Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) triwulan I-2026 tumbuh sebesar 7,04 persen atau tertinggi se-Pulau Sumatera jika dibanding triwulan I-2025
(y-on-y) yang tumbuh sebesar 5,16 persen.

"Perekonomian Kepri triwulan I-2026 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp99,38 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp57,65 triliun," kata Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga di Tanjungpinang, Selasa.

Ia menyebutkan struktur ekonomi Kepri pada triwulan I-2026 masih didominasi oleh industri pengolahan (42,42 persen), lalu konstruksi (19,59 persen), dan perdagangan besar, eceran reparasi mobil serta sepeda motor (9,66 persen).

Sedangkan dari sisi lapangan usaha, kata dia, pertumbuhan pada triwulan ini juga didorong kategori industri pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 2,50 persen. Hal ini seiring pesatnya pertumbuhan pusat kawasan industri, terutama di Kota Batam.

Kemudian dari sisi pengeluaran, lanjutnya, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mempunyai andil pertumbuhan sebesar 3,02 persen dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan andil sebesar 1,80 persen.

Namun demikian, menurut Kepala BPS, perekonomian Kepri pada triwulan I-2026 masih mengalami kontraksi sebesar 3,54 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2025 (q-to-q).

Pertumbuhan dengan andil negatif terbesar adalah konstruksi sebesar 1,36 persen, diikuti kategori pertambangan dan penggalian dengan andil negatif sebesar 1,00 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) memberikan andil negatif terbesar, yaitu 2,42 persen, diikuti komponen PMTB dengan andil negatif sebesar 1,57 persen.

"Dalam lingkup regional, PDRB Kepri triwulan I-2026 memberikan kontribusi sebesar 7,30 persen terhadap PDRB di Pulau Sumatera," demikian Kepala BPS Kepri.

Secara terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pemerintah daerah terus berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, salah satunya dengan menggenjot target investasi Rp86 triliun di tahun 2026.

Ia menyampaikan ada beberapa target investasi besar di Kepri tahun 2026 guna mendorong perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, antara lain pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kemudian, rencana investasi baru di Kabupaten Bintan, seperti pembangunan kawasan industri petrokimia di Pulai Poto, dan pengembangan industri baja di Pulau Numbing.

Selanjutnya, pemerintah juga mendorong realisasi investasi KEK Thiansan di Kabupaten Lingga, yang sudah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Bupati Lingga tengah aktif berkoordinasi membahas soal lahan PSN itu dengan TNI AL. Semoga segera ada solusi konkret," ujar Ansar.

Berikutnya, lanjut Ansar, pemerintah turut mendorong pengembangan industri rumput laut di Dabo Singkep, Lingga, dengan target mencapai 5.000 hektare. Kawasan ini dikelola investor lokal asal Jawa Barat.

Demikian pula dengan pengembangan industri rumput laut di Kabupaten Anambas yang dalam waktu dekat sudah dimulai pembibitannya, dengan target penjualan 300 ribu ton per tahun.

"Industri ini didukung penuh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Dampaknya sangat positif bagi masyarakat, terutama ibu-ibu bisa bekerja dan menambah penghasilan mereka," ucap Ansar.

Gubernur Ansar memastikan pemerataan investasi menyasar seluruh kabupaten/kota se-Kepri supaya pertumbuhan ekonomi merata dinikmati semua lapisan masyarakat.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), melalui Dinas Perhubungan (Dishub), akan menggunakan bus listrik untuk transportasi umum mulai 2027.

"Insya Allah, secara bertahap di tahun depan kita mulai pengadaan bus listrik untuk wilayah Kota Tanjungpinang," kata Kepala Dishub Kepri Junaidi di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kepri, Senin.

Junaidi menyebut pihaknya sudah mulai menjajaki kerja sama pengadaan bus listrik dengan pihak swasta yang memproduksi bus listrik di Pulau Jawa.

Bahkan, Junaidi dan jajaran telah melakukan uji coba secara langsung dengan menumpang salah satu bus listrik yang beroperasi di Bandung, Jabar, itu.

"Busnya sangat bagus. Kapasitas penumpang sekitar 15 orang. Cocok untuk diterapkan di Tanjungpinang, seperti mengangkut anak sekolah hingga karyawan," ujarnya.

Selain itu, kata Junaidi, harga bus listrik cukup terjangkau, yakni Rp400 juta per unit dan sudah termasuk ongkos pengiriman sampai ke wilayah Kepri.

Ia menyebutkan rencana pengadaan bus listrik itu akan menggunakan dana APBD Provinsi Kepri.

"Di Pulau Jawa sudah banyak bus listrik beroperasi menggantikan mikrolet atau minibus," ungkapnya.

Junaidi menyampaikan penggunaan bus listrik sebagai angkutan dalam kota itu dapat lebih menghemat biaya operasional, karena tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM), melainkan energi listrik yang disimpan dalam baterai.

Selain hemat BBM, kata dia, pemakaian bus listrik juga sebagai solusi transportasi publik ramah lingkungan dan bebas polusi udara.

Dari segi infrastruktur pendukung bus listrik, lanjut Junaidi, pihaknya akan meminta dukungan PT PLN untuk membangun infrastruktur pengisian daya (SPKLU) dan melakukan penyambungan daya listrik untuk pool bus listrik.

"Saat ini, PLN pun sudah membangun beberapa SPKLU untuk di Tanjungpinang, salah satunya di Pulau Penyengat guna mendukung pengoperasian becak motor listrik," sebut Junaidi.

Pewarta: Ogen
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan enam pulau di daerah itu dapat menikmati listrik 1×24 jam pada tahun ini melalui program Kepri Terang.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan PLN akan membangun sistem Hybrid PLTS+baterai pada enam pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yang bebannya 50 persen kapasitas terpasang.

"Untuk lokasi pastinya kita belum tahu, karena sedang ditelaah oleh PLN," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Sabtu.

Ansar menyampaikan salah satu lokasi yang rencananya segera menikmati listrik 24 jam tahun ini, adalah Pulau Air Raja di Kelurahan Subang Mas, Kecamatan Galang Kota Batam.

Ia memastikan Pemprov Kepri terus berkoordinasi dengan PLN guna merealisasikan pemasangan listrik 24 jam, terutama di pulau-pulau kecil berpenghuni yang belum mendapatkan penerangan listrik.

Hal ini, kata dia, sebagai upaya Pemprov Kepri bersama PLN dalam mencapai target rasio elektrifikasi (RE) 100 persen.

"Saat ini rasio elektrifikasi di Kepri telah mencapai 98 persen," ujarnya.

Selain itu, lanjut Ansar, Pemprov Kepri bersama PLN juga tengah membahas terkait program bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis untuk masyarakat yang tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat.

Program itu didukung pemerintah pusat melalui APBN dan diperkuat dengan dukungan APBD serta aspirasi DPRD Kepri.

"Tahun ini BPBL ditargetkan menyasar 1.400 rumah tangga se-Kepri," ucapnya.

Ansar menambahkan bahwa program Kepri Terang sangat bergantung dengan dukungan PLN karena mereka yang menyediakan sarana dan prasarana, mulai dari mesin pembangkit/kelistrikan hingga bahan bakar.

"Apalagi Kepri ini wilayah kepulauan, tentu tidak mudah untuk menerangi pulau-pulau kecil dengan listrik," kata Ansar.

Secara terpisah, Manajer PLN UP3 Tanjungpinang Rully Agus Widanarto menyambut baik dan siap meningkatkan kerja sama dengan Pemprov Kepri dalam merealisasikan program Kepri Terang di wilayah perbatasan tersebut.

"Program Kepri Terang sangat bagus dan terbukti punya manfaat besar bagi masyarakat, mulai dari pendidikan sampai ekonomi," katanya singkat.

Pewarta: Ogen
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Budidaya udang vaname memiliki produktivitas tinggi, margin keuntungan besar, serta permintaan ekspor yang kuat

Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyebut budidaya udang vaname berpotensi menjadi salah satu motor penggerak investasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Budidaya udang vaname memiliki produktivitas tinggi, margin keuntungan besar, serta permintaan ekspor yang kuat,” kata Nihayatul usai memimpin kunjungan kerja Komisi IX DPR RI meninjau tambak udang vaname di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu.

Menurut dia, investasi di sektor tersebut semakin menarik dengan penerapan skema modern seperti shrimp estate dan teknologi intensif yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan prospek pengembalian investasi yang menjanjikan.

Melalui peninjauan tersebut, Komisi IX DPR RI mendorong pengembangan sektor budidaya perikanan, khususnya udang vaname di Kepri, yang dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, ia menilai sektor budidaya udang juga berkaitan erat dengan perlindungan tenaga kerja, standar kesehatan dan keselamatan kerja, serta penguatan jaminan sosial bagi pekerja.

“Peninjauan lapangan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk melihat potensi ekonomi daerah yang dapat diperkuat melalui dukungan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira mengapresiasi kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang dinilai memberikan perhatian terhadap penguatan sektor perikanan budidaya di daerah tersebut.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan produksi udang vaname dapat terus ditingkatkan agar potensi besar Kepri dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Luki menjelaskan Kepri memiliki potensi perikanan mencapai 1,1 juta ton per tahun yang pemanfaatannya masih dapat ditingkatkan.

Di sektor budidaya, udang vaname menjadi salah satu komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi dengan prospek besar, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Selain memiliki pertumbuhan cepat dan tingkat produktivitas tinggi, komoditas ini juga dinilai strategis dalam mendukung target nasional peningkatan ekspor udang sebesar 250 persen sebagaimana didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepri dinilai memiliki keunggulan sebagai kawasan pengembangan budidaya dan ekspor hasil perikanan.

Luki berharap kunjungan ini dapat menjadi jembatan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada tumbuhnya investasi berkualitas, perlindungan tenaga kerja, dan pengembangan industri perikanan budidaya yang berkelanjutan.

"Kami berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi bersama DPR dan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah, khususnya bagi masyarakat pesisir di Kepri," ucap Luki.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI Medrilzam mengatakan pembangunan Museum dan Monumen Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata sejarah.

Menurut dia, potensi itu akan semakin kuat apabila pembangunan museum dan monumen telah rampung. Keberadaannya diyakini mampu menarik wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Pulau Penyengat ini sangat besar potensinya untuk wisata sejarah dan kebudayaan," katanya saat berkunjung di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat.

Medrilzam menyatakan Bappenas akan terus mendorong realisasi pembangunan Museum dan Monumen Bahasa di pulau bersejarah tersebut.

Hal itu tidak terlepas dari nilai sejarah kawasan Penyengat, termasuk kaitannya dengan lahirnya Bahasa Indonesia dari pulau mungil ini.

"Kami berharap keunggulan ini dapat menarik wisatawan luar negeri, terlebih lagi jika ada event berskala internasional,” ujarnya.

Medrilzam juga mengaku terkesan dengan keindahan Pulau Penyengat. Ia menyampaikan hal itu setelah mengunjungi sejumlah titik, seperti Masjid Penyengat, Balai Adat, dan lokasi rencana pembangunan monumen dan museum.

"Kalau ke Kepri sangat disayangkan tidak sampai ke Penyengat. Menurut saya, ini bisa menjadi magnet tersendiri," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan peletakan batu pertama Museum dan Monumen Tugu Bahasa direncanakan berlangsung pada Juni 2026.

"Kita sedang menunggu lelang manajemen konstruksi. Perkiraan bulan Juni sudah mulai berjalan," ujarnya.

Ansar menambahkan bahwa kehadiran museum dan monumen tersebut diharapkan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Kepri, khususnya Tanjungpinang.

Dengan tingginya wisatawan yang datang, tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perputaran perekonomian di Tanjungpinang, terutama di Pulau Penyengat.

"Tanjungpinang ini pusat ibu kota Provinsi Kepri, kita akan percantik terus agar semakin banyak dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri," ucap Ansar saat mendampingi Deputi Bappenas di Pulau Penyengat.

Pewarta: Ogen
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Pergerakan arus mudik di Kepri tentu lebih banyak menggunakan transportasi laut, makanya tolong dicek betul-betul pelabuhan serta armada kapal, pastikan semuanya layak beroperasi,

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan aspek keamanan dan keselamatan pada pelayanan arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Tito menyebut tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik berbeda, khusus Kepri merupakan daerah kepulauan dengan luas lautan 96 persen dengan ribuan gugusan pulau.

"Pergerakan arus mudik di Kepri tentu lebih banyak menggunakan transportasi laut, makanya tolong dicek betul-betul pelabuhan serta armada kapal, pastikan semuanya layak beroperasi," kata Tito usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang, Kepri, Senin.

Selain itu, Tito juga meminta pemerintah daerah di Kepri meningkatkan pengamanan pada objek-objek wisata selama libur Idul Fitri, seperti di kawasan pantai.

Ia mendorong penempatan petugas keselamatan di pantai guna mencegah terjadinya kecelakaan laut, misalnya pengunjung terseret arus ombak saat berenang.

"Termasuk arus lalu lintas, pastikan berjalan aman dan lancar. Mudah-mudahan zero kecelakaan selama arus mudik lebaran tahun ini," ungkapnya.

Selain itu, Mendagri turut mengingatkan para kepala daerah se-Kepri untuk menjaga inflasi tetap terkendali selama Ramadhan hingga Idul Fitri, karena sejauh ini inflasi di daerah itu relatif aman dan stabil.

Mantan Kapolri itu pun mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Kepri mencapai 6,98 persen pada 2025 sekaligus menjadi yang tertinggi di Sumatera dan peringkat tiga nasional.

"Cuma yang menjadi PR, perekonomian kabupaten/kota se-Kepri belum merata, contohnya di Tanjungpinang dan Lingga masih rendah, sementara daerah lainnya sudah bagus," ucap Tito.

Tito turut berpesan gubernur dan bupati/wali kota di Kepri segera menggelar rapat koordinasi guna memastikan kesiapan pasokan bahan pangan dan energi tersedia jelang Idul Fitri, termasuk menjamin kelancaran arus mudik lebaran tahun ini.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah (PPD) dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) senilai Rp400 miliar.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis, termasuk penambahan fasilitas poliklinik di Rumah Sakit Amab Tabib dan pembangunan Tugu Bahasa sebagai ikon Provinsi Kepri.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris menjelaskan pinjaman ini memiliki tenor tiga tahun dengan bunga yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dia menegaskan langkah ini diambil untuk mempercepat pembangunan, meski APBD daerah mengalami keterbatasan.

“Dana pinjaman ini akan digunakan untuk dua prioritas utama, yaitu peningkatan layanan kesehatan melalui poliklinik baru dan pembangunan Tugu Bahasa yang memiliki nilai budaya dan sejarah tinggi,” kata Nyanyang Haris, Minggu (8/3/2026).

Menurut Wagub, pembangunan Tugu Bahasa menjadi simbol penting pengembangan budaya dan cikal bakal bahasa Indonesia, khususnya terkait penyebaran Gurindam 12 karya Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat.

Dinas terkait memastikan seluruh dana pinjaman digunakan sesuai peruntukannya, dengan pemantauan dari Bank BJB selama periode tiga tahun. “Pinjaman ini dilakukan atas dasar kepercayaan bank, tanpa jaminan aset secara langsung,” kata dia.

Dengan langkah ini, Pemprov Kepri berharap pembangunan infrastruktur strategis dapat berjalan lebih cepat, mendukung pelayanan publik, sekaligus memperkuat identitas budaya provinsi.

Rata-rata perekonomian di Kepri memang tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi antarkabupaten/kota masih jomplang

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mendorong pemerataan ekonomi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) supaya tidak terpusat di sejumlah daerah saja.

Tito menyoroti selama ini pertumbuhan ekonomi di Kepri masih ditopang tiga kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam, dengan mengandalkan kawasan industri.

"Rata-rata perekonomian di Kepri memang tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi antarkabupaten/kota masih jomplang," kata Tito saat menutup kegiatan Kepri Ramadhan Fair (KURMA) 2026 di Taman Gurindam 12 Kota Tanjungpinang, Minggu.

Tito menyebut kondisi ini menjadi tantangan bagi Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan jajaran agar pemerataan pertumbuhan ekonomi di Bumi Melayu itu juga dirasakan daerah-daerah kepulauan, seperti Natuna, Anambas, Lingga termasuk Tanjungpinang.

Pertumbuhan ekonomi keempat kabupaten/kota tersebut tercatat tidak secepat di Bintan, Karimun dan Batam.

Menurut Tito, Kepri merupakan daerah kepulauan terluas dengan kondisi geografis 96 persen. Letaknya sangat strategis karena berbatasan dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia.

"Singapura termasuk negara sejahtera dengan daya beli yang tinggi. Ini menjadi peluang bagi Pak Gubernur menggaet warga negeri jiran itu berbelanja di Kepri, selain Johor Bahru," ungkapnya.

Sementara Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2025 yang mencapai 7,89 persen, atau di atas nasional sebesar 5,39 persen.

Amalia menyebut perekonomian Kepri tahun lalu menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera dan peringkat ketiga nasional.

"Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi di Kepri tetap terjaga dengan baik meski berbasis kepulauan. Harga kebutuhan pokok masih bisa terkendali dengan baik," ungkap Amalia.

Selain ekonomi, Amalia menambahkan tingkat kemiskinan di Kepri per September 2025 juga turun hingga 4,62 persen, atau jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 8,25 persen.

Pemerintah pusat mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Pemprov Kepri bersama Pemerintah Kabupaten/kota serta semua pihak dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Apalagi khusus Kepri ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, tentu berpeluang besar mendongkrak perekonomian daerah melalui pemasaran produk UMKM ke luar negeri,

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi pelaksanaan Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2026 sebagai ajang pemberdayaan pelaku UMKM di wilayah Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.

"UMKM merupakan salah sektor riil yang menjadi tulang punggung ekonomi secara nasional," kata Mendagri Tito saat menutup kegiatan KURMA 2026 di Taman Gurindam 12, Kota Tanjungpinang, Kepri, Minggu.

Tito menilik ke belakang pada saat pandemi COVID-19 melanda tanah air, banyak sektor usaha yang terdampak merugi bahkan gulung tikar, namun UMKM justru tetap bertahan bahkan berkontribusi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Ia mencontohkan di Yogyakarta, perekonomian tetap tumbuh positif ketika dilanda COVID-19, dengan mengandalkan sektor UMKM dan tanpa memiliki industri yang berskala besar.

"Apalagi khusus Kepri ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, tentu berpeluang besar mendongkrak perekonomian daerah melalui pemasaran produk UMKM ke luar negeri," ujar Tito.

Selain itu, mantan Kapolri itu turut memuji KURMA 2026 menampilkan beraneka produk ekonomi kreatif lokal, mulai dari kerajinan tangan sampai kuliner khas tradisional Melayu.

Menurut dia, acara KURMA sangat positif karena menjadi ruang interaksi dan hiburan masyarakat, terlebih lokasi pelaksanaan di tepi laut dengan panorama alam dan angin segar.

"Semoga KURMA memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Kepri," ucap Tito.

Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut KURMA menjadi agenda tahunan dalam menyemarakkan bulan suci Ramadhan sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah itu.

Tahun ini, KURMA digelar tanggal 2-8 Maret 2026 di Batam dan Tanjungpinang.

Menurut Ansar, penyelenggaraan KURMA merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, memperkuat peran UMKM, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata halal dan budaya yang dimiliki Kepri.

KURMA 2026 merupakan penyelenggaraan yang ketiga sebagai wujud kolaborasi dan sinergi antara Pemprov Kepri, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kepri, Bank Indonesia Perwakilan Kepri, OJK Kepri, serta berbagai stakeholder lainnya.

Melalui KURMA 2026, kata Ansar, masyarakat tidak hanya disuguhkan festival kuliner UMKM, tetapi juga berbagai perlombaan Ramadhan, edukasi keuangan syariah, pelayanan publik bagi masyarakat dan pelaku UMKM, hingga penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM).

"Langkah ini merupakan bagian dari implementasi sinergi pemerintah daerah bersama instansi vertikal dan KDEKS Kepri dalam memperkuat ekonomi masyarakat," ucap Ansar.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito didampingi Gubernur Ansar turut memantau GPM yang menjual bahan pokok dengan harga murah, serta menyerahkan sertifikat juru sembelih halal dan bantuan sosial beras dan minyak goreng kepada perwakilan masyarakat di ajang KURMA 2026.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Ekspor ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi nelayan lokal, karena ikan hasil tangkapan mereka ditampung perusahaan lalu diekspor ke luar negeri,

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melepas ekspor 800 kilogram ikan kakap dan angoli tanpa tulang tujuan Australia melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Kota Tanjungpinang.

Mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Dewi Kumalasari Ansar mengatakan, kegiatan ekspor tersebut menandakan produk perikanan lokal mampu bersaing secara global.

"Ekspor ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi nelayan lokal, karena ikan hasil tangkapan mereka ditampung perusahaan lalu diekspor ke luar negeri," kata Dewi saat melepas ekspor ikan di Bandara RHF Tanjungpinang, Sabtu siang.

Dewi mengapresiasi eksportir, PT Bintan Inti Gemilang (BIG) di Kabupaten Bintan yang secara konsisten mampu memenuhi kuota ekspor perikanan ke luar negeri, khususnya Australia.

Ia berharap ekspor perikanan asal Kepri berjalan lancar, sehingga ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja bagi warga lokal.

"Kalau ekspor lancar, tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," ucap Dewi.

Sementara, Pimpinan PT BIG Dinaria menyebut ekspor ikan kakap dan angoli ke Australia ini merupakan yang kelima kalinya dilakukan, dengan nilai ekonomis sekitar Rp160 juta.

Dia mengatakan, kakap dan angoli saat ini menjadi favorit warga Australia, sehingga kebutuhan relatif tinggi.

"Ikan ini rata-rata hasil tangkapan nelayan Kepri," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam seminggu PT BIG rutin mengekspor ikan ke berbagai negara, mulai dari Singapura, Australia sampai Amerika.

Dikatakannya ekspor perikanan luar negeri tergantung orderan buyer atau pembeli. Kondisi ekonomi dan geopolitik global ikut mempengaruhi aktivitas ekspor.

"Contohnya saat ini konflik Iran dan Israel-Amerika, turut mempengaruhi ongkos pengiriman ikan menjadi lebih mahal," katanya pula.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menandatangani perjanjian pemberian pinjaman daerah senilai Rp400 miliar dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat pembiayaan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pinjaman ini untuk mendanai pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota se-Kepri," kata Ansar di Tanjungpinang, Jumat.

Ansar menjelaskan total ada 41 kegiatan strategis yang didanai melalui skema pinjaman daerah tersebut, mulai dari pembangunan jalan, jembatan hingga pelabuhan.

Selain itu, ada pula dua proyek besar yakni pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib di Kota Tanjungpinang.

"Proyek-proyek tersebut akan segera dilelang, lalu masuk manajemen konstruksi dan pelaksanaan fisik," ungkapnya.

Lanjut Ansar menargetkan pengembalian pinjaman daerah Rp400 miliar dengan suku bunga 7,75 persen itu tuntas dalam kurun waktu tiga tahun atau hingga berakhirnya masa jabatan Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri.

Pemprov Kepri berkomitmen menjaga stabilitas fiskal sambil memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai rencana.

Gubernur Ansar turut membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Pemprov Kepri dan Bank BJB di masa mendatang, salah satunya terkait dukungan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tahunan dari Bank BJB.

"Kontribusi sosial melalui CSR diharapkan dapat menambah kekuatan anggaran daerah guna membantu kesejahteraan masyarakat," ucap Ansar.

Ansar mengapresiasi Bank BJB yang telah mendukung program pembangunan di Kepri melalui skema pinjaman daerah. Ia berharap kerja sama tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengoperasikan dermaga apung berbahan High Density Polyethylene (HDPE) senilai Rp2,7 miliar di Pelabuhan Jagoh, Kabupaten Lingga.

Pengoperasian tersebut ditandai dengan peresmian oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Wakil Bupati Lingga Novrizal. Dermaga apung HDPE Pelabuhan Jagoh ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kepri membangun infrastruktur yang modern, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat kepulauan.

"Keberadaan dermaga apung ini sekaligus memperkuat fondasi Kepri sebagai provinsi maritim yang maju dan terkoneksi," kata Gubernur Kepri di Lingga, Selasa.

Ansar menjelaskan dermaga apung HDPE yang didanai APBD Kepri itu memiliki spesifikasi ponton HDPE berukuran 9 meter x 4,5 meter, gangway sepanjang 13,5 meter dengan lebar 1,7 meter, serta trestle berukuran 4,5 meter x 3 meter.

Dengan desain yang kokoh namun fleksibel, dermaga ini mampu menyesuaikan pasang surut air laut sehingga memudahkan proses sandar kapal dalam berbagai kondisi cuaca.

Dibandingkan dermaga beton konvensional maupun dermaga kayu, dermaga apung HDPE memiliki sejumlah keunggulan. Material HDPE lebih tahan terhadap korosi air laut dan tidak mudah lapuk, sehingga biaya perawatan jauh lebih rendah.

Selain itu, kata Ansar, struktur apungnya juga mengikuti dinamika gelombang dan pasang surut, membuat aktivitas naik turun penumpang maupun bongkar muat barang menjadi lebih aman dan nyaman.

"Waktu pembangunan relatif lebih cepat dan ramah lingkungan, karena tidak memerlukan struktur pondasi permanen yang masif di dasar laut," ujar Ansar.

Ansar berharap warga Lingga merasakan langsung manfaat pembangunan ini, karena dengan adanya akses dermaga apung yang semakin baik, aktivitas perikanan, perdagangan, hingga pariwisata akan semakin bergerak.

Ia turut menegaskan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan di Kepri yang merata dan berkeadilan.

Menurut dia Pemprov Kepri telah membangun total lima unit dermaga apung khusus di Lingga, yakni Pelabuhan Penuba, Pelabuhan Benan, Pelabuhan Senayang, Pelabuhan Jagoh, dan Pelabuhan Tanjung Buton Daik.

"Kita akan terus hadir membangun hingga ke pulau-pulau terluar agar tidak ada wilayah yang tertinggal," demikian Ansar.

Pewarta: Ogen
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026