Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan proses penyusunan laporan keuangan Danantara masih berlangsung sehingga belum dirilis kepada publik.

Menurutnya, laporan keuangan Danantara berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Sebab, badan pengelola investasi tersebut mengonsolidasikan lebih dari 1.000 perusahaan.

"Ini kan kita mengkonsolidasikan itu 1.000 perusahaan lebih, itu yang pertama ya. Nah, sesuai undang-undang PT bahwa laporan keuangan itu, kalau itu bukan perusahaan Tbk, itu adalah sampai akhir Juni, sampai pertengahan Juni," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Namun demikian, Rosan menyatakan seluruh data keuangan Danantara telah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas melakukan audit.

Ia juga menegaskan bahwa Danantara tidak pernah menutup diri terkait dengan laporan keuangan. Setiap kali melakukan promosi investasi, kata Rosan, Danantara selalu memperlihatkan data terkait keuangan kepada calon penanam modal.

Selain itu, Rosan menekankan bahwa Danantara berkomitmen untuk selalu terbuka dan transparan terhadap laporan keuangannya.

"Kita tampilkan data-data kita dan mereka (calon investor) juga bisa melihat, mereka bisa menghitung, bisa menganalisa mengenai laporan keuangan yang kita keluarkan, kita laporkan walaupun itu belum diaudit oleh BPK," terangnya.

Ia menambahkan, data-data keuangan Danantara yang disampaikan pada berbagai kesempatan mendapat respons yang positif dari calon investor.

Danantara akan merilis laporan keuangan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh BUMN tuntas pada akhir Juni. Laporan keuangan Danantara merupakan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan BUMN.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil Porsche saat menggeledah rumah Silmy Karim yang berada di Jalan Brawijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua mobil sport tersebut tidak termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Silmy.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, tidak mencantumkan dalam LHKPN merupakan salah satu unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Tetapi modus-modus yang ditemukan oleh penyidik itu memang menggambarkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, terkait tadi penggunaan (rekening) nominee, menggunakan pembelian aset atas nama orang lain, belum dimasukkan LHKPN itu sudah sebenarnya sudah masuk," kata Taufik kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

"Tinggal kita akan mendalami peran-peran yang lain apakah ada pihak-pihak yang membantu terkait kegiatan itu," ujarnya.

Taufik melanjutkan, pihaknya belum menentukan pengusutan dugaan TPPU ini akan berbarengan dengan penyidikan yang sedang berjalan atau terpisah.

Lihat juga: Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Blak-Blakan

"Bisa saja nanti penyidikannya ketika tersangka SK ini dipersidangkan sudah dikumulatifkan, itu tergantung dari sisi teknis di penyidikannya apakah nanti digabung penyidikannya atau nanti setelah penyidikan tindak pidana korupsinya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka. "Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy bersama tujuh orang lainnya akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama. Adapun, delapan tersangka tersebut adalah:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria akan merilis laporan keuangan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh BUMN tuntas pada akhir Juni.

“Sampai akhir Juni selesai semua (RUPS). Semua BUMN,” ujar Dony ketika dijumpai setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dony menyampaikan laporan keuangan Danantara merupakan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan BUMN.

Hingga saat ini, lanjut dia, Danantara masih merapikan BUMN satu per satu. Sejumlah BUMN pun belum melakukan RUPS.

“Belum selesai mereka RUPS. Misalnya Telkom baru hari ini, PLN belum,” ucap Dony.

Oleh karena itu, ia menyampaikan kepada publik bahwa laporan keuangan Danantara belum dirilis ke publik sebab masih menuntaskan pembukuan seluruh BUMN, bukan karena tidak transparan.

“Termasuk impairment-impairment (penurunan nilai aset) yang kami kerjakan. Setelahnya, barulah pembukuan Danantara,” kata Dony.

Ia menjamin Danantara transparan dan akan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola dan transparansi laporan keuangan seluruh perusahaan pelat merah.

Dalam kesempatan terpisah, Dony menegaskan bahwa transformasi total di tubuh BUMN menjadi harga mati agar pengelolaan aset negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, akar masalah dari beban keuangan yang terjadi selama ini bersumber dari tata kelola yang tidak baik.

​Dony membeberkan bahwa karut-marut laporan keuangan BUMN sering kali dipicu oleh praktik manipulasi atau rekayasa keuangan demi memoles kinerja di permukaan. Akibatnya, negara dan perusahaan harus menanggung kerugian besar, baik karena faktor kelalaian manajemen maupun tindakan melanggar hukum.

​Mengingat skala persoalan yang masif, manajemen Danantara dan BP BUMN memilih untuk mengambil langkah terukur. Laporan keuangan Danantara baru akan diselesaikan setelah seluruh pos keuangan BUMN yang bermasalah ditertibkan dan dihitung ulang secara objektif.

​Dony memastikan bahwa saat ini fokus utama timnya adalah melakukan audit mendalam dan merapikan pencatatan aset agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia berharap melalui konsolidasi dan pembersihan buku ini, Danantara dapat memulai langkahnya di atas fondasi keuangan yang sehat, bersih dari beban masa lalu, serta menerapkan standar transparansi berkelas global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - ‎PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp37,2 triliun pada kuartal pertama 2026, tumbuh 1,5 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), di tengah ketidakpastian makroekonomi global.
‎
‎"Tahun ini, Telkom akan semakin gencar dalam mengakselerasi eksekusi strategi TLKM 30 demi menciptakan value yang optimal dan memastikan keberlangsungan perusahaan yang semakin solid ke depannya. Kinerja kuartal pertama tahun 2026 ini menjadi awal yang baik dan motivasi bagi TelkomGroup untuk dapat terus melakukan perbaikan secara bertahap guna memberikan pencapaian dan kontribusi terbaik bagi perusahaan, pelanggan, masyarakat dan negara," kata Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Jumat.

‎Selain pertumbuhan pendapatan, perseroan juga mencatatkan EBITDA sebesar Rp18,0 triliun dengan margin 48,3 persen. Laba bersih tercatat Rp4,3 triliun dengan margin 11,7 persen, sementara laba bersih yang dinormalisasi mencapai Rp5,1 triliun atau margin 13,8 persen. Arus kas operasional tumbuh 3,1 persen YoY menjadi Rp17,3 triliun, didorong oleh program efisiensi TOTEX dan disiplin penagihan.
‎
‎Kontraksi pada laba bersih terutama disebabkan oleh dampak percepatan depresiasi dan proses normalisasi bisnis selama fase transformasi. Tekanan tersebut bersifat transisional dan non-cash, sementara kinerja operasional secara fundamental tetap terjaga.
‎
‎Pada segmen B2C yang mencakup mobile dan fixed broadband, Telkomsel membukukan pendapatan konsolidasian Rp27,6 triliun atau tumbuh 1,3 persen YoY. Pendapatan rata-rata per user (ARPU) mobile meningkat 6,4 persen YoY menjadi Rp45.100, mencerminkan kondisi industri yang lebih stabil dan rasional berkat strategi disiplin harga dan penyederhanaan produk.
‎
‎Dian menambahkan, industri telekomunikasi masih dinilai prospektif karena konektivitas dan internet telah menjadi kebutuhan primer masyarakat.
‎
‎ "Kami optimistis untuk memperkuat ekosistem mobile dan fixed broadband secara berkelanjutan dengan tetap mengutamakan customer experience yang baik," ujarnya.
‎

Di segmen B2B Infrastructure, pendapatan tumbuh 6,8 persen YoY menjadi Rp2,4 triliun, ditopang ekspansi bisnis Fiber-to-the-Tower (FTTT). Mitratel selaku anak usaha di bisnis menara dan FTTT membukukan pendapatan Rp2,3 triliun dengan EBITDA margin stabil di 82,7 persen, sekaligus memperluas jaringan serat optik sepanjang 1.080 km pada kuartal ini sehingga total kepemilikan mencapai 58.279 km.
‎
‎Sementara itu, segmen B2B ICT mencatatkan pendapatan Rp3,1 triliun di tengah proses restrukturisasi yang sedang berlangsung. Pendekatan yang lebih selektif dalam penjajakan kerja sama baru menyebabkan perlambatan jangka pendek, namun ditujukan untuk mendorong margin lebih sehat dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang.
‎
‎Dari sisi eksekusi transformasi, realisasi belanja modal mencapai Rp4,9 triliun atau 13,2 persen dari pendapatan, dengan 99 persen dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur segmen inti. Telkom juga tengah mempersiapkan pemisahan bisnis dan aset wholesale fiber connectivity tahap kedua kepada InfraNexia yang ditargetkan rampung pada kuartal ketiga 2026, serta proses divestasi AdMedika Group yang ditargetkan selesai akhir semester pertama 2026.
‎
‎"Tahun 2026 menjadi periode yang penuh peluang sekaligus tantangan bagi TelkomGroup. Karena itu, kami akan terus mempercepat eksekusi strategi transformasi TLKM 30 dengan tetap mengutamakan prinsip disiplin operasi untuk memperkuat keberlanjutan bisnis, menghadirkan layanan yang semakin inklusif, serta membangun ekosistem digital yang mampu menciptakan dampak lebih luas," kata Dian.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Krom Bank Indonesia Tbk (IDX: BBSI ) menggelar 2 agenda rapat penting yakni Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) dan Paparan Publik (Public Expose). Para pemegang saham menyetujui pengalokasian laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp 143 Miliar atau 100% dari laba bersih Perseroan untuk menambah saldo laba ditahan Perseroan (retained earnings).

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

“Keputusan untuk mengalokasikan seluruh laba bersih Tahun Buku 2025 ke dalam saldo laba ditahan merupakan langkah strategis Perseroan untuk dapat menjaga fundamental keuangan yang sehat serta memperkuat kapasitas pendanaan internal," ujar Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk, Anton hermawan.

Rupiah Terus Tergerus, OJK Sebut Industri Perbankan RI Masih Memadai Hadapi Ancaman



"Dengan struktur permodalan yang semakin solid, kami optimistis Krom Bank dapat terus menjalankan agenda ekspansi bisnis secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan serta nasabah kami,” lanjutnya.

Adapun mata acara RUPS meliputi, persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 beserta penetapan honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut. Ditambah penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Sepanjang tahun 2025, Krom Bank membukukan pertumbuhan kinerja yang kuat di berbagai indikator utama. Perseroan mencatat pendapatan bunga bersih (audited) sebesar Rp1,85 triliun, meningkat 92% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan Rp965 miliar pada tahun 2024.

Total aset Krom Bank meningkat 84% YoY menjadi Rp12,21 triliun pada 2025, sementara total kredit tumbuh 103% YoY menjadi Rp8,63 triliun dibandingkan Rp4,25 triliun pada tahun sebelumnya. Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 166% YoY menjadi Rp8,39 triliun pada 2025 dari Rp3,15 triliun pada 2024, didorong oleh pertumbuhan simpanan berbasis tabungan dan deposito.

Krom Bank juga berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp 143 miliar atau meningkat 15% YoY, mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Anton mengatakan bahwa di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sepanjang tahun 2025, termasuk tantangan geopolitik, tingginya volatilitas pasar keuangan, tekanan suku bunga, serta perubahan perilaku konsumen di era digital, Krom Bank tetap mampu mencatatkan kinerja yang positif dan solid.

Singkirkan Bank-Bank AS, Bank Asal Singapura Ini Dinobatkan Sebagai Bank Terbaik



“Kami melihat kondisi makro ekonomi saat ini menuntut industri perbankan untuk semakin adaptif, prudent, dan inovatif dalam menghadapi perubahan yang berlangsung sangat cepat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang praktis, aman, dan terintegrasi juga membuka peluang pertumbuhan yang besar bagi industri perbankan digital,” tutupnya.

Public Expose 2026

Pada hari yang sama, Krom Bank melaksanakan agenda tahunan Paparan Publik atau Public Expose 2026. Dalam pemaparan tersebut disampaikan bahwa kondisi industri perbankan nasional masih menunjukkan pertumbuhan yang positif di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan pasar. Perseroan terus memperkuat fundamental bisnis melalui pengembangan layanan perbankan digital, pengelolaan risiko yang prudent, serta peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Sampai dengan Kuartal I tahun 2026, Perseroan mencatat sejumlah capaian penting, antara lain, pertumbuhan aset menjadi sebesar Rp14,77 triliun atau tumbuh 78% YoY. Sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 138% sebesar Rp10,86 triliun.

Penyaluran kredit tumbuh sebesar Rp9,88 triliun atau tumbuh 98%, Rasio kecukupan modal (CAR) terjaga pada level 39,78%. Lalu laba sebelum pajak meningkat menjadi Rp89,95 miliar atau tumbuh 99%.

Selain itu, Perseroan juga terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola perusahaan guna mendukung ekspansi bisnis yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan yang sama, manajemen Perseroan memaparkan fokus strategi tahun 2026, yang meliputi penguatan ekosistem digital dan pengalaman pengguna (user experience), Peningkatan kualitas aset dan manajemen risiko, dan Pengembangan produk dan layanan berbasis kebutuhan nasabah. Terakhir ada, peningkatan kolaborasi strategis dengan berbagai mitra usaha.

Anton Hermawan menyampaikan, “Krom Bank terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan digital yang inovatif, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami meyakini bahwa konsistensi transformasi digital akan menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

JAKARTA, iNews.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghimpun kepatuhan formal masyarakat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Hingga Rabu (20/5/2026) pukul 23.59 WIB, otoritas perpajakan mencatat sebanyak 13.327.936 SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025 telah masuk dalam basis data DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti memaparkan realisasi ini didominasi oleh kelompok Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, khususnya yang berstatus sebagai karyawan atau pekerja formal.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode s.d. 20 Mei 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 13.327.936 SPT,” tulis Inge dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Secara rinci, penyampaian SPT Tahunan untuk tahun buku normal (Januari–Desember) disumbang oleh kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Karyawan sebanyak 10.890.072 laporan.

Baca Juga

Kabar Baik! Batas Lapor SPT Badan Diperpanjang sampai 31 Mei 2026

Selanjutnya, kelompok WP OP Non-Karyawan atau pelaku usaha/pekerja bebas menyumbang sebanyak 1.479.624 SPT.

Sementara itu, untuk sektor korporasi atau badan dengan mata uang Rupiah tercatat sebanyak 924.209 SPT dan untuk korporasi bermata uang Dolar AS (USD) sebanyak 1.537 SPT.

Baca Juga

3,7 Juta Wajib Pajak Belum Lapor SPT, DJP Kejar Target 15 Juta hingga Akhir April

Adapun kepatuhan dari sektor hulu minyak dan gas bumi (Migas) membukukan 15 SPT dengan pembukuan Rupiah serta 230 SPT dengan pembukuan Dolar AS.

Selain tahun buku normal, DJP juga menjaring kepatuhan dari Wajib Pajak yang memiliki kalender buku berbeda di mana pelaporannya telah dicicil sejak 1 Agustus 2025 lalu.

Pada pos ini, terdapat 32.209 WP Badan dengan pembukuan Rupiah dan 40 WP Badan dengan pembukuan Dolar AS yang telah menuntaskan kewajiban perpajakannya.

Beriringan dengan laju pelaporan SPT, DJP juga melaporkan kemajuan masif pada proyek modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui aktivasi akun Coretax System. Hingga tenggat waktu yang sama, jumlah wajib pajak yang telah berhasil melakukan migrasi dan mengaktifkan akun Coretax terbarunya melonjak hingga menyentuh angka 19.325.895 akun.

Akselerasi aktivasi sistem baru ini dipimpin kuat oleh kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi yang mencatatkan angka migrasi sebesar 18.108.756 WP. Di barisan pelaku usaha, tercatat sebanyak 1.125.157 Wajib Pajak Badan yang sudah terintegrasi ke dalam ekosistem digital baru ini.

Modernisasi ini juga telah diadopsi secara luas di sektor tata kelola negara, di mana sebanyak 91.751 Wajib Pajak Instansi Pemerintah telah resmi mengaktifkan akun Coretax mereka.

Terakhir, sistem baru administrasi perpajakan Indonesia ini juga merambah pelaku usaha ekonomi digital internasional. Terbukti, sebanyak 232 Wajib Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau perusahaan digital asing yang memungut PPN produk digital di Indonesia telah merampungkan aktivasi akun mereka di sistem Coretax.

Editor: Puti Aini Yasmin

Anda bisa bayangkan pada tahun ini saja impairment (penurunan nilai aset) hampir Rp100 triliun akibat kesalahan tata kelola

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Danantara tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola dan transparansi laporan keuangan seluruh badan usaha milik negara.

​"Kita sedang bereskan buku-buku semua. Impairment kita rapihkan dulu," ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Langkah ini krusial dilakukan seiring dengan proses pembersihan buku-buku keuangan BUMN serta penyelesaian proses impairment (penurunan nilai aset) yang bermasalah sebelum laporan keuangan Danantara difinalisasi dan dipublikasikan pada pertengahan tahun ini.

Dony menegaskan bahwa transformasi total di tubuh BUMN menjadi harga mati agar pengelolaan aset negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, akar masalah dari beban keuangan yang terjadi selama ini bersumber dari tata kelola yang tidak baik.

​"BUMN harus berubah, harus bertransformasi menjadi lebih transparan dikelola menjadi lebih baik," katanya.

​Dony membeberkan bahwa karut-marut laporan keuangan BUMN sering kali dipicu oleh praktik manipulasi atau rekayasa keuangan demi memoles kinerja di permukaan.

Akibatnya, negara dan perusahaan harus menanggung kerugian besar, baik karena faktor kelalaian manajemen maupun tindakan melanggar hukum.

​"Kesalahan yang terjadi akibat empat hal. Financial engineering tujuannya performance terlihat lebih baik. Karena investasi yang digelembungkan dan dibesar-besarkan. Rugi karena keteledoran dalam memanage atau rugi karena fraud," kata Dony.

​Dampak dari lemahnya tata kelola tersebut tercermin nyata pada lonjakan nilai impairment aset BUMN yang menyentuh angka fantastis. Inilah yang kini diperbaiki pada tahun ini. Tak hanya itu, sektor dana pensiun (dapen) BUMN juga menjadi sorotan tajam karena menyimpan bom waktu berupa potensi gagal bayar (potential default) yang sangat besar.

​"Anda bisa bayangkan pada tahun ini saja impairment (penurunan nilai aset) hampir Rp100 triliun akibat kesalahan tata kelola.Tahun ini saya harus menyelesaikan lagi potential default dan exposure kita dana pensiun kurang lebih Rp50 triliun," kata Dony

​Mengingat skala persoalan yang masif, manajemen Danantara dan BP BUMN memilih untuk mengambil langkah terukur. Laporan keuangan Danantara baru akan diselesaikan setelah seluruh pos keuangan BUMN yang bermasalah ditertibkan dan dihitung ulang secara objektif.

​Dony memastikan bahwa saat ini fokus utama timnya adalah melakukan audit mendalam dan merapikan pencatatan aset agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Melalui konsolidasi dan pembersihan buku ini, Danantara diharapkan dapat memulai langkahnya di atas fondasi keuangan yang sehat, bersih dari beban masa lalu, serta menerapkan standar transparansi berkelas global.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Yang penting gini, besok saya ini, akan ada APBN KiTA, laporan APBN KiTA sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa laporan APBN KiTA (Kinerja dan Fakta) periode April 2026 menunjukkan kinerja fiskal Indonesia berada dalam kondisi baik dan melampaui prediksi pengamat.

Purbaya menyebut pemerintah akan merilis secara resmi laporan APBN KiTA dalam konferensi pers yang berlangsung pada Selasa (19/5). Ia memastikan hasil laporan tersebut mencerminkan fondasi ekonomi nasional yang kuat.

"Yang penting gini, besok saya ini, akan ada APBN KiTA, laporan APBN KiTA sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat itu," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Menurutnya, posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan eksternal global. Ia juga menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah.

Purbaya menjelaskan strategi pembangunan ekonomi pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara, tetapi juga mendorong peran aktif sektor swasta.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen merupakan hasil kombinasi kontribusi berbagai sektor ekonomi.

Purbaya menilai capaian pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi prestasi penting karena terjadi saat perekonomian global tengah mengalami tekanan.

"Kondisi fundamental ekonomi kita bagus. Fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN KiTA, yang sebagian menurut majalah Economist bilang (fiskal) kita berantakan. Enggak. Kita bagus sekali dan mereka nggak ngerti apa yang kita kerjakan," jelasnya.

Ia menambahkan percepatan ekonomi sudah mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal 2026.

Menurutnya, kebijakan reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memiliki kekayaan mencapai Rp20,1 miliar atau tepatnya Rp20.116.632.669. Jumlah tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dia laporkan pada 30 Maret 2026 untuk periodik 2025.

Kekayaan Teddy meningkat dibandingkan dalam LHKPN sebelumnya, yakni Rp15.380.000.000.

Teddy mencantumkan lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Minahasa, dan Sragen yang nilainya Rp9.045.000.000.

Teddy juga melampirkan sejumlah kendaraannya, seperti Toyota Jeep LC HDTP 2014 Rp765 juta, Toyota Fortuner 2015 Rp310 juta, dan Honda CRV 2010 Rp135 juta. Tiga kendaraan dengan status hasil sendiri nilai totalnya Rp1.210.000.000.

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp7.712.100.000, kas dan setara kasa Rp2.149.532.669, dan tidak ada catatan utang.

Dengan demikian, kekayaan Teddy di angka Rp20.116.632.669.

Lihat video: Sekab Letkol Teddy Indra Wijaya Tinjau Sekolah Rakyat di Jakarta Timur

JAKARTA - Hingga bulan kelima tahun 2026, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) belum mempublikasikan laporan tahunan untuk tahun anggaran 2025. Sesuai regulasi, laporan tersebut merupakan laporan kinerja yang seharusnya disampaikan dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Danantara memberikan contoh yang sangat tidak pantas kepada BUMN di bawahnya, karena mengabaikan regulasi. Ini menunjukkan tidak ada komitmen dari Danantara untuk menerapkan tata kelola yang baik, sehingga pengelolaan BUMN di bawahnya jadi riskan,” ujar pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dia menegaskan, tahun anggaran yang berlaku saat ini adalah 1 Januari-31 Desember. Dengan begitu, batas pelaporan kinerja Danantara sebagai lembaga negara, paling telat adalah akhir Februari 2026. Tapi sampai sekarang nyaris tak terdengar.

Perlu diingat, Danantara adalah badan publik, lantaran tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Selain itu, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN. Karena itu, Danantara tidak bisa menghindar dari kewajiban seperti kementerian atau lembaga pemerintah lain dalam ketentuan penerbitan laporan tahunan.

Laporan tahunan tersebut, sesuai regulasi, sedikitnya memuat tentang kinerja atau hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Selain itu, berisi tentang laporan keuangan termasuk penggunaan anggaran sepanjang tahun.

Menurut Herry, sedikitnya ada tiga regulasi yang dilanggar terkait dengan belum terbitnya laporan tahunan Danantara. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Pasal 18 disebutkan, laporan kinerja disampaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan tersebut harus disampaikan ke tiga kementerian: Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Regulasi tersebut juga memuat sanksi bagi keterlambatan laporan, di antaranya penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.

“Tapi di luar sanksi itu, sangat tidak pantas penundaan laporan tahunan yang dilakukan oleh Danantara. Ini preseden buruk bagi pengelolaan BUMN, karena Danantara telah memberikan contoh buruk,” ujar Herry.

Kedua, Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ketiga yang dilanggar adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Herry mengingatkan, seharusnya Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap budaya pengabaian peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sendiri. “Kelakuan seperti Danantara ini akan menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tegasnya.

Dia mengingatkan, seandainya yang melanggar adalah BUMN, mungkin dampaknya tidak akan luas, walaupun tidak dibenarkan. Namun ketika yang melanggar Danantara, itu bisa menimbulkan kesan bahwa BUMN boleh melakukan pelanggaran terhadap regulasi.

“Sangat sulit dicerna oleh akal sehat. Lembaga yang diisi orang pintar, para pejabat dan mantan pejabat, justru memberikan contoh melakukan pelanggaran di depan mata,” katanya.

JAKARTA - Proses pengembalian berkas perkara yang melibatkan Roy Suryo dari kepolisian kepada kejaksaan yang lambat tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan prosedur. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, mekanisme pengembalian berkas justru merupakan bagian normal dari tahapan prapenuntutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara, Jakarta Edi Hasibuan menilai, hubungan antara penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memang memungkinkan terjadinya pengembalian berkas perkara. Hal itu terjadi apabila jaksa menilai masih terdapat kekurangan formil maupun materiil dalam hasil penyidikan.

“Dalam praktik penegakan hukum, pengembalian berkas perkara merupakan hal yang biasa. Itu dikenal dalam mekanisme P-19, yakni ketika jaksa memberikan petunjuk agar penyidik melengkapi alat bukti atau unsur pidana tertentu sebelum perkara dinyatakan lengkap atau P-21,” kata Dosen Pengajar Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum ini.

Menurut Edi, dasar hukum mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa jaksa memiliki kewenangan meneliti hasil penyidikan. Apabila dianggap belum lengkap, berkas dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

“KUHAP juga memberikan batas waktu kepada jaksa untuk mengembalikan berkas, yakni paling lama 14 hari sejak berkas diterima. Karena itu, selama pengembalian dilakukan dalam tahapan prapenuntutan dan disertai petunjuk yang jelas, maka tindakan tersebut tetap berada dalam koridor hukum acara pidana,” tegasnya.

Lihat video: TERUNGKAP! Roy Suryo CS Tunjukkan Bukti Baru Kasus Ijazah Jokowi



Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut, suatu proses baru dapat dianggap cacat prosedur apabila terdapat pelanggaran nyata terhadap KUHAP. Misalnya, penghentian perkara tanpa dasar hukum, pengabaian hak tersangka, atau tindakan di luar kewenangan aparat penegak hukum.

“Jangan semua pengembalian berkas langsung dianggap maladministrasi atau pelanggaran prosedur. Dalam banyak perkara besar, berkas bahkan bisa beberapa kali bolak-balik demi memastikan pembuktian benar-benar matang sebelum masuk persidangan,” katanya.

Dengan demikian, pengembalian berkas perkara Roy Suryo dari kepolisian kepada kejaksaan pada dasarnya masih merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah dan lazim dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Artinya, alasan lambatnya penyerahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan tidak bisa menjadi alasan perkara ini dihentikan.

"Saya berpandangan penghentian perkara ada mekanismenya sendiri," kata penulis buku hukum kepolisian dan politik hukum kepolisian ini.

Sebelumnya, Pakar telematika Roy Suryo kembali mendesak kepolisian segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Roy menilai proses hukum terhadap dirinya dan sisa empat tersangka lain dalam kasus tersebut berbelit-belit. Polisi dinilai juga telah melanggar prosedur karena telah melewati batas pengembalian berkas perkara ke kejaksaan. “Ya harusnya itu sudah kedaluwarsa. Makanya saya mendesak itu (SP3)," ujar Roy

JAKARTA - Pegiat media sosial, Ade Armando menyatakan bersedia untuk bertemu Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) untuk meminta maaf atas pernyataannya yang menuai polemik.

"Oh saya kan katakan, ya, bahwa saya bersedia minta maaf ke Pak JK dan ke publik selama dengan pembicaraan yang proporsional, ya," kata Ade, dalam program Interupsi bertajuk "Dituding Fitnah JK, 40 Ormas Laporkan Ade Armando Cs," yang disiarkan iNews Tv, Kamis (7/5/2026).

Ade bersedia meminta maaf pada JK. Bahkan, Ade akan menjelaskan pada JK dirinya tak punya niat untuk memfitnah dan memprovokasi umat Islam dan Kristen.

"Saya akan mengatakan saya tidak memfitnah Bapak, saya tidak sedang memprovokasi umat Islam ataupun umat Kristen untuk marah, saya tidak sedang mengadu domba, ya," terang Ade.

Lihat video: "Saya Bersedia Minta Maaf!" - Ade Armando Melunak, Tapi Pelapor Tak Mau Diam!



"Eh, tapi kalau itu terasa seperti sesuatu yang mengganggu, saya akan minta maaf, ya. juga kepada umat Islam yang barangkali menurut saya punya mispersepsi terhadap saya, bahwa saya itu adalah orang yang anti-Islam. Saya itu tidak anti-Islam," pungkasnya.