Bisnis.com, JAKARTA – Lonjakan harga bahan baku plastik kembali menjadi sorotan menyusul peningkatan tajam harga nafta yang berpotensi memicu tekanan inflasi dalam waktu dekat.

Kenaikan ini terjadi di tengah gangguan pasokan global, termasuk dampak ketegangan geopolitik yang mengganggu jalur distribusi energi dan petrokimia.

Berdasarkan data Trading Economics, harga nafta menunjukkan tren kenaikan signifikan sejak akhir Februari 2026. Pada 28 Februari, harga masih berada di level US$588,2 per ton, kemudian naik menjadi US$637,3 pada 2 Maret dan terus menguat ke US$670,3 pada 4 Maret. Tren ini berlanjut hingga menyentuh US$738,2 pada 6 Maret dan US$778,9 pada 9 Maret.

Kenaikan berlanjut lebih agresif memasuki April. Pada 1 April, harga mencapai US$918,1 per ton, lalu melonjak ke US$984,7 pada 2 April dan US$994,9 pada 6 April. Bahkan, harga sempat menembus level psikologis US$1.010,5 per ton pada 7 April—level tertinggi dalam periode pengamatan ini.

Meski sempat mengalami koreksi setelah puncak tersebut, harga nafta masih bertahan di level tinggi. Pada 8 April, harga turun ke US$894,2, kemudian kembali naik ke US$918,4 pada 9 April, sebelum melemah ke US$901,9 pada 10 April dan US$893,1 pada 11 April. Level ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan posisi akhir Februari.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa jika melihat struktur ekonomi Indonesia, kenaikan harga plastik itu memang sering dianggap sebagai second-round effect. Namun, dalam kondisi saat ini, dampaknya bisa jauh lebih signifikan dan cepat menjalar ke inflasi berbasis biaya.

“Plastik itu bukan barang akhir, melainkan input yang digunakan hampir di semua sektor. Jadi ketika harganya naik tajam, efeknya langsung masuk ke struktur biaya industri hilir yang bisa mencapai 30%—50%,” kata Yusuf kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, kontribusi kenaikan harga plastik terhadap inflasi dorongan biaya atau cost-push inflation menjadi cukup besar. Sebab, pelaku usaha di banyak sektor menghadapi tekanan biaya secara bersamaan.

Yusuf menilai transmisi paling cepat biasanya terjadi di sektor makanan dan minuman. Apalagi, hampir semua produk makanan dan minuman bergantung pada kemasan plastik, mulai dari air minum dalam kemasan, makanan instan, hingga produk UMKM.

Selain itu, sektor ritel dan logistik juga terdampak karena plastik digunakan dalam distribusi dan pengemasan. Sementara itu, farmasi relatif cepat tertransmisi karena penggunaan blister dan kemasan plastik.

“Karena sifatnya sebagai biaya produksi, dampak awalnya lebih dominan masuk ke inflasi inti [core inflation]. Akan tetapi, karena plastik juga digunakan dalam distribusi pangan, efek lanjutannya bisa merembet ke harga makanan,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meminta warga kembali menggunakan cara tradisional untuk membungkus makanan di tengah kenaikan harga plastik. Salah satu yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti plastik adalah daun pisang.

Pramono mengatakan, kenaikan harga plastik yang saat ini terjadi berada di luar kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Menurut dia, pihaknya tidak bisa banyak melakukan intervensi untuk menekan kenaikan harga plastik.

"Jadi harga plastik ini memang naik, dan harga plastik ini terus terang kewenangan, ketentuannya bukan di Pemerintah DKI Jakarta," kata dia, dikutip dari Republika, Senin (13/4/2026).

Karena itu, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik. Pasalnya, plastik juga menjadi masalah karena tidak bisa dengan mudah diurai ketika telah menjadi sampah.

"Tentunya kami harus melakukan inovasi karena sekarang ini kebutuhan plastik ini kan pelan-pelan harus dikurangi, harus ada substitusinya. Kalau kondisinya tetap seperti ini, pasti akan menjadi beban. Maka untuk itu, ya kita kadang-kadang harus kembali ke cara tradisional, pakai bungkus daun pisang dan sebagainya," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengatakan bahwa kenaikan harga plastik telah terjadi sejak akhir Maret 2026 bersamaan dengan pecahnya konflik geopolitik di Iran. Kenaikan itu terjadi cukup cepat dan dalam beberapa kasus bersifat fluktuatif mengikuti distribusi barang.

"Secara umum, kenaikan harga plastik di Jakarta berada pada kisaran 30 persen hingga 40 persen," kata dia melalui keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Tekanan yang paling berat itu adalah di IKM maupun UKM sektor pangan, karena penggunaan plastik sangat intens sebagai kemasan utama. Sektor lain tetap terdampak, namun tidak sebesar industri makanan dan minuman,

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan sejauh ini tidak ada penimbunan plastik seiring dengan melonjaknya harga plastik di pasaran yang dampaknya telah dirasakan oleh masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng July Emmylia, di Semarang, Jumat, menjelaskan bahwa kenaikan harga plastik dipicu gangguan pasokan global akibat ketegangan geopolitik.

"Kenaikan harga plastik itu disebabkan dari hilirnya dulu, yaitu terganggu pasokan secara global akibat ketegangan politik di Selat Hormuz, yang berdampak pada naiknya harga naphta sebagai bahan baku plastik," katanya.

Ia menyebutkan, kenaikan harga naphta cukup signifikan, yakni dari sekitar 600 dolar per ton menjadi 900 dolar per ton yang otomatis memicu lonjakan harga plastik.

Menurut dia, dampak kenaikan harga plastik sangat dirasakan para pelaku usaha, terutama sektor makanan dan minuman karena plastik digunakan sebagai kemasan primer

Sedangkan sektor lain, seperti furnitur dan tekstil hanya menggunakan plastik sebagai kemasan sekunder.

"Tekanan yang paling berat itu adalah di IKM maupun UKM sektor pangan, karena penggunaan plastik sangat intens sebagai kemasan utama. Sektor lain tetap terdampak, namun tidak sebesar industri makanan dan minuman," katanya.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut agar tidak semakin menyulitkan, Pemprov Jateng telah menyiapkan langkah jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dalam jangka pendek, Pemprov Jateng akan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan monitoring dan pengawasan guna mencegah penimbunan plastik oleh oknum tertentu.

Ia mengatakan, kampanye pengurangan plastik sekali pakai juga akan dimasifkan kembali melalui penggunaan tumbler, tas belanja "reusable", serta pengurangan konsumsi plastik.

"Dalam jangka pendek kami akan turun ke lapangan bersama kepolisian, untuk mencegah penimbunan plastik, dan memperkuat kembali gerakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai," katanya.

Untuk jangka menengah dan panjang, kata dia, pihaknya mendorong penggunaan bioplastik yang salah satunya berbahan baku pati singkong.

Meski harganya lebih mahal dibanding plastik berbasis petrokimia, penggunaan bioplastik dinilai perlu mulai dicoba secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan.

Bahkan, Emmy menyebutkan bahwa substitusi awal bisa dilakukan sekitar 20 hingga 30 persen, sebelum beralih secara lebih luas.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan penggunaan plastik berbahan ramah lingkungan.

"Kami mengimbau masyarakat maupun UMKM untuk mulai mengganti penggunaan plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kesulitan itu justru bisa menjadi kesempatan untuk bertransformasi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga plastik hingga 100% yang terjadi dalam kurun waktu terakhir mulai memberikan tekanan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor makanan dan minuman.

Plastik yang selama ini menjadi komponen utama dalam kemasan mengalami lonjakan harga yang signifikan imbas dari konflik geopolitik global di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier menilai kenaikan biaya bahan baku plastik berpotensi mendorong inflasi lebih luas di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” ujar Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, lonjakan biaya tersebut meningkatkan ongkos produksi industri hilir dan pada akhirnya berdampak pada harga produk akhir seperti kemasan makanan, minuman, hingga farmasi.

Tekanan Baru bagi UMKM Makanan dan Minuman

Kenaikan harga plastik yang dipicu lonjakan bahan baku berbasis minyak mentah di pasar global menjadi tekanan baru bagi pelaku UMKM makanan dan minuman (mamin).

Kondisi ini mempersempit margin keuntungan dan menempatkan pelaku usaha pada pilihan sulit, mulai dari menaikkan harga, mengurangi porsi, hingga menanggung kerugian.

Kelompok UMKM skala kecil menjadi yang paling rentan terdampak. Tanpa penyesuaian strategi, kenaikan biaya produksi berpotensi mengganggu arus kas dan keberlangsungan usaha.

Kenaikan harga plastik tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga konsumen. Kenaikan ini dapat berpotensi mendorong kenaikan harga makanan dan minuman. Selain itu, sebagian pelaku usaha mulai mengurangi ukuran produk sebagai bentuk penyesuaian biaya.

Ketergantungan Impor Bahan Baku

Kenaikan harga plastik juga dipengaruhi tingginya ketergantungan impor bahan baku di tengah gejolak geopolitik global, termasuk penutupan Selat Hormuz. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyebut sekitar 70% bahan baku industri plastik nasional masih berasal dari impor, terutama dari kawasan Timur Tengah. Kondisi ini membuat harga domestik sangat rentan terhadap fluktuasi global.

Pemerintah Cari Solusi

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pihaknya telah menerima keluhan pelaku UMKM terkait kenaikan harga bahan baku plastik.

Ia juga menyampaikan, pemerintah melalui jajaran eselon I tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi atas lonjakan tersebut. Namun, Maman menjelaskan pemerintah masih membahas serta mengkaji kebijakan yang akan diambil.

“Seperti apa langkah-langkahnya, saya pikir terlalu dini untuk saya kasih jawaban, walaupun kita sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, tetapi saya pikir biarkan dulu ini menjadi pembicaraan di tim eselon 1, eselon 2,” jelasnya.

Untuk meredam dampak jangka pendek, pemerintah mulai mengalihkan pasokan bahan baku plastik ke negara yang dinilai lebih stabil seperti Afrika, India, dan Amerika Serikat. Saat ini, proses pengalihan tersebut masih berada pada tahap administrasi.

Ke depan, pemerintah memperkirakan harga plastik berpotensi kembali stabil seiring pulihnya rantai pasok melalui pasar alternatif. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Perdagangan juga dilakukan untuk menyiapkan langkah stabilisasi, termasuk melalui operasi pasar.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyampaikan kenaikan harga bahan baku plastik hingga 60% mulai menekan margin pelaku UMKM. Kondisi ini dipicu terganggunya pasokan bahan baku plastik (nafta) dari Timur Tengah akibat penutupan Selat Hormuz.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan lonjakan harga plastik dipicu terganggunya rantai pasok global, terutama dari kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi pemasok utama bahan baku nafta.

Maman menyampaikan kenaikan harga bahan baku tersebut langsung dirasakan pelaku UMKM. Bahkan, dalam sepekan terakhir, pemerintah telah menerima banyak keluhan dari pelaku usaha.

“Dengan naiknya harga [plastik] itu rata-rata, aspirasi ke kami rata-rata di 40–60% angka kenaikan harga plastik, misalnya tadi dari harga pertama Rp1.000, rata-rata naiknya kurang lebih 40–60%. Berarti kurang lebih sekitar Rp400-an. Nah itu kan lumayan itu,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Meski demikian, Maman menyebut sebagian besar pelaku usaha memilih tidak menaikkan harga jual produk demi menjaga daya beli konsumen. Konsekuensinya, margin keuntungan para UMKM tergerus imbas kenaikan biaya tidak diimbangi penyesuaian harga.

“UMKM kan dia juga perlu menjaga harga barang mereka di mata masyarakat dan di mata pembeli. Jadi dia tetap harga dijaga sama dia, cuman akhirnya keuntungan mereka jadi menipis dong,costproduksi mereka menjadi naik, karena harga plastik ini naik,” tuturnya.

Untuk meredam dampak dalam jangka pendek, pemerintah kini mengalihkan pasokan bahan baku plastik dari negara lain yang lebih aman dari konflik, yakni Afrika, India, dan AS. Saat ini, pasokan dari ketiga negara tersebut masih dalam tahap administrasi.

Ke depan, Maman optimistis harga plastik akan kembali normal seiring pulihnya rantai pasok melalui pasar alternatif tersebut. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga.

Dari sisi logistik, Maman menilai tidak ada perbedaan signifikan antara pasokan dari Timur Tengah dan negara alternatif seperti India, Afrika, dan AS, sehingga persoalan utama tetap pada terganggunya suplai akibat konflik.

Modal Terkerek

Berdasarkan penelusuranBisnis, Selasa (7/4/2026), sejumlah pedagang mengaku harga plastik mengalami kenaikan.Pedagang gorengan di Parung Panjang, Moja (37), mengungkapkan harga kantong plastik mengalami lonjakan signifikan pascaLebaran.

“1 pak kantong kresek dulu 10.000, sekarang 17.000, naik habis lebaran. Pengeluaran jadi lebih banyak, modal lebih banyak. Tapi saya jual gorengan tetap segitu, nggak dikurangin,” ujar Moja saat ditemuiBisnis.

Begitu pula dengan pedagang es kopi keliling di kawasan Jakarta Pusat yang merasakan kenaikan biaya plastik dari semula Rp10.000 menjadi Rp15.000. “Gelas juga naik dari Rp10.000 jadi Rp12.000. Modalnya ikut naik,” ujarnya.

Kenaikan harga plastik juga dirasakan pedagang jajanan lainnya. Seorang pedagang cimol mengaku biaya kemasan meningkat sehingga menggerus keuntungan.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai kenaikan harga plastik memberikan tekanan besar terhadap UMKM, terutama sektor kuliner yang sangat bergantung pada kemasan.

Esther menuturkan bahwa dampak utama yang dirasakan pelaku usaha antara lain membengkaknya biaya produksi, tergerusnya margin keuntungan, hingga terpaksa menaikkan harga jual yang berisiko menekan omzet. Menurutnya, kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, seiring banyaknya pelaku usaha yang memilih menaikkan harga dibandingkan menekan margin.

“Jika perang berkepanjangan maka yang akan terjadi maka inflasi tak terhindarkan, sektor riil melemah, ketidakpastian meningkat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi menurun,” tutur Esther kepadaBisnis.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan harga bahan baku plastik yang terjadi belakangan ini.

“Menyikapi hal tersebut, pemerintah tengah mengupayakan diversifikasi bahan baku melalui penjajakan alternatif pasokan dari sejumlah negara, seperti India serta kawasan Afrika dan Amerika,” kata Dewi kepadaBisnis, Selasa (7/4/2026).

Namun demikian, dia menegaskan bahwa proses peralihan sumber pasokan tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat. Meski begitu, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pelaku industri dan asosiasi untuk memastikan ketersediaan bahan baku tetap terjaga di tengah tekanan global.

Di sisi lain, Kemendag menyatakan komunikasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri juga terus diperkuat untuk membuka akses terhadap pemasok baru.

“Langkah ini kami upayakan agar bahan baku tetap terjamin, sehingga aktivitas produksi di dalam negeri dapat berjalan normal dan ketersediaan plastik tetap terjaga,” terangnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 menunjukkan, total nilai impor plastik dan barang olahannya (HS 39) mencapai US$873,2 juta atau sekitar Rp14,92 triliun (asumsi kurs Rp17.092 per dolar AS). Dari sana, negara pemasok terbesar adalah China dengan nilai US$380,05 juta, diikuti oleh Thailand US$82,71 juta, dan Korea Selatan senilai US$66,66 juta.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier menuturkan kemampuan industri petrokimia dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Ini artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari Timur Tengah dan sebagian dari China.

Penutupan Selat Hormuz juga membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan, karena kelangkaan pasokan menjadi persoalan utama meski memiliki kemampuan finansial.

Di samping itu, kondisi ini juga diperparah olehforce majeuredari industri hulu akibat konflik Timur Tengah, yang membuat pasokan kerap dipangkas hingga 50% meski sudah ada kontrak sebelumnya.

Di sisi lain, Henry mengatakan upaya impor bahan baku plastik kini terganggu karena perusahaan asuransi enggan menanggung pengiriman melalui Selat Hormuz, sehingga pelayaran juga menahan risiko.

Sementara itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan membatasi ekspor. Akibatnya, selain terjadi kelangkaan barang, harga bahan baku plastik juga melonjak hingga 40%–50%.

Aphindo mencatat lonjakan harga bahan baku plastik sudah merembet ke tingkat konsumen. Henry mengingatkan, kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Pasalnya, kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis meningkatkan biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungiBisnis, Minggu (5/4/2026).

Bisnis.com, CIREBON- Kenaikan harga kantong plastik diKota Cirebon, Jawa Baratmulai menekan aktivitas perdagangan di pasar tradisional.

Lonjakan biaya kemasan tidak hanya meningkatkan beban operasional pedagang, tetapi juga berdampak langsung pada penurunan margin keuntungan dan omzet harian.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon mencatat, perubahan harga plastik dalam beberapa pekan terakhir memaksa pelaku usaha kecil melakukan berbagai penyesuaian.

KepalaDKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan kenaikan harga plastik telah mengubah pola transaksi di pasar. Pedagang, kata dia, mulai mengurangi jumlah kantong yang digunakan dalam setiap pembelian.

“Sekarang banyak pedagang yang menggabungkan beberapa jenis belanjaan dalam satu kantong, yang sebelumnya dipisah. Ini bentuk penyesuaian agar biaya tidak terus membengkak,” ujar Iing, Kamis (9/4/2026).

Selain itu, penggunaan plastik berlapis yang sebelumnya lazim untuk membungkus komoditas tertentu mulai ditinggalkan. Pedagang kini cenderung menggunakan satu lapis plastik untuk menghemat biaya.

Menurut Iing, langkah ini menjadi pilihan realistis di tengah kenaikan harga bahan kemasan yang tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli konsumen.

Ia menilai kondisi ini juga membawa dampak tidak langsung terhadap perilaku lingkungan di pasar tradisional. Kesadaran untuk mengurangi penggunaan plastik, kata dia, mulai tumbuh meski belum merata di semua pedagang.

“Ini bisa menjadi momentum untuk mengurangi sampah plastik. Pedagang mulai sadar, walaupun faktor utamanya tetap karena biaya,” katanya.

Di sisi lain, alternatif kemasan tradisional kembali digunakan. Sejumlah pedagang mulai memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus, terutama untuk komoditas basah. Selain itu, sebagian konsumen juga mulai membawa kantong belanja sendiri saat bertransaksi.

Perubahan perilaku tersebut dinilai sebagai respons adaptif antara pedagang dan pembeli di tengah tekanan harga. Kebiasaan membawa tas belanja sendiri yang sebelumnya belum umum, kini perlahan mulai terlihat di sejumlah pasar.

Namun demikian, dampak ekonomi tetap dirasakan pedagang. Aeni (60), pedagang di Pasar Pagi Cirebon, mengaku kenaikan harga plastik cukup memberatkan usahanya.

Ia menyebut harga kantong plastik yang sebelumnya sekitar Rp8.000 per kemasan kini meningkat menjadi Rp12.000 sejak awal April 2026.

Kenaikan tersebut sempat mendorongnya menaikkan harga jual barang dagangan. Namun, langkah itu tidak bertahan lama karena konsumen mengurangi pembelian.

“Pembeli jadi berkurang. Sekarang untuk dapat Rp100 ribu saja lebih sulit, padahal dulu bisa sampai Rp250 ribu sampai Rp300 ribu per hari,” ujarnya.

Kita juga punya industri petrokimia dalam negeri, bagaimana industri ini bisa mendukung dan menopang supaya harga plastik tidak terlalu melonjak

Kota Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI DPR RI Andre Rosiade menyebut keberadaan industri petrokimia dalam negeri bisa menjadi solusi untuk mengatasi kenaikan harga plastik yang terjadi imbas konflik di kawasan Timur Tengah.

"Kita juga punya industri petrokimia dalam negeri, bagaimana industri ini bisa mendukung dan menopang supaya harga plastik tidak terlalu melonjak," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Padang, Sumatera Barat, Kamis.

Selain itu, Komisi VI yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Perdagangan telah meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso agar secepatnya mencarikan solusi atas kenaikan harga plastik.

Kenaikan harga plastik di dalam negeri salah satunya dipicu oleh perang di kawasan Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Imbasnya, kebutuhan bahan baku impor menjadi terganggu.

Eskalasi yang terjadi di Timur Tengah memberikan efek domino terganggunya rantai pasok industri petrokimia global termasuk Indonesia, terutama nafta yang merupakan bahan baku utama plastik.

"Pemerintah saat ini sedang melakukan kajian menyikapi kenaikan harga plastik ini," kata dia.

Menurutnya, permasalahan yang terjadi di kawasan Timur Tengah sangat berdampak pada banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Apalagi, pascapenutupan Selat Hormuz menyebabkan terganggunya arus kebutuhan energi dunia.

Bahkan, kata dia, banyak negara di dunia termasuk di ASEAN sudah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Beruntungnya, hingga sampai saat ini Indonesia tidak menaikkan tarif BBM.

"Ini juga menjadi bukti pemerintah bekerja keras untuk masyarakat dan menghadapi permasalahan yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah terus mengupayakan diversifikasi bahan baku hingga mendorong pemanfaatan daur ulang guna menjaga ketersediaan plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Sebagai respons, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama pelaku industri petrokimia hulu mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan produksi dalam negeri. Salah satunya dengan memperluas sumber pasokan bahan baku.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus memantau dampak konflik Timur Tengah terhadap harga komoditas global, termasuk pada plastik yang kenaikan harganya mulai dirasakan pelaku usaha di dalam negeri.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dinamika geopolitik global memang berimbas luas terhadap berbagai sektor ekonomi, tidak hanya energi tetapi juga bahan baku industri seperti plastik.

“Apa yang terjadi di belahan dunia lain akan memengaruhi banyak sektor di dalam negeri. Kalau harga BBM terdampak, maka komoditas lain seperti plastik juga ikut terpengaruh,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menegaskan pemerintah melakukan pemantauan harian terhadap pergerakan harga komoditas yang terdampak gejolak global.

Koordinasi lintas kementerian pun terus dilakukan, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kami setiap hari memonitor dan berkoordinasi untuk mencari solusi atas dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Dampak Meluas ke Pedagang

Kenaikan harga plastik dinilai mulai berdampak pada pelaku usaha di berbagai sektor, terutama yang bergantung pada bahan baku berbasis turunan minyak.

Pemerintah menyadari kondisi tersebut dapat memicu tekanan biaya produksi hingga harga jual di tingkat konsumen.

Terkait langkah konkret untuk menekan harga di pasaran, Prasetyo mengakui pemerintah masih merumuskan skema terbaik.

Menurutnya, penyelesaian persoalan ini tidak bisa dilakukan secara instan karena berkaitan dengan rantai pasok global, khususnya energi.

“Masih terus kita diskusikan. Menyelesaikannya tidak mudah, misalnya soal pasokan minyak yang tidak serta-merta bisa kita ubah dalam waktu singkat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, diversifikasi sumber pasokan menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan, meski membutuhkan waktu dan penyesuaian.

“Belum tentu kita bisa langsung membeli dari negara atau perusahaan lain karena ada proses yang harus dilalui,” katanya.

Pemerintah berharap situasi geopolitik global segera mereda agar stabilitas harga komoditas dunia kembali normal.

“Karena itu kita berharap eskalasi menurun, sehingga harga-harga dunia bisa kembali stabil,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan dampak kenaikan harga plastik tidak seragam di seluruh pelaku UMKM.

Edy menuturkan UMKM yang menjadikan plastik sebagai bahan baku utama akan mengalami tekanan paling besar dibandingkan yang hanya menggunakan plastik sebagai kemasan.

Menurutnya, pelaku usaha yang memproduksi barang berbahan plastik—seperti mainan atau produk berbasis resin—akan terdampak signifikan karena kenaikan harga langsung memukul biaya produksi. Sebaliknya, untuk UMKM yang hanya menggunakan plastik sebagai pembungkus, dampaknya relatif terbatas dan masih dapat diantisipasi dengan alternatif lain.

Adapun, Akumindo menyebut pelaku UMKM cenderung memilih menahan kenaikan harga jual produk dan mengorbankan margin keuntungan.

“Kalau omzet diharapkan tidak. Tetapi kalau marginnya berkurang, bisa jadi,” kata Edy saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Edy menambahkan, kenaikan biaya kemasan plastik tidak selalu berdampak besar terhadap harga jual akhir, khususnya untuk usaha kecil seperti pedagang makanan ringan. Meski demikian, bagi usaha yang bergantung pada plastik sebagai bahan baku utama, tekanan biaya akan jauh lebih besar. Dia bahkan mengingatkan potensi dampak lanjutan terhadap tenaga kerja jika kondisi ini berlanjut.

Untuk itu, Edy menilai pemerintah perlu mendorong ketersediaan bahan baku plastik dalam negeri, termasuk melalui pengolahan ulang limbah plastik.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengungkapkan tekanan yang dihadapi industri tidak hanya berasal dari kenaikan harga, melainkan juga keterbatasan pasokan. Adapun, kenaikan harganya di kisaran 30–60%.

“Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa pemasok kami mengatakan bahwa ketersediaan bahan baku mereka sangat terbatas, sehingga ada beberapa pemasok yang tidak bisa memenuhi industri makanan minuman. Ini yang lebih berat,” kata Adhi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah telah menerima aspirasi dari pelaku UMKM terkait lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan di jalur Selat Hormuz.

“Sudah ada keluhan [dari UMKM], sudah ada aspirasi yang menyampaikan ke kita bahwa kebutuhan akan bahan-bahan plastik untuk bungkus produknya mereka itu sekarang sudah mulai naik,” kata Maman saat ditemui seusai Halalbihalal di Kantor Kementerian UMKM, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan kenaikan harga plastik tidak terlepas dari lonjakan harga bahan baku berbasis minyak mentah di pasar global. Hal ini berdampak langsung terhadap biaya produksi UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman (mamin) yang membutuhkan kemasan plastik.

Namun, Maman menuturkan pihaknya telah menugaskan jajaran eselon I untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencari solusi atas kenaikan harga bahan baku plastik yang berasal dari turunan minyak mentah. Meski demikian, pemerintah masih membahas mitigasi lintas kementerian dan belum merinci kebijakan yang akan diambil.

“Seperti apa langkah-langkahnya, saya pikir terlalu dini untuk saya kasih jawaban, walaupun kita sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, tetapi saya pikir biarkan dulu ini menjadi pembicaraan di tim eselon 1, eselon 2,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet dampaknya ke tingkat konsumen dengan kenaikan harga plastik kresek hingga 50%.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.

Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.

Bukan hanya itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan mulai membatasi ekspor. Sejumlah negara bahkan menahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dalam negeri. Imbasnya, pasokan bahan baku plastik di dalam negeri berada pada level yang tidak aman.

Situasi ini turut mendorong lonjakan harga bahan baku plastik hingga 40%–50% di pasar. Kenaikan harga tersebut memperparah tekanan yang sudah dirasakan pelaku industri. Apalagi, kemampuan industri petrokimia dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Ini artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah dan sebagian dari China.

Menurutnya, terganggunya produksi akibat keterbatasan pasokan ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Bahkan, indikasi pengurangan tenaga kerja disebut sudah mulai terlihat di sejumlah pelaku industri, meski masih dalam tahap awal.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan baku plastik akibat konflik di Timur Tengah mulai menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kenaikan harga yang dipicu gangguan pasokan global ini tidak hanya membebani biaya produksi, tetapi juga berpotensi memicu inflasi serta menggerus daya beli masyarakat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima aspirasi dari pelaku UMKM terkait lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan di jalur Selat Hormuz.

“Sudah ada keluhan [dari UMKM], sudah ada aspirasi yang menyampaikan ke kita bahwa kebutuhan akan bahan-bahan plastik untuk bungkus produknya mereka itu sekarang sudah mulai naik,” kata Maman saat ditemui seusai Halalbihalal di Kantor Kementerian UMKM, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan kenaikan harga plastik tidak terlepas dari lonjakan harga bahan baku berbasis minyak mentah di pasar global. Hal ini berdampak langsung terhadap biaya produksi UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman (mamin) yang membutuhkan kemasan plastik.

Namun, Maman menuturkan pihaknya telah menugaskan jajaran eselon I untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencari solusi atas kenaikan harga bahan baku plastik yang berasal dari turunan minyak mentah. Meski demikian, pemerintah masih membahas mitigasi lintas kementerian dan belum merinci kebijakan yang akan diambil.

“Seperti apa langkah-langkahnya, saya pikir terlalu dini untuk saya kasih jawaban, walaupun kita sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, tetapi saya pikir biarkan dulu ini menjadi pembicaraan di tim eselon 1, eselon 2,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ni Made Kusuma Dewi mengatakan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan harga bahan baku plastik yang terjadi belakangan ini.

“Menyikapi hal tersebut, pemerintah tengah mengupayakan diversifikasi bahan baku melalui penjajakan alternatif pasokan dari sejumlah negara, seperti India serta kawasan Afrika dan Amerika,” kata Dewi.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa proses peralihan sumber pasokan tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat. Meski begitu, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pelaku industri dan asosiasi untuk memastikan ketersediaan bahan baku tetap terjaga di tengah tekanan global.

Di sisi lain, Kemendag menyatakan komunikasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri juga terus diperkuat untuk membuka akses terhadap pemasok baru.

“Langkah ini kami upayakan agar bahan baku tetap terjamin, sehingga aktivitas produksi di dalam negeri dapat berjalan normal dan ketersediaan plastik tetap terjaga,” kata Dewi.

Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, total nilai impor plastik dan barang olahannya (HS 39) mencapai US$873,2 juta atau sekitar Rp14,92 triliun (asumsi kurs Rp17.092 per dolar AS). Dari sana, negara pemasok terbesar adalah China dengan nilai US$380,05 juta, diikuti oleh Thailand US$82,71 juta, dan Korea Selatan senilai US$66,66 juta.

Potensi inflasi meluas ...

Efek Domino

Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet ke tingkat konsumen dengan kenaikan hingga 50%. Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungi Bisnis.

Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.

Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.

Bukan hanya itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan mulai membatasi ekspor. Sejumlah negara bahkan menahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dalam negeri. Imbasnya, pasokan bahan baku plastik di dalam negeri berada pada level yang tidak aman.

Situasi ini turut mendorong lonjakan harga bahan baku plastik hingga 40%–50% di pasar. Kenaikan harga tersebut memperparah tekanan yang sudah dirasakan pelaku industri. Apalagi, kemampuan industri petrokimia dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Ini artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah dan sebagian dari China.

Menurutnya, terganggunya produksi akibat keterbatasan pasokan ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Bahkan, indikasi pengurangan tenaga kerja disebut sudah mulai terlihat di sejumlah pelaku industri, meski masih dalam tahap awal.

Dampak di UMKM

Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero menegaskan bahwa dampak kenaikan harga plastik tidak seragam di seluruh pelaku UMKM. Edy menuturkan UMKM yang menjadikan plastik sebagai bahan baku utama akan mengalami tekanan paling besar dibandingkan yang hanya menggunakan plastik sebagai kemasan.

Menurutnya, pelaku usaha yang memproduksi barang berbahan plastik—seperti mainan atau produk berbasis resin—akan terdampak signifikan karena kenaikan harga langsung memukul biaya produksi. Sebaliknya, untuk UMKM yang hanya menggunakan plastik sebagai pembungkus, dampaknya relatif terbatas dan masih dapat diantisipasi dengan alternatif lain.

Adapun, Akumindo menyebut pelaku UMKM cenderung memilih menahan kenaikan harga jual produk dan mengorbankan margin keuntungan. “Kalau omzet diharapkan tidak. Tetapi kalau marginnya berkurang, bisa jadi,” kata Edy saat dihubungi Bisnis.

Edy menambahkan, kenaikan biaya kemasan plastik tidak selalu berdampak besar terhadap harga jual akhir, khususnya untuk usaha kecil seperti pedagang makanan ringan. Meski demikian, bagi usaha yang bergantung pada plastik sebagai bahan baku utama, tekanan biaya akan jauh lebih besar. Dia bahkan mengingatkan potensi dampak lanjutan terhadap tenaga kerja jika kondisi ini berlanjut. Untuk itu, Edy menilai pemerintah perlu mendorong ketersediaan bahan baku plastik dalam negeri, termasuk melalui pengolahan ulang limbah plastik.

Industri Mamin Tertekan, Menjalar ke BUMN Pangan

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengungkapkan tekanan yang dihadapi industri tidak hanya berasal dari kenaikan harga, melainkan juga keterbatasan pasokan. Adapun, kenaikan harganya di kisaran 30–60%.

“Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa pemasok kami mengatakan bahwa ketersediaan bahan baku mereka sangat terbatas, sehingga ada beberapa pemasok yang tidak bisa memenuhi industri makanan minuman. Ini yang lebih berat,” tutur Adhi kepada Bisnis.

Menurutnya, keterbatasan pasokan bahan baku plastik ini lebih berbahaya dibandingkan sekadar kenaikan harga karena berpotensi mengganggu kelangsungan produksi industri mamin.

Bahkan, Adhi menyebut sejumlah pemasok luar negeri mengalami kondisi force majeure, sehingga ada yang menghentikan produksi dan ada pula yang beroperasi dengan kapasitas sangat rendah. Di dalam negeri, produksi bahan baku di sektor hulu juga dilaporkan hanya berjalan sekitar 30% dari kapasitas, yang pada akhirnya mengganggu ketersediaan pasokan.

Alhasil, kenaikan biaya produksi di industri mamin sudah tidak terhindarkan imbas harga bahan baku plastik yang melambung tajam. “Bukan karena plastik saja, tetapi karena yang lain juga.Karena nilai kurs mata uangnya rupiah, karena biaya logistik, karena biaya energi. Semua kenaikannya luar biasa,” bebernya.

Gapmmi memperkirakan lonjakan harga plastik akan berdampak signifikan terhadap biaya produksi, terutama pada produk dengan porsi kemasan plastik yang besar dalam struktur biaya. Adhi mencontohkan, jika kontribusi kemasan plastik mencapai sekitar 30% dari harga pokok dan mengalami kenaikan hingga 60%, maka dampaknya dapat mendorong kenaikan harga produk sekitar 18%.

Namun, kenaikan tersebut belum memperhitungkan faktor lain seperti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya energi, serta logistik. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mendorong lonjakan harga produk ke level tinggi, sementara industri pangan olahan umumnya hanya mampu melakukan penyesuaian harga di kisaran 2%–5% mengingat tingginya sensitivitas pasar.

Untuk itu, Gapmmi memandang pemerintah perlu melakukan penghapusan bea masuk sementara. “Tentunya kami berharap dengan pemerintah menyatakan kondisi darurat ini, kita berharap beberapa regulasi yang bisa menyebabkan ekonomi biaya tinggi, coba kita pangkas dulu,” pintanya.

Dampak kelangkaan bahan baku plastik juga mulai dirasakan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food. Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengungkapkan pihaknya tengah menghadapi kesulitan kemasan yang kini menjadi perhatian, seiring mulai terasa kelangkaan biji plastik di berbagai pabrik.

Dia menjelaskan, kelangkaan tersebut berasal dari sisi pasokan bahan baku plastik yang mulai terbatas di tingkat pemasok. Kondisi ini turut dirasakan oleh mitra produsen kemasan yang bekerja sama dengan ID Food. Meski demikian, perusahaan belum melihat dampak langsung terhadap harga jual produk.

“Belum tahu [ada potensi kenaikan harga produk jadi atau tidak], karena cuma ini aja. Cuma ada kelangkaan itu aja. Kelangkaan suplainya,” kata Ghimoyo saat ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Tekanan Inflasi dan Risiko Ekonomi

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai gangguan pasokan dari Timur Tengah berpotensi mendorong inflasi di tingkat produsen yang kemudian ditransmisikan ke konsumen.

Faisal menyampaikan gangguan pasokan tersebut membawa dampak berlapis, terutama bagi industri hilir dan menengah yang selama ini bergantung pada bahan baku impor.

Core Indonesia mencatat sejak penandatanganan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Uni Emirat Arab, impor bahan baku plastik untuk kebutuhan industri hilir tercatat meningkat. Pasokan tersebut relatif lebih murah karena keunggulan industri petrokimia di negara tersebut.

Namun, gangguan pasokan dari kawasan tersebut, termasuk jalur Selat Hormuz, kini memicu kenaikan harga bahan baku di tingkat produsen. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga produk olahan plastik dan menekan pelaku UMKM yang bergantung pada material tersebut.

Meski demikian, Faisal menilai kenaikan harga tidak sepenuhnya diteruskan ke konsumen akhir. Produsen cenderung menyesuaikan harga dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang tengah melemah, terutama pada kelas menengah. Akibatnya, tekanan inflasi yang terjadi bersifat parsial dan tidak sepenuhnya ditransmisikan ke harga jual.

Di sisi lain, kondisi ini juga berpotensi memengaruhi daya saing industri hilir, khususnya UMKM. Namun, terdapat peluang bagi industri hulu petrokimia dalam negeri untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi yang selama ini tertekan oleh masuknya bahan baku impor yang lebih murah.

“Dampak terhadap hulu, industri hulu yang menghasilkan produk-produk bahan baku plastik, ini bisa menguntungkan, jadi kesempatan untuk kemudian dia menaikkan lagi kapasitas terpakai,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai lonjakan harga plastik hingga 50%–100% memberikan tekanan besar terhadap UMKM, terutama sektor kuliner yang sangat bergantung pada kemasan. Menurutnya, dampak utama yang dirasakan pelaku usaha antara lain membengkaknya biaya produksi, tergerusnya margin keuntungan, hingga terpaksa menaikkan harga jual yang berisiko menekan omzet. Dia juga menilai kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, seiring banyaknya pelaku usaha yang memilih menaikkan harga dibandingkan menekan margin.

“Jika perang berkepanjangan maka yang akan terjadi maka inflasi tak terhindarkan, sektor riil melemah, ketidakpastian meningkat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi menurun,” ucap Esther kepada Bisnis.

Setali tiga uang, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kini pelaku UMKM berada dalam posisi sulit, mengingat kelangkaan bahan baku plastik akan berdampak langsung pada roda UMKM.

Wijayanto memperkirakan pelaku UMKM akan mengambil langkah kombinasi antara menaikkan harga dan memangkas margin di tengah persaingan yang semakin ketat, seiring melemahnya daya beli masyarakat. Menurutnya, kondisi ini berpotensi mendorong inflasi sekaligus menekan konsumsi.

Jika konflik berkepanjangan, dia mengkhawatirkan tekanan terhadap sektor riil semakin besar, sehingga diperlukan respons cepat dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga plastik mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia seiring meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Lonjakan ini diduga kuat berkaitan dengan naiknya harga bahan baku berbasis minyak mentah di pasar global, yang menjadi komponen utama dalam produksi plastik.

Di sejumlah daerah, kenaikan harga bahkan tergolong drastis. Di Palembang, Sumatra Selatan, misalnya, harga plastik dilaporkan melonjak hingga dua kali lipat. Salah satu pedagang di Pasar KM 5 mengungkapkan bahwa plastik hitam yang sebelumnya dijual sekitar Rp4.000 kini naik menjadi Rp8.000 per bungkus. Sementara plastik bening mengalami kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp11.000.

Tidak hanya harga yang meningkat, ketersediaan barang juga mulai menjadi persoalan. Para pedagang mengaku stok plastik semakin sulit diperoleh, sehingga menambah kekhawatiran di kalangan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada bahan ini untuk kemasan produk.

Pemerintah melalui Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan telah menerima berbagai keluhan dari pelaku usaha terkait kondisi tersebut. Ia menyebut pihaknya sudah menginstruksikan jajaran internal untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan guna mencari solusi atas kenaikan harga bahan baku plastik.

Menurutnya, lonjakan ini berdampak langsung terhadap biaya produksi, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan plastik. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan menekan margin keuntungan bahkan berpotensi menaikkan harga jual produk ke konsumen.

Alternatif Pengganti Plastik yang Lebih Terjangkau

Di tengah kenaikan harga plastik, pelaku usaha dapat mulai mempertimbangkan beberapa alternatif kemasan yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan:

1. Kertas Pembungkus (Food Grade)

Kertas khusus makanan bisa menjadi pilihan yang cukup terjangkau untuk membungkus produk seperti gorengan, roti, atau makanan ringan. Selain harganya relatif stabil, bahan ini juga lebih mudah terurai sehingga lebih ramah lingkungan.

2. Daun Pisang

Penggunaan daun pisang sudah lama dikenal dalam tradisi kuliner Indonesia. Selain murah dan mudah didapat di beberapa daerah, daun pisang juga memberikan aroma khas pada makanan serta aman untuk digunakan sebagai pembungkus.

3. Kemasan Berbahan Singkong (Bioplastik)

Bioplastik dari singkong mulai banyak dikembangkan sebagai alternatif plastik konvensional. Meski belum sepenuhnya menggantikan, bahan ini lebih ramah lingkungan dan dalam beberapa kasus bisa menjadi solusi jangka panjang.

4. Wadah Kertas atau Kardus Tipis

Untuk produk seperti makanan siap saji, penggunaan kotak kertas atau kardus tipis bisa menjadi opsi. Selain cukup kuat, kemasan ini juga memberikan kesan lebih premium bagi konsumen.

5. Sistem Kemasan Ulang (Reusable Packaging)

Pelaku usaha juga bisa mulai menerapkan sistem kemasan pakai ulang, misalnya dengan memberikan opsi bagi pelanggan untuk membawa wadah sendiri atau menggunakan kemasan yang bisa dikembalikan.

6. Kantong Belanja Ramah Lingkungan (Totebag/Kain)

Sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai, pelaku usaha dapat menawarkan kantong belanja berbahan kain atau totebag. Selain bisa digunakan berulang kali, opsi ini juga lebih hemat dalam jangka panjang dan mendukung tren gaya hidup ramah lingkungan. Bahkan, kantong ini bisa dijadikan nilai tambah sebagai bagian dari branding usaha.

Kenaikan harga plastik yang terjadi saat ini menjadi tantangan nyata bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang sangat bergantung pada bahan tersebut. Selain menunggu langkah pemerintah dalam menstabilkan harga, pelaku usaha juga dituntut untuk lebih adaptif dengan mencari alternatif kemasan yang lebih efisien. Inovasi dalam penggunaan bahan pengganti tidak hanya membantu menekan biaya, tetapi juga bisa menjadi nilai tambah di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan.