Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku plastik turun pada Maret 2026, dibandingkan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan impor bahan baku plastik yang mencakup kode HS 3901 hingga 3914 tercatat sebesar US$338,1 juta pada Maret 2026.

"Pada kondisi Maret 2026 ini untuk yang impor plastik itu sebesar US$338,1 juta atau turun secara month to month impor plastik itu 14,96 persen," ujar Ateng dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Ia merinci impor bahan baku plastik tersebut didominasi dari China dengan porsi 34,79 persen.

Selain itu, pasokan juga berasal dari Singapura sebesar 12,35 persen dan Thailand sebesar 11,65 persen.

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan pembebasan bea masuk impor bahan baku plastik selama enam bulan untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik seperti polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE).

Kebijakan ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak Mei 2026. Pemberlakuan kebijakan ini akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (pmk) dan peraturan menteri perindustrian (permenperin).

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengungkapkan sejumlah vendor penyedia material pipa mulai menyerah di tengah ketidakpastian global akibat konflik internasional, termasuk perang Iran.

Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada pasokan bahan baku pipa yang masih bergantung pada impor.

"Saya khawatirkan sekarang justru di situasi kondisi ekonomi global saat ini, global war membuat saya harus mencari inovasi baru, bahwasannya kita terganggu nanti sama material pipa. Saat ini beberapa vendor saya sudah menyatakan menyerah, kalau sampai perang tidak selesai," ujar Arief dalam acara Special Talkshow CNN Indonesia, Rabu (29/4).

Ia menjelaskan material pipa yang digunakan PAM Jaya sebagian besar masih bergantung pada bahan impor. Meski produksi dilakukan di dalam negeri, bahan bakunya tetap berasal dari luar.

Arief mengungkapkan kalau sebagian besar material masih impor, meskipun HDPE. Adapun untuk produksi dilakukan di dalam negeri. 

"Ini salah satu bentuk tantangan baru, dan saya harus mau tidak mau door to door ke setiap pemilik material ini, untuk mendapatkan harga yang masih sesuai dengan yang kita anggarkan," jelas Arief lebih lanjut.

[Gambas:Youtube]

Adapun dari sisi pembiayaan, Arief menegaskan PAM Jaya tidak mengandalkan anggaran pemerintah daerah maupun pusat. Ia menyebut skema pendanaan yang digunakan saat ini lebih mengarah pada kerja sama dengan pihak swasta.

"Saya enggak ada masalah dengan anggaran, walaupun ini bukan APBD atau APBN. Gubernur saya selalu mencoba mencari sumber pendanaan kreatif. Jadi public-private partnership, atau B2B, itu pendekatan yang paling memungkinkan yang kita lakukan saat ini," ujarnya.

Menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan agar tidak membebani belanja pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur air.

Selain menghadapi kendala pasokan material, PAM Jaya juga tengah mencari alternatif teknologi untuk meningkatkan efisiensi pembangunan jaringan pipa. Salah satunya melalui penjajakan teknologi dari Turki.

"Kemarin kita sempat juga ke Turki. Di Turki bahkan kita menemukan pipanya bisa masuk ke laut dengan tekanan, tanpa harus kemudian menggali pipa di bawah laut. Jadi dia bisa kemudian tiba-tiba tenggelam dengan berat ketika airnya masuk," ujarnya.

Ia menjelaskan teknologi tersebut memungkinkan pemasangan pipa bawah laut tanpa mengganggu lalu lintas kapal.

"Itu tidak akan mengganggu lalu lintas kapal, lalu lintas air. Ini salah satu yang sedang kami dalami, karena memang perlu ada beberapa attachment regulasi supaya pipa dari Jakarta bisa sampai sana," katanya.

Arief menambahkan penggunaan teknologi tersebut berpotensi menekan biaya pembangunan secara signifikan.

"Ternyata itu bisa mengurangi biaya, jadi lebih efisien. Itu setengahnya dari produksi kita," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membebaskan bea masuk atau bea impor beberapa jenis bahan baku plastik di tengah disrupsi pasokan bahan baku plastik yakni nafta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut disrupsi pasokan nafta di dalam negeri telah memicu kenaikan harga plastik kemasan hingga 100%.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bea masuk 0% atau membebaskan dari pungutan atas impor sejumlah jenis plastik kemasan.

"Produk plastik polipropilena, polyethylene, LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Namun, ini diberi periode dalam enam bulan nanti, kami lihat situasinya setelah enam bulan seperti apa," terang Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah serupa juga diambil oleh pemerintah India. Tujuannya adalah untuk memastikan kenaikan harga plastik kemasan tidak memicu kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah turut membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia. Keputusan itu juga berdasarkan disrupsi pasokan nafta.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga.

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membebaskan bea masuk atau bea impor beberapa jenis plastik kemasan di tengah disrupsi pasokan bahan baku plastik yakni nafta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut disrupsi pasokan nafta di dalam negeri telah memicu kenaikan harga plastik kemasan hingga 100%.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan bea masuk 0% atau membebaskan dari pungutan atas impor sejumlah jenis plastik kemasan.

"Produk plastik polipropilena, polyethylene, LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), HDPE (High-Density Polyethylene), seluruhnya diberikan bea masuk 0%. Namun, ini diberi periode dalam enam bulan nanti, kami lihat situasinya setelah enam bulan seperti apa," terang Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah serupa juga diambil oleh pemerintah India. Tujuannya adalah untuk memastikan kenaikan harga plastik kemasan tidak memicu kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain itu, pemerintah turut membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) khususnya untuk industri petrokimia. Keputusan itu juga berdasarkan disrupsi pasokan nafta.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga.

Sejalan dengan pembebasan pungutan impor ini, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber nafta yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut.

Selain pembebasan bea masuk, pemerintah akan menyesuaikan perizinan impor berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek). Kementerian Perindustrian disebut akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek dan Kementerian Perdagangan juga akan merevisi aturan terkait.

Pemerintah membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik selama enam bulan untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik seperti polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE). Kebijakan ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak Mei 2026. Pemberlakuan kebijakan ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari sumber alternatif pasokan biji plastik nafta guna menjaga keberlanjutan industri dalam negeri di tengah gangguan rantai pasok global.

"Untuk nafta tentu sedang dicarikan, targetnya kita harapkan bulan Mei nanti kita lihat lagi," ujar Airlangga.

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak merembet ke harga produk akhir, terutama makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik.

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," pungkas Airlangga.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengungkap konflik di Timur Tengah berdampak pada harga bahan baku penutup fiber optik hingga 15–17%. Penggelaran infrastruktur berisiko melambat.

Ketua APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, mengatakan salah satu komponen yang mengalami kenaikan adalah HDPE, yakni material pelindung kabel fiber optik. Dalam dunia infrastruktur telekomunikasi, HDPE (High-Density Polyethylene) merupakan pipa yang biasanya berwarna oranye mencolok atau hitam dengan garis warna. Kabel ini kerap terlihat di pinggir jalan.

“Kami mendiskusikan hampir naik 15-17%. Salah satunya HDPE. HDPE itu penutup dari fiberoptik,” kata Jerry di sela acara FGD Nasional APJATEL 2026 di Jakarta pada Kamis (9/4/2026).

Dia menambahkan, secara teknis kondisi ini akan berdampak langsung pada pembangunan jaringan fiber optik di Indonesia. Saat ini, panjang jaringan fiber optik nasional baru mencapai sekitar 1 juta kilometer, berdasarkan data pemerintah dan laporan operator.

Dengan cakupan wilayah Indonesia yang luas—mencakup lebih dari 500 kabupaten/kota di 38 provinsi—penggelaran jaringan dinilai masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi biaya investasi yang tinggi.

Jerry menegaskan, kondisi tersebut membuat target pembangunan jaringan menjadi tidak lagi realistis seperti dalam kondisi normal. Dia mencontohkan, target pembangunan yang semula bisa mencapai 50 kilometer per tahun berpotensi turun drastis.

“Misalnya tadi target satu tahun, satu perusahaan dia mau deliver let’s say 50 km. Itu mungkin hanya 10 km,” ujarnya.

Meski demikian, industri tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, menurutnya, diperlukan penyesuaian kebijakan dan dukungan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan investasi.

“Kami berharap ini bisa ditangani bersama-sama. Kalau engga terkendali, katakan menuju blackout ekonomi, mau engga mau,” tegas Jerry.

Di sisi lain, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk memastikan pembangunan jaringan tetap berjalan.

Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Mulyadi, menyatakan bahwa dinamika harga merupakan ranah bisnis masing-masing penyelenggara. Namun, pemerintah mendorong adanya kesamaan visi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Semua pihak yang terlibat dalam penggelaran fiberoptik ini bisa dalam posisi yang sama, terutama pihak pemerintah untuk mendukung penggelaran fiberoptik ini secara lebih cepat, mudah dan murah,” ujarnya.

Menurutnya, upaya yang bisa didorong adalah memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, terutama dalam menciptakan ekosistem infrastruktur yang lebih terintegrasi dan efisien.

“Jadi yang bisa didorong untuk itu adalah kolaborasi yang mendukung konformalitas infrastruktur, khususnya fiberoptik ini,” kata Mulyadi.

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengoperasikan dermaga apung berbahan High Density Polyethylene (HDPE) senilai Rp2,7 miliar di Pelabuhan Jagoh, Kabupaten Lingga.

Pengoperasian tersebut ditandai dengan peresmian oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Wakil Bupati Lingga Novrizal. Dermaga apung HDPE Pelabuhan Jagoh ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kepri membangun infrastruktur yang modern, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat kepulauan.

"Keberadaan dermaga apung ini sekaligus memperkuat fondasi Kepri sebagai provinsi maritim yang maju dan terkoneksi," kata Gubernur Kepri di Lingga, Selasa.

Ansar menjelaskan dermaga apung HDPE yang didanai APBD Kepri itu memiliki spesifikasi ponton HDPE berukuran 9 meter x 4,5 meter, gangway sepanjang 13,5 meter dengan lebar 1,7 meter, serta trestle berukuran 4,5 meter x 3 meter.

Dengan desain yang kokoh namun fleksibel, dermaga ini mampu menyesuaikan pasang surut air laut sehingga memudahkan proses sandar kapal dalam berbagai kondisi cuaca.

Dibandingkan dermaga beton konvensional maupun dermaga kayu, dermaga apung HDPE memiliki sejumlah keunggulan. Material HDPE lebih tahan terhadap korosi air laut dan tidak mudah lapuk, sehingga biaya perawatan jauh lebih rendah.

Selain itu, kata Ansar, struktur apungnya juga mengikuti dinamika gelombang dan pasang surut, membuat aktivitas naik turun penumpang maupun bongkar muat barang menjadi lebih aman dan nyaman.

"Waktu pembangunan relatif lebih cepat dan ramah lingkungan, karena tidak memerlukan struktur pondasi permanen yang masif di dasar laut," ujar Ansar.

Ansar berharap warga Lingga merasakan langsung manfaat pembangunan ini, karena dengan adanya akses dermaga apung yang semakin baik, aktivitas perikanan, perdagangan, hingga pariwisata akan semakin bergerak.

Ia turut menegaskan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan di Kepri yang merata dan berkeadilan.

Menurut dia Pemprov Kepri telah membangun total lima unit dermaga apung khusus di Lingga, yakni Pelabuhan Penuba, Pelabuhan Benan, Pelabuhan Senayang, Pelabuhan Jagoh, dan Pelabuhan Tanjung Buton Daik.

"Kita akan terus hadir membangun hingga ke pulau-pulau terluar agar tidak ada wilayah yang tertinggal," demikian Ansar.

Pewarta: Ogen
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—Saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) diprediksi masih menarik seiring dengan pengambilalihan kendali oleh PT Morris Capital Indonesia (MCI).

Pada perdagangan Senin (5/1/2026), saham PIPA naik 6,56% ke level Rp260. Saham PIPA cenderung meningkat dari Rp236 pada akhir 2025.

Secara fundamental, masuknya Morris Capital dinilai membawa angin segar yang sangat signifikan. Rencana suntikan aset jumbo hingga senilai Rp3 triliun oleh MCI menunjukkan komitmen serius untuk ekspansi bisnis PIPA.

PIPA berencana melakukan diversifikasi ke sektor-sektor strategis, terutama minyak dan gas, distribusi BBM, logistik energi darat-laut, serta infrastruktur penyimpanan dan distribusi bahan bakar. Transformasi ini menjadikan PIPA sebagai pemain rantai pasok energi dari hulu ke hilir.

Dengan fokus pada pengembangan produk berbasis polyethylene, seperti pipa HDPE dan produk utilitas sejenis, PIPA siap mengambil peran lebih luas dalam proyek konstruksi, utilitas, dan infrastruktur nasional yang tengah gencar.

Hingga September 2025, PIPA mencatat pendapatan usaha positif yang tumbuh 30,5% YoY, didominasi oleh segmen produk pipa. Dukungan modal dari pengendali baru diharapkan melipatgandakan kinerja ini melalui proyek-proyek energi yang lebih besar.

Pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai langkah strategis ini memberikan potensi fundamental yang luar biasa bagi PIPA.

"Langkah integrasi vertikal yang dilakukan Morris Capital, dari pipa plastik ke energi strategis, adalah langkah yang sangat cerdas. Kunci keberhasilan ada pada eksekusi dan keberlanjutan proyek-proyek energi yang akan dijalankan PIPA ke depan," paparnya, Senin (5/1/2026).

Secara teknikal, pergerakan saham PIPA sangat mencerminkan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap transformasi ini. Saham PIPA sempat mencetak kenaikan fantastis pada 2025 sebelum mengalami koreksi tajam.

Saham PIPA menunjukkan pergerakan yang sangat fluktuatif, mencerminkan adanya euforia pasar yang diikuti aksi ambil untung (profit taking) dan panic selling jangka pendek.

Beberapa indikator teknikal, seperti RSI 14-hari dan MACD, seringkali menunjukkan sinyal beli atau netral pada harga-harga koreksi. Namun, investor disarankan untuk tetap waspada mengingat kenaikan dan koreksi tajam yang telah terjadi.

Rata-rata pergerakan jangka pendek (MA5, MA50) bisa memberikan sinyal beli, tetapi rata-rata pergerakan jangka panjang (MA200) mungkin masih menunjukkan sinyal Jual pasca koreksi besar.

Level harga saat ini dinilai sebagai titik tarik-menarik antara sentimen jangka pendek yang cenderung negatif dan potensi fundamental jangka panjang yang sangat positif.

"Pergerakan saham PIPA saat ini adalah cermin ekspektasi pasar terhadap transformasi ini. Investor harus melihat PIPA sebagai saham yang berada dalam zona yang sangat fluktuatif," jelas Hendra.

Akuisisi PIPA oleh Morris Capital secara fundamental membuka gerbang bagi PIPA untuk menjadi raksasa baru di sektor energi nasional dengan suntikan modal dan diversifikasi bisnis yang masif.

Secara teknikal, saham PIPA masih berada dalam fase volatilitas tinggi, menjadikannya menarik bagi investor jangka panjang yang agresif. Namun, investor disarankan untuk selalu mencermati perkembangan proyek dan kinerja aktual perusahaan di bawah pengendali baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen pipa, PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), merancang sejumlah rencana ekspansi seiring dengan masuknya PT Morris Capital Indonesia (MCI) menjadi pemegang saham pengendali (PSP).

Manajemen PIPA menegaskan bahwa lini bisnis pipa tetap menjadi andalan utama perseroan. Akuisisi saham mayoritas PIPA menjadi momentum krusial untuk memperkuat kinerja dan memperluas ruang gerak bisnis perseroan di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur domestik.

“Kami melihat kepemilikan baru ini tidak hanya sekadar suntikan modal, melainkan juga sebuah visi untuk memperluas ruang gerak PIPA dari produsen pipa konvensional menjadi pemain yang lebih luas di industri utilitas, konstruksi, dan infrastruktur,” ujar Immanuel Kevin Mayola, Direktur Utama PIPA, dalam siaran pers, Rabu (10/12/2025).

Akuisisi ini dikonfirmasi melalui laporan resmi MCI kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 24 November 2025. Detail Kepemilikan MCI saat ini setelah mengakuisisi saham PIPA adalah 1.710.331.400 lembar saham atau 49,92% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PIPA.

Kepemilikan baru datang ketika PIPA menunjukkan kinerja operasional yang solid. Berdasarkan laporan keuangan per September 2025 pendapatan usaha PIPA mencapai Rp 25,89 miliar, meningkat 30,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi utama berasal dari segmen produk pipa, yang menyumbang Rp22,69 miliar atau naik 31%.

Dengan dukungan strategis dari Morris Capital, PIPA memiliki rencana untuk melakukan diversifikasi bisnis. Langkah utama yang akan diambil adalah memasuki sektor minyak dan gas serta mengembangkan produk berbasis polyethylene, termasuk pipa HDPE dan produk utilitas sejenis.

“Diversifikasi ini dipandang sangat strategis, mengingat tingginya prospek pasar infrastruktur, konstruksi, dan utilitas di Indonesia,” papar Immanuel Kevin Mayola.

Setelah akuisisi, MCI berencana melaksanakan Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer) untuk membeli hingga 47,47% saham publik. Jika berhasil, penguasaan saham Morris Capital berpotensi mencapai hingga 96,35%.

Struktur kepemilikan yang lebih terkonsolidasi ini diharapkan memberikan stabilitas dan fleksibilitas strategis yang lebih tinggi, mempermudah pengambilan keputusan cepat, investasi ulang, dan pelaksanaan rencana ekspansi serta diversifikasi bisnis jangka panjang.

“Kombinasi antara performa operasional yang meningkat dan perubahan struktur kepemilikan dengan visi ekspansi yang jelas membuat PIPA optimistis untuk tumbuh menjadi pemain yang lebih besar dan relevan di masa depan,” tutur Immanuel Kevin Mayola.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) memacu pendapatan pada 2025 seiring dengan proses akuisisi oleh antara PT Morris Capital Indonesia (MCI).

Per September 2025, total pendapatan usaha Multi Makmur Lemindo mencapai Rp25,89 miliar atau meningkat 30,49% dari periode 30 September 2024 Rp19,84 miliar. Sumber pendapatan perseroan makin besar dari kontribusi pipa.

Perinciannya, pendapatan usaha dari pipa mencapai Rp22,69 miliar atau naik 31% dari Rp17,32 miliar. Catatan itu membuat kontribusi pipa terhadap pendapatan usaha Multi Makmur Lemindo menjadi 87,6%, naik tipis dari sebelumnya 87,3%.

Direktur Utama PIPA Imanuel Kevin Mayola menyampaikan pencapaian itu menegaskan kembali bisnis pipa yang menjadi andalan bagi Multi Makmur Lemindo. Apalagi, perusahaan akan melakukan diversifikasi bisnis ke pasar minyak dan gas, hingga pengembangan teknologi manufaktur produk polyethylene seperti pipa HDPE dan sejenisnya.

"Tentu saja hal itu menunjukkan bahwa bisnis pipa masih prospektif dan menjadi penopang performa keuangan perseroan," kata Kevin dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

Dengan pencapaian hingga sembilan bulan tahun ini, Imanuel pun tetap optimistis Multi Makmur Lemindo bisa meraup pendapatan hingga Rp38 miliar. Peningkatan proyek infrastruktur dan properti menjadi pendorong utama permintaan pipa.

Di sisi lain, Imanuel memastikan proses pengambilalihan saham PIPA oleh PT Morris Capital Indonesia (MCI) yang sudah memasuki masa Penawaran Tender Wajib tidak mengganggu proses bisnis Multi Makmur Lemindo. Proses itu justru semakin melecut semangat perseroan untuk memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham.

Penawaran Tender Wajib itu sendiri merupakan dampak dari penandatanganan CSPA antara PT Morris Capital Indonesia (MCI), yang merupakan Pengendali Baru, dengan Junaedi, Hendrik Saputra dan Nanang Saputra (Para Penjual) untuk melakukan pembelian sejumlah 1,5 miliar saham atau sekitar 43,78% saham PIPA pada 10 Oktober 2025.

Sesuai ketentuan dalam POJK No.9/2018, harga Penawaran Tender Wajib saham PIPA ditetapkan sebesar Rp21. Adapun setelah selesainya Penawaran Tender Wajib oleh Pengendali Baru, maka kepemilikan saham atas perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 3.301.097.190 lembar saham atau 96,35%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri telekomunikasi merespons kenaikan harga bahan baku fiber optik dengan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan ekspansi jaringan.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengungkapkan kenaikan harga High-Density Polyethylene (HDPE), yakni material pipa pelindung kabel serat optik berdensitas tinggi. Pipa ini umumnya berwarna oranye (subduct) atau hitam, yang digunakan untuk instalasi bawah tanah maupun sistem duct.