IDXChannel - Pemerintah membebaskan tarif bea masuk bahan baku plastik untuk meredam lonjakan inflasi harga yang menekan pelaku UMKM, konsumen, maupun industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini seiring dengan gelontoran stimulus dan insentif dari pemerintah untuk periode semester II-2026.

"Pemerintah menerapkan bea masuk 0 persen terhadap bahan baku plastik. Juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik," ujar Airlangga dalam jumpa pers pada Selasa (23/6/2026).

Implementasi kebijakan tersebut diyakini mampu memberikan ruang bagi para pelaku industri untuk menjaga stabilitas harga produk akhir. Pasalnya, hampir seluruh rantai distribusi makanan dan kebutuhan pokok dalam negeri masih mengandalkan plastik sebagai elemen utama kemasan.

Sembari melakukan evaluasi berkala terhadap pasar, pihak pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga iklim usaha yang kompetitif. "Kami juga menunggu perkembangan daripada situasi," kata Airlangga.

Sejalan dengan itu, pemerintah pula menetapkan kebijakan bea masuk 0 persen untuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) khusus bagi industri petrokimia.

Kebijakan ini digadang-gadang untuk memaksimalkan nilai manfaat ekonomi nasional sekaligus menghindari potensi kehilangan pendapatan negara akibat penurunan produktivitas di sektor industri hulu.

"Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Dan untuk menghindari potensi kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun," urai Airlangga.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono meminta produsen mencari alternatif pasokan bahan baku, serta meremajakan teknologi-teknologi produksinya agar bisa menggunakan bahan baku selain nafta.

"Bisa menggunakan kondensat, bisa juga menggunakan LPG atau Propana. Nah, Kondensat itu sendiri sebenarnya di dalam negeri ada, cuma nanti kita harus duduk bareng lagi, kondensatnya itu ada di mana, jumlahnya berapa dan kapan bisa digunakan," katanya.

(DESI ANGRIANI)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengenakan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor produk kertas karton dupleks asal Korea Selatan, Malaysia, dan Taiwan setelah ditemukan praktik dumping yang merugikan industri dalam negeri.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 25 Juni 2026 dan akan diterapkan selama lima tahun hingga 2031.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menyebut keputusan diambil berdasarkan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia (KADI) yang menemukan adanya praktik dumping pada produk kertas karton dupleks dari ketiga negara tersebut.

"Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia telah ditemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk kertas karton dupleks yang berasal dari Republik Korea, Malaysia dan Taiwan, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri," demikian bunyi pertimbangan PMK Nomor 40 Tahun 2026 dikutip pada Senin (15/6).

Bea masuk antidumping merupakan pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan nilai wajarnya sehingga menimbulkan kerugian bagi produsen domestik.

Pemerintah menegaskan BMAD tersebut berlaku di luar bea masuk umum atau most favoured nation (MFN) maupun tarif preferensi yang berasal dari perjanjian perdagangan internasional.

[Gambas:Youtube]

Kebijakan ini menyasar impor kertas karton dupleks berupa karton multilapis dengan berat 210 gram hingga 450 gram per meter persegi, yang memiliki permukaan atas dominan berwarna putih dan bagian belakang berwarna abu-abu. Produk tersebut masuk dalam pos tarif ex4810.32.90 dan ex4810.92.90.

Dalam aturan itu, pemerintah juga mewajibkan importir melampirkan dokumen Certificate of Analysis (CoA) saat menyampaikan pemberitahuan pabean impor. Dokumen tersebut harus memuat informasi tingkat kecemerlangan atau brightness produk.

Pejabat bea dan cukai akan meneliti dokumen tersebut untuk memastikan karakteristik barang yang diimpor.

"Dalam hal importir tidak melampirkan dokumen CoA atau melampirkan dokumen CoA namun tidak mencantumkan tingkat brightness sehingga tidak diketahui tingkat brightness dari kertas karton dupleks, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat brightness. Hasil penelitian menjadi dasar bagi pejabat bea dan cukai dalam menentukan pengenaan bea masuk antidumping," demikian bunyi Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

Pemerintah juga menegaskan ketentuan tersebut berlaku terhadap barang impor yang telah memperoleh nomor pendaftaran pemberitahuan pabean impor atau telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya oleh kantor pabean.

Sementara itu, pemasukan maupun pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, dan kawasan ekonomi khusus tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) berharap pemerintah mampu melobi Amerika Serikat (AS) untuk memberikan tarif bea masuk yang lebih rendah terhadap produk Indonesia dibandingkan negara pesaing.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga daya saing ekspor alas kaki Indonesia di tengah tekanan biaya produksi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global.

Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, pelaku industri pada dasarnya tidak hanya menginginkan tarif yang rendah, tetapi juga lebih kompetitif dibandingkan negara pesaing agar mampu mengamankan pesanan dari pembeli (buyer).

"Kalau tarifnya sama, persaingan akan terbuka," ujarnya dalam pesan singkat, Minggu (14/6/2026).

Dia menjelaskan, saat tarif resiprokal AS sebelumnya berada di level 19%, Indonesia masih memiliki keunggulan sekitar 1% dibandingkan negara pesaing sehingga permintaan ekspor relatif tetap terjaga.

Sementara itu, saat ini, Indonesia menghadapi investigasi berlapis atas tudingan pelanggaran perdagangan terkait dengan isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas berlebih (excess capacity). Pemerintah Indonesia memperkirakan tarif berlapis dari dua investigasi AS ini bisa mencapai 18%.

Menurut Billie, Indonesia memiliki peluang memperoleh tarif yang lebih kompetitif mengingat kedua negara telah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) sejak 19 Februari 2026. Karena itu, pemerintah didorong memanfaatkan posisi tersebut dalam proses negosiasi dengan AS.

"Kami tentu berharap kepada pemerintah yang sudah punya ART dapat melakukan lobi dan upaya untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah dari negara pesaing,” tutur Billie.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa industri alas kaki saat ini menghadapi tekanan dari dalam negeri akibat pelemahan daya beli masyarakat dan kenaikan biaya bahan baku impor seiring menguatnya kurs dolar AS.

Billie mengungkapkan, harga bahan baku impor yang dipasok vendor telah meningkat sekitar 30% hingga 40% sehingga semakin menekan margin industri padat karya tersebut.

"Tekanan industri padat karya alas kaki itu ada dua, yakni faktor geopolitik dan kondisi dalam negeri dengan menurunnya daya beli masyarakat serta kenaikan harga bahan baku akibat penguatan dolar," jelasnya.

Dia menyebut, kondisi industri pada kuartal I/2026 masih cukup berat. Saat ini, Aprisindo masih mengevaluasi perkembangan kinerja ekspor dalam beberapa bulan ke depan sambil berupaya menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk membantu menjaga keberlangsungan industri, Aprisindo meminta pemerintah memberikan sejumlah insentif fiskal. Bentuk dukungan yang dinilai paling mendesak antara lain pemberian diskon tarif listrik dan gas bagi industri, percepatan pencairan restitusi PPN jasa subkontrak, serta menciptakan ekosistem industri yang lebih kondusif.

“Karena pelaku industri menyerap tenaga kerja dan kontribusi pajak ke negara,” tambah Billie.

Untuk diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya mengajukan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya. Akibatnya, Indonesia dan lima negara itu mendapatkan tarif sebesar 10%. Akan tetapi, tarif ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan 54 negara lain (di antaranya China hingga India) yang mendapatkan tarif 12,5%.

Masalahnya, Indonesia masih menghadapi satu investigasi lagi yakni mengenai ekses berlebih. Dengan begitu, tarif yang diberikan ke Indonesia berpotensi bertambah karena menjadi subyek investigasi pasal berlapis.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) disebut tengah mengajukan sekitar 18 komoditas dan produk manufaktur Indonesia untuk dikecualikan dari regulasi tarif impor AS itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematangkan rencana penerapan kebijakan insentif fiskal berupa pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat melalui proses harmonisasi lintas kementerian.

Kebijakan strategis ini dirancang sebagai langkah nyata pemerintah untuk menekan beban operasional maskapai sekaligus memperkuat daya saing industri penerbangan nasional.

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono, mengungkapkan proses pembahasan regulasi pendukung sektor transportasi udara tersebut terus berjalan intensif. Otoritas perhubungan optimistis penyempurnaan payung hukum ini dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Semoga pembebasan biaya masuk sparepart juga bisa cepat terealisasi. Seharusnya ini bisa cepat karena sebenarnya sudah diharmonisasi," kata Agustinus dilansir dari Antara, Minggu (7/6/2026).

Substansi pembebasan bea masuk serta instrumen pajak komponen pesawat ini sebelumnya telah melewati meja harmonisasi bersama Kementerian Perindustrian.

Saat ini, koordinasi lanjutan telah berada pada tahap penyelesaian akhir di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Manajemen Kemenhub berharap regulasi ini dapat segera diundangkan demi menyelamatkan ruang fiskal perusahaan maskapai melalui pengurangan biaya perawatan armada.

"Sudah diharmonisasi di Kementerian Perindustrian, sekarang tinggal di Kementerian Keuangan. Harapannya bisa segera keluar juga, itu bisa menolong rekan-rekan airline," ujar Agustinus.

Selain memacu insentif komponen, pemerintah aktif menyempurnakan mekanisme tarif tambahan bahan bakar (fuel surcharge/FS) melalui matriks penyesuaian baru yang dinilai lebih responsif terhadap fluktuasi harga avtur dunia.

Skema ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi operator penerbangan sekaligus menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat pengguna jasa.

Berdasarkan monitoring terkini, besaran fuel surcharge masih bertahan di level 50% karena pergerakan harga avtur domestik masih stabil di dalam koridor rentang penetapan pemerintah.

Kemenhub mencatat mayoritas maskapai nasional bersikap kooperatif dengan tidak selalu menerapkan tarif pada batas maksimal 100 persen, kecuali pada momen puncak liburan (peak season). Langkah ini memperkuat optimisme pemerintah akan terciptanya keseimbangan ekosistem bisnis yang sehat.

Dukungan serupa datang dari pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA). Para pelaku industri berharap penuh stimulus fiskal ini dapat diimplementasikan penuh pada periode tahun ini.

"Kami berharap tahun ini mudah-mudahan pajak nol persen terhadap impor sparepart ini bisa terjadi," tutur Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja.

Menurut Denon, agenda pembebasan pajak barang modal kedirgantaraan ini merupakan perjuangan konsisten yang telah disuarakan oleh asosiasi selama lebih dari satu dekade demi konektivitas udara nasional yang lebih efisien.

Ke depan akan lebih positif lagi pertumbuhannya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp123,8 triliun hingga akhir Mei 2026 atau 36,8 persen dari target dalam APBN 2026.

Purbaya menilai penerimaan kepabeanan dan cukai mulai menunjukkan sinyal pemulihan dengan pertumbuhan kumulatif sebesar 0,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Kepabeanan dan cukai makin baik, kita lihat bulan Mei itu tadinya yang ini. Kita lihat yang ini tadinya negatif pertumbuhannya tapi April sudah (tumbuh) positif 0,6 persen, Mei 0,7 persen. Ke depan akan lebih positif lagi pertumbuhannya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Secara rinci, penerimaan cukai mencapai Rp90,4 triliun, naik tipis 0,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp90,3 triliun. Kinerja cukai ditopang oleh peningkatan produksi hasil tembakau pada triwulan I 2026.

Sementara itu, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp21,5 triliun atau tumbuh 9,7 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp19,6 triliun.

Pertumbuhan bea masuk tersebut didorong oleh peningkatan impor bahan baku dan bahan penolong yang mencatat kenaikan sebesar 10,67 persen.

Menurut Purbaya, peningkatan impor bahan baku dan bahan penolong menjadi indikasi bahwa aktivitas manufaktur dalam negeri sedang mengalami peningkatan.

“Artinya apa? Bahan baku dan bahan penolong ini menunjukkan memang aktivitas manufaktur sedang meningkat di sini. Kalau tidak, ini tidak akan tumbuh. Jadi sejalan dengan angka PDB yang besar bahwa ekonomi sedang tumbuh,” ujarnya.

Adapun penerimaan bea keluar mencapai Rp11,9 triliun atau terkontraksi 8,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp13 triliun.

Meski masih mengalami kontraksi, Purbaya mengatakan kinerja bea keluar mulai menunjukkan perbaikan seiring penguatan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada periode Maret hingga Mei 2026.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk mempercepat negosiasi dan menggeber diversifirkasi pasar menyusul adanya ancaman pengenaantarif bea masuk tambahan 10% yang diajukan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) terhadap produk Indonesia.

Rencana pengenaan tarif tersebut berpotensi menekan kinerja ekspor nasional, terutama pada sektor manufaktur padat karya dan komoditas primer dengan margin tipis.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa menilai kebijakan tersebut sebagai risiko serius bagi daya saing ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat.

“Dunia usaha melihat tarif tambahan 10% ini sebagai risiko serius, terutama karena menyasar komoditas dan produk yang selama ini menjadi bagian dari ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat,” kata Erwin kepada Bisnis, Jumat (5/6/2026).

Erwin menilai dampak tarif akan bervariasi di tiap sektor. Namun, secara umum dapat menekan daya saing harga produk Indonesia, terutama di industri manufaktur padat karya dan komoditas primer yang memiliki margin ekspor terbatas.

Dunia usaha juga mulai menghitung potensi dampak kebijakan ini. Sektor yang paling rentan adalah industri yang sangat bergantung pada pasar AS, menghadapi persaingan ketat, serta tidak memiliki ruang besar untuk menaikkan harga jual.

“Dalam kondisi seperti ini, tambahan tarif 10% bisa membuat buyer mengalihkan pesanan ke negara pesaing yang tarifnya lebih rendah atau rantai pasoknya dianggap lebih pasti,” lanjutnya.

Namun, Kadin menilai langkah pemerintah yang telah mengajukan pengecualian 18 komoditas sudah tepat dan perlu diperkuat melalui diplomasi perdagangan yang lebih intensif. Dunia usaha juga menekankan pentingnya dukungan data yang menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap standar ketenagakerjaan, traceability, dan rantai pasok global.

Di sisi lain, pelaku usaha menilai strategi tidak bisa hanya bergantung pada hasil negosiasi. Diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting, terutama ke kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika yang dinilai masih memiliki pertumbuhan permintaan yang kuat.

Selain itu, peningkatan nilai tambah, sertifikasi, kepatuhan terhadap standar evironmental, social, and governance (ESG), serta transparansi rantai pasok menjadi kunci agar produk Indonesia tidak mudah terdampak hambatan dagang baru.

Di samping itu, Kadin mewanti-wanti risiko pergeseran perdagangan (trade diversion) juga cukup besar apabila pengecualian tidak disetujui. Produk Indonesia berpotensi kehilangan pangsa pasar di AS, khususnya pada komoditas yang memiliki banyak substitusi dari negara pesaing.

“Karena itu, pemerintah perlu mempercepat negosiasi, memberikan pendampingan kepatuhan bagi eksportir, membuka pasar alternatif melalui perjanjian dagang, serta memastikan biaya logistik dan pembiayaan ekspor di dalam negeri lebih kompetitif,” tuturnya.

Menurutnya, sejumlah langkah tersebut perlu dilakukan agar eksportir tetap bisa bertahan, menjaga pasar, dan tidak kehilangan momentum di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengajukan pengecualian terhadap 18 komoditas yang terdampak kebijakan tersebut. Tarif tambahan ini merupakan bagian dari hasil penyelidikan praktik kerja paksa berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS 1974.

Adapun, Indonesia bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan juga dikenakan bea masuk tambahan 10% sebagai pertimbangan khusus dari hasil investigasi tersebut. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada 24 Juli 2026, setelah berakhirnya tarif global 15% yang sebelumnya diberlakukan secara merata oleh Presiden AS Donald Trump kepada mitra dagang.

IDXChannel - Pemerintah tengah mencermati pengumuman yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR).

Pengumuman tersebut berkaitan dengan hasil investigasi sementara berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974 mengenai kebijakan serta praktik di sejumlah negara dalam mencegah impor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa (forced labor).

USTR mengusulkan tarif bea masuk 10 persen untuk negara-negara yang telah mengadopsi larangan penuh atau sebagian terhadap perdagangan kerja paksa, dan 12,5 persen untuk negara lainnya yang belum mengadopsi larangan tersebut.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen atas penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional.

Menindaklanjuti laporan investigasi sementara USTR yang diterbitkan pada 2 Juni 2026 tersebut, Haryo menyatakan Indonesia tidak akan tinggal diam dan siap mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas perdagangan AS. Langkah ini diambil guna memberikan klarifikasi serta ruang penyampaian argumen yang objektif.

"Merespons pengumuman USTR yang dikeluarkan pada 2 Juni 2026, selanjutnya Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang disiapkan oleh USTR termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing," kata Haryo dalam standing statement resmi, Kamis (4/6/2026).

Lebih lanjut, mengingat rangkaian proses evaluasi dan pembahasan draf investigasi ini masih berjalan dinamis, Haryo memastikan pihak Jakarta akan terus membangun jembatan komunikasi yang positif dan saling menghormati dengan pihak Washington.

Di sisi lain, ke dalam internal negeri, koordinasi lintas sektoral akan semakin ditingkatkan untuk memperketat filter masuknya komoditas luar negeri agar bersih dari pelanggaran hak asasi manusia.

"Berkenaan dengan proses pembahasan yang masih berjalan, Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah Amerika Serikat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor barang dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan penggunaan praktik kerja paksa," ujar Haryo.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait usulan pengenaan tarif bea masuk tambahan 10% terhadap produk Indonesia yang diajukan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR).

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, Kemendag masih mempelajari substansi usulan tersebut.

"Saat ini, Kemendag masih mempelajari secara menyeluruh substansi usulan tersebut dan implikasinya terhadap perdagangan Indonesia," ujar Johni kepada Bisnis, Kamis (4/6/2026).

Usulan USTR tersebut berkenaan dengan hasil investigasi terhadap 60 negara dan wilayah ekonomi terkait penerapan larangan impor barang hasil kerja paksa berdasarkan Section 301 Trade Act 1974.

Dalam hasil investigasi tersebut, Indonesia termasuk dalam enam negara yang dinilai gagal menegakkan secara efektif larangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa. Lima negara lainnya adalah Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan.

Johni menjelaskan bahwa menurut USTR, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang dinilai telah memiliki kerangka kebijakan maupun komitmen terkait pencegahan masuknya barang impor yang diproduksi dengan kerja paksa.

"Maka, Indonesia diusulkan untuk dikenakan tarif tambahan [additional duties] sebesar 10%, yang merupakan kategori tarif tambahan terendah pada usulan tersebut," kata Johni.

Indonesia, lanjutnya, juga ditempatkan bersama sejumlah mitra utama Amerika Serikat, seperti Kanada dan Uni Eropa, yang dinilai telah memiliki langkah atau instrumen untuk melarang impor barang yang berkaitan dengan praktik kerja paksa.

Sementara itu, negara yang dinilai belum memiliki atau belum menerapkan kebijakan serupa secara efektif diusulkan untuk dikenakan tarif tambahan yang lebih tinggi, yakni sebesar 12,5%.

Kemendag menyatakan akan terus mencermati perkembangan proses di USTR dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Setiap langkah yang diambil akan mempertimbangkan efektivitas implementasi kebijakan, kepentingan nasional, serta keberlanjutan dan daya saing dunia usaha Indonesia.

"Kemendag juga akan terus memantau setiap dinamika perdagangan global dan memastikan agar industri dalam negeri tetap terjaga. Kemendag berkomitmen untuk senantiasa membuka akses pasar ke berbagai negara tujuan ekspor, termasuk Amerika Serikat," tutur Johni.

Sebelumnya, pada Selasa (2/6/2026), USTR mengumumkan hasil investigasi terhadap 60 negara dan wilayah ekonomi terkait penerapan larangan impor barang hasil kerja paksa berdasarkan Section 301 Trade Act 1974.

USTR menyatakan kegagalan suatu negara menerapkan dan menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak adil, mengganggu perdagangan internasional, serta membuka peluang masuknya produk yang diproduksi dengan praktik eksploitasi tenaga kerja ke rantai pasok global.

“Gagalnya mitra dagang utama kami menangani impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Kondisi ini memaksa pekerja Amerika bersaing secara tidak adil di pasar global,” ujar U.S. Trade Representative Jamieson Greer dalam keterangannya, dikutip Rabu (3/6/2026).

Sebagai tindak lanjut, USTR mengusulkan pengenaan tarif tambahan terhadap seluruh produk yang berasal dari negara-negara yang menjadi objek investigasi.

Meski demikian, usulan tersebut belum berlaku. USTR masih membuka periode konsultasi publik hingga 6 Juli 2026 dan akan menggelar dengar pendapat pada 7 Juli 2026 sebelum menetapkan kebijakan final. Adapun, investigasi ini dimulai pada 12 Maret 2026.

Bisnis.com, MATARAM — Lonjakan ekspor konsentrat tembaga dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mendorong penerimaan kepabeanan dan cukai di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melesat pada awal tahun ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardhani mengatakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga April 2026 mencapai Rp1,45 triliun atau tumbuh 8.218,28% secara tahunan.

"Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan bea keluar yang tumbuh 8.218,28% secara tahunan (YoY), sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral menjelang berakhirnya masa relaksasi ekspor pada 30 April 2026," jelas Ratih, Jumat (29/5/2026).

Selain bea keluar, penerimaan cukai juga tumbuh 3,09% dan diharapkan terus meningkat seiring dengan perbaikan kinerja cukai hasil tambang. Sebaliknya, bea masuk mengalami kontraksi 23,30% akibat penurunan volume impor bahan baku dan bahan penolong sektor pertambangan.

Sebagai informasi, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), entitas anak PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), memperoleh rekomendasi ekspor konsentrat tembaga sebesar 480.000 dry metric ton (dmt) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rekomendasi tersebut berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga April 2026.

Rekomendasi itu menjadi dasar bagi Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) konsentrat tembaga bagi AMNT.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di NTB mencapai Rp308,85 miliar atau setara 42,69% dari target tahun berjalan.

Pertumbuhan PNBP terutama ditopang oleh pendapatan badan layanan umum (BLU) yang meningkat 12,03%, didorong oleh kenaikan pendapatan jasa layanan rumah sakit dan layanan pendidikan.

Adapun komponen PNBP lainnya juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,30% secara nominal, yang menunjukkan perbaikan kinerja penerimaan secara lebih luas.

Di sisi perdagangan luar negeri, NTB mencatat surplus neraca perdagangan kumulatif sebesar US$1,143 miliar hingga April 2026.

Nilai ekspor tercatat mencapai US$1,20 miliar, dengan kontribusi ekspor pada April sebesar US$536,22 juta. Kinerja tersebut ditopang oleh ekspor konsentrat tembaga, katoda tembaga, mutiara, dan serealia.

Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar US$57,75 juta secara kumulatif sehingga menjaga posisi surplus perdagangan daerah.

Menurut DJPb NTB, pertumbuhan ekspor yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu terutama didorong oleh pemberian izin ekspor konsentrat tembaga dan katoda hasil pengolahan smelter AMMN.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang masa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau tarif safeguard terhadap impor produk tirai, gorden, kerai dalam, kelambu tempat tidur, serta berbagai barang perabot sejenis lainnya. Langkah perlindungan pasar domestik ini diputuskan untuk berlaku selama dua tahun ke depan.

Kebijakan proteksi fiskal tersebut diketuk palu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36 Tahun 2026 yang telah dinyatakan berlaku efektif terhitung sejak 22 Mei 2026.

Purbaya menggarisbawahi bahwa perpanjangan masa berlaku instrumen pemulihan perdagangan ini sangat krusial mengingat produsen tekstil dan perabot dalam negeri masih berada dalam fase rentan dan membutuhkan ruang bernapas tambahan guna merestrukturisasi daya saing mereka dari gempuran produk luar negeri.

"Bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya, telah berakhir masa berlakunya, dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pengenaan BMTP atas impor produk tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya," bunyi diktum pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Senin (25/5/2026).

Secara teknis administrasi kepabeanan, pengenaan BMTP tambahan ini mengikat secara hukum pada jajaran produk kain tirai dan sejenisnya yang diklasifikasikan ke dalam delapan pos tarif (harmonized system/HS), meliputi kode 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00.

Pemerintah menerapkan skema penurunan tarif secara bertahap (degressive) dalam lampiran PMK tersebut yakni Tahun Pertama (22 Mei 2026-21 Mei 2027) dipatok sebesar Rp9.841 per kilogram dan Tahun Kedua (22 Mei 2027-21 Mei 2028) diturunkan menjadi Rp9.248 per kilogram.

Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa instrumen BMTP merupakan pungutan negara yang sah dan diakui secara internasional untuk memulihkan stabilitas pasar atau mencegah ancaman kerugian struktural yang bersifat serius pada industri domestik akibat lonjakan volume barang impor yang tidak wajar.

Dengan berlakunya aturan baru ini, para pengusaha pabrik tekstil dalam negeri diharapkan dapat memanfaatkan jendela waktu dua tahun ini untuk membenahi efisiensi produksi, melakukan inovasi produk, hingga memperkuat jalur distribusi lokal agar mampu bertarung secara adil dengan produk tirai impor.

PMK Nomor 36 Tahun 2026 ini juga menegaskan bahwa besaran tarif safeguard tersebut bersifat kumulatif. Artinya, pungutan ini berlaku sebagai biaya tambahan di luar komponen bea masuk umum (Most Favoured Nation/MFN) maupun skema bea masuk preferensi yang didapat dari pakta perjanjian perdagangan internasional (Free Trade Agreement), serta mengikat bagi arus barang impor yang berasal dari seluruh negara tanpa pengecualian.

(Dhera Arizona)

Sri Lanka resmi memberlakukan biaya tambahan 50 persen pada bea masuk kendaraan. Langkah itu diambil demi menekan angka impor sekaligus meredakan tekanan terhadap mata uang lokal yang kian merosot imbas meluasnya konflik di Timur Tengah.

Lonjakan pajak ini dipicu depresiasi tajam nilai tukar rupee Sri Lanka sejak dimulainya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang kemudian memicu aksi balasan dari pihak Teheran.

AFP pada Sabtu (16/5) memberitakan situasi geopolitik yang memanas tersebut langsung berdampak buruk pada stabilitas sektor keuangan domestik mereka.

"Mengingat tekanan pada valuta asing saat ini, kami ingin masyarakat menunda impor (kendaraan) mereka selama tiga bulan," ujar Wakil Menteri Keuangan Anil Jayantha Fernando di Kolombo.

Sebelum kebijakan baru diketuk, kendaraan sebenarnya sudah dikenakan bea masuk reguler 30 persen.

Namun, beberapa instrumen pajak tambahan lainnya membuat akumulasi pajak impor efektif untuk satu unit mobil kini bisa melambung hingga lebih dari 100 persen.

Selain membatasi keran impor otomotif, Sri Lanka juga telah menaikkan harga energi lebih dari sepertiga sejak pecahnya perang di Timur Tengah.

Otoritas setempat bahkan mulai memberlakukan sistem jatah untuk pembelian bahan bakar jenis diesel dan bensin demi memangkas bengkaknya tagihan impor negara.

Berdasarkan data resmi pemerintah, nilai mata uang rupee Sri Lanka tercatat telah melemah sebesar 4,5 persen terhadap dolar AS sepanjang tahun ini.

Gubernur Bank Sentral Nandalal Weerasinghe juga sempat memperingatkan bahwa nilai tukar rupee akan terus merosot, kecuali harga minyak mentah dunia kembali turun atau Sri Lanka berani memotong drastis volume impor energinya.

Krisis energi dan mata uang ini menjadi ujian berat baru bagi Sri Lanka yang sebenarnya baru saja merangkak keluar dari keterpurukan ekonomi terburuknya pada tahun 2022 silam.

Kala itu, negara ini kehabisan cadangan valuta asing hingga tidak mampu membiayai impor komoditas paling mendasar seperti bahan pangan, bahan bakar, hingga obat-obatan.

Guna memulihkan kondisi tersebut, Sri Lanka hingga saat ini masih berada di bawah pengawasan program dana talangan atau bailout dari IMF senilai US$2,9 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramainya tren berburu kartu Pokemon dari luar negeri membuat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJCB) mengingatkan penumpang pesawat internasional agar memahami aturan barang bawaan dari luar negeri, termasuk untuk kartu koleksi atau trading card game (TCG).

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang mengatakan, kartu Pokemontetap masuk kategori barang bawaan penumpang yang berada dalam pengawasan kepabeanan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

“Semua barang bawaan penumpang dari luar negeri, termasuk kartu koleksi seperti Pokemon Card, tetap berada dalam pengawasan Bea Cukai,” ujar Hengky dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Meski demikian, Hengky menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir selama barang yang dibawa masih dalam batas kewajaran untuk kebutuhan pribadi.

Pemerintah, kata dia, memberikan fasilitas pembebasan bea masuk bagi barang bawaan penumpang dengan nilai hingga 500 dollar AS per orang per kedatangan atau sekitar Rp 8,7 juta (kurs Rp17.500 per dollar AS).

“Selama total nilai Pokemon Card yang dibawa masih dalam batas fasilitas tersebut dan jumlahnya tergolong untuk keperluan pribadi atau koleksi pribadi, prosesnya umumnya tidak menjadi masalah,” kata Hengky.

Namun, ia mengingatkan perlakuan berbeda akan diterapkan apabila jumlah kartu Pokemonyang dibawa dinilai tidak lagi wajar untuk koleksi pribadi dan mengarah pada tujuan komersial.

Dalam kondisi tersebut, barang dapat diperlakukan sebagai barang impor biasa dan dikenakan bea masuk serta pajak impor sesuai ketentuan yang berlaku.

Hengky mengatakan kartu Pokemon kategori PSA Grade memiliki nilai ekonomi tinggi.

Kartu jenis ini telah melalui proses sertifikasi dan penilaian kualitas oleh lembaga penilai internasional.

Karena itu, kartu Pokemon bernilai tinggi tetap wajib diberitahukan apabila dibawa dari luar negeri dan melebihi batas pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang.

Sehingga Hengky mengimbau penumpang menyimpan bukti pembelian seperti struk, invoice, atau riwayat transaksi sebagai dokumen pendukung apabila diperlukan saat pemeriksaan.

“Pastikan membawa sesuai kebutuhan pribadi, deklarasikan dengan jujur, dan siapkan dokumen pendukungnya,” ujarnya.

Menurut Hengky, prinsip utama pengawasan Bea Cukai bukan untuk mempersulit penumpang, melainkan memastikan pemasukan barang dari luar negeri berjalan tertib dan adil.

“Bea Cukai hadir bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan proses pemasukan barang berjalan tertib dan adil bagi semua pihak,” kata dia.