Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menilai pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) menjadi momentum penting untuk memperluas opsi penggunaan energi berbasis gas bumi domestik secara terukur dan berkelanjutan.
Hal ini merespons rencana pemerintah yang ingin mendorong CNG sebagai substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Apalagi, impor LPG selama ini masih cukup tinggi, yakni sekitar 7 juta ton per tahun.
PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) sebagai anak usaha PGN pun mendukung langkah pemerintah tersebut. Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan mengatakan, pengembangan CNG perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkaya pilihan energi, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.
“Kami melihat ini bukan soal menggantikan satu energi dengan energi lain, melainkan memperluas pilihan. Masyarakat maupun pelaku usaha membutuhkan akses terhadap beragam sumber energi yang andal, terjangkau, dan berbasis sumber daya dalam negeri," ujar Santiaji melalui keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, CNG merupakan salah satu opsi energi yang telah tersedia dan dapat terus dikembangkan secara bertahap sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.
Selama lebih dari satu dekade, PGN Gagas telah menghadirkan CNG sebagai solusi energi untuk segmen industri, komersial, UMKM hingga transportasi. Pada 2025, PGN Gagas menyalurkan sekitar 4.656.449 MMBTU gas bumi melalui layanan CNG dan LNG (Liquefied Natural Gas) untuk berbagai segmen tersebut.
Dari sisi infrastruktur, PGN Gagas saat ini mengoperasikan 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari untuk layanan Gasku. Sementara itu, layanan Gaslink untuk segmen industri, komersial, dan UMKM telah melayani lebih dari 600 pelanggan dengan total penyaluran mencapai 4.067.002 MMBTU sepanjang 2025.
Santiaji mengatakan, dengan dukungan fasilitas kompresi gas, armada Gas Transport Module (GTM), serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya, PGN Gagas memiliki fondasi operasional untuk mendukung pengembangan pemanfaatan CNG secara bertahap.
Menurutnya, pengembangan ini akan terus diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah, termasuk mempertimbangkan aspek keekonomian, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan pasar.
Apalagi, pasokan gas bumi sebagai bahan baku CNG juga terintegrasi dengan jaringan infrastruktur PGN, sehingga mendukung pemanfaatan sumber daya energi domestik secara optimal.
Dia menegaskan bahwa kehadiran CNG merupakan bagian dari ekosistem energi nasional yang saling melengkapi. Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, PGN Gagas berkomitmen untuk tumbuh bersama, bukan bersaing, dengan berbagai jenis energi lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing segmen pengguna.
“Semakin beragam pilihan energi yang tersedia, semakin kuat ketahanan energi kita sebagai bangsa. CNG hadir sebagai salah satu opsi yang melengkapi energi eksisting dalam kerangka bauran energi nasional,” tambah Santiaji.
Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi aktif dengan Kementerian ESDM dan para pemangku kepentingan dalam proses kajian dan pengembangan kebijakan ke depan, termasuk dalam aspek teknis, distribusi, serta edukasi terkait pemanfaatan CNG.
“Kami siap berkontribusi secara optimal sebagai mitra pemerintah, sesuai dengan kebutuhan dan arah kebijakan yang ditetapkan, dalam mendukung terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi nasional,” tutup Santiaji.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) mencatatkan kinerja keuangan yang solid pada kuartal I/2026, dengan perolehan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$90,4 juta atau tumbuh sekitar 46% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Pertumbuhan laba emiten gas berkode saham PGAS, selaku Sub Holding Gas Pertamina itu terutama ditopang oleh peningkatan laba kotor sekitar 12% YoY, seiring dengan penurunan beban pokok sebesar 7% atau sekitar US$54 juta, serta perbaikan beban keuangan dan selisih kurs.

Sejalan dengan itu, sepanjang Januari–Maret 2026 PGN membukukan pendapatan sebesar US$ 929,6 juta dan EBITDA sebesar US$ 240,6 juta.

Direktur Keuangan PGN, Catur Dermawan mengungkapkan bahwa kinerja pendapatan PGAS tetap ditopang oleh core business niaga dan infrastruktur gas bumi yang tetap kuat, di tengah dinamika operasional, termasuk tidak adanya penjualan LNG pada segmen trading internasional pada periode ini.

“Capaian ini mencerminkan kemampuan perseroan menjaga profitabilitas melalui efisiensi operasional, disiplin keuangan, dan portofolio bisnis yang seimbang,” kata Catur dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Menurut Catur, model bisnis PGN yang berbasis pada ekosistem domestik menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas kinerja perseroan. “Fokus utama PGN adalah memastikan layanan energi kepada pelanggan tetap andal melalui pengelolaan infrastruktur dan penyaluran gas yang terintegrasi. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas operasional di tengah dinamika pasokan dan kebutuhan energi domestik,” ujar Catur.

Di tengah dinamika global, termasuk pergerakan nilai tukar dan harga energi, imbuhnya, PGN tetap menerapkan pengelolaan likuiditas yang prudent melalui optimalisasi pemanfaatan kas dan strategi pembiayaan yang efisien.

Pada kuartal I/2026, PGN menurunkan beban keuangan menjadi US$ 13,7 juta serta menjaga rasio keuangan utama pada level yang sehat, antara lain EBITDA terhadap beban bunga sebesar 20,75x dan debt to equity ratio sebesar 29%.

Selain itu, PGN mencatatkan arus kas operasional positif sebesar US$ 86,9 juta, yang mencerminkan resiliensi operasional dan kemampuan perseroan dalam menjaga ketahanan keuangan untuk mendukung operasional serta pengembangan bisnis ke depan.

Kinerja perseroan juga didukung oleh portofolio bisnis yang seimbang. Dalam kondisi volatilitas harga energi global, kontribusi dari segmen hulu menjadi salah satu penopang dalam menjaga stabilitas kinerja secara keseluruhan.

“Model bisnis berbasis domestik dan portofolio yang seimbang memungkinkan PGN tetap menjaga kinerja yang stabil di tengah dinamika energi global,” kata Catur.

Ke depan, PGN akan terus memperkuat keandalan infrastruktur dan fleksibilitas pasokan melalui penguatan jaringan pipa serta pengembangan layanan beyond pipeline seperti LNG dan CNG. Perseroan juga melanjutkan pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) untuk memperluas akses energi yang lebih bersih dan terjangkau.

PGN turut mendorong peran gas bumi sebagai energi transisi dalam mendukung target Net Zero Emission, sejalan dengan kebijakan energi nasional.

“PGN akan terus menjaga keseimbangan antara keandalan layanan, efisiensi operasional, dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan guna mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Catur.

Adapun, dari sisi operasional, volume penyaluran gas bumi PGN tercatat sebesar 777 BBtud, dengan volume transmisi gas mencapai 1.539 MMscfd. Pengelolaan penyaluran gas dilakukan secara optimal dengan fokus utama pada menjaga kontinuitas pasokan gas kepada pelanggan di tengah dinamika kondisi makro maupun global.

Di sisi lain, keandalan infrastruktur PGN tetap terjaga pada level 99,9%, menopang layanan kepada lebih dari 825.000 pelanggan di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 822.561 rumah tangga, 2.842 pelanggan kecil, serta 3.310 pelanggan industri dan komersial.

PGN menjaga fleksibilitas pasokan melalui pemanfaatan LNG secara terukur sebagai bagian dari pengelolaan sistem distribusi. LNG dimanfaatkan sebagai pelengkap pasokan untuk memastikan keberlanjutan layanan, khususnya di wilayah yang mengalami dinamika pasokan.

Sejauh ini, volume jasa regasifikasi tercatat sebesar 115 BBtud melalui FSRU Lampung, serta 148 BBtud melalui fasilitas LNG Arun, dan 292 BBtud melalui FSRU Jawa Barat. Seluruh fasilitas tersebut dikelola secara terintegrasi untuk menjaga keandalan sistem distribusi gas bumi nasional.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah didorong untuk memastikan ketersediaan pasokan gas bumi di dalam negeri di tengah kekhawatiran kelangkaan energi global imbas ketegangan geopolitik dan dinamika rantai pasok LNG dunia.

Para ekonom menilai bahwa tantangan utama sektor gas nasional saat ini bukan semata masalah harga, melainkan ketersediaan pasokan domestik yang stabil dan berkelanjutan.

Founder Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengingatkan bahwa porsi pasokan gas nasional yang berasal dari impor LNG relatif kecil. Namun, impor bisa menjadi opsi ketika terjadi penurunan produksi, shutdown, atau gangguan operasional gas di dalam negeri.

"Jika ke depan pasokan LNG global makin ketat karena gangguan suplai LNG Qatar masih terjadi, pemerintah dan semua pihak harus lebih realistis. Ketersediaan pasokan adalah yang utama," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Staf Pengajar di Fakultas Teknik Perminyakan Trisakti ini menekankan bahwa harga gas perlu dibedakan berdasarkan sumber pasokannya dan harus mencerminkan nilai keekonomian masing-masing.

Menurutnya, Indonesia tidak sendiri dalam menghadapi situasi ini—negara lain di Eropa dan Asia Pasifik yang mengimpor LNG akan merasakan dampak lebih berat.

"Yang dikhawatirkan, kalau di aspek harga terkunci, supply chain-nya yang bisa terganggu karena tidak ada insentif ekonomi atau bahkan merugikan penyedia gas dalam mendistribusikan. Jika tidak beradaptasi, tentu akan ada dampak tambahan beban fiskal ke APBN," tegasnya.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, memaparkan data bahwa produksi gas nasional saat ini berada di kisaran 5.600 BBtud, dengan sekitar 69% dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri dan 31% sisanya diekspor.

"Secara agregat alokasi domestik memang besar, tapi di lapangan tetap ada kerentanan karena distribusi dan infrastruktur belum merata. Ada gap antara lokasi produksi dan pusat permintaan industri, sehingga pasokan tidak selalu stabil," ujarnya.

Abra menegaskan bahwa sektor industri strategis seperti pupuk dan pembangkit listrik sangat sensitif terhadap kepastian pasokan.

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dinilai membantu dari sisi harga, tetapi tidak cukup jika tidak diiringi jaminan ketersediaan gas secara konsisten.

"Ini bukan hanya isu harga global, tapi juga ketahanan pasokan domestik kita sendiri. Gangguan di sektor pupuk bisa langsung merambat ke harga pangan, sementara di listrik bisa berdampak ke tarif atau beban kompensasi pemerintah," katanya.

Untuk itu, Abra mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas yang lebih tegas dan adaptif. Dalam situasi krisis energi global, banyak negara bahkan menerapkan pembatasan ekspor hingga moratorium untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri.

"Indonesia tidak harus ekstrem, tapi perlu mekanisme fleksibel untuk mengalihkan sebagian ekspor saat pasokan domestik tertekan. DMO ini juga harus dibarengi percepatan infrastruktur dan pengembangan lapangan baru, supaya tidak sekadar memindahkan gas dari ekspor ke domestik, tapi benar-benar menambah kapasitas pasokan," ujarnya.

Selain itu, evaluasi terhadap penerima HGBT dinilai krusial. Dengan keterbatasan pasokan, pemerintah perlu memastikan alokasi gas harga murah tepat sasaran, terutama bagi sektor yang memiliki multiplier effect besar seperti pupuk dan kelistrikan.

"Jangan sampai gas murah justru dinikmati sektor yang tidak prioritas atau tidak efisien. Evaluasi berbasis kinerja dan kontribusi ekonomi perlu diperkuat, sehingga kebijakan HGBT tidak hanya menahan harga, tapi juga mendorong produktivitas dan ketahanan industri nasional secara keseluruhan," pungkas Abra.

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar USD353 juta atau setara dengan Rp6 triliun pada 2026. Jumlah tersebut naik 14 persen dibandingkan 2025. Capex ini ditujukan untuk memperkuat pengembangan infrastruktur gas bumi serta mendukung ketahanan energi nasional, sekaligus mengoptimalkan peran gas bumi sebagai energi transisi.

Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto menyampaikan, strategi perusahaan pada 2026 akan berfokus pada pertumbuhan yang terintegrasi, kredibel, dan berkelanjutan.

“Arah strategis PGN pada tahun 2026 difokuskan pada penguatan operasional, konsolidasi portofolio bisnis, serta ekspansi bisnis bernilai tambah secara selektif. Seluruhnya diimbangi dengan strategi keuangan yang disiplin serta komitmen penuh terhadap penerapan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) di setiap lini,” ujar Arief melalui keterangan resmi, Senin, (9/3/2026).

Guna menghadirkan energi yang lebih dekat dan andal bagi masyarakat serta pelanggan industri, PGN mengalokasikan capex sebesar USD219 juta untuk pengembangan infrastruktur transmisi dan distribusi, baik pipeline maupun beyond pipeline seperti Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquefied Natural Gas (LNG).

Beberapa proyek prioritas meliputi customer attachment, perluasan jaringan gas rumah tangga (jargas) di wilayah Sumatera dan Jawa, pembangunan Pipa Tegal–Cilacap dan perpanjangan Pipa Sei Mangkei, serta pengembangan terminal regasifikasi di Jawa Timur. Di sisi lain, PGN juga melanjutkan pengembangan low carbon business sebagai mesin pertumbuhan jangka panjang, termasuk inisiatif biomethane.

Sementara, di sisi hulu (upstream), PGN mengalokasikan capex sebesar USD134 juta untuk mengoptimalkan kinerja eksplorasi dan peningkatan lifting migas. Program utama mencakup kegiatan pengeboran (drilling) di Wilayah Kerja (WK) Pangkah, Ketapang, dan Fasken, perpanjangan kontrak kerja sama (KKKS) di WK Pangkah, serta pelaksanaan survei dan pemrosesan seismik 3D.

"Untuk memastikan pencapaian target kinerja operasional, kami memperkuat aspek HSSE dengan target Zero accident. Sementara untuk komitmen keberlanjutan, kami menargetkan pengurangan emisi sebesar 35.000 ton CO2 ekuivalen," papar Arief.

Dia menambahkan, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan juga menjadi kunci dalam menghadapi dinamika dan fluktuasi pasar energi. PGN, tegas dia, terus mempererat sinergi dengan seluruh key stakeholders guna menjaga transparansi, keselarasan pemahaman terhadap ekspektasi pasar, serta prospek bisnis perusahaan ke depan.

Bisnis.com, BATAM – Penugasan pengelolaan proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) ke Pulau Pemping, Kepulauan Riau, resmi dikembalikan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Sebelumnya, penugasan tersebut sempat dialihkan pada Januari 2026.

Pengembalian penugasan ini menegaskan kembali peran PGN dalam pembangunan infrastruktur pipa WNTS yang mengalirkan gas dari Natuna menuju Pemping hingga Batam. Sementara itu, alokasi gasnya tetap diperuntukkan bagi PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).

Area Head PGN Batam, Wendi Purwanto, mengatakan, volume gas yang dialirkan melalui jalur tersebut mencapai sekitar 10 BBTUD. Dari jumlah itu, sekitar 80 BBTUD dimanfaatkan untuk kebutuhan kelistrikan PLN, sedangkan sekitar 30 BBTUD dialokasikan untuk mendukung kebutuhan energi di Batam.

“Sudah kembali ke kita melalui Danantara. Dengan skema tersebut, terdapat dua aspek yang berjalan paralel, yakni penugasan pembangunan infrastruktur pipa WNTS yang kini kembali dikelola PGN, serta alokasi gas yang tetap berada di bawah PLN EPI,” kata dia belum lama ini.

Dia menjelaskan, fokus PGN saat ini berada pada penguatan infrastruktur dan pengembangan hilir gas bumi di wilayah Batam dan sekitarnya. Pengembangan ini dinilai akan memperkuat pasokan energi di wilayah Sumatera bagian utara dan Kepulauan Riau, sekaligus menambah kapasitas distribusi gas tanpa mengurangi alokasi dari sumber lain.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Riza Pahlevi, menyatakan Batam memiliki peluang besar menjadi role model nasional dalam pengembangan kota energi bersih berbasis gas.

“Ini bukan sekadar program jaringan gas biasa, tetapi transformasi menyeluruh. Batam diarahkan menjadi kota berbasis gas, dari sektor rumah tangga, komersial, industri hingga transportasi,” ujarnya.

Selain pengembangan jaringan pipa, PGN juga menghadirkan skema Compressed Natural Gas (CNG) sebagai distribusi non-pipa untuk memperluas akses energi gas ke restoran, hotel, serta pelaku usaha lainnya. Dengan pendekatan ini, ekosistem gas di Batam diharapkan semakin terintegrasi dan fleksibel.

Pemanfaatan gas bumi kini tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menopang operasional industri dan sektor transportasi.

“Infrastruktur yang semakin lengkap menjadi modal utama dalam mewujudkan Batam sebagai kota energi modern berbasis gas,” kata dia.

Lanjutnya, transformasi menuju kota berbasis gas juga dinilai memiliki dampak ekonomi signifikan. Penggunaan gas bumi yang lebih efisien berpotensi menekan biaya energi pelaku usaha, mengurangi ketergantungan pada energi impor, serta membantu menekan beban subsidi energi nasional.

Sebagai kawasan industri dan perdagangan strategis, Batam dinilai akan semakin kompetitif apabila didukung sistem energi yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan. PGN menargetkan pengembangan infrastruktur gas di wilayah tersebut terus berlanjut hingga 2030.

Riza berharap dukungan berbagai pihak, termasuk media dan masyarakat, agar agenda transformasi energi ini dapat berjalan optimal.

“Batam punya peluang besar menjadi kota berbasis gas pertama yang terintegrasi. Ini bukan hanya tentang energi, tetapi tentang masa depan ekonomi daerah,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memperkuat keandalan infrastruktur gas melalui revitalisasi Onshore Regasification Facility (ORF) Muara Karang milik PT Nusantara Regas (NR) yang kini telah mencapai progres 97% dan ditargetkan rampung pada Maret 2026.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta, menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah proaktif dalam memperkuat sistem distribusi energi yang andal dan berkelanjutan, terutama di Jakarta sebagai pusat aktivitas bisnis dengan kebutuhan energi yang terus meningkat.

“Revitalisasi fasilitas di ORF Muara Karang dilakukan untuk menjaga keandalan dan keamanan sistem penyaluran gas bumi, terutama dalam mendukung penyaluran gas dari FSRU (Floating Storage Regasification Unit) yang dioperasikan Nusantara Regas, bagi berbagai sektor pelanggan,” ujar Hery dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

Proyek revitalisasi mencakup sejumlah pekerjaan teknis pada Meter Regulating Station (MRS), mulai dari overhaul valve, perbaikan dan pemeriksaan alat ukur, hingga proses kalibrasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan. Penyempurnaan ini diproyeksikan dapat meningkatkan efektivitas operasi MRS dalam mendukung penyaluran gas dari FSRU.

Hery menambahkan pihaknya terus memperkuat kesiapan infrastruktur untuk memastikan pengelolaan gas bumi yang berkelanjutan. “Pembaruan fasilitas ini merupakan langkah penting agar sistem operasi selalu selaras dengan kebutuhan pasar dan standar keandalan,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PGAS Solution (PGN Solution) Sabaruddin, menegaskan komitmen PGN Solution untuk mendukung proyek ini melalui kolaborasi penuh guna menghadirkan layanan energi dan infrastruktur yang andal dan berkualitas. Selain itu, proyek ini mencerminkan sinergi terintegrasi di dalam Subholding Gas Group.

“Revitalisasi ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor energi dan infrastruktur yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Tentunya, seluruh proses pekerjaan juga dilaksanakan dengan berlandaskan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang telah ditetapkan,” lanjut Sabaruddin.

Ke depan, Subholding Gas berkomitmen terus memperkuat integrasi infrastruktur gas nasional, meningkatkan keandalan supply chain, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan energi yang efisien dan berkelanjutan.

Bisnis.com, SURABAYA — Penyaluran gas bumiPT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina di Jatim mencapai 197,91 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) yang sebagian besar diserap oleh sektor industri dan berpotensi meningkat seiring dengan geliat ekonomi yang akan memacu pertumbuhan kebutuhan energi.

Direktur Komersial PT PGN (Persero) Tbk, Aldiansyah Idham, menegaskan korporasi berkomitmen dalam penguatan operasional demi keandalan penyaluran gas bumi di Jawa Timur.“Komitmen ini diwujudkan melalui optimalisasi jaringan pipa yang saling terintegrasi dan penguatan infrastruktur strategis untuk memastikan kelancaran penyaluran gas bumi,” ujarnya dikutip Rabu (4/2/2026).

Aldiansyah menjelaskan, dengan mengintegrasikan jaringan pipa eksisting dan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur beyond pipeline, pasokan gas bumi untuk Jawa Timur dapat berasal dari berbagai sumber.

"PGN siap beradaptasi dengan berbagai skema pasokan gas bumi untuk merespons kebutuhan demand secara efisien sekaligus mendukung keandalan energi di Jawa Timur," tegasnya.

General Manager SOR III PGN Hedi Hedianto menambahkan, PGN terus melakukan berbagai upaya teknis dan operasional untuk menjaga stabilitas jaringan gas bumi di wilayah Jawa Timur.

“Optimalisasi jaringan, penguatan pasokan dari berbagai sumber, serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian dari strategi kami untuk memastikan layanan gas bumi tetap andal,” ujarnya.

Selain itu, PGN terus melakukan perluasan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) di Jawa Timur untuk menyediakan gas bumi secara langsung bagi masyarakat baik rumah tangga maupun UMKM. Jargas juga sebagai bagian dari dukungan optimalisasi penggunaan energi domestik dan menyongsong transisi energi menuju Net Zero Emission 2060.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan komitmen PGN sejalan dengan pandangan BPH Migas mengenai peran penting gas bumi dalam mendukung ketahanan energi regional.

“Penyerapan gas bumi di Jawa Timur menunjukkan tren kebutuhan yang tinggi. Dengan kebutuhan yang besar dan terus tumbuh, diversifikasi sumber energi perlu diperkuat,” ujarnya dalam sebuah acara di Surabaya, Jumat (30/1/2026).(K24)

Bisnis.com, MEDAN - PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PEMA menandatangani perjanjian untuk mengkaji pemanfaatan pasokan gas Mubadala di Aceh bersama PT Perusahaan Gas Negara (Tbk.) atau PGN.

Direktur Pengembangan Bisnis PT PEMA Naufal Natsir Mahmud mengatakan kerja sama ini menjadi dasar pengembangan industri hilir berbasis gas, pemetaan infrastruktur, serta identifikasi potensi industri bernilai tambah.

"MoU [memorandum of understanding] untuk kajian bersama pemanfaatan pasokan gas Mubadala di Aceh guna mempercepat hilirisasi dan mendorong kebangkitan ekonomi daerah," ujar Naufal dilansir dari laman resmi PEMA, Senin (26/1/2026).

Dijelaskan Naufal, stabilitas suplai energi menjadi kunci utama untuk membangkitkan ekonomi Aceh, terlebih di tengah situasi pemulihan pascabencana.

PT PEMA memerlukan mitra strategis seperti PGN untuk membangun ekosistem gas di Aceh. Ini menjadi landasan sinergi PT PEMA dan PGN dalam percepatan hilirisasi gas. Sinergi ini diharapkan meningkatkan daya saing industri Aceh, menarik investasi, serta dapat memberi efek yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.

Adapun ruang lingkup kajian bersama PGN, dijelaskan Naufal, mencakup evaluasi potensi pasokan gas di Aceh saat ini hingga proyeksi masa depan, termasuk keterlibatan Blok Mubadala.

“PT PEMA akan melakukan studi mendalam untuk pengembangan beberapa tingkatan (tier), mulai dari proyek jangka pendek hingga jangka panjang," tambahnya.

Langkah ini tercatat sebagai inisiatif pertama sejak PT PEMA berdiri dalam mendorong hilirisasi gas secara terstruktur dan berkelanjutan. Kehadiran PGN di Aceh juga dinilainya sebagai babak baru bersama PT PEMA dalam pengembangan energi gas bumi di Aceh untuk pertama kali.

Lebih jauh, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Mirza Mahendra menyebut Aceh merupakan titik vital (key point) bagi ketahanan energi nasional. Pembangunan infrastruktur distribusi gas baik melalui pipa, CNG (compressed natural gas), atau LNG (liquefied natural gas) disebutnya perlu menjadi fokus.

"Kami memetakan kembali suplainya seperti apa, kemudian infrastruktur yang kita bangun nantinya, serta pemenuhan market,” kata Mirza.

Meski proses kajian dalam MoU antara PGN dengan PT PEMA berdurasi selama dua tahun, Mirza mendorong realisasinya dapat berjalan lebih cepat.

“Saya target, realisasinya semoga bisa tercapai di tahun pertama. Sehingga kita bisa tahu nanti nilai keekonomiannya,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, mencatatkan peningkatan kinerja penyaluran gas bumi selama periode Satuan Tugas (Satgas) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026.

Realisasi niaga gas bumi mencapai rata-rata 881 BBTUD, tumbuh sekitar 11% dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya seiring meningkatnya kebutuhan pelanggan.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta menyampaikan, capaian tersebut ditopang oleh kesiapan infrastruktur dan keandalan pasokan gas bumi yang tetap terjaga selama masa libur panjang.

“Secara umum, status operasional penyaluran energi Subholding Gas berada dalam kondisi aman. PGN memastikan kontinuitas pasokan gas kepada pelanggan industri dan komersial, pelanggan kecil, hingga lebih dari 821 ribu pelanggan rumah tangga,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (19/1/2025).

Hery menambahkan, selama periode Nataru, PGN juga berkoordinasi dengan Satgas Nataru Holding Migas Pertamina serta Posko Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjaga keandalan penyaluran gas di seluruh wilayah operasi. Untuk wilayah Sumatra, PGN masih melanjutkan proses normalisasi pascabanjir tanpa mengganggu suplai kepada pelanggan.

Dari sisi transportasi, penyaluran bahan bakar gas (BBG) selama Nataru tercatat sesuai dengan proyeksi. Sebanyak 12 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan dua Mobile Refueling Unit (MRU) tetap beroperasi dengan realisasi penyaluran lebih dari 16.000 liter setara premium (LSP).

Selain itu, aktivitas pengangkutan gas, penyimpanan dan regasifikasi LNG, serta produksi dan distribusi LPG juga berlangsung aman sesuai kebutuhan operasional. Pada aspek layanan pelanggan, PGN mencatat sekitar 98% laporan pelanggan berhasil diselesaikan selama periode Nataru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti kesenjangan besar antara target dan realisasi pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas). Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov menempatkan jargas sebagai indikator penting efektivitas kebijakan gas bumi nasional.

INDEF menilai jargas berperan strategis dalam memperkuat ketahanan energi, menekan impor liquefied petroleum gas (LPG), serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di tengah dorongan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, ketersediaan energi yang andal dan terjangkau bagi rumah tangga dan industri dinilai menjadi prasyarat utama.

“Kita melihat ada kesenjangan yang cukup lebar antara target dan realisasi,” kata Abra dalam diskusi INDEF di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Ia merujuk target pembangunan sambungan rumah tangga jargas pada 2024 yang ditetapkan sebanyak 118.000 sambungan, sementara realisasinya baru sekitar 22.000 sambungan. Kesenjangan tersebut muncul seiring meningkatnya target tahunan pemerintah. Jargas diproyeksikan terus bertambah sejalan dengan target swasembada energi dan pengurangan ketergantungan terhadap LPG, namun kapasitas implementasi dinilai belum sejalan dengan ambisi kebijakan.

INDEF mencatat tantangan utama pengembangan jargas terletak pada kebutuhan investasi yang besar. Sejak 2023, pemerintah menghentikan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga, sehingga badan usaha harus menanggung penuh pembiayaan proyek. Kondisi tersebut diperberat oleh kebutuhan investasi konektivitas infrastruktur gas dari Sumatera hingga Jawa Timur.

“Sejak 2023 pemerintah sudah menghapus dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga,” ujar Abra.

Situasi ini membuat badan usaha harus bekerja lebih keras untuk memenuhi target jargas di tengah keterbatasan pendanaan dan kebutuhan proyek infrastruktur lainnya. Realisasi jargas nasional saat ini tercatat sekitar 800.000 sambungan rumah. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan tambahan sekitar 350.000 sambungan. INDEF memandang target tersebut menghadapi kompleksitas dari sisi pendanaan dan ketersediaan pasokan gas, terutama bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai operator utama jaringan.

Kesenjangan antara target dan realisasi jargas juga berkaitan dengan kondisi sektor gas bumi secara keseluruhan. Hingga 2023, target pemanfaatan gas bumi domestik mencapai 79 juta ton setara minyak (million tons of oil equivalent/MTOE), sementara realisasinya baru sekitar 44,29 MTOE. Dalam jangka pendek, pasokan gas relatif melimpah akibat ketidakseimbangan lokasi suplai dan permintaan. Namun, tren penurunan produksi memunculkan risiko dalam jangka menengah dan panjang.

INDEF mencatat produksi gas nasional turun dari sekitar 8,8 miliar kaki kubik per hari (billion cubic feet per day/BCFD) pada 2010 menjadi sekitar 6,5 BCFD. Di sisi lain, permintaan domestik meningkat hingga sekitar 3.800 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD) seiring ekspansi industri manufaktur yang kembali tumbuh rata-rata 5,4 persen dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi fiskal, Abra memandang percepatan jargas sejalan dengan upaya menekan beban subsidi energi yang pada 2025 diproyeksikan mencapai sekitar Rp 495 triliun. Konsumsi LPG nasional yang mendekati 9 juta metrik ton per tahun dinilai menjadi beban utama APBN sekaligus membuka ruang substitusi melalui pemanfaatan gas bumi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengurangi kuota ekspor gas bumi secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini dilakukan seiring tingginya kebutuhan gas bumi untuk industri di dalam negeri.

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, mengatakan sektor industri masih menjadi pengguna gas bumi terbesar.

Pemanfaatan gas bumi kemudian disusul oleh kebutuhan ekspor LNG, domestik LNG, dan kelistrikan. Hendra menyebut permintaan gas dari sektor-sektor tersebut terus meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah bakal mengurangi kuota ekspor demi memenuhi kebutuhan domestik.

“Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri, dan kuota ekspor akan diturunkan secara bertahap,” ucap Hendra dalam acara Seminar Nasional Menakar Arah Industri Gas Bumi Nasional yang disiarkan secara daring, Selasa (23/12/2025).

Hendra merinci, rata-rata pemanfaatan gas bumi mencapai 5.594 BBTUD per September 2025. Dari jumlah tersebut, gas yang diserap domestik mencapai 3.895 BBTUD, sedangkan ekspor sebesar 1.658 BBTUD.

Artinya, pemanfaatan gas domestik mencapai 69,65%.

Dia menuturkan, pertumbuhan permintaan gas industri dalam negeri yang terus meningkat membuat pemerintah harus memutar otak. Adapun strategi lain selain menekan kuota ekspor, pemerintah bakal menggalakkan eksplorasi dan percepatan produksi dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi serta menjaga keekonomian hulu.

“Pemerintah juga mendorong penyediaan infrastruktur gas bumi untuk mendukung pemanfaatan gas bumi domestik yang lebih optimal,” imbuh Hendra.

Sebagai informasi, pengetatan kuota ekspor gas tersebut juga seiring dengan semakin menipisnya pasokan gas domestik. Isu ketatnya pasokan gas dalam negeri telah mengemuka sejak awal tahun ini.

Pada April 2025, SKK Migas sempat menyebut bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik mulai Juni 2025.

Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

“Sementara ini, kita masih mengupayakan pemenuhan LNG dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan realokasi ekspor gas pipa dari Natuna, sementara ekspor dari Sumatra ke Singapura kita kurangi untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, SURABAYA— PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN SOR III mengonfirmasi masuknya investor baru asal China di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik (JIIPE).

Area Head PGN SOR III Surabaya, Arief Nurrachman, mengatakan perusahaan petrochemical tersebut diproyeksikan bakal menyerap pasokan gas dalam volume besar, mencapai 40% dari total kebutuhan gas di Petrokimia Gresik. Investor tersebut memilih Jawa Timur setelah melakukan komparasi intensif dengan kawasan industri di Jawa Tengah dan Batam.

"Kehadiran industri petrochemical ini merupakan value besar bagi perekonomian Jawa Timur. PGN berkomitmen memastikan keandalan energi di KEK Gresik untuk menarik lebih banyak investor kakap," ujar Arief dikutip, Senin (22/12/2025).

Selain industri besar, dia menegaskan, PGN juga tengah mengejar target 60.000 Sambungan Rumah (SR) baru di Surabaya-Gresik hingga 2026 guna memperkuat ekosistem energi di wilayah penyangga.

"PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Sales and Operation Region (SOR) III terus memacu pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) rumah tangga di wilayah Surabaya dan Gresik. PGN menargetkan pemasangan sebanyak 59.990 Sambungan Rumah (SR) baru yang diproyeksikan tuntas pada akhir 2026," jelasnya.

Hingga saat ini, Arief menyebut realisasi fisik telah mencapai sekitar 11.000 SR atau 18% dari target keseluruhan. Kendati demikian, secara dokumen internal, minat masyarakat cukup tinggi dengan jumlah registrasi mencapai 24.000 formulir atau sekitar 41% dari target.

Arief mengakui pembangunan jargas di kawasan perkotaan memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait koordinasi fasilitas umum (fasum) dan perizinan tingkat RT/RW. PGN berkomitmen untuk melakukan pemulihan infrastruktur pasca-penggalian agar tidak merugikan kenyamanan warga.

Dari sisi finansial, menurutnya, investasi jargas memerlukan biaya yang cukup besar, yakni mencapai Rp10 juta per titik sambungan. Mengingat nilai investasi yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata dari pemakaian rumah tangga, pemerintah turut mengintervensi melalui pendanaan APBN.

"Di Gresik, tepatnya wilayah Menganti, ada alokasi APBN untuk 11.000 SR. Begitu juga di Sidoarjo wilayah Wadungasri sebanyak 4.000 SR dan beberapa wilayah di Jombang. Ini adalah bentuk konsistensi pemerintah dalam memperluas jangkauan gas bumi," imbuhnya.

Disisi lain, dia menegaskan, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan di tengah persaingan dengan LPG subsidi 3 kg, PGN menawarkan berbagai kemudahan, di antaranya, Restrukturisasi Piutang di mana Pelanggan yang mengalami kendala pembayaran dapat mengajukan cicilan hingga 12 bulan. Kemudian Digitalisasi layanan melalui penggunaan aplikasi PGN Mobile untuk fitur mandiri seperti swafoto meteran guna akurasi tagihan bulanan.

Selanjutnya, efisiensi harga, PGN menekankan bahwa jika subsidi LPG dicabut, harga gas pipa jauh lebih kompetitif dibandingkan harga keekonomian LPG yang bisa mencapai Rp48.000 per tabung 3 kg.

"Kami menyadari masih ada energi substitusi yang disubsidi. Namun, jika mekanisme barcode dan digitalisasi LPG 3 kg mulai diperketat oleh pemerintah, masyarakat akan melihat gas pipa sebagai pilihan yang paling stabil dan ekonomis," pungkasnya.

Melalui langkah masif ini, dia meyakinkan, PGN berharap dapat membantu pemerintah menekan beban subsidi energi yang pada 2025 diproyeksikan mencapai angka yang signifikan.