teknologi.

"Perlu adanya insentif teknologi dengan memberikan insentif seperti pajak jika mengembangkan Research and Development untuk LPG katakan 20 persen," jelasnya.

Dari sisi hulu, penguatan industri bahan baku juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor. Perusahaan baja nasional diharapkan mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan industri LPG.

"Ketahanan bahan baku, perusahaan domestik seperti PT Krakatau Steel seharusnya mampu menyediakan kualitas baja dengan standar SG295," kata Yayan.

Di sisi lain, diversifikasi energi menjadi opsi untuk menekan konsumsi LPG. Namun, alternatif yang tersedia masih memiliki berbagai tantangan dari sisi kesehatan maupun investasi.

"Ada, yaitu briket batubara untuk cooking stove, tapi kan itu tidak begitu sehat atau biomassa untuk cooking gas atau jaringan gas, tetapi ini investasinya jangka panjang," ujarnya.

Yayan juga menilai kebijakan subsidi LPG perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran. LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Pembatasan tersebut penting agar subsidi tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Pengawasan distribusi juga perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan.

"Yang LPG 3 kg itu dibatasi bagi orang miskin atau UMKM, sehingga orang kaya tidak bisa mengaksesnya," tegasnya.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini terletak pada validitas data penerima. Ia menilai perbaikan basis data menjadi kunci keberhasilan penyaluran subsidi. Selain itu, kebocoran dalam rantai distribusi masih menjadi PR. Kondisi ini diperparah oleh dominasi konsumsi LPG 3 kg di masyarakat.

"Memang di rantai pasok yang menyebabkan kebocoran, tapi dengan konsumsi LPG cooking gas sebesar 80-90 persen dikuasai LPG 3 kg, agak repot tanpa datanya benar-benar dibenahi," jelasnya.

Sebagai solusi jangka menengah, Yayan mendorong peralihan energi bagi kelompok masyarakat mampu. Langkah ini dapat membantu menekan impor LPG secara signifikan.

"Saya kira impor bisa ditahan 20-30 persen, apalagi jika desil 8-10 berpindah ke listrik," pungkasnya.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai dampak ekonomi dari impor LPG sangat signifikan karena langsung memengaruhi struktur belanja negara. Setidaknya ada tiga risiko yang menghantui.

Pertama, dampak langsung terhadap anggaran subsidi karena LPG 3 kg itu porsi terbesar dalam subsidi energi. Kedua, price sensitivity. Sebab, setiap harga minyak naik, subsidi langsung ikut membengkak.

Ketiga, faktor nilai tukar juga menjadi risiko besar karena LPG masih bergantung pada impor. Pelemahan rupiah akan langsung memperbesar beban anggaran negara melalui peningkatan biaya impor energi.

"Jadi LPG ini sangat sensitif terhadap faktor eksternal," kata Yusuf.

Menurutnya, risiko ini semakin meningkat pada 2026 karena ruang fiskal Indonesia sudah terbatas sejak awal tahun. Di sisi lain, kebutuhan belanja negara terus meningkat seiring dengan berbagai program pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa defisit anggaran sudah dirancang cukup besar, sementara beban belanja semakin berat. Kondisi ini membuat APBN lebih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama dari sektor energi.

"Defisit sudah dirancang cukup besar, sementara belanja juga makin berat, baik subsidi energi, program sosial, maupun bunga utang," kata Yusuf.

Dalam kondisi tersebut, guncangan kecil sekalipun dapat berdampak besar terhadap defisit anggaran. Kenaikan harga minyak atau pelemahan nilai tukar bisa langsung mendorong defisit melewati batas aman.

Yusuf menilai LPG menjadi semacam jalur cepat transmisi risiko global ke dalam APBN. Hal ini membuat stabilitas fiskal Indonesia sangat bergantung pada dinamika eksternal yang sulit dikendalikan.

"Yang sering luput, ini juga soal efisiensi kebijakan. Kita ekspor gas, tapi impor LPG. Secara ekonomi, ini value chain mismatch. Harusnya gas domestik bisa dipakai untuk menggantikan LPG, tapi infrastruktur dan kebijakan alokasinya belum ke sana," terangnya.

[Gambas:Photo CNN]

Untuk jangka pendek, Yusuf menilai perbaikan penyaluran subsidi menjadi langkah paling realistis. Hal ini penting karena besarnya subsidi saat ini juga dipicu oleh ketidaktepatan sasaran.

"Banyak yang tidak berhak justru ikut menikmati. Ini bisa langsung mengurangi beban tanpa harus menaikkan harga," imbuhnya.

Dalam jangka menengah, solusi utama terletak pada substitusi energi, khususnya melalui pengembangan jaringan gas (jargas). Langkah ini dinilai mampu mengurangi impor sekaligus menekan beban subsidi energi.

"Secara hitungan ekonomi, ini masuk akal karena bisa mengurangi impor dan subsidi sekaligus. Tapi bottleneck-nya bukan di teknis, melainkan koordinasi dan prioritas kebijakan," terangnya.

Sementara itu, solusi jangka panjang membutuhkan transformasi energi yang lebih menyeluruh. Pemerintah perlu mendorong penggunaan listrik, DME, serta optimalisasi gas domestik sebagai pengganti LPG.

"Di jangka panjang, baru bicara transformasi, listrik (kompor induksi), DME, dan realokasi gas domestik," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah membahas pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG). Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026), Bahlil mengatakan opsi CNG masih berada pada tahap pembahasan dan konsolidasi lintas sektor sebelum difinalisasi menjadi kebijakan energi nasional.

“Pengembangan CNG masih dalam pembahasan dan akan difinalisasi. Ini menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kemandirian energi dari sektor LPG,” ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, pengembangan CNG merupakan salah satu upaya mendorong kemandirian energi, khususnya dalam mengurangi ketergantungan terhadap LPG yang sebagian besar masih diimpor.

Menurut dia, CNG berasal dari gas bumi dengan komponen utama metana (C1) dan etana (C2) yang ketersediaannya relatif melimpah di dalam negeri. Gas tersebut kemudian dikompresi menggunakan peralatan khusus hingga tekanan sekitar 250–400 bar agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar.

Menurutnya, pemanfaatan CNG memiliki potensi besar karena sumber gas domestik lebih melimpah dibandingkan bahan baku LPG yang bergantung pada propana dan butana (C3–C4) dengan produksi terbatas di Indonesia.

Meski demikian, lanjut dia, pemerintah masih melakukan kajian teknis dan konsolidasi untuk memastikan implementasi CNG berjalan efektif serta memberikan manfaat optimal bagi ketahanan energi nasional.

“Masih dalam tahap konsolidasi agar hasilnya lebih optimal,” katanya.