Sambut Tarif Impor LPG 0%, Inaplas Juga Minta Kuota Pasokan Gas Murah Ditambah
Inaplas menyambut pembebasan bea masuk impor LPG 0% untuk mengatasi kelangkaan nafta. Namun, mereka juga meminta penyesuaian kuota gas murah industri.
(Bisnis.Com) 28/04/26 17:30 205500
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyambut positif kebijakan pemerintah yang akan membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG), seiring meningkatnya tekanan pasokan bahan baku akibat gejolak geopolitik global.
Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan, LPG selama ini lebih banyak digunakan sebagai bahan bakar. Namun, dengan perkembangan teknologi seperti di naphtha cracker, LPG bisa dikonversi sebagai substitusi nafta sebagai bahan baku polypropylene (PP) dan polyethylene (PE).
“Sehingga kelangkaan nafta yang ada akibat perang Timur Tengah ini bisa tergantikan sebagian dengan LPG,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/4/2026).
Dia menjelaskan, selama ini, sekitar 70% pasokan nafta Indonesia bergantung dari kawasan Timur Tengah. Gangguan distribusi, termasuk penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz, menyebabkan pasokan nafta tersendat secara global.
Kondisi itu memaksa pelaku industri mencari sumber alternatif, termasuk dari Amerika Serikat, meskipun waktu pengiriman relatif panjang.
Fajar menyampaikan, untuk menjaga kesinambungan produksi, sejumlah pabrik bahkan menurunkan tingkat operasi hingga sekitar 70% guna menyesuaikan dengan jadwal kedatangan bahan baku impor.
Dalam konteks tersebut, pembebasan bea masuk LPG dinilai akan menambah volume pasokan domestik. Apalagi, secara musiman harga LPG cenderung lebih kompetitif dibandingkan nafta pada periode pertengahan tahun.
“Di bulan Juni, Juli, Agustus, itu LPG biasanya harganya lebih murah dari nafta sehingga ini nanti memberikan daya saing, harga makin terjangkau di tengah ketidakpastian gejolak harga akibat perang di Middle East,” jelasnya.
Sementara itu, Fajar berharap ada penyesuaian kuota pasokan gas murah untuk kebutuhan utilitas industri. Penurunan kuota gas dengan skema harga gas bumi tertentu (HGBT) membuat pelaku industri harus mengatur konsumsi, bahkan berpotensi membeli tambahan pasokan dengan harga di atas batas tertentu.
Di sisi lain, rendahnya utilisasi pabrik akibat keterbatasan bahan baku turut memicu beban biaya tambahan melalui skema take or pay dalam kontrak gas.
“Jadi tolong dikaji lagi dari pihak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus karena pasokan gas ini penting sekali. Kalau enggak, sudah rugi, ketambah rugi karena ongkos produksinya dari sisi harga gasnya itu mahal,” jelas Fajar.
Fajar menambahkan, kombinasi kenaikan harga bahan baku, mahalnya biaya energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi mendorong lonjakan harga produk plastik di dalam negeri. Oleh karena itu, stabilisasi pasokan dan harga energi menjadi kunci agar industri tetap kompetitif. Tanpa intervensi yang tepat, tekanan biaya berisiko diteruskan ke harga jual produk di pasar.
“Jadi ini kan harus dikontrol semua,” sebutnya.
Dalam konferensi pers hari ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah memutuskan membebaskan bea masuk impor LPG, khususnya untuk kebutuhan industri petrokimia di tengah kesulitan pasokan nafta. Adapun, bea impor sebelumnya dipatok 5%, kini menjadi 0%.
Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, kata Airlangga, akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut. Pembebasan bea masuk impor LPG ini rencananya akan diterapkan dalam 6 bulan ke depan.
#impor-lpg #bea-masuk #lpg #inaplas #industri-petrokimia #nafta