Bisnis.com, JAKARTA – Emiten kemasan kertas, PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI) optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan kinerja pada kuartal II/2026 di tengah tantangan industri kemasan, termasuk kenaikan harga bahan baku plastik dan dorongan penggunaan kemasan ramah lingkungan yang semakin kuat.

Direktur Utama Paperocks Irsyad Hanif mengatakan tren kenaikan harga plastik serta kebijakan pemerintah yang mendorong pengurangan ketergantungan terhadap kemasan berbasis plastik dinilai membuka peluang bagi industri kemasan kertas.

Dia melanjutkan pemerintah saat ini mendorong diversifikasi bahan baku kemasan. Meski kemasan fleksibel berbasis plastik masih mendominasi sekitar 48% pangsa industri kemasan nasional, penggunaan kemasan kertas telah mencapai sekitar 28% dan terus menunjukkan peningkatan.

Melihat katalis positif tersebut, perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp80,53 miliar pada kuartal II/2026 atau tumbuh 2,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba kotor ditargetkan mencapai Rp12,88 miliar, meningkat 6,01% secara tahunan.

"Sedangkan untuk laba tahun berjalan, Perseroan memproyeksikan angka senilai Rp1,89 miliar, atau naik sebesar 5,07% dibanding realisasi laba tahun berjalan di periode sama di tahun sebelumnya," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, target tersebut akan dicapai melalui peningkatan kualitas produk dan layanan, pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan, serta ekspansi pasar yang lebih agresif.

Dengan fokus utama pada industri pengemasan berbahan dasar kertas, perseroan melihat perubahan tren kemasan kertas tersebut sebagai peluang untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat posisi bisnis berkelanjutan.

Irsyad menjelaskan perseroan terus meningkatkan penggunaan bahan ramah lingkungan pada produk-produknya. Selain mengandalkan kertas sebagai bahan baku utama yang berasal dari sumber daya terbarukan, perusahaan juga aktif mengembangkan produk berbahan daur ulang.

Dia juga menyebut prospek bisnis kemasan kertas juga ditopang oleh pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional yang masih solid.

Menurutnya produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman sejauh ini masih tumbuh 6,49%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang sebesar 5,58%.

Menurut Irsyad, besarnya pasar domestik dan ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman, yang pada akhirnya akan mendorong permintaan terhadap kemasan berbasis kertas.

Selain itu optimisme pada tahun ini juga muncul setelah erseroan berhasil menjaga pertumbuhan kinerja sepanjang 2025.

Sepanjang tahun lalu, PPRI membukukan penjualan sebesar Rp154,8 miliar, meningkat 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp147,6 miliar. Laba kotor juga naik tipis menjadi Rp23,7 miliar dari Rp23,6 miliar pada periode sebelumnya.

Irsyad menilai capaian tersebut menunjukkan ketahanan bisnis Perseroan di tengah berbagai tantangan global, mulai dari ketegangan geopolitik, volatilitas pasar, gangguan rantai pasok energi hingga perlambatan ekonomi dunia.

Bisnis.com, MAKASSAR — Badan Pusat Statistik mengumumkan Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami inflasi bulanan sebesar 0,09% (month to month/mtm) pada Mei 2026.

Penyumbang utama inflasi pada Mei 2026 adalah kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran dan transportasi, yang masing-masing sebesar 0,06%.

Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah nasi dengan lauk yang mengalami kenaikan harga sebesar 0,05% dan pelumas/oli mesin sebesar 0,02%.

"Pada Mei 2026 diketahui kenaikan harga plastik masih berlanjut akibat ketergantungan pada harga minyak global. Kenaikan ini menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditas, mulai dari makanan menggunakan plastik hingga turunan minyak lain," jelas Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto melalui konferensi pers di Makassar, Selasa (2/6/2026).

Selain nasi dengan lauk dan oli, komoditas lain yang memberikan andil dominan pada inflasi bulanan Sulsel adalah cabai merah sebesar 0,06%, tomat 0,05%, minyak goreng 0,04%, telepon seluler 0,02%, makanan ringan/snack 0,02%, jagung manis 0,02%, sewa rumah 0,01%, dan beras 0,01%.

Sementara itu inflasi tahunan Sulsel pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,12% (year on year/yoy). Terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, di mana paling besar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,62%.

Kemudian disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 5,4%; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,91%; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,76%; kesehatan 0,54%; transportasi 0,73%; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 1,01%; rekreasi, olahraga, dan budaya 0,96%; pendidikan 1,1%; dan penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,03%.

Adapun komoditas yang dominan memberikan andil tahunan pada Mei 2026, antara lain emas perhiasan sebesar 0,79%, tomat 0,31%, beras 0,17%, nasi dengan lauk 0,11%, sigaret kretek mesin (skm) 0,11%, daging ayam ras 0,1%, minyak goreng 0,09%, hingga bawang merah 0,07%.

"Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Sidrap sebesar 4,04%. Sedangkan yang paling rendah di Kota Palopo sebesar 2,25%," tutur Aryanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada April 2026 belum sepenuhnya membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebaliknya, lonjakan harga plastik justru menjadi sumber tekanan utama terhadap biaya produksi dan margin usaha.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai dampak kenaikan BBM nonsubsidi terhadap UMKM relatif terbatas karena mayoritas pelaku usaha menggunakan energi bersubsidi.

“Kalau yang BBM nonsubsidi kan hampir rata-rata UMKM dia menggunakan BBM-nya subsidi, baik itu yang solar subsidi, maupun yang Pertalite, dan juga LPG. Jadi saya pikir seharusnya untuk yang UMKM, kalau dalam konteks bahan bakar energi, BBM seharusnya tidak adaimpak,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dia menambahkan, pemerintah memastikan harga energi subsidi tetap stabil di tengah dinamika global sehingga tidak menambah beban pelaku usaha kecil. Namun demikian, keluhan yang paling banyak diterima pemerintah justru berasal dari kenaikan harga plastik.

“Sampai hari ini memang aspirasi yang masuk baru plastik. Jadi rata-rata teman-teman UMKM mengeluhkan mengenai masalah kenaikan harga plastik. Makanya segera kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Hal ini mengingat lonjakan harga plastik terjadi seiring terganggunya pasokan bahan baku global, termasuk nafta, yang terdampak konflik geopolitik.

Pemerintah pun merespons dengan membuka akses impor bahan baku dari negara alternatif seperti Afrika, India, dan Amerika Serikat (AS) guna menstabilkan pasokan dalam jangka pendek. Selain itu, opsi substitusi bahan baku dari singkong dan rumput laut juga mulai dikaji untuk jangka panjang.

“Untuk jangka panjang, kami mulai mendorong substitusi sumber lain, seperti singkong, rumput laut. Ini sedang lagi disiapkan semua kajiannya. Tapi ini kan enggak bisa dalam waktu dekat karena ini menyangkut studi jangka panjang,” tutur Maman.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyebut, kenaikan BBM nonsubsidi memang tidak terlalu dirasakan pelaku UMKM.

“Kalaupun ada kenaikan dalam BBM, khusus untuk yang nonsubsidi,impaknya masih tidak terlalu terbebani kepada pelaku UMKM. Karena secara umum pelaku UMKM menggunakan yang subsidi,” kata Edy saat dihubungiBisnis, Senin (27/4/2026).

Sebaliknya, dia menilai kenaikan harga plastik berdampak signifikan, terutama bagi pelaku usaha yang menjadikan plastik sebagai bahan baku utama. Menurutnya, bagi UMKM yang menggunakan plastik sebagai kemasan, dampaknya masih dapat disiasati, misalnya dengan membebankan biaya tambahan kantong plastik kepada konsumen.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilaikenaikan harga plastik berdampak besar karena hampir seluruh sektor usaha, mulai dari industri, ritel, hingga UMKM skala kecil dan menengah, bergantung pada bahan tersebut sehingga berpotensi meningkatkan biaya produksi.

Adapun, besarnya dampak terhadap struktur biaya UMKM juga bergantung pada jenis usaha. Pada sektor industri yang memproduksi dan mendistribusikan barang, kenaikan harga plastik menjadi komponen utama biaya produksi. Sementara itu, bagi usaha perdagangan, lanjut dia, dampaknya cenderung lebih kecil karena plastik umumnya hanya digunakan sebagai kemasan.

Tekanan Inflasi

Setali tiga uang, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian, termasuk UMKM, karena dampaknya terhadap inflasi relatif terbatas. Sebaliknya, lonjakan harga plastik akan terasa signifikan bagi dunia usaha.

Huda menjelaskan, komponen plastik dalam UMKM dapat mencapai 10%–15% dari harga pokok penjualan (HPP), mencakup berbagai sektor mulai darilaundry, makanan, hingga ritel. Bahkan, industri makanan dan minuman disebut akan terdampak negatif, seiring kenaikan harga minyak goreng yang telah mencapai sekitar 5% dan berpotensi naik hingga 20% jika tidak terkendali.

Lebih lanjut, Huda memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak goreng, seperti yang terjadi pada 2023, dapat mendorong inflasi hingga 0,2%. Dengan inflasi saat ini sekitar 3,48%, kenaikan tersebut berpotensi mengerek angka inflasi menjadi 3,68%, terlebih jika diikuti kenaikan harga barang lain yang menggunakan kemasan plastik.

“Maka ini akan menekan daya beli masyarakat karena ada inflasi yang ditimbulkan dari biaya. UMKM yang bergerak di penjualan makanan dan minuman pasti terdampak,” ucap Huda.

Dia menambahkan, kondisi ini juga akan menekan daya beli masyarakat dan berdampak langsung pada UMKM, khususnya di sektor makanan, minuman, dan ritel.

Oleh karena itu, Celios menilai pemerintah perlu segera menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari memastikan ketersediaan bahan baku plastik serta menjaga pasokan barang esensial seperti minyak goreng melalui operasi pasar, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan pelaku UMKM.

Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kenaikan harga energi dan bahan baku, termasuk BBM, LPG, serta plastik atau kemasan, memberikan tekanan signifikan terhadap kinerja UMKM, terutama di tengah pelemahan daya beli masyarakat.

Dia menilai kondisi ini berpotensi menggerus margin usaha sehingga efisiensi menjadi keharusan bagi pelaku usaha. Menurutnya, hampir seluruh segmen UMKM terdampak. Namun, tekanan paling besar dirasakan oleh usaha yang bergantung pada transportasi, logistik, dan kemasan.

Adapun, sektor makanan dan kuliner menjadi yang paling terdampak, diikuti oleh kerajinan berbahan plastik atau resin, serta ritel makanan kemasan.

“Pemerintah perlu membantu dengan memberikan insentif harga energi, relaksasi pajak, kemudahan proses formalisasi dan mendorong regulasi yang mengintegrasikan ekosistem ojol, e-commerce dan UMKM,” tandasnya.

Insentif Disiapkan

Sementara itu, pemerintah menyiapkan bauran stimulus untuk meredam dampak lonjakan harga bahan baku plastik yang kian mencekik pelaku industri hilir hingga konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah menyadari beban berat yang tengah dipikul oleh sektor usaha yang bertumpu pada komoditas plastik. Oleh karena itu, pihaknya akan segera menggelar rapat khusus guna merumuskan skema insentif dan urai hambatan (debottlenecking).

"Besok kita akan bahas rapat dengan tim Satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional, termasuk untuk debottlenecking," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Terkait besaran stimulus yang akan diguyurkan pemerintah kepada para pengusaha pengguna plastik, Airlangga masih enggan memerinci. Dia meminta publik dan pelaku pasar untuk menunggu hasil pembahasan lintas otoritas tersebut.

Adapun, wacana pemberian pelampung stimulus ini muncul di tengah kenaikan harga plastik akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah pasca serangan Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier membeberkan bahwa konflik Timur Tengah telah mendisrupsi rantai pasok plastik global, sehingga kini telah berdampak ke tingkat konsumen secara langsung.

"Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya," ungkap Henry kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Dia memperingatkan bahwa fenomena ini berpotensi memantik laju inflasi yang lebih luas, sebuah kondisi yang sangat tidak menguntungkan di tengah daya beli masyarakat yang sedang melemah. Kenaikan biaya bahan baku plastik, lanjutnya, secara otomatis mengerek struktur biaya produksi industri hilir yang ujungnya dibebankan pada harga produk akhir, seperti kemasan makanan dan minuman (mamin) hingga produk farmasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan bauran stimulus untuk meredam dampak lonjakan harga bahan baku plastik yang kian mencekik pelaku industri hilir hingga konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah menyadari beban berat yang tengah dipikul oleh sektor usaha yang bertumpu pada komoditas plastik. Oleh karena itu, pihaknya akan segera menggelar rapat khusus guna merumuskan skema insentif dan urai hambatan (debottlenecking).

"Besok kita akan bahas rapat dengan tim Satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional, termasuk untuk debottlenecking," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Terkait dengan rincian maupun besaran stimulus yang akan diguyurkan pemerintah kepada para pengusaha pengguna plastik, Airlangga masih enggan merinci. Dia meminta publik dan pelaku pasar untuk menunggu hasil pembahasan lintas otoritas tersebut.

Adapun, wacana pemberian pelampung stimulus ini muncul di tengah kenaikan harga plastik akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah pasca serangan Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier membeberkan bahwa konflik Timur Tengah telah mendisrupsi rantai pasok plastik global, sehingga kini telah berdampak ke tingkat konsumen secara langsung.

"Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya," ungkap Henry kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Dia memperingatkan bahwa fenomena ini berpotensi memantik laju inflasi yang lebih luas, sebuah kondisi yang sangat tidak menguntungkan di tengah daya beli masyarakat yang sedang melemah. Kenaikan biaya bahan baku plastik, lanjutnya, secara otomatis mengerek struktur biaya produksi industri hilir yang ujungnya dibebankan pada harga produk akhir, seperti kemasan makanan dan minuman (mamin) hingga produk farmasi.

Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz telah memicu kelumpuhan serius pada rantai pasok. Jalur logistik kian buntu lantaran banyak perusahaan asuransi pelayaran yang menolak menanggung risiko pengiriman kargo yang melintasi perairan rawan tersebut.

Kondisi ini membuat pelaku usaha di dalam negeri menahan diri untuk membuat kontrak baru dengan pelanggan akibat tingginya risiko kelangkaan barang, meskipun secara likuiditas finansial mereka masih mumpuni.

Sinyal bahaya kian nyata setelah negara-negara pemasok utama di kawasan Asia, seperti China, Thailand, dan Vietnam, mengambil kebijakan proteksionis dengan membatasi ekspor demi mengamankan kebutuhan domestik masing-masing.

Akibatnya, ketersediaan bahan baku plastik di dalam negeri kini berada pada level yang tidak aman, memicu lonjakan harga di pasar hingga menyentuh level 40%–50%.

Masalahnya, kapasitas terpasang industri petrokimia domestik saat ini baru mampu menopang sekitar 50%–60% dari total kebutuhan nasional. Artinya, roda produksi industri plastik Indonesia masih memiliki ketergantungan impor yang sangat tinggi, yakni sekitar 40%–50%, yang mayoritasnya dipasok dari kawasan Timur Tengah dan China.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap satuan tugas (satgas) terbaru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan membahas solusi atas kenaikan harga plastik yang membebani pelaku usaha.

Satgas tersebut adalah Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Pertemuan ini akan mengkaji berbagai langkah, termasuk kemungkinan pemberian stimulus ke pengusaha yang menggunakan plastik.

Airlangga mengatakan pembahasan juga akan melibatkan Satgas Debottlenecking.

"Besok kita akan bahas, rapat dengan tim satgas di sini. Satgas percepatan ekonomi nasional termasuk debottlenecking," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4).

Pembentukan Satgas Percepatan Ekonomi tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken Prabowo pada 11 Maret 2026.

"Dalam rangka pelaksanaan percepatan program pemerintah, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang selanjutnya disebut Satgas," tulis Pasal 1 Keppres tersebut.

Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II. Kemudian Wakil Ketua I dan II masing-masing dijabat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Kemudian, wakil ketua III akan diisi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sementara itu, anggota satgas ada Mendagri Tito Karnavian, Menaker Yassierli, Mendag Budi Santoso hingga Kepala BP Danantara Rosan Roeslani.

Selanjutnya, jabatan sekretaris diemban oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

"Dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya, Satgas membentuk kelompok kerja dan sekretariat. Struktur dan keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat Satgas ditetapkan oleh Ketua I Satgas," tulis Keppres ini.

Adapun dana yang dibutuhkan satgas akan bersumber dari APBN yang diambil dari pos anggaran masing-masing kementerian/ lembaga.

Berikut tugas lengkap satgas terbaru Prabowo:

a. mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meliputi antara lain Program Paket Ekonomi, Program Stimulus Ekonomi, Program Prioritas Pemerintah, Program Utama pada beberapa kementerian/lembaga, dan program lainnya berdasarkan arahan Presiden;

b. menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;

c. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran pendukung pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;

d. menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat dalam percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan

e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden. 

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan baku plastik mulai mendorong pelaku industri untuk menjajaki diversifikasi kemasan sebagai langkah mitigasi biaya dan menjaga keberlanjutan produksi. Meski demikian, implementasi strategi ini dinilai tidak sederhana dan masih menghadapi sejumlah kendala teknis maupun karakteristik produk.

Upaya diversifikasi tersebut salah satunya tercermin dalam kegiatan workshop dan kunjungan industri yang digelar di PT Lami Packaging Indonesia bersama pelaku usaha anggota Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) beberapa waktu lalu.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kolektif industri dalam mencari solusi alternatif di tengah tekanan biaya bahan baku.

Dia menjelaskan terdapat dua aspek utama yang perlu diperkuat dalam menghadapi tantangan industri saat ini, yakni procurement dan divisi manufaktur. Dari sisi manufaktur, efisiensi menjadi kunci untuk menjaga daya saing, sementara dari sisi pengadaan, perusahaan perlu memperluas sumber pasokan, termasuk mencari alternatif kemasan.

“Divisi manufacturing perlu meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif, sementara procurement perlu memperluas sourcing. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya kami dalam mencari alternatif sumber kemasan,” ujar Adhi dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Di sisi lain, pelaku industri besar seperti Mayora Indah Tbk, menyatakan perseroan sejatinya telah mulai menerapkan variasi kemasan untuk produk minuman tertentu, seperti penggunaan kemasan aseptik berbasis karton atau tetra pak. Namun, untuk produk makanan seperti biskuit, perubahan kemasan dinilai lebih kompleks.

Faktor iklim menjadi salah satu pertimbangan utama. Karakteristik cuaca tropis dengan curah hujan tinggi membuat penggunaan kemasan berbasis kertas atau material non-plastik berisiko menurunkan kualitas produk.

“Problemnya adalah kalau kena air, agak susah,” ungkap perwakilan Mayora kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Kendati demikian, perusahaan membuka peluang untuk mengeksplorasi alternatif bahan baku lain, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah dan pemanfaatan inovasi teknologi kemasan.

“Kita masih koordinasi sama Kementerian Perindustrian. Siapa tahu mereka punya alternatif bahan baku atau ada suatu teknologi yang bisa menggantikan kemasan plastik,” tutur perseroan.

Adapun hingga saat ini, Mayora belum mengalami gangguan signifikan terhadap ketersediaan kemasan plastik, mengingat masih adanya stok dalam beberapa bulan ke depan. Namun, perusahaan mengakui adanya potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada biaya produksi.

Perwakilan manajemen Mayora mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik diperkirakan tidak terlalu signifikan terhadap keseluruhan biaya, mengingat komposisi kemasan produk tidak sepenuhnya berbasis plastik.

Sebagian produk masih menggunakan karton atau kertas yang tidak terdampak langsung oleh fluktuasi harga minyak. Jika konflik tak kunjung usa, perseroan katanya akan mencari alternatif bahan baku di luar kawasan yang terdampak konflik Timur Tengah.

Sementara itu, Chief Financial Officer MR.D.I.Y. Indonesia Rika Juniaty Tanzil mengatakan, perusahaannya masih berada pada tahap pemantauan terhadap perkembangan harga bahan baku plastik dan dinamika rantai pasok global.

Menurutnya, hingga saat ini operasional dan ketersediaan produk masih berjalan normal. Perusahaan berfokus menjaga efisiensi agar tekanan biaya tidak langsung diteruskan kepada konsumen.

“Kami berupaya agar perubahan kondisi eksternal tidak serta merta berdampak langsung pada konsumen. Komitmen kami tetap sama, melayani pelanggan dengan produk berkualitas dengan harga terjangkau,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Terkait diversifikasi bahan baku, Rika menuturkan bahwa pihaknya masih mempelajari berbagai alternatif yang tersedia di industri. Keputusan strategis terkait perubahan material, baik untuk produk maupun kemasan, belum diambil dalam waktu dekat.

Dia menekankan bahwa setiap inovasi yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek keterjangkauan, mengingat segmen pasar MR.D.I.Y. yang luas.

“Kami masih pada tahap memantau perkembangan pasar sebelum mengambil kebijakan strategis, terkait perubahan material produk maupun kemasan,” jelas Rika.

Respons Jangka Pendek

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan diversifikasi kemasan lebih mencerminkan respons jangka pendek terhadap guncangan global, khususnya kenaikan harga plastik akibat gangguan rantai pasok internasional.

Menurutnya, akar persoalan industri tetap berada pada tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku serta belum kuatnya struktur industri hulu petrokimia domestik.

“Jadi wajar kalau pelaku industri masih melihat stabilitas pasokan plastik sebagai prioritas, karena secara teknis dan biaya, plastik masih sulit tergantikan sepenuhnya,” tuturnya

Kendati demikian, kebijakan diversifikasi tetap memiliki arti penting dalam jangka menengah karena mendorong industri mulai membangun portofolio kemasan yang lebih adaptif terhadap krisis.

Konsekuensinya, dalam jangka pendek hampir pasti ada kenaikan biaya. Hal ini disebabkan oleh skala produksi kemasan alternatif yang masih terbatas, kebutuhan investasi mesin baru, serta penyesuaian pada sistem logistik dan penyimpanan.

Kondisi tersebut dinilai akan lebih membebani industri skala menengah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Dalam beberapa tahun ke depan, kalau skala mulai terbentuk dan teknologi makin efisien, biaya bisa turun dan bahkan mendekati plastik, terutama jika harga bahan baku fosil tetap tidak stabil seperti sekarang,” jelas Yusuf.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha disebut perlu mengambil langkah simultan, mulai dari meningkatkan efisiensi internal hingga melakukan substitusi bahan secara selektif. Selain itu, diversifikasi sumber pasokan bahan baku juga menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko gangguan rantai pasok. Bagi UMKM, kolaborasi seperti pembelian bersama dapat menjadi solusi untuk menekan biaya.

“Yang perlu dihindari justru reaksi instan menaikkan harga terlalu agresif, karena daya beli masih rapuh,” tambah Yusuf.

Di sisi lain, dia melihat krisis harga plastik justru membuka peluang bagi percepatan adopsi kemasan ramah lingkungan. Selama ini, salah satu hambatan utama adalah disparitas harga dengan plastik konvensional.

Namun, ketika harga plastik meningkat, selisih biaya tersebut menjadi semakin kecil. Kondisi ini diperkuat oleh tekanan regulasi global serta perubahan preferensi konsumen yang mulai mengarah pada produk berkelanjutan.

“Tantangannya, momentum ini sering hilang begitu kondisi normal kembali. Kalau harga plastik turun lagi, banyak pelaku usaha cenderung kembali ke pola lama,” jelas Yusuf.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan transformasi industri kemasan. Dukungan kebijakan dinilai perlu mencakup insentif fiskal, akses pembiayaan, serta penguatan industri berbasis bahan baku lokal.

Selain itu, pembangunan sistem daur ulang dan penetapan standar yang jelas juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat transisi menuju kemasan yang lebih berkelanjutan. Dari sisi industri, komitmen jangka panjang, terutama dari perusahaan besar, dinilai penting untuk menciptakan permintaan yang stabil terhadap material alternatif.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika meyebut pelaku industri telah mulai melakukan diversifikasi material kemasan dengan memanfaatkan kertas, kaca, logam, serta bahan plastik hasil daur ulang seperti recycled PET (rPET). Khusus kemasan berbahan dasar kertas, Kemenperin menilai industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan.

Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai USD 8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

Putu menyebut potensi pengembangan kemasan berbasis kertas sangat besar, terutama untuk kebutuhan ritel, industri mamin, e-commerce, dan logistik. Saat ini, kementerian juga fokus dalam pengembangan aseptic packaging yang banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok dingin (cold chain).

“Ke depan, inovasi seperti barrier paper, paper bottle, nano-cellulose coating dan active paper packaging perlu terus diperkuat melalui riset dan investasi,” kata Putu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- kenaikan harga minyak goreng di pasaran tidak bisa dilepaskan dari situasi global, imbas konflik di kawasan Teluk. Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, dibalas penutupan Selat Hormuz mengakibatkan pasokan bahan baku terganggu dan menyebabkan kenaikan harga produk turunan energi fosil, seperti plastik.

"Harga energi fosil dunia meningkat dari sekitar 60 dolar AS per barel sebelum perang menjadi lebih dari 110 dolar AS per barel. Akibatnya, semua produk turunan dari energi fosil seperti plastik mengalami kenaikan," kataDirektur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi), Tungkot Sipayung kepada awak media di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Tungkot, kenaikan harga minyak goreng domestik akibat lonjakan harga kemasan plastik tentu sangat berdampak terhadap masyarakat. Selain sebagai produsen terbesar, sambung dia, Indonesia juga tercatat sebagai konsumen minyak goreng sawit terbesar di dunia.

Dia menjelaskan, ada tiga jenis minyak goreng sawit yang dikonsumsi oleh masyarakat di dalam negeri. Di antaranya, minyak goreng sawit (MGS) kemasan premium dengan berbagai merek, MGS MinyaKita dengan segmen masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku UMKM, serta MGS curah untuk industri pangan.

Dari ketiga jenis minyak goreng sawit tersebut, kata Tungkot, pemerintah bisa mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita. Adapun harga dan ketersediaan MGS premium dan curah dikendalikan oleh pasar.

"Harga dan ketersediaan MGS MinyaKita ini dikendalikan pemerintah melalui kebijakan DMO (domestic market obligation), pengendalian penyaluran (D1, D2), dan HET (harga eceran tertinggi)," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dampak kenaikan harga bahan baku plastik mulai menjalar ke komoditas minyak goreng kemasan premium. Lonjakan biaya kemasan membuat harga di tingkat ritel perlahan terkerek, meski pemerintah memastikan pasokan tetap aman.

Berdasarkan penelusuranBisnisdi sejumlah ritel modern kawasan Parung Panjang, Jawa Barat, pada Selasa (21/4/2026), harga minyak goreng premium ukuran 2 liter berada di kisaran Rp42.900–Rp47.000. Sementara itu, kemasan 1 liter dijual sekitar Rp21.600–Rp23.100, dan ukuran 1,8 liter sekitar Rp40.500.

Produk yang tersedia antara lain Sovia, Sunco, Tropical, Fortune, hingga Filma. Adapun, minyak goreng berbahan kelapa seperti Barco dijual jauh lebih tinggi, mencapai Rp59.900 per liter.

Merujuk pada laman resmi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), harga minyak goreng sawit kemasan premium menunjukkan tren kenaikan dalam sebulan terakhir. Pada Selasa (21/4/2026), harga tercatat mencapai Rp21.796 per liter, naik tipis 0,19% dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di level Rp21.755 per liter.

Kenaikan serupa juga terjadi pada minyak goreng sawit curah, meski sangat terbatas, yakni sebesar 0,03% dari Rp19.467 per liter pada Senin (20/4/2026) menjadi Rp19.473 per liter pada Selasa (21/4/2026). Sebaliknya, harga Minyakita justru mengalami penurunan sebesar 0,24%, dari Rp15.980 per liter menjadi Rp15.942 per liter pada periode yang sama.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng premium bukan disebabkan kelangkaan pasokan, melainkan dampak dari sisi hulu, khususnya bahan kemasan plastik.

“Kalau minyak goreng premium itu terutama memang yang daerah kayak Papua itu karena kan memang distribusinya. Nah tadi kami sudah komunikasi dengan para produsen, yang pada prinsipnya stok barang ada, nggak ada masalah. Jadi ketersediaan pasokan ada. Memang salah satu imbas kenaikan itu karena harga plastik,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Untuk itu, Budi menyampaikan pemerintah tengah menyelesaikan permasalahan terkait merangkaknya harga plastik yang merembet ke komoditas pangan, termasuk minyak goreng.

“Salah satu faktornya karena kemasan, kan rata-rata kemasan dari plastik semua. Nah sekarang ya dari hulunya. Kalau kesediaan minyaknya nggak ada masalah, tetapi kan tadi faktor dari plastiknya. Makanya plastik yang harus kita selesaikan,” ujarnya.

Adapun, Budi mengatakan pemerintah melalui Kemendag telah berkomunikasi langsung dengan industri plastik guna memastikan keberlanjutan produksi di tengah tekanan pasokan bahan baku.

Namun, dia memastikan produksi plastik pada prinsipnya tetap berjalan. Hal ini didukung oleh upaya impor bahan baku yang terus dioptimalkan agar kebutuhan tetap terpenuhi, sehingga diharapkan persoalan yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Di sisi lain, Kemendag juga tengah mempercepat pasokan bahan baku nafta impor dari pasar alternatif Afrika, India, dan Amerika Serikat (AS) agar produksi plastik dalam negeri kembali normal.

Budi menyebut pasokan nafta impor dari tiga negara tersebut saat ini tengah dalam proses pengiriman dan dipastikan segera tiba di dalam negeri. Meski belum merinci jadwal kedatangannya, dia menegaskan tidak ada kendala berarti dalam proses tersebut.

Lebih lanjut, Kemendag juga akan kembali memastikan waktu kedatangan dengan berkoordinasi langsung kepada produsen yang melakukan impor bahan baku tersebut.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra sebelumnya mengatakan tren harga minyak goreng kemasan premium terkerek. Hal ini sejalan dengan kenaikan harga biji plastik yang menjadi bahan utama kemasan, sehingga berdampak langsung terhadap biaya produksi.

“Yang warna oren ini adalah kemasan minyak goreng kemasan premium. Sedikit terkontraksi dengan adanya isu kenaikan bahan baku biji plastik, di mana ini kemungkinan besar memengaruhi harga komoditas minyak goreng premium, yang dengan kemasannya juga sangat berkualitas,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (20/4/2026).

Namun, Nawandaru menjelaskan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi pada minyak goreng, melainkan juga berpotensi memengaruhi berbagai komoditas lain yang menggunakan kemasan plastik.

“Ini tidak hanya terjadi di komoditas minyak goreng, untuk komoditas-komoditas lainnya yang dikemas dengan plastik, ini juga akan mengalami kontraksi,” ujarnya.

Di sisi lain, harga Minyakita secara rata-rata nasional menunjukkan tren stabil bahkan cenderung menurun dalam setahun terakhir. Secara tahunan, harga rerata Minyakita turun 7,18% namun naik 0,66% dibandingkan bulan lalu. Per 17 April 2026, harga rata-rata Minyakita dibanderol Rp15.982 per liter.

Lebih lanjut, dia menepis isu kelangkaan minyak goreng yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemendag menyebut ketersediaan minyak goreng, baik premium maupun merek lain, masih dalam kondisi aman dan mencukupi di berbagai kanal distribusi, mulai dari ritel modern hingga pasar rakyat.

Namun, Nawandaru mengakui sempat terjadi penurunan pasokan ke pasar rakyat dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut, menurutnya, lebih disebabkan oleh penyesuaian dari sisi pelaku usaha akibat kenaikan biaya bahan baku kemasan.

“Memang dalam kurun satu minggu, memang terinformasi bahwa ada sedikit penurunan, sedikit penurunan bukan kelangkaan, sedikit penurunan pasokan ke pasar rakyat. Mungkin salah satunya adalah kontraksi dari pengaruh kenaikan harga bahan biji plastik,” jelasnya.

Selain faktor biaya kemasan, penyaluran Minyakita juga dipengaruhi oleh prioritas distribusi untuk mendukung program pemerintah lainnya. Meski demikian, Kemendag menekankan agar pasokan untuk pasar rakyat tetap menjadi prioritas utama guna menjaga stabilitas harga.

Secara kumulatif, realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng tercatat mencapai 455.739 ton dalam periode 26 Desember 2025—17 April 2026.

Penyaluran ke distributor lini 1 (D1) didominasi oleh BUMN pangan dengan volume 228.198 ton atau sekitar 50,07%, sementara sisanya sebesar 227.541 ton atau 49,93% berasal dari pelaku non-BUMN. Kontribusi terbesar dari kelompok BUMN tersebut disumbang oleh Perum Bulog sebesar 182.690 ton atau 40,09%, diikuti oleh ID Food yang mencatatkan realisasi 45.508 ton atau setara 9,99%.

Kekhawatiran Pelaku Industri

Dari sisi industri, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat M. Sinaga menilai mahalnya kemasan memang menjadi beban utama dalam distribusi minyak goreng kemasan.

Menurut Sahat, sejak lama biaya pengemasan sudah menjadi faktor yang membuat harga minyak goreng lebih tinggi, mulai dari investasi mesin pengemasan hingga distribusi dalam bentuk kemasan kecil.

“Sekarang harga plastik membubung tinggi dan bahkan bukan karena harga, juga kemungkinan produksi barang plastik akan mandek, karena tidak ada sumber bahan baku,” kata Sahat kepadaBisnis, Selasa (21/4/2026).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Gimni mendorong penerapan kembali alternatif distribusi, antara lain melalui penggunaan dispenser di tingkat pengecer dengan pasokan minyak goreng dalam bentuk curah (bulking), serta membuka kembali penjualan minyak goreng curah.

Menurutnya, skema tersebut tetap dapat diawasi dengan pencatatan distribusi melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) sehingga penyaluran tetap terkontrol.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan kenaikan harga minyak goreng kemasan premium dari produsen mulai terasa di tingkat ritel, meski belum merata.

“Belakangan ini memang sudah ada, tapi bergerak nggak semuanya. Saya belum monitor, tapi pergerakan sudah ada. Namun, berapa besarnya, saya tidak monitor,” kata Solihin saat dihubungiBisnis.

Dia menegaskan bahwa peritel hanya menyesuaikan harga jual berdasarkan harga beli dari distributor ditambah margin standar. Solihin juga mengungkapkan adanya fenomena kekosongan sementara di rak ritel, yang lebih disebabkan strategi pembelian pelaku usaha dalam menghadapi fluktuasi harga.

“Kami membeli dengan memperkirakan harga jual kita. Jadi kita pilih-pilih yang layaknya konsumen kita masuk, baru kita jual barangnya,” ujarnya.

Di sisi lain, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kenaikan harga nafta berdampak signifikan terhadap harga minyak goreng premium karena plastik merupakan komponen utama kemasan.

“Sangat berpengaruh, karena nafta merupakan bahan utama plastik yang menjadi kemasan minyak goreng premium, apalagi kenaikan harga nafta ini terjadi bersamaan dengan kenaikan biaya logistik dan kenaikan harga CPO,” kata Wija kepadaBisnis.

Dia mengingatkan agar pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi untuk menaikkan margin secara berlebihan, di tengah situasi sulit akibat kenaikan biaya, termasuk dari lonjakan harga bahan baku plastik.

Meski begitu, menurutnya, konsumen minyak goreng kemasan premium pada dasarnya bukan kelompok yang sensitif terhadap harga, sehingga kenaikan harga tidak langsung berdampak signifikan terhadap daya beli.

“Tetapi, mengingat kenaikan ini terjadi bersamaan dengan kenaikan harga BBM, LPG, maka sebagain mereka akan melakukan upaya penghematan dengan melakukandown trading, yaitu mengkonsumsi produk minyak dengan kualitas lebih rendah atau dengan sedikit mengurangi konsumsi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Wijayanto menilai potensi pergeseran konsumsi ke produk yang lebih terjangkau seperti Minyakita tetap ada, meski tidak akan terjadi secara masif karena perbedaan segmen pasar.

Selain minyak goreng, kenaikan harga bahan baku plastik juga berpotensi memengaruhi berbagai produk consumer goods yang menggunakan plastik sebagai kemasan maupun bahan baku, seperti mainan dan peralatan rumah tangga.

Dia juga mengingatkan risiko inflasi yang lebih luas jika kenaikan harga kemasan plastik terus berlanjut. Untuk itu, dia menilai perlu adanya solusi strategis, antara lain dengan mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke alternatif seperti kemasan berbahan kertas atau penggunaan tas yang dapat dipakai ulang.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menilai diperlukan adanya sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mencari solusi terbaik dari kenaikan harga kemasan plastik imbas perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.

“Secara keseluruhan tentunya dibutuhkan sinergitas lintas kementerian, baik itu kami di Kemendag maupun kementerian lainnya untuk mencarikan solusi terbaiknya,” kata Wamendag Roro di Jakarta, Rabu.

Wamendag menilai, salah satu faktor kenaikan harga tersebut adalah bahan baku utama biji plastik berupa nafta banyak dipasok dari kawasan Timur Tengah.

Namun, kondisi global membuat pengapalan menjadi lebih panjang dan kompetisi antarnegara untuk memperoleh bahan tersebut semakin ketat.

“Salah satu hal yang membuat plastik itu menjadi lebih mahal itu dikarenakan ada bahan yang terkandung di dalamnya, misalnya nafta, ya, yang dibutuhkan,” kata Roro.

Ia memastikan pemerintah juga terus mencari berbagai alternatif negara pemasok bahan baku plastik guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri di tengah tekanan rantai pasok global.

“Kita berupaya untuk sourcing dari beberapa wilayah. Pak Menteri (Perdagangan, Budi Santoso) sudah memberikan statement (terkait) dari wilayah mana saja untuk kemudian bahan baku nafta bisa terpenuhi sehingga plastik harganya semakin stabil. Jadi mudah-mudahan itu berdampak secara positif,” ujarnya.

Selain itu, Wamendag mendorong adanya alternatif lainnya untuk menjadi subtitusi dari kemasan plastik.

Tak hanya plastik, Roro mengakui gejolak geopolitik dunia juga turut memengaruhi harga komoditas lainnya termasuk energi, yang berdampak pada berbagai sektor perekonomian di tengah masyarakat.

Namun, ia mengatakan pemerintah terus berupaya agar dampak dari tantangan ini tidak terlalu signifikan melalui berbagai kebijakan dan solusi yang terus dipertimbangkan.

“Saya yakin kalau untuk komoditas lainnya, kementerian teknis terkait sudah menyikapi kondisi geopolitik saat ini juga dengan sangat amat baik. Kita tahu bahwa untuk menyikapi hal ini, BBM subsidi juga tidak terganggu, gitu, ya,” kata Wamendag Roro.

“Jadi mudah-mudahan kami juga bisa menghadirkan solusi-solusi yang terbaik untuk negara, khususnya dengan kondisi geopolitik seperti ini tentunya tidak mudah. Mudah-mudahan ini bisa menghadirkan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengatakan bahwa kenaikan harga plastik secara drastis bukan hanya menjadi beban bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga membuat beban berlebih bagi para konsumen, yang daya belinya memang belum pulih. Ekonom membagikan tips untuk menyiasati harga plastik yang mahal.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Wisnu Setiadi Nugroho menyatakan bahwa kombinasi masalah operasional bagi pengusaha dan beban bagi masyarakat menjadi suatu pertanda bagi para pelaku UMKM untuk berjaga-jaga. Apabila tidak waspada, maka terdapat risiko turunnya performa atau bahkan kebangkrutan bagi para UMKM.

“Kita harus menyadari bahwa UMKM Indonesia sangat bergantung pada plastik, mulai dari kemasan makanan hingga kantong belanja,” ucapnya, seperti dikutip dari situs resmi UGM, Kamis (16/4/2026).

Wisnu menyatakan bahwa para pihak yang terkait harus segera menyiapkan strategi adaptasi sebagai langkah mitigasi masalah itu.

Wisnu memberikan sejumlah tips bagi para pelaku usaha untuk menyiasati harga plastik yang mahal. Pertama, UMKM dapat mulai memilih kemasan alternatif yang memiliki harga lebih stabil dan juga berbasis lokal, seperti kertas, besek bambu, atau kemasan dari singkong, yang juga lebih ramah lingkungan.

Selain mencari kemasan baru, para pelaku usaha dapat menyiasati kenaikan harga dengan mendesain ulang kemasan mereka. Salah satu cara yang disebutkannya adalah dengan mengurangi ketebalan atau ukuran plastik, asalkan tanpa mengurangi kualitas keamanan produk.

Kemudian, para pelaku UMKM juga dapat sedikit mengubah model bisnisnya, misalnya dengan adanya sistem pembelian dengan membawa wadah sendiri. Hal itu dapat dibarengi dengan adanya insentif berupa sedikit potongan harga kepada konsumen.

“Cara ini bisa mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai,” ujar Wisnu.

Penyebab Harga Plastik Naik

Menurutnya, penyebab harga plastik naik, yang bahkan naik hingga 100%, adalah karena adanya permasalahan pada rantai nilai petrokimia akibat dari perang yang dimulai oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di wilayah Asia Barat atau Timur Tengah.

Perang itu membuat Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran distribusi energi paling vital di dunia, menjadi tersendat dan, bahkan, tertutup. Hal itu pun membuat harga minyak global, termasuk minyak mentah, menjadi meningkat secara tinggi.

Kemudian, hal itu juga berpengaruh terhadap pasokan bahan baku plastik, yaitu polimer seperti polietilena dan polipropilena. Kedua bahan itu merupakan bahan turunan dari minyak bumi, yang harganya meningkat. Dengan adanya kenaikan bahan baku tersebut, maka biaya produksi biji plastik juga turut melonjak.

Wisnu juga mengatakan bahwa alasan lain dari naiknya harga plastik adalah kondisi yang memprioritaskan penyaluran energi yang ada di tanah air. Saat ini, energi yang ada tidak difokuskan untuk produk-produk turunan petrokimia.

Sebaliknya, dalam situasi dunia yang dipenuhi konflik, dia menyebut bahwa banyak negara eksportir atau pengolah minyak yang memprioritaskan ketersediaan bahan bakar untuk transportasi dan pemanas dibandingkan.

“Hal ini menyebabkan berkurangnya dan kelangkaan suplai biji plastik di pasar internasional,” ungkap Wisnu.

Ucapan senada juga disampaikan oleh pakar ekonomi energi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dessy Rachmawatie. Dia menilai bahwa harga plastik yang melambung adalah bagian dari fenomena inflasi yang mendorong biaya alias cost-push inflation, yang dalam hal ini adalah peningkatan biaya produksi di sektor energi.

Bukan hanya kenaikan harga dalam sektor manufaktur, dia menyebut bahwa inflasi jenis itu juga terjadi di sektor-sektor lain yang berkaitan.

Dia pun menyatakan bahwa kenaikan harga plastik juga dipengaruhi oleh dalam negeri, yaitu masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap impor bahan baku plastik. Menurutnya, hingga kini, sekitar 50% hingga 60% kebutuhan bahan baku plastik masih didapat dari luar negeri.

Dengan adanya ketergantungan impor itu, Dessy menjelaskan bahwa industri tanah air menjadi sangat mudah terdampak oleh fluktuasi global.

“Ketika harga plastik naik hingga 30—100%, ini bukan lagi sekadar isu sektoral, melainkan sudah berimplikasi pada stabilitas ekonomi secara lebih luas, termasuk daya beli masyarakat,” tuturnya, seperti dikutip dari situs resmi UMY.

Maka dari itu, Dessy mendorong agar pemerintah terus memperkuat fondasi dari sektor industri nasional, khususnya di sektor hulu berbasis petrokimia.

Wisnu pun meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang komprehensif mengenai hal ini, bukan sekadar imbauan. Menurutnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi UMKM yang terdampak langsung. Penghapusan pajak impor sementara untuk bahan baku alternatif nonplastik pun juga dapat diterapkan.

Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengadaan program subsidi silang. Lalu, melalui berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah dapat mengintervensi pasar guna menstabilkan harga biji plastik secara domestik.

Wisnu pun menilai bahwa pemerintah harus mendorong perluasan sosialisasi kemasan alternatif, mendorong riset, memfasilitasi akses ke produsen kemasan ramah lingkungan memberikan pendampingan pengelolaan keuangan.

Harga nafta, bahan baku plastik yang merupakan turunan dari minyak mentah, memang telah naik signifikan sejak perang meletus pada akhir Februari 2026 lalu.

Berdasarkan data dari Trading Economics, harga nafta pada 28 Februari 2026 berada di angka US$588,2 per ton. Harga tersebut sempat melampaui level psikologis US$1.010,5 per ton pada 7 April 2026. Meski telah turun ke US$893,1 pada 11 April 2026, angka tersebut masih jauh lebih tinggi daripada kondisi pada permulaan perang. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA – Lonjakan harga bahan baku plastik kembali menjadi sorotan menyusul peningkatan tajam harga nafta yang berpotensi memicu tekanan inflasi dalam waktu dekat.

Kenaikan ini terjadi di tengah gangguan pasokan global, termasuk dampak ketegangan geopolitik yang mengganggu jalur distribusi energi dan petrokimia.

Berdasarkan data Trading Economics, harga nafta menunjukkan tren kenaikan signifikan sejak akhir Februari 2026. Pada 28 Februari, harga masih berada di level US$588,2 per ton, kemudian naik menjadi US$637,3 pada 2 Maret dan terus menguat ke US$670,3 pada 4 Maret. Tren ini berlanjut hingga menyentuh US$738,2 pada 6 Maret dan US$778,9 pada 9 Maret.

Kenaikan berlanjut lebih agresif memasuki April. Pada 1 April, harga mencapai US$918,1 per ton, lalu melonjak ke US$984,7 pada 2 April dan US$994,9 pada 6 April. Bahkan, harga sempat menembus level psikologis US$1.010,5 per ton pada 7 April—level tertinggi dalam periode pengamatan ini.

Meski sempat mengalami koreksi setelah puncak tersebut, harga nafta masih bertahan di level tinggi. Pada 8 April, harga turun ke US$894,2, kemudian kembali naik ke US$918,4 pada 9 April, sebelum melemah ke US$901,9 pada 10 April dan US$893,1 pada 11 April. Level ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan posisi akhir Februari.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa jika melihat struktur ekonomi Indonesia, kenaikan harga plastik itu memang sering dianggap sebagai second-round effect. Namun, dalam kondisi saat ini, dampaknya bisa jauh lebih signifikan dan cepat menjalar ke inflasi berbasis biaya.

“Plastik itu bukan barang akhir, melainkan input yang digunakan hampir di semua sektor. Jadi ketika harganya naik tajam, efeknya langsung masuk ke struktur biaya industri hilir yang bisa mencapai 30%—50%,” kata Yusuf kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, kontribusi kenaikan harga plastik terhadap inflasi dorongan biaya atau cost-push inflation menjadi cukup besar. Sebab, pelaku usaha di banyak sektor menghadapi tekanan biaya secara bersamaan.

Yusuf menilai transmisi paling cepat biasanya terjadi di sektor makanan dan minuman. Apalagi, hampir semua produk makanan dan minuman bergantung pada kemasan plastik, mulai dari air minum dalam kemasan, makanan instan, hingga produk UMKM.

Selain itu, sektor ritel dan logistik juga terdampak karena plastik digunakan dalam distribusi dan pengemasan. Sementara itu, farmasi relatif cepat tertransmisi karena penggunaan blister dan kemasan plastik.

“Karena sifatnya sebagai biaya produksi, dampak awalnya lebih dominan masuk ke inflasi inti [core inflation]. Akan tetapi, karena plastik juga digunakan dalam distribusi pangan, efek lanjutannya bisa merembet ke harga makanan,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meminta warga kembali menggunakan cara tradisional untuk membungkus makanan di tengah kenaikan harga plastik. Salah satu yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti plastik adalah daun pisang.

Pramono mengatakan, kenaikan harga plastik yang saat ini terjadi berada di luar kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Menurut dia, pihaknya tidak bisa banyak melakukan intervensi untuk menekan kenaikan harga plastik.

"Jadi harga plastik ini memang naik, dan harga plastik ini terus terang kewenangan, ketentuannya bukan di Pemerintah DKI Jakarta," kata dia, dikutip dari Republika, Senin (13/4/2026).

Karena itu, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik. Pasalnya, plastik juga menjadi masalah karena tidak bisa dengan mudah diurai ketika telah menjadi sampah.

"Tentunya kami harus melakukan inovasi karena sekarang ini kebutuhan plastik ini kan pelan-pelan harus dikurangi, harus ada substitusinya. Kalau kondisinya tetap seperti ini, pasti akan menjadi beban. Maka untuk itu, ya kita kadang-kadang harus kembali ke cara tradisional, pakai bungkus daun pisang dan sebagainya," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengatakan bahwa kenaikan harga plastik telah terjadi sejak akhir Maret 2026 bersamaan dengan pecahnya konflik geopolitik di Iran. Kenaikan itu terjadi cukup cepat dan dalam beberapa kasus bersifat fluktuatif mengikuti distribusi barang.

"Secara umum, kenaikan harga plastik di Jakarta berada pada kisaran 30 persen hingga 40 persen," kata dia melalui keterangannya, Kamis (9/4/2026).