Pemerintah tengah mengembangkan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram (kg) sebagai alternatif pengganti gas bersubsidi LPG 3 kg.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan CNG telah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga beberapa dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah kini mulai menyiapkan pengembangannya untuk kebutuhan rumah tangga. Bahlil menjelaskan bahan baku CNG berasal dari dalam negeri.

"Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Dan ini ongkosnya (CNG) lebih murah 30-40 persen," katanya saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5) dikutip Antara.

CNG merupakan bahan bakar yang berasal dari gas alam, terutama yang mengandung metana (C1), yang dimampatkan hingga bertekanan tinggi agar lebih mudah disimpan dan digunakan. Kelebihan CNG adalah bahan bakar paling ramah lingkungan, harganya pun lebih murah.

Bahlil mengakui pengembangan CNG masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, pemerintah tetap mendorong pengembangan CNG demi efisiensi energi dan penguatan kemandirian energi nasional.

Sebelumnya, Bahlil melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal masih besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rapat terbatas bersama Sang Kepala Negara, Bahlil juga membeberkan alasan mengapa Indonesia hingga kini belum mampu membangun industri LPG domestik yang kuat.

"Saya juga melaporkan tentang bagaimana kita mencari langkah-langkah alternatif terkait substitusi impor LPG kita. Kita tahu bahwa LPG kita, konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Besarnya impor itu, kata dia, sudah berlangsung lama sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG.

Sejak saat itu kebutuhan tabung gas melonjak tajam, sementara pasokan bahan baku domestik tidak tumbuh sebanding dengan konsumsi masyarakat.

Bahlil menjelaskan salah satu hambatan utama Indonesia sulit membangun industri LPG sendiri terletak pada keterbatasan bahan baku. LPG diproduksi dari komponen propana dan butana atau yang dikenal sebagai C3 dan C4, sementara produksi kedua komponen tersebut di Indonesia masih relatif kecil.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah kini mencari beberapa jalur substitusi agar ketergantungan impor tidak terus membesar dan membebani neraca energi nasional.

Alternatif pertama yang masih terus dikaji adalah pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah.

Selain DME, pemerintah juga tengah membahas opsi lain berupa pengembangan CNG sebagai energi substitusi LPG, terutama untuk sektor-sektor tertentu yang memungkinkan memakai gas terkompresi.

Menurut Bahlil, opsi CNG masih dalam tahap finalisasi pembahasan, tetapi masuk dalam daftar skenario yang dinilai cukup realistis untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

"Alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita dorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," tuturnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan tiga strategi utama yang sedang disiapkan pemerintah untuk menghadapi krisis energi global sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.

Menurut Bahlil, gejolak energi dunia memaksa Indonesia tidak bisa lagi hanya bertahan dengan pola pasokan lama. Pemerintah, kata dia, kini menyiapkan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari menaikkan produksi energi domestik sampai memperluas sumber energi pengganti.

"Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Pertama, mengoptimalkan lifting atau produksi minyak dan gas bumi nasional. Selama beberapa tahun terakhir, lifting migas Indonesia terus berada di bawah target sehingga kebutuhan energi dalam negeri makin banyak ditutup lewat impor.

Karena itu, peningkatan produksi domestik dipandang menjadi fondasi utama agar pasokan energi nasional tidak terlalu rentan terhadap gejolak harga minyak dunia.

"Yang pertama adalah kita harus mengoptimalkan lifting kita," ujarnya.

Kedua, diversifikasi bahan bakar melalui perluasan biodiesel B50, yakni campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit ke dalam solar. Menurut Bahlil, kebijakan ini disiapkan untuk memangkas impor solar yang selama ini masih cukup besar.

Ketiga, pemanfaatan etanol untuk campuran bensin melalui skema E20 atau campuran 20 persen bioetanol.

"Yang kedua adalah mencari diversifikasi, seperti B50. B50 itu kan mengurangi impor solar kita. Yang ketiga adalah kita harus dorong E untuk bensin, etanol E20. Itu adalah bagian salah satu strategi," ujarnya.

Strategi diversifikasi ini tidak hanya menyasar BBM cair, tetapi juga LPG yang selama ini menjadi salah satu sumber impor energi terbesar Indonesia. Pemerintah menilai kebutuhan rumah tangga tidak bisa terus menggantungkan pasokan pada tabung gas impor.

Karena itu, Kementerian ESDM mulai menyiapkan sejumlah opsi energi pengganti untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

Dimethyl ether (DME) berbasis batu bara dan compressed natural gas (CNG) kini masuk dalam daftar energi substitusi yang sedang difinalisasi pemerintah. Kedua opsi itu dipandang bisa menjadi bantalan jika pasokan LPG impor makin tertekan akibat konflik global.

"Untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan harapan hanya pada LPG. Harus kita diversifikasi lagi. Ada DME, ada CNG, dan berbagai potensi yang bisa kita jadikan substitusi impor," kata Bahlil.

Bahlil menambahkan situasi serupa juga tengah terjadi di banyak negara. Menurut dia, hampir seluruh negara kini berlomba memaksimalkan sumber daya alamnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi domestik karena rantai pasok dunia makin tidak pasti.

"Di hampir semua dunia sekarang berpikir untuk bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, khususnya di sektor energi," ujar dia lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan sejumlah opsi pengganti liquefied petroleum gas (LPG) kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dua alternatif utama yang tengah dikaji pemerintah adalah compressed natural gas (CNG) dan dimethyl ether (DME).

Bahlil menjelaskan, CNG merupakan energi berbasis gas yang dikompresi dengan tekanan tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

“Kalau CNG itu adalah dari gas, dari gas cair C1, C2. Industri di dalam negeri kita banyak, tetapi dia memang seperti satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar tekanannya,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, teknologi ini memungkinkan penggunaan gas secara lebih efisien dan aman. Namun, pemerintah masih dalam tahap konsolidasi sebelum memutuskan implementasi secara luas.

“Sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” kata Bahlil.

Tak hanya itu, dia menambahkan, sebagian pemanfaatan CNG sebenarnya sudah berjalan di dalam negeri, terutama di sektor komersial.

“Untuk CNG itu sebagian sudah dipakai untuk hotel, restoran, sebagian SPBG juga sudah dipakai. Dan bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri,” jelasnya.

DME Masih Tahap Awal

Sementara itu, DME menjadi alternatif lain yang tengah dikembangkan melalui hilirisasi batu bara berkalori rendah. Energi ini diproyeksikan menjadi substitusi langsung LPG.

Namun, Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) itu menekankan bahwa proyek DME saat ini masih berada pada tahap awal.

“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dilakukan hilirisasi dan menjadi substitusi pengganti LPG. Untuk DME baru groundbreaking,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan, pencarian alternatif energi ini menjadi krusial di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok energi.

“Nah ini yang coba kita cari alternatif, karena di era geopolitik yang tidak menentu kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada dalam negeri itu yang kita prioritaskan,” katanya.

Libatkan Kampus dan Riset

Dia melanjutkan bahwa saat ini, pemerintah juga membuka ruang bagi kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam mencari solusi energi alternatif.

“Ya itu salah satu di antaranya. Kita fokus yang sudah ada. Kalau sudah ada, sudah bagus dan sudah teruji, ya tinggal kita kembangkan,” ujar Bahlil.

Kendati demikian, ia menekankan bahwa seluruh opsi tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

Dengan berbagai opsi yang tengah dikaji, pemerintah berupaya mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

“Tapi sekali lagi ini belum menjadi keputusannya. Ini baru mencari beberapa alternatif, tapi beberapa alternatif itu sebagian sudah diterapkan dalam implementasi keseharian,” tandas Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal masih besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rapat terbatas bersama Sang Kepala Negara, Bahlil juga membeberkan alasan mengapa Indonesia hingga kini belum mampu membangun industri LPG domestik yang kuat.

"Saya juga melaporkan tentang bagaimana kita mencari langkah-langkah alternatif terkait substitusi impor LPG kita. Kita tahu bahwa LPG kita, konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Besarnya impor itu, kata dia, sudah berlangsung lama sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG.

Sejak saat itu kebutuhan tabung gas melonjak tajam, sementara pasokan bahan baku domestik tidak tumbuh sebanding dengan konsumsi masyarakat.

Bahlil menjelaskan salah satu hambatan utama Indonesia sulit membangun industri LPG sendiri terletak pada keterbatasan bahan baku.

LPG diproduksi dari komponen propana dan butana atau yang dikenal sebagai C3 dan C4, sementara produksi kedua komponen tersebut di Indonesia masih relatif kecil.

"Saya juga melaporkan bahwa untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya. Salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4, dan itu produksi kita tidak terlalu banyak," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah kini mencari beberapa jalur substitusi agar ketergantungan impor tidak terus membesar dan membebani neraca energi nasional.

Alternatif pertama yang masih terus dikaji adalah pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah. Skema ini sebelumnya juga sempat didorong sebagai pengganti LPG rumah tangga karena Indonesia memiliki cadangan batu bara melimpah meski belum terealisasi optimal.

"Kemudian kita cari alternatif, kita konversi untuk melakukan DME dari batu bara low calorie. Itu salah satu alternatif," ujar Bahlil.

Selain DME, pemerintah juga tengah membahas opsi lain berupa pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai energi substitusi LPG, terutama untuk sektor-sektor tertentu yang memungkinkan memakai gas terkompresi.

Menurut Bahlil, opsi CNG masih dalam tahap finalisasi pembahasan, tetapi masuk dalam daftar skenario yang dinilai cukup realistis untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

"Alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita dorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," tuturnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah ancaman krisis global, menyusul proyeksi defisit pasokan minyak dunia dan kenaikan harga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan ada tiga fokus utama yang tengah dikejar pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis energi global.

“Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang,” kata Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pertama, pemerintah akan mengoptimalkan lifting minyak dan gas bumi untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Langkah ini dinilai krusial guna menekan ketergantungan terhadap impor energi.

“Kita harus mengoptimalkan lifting kita,” ujarnya.

Kedua, pemerintah mendorong diversifikasi energi, khususnya melalui pengembangan bahan bakar nabati seperti program B50. Kebijakan ini bertujuan mengurangi impor solar secara signifikan.

“B50 itu kan mengurangi impor solar kita,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan campuran bensin dengan bioetanol atau E20 sebagai bagian dari strategi jangka menengah.

“Untuk bensin, etanol E20 itu adalah bagian salah satu strategi,” tambah Bahlil.

Ketiga, pemerintah memperluas diversifikasi energi untuk sektor LPG yang selama ini sangat bergantung pada impor. Bahlil menegaskan Indonesia tidak bisa terus bergantung pada satu sumber energi.

“Khusus untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan harapan saja untuk LPG. Harus kita diversifikasi lagi,” katanya.

Sejumlah opsi yang tengah dikaji antara lain pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG). Kedua sumber ini diharapkan menjadi substitusi impor LPG dalam jangka panjang.

“Ada DME, ada CNG, dan berbagai potensi yang bisa kita jadikan substitution import,” ujarnya.

Bahlil menekankan bahwa langkah-langkah tersebut disiapkan sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk proyeksi lembaga keuangan internasional seperti Goldman Sachs yang memperkirakan defisit pasokan minyak dunia hingga 9,6 juta barel per hari pada 2026, serta potensi kenaikan harga minyak Brent hingga US$90 per barel.

Bahlil menilai tren global menunjukkan banyak negara mulai berfokus pada pemanfaatan sumber daya domestik untuk menjaga ketahanan energi.

“Di hampir semua dunia sekarang berpikir untuk bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, khususnya di sektor energi,” tandas Bahlil.

Pasokan Energi Global

Bank investasi global Goldman Sachs resmi menaikkan proyeksi harga minyak untuk kuartal IV/2026 seiring memburuknya kondisi pasokan global akibat gangguan besar produksi di kawasan Timur Tengah.

Dalam laporan terbarunya, Goldman memperkirakan harga minyak jenis Brent crude akan mencapai US$90 per barel atau Rp1.543.500 per barel.

Angka ini mengalami kenaikan dari proyeksi sebelumnya sebesar US$80 atau sekitar Rp1.372.000 per barel.

Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) diperkirakan naik ke level US$83 per barel atau Rp1.423.450 per barel dari sebelumnya US$75.

Kenaikan proyeksi ini didorong oleh hilangnya produksi minyak Timur Tengah yang diperkirakan mencapai 14,5 juta barel per hari. Dampaknya sangat signifikan terhadap keseimbangan pasar global, dengan penarikan stok minyak dunia mencapai 11 hingga 12 juta barel per hari hanya pada bulan April—angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Goldman menilai perubahan ini mencerminkan pergeseran drastis dalam dinamika pasar minyak global. Dari sebelumnya mengalami surplus sebesar 1,8 juta barel per hari pada 2025, pasar kini diproyeksikan berbalik menjadi defisit hingga 9,6 juta barel per hari pada kuartal II/2026. Perubahan tajam ini terutama disebabkan oleh anjloknya produksi di Timur Tengah.

Di sisi permintaan, Goldman memperkirakan konsumsi minyak global akan turun sebesar 1,7 juta barel per hari pada Kuartal II/2026, dan hanya turun tipis 0,1 juta barel per hari sepanjang tahun. Namun, penurunan permintaan ini dinilai tidak cukup untuk mengimbangi besarnya kehilangan pasokan, sehingga pasar tetap berada dalam kondisi defisit yang dalam.

Meski begitu, Goldman juga mencatat adanya sedikit perbaikan kondisi geopolitik. Setelah tercapainya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, serta mulai lancarnya kembali arus distribusi melalui Strait of Hormuz, bank tersebut menurunkan proyeksi harga kuartal II/2026. Brent kini diperkirakan di level US$90 (dari sebelumnya US$99), sementara WTI turun ke US$87 (dari US$91). Untuk kuartal III/2026, proyeksi tetap stabil.

Kendati demikian, Goldman menegaskan bahwa risiko harga masih condong ke arah kenaikan (bullish). Jika gangguan produksi di Timur Tengah berlangsung lebih lama atau lebih parah dari perkiraan, harga minyak berpotensi melampaui proyeksi saat ini.

Secara keseluruhan, revisi ini menandai perubahan sikap yang lebih agresif dari Goldman Sachs terhadap prospek harga minyak, dengan tekanan pasokan yang semakin dominan dan ketidakseimbangan pasar yang kian dalam.

Bisnis.com,JAKARTA — Holding BUMN pertambangan, MIND ID mengungkapkan kabar terbaru proyek hilirisasibatu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek yang dipimpin oleh PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) itu ditargetkan groundbreaking pada kuartal I/2028.
Dengan kata lain, target peletakan batu pertama itu mundur dari rencana sebelumnya, yakni pada 2026. Adapun, groundbreaking proyek hilirisasi untuk menciptakan substitusi liquefied petroleum gas (LPG) itu disebut bakal dilakukan oleh PTBA di Muara Enim, Sumatra Selatan.
Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, proyek DME digenjot demi memperkuat ketahanan energi nasional. MIND ID, kata dia, mengambil peran aktif melalui proyek DME guna menekan impor LPG.
Maroef pun mengeklaim PTBA telah mengalokasikan pasokan batu bara sebagai bahan baku DME.
"PTBA sudah mengalokasikan cadangan batu bara kalori rendah sebagai bahan baku DME termasuk kawasan industri yang dibutuhkan," kata Maroef dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4/2026).
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa program DME memerlukan koordinasi terintegrasi lintas sektoral. Ini khususnya mengenai kajian proyek dan dukungan regulasi dan kebijakan agar proyek DME berjalan secara jangka panjang dan memberikan nilai tambah yang optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, pihaknya bakal membangun proyek DME dengan kapasitas 1,4 juta ton. Menurutnya, proyek itu akan memberikan nilai tambah 4,3 kali lebih besar dibanding menggunakan batu bara secara langsung.
"PTBA akan berperan dalam operator pabrik dan pemasok batu bara dan Pertamina akan menyerap produksi DME. Ini masih berproses dengan Danantara mudah-mudahan keekonomiannya bisa membuat PTBA jadi lebih baik lagi," tutur Arsal.
Berdasarkan bahan paparannya, proyek DME ditargetkan groundbreaking pada kuartal I/2028. Sementara, Final Investment Decision (FID) proyek itu ditargetkan pada kuartal III atau kuartal IV/2027.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek DME akan berlangsung awal Februari 2026. Dia mengatakan groundbreaking itu akan dilakukan oleh PTBA.
"[Groundbreaking] awal Februari atau akhir Januari," ucap Dony di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Menurut Dony, proyek DME menjadi keniscayaan guna menekan impor LPG. Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG nasional akan mencapai 10 juta metrik ton (mt) pada 2026. Sementara itu, produksi domestik baru mencapai 1,3 juta hingga 1,4 juta mt.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek DME saat ini sedang dalam tahap finalisasi di Danantara.
"DME sekarang lagi difinalisasi oleh Danantara, tapi sudah hampir selesai," ujar Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto pada, Rabu (11/2/2026).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan strategi pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak (BBM) nasional pada 2026 hingga 2027.

Pemerintah menargetkan pengurangan impor secara signifikan melalui peningkatan produksi dalam negeri serta penerapan program bahan bakar campuran.

Bahlil mengungkapkan jumlah impor bensin selama ini sekitar 25 juta hingga 26 juta kiloliter. Setelah dilakukan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan, terjadi penghematan kuota impor sebesar 5 juta kiloliter.

"Kami sekarang memprogramkan bensin kita konsumsi sekitar 40 juta kiloliter. Dari 40 juta, produksi kita hanya 14,5 juta kiloliter selebihnya kita impor," ujar Bahlil saat memberikan sambutan Sidang Dewan Pleno BPP HIPMI, Minggu (15/2).

"Impor kita itu sekitar 25 hingga 26 juta kiloliter dengan RDMP kita di Kalimantan kemarin itu bisa menghemat sekitar 5 juta. Berarti impor bensin kita tersisa hanya 20 juta kiloliter," sambungnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan mandatori E20 dan E10 yakni campuran bahan bakar nabati dengan bensin yang akan mengurangi impor hingga sebesar 9 juta kiloliter.

"Kita bikin mandatori E20 dan E10 itu bisa mengurangi 9 juta. Jadi impor kita hanya 11 juta," ujarnya,

Bahlil juga menyoroti konsumsi solar nasional yang mencapai 39 juta kiloliter per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 16 juta kiloliter.

Beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan membuat produksi solar domestik bertambah 3,9 juta kl.

Kemudian, dengan implementasi biodiesel B40, Indonesia akan mampu tidak lagi mengimpor solar sepanjang sejarah.

"Tahun ini, dengan penerapan B40 tidak lagi kita melakukan impor solar pertama dalam sejarah peradaban bangsa kita," katanya.

Dengan kebijakan ini, Bahlil tidak takut dirinya menjadi sasaran bulliying di sosial media, akibat Indonesia tidak impor solar lagi.

"Pasti importir sakit kepala ini, nanti keluar lagi di sosmed gambar saya bagaimana lah. Dalam hati saya, terserah kaulah, mau-mau kaulah. Tidak merugikan pendapatan saya kok," ujarnya.

Pada 2027, sambung Bahlil, pemerintah menargetkan produksi bensin dengan kualitas tinggi seperti RON 92, RON 95 dan RON 98, termasuk avtur.

"Jadi 2027 agenda kami adalah tidak impor solar untuk C51, avtur kemudian bensin RON92, RON 95 dan 98. Yang kita impor RON90 dengan volumenya yang sedikit," bebernya.

Dengan strategi tersebut, kata Bahlil dapat mencegah terjadinya kasus tindak pelanggaran hukum.

"Inilah strategi kita agar tidak ada lagi persoalan impor yang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Nanti kita impor tinggal krutnya saja," jelasnya.

Selain itu, Bahlil menyinggung negara yang menjadi langganan Indonesia untuk mengimpor bensin yang akan mengalami kerugian cukup besar akibat strategi yang dijalankan nantinya.

"Itulah kemudian negara tetangga kita sebentar lagi akan. Karena 40 persen minyak mereka ekspornya ke kita, masa satu negara kecil kok bisa menjajah kita dengan BBM. Kita bertekad untuk tidak impor dari dia. Ini harus punya nyali," ujarnya.

Tak hanya BBM, Bahlil juga berambisi untuk menekan impor LPG. Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,3 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6 juta ton.

"Kita impor 7 juta lebih dengan total impor (LPG) kita Rp120 (triliun) hingga 130 triliun per tahun," ujarnya.

Bahan baku LPG memang berasal dari gas. Sayangnya, beberapa jenis gas yang digunakan sebagai bahan baku LPG tidak diproduksi di Indonesia.

"Untuk LPG, bahan baku dari gas. Tapi gas itu ada C1, C2, C3 dan C4. Nah, untuk produksi LPG itu C3 dan C4. Kita punya produksi di Indonesia yang lebih banyak C1 dan C2. Maka tidak akan mungkin bisa produksi LPG dalam negeri, kalau tidak kita segerakan switch," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG berbasis batu bara kalori rendah.

"Maka kita dorong DME sebagai substitusi impor yaitu, batu bakar rendah kalori untuk menghasilkan DME sebagai pengganti LPG. Itu caranya, kalau tidak seperti itu saya yakin akan sulit," jelasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) masih tinggi. Produksi LPG nasional saat ini hanya memenuhi sekitar 24 persen atau di bawah 2 juta metrik ton (MT) dari total kebutuhan dalam negeri.

Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2), Bahlil menyampaikan konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta MT per tahun. Sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 1,6-1,97 juta MT.

"LPG kita konsumsinya sekitar 8,5 juta ton per tahun. Industri dalam negeri kita itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 juta. Jadi kita masih impor sekarang 7 juta sampai 7,5 juta ton," ujar Bahlil.

Data Kementerian ESDM menunjukkan impor LPG nasional mencapai 6,91 juta MT. Sekitar 90 persen dari jumlah tersebut merupakan LPG subsidi untuk rumah tangga.

Ketergantungan impor itu dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama karena subsidi energi menjadi salah satu komponen belanja terbesar. Selain itu, tingginya impor membuat APBN rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan nilai tukar rupiah.

Untuk menekan impor, pemerintah mendorong substitusi energi melalui hilirisasi berbasis sumber daya domestik. Salah satunya pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara sebagai pengganti LPG.

"Kalau kita mau tunggu kita punya hasil gas untuk kita bangun LPG, enggak mungkin terjadi. Maka mau tidak mau kita harus membangun hilirisasi dengan substitusi impor dengan memakai batubara, DME," katanya.

Bahlil menyebut kebijakan ditujukan untuk mengurangi beban subsidi energi dan menekan volume impor LPG ke depan.

Tak hanya LPG, ketergantungan impor juga terjadi pada bensin. Berdasarkan data ESDM, impor bensin masih mencapai 61,73 persen dari total kebutuhan nasional. Konsumsi bensin tercatat sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 14 juta kiloliter.

Untuk mengurangi ketergantungan itu, pemerintah menyiapkan program pencampuran bioetanol dalam bensin melalui skema E20. Kebijakan tersebut melengkapi implementasi biodiesel B40 pada solar.

"Maka kita akan dorong namanya etanol. E20, C48. Dengan demikian akan mengurangi impor kita," ujar Bahlil.

Di sektor solar, pemerintah menargetkan penghentian impor seiring peningkatan kapasitas kilang, termasuk melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Ia menyebut dengan beroperasinya proyek tersebut, impor solar mulai ditekan pada tahun ini.

"Tahun ini dengan operasinya RDMP di Balikpapan, untuk solar kita mulai tidak impor lagi," pungkas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil membeberkan terkait dengan progres proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Menurutnya, proyek tersebut saat ini sedang dalam tahap finalisasi di Danantara.

Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Negara saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"DME sekarang lagi difinalisasi oleh Danantara, tapi sudah hampir selesai," ujar Bahlil pada Rabu (11/2/2026).

Dia menjelaskan seiring dengan pengembangan proyek gasifikasi batubara, pemerintah tengah membangun strategi guna memastikan stabilitas dan kepastian investasi di sektor migas.

"Pokoknya begini, kita sekarang lagi membangun sebuah strategi yang kemudian bahwa stabilitas dan kepastian investasi pun bisa dilakukan khususnya di sektor mineral batubara dan oil and gas," kata Bahlil.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek DME akan berlangsung usai Danantara mengumumkan groundbreaking fase satu, pada Maret 2026.

Dia mengatakan, groundbreaking proyek hilirisasi untuk menciptakan substitusi liquefied petroleum gas (LPG) itu bakal dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Menurut Dony, proyek DME menjadi keniscayaan guna menekan impor LPG. Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG nasional akan mencapai 10 juta metrik ton (mt) pada 2026. Sementara itu, produksi domestik baru mencapai 1,3 juta hingga 1,4 juta mt.

"Dampaknya apa? Yang pertama itu adalah tadi bahwa devisa kita tidak keluar karena mengimpor LPG. Yang kedua adalah subsidi kita juga bisa berkurang sehingga uangnya bisa kita pakai juga lebih bermanfaat," tutur Dony pada beberapa waktu lalu.

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria menegaskan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tidak lagi diperkenankan menjalankan bisnis di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan penataan ulang model bisnis PGN. Ke depan, PGN akan difokuskan pada sektor midstream dan downstream, khususnya pipanisasi dan distribusi gas.

"PGN sudah dilarang upstream. Mereka fokus di midstream dan downstream. Mereka khusus mid stream dan downstream kita akan trial mulai di Batam," ujar Dony dalam acara Economic Outlook 2026 CNBC Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Pria yang juga menjabat sebagai BP BUMN ini menjelaskan Batam akan menjadi wilayah percontohan penerapan model bisnis baru PGN, sebelum diperluas ke wilayah lain.

Dalam skema tersebut, PGN akan berperan sebagai offtaker gas dari hulu migas untuk kemudian disalurkan ke sektor rumah tangga dan industri.

Dengan penataan baru ini, Danantara juga mendorong pengembangan proyek lain di sektor energi, termasuk pengembangan dimethyl ether (DME) melalui PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang akan segera memasuki tahap peletakan batu pertama.

"Dengan demikian tidak main di upstream kita akan mainkan DME PTBA yang akan kita groundbreaking. Kita ga bisa lagi perusahaan BUMN mikirnya short term. Saya memutuskan tutup fungsi PGN upstream," ujar Dony.

PGN adalah BUMN energi yang bergerak di bisnis gas bumi, dan merupakan bagian dari holding migas Pertamina.

Bisnis PGN meliputi pengangkutan dan pengelolaan gas bumi, terutama melalui jaringan pipa gas nasional. Di sisi hilir, perusahaan melakukan distribusi dan penjualan gas ke pelanggan industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menata ulang kebijakan fiskal sektor batu bara seiring dengan upaya menghidupkan kembali proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi liquefied petroleum gas (LPG) impor.

Salah satu instrumen yang disiapkan adalah pengenaan tarif bea keluar ekspor batu bara dengan skema berjenjang mengikuti pergerakan harga komoditas global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa skema bea keluar tersebut tengah dibahas di tingkat teknis dan akan menjadi bagian dari kebijakan fiskal pada tahun ini. Tarif yang diusulkan berada pada kisaran 5% hingga 11%, tergantung level harga batu bara di pasar internasional.

“Itu levelnya masih di pembahasan. Kalau enggak salah diusulkan tergantung harga batu baranya, ada 5%, ada 8%, ada 11%,” ujar Purbaya, Rabu (31/12/2025).

Purbaya menjelaskan, tarif terendah akan dikenakan ketika harga batu bara berada di level bawah, lalu meningkat pada level harga menengah, dan mencapai tarif tertinggi saat harga melonjak tinggi.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa besaran final belum ditetapkan lantaran Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum kebijakan tersebut masih dalam proses penyusunan dan masih menyerap masukan dari para pemangku kepentingan.

Menurutnya, kebijakan bea keluar tidak dimaksudkan untuk menekan industri, melainkan menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara, stabilitas sektor hulu, dan dukungan terhadap agenda hilirisasi. Pemerintah menargetkan penerimaan dari bea keluar ekspor batu bara dapat mencapai Rp20 triliun pada 2026.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin terus memberikan subsidi tidak langsung kepada eksportir batu bara ketika harga komoditas berada pada level tinggi. Oleh karena itu, pengenaan bea keluar dinilai relevan sebagai instrumen redistribusi fiskal untuk menopang agenda strategis nasional, termasuk pengembangan energi alternatif berbasis sumber daya domestik.

Hilirisasi DME Didorong, Groundbreaking Awal 2026

Kebijakan fiskal tersebut berjalan beriringan dengan langkah pemerintah mengakselerasi proyek gasifikasi batu bara menjadi DME yang sempat mandek pada periode pemerintahan sebelumnya. Rezim Presiden Prabowo Subianto menempatkan proyek DME sebagai bagian dari strategi besar hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional.

Dalam perkembangan terbaru, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dan PT Pertamina (Persero) menandatangani kerja sama strategis percepatan hilirisasi batu bara menjadi produk energi alternatif, meliputi DME, synthetic natural gas (SNG), dan metanol, pada Jumat (9/1/2026). Melalui kerja sama tersebut, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) ditetapkan sebagai pemasok batu bara, sementara Pertamina berperan sebagai offtaker.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri. Hilirisasi dinilai mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

“MIND ID bersama Pertamina akan mengawasi setiap tahap kerja sama ini agar benar-benar dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Maroef melalui keterangan resmi.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menambahkan bahwa sinergi dengan MIND ID menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kedaulatan energi. Menurutnya, Pertamina siap mengoptimalkan infrastruktur dan jaringan distribusi energi nasional guna mendukung realisasi proyek DME.

“Ini langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Simon.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan konsumsi LPG nasional pada 2026 akan mencapai sekitar 10 juta metrik ton, sementara produksi domestik baru berkisar 1,3 juta hingga 1,4 juta metrik ton. Kesenjangan tersebut selama ini ditutup melalui impor dan berkontribusi besar terhadap tekanan subsidi energi.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria mengungkapkan bahwa proyek gasifikasi batu bara menjadi DME akan memasuki tahap konstruksi dalam waktu dekat. Groundbreaking proyek tersebut ditargetkan dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari 2026 oleh PTBA.

Menurut Dony, proyek DME merupakan keniscayaan untuk menekan impor LPG sekaligus mengurangi beban subsidi. Selain menahan arus keluar devisa, proyek ini diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian domestik melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Tantangan Keekonomian dan Respons Industri

Meski didorong secara kebijakan, sejumlah pengamat menilai tantangan utama proyek DME masih terletak pada aspek keekonomian. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai biaya investasi dan produksi DME masih relatif tinggi dibandingkan LPG impor yang disubsidi pemerintah.

"Biaya investasi dan produksi DME masih sangat tinggi, sedangkan harga jual DME cukup mahal jadi nggak ekonomis. Apalagi, jika harus bersaing langsung dengan LPG impor yang selama ini disubsidi negara maka DME tidak lebih efisien," jelas Bisman kepada Bisnis, Sabtu (10/1/2026).

Menurutnya, tanpa skema insentif fiskal, jaminan harga beli, serta kepastian regulasi jangka panjang, proyek DME dinilai sulit menarik secara komersial. Dia juga menilai peran Pertamina sebagai offtaker dinilai krusial untuk mengurangi risiko pasar, namun belum cukup jika tidak diikuti dukungan kebijakan yang konsisten.

Di sisi lain, Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) mengingatkan agar kebijakan bea keluar tetap mempertimbangkan sensitivitas harga dan keberlangsungan industri. Permintaan ekspor batu bara global pada 2026 diperkirakan masih moderat, seiring tren transisi energi dan perlambatan ekonomi global.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menilai skema bea keluar perlu dirumuskan secara berimbang agar mampu mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menekan kinerja pelaku usaha secara berlebihan. Menurutnya, dialog dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar kebijakan fiskal tersebut tetap kondusif bagi industri dalam negeri.

"Sehingga akan tercipta optimalisasi baik dari sisi penerimaan negara ataupun kondusivitas industri dalam negeri," ucap Gita kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, skema pengenaan bea keluar yang tepat pada akhirnya mampu mendorong laju ekonomi secara nasional.

"Oleh karena itu, tarif bea keluar perlu mendengar dari semua stakeholder agar tercipta tarif bea keluar yang berkeadilan," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menuturkan sejumlah proyek hilirisasi siap melakukan groundbreaking alias peletakan batu pertama bulan depan. Sejumlah proyek tersebut mulai dari bauksit hingga poultry (budidaya unggas).

Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pada Februari 2026 pihaknya akan melakukan peletakan batu pertama untuk enam proyek hilirisasi. Proyek-proyek tersebut mencakup pengembangan bauksit, aluminium di Balikpapan, bioavtur, hingga kilang pengolahan (refinery).

“Kemudian ada [budidaya] unggas di lima tempat,” ujar Rosan, Rabu (14/1/2026).

Selain itu, Danantara juga menyiapkan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang ditargetkan mulai memasuki tahap groundbreaking pada bulan depan. Rosan menyebutkan, aspek teknologi proyek DME masih dalam tahap analisis internal.

“Kalau teknologinya dianalisa oleh Chief Technology Officer kami, Pak Sigit [Puji Santosa]. Jadi kami baru mau membahas ini hari ini,” tuturnya.

Rencana percepatan proyek-proyek hilirisasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebelumnya menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026), yang salah satu agendanya membahas perkembangan penghiliran nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pemerintah menargetkan peletakan batu pertama enam titik baru proyek hilirisasi pada awal Februari 2026. Total nilai investasi dari proyek-proyek tersebut mencapai sekitar US$6 miliar atau setara Rp100 triliun.

Dalam sejumlah proyek strategis itu, Danantara berperan sebagai penggerak utama. Lembaga pengelola investasi strategis ini dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Rosan merinci, di Mempawah, Kalimantan Barat, Danantara akan membangun smelter alumina dengan nilai investasi US$2,4 miliar serta fasilitas produksi alumina grade smelter (SGA) dari bauksit senilai US$890 juta. Kedua proyek tersebut diarahkan untuk memperkuat penguasaan rantai nilai aluminium dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, di Jawa Tengah, tepatnya di Kilang Cilacap, Danantara mengembangkan fasilitas produksi bioavtur dengan nilai investasi US$1,1 miliar. Proyek ini ditujukan untuk mendukung transisi energi sekaligus pengembangan industri penerbangan berkelanjutan.

Selain proyek-proyek tersebut, Danantara juga mengembangkan fasilitas bioetanol senilai US$80 juta serta proyek hilirisasi kelapa terintegrasi di Morowali dengan nilai investasi US$100 juta yang saat ini telah berjalan. Di sektor pangan, Danantara turut menggarap pengembangan lima dari total 12 fasilitas budidaya unggas yang tengah dikerjakan.