Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) merambah sektor pangan melalui proyek pertanian dengan memanfaatkan panas bumi. Langkah ini menjadi salah satu upaya hilirisasi energi untuk mendukung sektor pangan.

Proyek tersebut digarap bersama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) dan PT Agrotekno Estetika Laboratoris melalui Joint Study Development Agreement (JSDA) Project Beyond Katrili.

Melansir keterbukaan informasi, Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Andi Joko Nugroho mengatakan bahwa inisiatif tersebut menjadikan Katrili sebagai solusi konkret dalam menjawab tantangan pertanian dan kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian, khususnya di wilayah sekitar operasional panas bumi seperti Sulawesi Utara.

Melalui proyek Katrili, ketiga pihak mengintegrasikan riset energi panas bumi dengan teknologi pertanian untuk menghasilkan booster pertanian berbasis silika geotermal yang mampu meningkatkan kualitas tanah, memperkuat daya tahan tanaman, serta mendorong peningkatan hasil panen secara berkelanjutan.

"Hilirisasi energi menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi sumber daya Indonesia. Kolaborasi ini mempercepat inovasi sekaligus menjadi implementasi visi kami dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional," ujarnya, Minggu (10/5/2026).

Andi mengatakan ke depannya bisnis panas bumi tidak hanya berfokus pada listrik, tetapi beyond electricity yang berkontribusi di berbagai sektor, termasuk pertanian.

PGEO, imbuhnya, berharap Project Beyond Katrili dapat menjadi bagian dari strategi besar perusahaan, baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian maupun memperluas pemanfaatan energi panas bumi.

"Pemanfaatan energi panas bumi yang terintegrasi dengan sektor pertanian menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian energi, ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik menjadi basis pengembangan hilirisasi tembaga dan emas yang mendorong serapan tenaga kerja dan stabilitas sosial di daerah. Proyek ini diposisikan sebagai penguatan industri bernilai tambah yang menopang ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memulai babak baru program hilirisasi nasional. Sebanyak 13 proyek strategis dengan nilai investasi sekitar Rp 116 triliun resmi memasuki tahap pembangunan pada tahun ini.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat pengelolaan sumber daya alam sekaligus mendorong kemandirian ekonomi nasional. Peresmian groundbreaking Danantara Fase II 2026 dilakukan Presiden Prabowo

Subianto di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya hilirisasi sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. “Hari ini cukup bersejarah, kita memulai hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, pemerintah tidak akan berhenti pada tahap ini. Sejumlah proyek lanjutan bahkan telah disiapkan untuk memperluas cakupan hilirisasi di berbagai sektor, mulai dari energi hingga pertanian. Program ini juga ditopang konsolidasi pembiayaan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebutkan pihaknya berfokus mengoptimalkan aset strategis BUMN agar proyek hilirisasi memiliki fondasi pendanaan yang kuat. Menurut Rosan, sinergi antar-lembaga menjadi kunci agar proyek berskala besar tersebut berjalan terukur sekaligus memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Di sektor perkebunan, implementasi hilirisasi tahap kedua mulai terlihat melalui pembangunan fasilitas pengolahan kelapa sawit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Proyek ini digarap oleh sub holding PTPN III (Perseo), PTPN IV PalmCo sebagai bagian dari transformasi industry sawit nasional.

Direktur Bisnis PTPN III (Persero), Ryanto Wisnuardhy, mengatakan pengembangan industri turunan sawit menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor energi, khususnya bahan bakar solar. “Kebutuhan solar kita masih sangat besar. Melalui biodiesel berbasis sawit, kita berupaya memperkuat

pasokan dari dalam negeri,” ujarnya.

Kebutuhan tersebut diperkirakan meningkat seiring rencana implementasi program campuran biodiesel B50 dalam waktu dekat. Secara teknis, fasilitas yang dibangun di Sei Mangkei mencakup industri pangan dan energi dalam satu kawasan terpadu.

Di tempt terpisah, Direktur PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menjelaskan pabrik oleofood akan memproduksi margarin dan shortening dengan kapasitas 35.000 ton per tahun, serta cocoa butter substitusi sekitar 25.000 ton per tahun. Selain itu, pabrik biodiesel berkapasitas 450.000 ton per tahun juga tengah dibangun

dan ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2028.

Menurut Jatmiko, pengolahan produk sawit di dalam negeri mampu meningkatkan nilai tambah secara signifikan dibandingkan penjualan bahan mentah. “Jika diolah, nilai ekonominya bisa meningkat hingga belasan kali lipat,” katanya.

Sementara pemerintah daerah menyambut positif pembangunan tersebut. Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, menilai proyek ini dapat mendorong transformasi ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru. “Hilirisasi tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mengubah struktur ekonomi dari hulu ke hilir yang lebih modern,” ujarnya.

Dengan dimulainya proyek-proyek ini, pemerintah berharap hilirisasi tidak sekadar menjadi program industrialisasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi kedaulatan energi dan penguatan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah bakal melakukan groundbreaking beberapa proyek hilirisasi pada Rabu (29/4/2026) besok.

Kendati demikian, dia tidak merinci proyek hilirisasi apa saja yang dimaksud. Dia juga belum bisa membocorkan lokasi proyek tersebut.

"Ada [groundbreaking proyek hilirisasi], besok ya," kata Bahlil singkat saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Pemerintah sendiri tengah getol menggejot proyek hilirisasi di Tanah Air. Presiden Prabowo Subianto pun telah menggelar pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani di Hambalang, Bogor pada Kamis (23/4/2026).

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet. Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan program hilirisasi.

"Perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan dibangun segera di 13 lokasi," kata Teddy seperti dikutip di akun Instagramnya.

Selain itu, dibahas pula beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Menurut Teddy, Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian.

Adapun, di akun Instagram-nya @rosanroeslani, Rosan mengatakan bahwa Prabowo juga memberikan arahan terkait percepatan hilirisasi dan penguatan program prioritas Danantara.

"Investasi di Indonesia Insya Allah semakin bernilai tambah, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta menggerakkan industri nasional agar semakin kompetitif," kata Rosan.

Pada beberapa waktu sebelumnya, Rosan juga telah melaporkan terkait realisasi investasi Indonesia yang mencapai Rp498,79 triliun per kuartal I/2026. Realisasi investasi juga meningkat 7,22% secara tahunan (Year on Year/YoY). Dari realisasi investasi itu, porsi penanaman modal asing mencapai 50,11%.

Untuk penanaman modal asing terdapat sejumlah negara yang menyumbang investasi terbesar, yakni Singapura sekitar US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, AS US$1,7 miliar, dan Jepang US$1 miliar.

Adapun, terdapat sejumlah sektor yang mendominasi investasi yakni industri logam dasar atau barang logam seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya, pertambangan, perumahan, kawasan industri, transportasi, gudang, serta telekomunikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani di Hambalang, Bogor pada Jumat (23/4/2026).

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya lewat Instagram-nya @sekretariat.kabinet. Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan program hilirisasi.

"Perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan dibangun segera di 13 lokasi," kata Teddy di akun Instagram-nya pada Kamis (24/4/2026).

Selain itu, dibahas pula beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian.

Adapun, di akun Instagram-nya @rosanroeslani, Rosan mengatakan bahwa Prabowo juga memberikan arahan terkait percepatan hilirisasi dan penguatan program prioritas Danantara.

"Investasi di Indonesia insyaallah semakin bernilai tambah, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta menggerakkan industri nasional agar semakin kompetitif," kata Rosan.

Pada beberapa waktu sebelumnya, Rosan juga telah melaporkan terkait realisasi investasi Indonesia yang mencapai Rp498,79 triliun per kuartal I/2026. Realisasi investasi juga meningkat 7,22% secara tahunan (Year on Year/YoY). Dari realisasi investasi itu, porsi penanaman modal asing mencapai 50,11%.

Untuk penanaman modal asing terdapat sejumlah negara yang menyumbang investasi terbesar, yakni Singapura sekitar US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, AS US$1,7 miliar, dan Jepang US$1 miliar.

Adapun, terdapat sejumlah sektor yang mendominasi investasi yakni industri logam dasar atau barang logam seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya, pertambangan, perumahan, kawasan industri, transportasi, gudang, serta telekomunikasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Jepang menandatangani sedikitnya 11 perjanjian kerja sama strategis lintas sektor dengan total nilai mencapai US$23,63 miliar atau setara sekitar Rp401,71 triliun.

Presiden Prabowo Subianto pun menyaksikan secara langsung pengumuman 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama strategis antara pelaku usaha Indonesia dan Jepang dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang yang digelar di Imperial Hotel Tokyo, pada Senin (30/3/2026).

Kesepakatan ini dihimpun melalui kolaborasi berbagai institusi, termasuk Japan External Trade Organization dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta melibatkan perusahaan dan lembaga dari kedua negara.

Adapun sejumlah kerja sama yang diumumkan meliputi pengembangan proyek hilirisasi berbasis energi bersih seperti produksi metanol dari emisi karbon, kerja sama eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas, pengembangan energi panas bumi, hingga penguatan ekosistem keuangan inklusif dan investasi strategis.

Berdasarkan dokumen yang bersifat terbatas yang diterima Bisnis, memuat kerja sama di sektor energi, industri, keuangan, hingga teknologi tinggi.

Berikut rincian lengkap 11 kesepakatan tersebut:

1. Proyek Metanol dari Emisi CO2 PKT

MoU tentang produksi metanol dengan memanfaatkan emisi CO2 dari PKT di Bontang, Kalimantan Timur antara PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Kaltim Methanol Industri;

Kerja sama antara PT Kaltim Methanol Industri dan perusahaan Jepang mencakup produksi metanol berbasis penangkapan karbon (CCU) di Bontang. Nilai proyek mencapai US$8 juta atau senilai Rp135,95 miliar.

2. Nota Kesepahaman KADIN–JCCI

MoU tentang kerja sama di bidang perdagangan, niaga, dan investasi antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) dan Japan Chamber of Commerce and Industry

Japan Chamber of Commerce and Industry dan KADIN meneken MoU untuk memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, dan industri. Nilai tidak disebutkan.

3. Pengembangan Blok Masela

Kerja sama strategis untuk pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Indonesia antara PT Pertamina (Persero) dan INPEX.

Perusahaan energi Jepang INPEX Corporation bekerja sama dengan Pertamina dalam pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela. Nilai termasuk dalam kesepakatan nomor 4.

4. Kerja Sama Hulu Migas Regional

MoU untuk peluang kemitraan potensial di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara antara PT Pertamina Hulu Energi dan INPEX

INPEX dan Pertamina Hulu Energi menjalin kerja sama eksplorasi dan produksi minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara dengan nilai mencapai US$20,9 miliar atau senilai Rp355,18 triliun.

5. Proyek Panas Bumi Rajabasa

MoU terkait berbagai kajian menuju realisasi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Rajabasa antara PT Supreme Energy Rajabasa dan INPEX.

Konsorsium Jepang yang terdiri dari Sumitomo Corporation dan INPEX bekerja sama dengan PT Supreme Energy Rajabasa. Nilai investasi sekitar US$650 juta senilai Rp 11,04 triliun.

6. Ekosistem Emas dan Inklusi Keuangan

MoU antara SMBC Indonesia dan Pegadaian untuk berkontribusi pada ekosistem emas Indonesia serta inklusi keuangan antara PT Pegadaian dan PT Bank SMBC Indonesia.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation menggandeng PT Pegadaian dalam pengembangan ekosistem emas nasional senilai US$300 juta atau sekitar Rp5,09 triliun.

7. Kemitraan Industri Kecantikan

MoU tentang Indonesia-Japan Strategic Beauty Partnership antara PT Nose Herbal Indo dan 2Way World

Perusahaan Jepang 2Way World bekerja sama dengan PT Nose Herbal Indo dalam kemitraan strategis industri kecantikan senilai US$500 juta atau senilai Rp8,49 triliun.

8. Mandiri Aviation Leasing Fund

MoU tentang Mandiri Aviation Leasing Fund antara Danantara dan Mandiri Investment Management dan SMBC Aviation Capital.

SMBC Aviation Capital bekerjasama dengan Mandiri Investment dan Danantara dalam pembentukan dana leasing pesawat senilai US$500 juta atau senilai Rp8,49 triliun.

9. Penguatan Hubungan JETRO–Danantara

MoU tentang Penguatan hubungan kerja sama antara JETRO dan PT Danantara Investment Management.

JETRO dan Danantara menyepakati penguatan hubungan kerja sama investasi. Nilai tidak disebutkan.

10. Pengembangan Ekosistem Semikonduktor

MoU tentang Pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia dan Jepang; desain dan manufaktur chip elektronik serta kecerdasan buatan antara PT Eblo Teknologi Indonesia dan Hayashi Kinzoku Co., Ltd.

Perusahaan Jepang Hakashi Kinzoku Co., Ltd. bekerja sama dengan PT Eblo Teknologi Indonesia dalam pengembangan desain dan manufaktur chip elektronik serta AI dengan nilai US$500 juta atau senilai Rp8,49 triliun.

11. Proyek PLTP Hululais

MoU tentang Hululais Geothermal Power Plant Project antara Pemerintah Indonesia dengan JICA

Japan International Cooperation Agency bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Hululais senilai US$184,53 juta atau sekitar Rp3,13 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mempercepat program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Rabu (25/3/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa perkembangan program hilirisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sedangkan sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil.

Selain hilirisasi, Bahlil juga menyampaikan terkait dengan pengembangan energi alternatif sebagai bagian dari upaya menuju ketahanan dan swasembada energi.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh potensi energi domestik dioptimalkan, termasuk etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel dari CPO-CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita bisa kita lakukan,” jelasnya.

Produksi Batu Bara - Nikel

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.

“Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Jadi semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar, kemudian kebutuhan supply and demand. Yang penting adalah kita inginkan harganya bagus terus, kita doakan harga batu bara bagus, harga nikel bagus, kemudian kita akan bagaimana melakukan relaksasi terukur,” ungkap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara. Kepala Negara menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelas Bahlil.

Adapun target pemerintah ke depan adalah memastikan hilirisasi berjalan optimal, transisi energi terus bergerak maju, serta produksi komoditas energi tetap seimbang dengan kebutuhan pasar. Pemerintah juga berupaya menjaga agar harga komoditas tetap kompetitif tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Dengan arah kebijakan yang terintegrasi mulai dari hilirisasi industri, penguatan energi domestik, hingga tata kelola SDA yang berdaulat, pemerintah menargetkan terciptanya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, mandiri, dan berdaya saing global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), khususnya terkait mineral kritis, tidak akan mengorbankan kebijakan hilirisasi nasional.

Hal ini setelah pemerintah menyepakati dokumen kesepakatan dagangToward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Allianceatau Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Kamis (19/2/2026) waktu AS.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan kesepakatan dalam kerangkaAgreement on Reciprocal Trade(ART) justru diarahkan untuk memperkuat pengolahan di dalam negeri.

Dia pun menepis anggapan bahwa kerja sama tersebut membuka peluang ekspor bahan mentah ke Negeri Paman Sam.

“Tidak. Indonesia tidak membuka ekspor bahan mineral kritis dalam bentuk mentah ke Amerika Serikat. Pemerintah tidak melonggarkan larangan ekspor bahan mentah dengan adanya kesepakatan ini,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/2/2026).

Penegasan ini menjadi krusial di tengah kekhawatiran bahwa kebutuhan AS terhadap pasokan mineral strategis dapat mendorong relaksasi kebijakan ekspor. Mineral kritis dan rare earths saat ini menjadi komoditas penting dalam rantai pasok global, terutama untuk industri teknologi, energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

Namun pemerintah memastikan kerja sama tersebut justru dirancang untuk memperdalam nilai tambah di dalam negeri.

“Perjanjian ART justru mendorong perusahaan AS untuk bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam implementasi kebijakan hilirisasi serta pengembangan industri pengolahan untuk mineral kritis dan rare earths,” jelasnya.

Dengan skema tersebut, investasi dan kolaborasi diarahkan pada pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di Indonesia. Artinya, rantai produksi tidak berhenti di tahap ekstraksi, melainkan berlanjut hingga tahap pemrosesan sebelum komoditas dipasarkan ke luar negeri. Dia menambahkan pola bisnis yang dibuka tetap mengikuti aturan yang berlaku.

“Perusahaan AS dapat melakukan penambangan dan pengolahan di dalam negeri untuk kemudian komoditas yang sudah diproses tersebut dapat diekspor sama seperti praktik bisnis yang saat ini berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang ada,” tuturnya.

Sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani dokumen kesepakatan dagang pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat di AS.

Dokumen tersebut berisi kerangka kerja perdagangan timbal balik antara Indonesia dan AS, yang meliputi pengaturan akses pasar, penyelarasan standar, serta komitmen untuk menekan berbagai hambatan perdagangan.

Kesepakatan tersebut sekaligus dinilai menjadi pijakan baru dalam memperkuat kemitraan ekonomi strategis kedua negara di tengah dinamika dan ketidakpastian perdagangan global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) masih tinggi. Produksi LPG nasional saat ini hanya memenuhi sekitar 24 persen atau di bawah 2 juta metrik ton (MT) dari total kebutuhan dalam negeri.

Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2), Bahlil menyampaikan konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta MT per tahun. Sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 1,6-1,97 juta MT.

"LPG kita konsumsinya sekitar 8,5 juta ton per tahun. Industri dalam negeri kita itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 juta. Jadi kita masih impor sekarang 7 juta sampai 7,5 juta ton," ujar Bahlil.

Data Kementerian ESDM menunjukkan impor LPG nasional mencapai 6,91 juta MT. Sekitar 90 persen dari jumlah tersebut merupakan LPG subsidi untuk rumah tangga.

Ketergantungan impor itu dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama karena subsidi energi menjadi salah satu komponen belanja terbesar. Selain itu, tingginya impor membuat APBN rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan nilai tukar rupiah.

Untuk menekan impor, pemerintah mendorong substitusi energi melalui hilirisasi berbasis sumber daya domestik. Salah satunya pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara sebagai pengganti LPG.

"Kalau kita mau tunggu kita punya hasil gas untuk kita bangun LPG, enggak mungkin terjadi. Maka mau tidak mau kita harus membangun hilirisasi dengan substitusi impor dengan memakai batubara, DME," katanya.

Bahlil menyebut kebijakan ditujukan untuk mengurangi beban subsidi energi dan menekan volume impor LPG ke depan.

Tak hanya LPG, ketergantungan impor juga terjadi pada bensin. Berdasarkan data ESDM, impor bensin masih mencapai 61,73 persen dari total kebutuhan nasional. Konsumsi bensin tercatat sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 14 juta kiloliter.

Untuk mengurangi ketergantungan itu, pemerintah menyiapkan program pencampuran bioetanol dalam bensin melalui skema E20. Kebijakan tersebut melengkapi implementasi biodiesel B40 pada solar.

"Maka kita akan dorong namanya etanol. E20, C48. Dengan demikian akan mengurangi impor kita," ujar Bahlil.

Di sektor solar, pemerintah menargetkan penghentian impor seiring peningkatan kapasitas kilang, termasuk melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Ia menyebut dengan beroperasinya proyek tersebut, impor solar mulai ditekan pada tahun ini.

"Tahun ini dengan operasinya RDMP di Balikpapan, untuk solar kita mulai tidak impor lagi," pungkas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan alias Rapim TNI-Polri yang digelar Senin (9/2/2026).

Sigit menyampaikan setidaknya ada 18 catatan yang menjadi pembahasan pada rapim tersebut. Belasan catatan itu memuat sejumlah persoalan, khususnya di Polri membahas tugas pokok Polri.

"Jadi, yang jelas di dalam Rapim TNI-Polri ada 18 catatan dan salah satunya ada beberapa yang terkait dengan masalah negara, ada yang terkait dengan masalah tugas pokok Polri, dan ada yang terkait dengan rencana kerja pemerintah," ujar Sigit di sela Rapim Polri 2026 pada Selasa (10/2/2026).

Dari arahan tersebut, Sigit mengungkap bahwa pembahasan dengan presiden itu ditindaklanjuti secara internal melalui Rapim Polri 2026 yang digelar pada 10-12 Februari 2026.

Salah satu yang menjadi pembahasan yakni soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polri, kata Sigit, akan membangun dapur MBG alias SPPG yang dikhususkan di area tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Salah satunya, tadi bagaimana kita melanjutkan program SPPG, khususnya di wilayah-wilayah 3T yang masih kekurangan kita akan lanjutkan," imbuhnya.

Selanjutnya, Polri juga akan terus melanjutkan kontribusi pada sektor ketahanan pangan melalui program pemanfaatan lahan tidur untuk ditanam bibit pangan, seperti jagung.

Selain itu, program hilirisasi dan ketahanan energi dengan Kementerian ESDM hingga pengoptimalan pemasukan negara juga dibahas dalam Rapim Polri tersebut.

"Sehingga kemudian, rencana kerja pemerintah ini betul-betul bisa terwujud. Bagaimana Polri melaksanakan komitmen untuk mendukung penuh program tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga dan kemudian terus bertumbuh," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina mendukung transisi dan swasembada energi nasional melalui pengembangan Proyek Bioavtur/Biorefinery Cilacap yang memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku Used Cooking Oil (UCO).

Proyek ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan Phase 1 Revamp TDHT Cilacap yang mengolah bahan baku minyak jelantah menjadi SAF melalui skema co-processing.

Dengan pembangunan Biorefinery Cilacap Phase 2, kapasitas produksi SAF yang sebelumnya mencapai 27 kiloliter per hari akan meningkat signifikan menjadi 887 kiloliter per hari pada 2029.

Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina, Emma Sri Martini, menegaskan bahwa proyek ini memiliki nilai strategis yang kuat, baik dari sisi ketahanan energi, ekonomi, maupun keberlanjutan lingkungan.

“Biorefinery Cilacap merupakan program strategis dari Presiden terkait swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi, serta program pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Emma dalam keterangan tertulis, Minggu (8/2/2026).

Lebih lanjut Emma menjelaskan, pengembangan bioavtur di Cilacap memiliki peran penting yang akan membuat posisi Indonesia memiliki bargaining position untuk bisa menciptakan swasembada energi, meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, Biorefinery Cilacap juga merupakan salah satu dari lima Proyek Hilirisasi Danantara di Sektor Energi, serta selaras dengan strategi Dual Growth Pertamina dalam mengembangkan bisnis rendah karbon tanpa mengabaikan penguatan bisnis eksisting.

Untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing rantai pasok SAF, Pertamina membangun sinergi lintas pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir, mulai dari regulator, penyedia bahan baku, produsen, hingga offtaker sebagai pengguna akhir. Sinergi ini bertujuan menciptakan ekosistem SAF yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Pengembangan SAF melalui Biorefinery Cilacap juga memberikan multiplier effect yang signifikan. Dari sisi ekonomi, proyek ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto nasional hingga Rp199 triliun per tahun.

Dari sisi lingkungan, pengembangan SAF berkontribusi pada pengurangan emisi karbon hingga 600.000 ton CO₂ per tahun. Sementara dari sisi sosial, proyek ini mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 5.900 orang dan berkontribusi terhadap target TKDN sebesar 30%.

Pertamina juga menjalankan program pengumpulan minyak jelantah dari masyarakat melalui beberapa Bank Sampah Beo Asri, di antaranya yang berlokasi di Kelurahan Tegalreja Kabupaten Cilacap yang terdiri lebih dari 2.900 Kepala Keluarga.

“Ini salah satu proyek percontohan yang cukup lengkap, banyak sekali multiplier effect yang kita peroleh. Bisa mengurangi impor, mengurangi current deficit, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi energi hijau yang bisa mengurangi karbon emisi serta sekaligus mengurangi polusi juga yang membuat paru-paru kita sehat,” imbuh Emma.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) melalui subholding PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) bekerja sama membangun pabrik bioetanol di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pada Jumat (6/2/2026).

Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan SGN terhadap penguatan hilirisasi energi dan pangan nasional dalam rangkaian proyek hilirisasi fase pertama yang dijalankan Danantara secara serentak di berbagai daerah.

“SGN siap mendukung pasokan bahan baku bioetanol berupa molases. Untuk kapasitas produksi sekitar 100 kiloliter per hari, kebutuhan molases diperkirakan mencapai 120.000 ton per tahun,” ujarnya dikutip Sabtu (7/2/2026).

Mahmudi menyebut produksi molases SGN saat ini mendekati 700.000 ton per tahun yang berasal dari lima pabrik gula SGN di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Dengan ketersediaan tersebut, pasokan bahan baku dinilai mencukupi untuk mendukung operasional pabrik bioetanol secara berkelanjutan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan pabrik tersebut karena dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyambut baik pembangunan pabrik bioetanol ini. Kami berharap pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan melibatkan masyarakat lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, mengatakan Banyuwangi dipilih sebagai lokasi awal pengembangan bioetanol karena memiliki dukungan sumber daya yang memadai. Pabrik ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 10 hektare.

“Kami melihat bioetanol sebagai bagian penting dari transisi energi. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Pertamina, PTPN, dan SGN untuk memperkuat ekosistem energi bersih nasional,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PT SGN, Yunianta, menambahkan keterlibatan SGN dalam proyek ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung hilirisasi berbasis tebu sekaligus memperluas peran industri gula dalam ekosistem energi terbarukan nasional.

Pembangunan pabrik bioetanol ini merupakan bagian dari enam proyek hilirisasi nasional yang dijalankan Danantara, mencakup sektor energi, pertanian, pangan, dan mineral, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah komoditas strategis serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.