Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mencari berbagai alternatif negara pemasok bahan baku plastik guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri di tengah tekanan rantai pasok global.

Budi menjelaskan, selama ini bahan baku utama biji plastik berupa nafta banyak dipasok dari kawasan Timur Tengah. Namun, kondisi global membuat pengapalan menjadi lebih panjang dan kompetisi antarnegara untuk memperoleh bahan tersebut semakin ketat.

"Jadi memang plastik itu, bahan bakunya untuk biji plastik itu kan selama ini, nafta itu dari Timur Tengah. Sekarang kita sudah dapat alternatif dari Afrika, India, dan Amerika," ujar Budi kepada ANTARA di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, gangguan logistik global menyebabkan distribusi bahan baku menjadi lebih lambat. Di saat yang sama, banyak negara juga berebut pasokan nafta sehingga mempengaruhi ketersediaan bahan baku plastik dunia.

Selain itu, ia menyebut sejumlah negara produsen plastik kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik. Banyak perusahaan besar di Taiwan, Thailand, hingga Korea Selatan mengutamakan pasar dalam negeri sehingga suplai ekspor global ikut berkurang.

Pemerintah saat ini memprioritaskan stabilisasi harga plastik melalui penguatan pasokan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkoordinasi dengan pelaku industri serta perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk membuka akses ke pemasok bahan baku plastik yang baru.

Budi juga menyebut kenaikan harga plastik belum mempengaruhi harga komoditas di pasar secara signifikan.

"Kita fokus bagaimana plastik itu menjadi murah. Kan kuncinya kalau plastik murah yang lain juga murah. Tapi secara umum sebenarnya belum ada peningkatan yang signifikan ya," jelasnya.

Budi menambahkan, pemerintah membuka komunikasi dengan seluruh negara yang memiliki potensi memasok bahan baku plastik agar pelaku industri nasional memiliki lebih banyak pilihan sumber impor dan tidak bergantung pada satu kawasan tertentu.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet dampaknya ke tingkat konsumen dengan kenaikan harga plastik kresek hingga 50%.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.

Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.

Bukan hanya itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan mulai membatasi ekspor. Sejumlah negara bahkan menahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dalam negeri. Imbasnya, pasokan bahan baku plastik di dalam negeri berada pada level yang tidak aman.

Situasi ini turut mendorong lonjakan harga bahan baku plastik hingga 40%–50% di pasar. Kenaikan harga tersebut memperparah tekanan yang sudah dirasakan pelaku industri. Apalagi, kemampuan industri petrokimia dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Ini artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah dan sebagian dari China.

Menurutnya, terganggunya produksi akibat keterbatasan pasokan ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Bahkan, indikasi pengurangan tenaga kerja disebut sudah mulai terlihat di sejumlah pelaku industri, meski masih dalam tahap awal.

Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah mulai berdampak serius terhadap industri plastik dalam negeri. Kelangkaan bahan baku plastik yang diikuti lonjakan harga hingga 50% memicu tekanan berat bagi pelaku usaha, bahkan membuka risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier menuturkan jika gangguan pasokan bahan baku plastik terus berlanjut, tekanan terhadap industri hilir akan semakin besar.

Menurutnya, terganggunya produksi akan berdampak langsung pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Apalagi, dia menyampaikan indikasi pengurangan tenaga kerja sudah mulai terlihat di sejumlah pelaku industri, meski masih dalam tahap awal.

“Ada beberapa yang mungkin mereka sudah mengarah ke sana [PHK], tapi, karena mereka masih punya modal, kita coba survive dulu ya. Namun, arah ke sana [PHK] itu sudah ada beberapa industri kita yang sudah mengarah ke sana. Industri plastik hilirnya, yang kita sebagai pengguna bahan baku plastik,” kata Henry saat dihubungiBisnis, Minggu (5/4/2026).

Lebih lanjut, Henry menyampaikan penutupan Selat Hormuz membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan, karena kelangkaan pasokan menjadi persoalan utama meski memiliki kemampuan finansial.

Di samping itu, kondisi ini juga diperparah olehforce majeuredari industri hulu akibat konflik Timur Tengah, yang membuat pasokan kerap dipangkas hingga 50% meski sudah ada kontrak sebelumnya.

Di sisi lain, Henry mengatakan upaya impor bahan baku plastik kini terganggu karena perusahaan asuransi enggan menanggung pengiriman melalui Selat Hormuz, sehingga pelayaran juga menahan risiko.

Sementara itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan membatasi ekspor. Akibatnya, selain terjadi kelangkaan barang, harga bahan baku plastik juga melonjak hingga 40%–50%.

Aphindo mencatat lonjakan harga bahan baku plastik sudah merembet ke tingkat konsumen. Henry mengingatkan, kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Pasalnya, kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis meningkatkan biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” ujarnya.

Pasokan Bahan Baku Seret

Henry mengakui kenaikan harga bahan baku plastik telah terjadi sejak penutupan Selat Hormuz, yang dipicu oleh kelangkaan pasokan.

Dia menyebut kemampuan industri petrokimia dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari Timur Tengah dan sebagian dari China.

Aphindo juga tak menampik kondisi ini semakin rentan, mengingat industri petrokimia domestik masih bergantung pada bahan baku nafta dengan teknologi yang relatif tertinggal. Hal ini membuat sulit bersaing dengan negara lain seperti Thailand yang menggunakan gas sebagai bahan baku.

Di sisi lain, negara-negara pemasok juga mulai menahan ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka. Imbasnya, pasokan bahan baku di dalam negeri kini berada pada level yang tidak aman.

“Kita kan tergantung sekali dengan Selat Hormuz karena dengan barang-barang impor. Negara-negara lain seperti negara Asia itu utama, mereka juga sangat tergantung sekali dengan impor yang melalui jalur Selat Hormuz itu. Akhirnya apa yang mereka produksi, mereka pakai sendiri,” jelasnya.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan non-tarif untuk memperkuat industri hulu dalam negeri. Menurutnya, kebijakan berbasis tarif seperti kenaikan bea masuk justru akan menambah beban biaya produksi industri hilir dan memperparah tekanan yang sudah terjadi.

Menurutnya, dukungan dalam bentuk kebijakan non-tarif dinilai lebih efektif untuk menjaga keseimbangan antara industri hulu dan hilir, sekaligus memastikan keberlanjutan sektor manufaktur di tengah gejolak global.

“Berikanlah fasilitas yang non-tarif barrier. Dengan adanya non-tarif barrier, sehingga mereka punya cost bisa ditekan harga bahan bakunya. Dengan harga bahan baku yang terjangkau, kami industri hulu juga akan menyerap bahan baku tersebut,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah mulai berdampak serius terhadap industri plastik dalam negeri. Kelangkaan bahan baku plastik yang diikuti lonjakan harga hingga 50% memicu tekanan berat bagi pelaku usaha, bahkan membuka risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier menuturkan jika gangguan pasokan bahan baku plastik terus berlanjut, tekanan terhadap industri hilir akan semakin besar.

Menurutnya, terganggunya produksi akan berdampak langsung pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Apalagi, dia menyampaikan indikasi pengurangan tenaga kerja sudah mulai terlihat di sejumlah pelaku industri, meski masih dalam tahap awal.

“Ada beberapa yang mungkin mereka sudah mengarah ke sana [PHK], tapi, karena mereka masih punya modal, kita coba survive dulu ya. Namun, arah ke sana [PHK] itu sudah ada beberapa industri kita yang sudah mengarah ke sana. Industri plastik hilirnya, yang kita sebagai pengguna bahan baku plastik,” kata Henry saat dihubungiBisnis, Minggu (5/4/2026).

Lebih lanjut, Henry menyampaikan penutupan Selat Hormuz membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan, karena kelangkaan pasokan menjadi persoalan utama meski memiliki kemampuan finansial.

Di samping itu, kondisi ini juga diperparah olehforce majeuredari industri hulu akibat konflik Timur Tengah, yang membuat pasokan kerap dipangkas hingga 50% meski sudah ada kontrak sebelumnya.

Di sisi lain, Henry mengatakan upaya impor bahan baku plastik kini terganggu karena perusahaan asuransi enggan menanggung pengiriman melalui Selat Hormuz, sehingga pelayaran juga menahan risiko.

Sementara itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan membatasi ekspor. Akibatnya, selain terjadi kelangkaan barang, harga bahan baku plastik juga melonjak hingga 40%–50%.

Aphindo mencatat lonjakan harga bahan baku plastik sudah merembet ke tingkat konsumen. Henry mengingatkan, kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Pasalnya, kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis meningkatkan biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” ujarnya.

Pasokan Bahan Baku Seret

Henry mengakui kenaikan harga bahan baku plastik telah terjadi sejak penutupan Selat Hormuz, yang dipicu oleh kelangkaan pasokan.

Dia menyebut kemampuan industri petrokimia dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari Timur Tengah dan sebagian dari China.

Aphindo juga tak menampik kondisi ini semakin rentan, mengingat industri petrokimia domestik masih bergantung pada bahan baku nafta dengan teknologi yang relatif tertinggal. Hal ini membuat sulit bersaing dengan negara lain seperti Thailand yang menggunakan gas sebagai bahan baku.

Di sisi lain, negara-negara pemasok juga mulai menahan ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka. Imbasnya, pasokan bahan baku di dalam negeri kini berada pada level yang tidak aman.

“Kita kan tergantung sekali dengan Selat Hormuz karena dengan barang-barang impor. Negara-negara lain seperti negara Asia itu utama, mereka juga sangat tergantung sekali dengan impor yang melalui jalur Selat Hormuz itu. Akhirnya apa yang mereka produksi, mereka pakai sendiri,” jelasnya.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan non-tarif untuk memperkuat industri hulu dalam negeri. Menurutnya, kebijakan berbasis tarif seperti kenaikan bea masuk justru akan menambah beban biaya produksi industri hilir dan memperparah tekanan yang sudah terjadi.

Menurutnya, dukungan dalam bentuk kebijakan non-tarif dinilai lebih efektif untuk menjaga keseimbangan antara industri hulu dan hilir, sekaligus memastikan keberlanjutan sektor manufaktur di tengah gejolak global.

“Berikanlah fasilitas yang non-tarif barrier. Dengan adanya non-tarif barrier, sehingga mereka punya cost bisa ditekan harga bahan bakunya. Dengan harga bahan baku yang terjangkau, kami industri hulu juga akan menyerap bahan baku tersebut,” pungkasnya.