Bisnis.com, JAKARTA — Arah investasi hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan rantai industri.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan struktur investasi hilirisasi perlu diarahkan lebih spesifik agar mampu menopang pengembangan industri hilir bernilai tambah tinggi.

Contohnya untuk nikel, investasi di smelter tipe Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) menurutnya sudah cukup banyak. Akan tetapi, untuk nikel kadar rendah yakni High-Pressure Acid Leaching (HPAL) yang biasa masuk ke industri baterai, justru masih kurang.

“Jadi, kami mendorong kalau untuk hilirisasi di sektor komoditas tambang nikel, itu lebih baik didorong ke arah hilirisasi smelter nikel HPAL,” kata Sudirman kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, pengembangan smelter untuk nikel kadar rendah menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Selama ini, sebagian besar fasilitas pengolahan masih berorientasi pada produk stainless steel atau baja nirkarat.

Selain nikel, peluang investasi juga dinilai terbuka lebar di sektor bauksit. Sudirman menilai kapasitas smelter bauksit di Indonesia masih terbatas, padahal kebutuhan aluminium domestik terus meningkat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri.

Menurutnya, hilirisasi bauksit perlu dipercepat melalui pembangunan fasilitas pengolahan menjadi alumina hingga aluminium. Apalagi, kebijakan larangan ekspor bahan mentah telah mendorong pengolahan di dalam negeri.

“Saat ini kita dengar bahwa ada beberapa investor dari China itu tertarik untuk menanamkan investasinya, mendirikan pabrik smelter bauksit ini untuk menjadi aluminium,” ungkapnya.

Kendati demikian, Sudirman mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam membuka keran investasi asing di sektor ini. Pengalaman hilirisasi nikel yang memicu lonjakan jumlah smelter dinilai perlu menjadi pelajaran agar kapasitas produksi tetap terkendali.

Di sektor timah, investasi hilirisasi juga dinilai masih relevan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri. Upaya pembatasan ekspor bahan mentah serta penertiban tambang ilegal disebut menjadi momentum untuk memperkuat industri hilir timah nasional.

Sementara itu, dia berpandangan prospek hilirisasi batu bara menghadapi tantangan tersendiri. Program gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) sebagai substitusi LPG, misalnya, masih terkendala aspek keekonomian.

Menurut Sudirman, tingginya biaya investasi dan operasional, serta harga jual produk yang relatif rendah, membuat proyek tersebut belum menarik bagi investor swasta. “Biaya capital-nya atau biaya investasi dari batu bara, MPP-nya [Market Parity Price] tinggi sekali, sementara harga jualnya belum mendukung,” katanya.

Dia menilai, proyek hilirisasi batu bara sebaiknya didorong langsung oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional, bukan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kendati demikian, upaya hilirisasi tetap perlu dijalankan sebagai langkah antisipasi terhadap volatilitas harga energi global, termasuk potensi kenaikan harga LPG di masa depan.

Dari sisi kebijakan, Sudirman menilai insentif fiskal seperti keringanan pajak dan royalti memang penting, tetapi belum cukup untuk mendorong investasi pada sektor yang secara ekonomi masih belum menarik, seperti batu bara.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani telah melaporkan bahwa realisasi investasi berbasis hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 8,2% secara tahunan. Nilai tersebut berkontribusi sekitar 29,6% terhadap total investasi nasional.

Sektor mineral masih menjadi motor utama hilirisasi dengan kontribusi Rp98,3 triliun pada periode Januari sampai Maret 2026. Komoditas nikel mendominasi dengan nilai Rp41,5 triliun, diikuti tembaga, besi baja, bauksit, hingga timah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberlakukan perubahan atas harga patokan mineral (HPM) untuk sejumlah komoditas mineral logam, termasuk nikel dan bauksit.

Perubahan itu tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 144/2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara yang berlaku efektif mulai 15 April 2026.

Regulasi tersebut mengatur tiga perubahan substansial. Pertama, penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada corrective factor (CF) serta penambahan mineral ikutan seperti besi, kobalt, dan krom dalam perhitungan HPM.

Kedua, penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM. Ketiga, perubahan satuan harga berupa transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya US$/DMT (dry metric ton) menjadi US$/WMT (wet metric ton) yang berlaku untuk bijih nikel, bauksit, kobalt, timbal, seng, besi, tembaga, mangan, krom, dan pasir besi.

Kementerian ESDM dalam keterangannya menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan guna mengoptimalisasi penerimaan negara, serta memastikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan

Di tengah upaya perbaikan tata kelola harga mineral tersebut, pelaku industri melihat perubahan formula HPM tidak hanya berdampak pada aspek penerimaan negara, tetapi juga menggeser keseimbangan ekonomi di sepanjang rantai industri nikel.

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan reformasi HPM menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti pasar, tetapi mulai mengatur keseimbangan pasokan dan harga secara aktif. Dia juga menyebut dampak kebijakan baru ini akan signifikan.

"Reformasi HPM ini signifikan karena harga acuan naik sekitar 100% sampai 140%. Sekarang HPM tidak hanya berbasis nikel, tetapi juga memasukkan kobalt, besi, dan krom sebagai bagian dari valuasi," jelas Meidy ketika dihubungi, Rabu (15/4/2026).

Meidy mengatakan ketentuan HPM anyar bakal menimbulkan sejumlah dampak. Kebijakan ini dapat memperkuat fondasi harga bagi para penambang di sisi hulu.

Namun, dampak sebaliknya akan terjadi di sisi hilir. Menurutnya, pelaku usaha di sektor smelter, khususnya high pressure acid leach (HPAL), bakal menghadapi lonjakan biaya produksi yang tidak diimbangi dengan kenaikan margin.

“Jadi yang terjadi saat ini bukan kenaikan margin, tetapi justru margin compression di tengah rantai industri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meidy menyebut industri nikel saat ini menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, lonjakan biaya produksi, terutama akibat kenaikan harga sulfur yang kini melampaui US$900 per ton. Kenaikan itu berdampak langsung pada operasional HPAL dengan tambahan beban biaya sekitar US$4.000 per ton nikel.

Kedua, ketidakseimbangan permintaan yang turut menekan kondisi industri. Permintaan dari sektor stainless steel masih relatif kuat, tetapi segmen baterai yang diharapkan menjadi motor baru justru belum menunjukkan pertumbuhan optimal.

Ketiga, dari sisi rantai pasok, ketergantungan Indonesia terhadap impor sulfur membuat industri rentan terhadap gangguan geopolitik yang dapat memengaruhi kelangsungan produksi nasional.

Dalam jangka pendek, dia menyebut pelaku industri mulai melakukan penyesuaian strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha. Langkah yang ditempuh antara lain efisiensi operasional, penyesuaian belanja modal, hingga optimalisasi produksi.

Meski demikian, Meidy menegaskan kondisi saat ini belum mengarah pada pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran. Industri masih berfokus menjaga stabilitas operasi di tengah fase transisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah pedoman penetapan harga patokan mineral (HPM) untuk komoditas mineral logam seperti bijih nikel dan bijih bauksit.
Perubahan itu sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 144/2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara. Adapun, aturan baru tersebut berlaku efektif mulai 15 April 2026.
Regulasi ini mengatur tiga perubahan substansial. Pertama, penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada corrective factor (CF) serta penambahan mineral ikutan (besi, kobalt, dan krom) dalam perhitungan HPM (harga patokan mineral).
Kedua, penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM. Ketiga, perubahan satuan harga, yaitu terjadi transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya US$/DMT (dry metric ton) menjadi US$/WMT (wet metric ton).
Perubahan satuan ini berlaku untuk berbagai komoditas, termasuk bijih nikel, bauksit, kobalt, timbal, seng, besi, tembaga, mangan, krom, dan pasir bes.
Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, dinamika pasar komoditas global saat ini bergerak sangat cepat dan fluktuatif. Ketidakpastian ekonomi dunia menuntut kita untuk memiliki regulasi yang adaptif, adil, dan transparan. Menurutnya, pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap formula HPM.
“Penetapan kembali formula ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi mendalam dengan tujuan utama untuk optimalisasi penerimaan negara serta memastikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan”, ujar Tri melalui keterangan resmi dikutip Selasa (14/4/2026).
Tri mengimbau kepada seluruh perusahaan tambang, khususnya nikel dan bauksit, untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan para surveyor. Ini krusial agar surveyor dapat menyajikan data kualitas mineral secara lengkap seperti mineral ikutan besi, kobalt dan krom pada bijih nikel dan kadar reaktif-silika pada bijih bauksit sesuai dengan regulasi terbaru tersebut.
Pihaknya pun mengingatkan perusahaan tambang bijih nikel segera melakukan koordinasi dengan surveyor agar menyajikan data semua kadar/kualitas Ni, Co, Fe, Cr dan kadar air.

Sementara untuk perusahaan tambang bijih bauksit, berkoordinasi dengan surveyor agar menyajikan data semua kadar/kualitas AI2O3, R-SiO2, dan kadar air.

IDXChannel - PT PP Presisi Tbk (PPRE) meraih kontrak baru pada proyek pertambangan bauksit milik PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dengan nilai Rp870 miliar.

Tambang tersebut berlokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) bersama PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA).

"Ekspansi PPRE pada proyek pertambangan bauksit ini tidak menjadi implementasi dari strategi perusahaan dalam melakukan diversifikasi layanan jasa penambangan di luar mineral nikel yakni bauksit," kata Direktur Utama PP Presisi Rizki Dianugrah dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (1/4/2026).

Adapun ruang lingkup kontrak ini meliputi pekerjaan jasa penambangan bauksit, pengangkutan material, serta penyediaan dan pengoperasian washing plant. Penggalian pertama (first cut) akan dimulai pada awal kuartal II-2026.

Rizki menambahkan, lingkup pekerjaan ini menegaskan kapabilitas PPRE sebagai penyedia jasa penambangan terintegrasi dengan standar operasional yang tinggi, sekaligus memperluas portofolio layanan jasa penambangan pada mineral lainnya yaitu bauksit.

"Dengan dukungan tim berpengalaman, armada alat berat yang andal, serta penerapan standar K3 dan lingkungan yang tinggi, perseroan optimistis dapat memberikan kinerja terbaik dan nilai tambah yang berkelanjutan," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

PT PP Presisi Tbk (PPRE) memperoleh kontrak baru pada proyek tambang bauksit milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang berlokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai kontrak proyek tersebut mencapai Rp 870 miliar.

Proyek itu akan dijalankan melalui skema kerja sama operasi (KSO) bersama PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Lancarjaya Mandiri Abadi. Dalam kontraknya, PPRE akan menangani berbagai pekerjaan jasa pertambangan, mulai dari aktivitas penambangan bauksit, pengangkutan material, hingga penyediaan serta pengoperasian fasilitas washing plant.

Tahap penggalian awal atau first cut dijadwalkan dimulai pada awal kuartal II 2026. Menurut perseroan, lingkup pekerjaan tersebut menunjukkan kemampuan PPRE sebagai penyedia layanan pertambangan terintegrasi dengan standar operasional yang tinggi, sekaligus memperluas portofolio perusahaan pada komoditas mineral selain nikel, yakni bauksit.

Direktur Utama PPRE, Rizki Dianugrah mengatakan, kontrak baru dengan Antam itu menjadi bukti kepercayaan terhadap rekam jejak dan kapasitas operasional perusahaan dalam mengelola proyek pertambangan strategis.

"Ekspansi PPRE pada proyek pertambangan bauksit ini menegaskan kapabilitas perusahaan sebagai penyedia jasa penambangan yang profesional dan terintegrasi. Selain itu, kerja sama dengan ANTAM menjadi wujud sinergi positif antar-BUMN," ujar Rizki dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu (1/4).

Menurut manajemen, proyek tersebut juga sejalan dengan agenda hilirisasi nasional yang tengah didorong pemerintah. Melalui proyek bauksit ini, PPRE berharap dapat menjaga momentum pertumbuhan kinerja sekaligus memperkuat fundamental bisnis jangka panjang.

Dengan tambahan kontrak tersebut, PPRE semakin mempertegas posisinya di sektor pertambangan dan konstruksi nasional. Perusahaan menargetkan mampu menghadirkan solusi layanan pertambangan yang terintegrasi dan inovatif, sekaligus menjalankan prinsip keberlanjutan berbasis ESG untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP Presisi Tbk. (PPRE) meraih kontrak baru proyek tambang bauksit milik PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dengan nilai mencapai Rp870 miliar.

Berdasarkan keterangan resmi perseroan, proyek tersebut berlokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dan dijalankan melalui skema kerja sama operasi (KSO) bersama PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) serta PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA).

Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi jasa penambangan bauksit, pengangkutan material, hingga penyediaan dan pengoperasian washing plant. Kegiatan penggalian awal (first cut) dijadwalkan dimulai pada awal kuartal II/2026.

Direktur Utama PPRE Rizki Dianugrah mengatakan perolehan kontrak ini mencerminkan kepercayaan terhadap kapabilitas operasional dan rekam jejak perseroan dalam mengelola proyek tambang.

“Ekspansi PPRE pada proyek pertambangan bauksit ini tidak hanya menegaskan kapabilitas PPRE sebagai penyedia jasa penambangan yang profesional dan terintegrasi, tetapi juga menjadi implementasi dari strategi perusahaan dalam melakukan diversifikasi layanan jasa penambangan di luar mineral nikel yakni bauksit,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Selain itu, kerja sama dengan ANTM juga mencerminkan sinergi antar-BUMN dalam mendukung pengembangan sektor pertambangan nasional.

Rizki menambahkan, dengan dukungan tim berpengalaman, armada alat berat, serta penerapan standar keselamatan dan lingkungan yang tinggi, perseroan optimistis mampu memberikan kinerja optimal pada proyek tersebut.

Sejalan dengan program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah, proyek ini juga menjadi bagian dari strategi PPRE dalam menjaga pertumbuhan kinerja berkelanjutan sekaligus memperkuat fundamental bisnis.

Melalui tambahan kontrak baru ini, PPRE memperluas portofolio jasa penambangan di luar komoditas nikel dan memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa pertambangan terintegrasi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) resmi meluncurkan logo baru. Emiten eksportir batu bara termal salah satu yang terbesar di dunia ini merilis dan mengumumkan logo barunya pada Kamis (12/3/2026).

Head of Corporate Communications BUMI, Ricco Surya menyampaikan bahwa peluncuran logo baru ini menandai tonggak penting dalam perjalanan transformasi Bumi Resources menuju perusahaan sumber daya alam yang semakin terdiversifikasi dan berdaya saing global.

"Logo baru ini mencerminkan evolusi Bumi Resources dari perusahaan yang berfokus pada batu bara menjadi perusahaan sumber daya alam yang lebih terdiversifikasi. Perseroan saat ini tengah memperluas portofolionya ke sektor mineral bernilai tinggi seperti emas, tembaga, dan bauksit, sekaligus mengembangkan hilirisasi serta memperkuat berbagai inisiatif keberlanjutan jangka panjang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).

Desain logo baru BUMI ini terinspirasi dari garis kontur topografi yang melambangkan hubungan erat perseroan dengan alam serta tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam.

Garis hijau yang mengalir merepresentasikan pembaruan dan keberlanjutan, sementara tipografi modern yang dirancang secara khusus mencerminkan semangat inovasi serta ambisi global Bumi Resources.

Ricco menjelaskan bahwa identitas visual baru ini akan diimplementasikan secara bertahap pada berbagai materi komunikasi perusahaan, lokasi operasional, platform digital, serta materi komunikasi investor sepanjang 2026.

"Perseroan menegaskan bahwa perubahan identitas ini tidak memengaruhi status hukum, struktur korporasi, maupun kode saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI)," tandasnya.

Berdasarkan laporan keuangan, Bumi Resources membukukan pendapatan US$1.037,3 juta per akhir September 2025. Realisasi itu tumbuh 11,9% dibandingkan dengan US$926,9 juta periode yang sama tahun lalu.

Beban pokok pendapatan perseroan tercatat juga mengalami kenaikan 5,1% secara year-on-year (yoy) dari US$833,3 juta menjadi US$876,0 juta pada kuartal III/2025. Sementara itu, beban usaha BUMI tercatat mengalami kenaikan 12,8% yoy dari US$68,2 juta pada kuartal III/2024 menjadi US$76,9 juta per akhir kuartal III/2025.

Kendati demikian, laba usaha yang dibukukan oleh Bumi Resources tercatat mengalami kenaikan 231,9% secara tahunan menjadi US$84,4 juta per akhir September 2025. Setelah dikurangi sejumlah beban seperti pajak penghasilan, Bumi Resources membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk US$29,4 juta pada kuartal III/2025. Realisasi itu turun 76,1% dari US$122,9 juta periode yang sama tahun lalu.

Untuk 2026 ini, manajemen Bumi Resources telah mengumumkan target penjualan batu bara dapat mencapai 77 juta hingga 78 juta ton pada 2026. Target penjualan ini disebut tidak berubah signifikan dari tahun 2025. Perinciannya, penjualan untuk Kaltim Prima Coal (KPC) untuk 2026 adalah sebesar 53,5 juta ton, dan untuk Arutmin sebesar 22 juta hingga 23 juta ton.

Hilirisasi jalan keluar bagi Indonesia memperkuat struktur industri nasional dan menghentikan kebiasaan menjual bauksit mentah

Jakarta (ANTARA) - NEXT Indonesia Center menilai hilirisasi bauksit menjadi alumina dan aluminium dapat meningkatkan nilai tambah hingga puluhan kali lipat serta menjadi kunci Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

“Hilirisasi merupakan jalan keluar nyata bagi Indonesia untuk memperkuat struktur industri nasional dan menghentikan kebiasaan menjual bauksit secara mentah,” kata Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko berdasarkan keterangannya, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan Indonesia memiliki cadangan bauksit sekitar 2,9 miliar ton, namun selama ini lebih banyak menjualnya dalam bentuk mentah.

Berdasarkan analisis NEXT Indonesia Center, harga bauksit di pasar internasional pada 2024 sekitar 59 dolar AS per ton.

Sementara jika bauksit dapat diolah menjadi alumina, nilainya dapat mencapai 478 dolar AS per ton atau sekitar 8,1 kali lipat.

“Bahkan jika diolah menjadi aluminium, jika dihitung harga rata-rata 20 tahun terakhir, nilai tambahnya bisa melonjak hingga 59 kali lipat,” ujarnya.

Christiantoko menyebut bahwa selisih harga yang lebar antara bahan mentah dan produk turunan menunjukkan potensi ekonomi yang belum optimal dimanfaatkan di dalam negeri.

Ia mencontohkan proyek hilirisasi bauksit-aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dikelola PT Borneo Alumina Indonesia, entitas hasil kolaborasi PT Aneka Tambang Tbk dan PT Indonesia Asahan Aluminium di bawah MIND ID, dengan nilai investasi sekitar 6,32 miliar dolar AS.

Ia mengatakan proyek tersebut menjadi simbol transformasi dari eksportir bahan mentah menuju produsen aluminium bernilai tambah tinggi dengan target operasi penuh pada 2028–2029.

NEXT Indonesia Center juga mencatat pada periode 2020–2024, Tiongkok meraih pendapatan 175,6 miliar dolar AS dari ekspor aluminium, sementara Indonesia memperoleh sekitar 1,9 miliar dolar AS dari ekspor bauksit pada periode yang sama.

“Fakta ini menunjukkan penguasaan teknologi smelter jauh lebih menentukan posisi ekonomi global dibanding sekadar kepemilikan tambang,” tuturnya.

Christiantoko menambahkan kebutuhan aluminium domestik diperkirakan meningkat dari sekitar 1.200 kilo ton per annum (ktpa) pada 2025 menjadi 8.500 ktpa pada 2055, sehingga penguatan industri pengolahan dinilai semakin mendesak.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suhu Bumi yang dipicu oleh krisis iklim ternyata tak hanya menghadirkan risiko produksi pada komoditas pertanian. Analisis yang dilakukan lembaga konsultan PwC menunjukkan bahwa komoditas mineral dan logam pun tak luput dari bencana iklim.

PwC mencatat bahwa produksi komoditas mineral kritis seperti kobalt, tembaga, dan litium terkonsentrasi di wilayah tertentu. Begitu pula untuk komoditas logam seperti besi, seng, dan aluminium.

Laporan yang dirilis pada 2024 tersebut menyoroti bahwa produksi komoditas global tidak hanya terpusat pada segelintir negara, tetapi juga pada lokasi tambang tertentu di dalam negara tersebut. Pada 2020, misalnya, lebih dari separuh pasokan kobalt dunia berasal dari lima tambang di Republik Demokratik Kongo. Secara keseluruhan, 81% litium dunia, 50% bauksit, dan 44% bijih besi hanya dipasok dari tidak lebih dari 10 tambang.

Konsentrasi geografis ini memperbesar risiko gangguan pasokan global apabila satu lokasi terdampak bencana. PwC menelaah dampak dua risiko iklim utama, yakni kekeringan dan tekanan panas (heat stress) terhadap tambang penghasil komoditas mineral kritis dan logam penting tersebut.

Kekeringan dinilai menjadi ancaman serius, khususnya bagi sektor pertambangan yang sangat bergantung pada air untuk ekstraksi bijih, pemrosesan mineral, hingga pengendalian debu. Produksi litium, misalnya, membutuhkan lebih dari dua juta liter air untuk setiap satu ton hasil tambang.

“Sementara itu, tekanan panas dapat menurunkan produktivitas karena pekerja tambang banyak beraktivitas di ruang terbuka dengan paparan suhu dan kelembapan tinggi,” tulis PwC dalam laporan tersebut.

PwC menemukan seluruh logam vital yang dianalisis menghadapi peningkatan risiko akibat kekeringan dan tekanan panas. Produksi logam tersebut saat ini sangat bergantung pada pasokan dari China, Brasil, dan Australia. Negara-negara ini diproyeksikan mengalami peningkatan risiko kekeringan dan panas ekstrem.

Dalam skenario emisi rendah pada 2050, lebih dari 60% produksi bauksit dan bijih besi global berpotensi menghadapi risiko tekanan panas signifikan atau lebih tinggi. Sementara dalam skenario emisi tinggi, sekitar 40% produksi seng dunia pada 2050 diperkirakan menghadapi risiko kekeringan signifikan.

Risiko terhadap mineral kritis bahkan lebih besar. Produksi kobalt dan litium sangat bergantung pada Australia, Republik Demokratik Kongo, Chile, dan Peru. Negara-negara ini juga diproyeksikan mengalami peningkatan risiko kekeringan.

Pada 2050, bahkan dalam skenario emisi rendah, lebih dari 70% produksi kobalt dan litium global dapat terpapar risiko kekeringan signifikan hingga ekstrem, meningkat tajam dari hampir nol saat ini.

Untuk tembaga, kurang dari 10% produksi saat ini menghadapi risiko kekeringan signifikan, tetapi angkanya dapat melampaui 50% pada 2050 dalam skenario emisi rendah.

PwC menyimpulkan perubahan iklim menimbulkan ancaman serius terhadap kapasitas produksi komoditas esensial dunia. Bahkan jika laju emisi gas rumah kaca berhasil ditekan, frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem tetap meningkat. Kondisi ini berisiko mengganggu operasi tambang dan pertanian.

“Tanpa langkah adaptasi atau relokasi produksi, makin besar kapasitas produksi global yang terpapar gangguan iklim dalam dekade mendatang. Mengingat sedikitnya negara dan lokasi yang menopang pasokan global. Gangguan di satu wilayah dapat berdampak luas terhadap rantai pasok industri dan ekonomi global,” tulis PwC.

Bisnis.com, JAKARTA – Bauksit, mineral tanah berwarna merah yang tampak bersahaja ini, sejatinya adalah janji kemakmuran yang tertunda.

Indonesia memiliki cadangan bauksit yang melimpah, namun selama puluhan tahun kita lebih banyak mengekspor bijih mentah dengan nilai tambah yang minim.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan bauksit Indonesia mencapai sekitar 7,48 miliar ton, dengan 2,78 miliar ton di antaranya berstatus siap dieksploitasi. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan bauksit terbesar di dunia.

Namun, lanskap industri kini tengah bersalin rupa. Program hilirisasi yang digalakkan pemerintah menandai babak baru bagi Indonesia untuk berhenti sekadar menjadi pengeruk bumi dan mulai menjadi sang kreator nilai tambah.

Per 10 Juni 2023, pemerintah resmi memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini utamanya dimaksudkan untuk mendorong hilirisasi dalam upaya peningkatan nilai tambah produk.

Dengan kebijakan hilirisasi yang konsisten, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan yang baik, Indonesia pun berpeluang menjadi pusat industri aluminium terkemuka di Asia Tenggara.

Di belahan utara Pulau Sumatra, tepatnya di Pelabuhan Kuala Tanjung, kapal dengan muatan alumina dari Mempawah, Kalimantan Barat, telah rutin bersandar.

Sebagai pabrik peleburan (smelter) aluminium, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) membutuhkan alumina sebagai bahan baku utama.

Selama puluhan tahun, Inalum bergantung pada alumina impor, terutama dari Australia. Namun, kini mulai mendapatkan pasokan domestik dari Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) yang dioperasikan oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Mempawah.

Sebagai informasi, PT BAI merupakan perusahaan patungan antara Inalum dengan PT Aneka Tambang Tbk. Fasilitas SGAR Fase I itu diresmikan Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada 24 September 2024.

Pada 2026, Inalum merencanakan pengapalan alumina dari Mempawah sebanyak 21 kali dalam setahun dengan muatan masing-masing kapal maksimal 28.000 ton alumina.

“Tahun 2026 semua pasokan alumina akan berasal dari domestik [SGAR di Mempawah],” ungkap Muslim Nordin Giban, Operasional Pelabuhan Inalum, saat ditemui Bisnis, belum lama ini.

Angka itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Inalum dalam memproduksi aluminium. Untuk memproduksi aluminium, rasio alumina yang dibutuhkan kurang lebih 2:1 (sekitar 2 ton alumina menghasilkan 1 ton aluminium).

Saat ini, kapasitas produksi aluminium Inalum sekitar 275.000 ton—300.000 ton per tahun. Berdasarkan rasio 2:1, untuk memproduksi 275.000 ton aluminium, Inalum memerlukan sekitar 550.000-600.000 ton alumina per tahun.

Hilirisasi Bauksit Terpadu

Di awal bulan ini, tepatnya pada 6 Februari 2026, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melakukan groundbreaking proyek SGAR Fase II dengan investasi Rp14,8 triliun. Selain itu, ada juga groundbreaking proyek smelter aluminium senilai Rp40,6 triliun dan pembangkit listrik Rp32,3 triliun.

Proyek tersebut merupakan bagian dari 18 proyek hilirisasi yang dikawal Danantara guna menggeser basis pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari ketergantungan pada sumber daya alam mentah menuju negara berbasis industri.

Fasilitas tersebut menjadi penghubung penting dalam rantai pasok pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium secara terintegrasi di Indonesia.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menekankan bahwa pengembangan ekosistem terintegrasi ini menjadikan sumber daya mineral tidak lagi sekadar komoditas ekspor mentah, melainkan bahan baku strategis yang mendukung transformasi industri nasional.

“Melalui fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium ini kita berupaya mewujudkan transformasi industri yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Rosan dalam acara groundbreaking proyek SGAR Fase II dan smelter aluminium di Mempawah, Jumat (6/2/2026).

Smelter alumina yang dikelola Inalum dan Antam itu memiliki kapasitas produksi 1 juta ton per tahun. Ditambah dengan SGAR Fase I yang telah beroperasi, maka kapasitas smelter alumina milik MIND ID akan mencapai 2 juta ton per tahun.

Ketika proyek SGAR Fase II ini beroperasi pada akhir 2028, maka Indonesia diperkirakan akan terbebas dari impor alumina yang merupakan bahan baku industri aluminium.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita menjelaskan proyek SGAR Fase II ini akan mendongkrak kapasitas produksi alumina nasional.

Menurutnya, pasokan tambahan alumina ini sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi pabrik peleburan aluminium ke-2 Inalum yang memiliki kapasitas 600.000 ton per tahun. Saat ini Inalum telah mengoperasikan smelter aluminium di Kuala Tanjung, Sumatra Utara, dengan kapasitas 300.000 ton per tahun.

Bila smelter aluminium ke-2 ini beroperasi pada 2029, maka total kapasitas produksi aluminium Inalum akan meningkat ke level 900.000 ton per tahun. Peningkatan kapasitas produksi aluminium itu memperkecil ketimpangan (gap) antara suplai dan permintaan aluminium nasional yang saat ini mencapai 1,2 juta ton per tahun.

Adapun untuk kebutuhan pasokan alumina untuk memproduksi 900.000 ton aluminium tersebut diperkirakan mencapai 1,8 juta ton alumina per tahun.

Itu sudah bisa dipenuhi dari proyek SGAR I dan II yang memiliki kapasitas 2 juta ton alumina, bahkan ada sisa 200.000 ton alumina yang berpeluang diekspor nantinya. Inalum menargetkan pasar Asia, seperti China, India, hingga Malaysia, karena dinilai memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif dibandingkan dengan kawasan lain.

“Dengan adanya proyek ini, kita tidak lagi bergantung dengan alumina impor maupun aluminium impor,” ungkap Melati.

Hal itu akan berdampak pada peningkatan cadangan devisa sekitar 394% dari Rp11 triliun menjadi Rp52 triliun per tahun. Sebab, para pelaku industri manufaktur akan mendapat kepastian pasokan bahan baku dari dalam negeri.

Peran Sentral Pasokan Energi

Sebagai bagian dari ekosistem hilirisasi mineral nasional, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) yang juga bagian dari Grup MIND ID berperan dalam memastikan ketersediaan sumber energi (power solution) untuk memenuhi kebutuhan operasional smelter aluminium.

Penyediaan energi yang stabil menjadi faktor krusial dalam menjamin keberlangsungan proses pengolahan bauksit menjadi alumina hingga aluminium, yang membutuhkan suplai energi dalam skala besar dan berkesinambungan.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menegaskan keterlibatan perseroan dalam mendukung kebutuhan energi proyek strategis nasional di Mempawah merupakan bentuk sinergi antaranggota Grup MIND ID dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

“PTBA berkomitmen untuk mendukung program strategis hilirisasi nasional melalui penyediaan energi yang andal, efisien, dan berdaya saing. Dukungan energi bagi pengolahan dan pemurnian alumina-aluminium terpadu di Mempawah menjadi bukti keseriusan perusahaan dalam memperkuat rantai pasok industri dan ketahanan energi nasional sekaligus mendorong percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.

Keberadaan pasokan energi dari PTBA tidak hanya menopang operasional fasilitas pemurnian, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kepastian investasi, peningkatan daya saing industri aluminium nasional, serta penguatan kemandirian industri strategis Indonesia.

Peningkatan Nilai Tambah

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan komitmen Grup MIND ID dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mineral secara bertanggung jawab dan memastikan kekayaan alam dapat diolah di dalam negeri agar mampu menciptakan multiplier effect ekonomi yang baik dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Proyek ini adalah karya anak bangsa. Inilah bentuk kontribusi Grup MIND ID dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat ekonomi, dan memperkuat kedaulatan negara, demi peradaban masa depan Indonesia,” ujarnya.

Langkah besar itu membuktikan bahwa hilirisasi bukan sekadar wacana, melainkan strategi konkret untuk memperkuat ketahanan industri nasional. Dengan ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir, Indonesia kini semakin dekat menuju swasembada aluminium.

Melalui proyek strategis nasional ini, MIND ID berupaya mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi hingga 70 kali lipat, dari bauksit menjadi alumina dan aluminium.

Sebagai gambaran, 1 metrik ton bauksit yang bernilai sekitar US$40 dapat meningkat menjadi US$400 dalam bentuk alumina, dan kembali melonjak menjadi US$2.800 per metrik ton saat telah berbentuk aluminium.

“Hilirisasi dari bauksit hingga aluminium mampu menghasilkan nilai tambah lebih dari 70 kali lipat. Ke depan nilai tambah ini masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan produk hilir lanjutan,” ungkap Maroef.

Dia mengharapkan output ekonomi domestik naik secara signifikan, di mana produk domestik bruto (PDB) naik hingga Rp71,8 triliun per tahun. Penerimaan negara juga akan semakin kuat menjadi Rp6,6 triliun per tahun.

Proyek ini juga akan menjadi motor bagi penciptaaan potensi peningkatan kesempatan kerja lebih dari 65.000 tenaga kerja. Tidak hanya bagi sektor pertambangan, tetapi juga bagi sektor industri terkait hingga infrastruktur daerah dan UMKM yang masuk dalam rantai ekosistem hilirisasi bauksit–alumina–aluminium ini.

Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli berpendapat, dalam mengelola bauksit, MIND ID diharapkan tidak hanya berhenti sampai di tahap menghasilkan intermediate product (produk antara) atau aluminium saja.

“Bisa dikembangkan lebih jauh agar dapat memproduksi produk jadi agar bisa mensubstitusi produk impor yang saat ini banyak didatangkan dari negara lain,” kata Rizal.

Aluminium sangat banyak dibutuhkan dalam kehidupan, seperti alat-alat rumah tangga (households), komponen machinery, material konstruksi, interior, transportasi seperti pesawat terbang, hingga kemasan makanan.

Rizal juga berpendapat, Danantara bisa memberikan dukungan pengembangan teknologi dalam negeri dengan memanfaatkan hasil penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi, dan lembaga riset di kementerian lain.

Menurutnya, penguasaan teknologi ini merupakan hal mutlak bila ingin berperan besar dalam ekosistem rantai pasok global, terutama dalam penguasaan mineral kritis dan strategis di masa mendatang.

“Tanpa itu, Indonesia hanya berperan sampai menghasilkan intermediate product saja. Negara lain yang akan memanfaatkan nilai tambah yang sangat besar dengan menghasilkan produk akhir,” ucap Rizal.

Pada akhirnya, deru mesin di pabrik pemurnian dan pendar api di tungku reduksi adalah suara kemandirian yang telah lama dinantikan. Hilirisasi bauksit hingga menjadi produk aluminium terintegrasi bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi atau deretan statistik ekspor.

Ini adalah tentang martabat sebuah bangsa yang menolak untuk terus-menerus menjual “tanah airnya” dengan harga murah. Setiap batang aluminium yang lahir dari rahim industri dalam negeri adalah bukti bahwa kita mampu menguasai teknologi serumit apa pun.

Itu adalah simbol dari janji yang ditepati kepada generasi mendatang, bahwa kekayaan alam yang mereka miliki tidak hanya akan meninggalkan lubang-lubang tambang yang sepi, melainkan sebuah warisan industri yang kokoh, kompetitif, dan berkelanjutan.

Di atas tanah merah yang dulunya sunyi, kini kita sedang memahat masa depan yang berkilau sekeras dan seindah logam aluminium.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkaji penghentian ekspor timah sebagai upaya penguatan program hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah.

Ia menegaskan ekspor bahan mentah harus digantikan dengan produk hasil pengolahan di dalam negeri guna memperkuat struktur ekonomi nasional.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," ujar Bahlil saat Bahlil pada Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2).

Bahlil mengungkapkan hilirisasi merupakan mesin pertumbuhan ekonomi nasional dengan mencontohkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019. Keputusan itu dinilai mampu mendongkrak nilai ekspor secara signifikan.

Ia menyebut total ekspor nikel Indonesia pada 2018-2019 hanya sekitar US$3,3 miliar, namun setelah kebijakan larangan ekspor diberlakukan, nilainya melonjak menjadi US$34 miliar pada 2024 atau meningkat sekitar 10 kali lipat dalam lima tahun.

"Meningkat 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek tersebut mencakup sektor strategis, mulai dari hilirisasi bauksit dan nikel, gasifikasi batu bara, hingga pembangunan kilang minyak.

Produk hasil hilirisasi itu ditargetkan mampu menggantikan barang impor atau menjadi substitusi impor di pasar domestik.

Bahlil juga mengundang investor dalam negeri, termasuk sektor perbankan, untuk berpartisipasi membiayai proyek strategis nasional tersebut agar nilai tambah hilirisasi tidak didominasi pihak asing.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," ucapnya.

Secara jangka panjang, hingga 2040 program hilirisasi diproyeksikan menarik investasi hingga US$618 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar US$498,4 miliar berasal dari subsektor mineral dan batu bara, serta US$68,3 miliar dari minyak dan gas bumi.

Program ini juga diperkirakan mampu mendorong ekspor hingga US$857,9 miliar, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$235,9 miliar, serta menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) secara resmi melakukan groundbreaking Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian bauksit–alumina–aluminium pada 6 Februari 2026 di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek ini menandai langkah strategis INALUM bersama Grup MIND ID dalam mendukung kebijakan hilirisasi mineral nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta sejalan dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan hilirisasi sebagai pilar utama penguatan industri nasional.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyebut bahwa hilirisasi ini akan membuat Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam komoditas strategis, khususnya aluminium. Ia berharap swasembada aluminium pada tahun 2030 dapat tercapai.

“Hilirisasi bauksit menjadi aluminium merupakan agenda strategis nasional untuk memperkuat kemandirian sektor industri Indonesia. Percepatan pembangunan smelter dan refinery menjadi upaya untuk menekan ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, serta membangun rantai pasok aluminium yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang memberikan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia,” ujar Melati.

Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian bauksit–alumina–aluminium di Mempawah ini terdiri dari Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 2 dan Smelter Aluminium. Dibangun di area yang sama dengan SGAR Fase 1 yang berkapasitas 1 juta ton alumina per tahun, SGAR Fase 2 yang juga dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia, anak perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), memiliki kapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun.

Dengan demikian, kapasitas produksi alumina domestik akan meningkat menjadi 2 juta ton per tahun, dengan penyerapan bijih bauksit sebesar 6 juta ton per tahun yang dipasok dari seluruh area Izin Usaha Pertambangan PT Aneka Tambang Tbk di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sementara itu, pasokan listrik untuk Smelter Aluminium kedua akan diperoleh dari PT Bukit Asam Tbk.

Pembangunan Smelter Aluminium Mempawah nantinya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 600.000 ton per tahun, dengan seluruh produksinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan aluminium domestik. Dengan menggabungkan produksi aluminium dari Smelter INALUM di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, total kapasitas produksi aluminium INALUM akan mencapai sekitar 900 ribu ton per tahun.

Pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan dan Peleburan Aluminium Terpadu ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional, dengan total nilai investasi sebesar Rp104,55 triliun atau setara dengan 6,23 miliar dolar AS. Proyek ini berperan strategis dalam memperkuat ketahanan pasokan bahan baku industri aluminium nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok aluminium global.

Tak hanya itu, dampak berganda (multiplier effect) dari proyek ini diharapkan dapat meningkatkan output ekonomi domestik secara signifikan. Diperkirakan akan terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp71,8 triliun per tahun serta peningkatan penerimaan negara hingga sekitar Rp6,6 triliun per tahun. Selain itu, fasilitas terpadu ini juga berpotensi menyerap sekitar 65.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari tahap konstruksi hingga operasional serta sektor pendukung.

Groundbreaking fasilitas bauksit–alumina–aluminium di Mempawah ini menegaskan komitmen INALUM dan Grup MIND ID dalam mengakselerasi hilirisasi mineral nasional secara berkelanjutan. Melalui sinergi antar korporasi dalam negeri, dukungan kebijakan pemerintah, serta penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir, INALUM optimistis pembangunan ekosistem aluminium nasional yang mandiri, berdaya saing global, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia dapat terwujud secara nyata dalam jangka panjang.