Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita mobil mewah Lamborghini Aventador dalam kasus dugaan korupsi tata kelola IUP bauksit PT Quality Success Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2017-2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan mobil yang disita itu milik Beneficial Owner PT QSS sekaligus tersangka Sudianto alias Aseng.

"Ada beberapa di antaranya ada mobil, kendaraan berupa Lamborghini Aventador," ujar Anang di Kejagung, Selasa (23/6/2026).

Selain Lamborghini, penyidik Jampidsus juga turut menyita mobil Toyota Fortuner dan Camry, alat berat pertambangan berupa ekskavator dan dump truck hingga aset rumah dan tanah milik tersangka Aseng.

Anang menyampaikan penyitaan ini dilakukan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat kasus tata kelola bauksit tersebut.

"Nilainya masih dalam dihitung. Yang penting kami kumpulkan, nanti dibawa lagi ke Jakarta diusahakan," tuturnya.

Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan total lima orang tersangka dalam kasus ini. Selain Sudianto alias Aseng, tiga pejabat PT QSS ditetapkan sebagai tersangka mulai dari YA selaku Komisaris PT QSS; IA selaku Konsultan Perizinan PT QSS dan Direktur PT BMU; dan AP selaku Direktur PT QSS.

Sementara, satu tersangka lainnya berinisial HSFD selaku Analis Pertambangan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM.

Duduk perkara kasus ini pada intinya, QSS dinilai telah melakukan pelanggaran lantaran melakukan aktivitas penambangan di luar IUP.

Kemudian, PT QSS juga telah mengekspor hasil tambang bauksit itu melalui dokumen IUP OP, RKAB dan Rekomendasi Persetujuan Ekspor milik PT QSS.

JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) tahun 2017-2025 diapresiasi oleh Jaringan Aktivis Nusantara (JAN). Menurut Koordinator Nasional Jaringan Aktivis Nusantara Ibrahim, langkah Kejagung tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya keberanian dalam membongkar dugaan kejahatan sumber daya alam yang merugikan negara.

Akan tetapi, JAN menyinggung perkembangan penanganan perkara kasus dugaan tambang ilegal PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kalimantan Tengah yang menyeret nama Samin Tan. “JAN mengapresiasi langkah Kejagung dalam perkara IUP bauksit PT QSS. Tetapi pada saat yang sama, publik juga berhak bertanya, mengapa perkara Samin Tan yang nilai kerugian negaranya disebut mencapai sekitar Rp8 triliun belum menunjukkan perkembangan yang sepadan?” kata Ibrahim di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ibrahim berpendapat, Kejaksaan tidak boleh hanya terlihat tegas pada satu perkara, tetapi lambat dan ragu-ragu pada perkara lain yang memiliki konstruksi hukum serius, nilai kerugian besar dan dugaan keterlibatan banyak pihak. Sebab, kata dia, perkara dugaan tambang ilegal PT AKT bukan kasus biasa.

Sebelumnya, Kejagung disebut telah mengurai konstruksi perkara, melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, serta mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat penanganan kasus tersebut. Namun, hingga kini, JAN mempertanyakan mengapa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung belum juga menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak lain yang diduga terkait.

“Di sinilah letak keanehannya. Kejagung sudah pernah membuka konstruksi perkara. Sudah ada penggeledahan. Sudah ada alur dugaan penggunaan dokumen dan aliran dana. Tetapi publik belum melihat keberanian untuk menarik pihak-pihak lain ke dalam proses hukum,” ujar Ibrahim.

JAN juga menyoroti dugaan penggunaan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik PT MCM dalam aktivitas pertambangan yang dikaitkan dengan PT AKT. Dikatakannya, Kejagung seharusnya tidak berhenti pada satu nama.

Menurut dia, penyidik perlu menelusuri secara menyeluruh siapa saja pihak yang menyediakan dokumen, mengatur operasional, mengalirkan dana, memberi perlindungan, hingga menikmati keuntungan dari dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Kasus ini tidak boleh berhenti pada Samin Tan semata. Kalau ada dokumen terbang, siapa yang menyediakan? Kalau ada aliran dana, siapa yang mengatur? Kalau ada perlindungan, siapa yang memberi jaminan? Semua harus dibuka,” ujar Ibrahim.

JAN juga mengingatkan bahwa pihaknya telah menggelar aksi di Kantor Kejagung pada 11 Mei 2026, dan menyerahkan sejumlah nama yang menurut mereka perlu dimintai keterangan untuk membuat perkara ini semakin terang. Nama-nama tersebut, menurut Ibrahim, berkaitan dengan dugaan pihak yang mengetahui, melindungi, atau memiliki hubungan dengan rangkaian peristiwa sebelum perkara ini ditangani Satgas PKH dan Pidsus Kejagung.

Menurut JAN, perkara tambang ilegal yang merugikan negara harus dibongkar sampai ke akarnya. Kejagung, kata Ibrahim, tidak cukup hanya memproses pelaku utama di permukaan, tetapi harus berani menyentuh aktor lain yang diduga berada di belakang operasi, pembiayaan, perlindungan, maupun pengamanan kegiatan tersebut.

Ibrahim juga mengingatkan Jaksa Agung agar tidak mengkhianati perintah Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan tentang pentingnya pemberantasan korupsi, termasuk di sektor sumber daya alam. Ibrahim mengatakan, praktik korupsi dan tambang ilegal selama ini telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar serta memperparah kemiskinan rakyat di daerah-daerah penghasil sumber daya alam.

“Presiden sudah jelas memerintahkan agar tidak ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Maka Kejagung harus membuktikan bahwa perintah itu dijalankan, bukan hanya dijadikan slogan. Kasus Samin Tan adalah ujian serius bagi Kejagung,” kata Ibrahim.

JAN mendesak Jampidsus Kejagung segera mempercepat pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut. “Jika Kejagung tidak menunjukkan keseriusan dalam mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tambang ilegal Samin Tan, kami akan kembali datang ke Kejagung dengan kekuatan yang lebih besar. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan tambang ilegal,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi terkait tata kelola IUP PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat periode 2017-2025.

Empat tersangka itu yakni tiga pejabat PT QSS mulai dari YA selaku Komisaris PT QSS; IA selaku Konsultan Perizinan PT QSS dan Direktur PT BMU; dan AP selaku Direktur PT QSS.

Sementara, satu tersangka lainnya berinisial HSFD selaku Analis Pertambangan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka.

"Penyidik pada Jampidsus menetapkan dan melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/5/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran penambangan bauksit yang dilakukan PT QSS. Pada intinya, PT QSS telah melakukan aktivitas tambang di luar IUP yang telah diberikan.

Kemudian, PT QSS juga telah mengekspor hasil tambang bauksit itu melalui dokumen IUP OP, RKAB dan Rekomendasi Persetujuan Ekspor milik PT QSS. Berdasarkan perannya, pemilik manfaat PT QSS Sudianto yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka telah meminta bantuan IA selaku Konsultan PT QSS dan tersangka lainnya untuk menghubungi penyelenggara negara.

Penyelenggara negara ini adalah HSF selaku analis tambang pada Kementerian ESDM. Dia diduga menerima suap untuk memuluskan persyaratan dari tata kelola tambang PT QSS yang dinilai telah menyimpang.

"[Tersangka] berkomunikasi dan memberikan sejumlah uang kepada Penyelenggara Negara yaitu Tersangka HSF sehingga pada saat dokumen tidak memenuhi persyaratan tetap diterbitkan perizinan secara melawan hukum," imbuhnya.

Perbuatan yang dilakukan para tersangka ini dinilai telah mengakibatkan kerugian negara lantaran menyalahgunakan dokumen perizinan secara ilegal.

"Akibat dari penjualan bauksit yang bukan berasal dari penambangan di IUP PT QSS dan adanya penyalahgunaan dokumen perizinan untuk mengirim bauksit secara ilegal telah mengakibatkan kerugian keuangan negara," pungkasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP subsidair Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No./2023 tentang KUHP.

Adapun kini AP, YA dan IA telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Sementara itu, Tersangka SDT dan Tersangka HSFD ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut ada keterlibatan dari penyelenggara negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit yang dilakukan PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat 2017-2025. Saat ini, penyidik masih mendalami peran penyelenggara tersebut.

Hal ini disampaikan Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi menyusul telah ditetapkannya salah seorang pengusaha bernama Sudianto (SDT) sebagai tersangka. Diketahui, SDT merupakan pemilik dari perusahaan tersebut.

"Perannya adalah tersangka melakukan penambangan bauksit di luar IUP yang diberikan ya, dan bekerja sama dengan, tentu saja bekerja sama dengan penyelenggara negara," kata Syarief di kantot Kejagung, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Kendati demikian, dia belum bisa membeberkan lebih jauh identitas penyelenggara negara yang dimaksud. Hanya saja, Syarief menyampaikan bahwa pihaknya saat ini juga masih melakukan pemeriksaan intensif sejumlah saksi terkait. "Yang diperiksa saksi mungkin sampai malam ini ada sekitar 8 sampai 10 orang ya," ujarnya.

Lihat video: Barang Mewah Rampasan Koruptor Dilelang Kejagung, Apa Saja Isinya?

Selain pemeriksaan, Kejagung juga masih melakukan penggeledahan di sejumlah tempat hingga malam ini. "Penggeledahan di Jakarta ada tiga tempat, dan di Pontianak itu dua tempat," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan bos tambang Sudianto alias Aseng dalam kasus dugaan korupsi tata kelola IUP PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat periode 2017-2025.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI,Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Sudianto sebagai tersangka.

"Kami menetapkan satu orang tersangka, baru satu ya, atas nama SDT. Atas nama SDT. Ini merupakan beneficial owner dari PT QSS," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (21/5/2026) malam.

Dia menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan pelanggaran aktivitas tambang bauksit yang dilakukan oleh PT QSS. Sebab, Sudianto melakukan penambangan di luar IUP yang telah diberikan.

Selanjutnya, hasil tambang itu diekspor dengan dokumen milik PT QSS. Untuk memuluskan pengiriman hasil tambang itu, Sudianto diduga melakukan kerja sama dengan pihak penyelenggara negara.

"Perannya adalah tersangka melakukan penambangan bauksit di luar IUP yang diberikan, ya, dan bekerja sama dengan, tentu saja, penyelenggara negara," imbuhnya.

Adapun, Syarief menyatakan pihaknya saat ini masih melakukan penggeledahan di lima lokasi, mulai dari dua tempat di Kalimantan Barat dan tiga tempat di Jakarta. Namun, dia tidak bisa menjelaskan secara detail penggeledahan itu lantaran masih berlangsung.

"Kami masih melakukan pemeriksaan sampai dengan saat ini dan penggeledahan juga masih berlangsung saat ini di beberapa tempat di Kalimantan Barat dan di Jakarta," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menempuh jalan tengah untuk menjaga agenda penghiliran mineral tetap berjalan di tengah tekanan industri pertambangan dan protes investor asal China yang beroperasi di Indonesia. Evaluasi kebijakan pun mulai dibuka agar kepastian usaha tetap terjaga tanpa menghambat target hilirisasi nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui perlunya sinkronisasi kebijakan setelah menerima masukan dari pelaku industri yang meminta kepastian pasokan bahan baku, khususnya nikel dan bauksit. Permintaan itu muncul seiring meningkatnya kebutuhan smelter yang sudah telanjur dibangun dan membutuhkan jaminan suplai mineral dalam jangka panjang.

Di tengah evaluasi tersebut, investasi penghiliran mineral masih menunjukkan tren besar. Nilai investasi hilirisasi nikel tercatat mencapai Rp153,2 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp185,2 triliun pada 2025. Sementara itu, investasi bauksit melonjak dari Rp21,8 triliun pada 2024 menjadi Rp53,1 triliun pada tahun ini. Di sisi lain, investasi tembaga justru cenderung melandai menjadi Rp65,9 triliun pada 2025.

Pemerintah menilai penghiliran tetap menjadi strategi utama untuk memperkuat struktur industri nasional. Namun, pendekatannya mulai diarahkan tidak hanya sebatas pembangunan smelter atau pelarangan ekspor bahan mentah, melainkan menuju industrialisasi yang menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi dan memperpanjang rantai pasok dalam negeri.

Langkah pendalaman hilirisasi itu tercermin dari pengembangan proyek smelter yang terus berjalan. Hingga saat ini terdapat 14 proyek smelter mineral, terdiri atas enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter besi, dan satu smelter tembaga dengan total realisasi investasi mencapai US$7,8 miliar. Pada saat yang sama, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba hingga April 2026 mencapai Rp48,95 triliun atau tumbuh 6,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenakan denda kepada sejumlah perusahaan tambang bauksit yang tak kunjung membangun smelter atau fasilitas pemurnian bauksit.

Namun demikian, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno tak memerinci perusahaan mana saja yang dikenai denda. Dia hanya mengatakan bahwa besaran denda bervariasi. Bahkan, ada yang dikenai sebesar US$10 juta atau setara Rp177,09 miliar (asumsi kurs Rp17.708 per US$).
"Karena dia [perusahaan] tidak membangun smelter, kita kenakan denda. Ada yang dendanya sampai US$10 juta, ada juga. Ada beberapa ini, beberapa perusahaan yang kena," tutur Tri dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5/2026).
Merujuk bahan paparan Tri dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi XII DPR RI itu, terdapat 14 smelter yang telah dibangun dan masih dalam tahap pembangunan. Smelter itu untuk komoditas nikel, tembaga, besi, dan bauksit.
Khusus bauksit, terdapat enam smelter yang tengah dibangun untuk produk smelter grade alumina (SGA) dan chemical grade alumina (CGA). Sementara, total kapasitas bijih bauksit yang bisa diolah mencapai 19,68 juta ton dengan kapasitas hasil olahan sebesar 7,48 juta ton.
Selanjutnya, untuk komoditas nikel, terdapat empat smelter beroperasi dan dua smelter dalam pembangunan dengan produk feronikel (FeNi) dan nickel matte. Total kapasitas bijih nikel yang dapat diolah mencapai 24,93 juta ton dengan kapasitas hasil olahan sebesar 924.779 ton.
Berikutnya, pada komoditas tembaga terdapat satu smelter yang beroperasi memproduksi katoda tembaga. Kapasitas pengolahan bijih tembaga mencapai 2 juta ton dengan kapasitas hasil olahan sebesar 460.000 ton.
Sementara itu, komoditas besi terdapat satu smelter yang dalam tahap pembangunan dengan produk sponge ferro alloy. Adapun, kapasitas bijih besi yang bisa diolah mencapai 4,72 juta ton dan kapasitas output sebesar 1,7 juta ton.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sumber daya bauksit Indonesia mencapai sekitar 7,4 miliar ton, dengan cadangan sekitar 2,7 miliar ton di antaranya berstatus siap ditambang.
Besarnya cadangan tersebut menunjukkan Indonesia memiliki modal mineral yang sangat kuat untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi nasional.
Namun demikian, pemanfaatan cadangan bauksit tersebut selama ini belum optimal. Hal ini tercermin dari pola produksi yang masih sangat bergantung pada ekspor bijih mentah.
Produksi bijih bauksit nasional sempat mencapai 31,8 juta ton pada 2022. Setelah penerapan larangan ekspor bahan mentah, produksi menurun menjadi sekitar 19 juta ton pada 2023 dan kembali menyusut menjadi 16,8 juta ton pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Arah investasi hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan rantai industri.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan struktur investasi hilirisasi perlu diarahkan lebih spesifik agar mampu menopang pengembangan industri hilir bernilai tambah tinggi.

Contohnya untuk nikel, investasi di smelter tipe Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) menurutnya sudah cukup banyak. Akan tetapi, untuk nikel kadar rendah yakni High-Pressure Acid Leaching (HPAL) yang biasa masuk ke industri baterai, justru masih kurang.

“Jadi, kami mendorong kalau untuk hilirisasi di sektor komoditas tambang nikel, itu lebih baik didorong ke arah hilirisasi smelter nikel HPAL,” kata Sudirman kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, pengembangan smelter untuk nikel kadar rendah menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Selama ini, sebagian besar fasilitas pengolahan masih berorientasi pada produk stainless steel atau baja nirkarat.

Selain nikel, peluang investasi juga dinilai terbuka lebar di sektor bauksit. Sudirman menilai kapasitas smelter bauksit di Indonesia masih terbatas, padahal kebutuhan aluminium domestik terus meningkat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri.

Menurutnya, hilirisasi bauksit perlu dipercepat melalui pembangunan fasilitas pengolahan menjadi alumina hingga aluminium. Apalagi, kebijakan larangan ekspor bahan mentah telah mendorong pengolahan di dalam negeri.

“Saat ini kita dengar bahwa ada beberapa investor dari China itu tertarik untuk menanamkan investasinya, mendirikan pabrik smelter bauksit ini untuk menjadi aluminium,” ungkapnya.

Kendati demikian, Sudirman mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam membuka keran investasi asing di sektor ini. Pengalaman hilirisasi nikel yang memicu lonjakan jumlah smelter dinilai perlu menjadi pelajaran agar kapasitas produksi tetap terkendali.

Di sektor timah, investasi hilirisasi juga dinilai masih relevan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri. Upaya pembatasan ekspor bahan mentah serta penertiban tambang ilegal disebut menjadi momentum untuk memperkuat industri hilir timah nasional.

Sementara itu, dia berpandangan prospek hilirisasi batu bara menghadapi tantangan tersendiri. Program gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) sebagai substitusi LPG, misalnya, masih terkendala aspek keekonomian.

Menurut Sudirman, tingginya biaya investasi dan operasional, serta harga jual produk yang relatif rendah, membuat proyek tersebut belum menarik bagi investor swasta. “Biaya capital-nya atau biaya investasi dari batu bara, MPP-nya [Market Parity Price] tinggi sekali, sementara harga jualnya belum mendukung,” katanya.

Dia menilai, proyek hilirisasi batu bara sebaiknya didorong langsung oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional, bukan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kendati demikian, upaya hilirisasi tetap perlu dijalankan sebagai langkah antisipasi terhadap volatilitas harga energi global, termasuk potensi kenaikan harga LPG di masa depan.

Dari sisi kebijakan, Sudirman menilai insentif fiskal seperti keringanan pajak dan royalti memang penting, tetapi belum cukup untuk mendorong investasi pada sektor yang secara ekonomi masih belum menarik, seperti batu bara.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani telah melaporkan bahwa realisasi investasi berbasis hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 8,2% secara tahunan. Nilai tersebut berkontribusi sekitar 29,6% terhadap total investasi nasional.

Sektor mineral masih menjadi motor utama hilirisasi dengan kontribusi Rp98,3 triliun pada periode Januari sampai Maret 2026. Komoditas nikel mendominasi dengan nilai Rp41,5 triliun, diikuti tembaga, besi baja, bauksit, hingga timah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberlakukan perubahan atas harga patokan mineral (HPM) untuk sejumlah komoditas mineral logam, termasuk nikel dan bauksit.

Perubahan itu tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 144/2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara yang berlaku efektif mulai 15 April 2026.

Regulasi tersebut mengatur tiga perubahan substansial. Pertama, penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada corrective factor (CF) serta penambahan mineral ikutan seperti besi, kobalt, dan krom dalam perhitungan HPM.

Kedua, penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM. Ketiga, perubahan satuan harga berupa transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya US$/DMT (dry metric ton) menjadi US$/WMT (wet metric ton) yang berlaku untuk bijih nikel, bauksit, kobalt, timbal, seng, besi, tembaga, mangan, krom, dan pasir besi.

Kementerian ESDM dalam keterangannya menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan guna mengoptimalisasi penerimaan negara, serta memastikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan

Di tengah upaya perbaikan tata kelola harga mineral tersebut, pelaku industri melihat perubahan formula HPM tidak hanya berdampak pada aspek penerimaan negara, tetapi juga menggeser keseimbangan ekonomi di sepanjang rantai industri nikel.

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan reformasi HPM menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti pasar, tetapi mulai mengatur keseimbangan pasokan dan harga secara aktif. Dia juga menyebut dampak kebijakan baru ini akan signifikan.

"Reformasi HPM ini signifikan karena harga acuan naik sekitar 100% sampai 140%. Sekarang HPM tidak hanya berbasis nikel, tetapi juga memasukkan kobalt, besi, dan krom sebagai bagian dari valuasi," jelas Meidy ketika dihubungi, Rabu (15/4/2026).

Meidy mengatakan ketentuan HPM anyar bakal menimbulkan sejumlah dampak. Kebijakan ini dapat memperkuat fondasi harga bagi para penambang di sisi hulu.

Namun, dampak sebaliknya akan terjadi di sisi hilir. Menurutnya, pelaku usaha di sektor smelter, khususnya high pressure acid leach (HPAL), bakal menghadapi lonjakan biaya produksi yang tidak diimbangi dengan kenaikan margin.

“Jadi yang terjadi saat ini bukan kenaikan margin, tetapi justru margin compression di tengah rantai industri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meidy menyebut industri nikel saat ini menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, lonjakan biaya produksi, terutama akibat kenaikan harga sulfur yang kini melampaui US$900 per ton. Kenaikan itu berdampak langsung pada operasional HPAL dengan tambahan beban biaya sekitar US$4.000 per ton nikel.

Kedua, ketidakseimbangan permintaan yang turut menekan kondisi industri. Permintaan dari sektor stainless steel masih relatif kuat, tetapi segmen baterai yang diharapkan menjadi motor baru justru belum menunjukkan pertumbuhan optimal.

Ketiga, dari sisi rantai pasok, ketergantungan Indonesia terhadap impor sulfur membuat industri rentan terhadap gangguan geopolitik yang dapat memengaruhi kelangsungan produksi nasional.

Dalam jangka pendek, dia menyebut pelaku industri mulai melakukan penyesuaian strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha. Langkah yang ditempuh antara lain efisiensi operasional, penyesuaian belanja modal, hingga optimalisasi produksi.

Meski demikian, Meidy menegaskan kondisi saat ini belum mengarah pada pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran. Industri masih berfokus menjaga stabilitas operasi di tengah fase transisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah pedoman penetapan harga patokan mineral (HPM) untuk komoditas mineral logam seperti bijih nikel dan bijih bauksit.
Perubahan itu sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 144/2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara. Adapun, aturan baru tersebut berlaku efektif mulai 15 April 2026.
Regulasi ini mengatur tiga perubahan substansial. Pertama, penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada corrective factor (CF) serta penambahan mineral ikutan (besi, kobalt, dan krom) dalam perhitungan HPM (harga patokan mineral).
Kedua, penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM. Ketiga, perubahan satuan harga, yaitu terjadi transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya US$/DMT (dry metric ton) menjadi US$/WMT (wet metric ton).
Perubahan satuan ini berlaku untuk berbagai komoditas, termasuk bijih nikel, bauksit, kobalt, timbal, seng, besi, tembaga, mangan, krom, dan pasir bes.
Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, dinamika pasar komoditas global saat ini bergerak sangat cepat dan fluktuatif. Ketidakpastian ekonomi dunia menuntut kita untuk memiliki regulasi yang adaptif, adil, dan transparan. Menurutnya, pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap formula HPM.
“Penetapan kembali formula ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi mendalam dengan tujuan utama untuk optimalisasi penerimaan negara serta memastikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan”, ujar Tri melalui keterangan resmi dikutip Selasa (14/4/2026).
Tri mengimbau kepada seluruh perusahaan tambang, khususnya nikel dan bauksit, untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan para surveyor. Ini krusial agar surveyor dapat menyajikan data kualitas mineral secara lengkap seperti mineral ikutan besi, kobalt dan krom pada bijih nikel dan kadar reaktif-silika pada bijih bauksit sesuai dengan regulasi terbaru tersebut.
Pihaknya pun mengingatkan perusahaan tambang bijih nikel segera melakukan koordinasi dengan surveyor agar menyajikan data semua kadar/kualitas Ni, Co, Fe, Cr dan kadar air.

Sementara untuk perusahaan tambang bijih bauksit, berkoordinasi dengan surveyor agar menyajikan data semua kadar/kualitas AI2O3, R-SiO2, dan kadar air.

IDXChannel - PT PP Presisi Tbk (PPRE) meraih kontrak baru pada proyek pertambangan bauksit milik PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dengan nilai Rp870 miliar.

Tambang tersebut berlokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) bersama PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA).

"Ekspansi PPRE pada proyek pertambangan bauksit ini tidak menjadi implementasi dari strategi perusahaan dalam melakukan diversifikasi layanan jasa penambangan di luar mineral nikel yakni bauksit," kata Direktur Utama PP Presisi Rizki Dianugrah dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (1/4/2026).

Adapun ruang lingkup kontrak ini meliputi pekerjaan jasa penambangan bauksit, pengangkutan material, serta penyediaan dan pengoperasian washing plant. Penggalian pertama (first cut) akan dimulai pada awal kuartal II-2026.

Rizki menambahkan, lingkup pekerjaan ini menegaskan kapabilitas PPRE sebagai penyedia jasa penambangan terintegrasi dengan standar operasional yang tinggi, sekaligus memperluas portofolio layanan jasa penambangan pada mineral lainnya yaitu bauksit.

"Dengan dukungan tim berpengalaman, armada alat berat yang andal, serta penerapan standar K3 dan lingkungan yang tinggi, perseroan optimistis dapat memberikan kinerja terbaik dan nilai tambah yang berkelanjutan," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

PT PP Presisi Tbk (PPRE) memperoleh kontrak baru pada proyek tambang bauksit milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang berlokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai kontrak proyek tersebut mencapai Rp 870 miliar.

Proyek itu akan dijalankan melalui skema kerja sama operasi (KSO) bersama PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Lancarjaya Mandiri Abadi. Dalam kontraknya, PPRE akan menangani berbagai pekerjaan jasa pertambangan, mulai dari aktivitas penambangan bauksit, pengangkutan material, hingga penyediaan serta pengoperasian fasilitas washing plant.

Tahap penggalian awal atau first cut dijadwalkan dimulai pada awal kuartal II 2026. Menurut perseroan, lingkup pekerjaan tersebut menunjukkan kemampuan PPRE sebagai penyedia layanan pertambangan terintegrasi dengan standar operasional yang tinggi, sekaligus memperluas portofolio perusahaan pada komoditas mineral selain nikel, yakni bauksit.

Direktur Utama PPRE, Rizki Dianugrah mengatakan, kontrak baru dengan Antam itu menjadi bukti kepercayaan terhadap rekam jejak dan kapasitas operasional perusahaan dalam mengelola proyek pertambangan strategis.

"Ekspansi PPRE pada proyek pertambangan bauksit ini menegaskan kapabilitas perusahaan sebagai penyedia jasa penambangan yang profesional dan terintegrasi. Selain itu, kerja sama dengan ANTAM menjadi wujud sinergi positif antar-BUMN," ujar Rizki dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu (1/4).

Menurut manajemen, proyek tersebut juga sejalan dengan agenda hilirisasi nasional yang tengah didorong pemerintah. Melalui proyek bauksit ini, PPRE berharap dapat menjaga momentum pertumbuhan kinerja sekaligus memperkuat fundamental bisnis jangka panjang.

Dengan tambahan kontrak tersebut, PPRE semakin mempertegas posisinya di sektor pertambangan dan konstruksi nasional. Perusahaan menargetkan mampu menghadirkan solusi layanan pertambangan yang terintegrasi dan inovatif, sekaligus menjalankan prinsip keberlanjutan berbasis ESG untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.