Kami juga konsisten untuk melakukan pengawasan serta menjaga penyaluran BBM maupun LPG subsidi sesuai dengan ketentuan, secara wajar dan tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah tegas dan konsistensi Bareskrim Polri dalam menindak penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri sebagai upaya menjaga distribusi energi subsidi tetap optimal.

"Pertamina Patra Niaga akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum. Kami juga konsisten untuk melakukan pengawasan serta menjaga penyaluran BBM maupun LPG subsidi sesuai dengan ketentuan, secara wajar, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya," ujarnya dalam konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Lebih lanjut, Eko Ricky menambahkan Pertamina Patra Niaga juga terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga penyalur melalui pembinaan dan penindakan.

"Pada periode Januari hingga Maret 2026, kami telah melakukan 136 pembinaan terhadap lembaga penyalur BBM dan 237 pembinaan terhadap lembaga penyalur LPG, baik SPBU maupun agen LPG. Apabila terjadi pelanggaran hukum yang terbukti, maka kami akan melakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) terhadap lembaga penyalur tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan pentingnya memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Masih ada pihak-pihak yang menjadikan subsidi negara sebagai ladang keuntungan ilegal. Mereka membeli BBM dan LPG subsidi kemudian memindahkan, menimbun, mengoplos, serta menjual kembali dengan harga industri untuk meraup keuntungan berlipat karena disparitas harga yang cukup tinggi," katanya.

Polri, lanjut Nunung, tidak akan memberikan ruang sedikit pun kepada para pelaku kejahatan energi tersebut.

"Kita harus memastikan setiap rupiah subsidi dari negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak," tegasnya.

Nunung juga menekankan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.

"Mudah-mudahan dapat memberikan efek jera, baik kepada oknum aparat maupun pelaku usaha," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni menyampaikan hasil pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi periode 7 hingga 21 April 2026 sebagai kelanjutan komitmen kuat Bareskrim dalam melakukan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

"Upaya yang telah kami lakukan selama 13 hari telah mencapai hasil dengan diamankannya 330 orang tersangka di 223 tempat kejadian perkara," ujarnya.

Menurut dia, modus operandi yang ditemukan antara lain pembelian BBM subsidi secara berulang untuk ditimbun dan dijual kembali, penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi, penggunaan pelat nomor palsu untuk menghindari pengawasan, serta pemindahan isi LPG subsidi ke tabung nonsubsidi.

Irhamni menambahkan pengungkapan ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Polri, TNI, Kejaksaan Agung, PPATK, Pertamina, SKK Migas, serta dukungan masyarakat dan rekan-rekan media. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan, khususnya dalam mengamankan BBM dan LPG subsidi dari penyalahgunaan," tambahnya.

Kegiatan konferensi pers ini turut dihadiri Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Direktur Hukum dan Regulasi PPATK Muhammad Novian, Kasubdit Penuntutan Jampidum Kejaksaan Agung Riyadi dan Sekretaris SKK Migas Luky Agung Yusgiantoro.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian ESDM membantah informasi soal satu kapal tanker yang berhasil melintas Selat Hormuz pada akhir pekan lalu memuat LPG untuk Indonesia.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan informasi yang menyebut kapal tanker itu memuat LPG untuk Indonesia tidak benar.

"Sejauh ini laporan dari Pertamina, yang kami terima informasi yang beredar tersebut tidak benar," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

Berdasarkan laporan Pertamina, kapal perusahaan yang terjebak di kawasan teluk adalah kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro. Kedua kapal masih tertahan belum bisa melintasi Selat Hormuz.

"Kapal Pertamina hanya Pride dan Gamsunoro. Dan tidak ada kargo LPG yang dibawa untuk Indonesia," imbuh Dwi Anggia.

Bantahan serupa disampaikan PT Pertamina International Shipping (PIS).

Pjs. Corporate Secretary PIS Vega Pita mengaku tidak mengetahui informasi mengenai kapal tanker tersebut memuat LPG untuk Indonesia. Sebab, kapal yang melintas bukan milik Pertamina dan tidak mengangkut kargo milik perusahaan.

"Kapal tersebut bukan kapal Pertamina dan tidak membawa kargo Pertamina," ujar Vega kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).

Senin lalu, Reuters melaporkan salah satu kapal tanker yang berhasil melintas Selat Hormuz memuat LPG dengan tujuan Indonesia.

Laporan Reuters mengacu pada data perusahaan analitik pelayaran, Kpler. Reuters melaporkan kapal tanker LPG tersebut melewati Selat Hormuz bersama 20 kapal lain pada Sabtu lalu (18/4).

Kpler mengatakan jumlah kapal yang melintas Selat Hormuz akhir pekan lalu menjadi angka tertinggi sejak 1 Maret 2026.

Dari kapal-kapal yang melintas pada Sabtu kemarin, lima di antaranya diketahui terakhir kali mengangkut muatan dari Iran. Muatannya mulai dari produk minyak hingga logam. Tiga kapal di antaranya merupakan pengangkut LPG, dengan tujuan masing-masing ke China dan India.

Lalu ada satu tanker yang memuat LPG dengan tujuan Indonesia. Kapal itu adalah tanker berbendera Panama, Crave, yang mengangkut LPG dari Uni Emirat Arab menuju Indonesia.

Selanjutnya, dua dari tiga tanker, Akti A dan Athina, mengangkut produk olahan minyak dari Bahrain dan masing-masing menuju Mozambik dan Thailand.

Kapal tanker berbendera Liberia, Navig8 Macallister, mengirimkan sekitar 500 ribu barel nafta dari Uni Emirat Arab ke Ulsan, Korea Selatan.

Lalu, kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) berbendera Liberia, Fpmc C Lord, mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah Arab Saudi dan menuju Pelabuhan Mailiao di Taiwan, serta kapal berbendera India, Desh Garima, yang membawa sekitar 780 ribu barel minyak mentah Das dari Uni Emirat Arab, sedang menuju Sri Lanka.

Kemudian, kapal Ruby yang membawa pupuk dari Qatar sedang menuju Uni Emirat Arab. Kapal tanker Merry M membawa petroleum coke dari Arab Saudi menuju Ravenna, Italia, juga berhasil melintas.

Saat ini, Selat Hormuz kembali ditutup Iran gara-gara Amerika Serikat (AS) menodai kesepakatan gencatan senjata sementara.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, SURABAYA — Pertamina Patra Niaga memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, salah satunya LPG, sehingga untuk menormalisasi pasar maka dilakukan operasi berupa tambahan pasokan LPG 3 Kg di Kab. Jember.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan dalam proses distribusi, Pertamina masif melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya memastikan stok mencukupi dan LPG digunakan sesuai peruntukannya.

"Sepanjang April 2026, isu pasokan dan distribusi LPG 3 kg cukup ramai di kalangan masyarakat Kabupaten Jember dan sekitarnya," katanya dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).

Menyikapi hal ini, kata dia, Pertamina Patra Niaga masif melaksanakan pengecekan lapangan mulai dari stok, isu distribusi, hingga mitigasi lanjutan.

Menurutnya, stok di Kabupaten Jember dipastikan aman dan mencukupi. "Pengecekan telah dilakukan dan kami pastikan penyaluran berjalan normal dan lancar dari level SPPBE hingga pangkalan,” ucapnya.

Sebagai mitigasi, ujar dia, Pertamina telah melaksanakan penyaluran tambahan sepanjang bulan April 2026, mulai dari momen pasca-Idulfitri, libur panjang perayaan Paskah, hingga pada hari-hari tertentu menyesuaikan kondisi di lapangan dan puncaknya dilaksanakan operasi pasar upaya mitigasi lanjutan normalisasi distribusi.

Ahad menjelaskan pula, untuk pelaksanaan operasi pasar, Pertamina Patra Niaga bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember terkait penyaluran LPG 3 kg di lapangan.

"Pelaksanaan operasi pasar ini sudah berlangsung dua hari yang dimulai pada Senin (20/4). Kegiatan operasi pasar hingga hari ini sudah dilaksanakan di lima kecamatan dengan total penyaluran sebanyak 1.500 tabung dengan alokasi per kecamatan sebanyak 300 tabung (menyesuaikan)," katanya.

Kegiatan operasi pasar ini masih akan terus dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Rencana awal akan dilaksanakan di 31 titik kecamatan Kabupaten Jember dengan periode tanggal 20 April sampai dengan 4 Mei 2026.

Dia menegaskan pula, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan LPG sesuai peruntukannya untuk mencapai tujuan bersama LPG subsidi tepat sasaran. Pertamina juga mengimbau masyarakat melakukan pembelian di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan LPG sesuai HET Rp18 ribu dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

Menurut dia, masyarakat dapat mengakses titik terdekat lokasi pangkalan pada website https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.

Pertamina telah menegaskan kembali ke seluruh agen dan pangkalan terkait penyaluran harus tepat sasaran dan senantiasa mengecek secara disiplin terkait penjualan akhir ke konsumen.

"Ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak agen/pangkalan resmi Pertamina, maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)," ucapnya.

Dalam perkembangan lain, Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) mengungkap maraknya kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di Indonesia. Dari hasil pemantauan terbaru, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Moh Irhamni, menyebut laporan kasus paling banyak berasal dari Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Timur dalam periode 7–20 April 2026. "Ini terlihat bahwa sebagian besar di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ini masih marak," ujar Irhamni di Bareskrim, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan data kepolisian, tercatat 44 laporan polisi (LP) berasal dari Polda Jawa Tengah dan 41 LP dari Polda Jawa Timur. (K24)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah tegas dan konsisten Kepolisian Republik Indonesia melalui Bareskrim POLRI dalam pengungkapan lanjutan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi periode 7 hingga 20 April 2026 di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya ini merupakan komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tetap tepat sasaran di tengah berbagai tantangan termasuk dinamika global. Melalui langkah ini, diharapkan ketersediaan, keterjangkauan, serta akses energi bagi masyarakat yang berhak tetap terjaga.

Kegiatan konferensi pers ini dihadiri oleh Wakabareskrim POLRI, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, Direktur Tipidter Bareskrim POLRI, Brigjen Pol Moh. Irhamni, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Perwakilan PPATK oleh Direktur Hukum dan Regulasi Muhammad Novian, Perwakilan Jampidum Kejaksaan Agung oleh Kasubdit Penuntutan Riyadi, Sekretaris SKK Migas Luky Agung Yusgiantoro, serta Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto.

Dalam kesempatan tersebut, Wakabareskrim POLRI, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan pentingnya memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Masih ada pihak-pihak yang menjadikan subsidi negara sebagai ladang keuntungan ilegal. Mereka membeli BBM dan LPG subsidi kemudian memindahkan, menimbun, mengoplos, serta menjual kembali dengan harga industri untuk meraup keuntungan berlipat karena disparitas harga yang cukup tinggi. POLRI tidak akan memberikan ruang sedikit pun kepada para pelaku kejahatan energi. Kita harus memastikan setiap rupiah subsidi dari negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegas Nunung.

Nunung juga menekankan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. “Kami sudah berkomitmen bahwa siapapun yang terlibat, baik dari anggota TNI maupun POLRI, akan kita lakukan tindakan tegas. Mudah-mudahan dapat memberikan efek jera, baik kepada oknum aparat maupun pelaku usaha,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni turut menyampaikan hasil pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi periode 7 hingga 21 April 2026 sebagai kelanjutan komitmen kuat Bareskrim POLRI dalam melakukan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

“Upaya yang telah kami lakukan selama 13 hari telah mencapai hasil dengan diamankannya 330 orang tersangka pada 223 tempat kejadian perkara. Modus operandi yang ditemukan antara lain pembelian BBM subsidi secara berulang untuk ditimbun dan dijual kembali, penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi, penggunaan pelat nomor palsu untuk menghindari pengawasan, serta pemindahan isi LPG subsidi ke tabung non-subsidi,” jelas Irhamni.

Irhamni menambahkan bahwa pengungkapan ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak. “Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara POLRI, TNI, Kejaksaan Agung, PPATK, Pertamina, SKK Migas, serta dukungan masyarakat dan rekan-rekan media. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan, khususnya dalam mengamankan BBM dan LPG subsidi dari penyalahgunaan,” tambahnya.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim POLRI sebagai upaya menjaga distribusi energi subsidi tetap optimal.

“Kami mengapresiasi langkah tegas dan konsistensi Kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patra Niaga akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum. Pertamina Patra Niaga juga konsisten untuk melakukan pengawasan serta menjaga penyaluran BBM maupun LPG subsidi sesuai dengan ketentuan, secara wajar, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar Eko Ricky.

Lebih lanjut, Eko Ricky menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga juga terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga penyalur melalui pembinaan dan penindakan. “Pada periode Januari hingga Maret 2026, kami telah melakukan 136 pembinaan terhadap lembaga penyalur BBM dan 237 pembinaan terhadap lembaga penyalur LPG, baik SPBU maupun agen LPG. Apabila terjadi pelanggaran hukum yang terbukti, maka kami akan melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap lembaga penyalur tersebut,” tegasnya.

PT Pertamina International Shipping (PIS) buka suara mengenai satu kapal tanker bermuatan LPG tujuan Indonesia yang berhasil melintasi Selat Hormuz pada Sabtu (18/4).

Pjs. Corporate Secretary PIS Vega Pita mengaku tidak mengetahui informasi tersebut, karena kapal yang melintas bukan milik Pertamina dan tidak mengangkut kargo milik perusahaan.

"Kapal tersebut bukan kapal Pertamina dan tidak membawa kargo Pertamina," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).

CNNIndonesia.com juga berupaya mengonfirmasi soal kejelasan kapal tanker LPG yang diberitakan menuju Indonesia tersebut ke Kementerian ESDM, tetapi belum ada respons.

Satu kapal tanker LPG yang melintas Selat Hormuz ini tercatat oleh perusahaan analitik pelayaran bernama Kpler. Reuters melaporkan kapal tanker LPG tersebut melewati Selat Hormuz bersama 20 kapal lain.

Kpler mengatakan jumlah kapal yang melintas Selat Hormuz akhir pekan lalu menjadi angka tertinggi sejak 1 Maret 2026.

Dari kapal-kapal yang melintas pada Sabtu kemarin, lima di antaranya diketahui terakhir mengangkut muatan dari Iran. Muatannya mulai dari produk minyak hingga logam. Tiga kapal di antaranya merupakan pengangkut LPG, dengan tujuan masing-masing ke China dan India.

Lalu ada satu tanker yang memuat LPG dengan tujuan Indonesia. Kapal itu adalah tanker berbendera Panama, Crave, yang mengangkut LPG dari Uni Emirat Arab menuju Indonesia.

Selanjutnya, dua dari tiga tanker, Akti A dan Athina, mengangkut produk olahan minyak dari Bahrain dan masing-masing menuju Mozambik dan Thailand.

Kapal tanker berbendera Liberia, Navig8 Macallister, mengirimkan sekitar 500 ribu barel nafta dari Uni Emirat Arab ke Ulsan, Korea Selatan.

Kemudian, kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) berbendera Liberia, Fpmc C Lord, mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah Arab Saudi dan menuju Pelabuhan Mailiao di Taiwan, serta kapal berbendera India, Desh Garima, yang membawa sekitar 780 ribu barel minyak mentah Das dari Uni Emirat Arab, sedang menuju Sri Lanka.

Kemudian, kapal Ruby yang membawa pupuk dari Qatar sedang menuju Uni Emirat Arab. Kapal tanker Merry M membawa petroleum coke dari Arab Saudi menuju Ravenna, Italia, juga berhasil melintas.

Saat ini, Selat Hormuz kembali ditutup Iran gara-gara Amerika Serikat (AS) menodai kesepakatan gencatan senjata sementara.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kenaikan harga LPG nonsubsidi hingga 18 persen memicu potensi peralihan ke LPG subsidi 3 kilogram. Pemerintah Provinsi Jakarta mulai mengantisipasi lonjakan tersebut agar distribusi tetap tepat sasaran.

Pemprov menilai selisih harga yang semakin lebar berisiko mendorong masyarakat beralih ke LPG subsidi. Karena itu, pengawasan dan monitoring diperketat, terutama di sektor usaha non-UMKM.

Kepala Dinas PPKUKM Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, harga LPG 12 kilogram naik Rp36ribu dari Rp192ribu menjadi Rp228ribu per tabung. Sementara LPG 5,5 kilogram naik Rp17ribu dari Rp90ribu menjadi Rp107ribu.

“LPG 12 kg mengalami kenaikan sebesar Rp36ribu atau sekitar 18,75 persen, dari Rp192ribu menjadi Rp228ribu per tabung. Sedangkan LPG 5,5 kg naik Rp17ribu atau sekitar 18,89 persen, dari Rp90ribu menjadi Rp107ribu per tabung,” kata Ratu, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan dipicu faktor global seperti harga kontrak LPG dunia, Indonesian Crude Price, serta kondisi geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi distribusi energi.

Untuk mencegah peralihan yang tidak tepat, Pemprov bersama Pertamina dan Hiswana Migas melakukan pengawasan penggunaan LPG di sektor usaha. Restoran, kafe, dan perhotelan menjadi fokus utama.

“Kami bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan stakeholders terkait lainnya akan berkoordinasi untuk melakukan monitoring penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM seperti restoran, kafe, dan perhotelan,” kata Ratu.

Pemprov juga mengingatkan LPG 3 kilogram hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Aparatur sipil negara dan masyarakat mampu diminta tetap menggunakan LPG nonsubsidi.

“Kami mengimbau ASN dan masyarakat mampu agar tetap menggunakan LPG non-subsidi,” kata Ratu.

Pengendalian distribusi dilakukan melalui sistem berbasis KTP yang terintegrasi dalam Merchant Apps Pertamina. Setiap transaksi dicatat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

“Setiap transaksi dicatat dalam sistem sebagai bagian dari pengendalian distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran,” kata Ratu.

Di sisi lain, Pemprov memastikan stok LPG nonsubsidi tetap aman meski harga mengalami kenaikan. Distribusi disebut berjalan normal di tingkat agen dan pangkalan.

“Berdasarkan pantauan di lapangan, stok LPG 5,5 kg dan 12 kg saat ini terpantau stabil di level agen maupun pangkalan. Distribusi berjalan normal ke seluruh depo dan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying,” kata Ratu.

Pemprov menilai kenaikan harga LPG nonsubsidi tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi daerah. Selama LPG subsidi tetap tersedia dan stabil, kebutuhan masyarakat dinilai masih terjaga.

“Selama LPG subsidi 3 kg tetap tersedia dan harganya tidak berubah, kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih terjaga. Pemprov Jakarta akan terus memonitor perkembangan ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” kata Ratu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga plastik, LPG non-subsidi, dan BBM non-subsidi mulai menekan struktur biaya produksi dan distribusi, memicu risiko inflasi lanjutan sekaligus menekan daya tahan UMKM dan kelas menengah.

Tekanan harga dari sisi energi dan bahan baku ini menunjukkan inflasi tidak lagi semata dipengaruhi faktor musiman, melainkan mulai bergeser ke tekanan biaya yang lebih struktural. Dampaknya merambat dari sektor hulu hingga ke harga produk konsumsi sehari-hari.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik telah berdampak langsung terhadap harga minyak goreng, meski pasokan secara nasional masih dalam kondisi aman.

“Memang salah satu imbas kenaikan itu karena harga plastik,” ujarnya.

Dia menegaskan persoalan ini berakar dari sisi hulu, khususnya bahan baku plastik, yang kemudian memengaruhi berbagai produk turunan di sektor industri dan konsumsi.

Namun, pemerintah menyatakan produksi tetap berjalan normal dengan dukungan impor bahan baku plastik, namun tekanan harga belum sepenuhnya mereda di pasar.

Di saat yang sama, kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi menambah tekanan baru, terutama melalui jalur distribusi dan biaya operasional.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memperkirakan dampak langsung terhadap inflasi berada pada kisaran moderat, namun berpotensi meluas melalui efek lanjutan.

“Dalam jangka pendek, kenaikan LPG 12 kg dan BBM non-subsidi diperkirakan memberikan tambahan inflasi sekitar 0,1% hingga 0,3%,” ujarnya.

Menurutnya, risiko utama justru berasal dari efek rambatan ke sektor transportasi, logistik, dan ekspektasi harga yang dapat memperpanjang tekanan inflasi.

Dia juga menyoroti kelompok kelas menengah sebagai pihak yang paling rentan terdampak. Kelompok ini tidak menerima bantuan sosial, tetapi sangat sensitif terhadap kenaikan biaya energi dan transportasi.

“Kelompok ini adalah penopang konsumsi domestik, namun sering luput dari desain kebijakan,” ujarnya.

Di tingkat pelaku usaha, dampak tersebut mulai terasa nyata. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia Edy Misero menyebut kenaikan LPG non-subsidi menjadi tekanan paling langsung bagi UMKM, khususnya sektor kuliner.

“Kenaikan LPG sangat dirasakan oleh restoran dan kedai yang menggunakan gas 12 kilogram,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, lonjakan harga plastik hingga 50%–60% memberikan tekanan besar bagi UMKM yang menggunakan bahan tersebut sebagai bahan baku produksi.

Pelaku usaha menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menurunkan margin keuntungan. Kenaikan harga berisiko menekan permintaan, sementara penurunan margin berpotensi melemahkan keberlanjutan usaha.

“Kalau harga dinaikkan, kemungkinan omzet turun. Kalau tidak, margin yang dikorbankan,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Penurunan bukan terjadi pada daya beli secara langsung, tetapi pada kecenderungan menahan belanja, terutama untuk kebutuhan non-primer.

Tekanan berlapis dari energi dan bahan baku ini juga membuka risiko inflasi yang lebih persisten, terutama jika dipicu oleh dinamika global seperti harga energi dan gangguan pasokan.

Fakhrul menilai pemerintah perlu merespons dengan kebijakan yang lebih terarah, bukan sekadar stimulus umum.

“Perlu ada targeted cushioning, seperti insentif sektor logistik atau dukungan transportasi publik untuk menahan transmisi harga,” ujarnya.

Di sisi UMKM, pelaku usaha mendorong pemerintah untuk menurunkan beban pajak impor bahan baku serta memperluas akses pembiayaan murah agar tetap mampu bertahan di tengah tekanan biaya.

Selain itu, optimalisasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri dinilai menjadi kunci menjaga permintaan di tengah pelemahan konsumsi.

Dengan demikian, kenaikan harga energi dan bahan baku tidak hanya berdampak pada inflasi jangka pendek, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas konsumsi dan keberlanjutan usaha. Tanpa mitigasi yang tepat, tekanan ini dapat berkembang menjadi risiko struktural bagi perekonomian domestik.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kearifan lokal bisa menjadi sumber energi (diversifikasi energi) alternatif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi.

Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti LPG atau elpiji yakni biogas. Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan, seperti sapi. Sejumlah peternak di Kabupaten Bandung Barat telah mengolah kotoran sapi menjadi biogas.

Api dari kompor yang dihasilkan biogas tergolong besar dan mampu digunakan memasak sehari-hari. “Bisa mengelola kotoran sapi berubah jadi energi gas, bisa, sampah, bisa, listrik bisa,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Selain memanfaatkan biogas, masyarakat, khususnya di perkampungan dapat menggunakan kayu bakar untuk masak. Alternatif lain, untuk warga di perkotaan kompor listrik bisa menjadi pilihan.

"Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan kita," ucap KDM.

Ia yakin masyarakat Jawa Barat dapat menyiasati kenaikan harga gas elpiji dengan mencari alternatif energi lain. “Saya meyakini warga Indonesia ini warga yang inovatif dan cerdas,” katanya.

Kenaikan harga LPG nonsubsidi mulai berlaku pada 18 April 2026. Harga LPG 12 kg naik menjadi Rp228.000 per tabung di Jawa Barat. Sementara, harga elpiji 5,5 kg naik menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan harga tidak terjadi pada elpiji subsidi 3 kg.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga BBM non subsidi terutama jenis solar belum berdampak pada bisnis transportasi bus antara daerah. Hal ini dikonfirmasi oleh redBus, salah satu operator pemesanan tiket bus terbesar se-Indonesia.

"Belum ada kenaikan," kata Senior Marketing Manager redBus Imam Nugraha pada Republika, Selasa (21/4/2026). Ia menjelaskan, secara umum bus-bus di segmen premium yang menggunakan BBM non subsidi jenis solar.

Segmen premium yang dimaksud adalah layanan kelas non ekonomi-bisnis di berbagai tujuan antar kota antar provinsi. Harga tiket di level ini umumnya untuk antar provinsi di Jawa di atas Rp 200 ribu.

PT Pertamina (Persero) akhirnya menaikkan harga BBM nonsubsidi dan LPG non 3kg mulai 18 April 2026. Berdasarkan laman resmi perusahaan, harga Pertamax Turbo di wilayah DKI Jakarta menjadi Rp 19.400 per liter dari sebelumnya Rp 13.100 per liter.

Sementara Dexlite naik menjadi Rp 23.600 per liter dari Rp 14.200 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp 23.900 per liter dari Rp 14.500 per liter. Sementara LPG tabung 12kg menjadi Rp 228 ribu per tabung.

Kenaikan harga ini Dexlite dan Pertamina Dex kemudian ramai dikeluhkan oleh konsumen mobil pribadi seperti Mitsubishi Pajero, Toyota Kijang Reborn Diesel, Toyota Fortuner Diesel, dan sejumlah merek dan varian.

Pengguna mobil mengeluhkan mahalnya isi diesel di sosial media dengan cara mengunggah bukti bayar pembelian BBM diesel mereka saat mengisi penuh. Rerata perbedaan mencapai lebih dari Rp 500 ribu.

Imam menambahkan, redBus mendeteksi ada kenaikan harga tiket tapi itu imbas dari periode mudik Lebaran kemarin. Secara tren tahunan, ia menyebut hal ini pola yang berulang. "Kalau naik sedikit (harga tiket) usai Lebaran kemarin memang ada. Tapi itu sebelum (kenaikan harga) BBM kemarin," kata dia.

Apakah operator bus sedang menunggu atau menghitung ulang harga tiket? Imam enggan berspekulasi lebih jauh. Ia mengatakan, yang umumnya menjadi patokan adalah kenaikan harga tiket bus di level bawah-menengah. "PO bus Sinar Jaya bisa jadi patokan," kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dinilai mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menuturkan, Sabtu (18/4/2026), pengaturan harga hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi, sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar.

Bahlil menekankan, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2022, jenis BBM ini umumnya digunakan oleh konsumen dari kalangan mampu, sehingga pergerakan harganya mengikuti dinamika pasar global.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan harga LPG 3 kilogram bersubsidi tidak pernah mengalami kenaikan sejak awal program konversi. Kebijakan harga tetap ini telah dipertahankan pemerintah sejak tahun 2006 hingga saat ini.

Pemerintah menjamin stabilitas harga produk subsidi tersebut guna melindungi daya beli masyarakat kecil. Selain itu, Bahlil menyebutkan bahwa kenaikan harga yang terjadi di lapangan bukan berasal dari kebijakan resmi pemerintah.

"Sejak LPG diterapkan tahun 2006 atau 2007 sampai dengan sekarang, belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," ujar Bahlil, Senin (20/4/2026). Di samping itu, ia menuding pihak distributor dan pangkalan sebagai pihak yang sering menaikkan harga secara sepihak.

Praktik permainan harga di tingkat pangkalan menyebabkan tarif gas melon sering melampaui ketentuan resmi. Terlebih lagi, pemerintah sempat melakukan penataan distribusi pada awal 2025 untuk menertibkan harga di tingkat konsumen.

Target harga yang ditetapkan pemerintah untuk masyarakat berada di kisaran Rp 17.000 hingga Rp 18.000 per tabung. Selain itu, Bahlil mengakui adanya polemik saat pemerintah mencoba menindak pangkalan yang menjual hingga Rp 25.000.

Upaya penertiban tersebut bertujuan agar subsidi energi benar-benar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Di samping itu, pengawasan ketat terhadap rantai pasok gas melon akan terus dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Pemerintah meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan penyimpangan harga yang terjadi di pangkalan resmi. Terlebih lagi, koordinasi dengan aparat setempat diperkuat guna menindak oknum yang merugikan kepentingan rakyat.

Stabilitas pasokan LPG 3 kg tetap menjadi prioritas utama kementerian di tengah dinamika ekonomi nasional. Selain itu, ketersediaan stok di seluruh wilayah dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga.

Integrasi data penerima subsidi menjadi kunci utama dalam efektivitas distribusi gas melon ke depannya. Di samping itu, pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga gas subsidi tersebut dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi senilai Rp243 miliar periode 7-20 April 2026 atau hampir dua pekan.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin total sejumlah 330 tersangka di 223 tempat kejadian perkara (TKP) telah ditangkap dalam perkara ini.

"Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang Rp243.669.600.800 selama 13 hari," ujar Nunung di Bareskrim, Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan subsidi energi dari negara untuk kepentingan pribadi dengan berbagai macam modus.

Perinciannya, pelaku melakukan penimbunan, memindahkan, mengoplos, memodifikasi tabung, memanipulasi dokumen angkutan, hingga menjual BBM atau LPG subsidi dengan harga industri.

“Setiap liter BBM dan setiap tabung LPG bersubsidi yang disalahgunakan sejatinya adalah hak masyarakat kecil petani, nelayan, pedagang, sopir angkutan, dan kelompok rentan lainnya yang dirampas demi keuntungan segelintir pihak,” pungkasnya.

Kemudian, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Irhamni menyatakan pihaknya telah mengamankan ribuan barang bukti terkait perkara ini.

Secara terperinci, 403.158 liter solar, 58.656 liter pertalite, 8.473 tabung LPG 3 kg, 322 tabung LPG 5,5 kg, 4.441 tabung LPG 12 kg, 110 tabung LPG 50 kg dan 161 unit kendaraan roda empat atau roda enam.

Irhamni menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan pasal tindak pidana pencucian uang untuk menelusuri aset pelaku sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku.

"Ini cukup besar dalam 13 hari, rekan-rekan jajaran bisa mengamankan potensi kerugian keuangan negara. Tentunya tindak lanjutnya akan kami kejar dengan tindak pidana pencucian uang," pungkasnya.

.

Jakarta: Setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, PT Pertamina Patra Niaga juga melakukan kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi.

Kenaikan ini berlaku untuk ukuran 5,5 kg dan 12 kg, yang mulai efektif sejak 18 April 2026.

Mengacu pada informasi resmi, harga LPG 12 kg naik dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung, atau meningkat sekitar 18,75 persen.

Sementara itu, LPG 5,5 kg turut mengalami kenaikan dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung, atau naik 18,89 persen.

Berlaku di sejumlah wilayah

Harga baru tersebut berlaku di berbagai wilayah seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat.

Untuk wilayah lain di Indonesia, harga LPG nonsubsidi juga mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan biaya distribusi ke masing-masing daerah.

Kenaikan pertama sejak 2023

Penyesuaian harga LPG ini menjadi yang pertama sejak November 2023. Sebelumnya, pada periode tersebut, Pertamina sempat menurunkan harga LPG 12 kg menjadi Rp192.000 per tabung.

Langkah penurunan harga kala itu dilakukan setelah evaluasi terhadap tren Contract Price Aramco (CPA), yang menunjukkan penurunan harga akibat pelemahan nilai tukar dolar terhadap rupiah.

(ANN)