Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat integrasi pengawasan lintas batas melalui pertukaran data dan deteksi dini di pelabuhan serta bandara untuk mengantisipasi perkembangan modus penyelundupan narkotika.

Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan perkembangan modus penyelundupan narkotika saat ini semakin kompleks dan sebagian memanfaatkan jalur lintas batas yang menjadi area pengawasan karantina.

“Modus-modus narkotika itu terus berkembang dan tidak sedikit yang lewat border-border yang menjadi kewenangan Badan Karantina,” kata Karding di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan pengawasan lintas batas membutuhkan kolaborasi antarlembaga karena Indonesia memiliki lalu lintas perdagangan dan mobilitas barang yang tinggi melalui pelabuhan, bandara, dan perbatasan.

Ia mengatakan Barantin memiliki sistem penelusuran dan pengecekan dini yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan bersama dengan BNN.

Selain itu, Barantin juga memiliki sistem data bernama Best Trust yang memungkinkan pemantauan informasi secara real-time untuk mendukung deteksi dini di titik masuk negara.

“Kita connect-kan dengan sistem BNN. Jadi begitu kita melihat di border itu ada yang mencurigakan atau temuan, kita langsung lapor,” ujar Karding.

Menurut dia, integrasi sistem pengawasan diperlukan karena pola penyelundupan narkotika saat ini terus berkembang, termasuk dalam bentuk cair.

Karding mencontohkan temuan kasus ganja dari Jerman yang diselipkan dalam komoditas pakan dengan jumlah mencapai lebih dari 800 kilogram (kg) beberapa tahun lalu.

Data Barantin menunjukkan nilai ekspor komoditas karantina Indonesia pada Januari–Oktober 2025 mencapai Rp304,7 triliun sehingga penguatan pengawasan lintas batas juga dinilai penting untuk menjaga kelancaran perdagangan dan keamanan hayati nasional.

Selain integrasi data, Barantin dan BNN juga berencana memperkuat koordinasi pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan untuk mengantisipasi masuknya narkotika.

Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan perkembangan narkotika saat ini membutuhkan penguatan kerja sama lintas lembaga karena bentuk dan pola penyelundupan terus berubah.

“Sekarang bentuknya bukan hanya padat, serbuk, pil, dan tanaman saja, tapi sudah berbentuk cairan,” kata Suyudi.

Dalam Operasi Saber Bersinar yang dilaksanakan pada Mei 2026, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap 715 kasus dan menyita barang bukti narkotika dengan nilai mencapai Rp211,4 miliar.

Menurut dia, Indonesia memiliki tantangan pengawasan yang besar karena selain memiliki banyak pintu masuk resmi, juga terdapat jalur tidak resmi yang harus terus diantisipasi karena rawan dimanfaatkan jaringan narkotika internasional.

Ia menambahkan tren penggunaan rokok elektrik juga menjadi perhatian, karena sejumlah pengungkapan kasus menemukan narkotika jenis baru seperti etomidat dalam bentuk cair yang dimasukkan ke perangkat vape.

"Ini juga menjadi perhatian kita bersama karena seringkali kita, BNN, Polri, dan juga Bea Cukai mengungkap narkotika jenis baru, etomidat khususnya, berbentuk cair dan seringkali masuk ke rokok-rokok elektrik," ucapnya.

Sebelumnya, Barantin menyebut sistem preborder dan layanan digital karantina telah diterapkan untuk mempercepat arus barang serta menekan waktu tunggu dan biaya logistik di pelabuhan maupun bandara.

Karena itu, kedua lembaga sepakat mempercepat penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan narkotika di pintu masuk negara.

"Kita akan menyegerakan (penandatanganan MoU). Tim dari Badan Karantina juga bersama tim BNN untuk duduk mengkaji apa saja yang harus kita buat dalam kerja sama itu," ungkap Suyudi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima audiensi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kantor BPJPH, Kamis (21/05), dalam rangka menjajaki penguatan sinergi kelembagaan guna mendukung ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) nasional, serta pemberdayaan masyarakat pascarehabilitasi narkotika.

Dalam audiensi tersebut, BPJPH dan BNN membahas peluang kolaborasi strategis jaminan produk halal. Salah satunya dengan pendirian Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Selain itu, ada pula pemberdayaan para peserta rehabilitasi BNN yang telah berhasil melewati masa rehabilitasi untuk dilatih dan dioptimalkan perannya sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebagai pendamping pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal) menyampaikan bahwa penguatan ekosistem halal tidak hanya berkaitan dengan aspek layanan sertifikasi halal, tetapi juga dapat menjadi ruang pemberdayaan sosial yang produktif dan berkelanjutan.

"BPJPH membuka ruang kolaborasi bersama BNN untuk mengoptimalkan peran para penyintas pascarehabilitasi agar dapat menjadi P3H aktif. Ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama menghadirkan kebermanfaatan sekaligus membuka peluang pengabdian dan pekerjaan yang produktif bagi mereka," ujar Babe Haikal.

Babe Haikal juga mendorong BNN untuk membentuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) guna mendukung penguatan layanan pendampingan sertifikasi halal di masyarakat.

"Ke depan kami mendorong agar BNN dapat membentuk LP3H sehingga proses pembinaan, pelatihan, dan penugasan para pendamping halal dari kalangan penyintas pascarehabilitasi dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan," kata Babe Haikal.

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, sinergi antara BPJPH dan BNN dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia.

Suyudi juga meminta agar rencana kerja sama tersebut segera ditindaklanjuti melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara BPJPH dan BNN, agar implementasinya dapat segera direalisasikan.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi lintas sektor antara BPJPH dan BNN dalam mendukung terciptanya ekosistem halal yang semakin terpercaya sekaligus menghadirkan program pemberdayaan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Pertemuan ini dihadiri Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto beserta jajaran, antara lain Deputi Pemberdayaan Masyarakat Edi Swasono, Direktur Advokasi Tatiek Sufariani, Direktur Pascarehabilitasi Rose Iptriwulandhani, Direktur Intelijen Suhermanto, dan Koordinator Spripim Dwiasi Wiyatputera.

Sementara dari BPJPH, hadir Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan didampingi Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat S. Burhanudin, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH E.A Chuzaemi Abidin, serta Tenaga Ahli M Fariza Y. Irawady.

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan mengungkap kasus narkotika berbagai jenisnya dalam Operasi Saber Bersinar 2026. Operasi itu digelar salah satunya merespons keresahan masyarakat sebagaimana yang disampaikan dalam lagu Siti Mawarni.

"BNN gencar melakukan operasi kawasan rawan narkoba, seperti kampung yang ada di Jakarta. Keseriusan BNN berlanjut atas fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marah banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. Kepala BNN RI memandang perlu membentuk satgas dengan menggelar operasi dengan sandi Operasi Saber Bersinar 2026," ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, operasi itu menyasar wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia, termasuk kampung narkoba yang disebut-sebut dalam lagu Siti Mawarni. Operasi itu digelar baik oleh BNN RI maupun BNNP berkolaborasi dengan kementerian/lembaga.

"Pertama, pengungkapan jaringan Aceh-Bogor dengan tersangka 3 orang, terdiri dari 2 warga sipil dan 1 oknum TNI. Kami berhasil mensurveillance terkait 1 kendaraan diikuti beberapa orang yang di antaranya oknum TNI," tuturnya.

Dalam kasus pertama ungkap kasus jaringan Aceh-Bogor, kata dia, petugas mengungkap kasus melibatkan oknum TNI, dari situ petugas menyita 29 bungkus sabu yang tersimpan di dalam mobil Pajero. Sabu itu dibungkus menggunakan kemasan Teh China, yang rencananya bakal diedarkan di wilayah Jabodetabek.

Dia menerangkan, kasus kedua jaringan transnasional melalui jasa ekspedisi dan kurir terbang alias kurir menggunakan transportasi udara dalam menyelundupkan narkotikanya. Petugas mengungkap kasus itu di Bandara Soekarno Hatta pada 28 April 2026 dengan jaringan Gol Golden Triangle.

Lihat video: Singgung 'Backing' Judi dan Narkoba, Prabowo Perintahkan Aparat Bersih-bersih!



"Paket dikirim ke Kantor Pos Indonesia yang ada di Jakarta, ada 10 paket sabu sebesar 1.875 gram yang disita. Asal pengiriman dari Laos yang dikirim ke wilayah Kampung Permata atau Kampung Ambon menggunakan nama fiktif," terangnya.

Dia mengungkap, petugas kembali mengungkap jaringan narkotika kurir terbang dengan tersangka diciduk 2 orang inisial AA dan DN di Bandara Soetta serta menyita 3.986 gram sabu yang akan diedarkan di wilayah Lombok.

Masih dalam modus yang sama, petugas kembali mengamankan 3 tersangka inisial MF, AH, dan AM di sebuah hotel wilayah Menteng, Jakarta dengan bukti sabu seberat 7.159 gram disita yang akan diedarkan ke wilayah Kendari.

"Jaringan itu dikendalikan seorang pelaku berjnisial KB yang sudah kami tetapkan DPO. Sehingga, total barang bukti sabu dari kelompok jaringan tersebut dengan memanfaatkan pengiriman ekspedisi dan jaringan kurir terbang totalnya dari W jaringan tadi sebesar 13.020 gram atau lebih dari 13 kilogram," paparnya.

Pada 7 Mei 2026, petugas BNN RI kembali menciduk 4 tersangka inisial IP, RA, RM, dan MA dalam jaringan kelompok DPO F atau Faturahman yang menjadi buronan kasus tindak pidana pencucian uang, di Jalan Lintas Poros Samarinda-Berau, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Petugas berhasil menyita 3 koper berisi narkoba seberat 92,1 kg.

"Selain sabu, disita juga 1.000 cartridge vape yang mengandung etomidate, yang disalahgunakan menggunakan media vape atau rokok elektrik, jumlah barang bukti dari cartridge tersebut kalau dihitung mililiter 1.000 ml," bebernya.

Adapun kaitannya lagu Siti Mawarni, kata dia, petugas melakukan operasi pada 13 Mei 2026 di wilayah Kampung Aek Kanopan, salah satu bagian kampung yang ada di wilayah Batu Bara yang ada di Sumatera Utara (Sumut) sebagaimana disebutkan dalam lagu tersebut. Dalam kasus itu, petugas mengamankan satu tersangka dan menetapkan 1 orang DPO berinisial WW.

"WW kami sudah kami tetapkan sebagai DPO untuk kasus TPPU maupun tindak pidana asalnya. Itu kasus-kasus yang dilakukan secara terpusat oleh kami dari BNN RI bersama rekan Kementerian/lembaga," jelasnya.

Selain BNN RI, ungkapnya, BNNP juga melakukan ungkap kasus dalam Operasi Saber Bersinar 2026, diantaranya ungkap kasus ganja seberat 145 Kg di kawasan Jalan Bukittinggi-Padang Sidempuan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Petugas mengamankan 4 tersangka berinisial MI, DR, AR, dan NL serta penetapan DPO tersangka TH selaku pengendali.

Berikutnya, ungkap sabu seberat 275 gram sabu dengan 3 tersangka di wilayah Riau, lalu ungkap 2 Kg sabu dan 6 ribu lebih pil ekstasi serta 50 bungkus happy water dan 2 papan happy five di Sumbar. Kemudian, ungkap kasus 42,10 gram sabu dan ketamin di wikayah Aceh, lalu ungkap kasus 2 kg ganja dengan modus identitas dan alamat fiktif di Sulawesi Tengah.

"Di Kepulauan Riau, petugas mengungkap penyelundupan 260 pcs vape yang diduga mengandung etomidate dari Malaysia melalui pelabuhan internasional dengan 1 tersangka. Kemudian, di Jawa Timur mengamankan 15 orang terdiri dari penyalahguna dan pelaku peredaran gelap narkotika dengan bukti sabu, ganja, dan ketamin," katanya.

SUMUT - Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penggerebekan kampung narkoba di wilayah Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Operasi bertajuk Saber Bersinar 2026 ini berhasil menangkap tujuh orang tersangka.

Karo Humas dan Protokol BNN, Brigjen Pol Putu Putera Sadana mengatakan operasi dilakukan pada Rabu (13/5/2026). Petugas saat itu menyasar sejumlah lapak narkoba dan rumah yang diduga menjadi lokasi aktivitas jaringan peredaran narkoba.

"Operasi ini merupakan bentuk respons cepat BNN dalam menindaklanjuti keresahan dan laporan masyarakat terkait maraknya peredaran gelap narkoba," kata Putu dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Putu mengatakan kawasan kampung narkoba tersebut diduga dikendalikan oleh jaringan berinisial W. Polisi turut menangkap tujuh orang di antaranya RTM, S, AR, ANS, AHP, T dan A yang diduga terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

"Para tersangka saat ini diamankan sementara di Polsek Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara, untuk menjalani proses pemeriksaan awal sebelum diserahkan dan dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh BNN," ujar Putu.

Petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 gram, 46 alat hisap, timbangan digital, telepon genggam, kartu ATM, buku tabungan, dokumen kendaraan. "Serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp188 juta yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran gelap narkoba," ungkapnya.

Putu menegaskan BNN akan menunjukan komitmennya untuk terus hadir dan merespons cepat laporan masyarakat dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Operasi pemberantasan peredaran narkoba ini akan dilakukan khususnya di wilayah-wilayah rawan yang berdampak langsung terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan.

"Selanjutnya para tersangka dan barang bukti akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.

BALI - Bea Cukai Ngurah Rai bersama Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT, Balai Laboratorium Bea serta Cukai (BLBC) Ngurah Rai, dan BNNP Bali mengagalkan penyelundupan 3,5 kilogram narkotika jenis kokain. Dalam upaya ini, seorang warga negara Kolombia bernisial SAM (29), yang baru tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Sabtu,11 Februari 2026 ditangkap.

Penangkapan SAM berawal dari kecurigaan petugas terhadap barang bawaannya ketika tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali. SAM diketahui menempuh rute penerbangan Medellin-Madrid-Doha sebelum akhirnya mendarat di Denpasar.

Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Wawan Dharmawan menjelaskan pengungkapan ini bermula dari analisis intelijen terhadap profil penumpang dan pemeriksaan citra X-Ray.

“Kami menemukan indikasi adanya false compartment pada koper pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, ditemukan sejumlah paket berisi serbuk putih yang disembunyikan di dalam dinding koper,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Dari hasil pengujian awal hingga uji laboratorium oleh BLBC, serbuk tersebut dipastikan mengandung narkotika golongan I jenis kokain. Total barang bukti yang diamankan mencapai 3.586,9 gram bruto, yang terbagi dalam tiga kemasan plastik yang disembunyikan di sisi belakang, kiri, dan kanan koper milik pelaku.

Lihat video: DARURAT! Narkoba Disusupkan ke Vape, Pengguna Bisa Tanpa Sadar Jadi Korban!



“Penindakan ini merupakan hasil kerja sama lintas instansi dalam mengantisipasi masuknya narkotika ke wilayah Indonesia, khususnya Bali yang merupakan destinasi internasional. Kami telah berkoordinasi dengan BNNP Bali untuk proses controlled delivery guna mengungkap jaringan yang lebih luas,” paparnya.

Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai R. Syarif Hidayat, menekankan pentingnya penguatan pengawasan di pintu masuk negara. Syarif juga menyampaikan modus penyelundupan semakin beragam.

“Kami terus meningkatkan kapasitas analisis dan pemeriksaan guna menghadapi berbagai modus baru. Sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam memberantas peredaran narkotika,” ungkapnya.

Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan serta Undang-Undang Narkotika. Saat ini, kasusnya masih dalam pengembangan lebih lanjut guna mengungkap jaringan internasional yang terlibat dalam penyelundupan narkotika tersebut.

“Penindakan ini juga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, dengan mampu menyelamatkan sekitar 17.935 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika, serta berkontribusi pada potensi penghematan keuangan negara yang diperkirakan mencapai Rp65.175.790.000,” ucapnya.

JAKARTA - Berbagai komunitas pengguna rokok elektronik (vape) siap bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas penyalahgunaan vape. Hal ini merespons penyalahgunaan vape dengan narkoba .

Dalam kegiatan Halalbihalal Vapers belum lama ini, perwakilan asosiasi dan komunitas vape yang hadir membahas berbagai aspek tentang rokok elektronik sekaligus mengedukasi peserta tentang cara menggunakan produk tembakau alternatif secara bertanggung jawab dan bebas penyalahgunaan narkoba.

Ketua Umum Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI) Daniel Boy Purwanto menegaskan e-likuid yang diproduksi para anggotanya tidak mengandung bahan berbahaya. “E-liquid pada dasarnya hanya terdiri dari empat bahan utama yang memiliki fungsi jelas yakni propylene glycol, glycerin, perisa, nikotin. Selebihnya tidak ada lagi komponen-komponen yang kita anggap sebagai bahan tambahan,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Transparansi ini penting untuk menjawab keraguan publik sekaligus memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada konsumen dewasa. Setiap bahan digunakan untuk menciptakan pengalaman yang berbeda baik dari sisi rasa maupun sensasi tanpa melibatkan zat tambahan berbahaya.

Ketua Gerakan Bebas TAR & Asap Rokok (GEBRAK) Garindra Kartasasmita menuturkan sejumlah temuan zat berbahaya dalam produk vape merupakan bentuk penyalahgunaan oknum tertentu. Kasus-kasus tersebut tidak mencerminkan karakteristik produk vape yang diproduksi secara legal.

Garin juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam membangun persepsi publik terkait produk vape. Menurutnya, tidak benar jika penggunaan rokok elektronik dikaitkan dengan konsumsi zat terlarang.

Hal itu berpotensi menimbulkan stigma yang keliru bagi pelaku industri maupun konsumen, bahkan memicu kecurigaan terhadap produsen legal. “Kita harapkan ke depannya vape tidak dilarang, regulasinya harus sesuai dengan profil risikonya. Kami juga berharap bisa lebih bekerja sama dengan BNN untuk memberantas penyalahgunaan vape, karena dari kami tidak ada yang menginginkan vape menjadi media penyebaran narkoba,” ujarnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung usulan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang meminta agar peredaran vape atau rokok elektrik dilarang di Indonesia. Dia melihat vape kian rawan dijadikan wadah narkoba jenis baru.

“Saya 1000% setuju dengan usulan Kepala BNN Komjen Suyudi. Ini akan merusak bangsa kalau tidak ditindak tegas. Karena vape dan liquidnya dijadikan kamuflase untuk menghisap narkoba jenis baru, ini kan jadi menyulitkan petugas dalam memberantasnya," kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

"Kalau penyalahgunaannya kian marak dan tidak terbendung, ya sebagai Pimpinan Komisi III saya mendukung itu untuk masuk ke RUU Narkotika,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sahroni menganggap perlu adanya terobosan aturan solutif untuk menanggulangi situasi ini. Tentunya melalui pembahasan dan pertimbangan dengan seluruh pihak terkait.

“Karena kalau Kepala BNN sudah mengajukan usulan seperti itu, berarti peredarannya sudah terlalu masif dan jauh lebih berbahaya dari perkiraan kita. Ini warning signal," ungkap Politikus NasDem ini.

Makanya, dia mengungkapkan di beberapa negara juga dilarang. "Oleh karenanya, memang perlu ada gebrakan secara aturan. Ini akan jadi pembahasan, dan tentunya teman-teman di industri juga akan dilibatkan. Kita cari solusinya, dengan prioritas menjaga generasi muda dari narkoba,” pungkas Sahroni.

Diberitakan sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan penggunaan rokok elektronik atau vape dilarang di Indonesia. Usulan ini didasari alasan sejumlah liquid vape kerap disalahgunakan untuk diisi kandungan narkotika.

Usulan itu dilayangkan Kepala BNN RI, Komjen Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI membahas RUU Narkotika dan Psikotropika, Selasa (7/4/2026). Suyudi mengaku, pihaknya yelah melakukan uji laboratorium terhadap ratusan sampel liquid.

"Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan," ungkap Suyudi.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto menginginkan penyebutan nomenklatur BNN tetap diberlakukan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika. Menurutnya, jika nomenklatur diubah akan melemahkan kelembagaan BNN.

Hal ini dia sampaikan saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026). Mulanya Suyudi menyoroti dinamika penegakan hukum di Indonesia karena berlakunya KUHAP baru.

"Seiring dengan perkembangan dinamika penegakan hukum di Tanah Air, diketahui bahwa saat ini telah diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru di tanah air," jelasnya.

Pemberlakuan KUHAP tersebut, katanya, berimplikasi terhadap perubahan dan penyesuaian dalam materi Undang-Undang Narkotika yang telah ada sebelumnya. Dia menyampaikan ada sejumlah poin yang disorot, salah satunya penghapus nomenklatur BNN dalam RUU tersebut.

Dia menilai selain melemahkan, penghapusan berpotensi memicu ambugiutas dan kekhawatiran terhadap kinerja BNN.

"Di mana salah satu substansinya secara eksplisit justru menghapuskan nomenklatur atau penyebutan BNN RI di dalam RUU Narkotika dan Psikotropika yang baru tersebut. Hal ini tentunya menjadi ambiguitas dan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi BNN, karena berpotensi justru melemahkan BNN RI secara kelembagaan," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa nomenklatur BNN telah melekat dalam kelembagaan sehingga ketika terjadi perubahan dikhawatirkan menghilangkan kewenangan penyidikan untuk melakukan penegakan hukum, seperti penangkapan dan penahanan, layaknya keterbatasan yang dimiliki oleh penyidik BPOM.

Kondisi ini juga membuka peluang perlemahan terhadap penyidik Polri yang merupakan bagian dari petugas di BNN. Alhasil, dinilai mampu menutup akses koordinasi antara BNN dengan Polri.

"Bahkan lebih dalam lagi, berpotensi dapat tertutupnya akses BNN untuk berkoordinasi secara langsung dengan penuntut umum," tuturnya.

Dia meminta agar penyebutan lembaga BNN RI di dalam RUU Narkotika dan Psikotropika yang baru nanti tetap ada atau tetap tercantum di dalam substansi RUU tersebut.

Dia mengatakan kejelasan nomenklatur dapat menegaskan bahwa BNN RI sebagai salah satu lembaga negara tetap diamanatkan dan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan, baik yang dilakukan penyidik Polri yang bertugas di BNN RI, maupun Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan turut membantu sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

"Tentunya dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, kami BNN RI akan senantiasa tetap menghormati dan berpedoman pada mekanisme koordinasi dan sinergi dengan Polri, selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto merekomendasikan aktivitas penyadapan dilakukan sejak tahap penyelidikan dengan alasan memberikan kepastian hukum terhadap terduga pelanggar narkotika.

Kepastian hukum yang dimaksud adalah apakah pihak terduga merupakan korban, pengguna, atau pengedar yang memiliki jaringan luas terhadap peredaran narkotika.

"Padahal seyogianya, kewenangan penyadapan tersebut juga sangat penting dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan unsur tindak pidana," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa BNN ingin memberikan pandangan yang mendalam teknik penyelidikan khusus ini pada hakikatnya adalah aktivitas intelijen yang bersifat tertutup.

Tujuan penyadapan di tahap awal, katanya, bukan untuk mendapatkan alat bukti pro justitia, melainkan murni mencari bukti permulaan dan memetakan jaringan kejahatan yang sering kali tidak terlihat di permukaan.

"Mempertimbangkan karakteristik kejahatan narkotika yang bergerak sangat senyap, BNN menekankan urgensi agar teknik penyelidikan khusus termasuk penyadapan dapat dan sah dilaksanakan sejak tahap penyelidikan," ucapnya.

Baginya, langkah ini selaras dengan pandangan strategis Polri dan telah didukung oleh Undang-Undang KUHAP yang memberikan ruang agar tindakan penyadapan dapat diatur tersendiri atau lex specialis dalam RUU Narkotika.

Suyudi melanjutkan dalam melaksanakan ketentuan alat bukti pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dia menyebut hal tersebut juga telah dikonkretkan sebagai hasil penyadapan sehingga RUU Narkotika ini tetap harus mengatur penyadapan secara tegas.

Dia memahami saat ini masih sering terjadi silang pendapat institusi Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan kelompok masyarakat sipil beranggapan bahwa sesuai Konvensi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan memperhatikan HAM, teknik khusus ini terutama penyadapan sebaiknya dilakukan pada tahap penyidikan.

"Kami memandang bahwa dalam hal kewenangan dalam melakukan penyadapan ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apakah secara urgensinya khusus diberikan kepada penyidik BNN saja atau pun juga termasuk penyidik Polri," ucapnya.

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan penggunaan rokok elektronik atau vape dilarang di Indonesia. Usulan ini didasari alasan sejumlah liquid vape kerap disalahgunakan untuk diisi kandungan narkotika.

Usulan itu dilayangkan Kepala BNN RI, Komjen Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI membahas RUU Narkotika dan Psikotropika, Selasa (7/4/2026). Suyudi mengaku, pihaknya yelah melakukan uji laboratorium terhadap ratusan sampel liquid.

"Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan," ungkap Suyudi.

Dari pengujian tersebut, Suyudi mengaku, pihaknya menemukan 11 sampel mengandung sintetik cannabinoid, satu sampel mengandung methamphetamine atau sabu, dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate atau obat bius.

"Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa perkembangan zat narkotika kini bergerak sangat cepat. Saat ini telah teridentifikasi sebanyak 1.386 zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri telah teridentifikasi sebanyak 175 jenis NPS," tuturnya.

Kendati begitu, Suyudi mengaku bersyukur zat etomidate telah resmi masuk ke dalam daftar narkotika golongan dua seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2025 tertanggal 28 November 2025.

Lantas, Suyudi pun memberi contoh di sejumlah negara di kawasan ASEAN seperti negara Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang telah melarang penggunaan vape.

"Dengan adanya fakta-fakta di atas, menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia, karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate," ujar Suyudi.

"Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengkonsumsinya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pelarangan total rokok elektronik atau vape memicu perdebatan dari berbagai pihak. Pelaku industri khawatir kebijakan tersebut mematikan usaha legal dan mengancam lapangan kerja, sementara kalangan akademisi menilai vape kerap diposisikan sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bagi perokok dewasa.

Di sisi lain, Badan Narkotika Nasional (BNN) justru mendorong pelarangan produk tersebut.

Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) mengingatkan agar kebijakan terkait vape tidak disusun secara tergesa-gesa tanpa kajian ilmiah dan analisis ekonomi yang komprehensif.

Ketua APVINDO Agung Prasojo mengatakan organisasinya tidak menolak adanya pengaturan terhadap produk vape. Namun, regulasi harus disusun secara transparan dan berbasis data.

“Apabila regulasi hanya dibangun dari narasi satu arah, maka yang terjadi bukanlah perlindungan masyarakat, melainkan terputusnya rantai penghidupan bagi jutaan pekerja dan pelaku UMKM yang terlibat dalam industri ini,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Menurut APVINDO, industri vape legal saat ini menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerja ritel, produsen lokal, hingga pekerja informal yang terhubung dalam ekosistem tersebut.

Karena itu, wacana pelarangan total rokok elektronik dinilai berpotensi menghilangkan lapangan kerja sekaligus memicu munculnya pasar ilegal yang sulit diawasi.

Dari sisi kesehatan, sejumlah akademisi menilai vape kerap diposisikan sebagai bagian dari strategi harm reduction bagi perokok dewasa.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Prof Amaliya mengatakan rokok elektronik merupakan bagian dari strategi pengurangan risiko untuk mengurangi dampak negatif kebiasaan merokok.

“Produk tembakau alternatif direkomendasikan sebagai solusi tambahan bagi perokok dewasa yang tidak mau atau tidak mampu berhenti total, meskipun standar keberhasilan tertinggi tetaplah berhenti merokok sepenuhnya,” kata Amaliya, seperti dikutip Kontan, Rabu (4/3/2026).

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo) Paido Siahaan menambahkan rokok elektronik diposisikan sebagai alat bantu peralihan bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari rokok konvensional.

“Jadi, tujuan utamanya adalah kesehatan masyarakat dan perbaikan kualitas hidup perokok, bukan untuk mabuk-mabukan atau penggunaan zat psikotropika,” ujar Paido.

Sejumlah riset internasional juga menyoroti pendekatan tersebut. Kajian Public Health England yang kini menjadi bagian dari UK Health Security Agency menyebutkan rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan dapat menurunkan paparan risiko hingga 90 hingga 95 persen lebih rendah dibandingkan rokok.

Di Indonesia, penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menemukan rokok elektronik memiliki jejak toksikan lebih rendah dibandingkan rokok karena tidak melalui proses pembakaran yang menghasilkan tar. Penelitian tersebut mengindikasikan potensi penurunan risiko kesehatan hingga 80 hingga 90 persen.

Alasan BNN Dorong Pelarangan Vape

Di tengah perdebatan tersebut, BNN justru merekomendasikan pelarangan rokok elektronik seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara.

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Supianto mengatakan beberapa negara Asia seperti Malaysia, Singapura, Maladewa, dan Thailand telah melarang atau memperketat aturan penggunaan vape.

“Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba, itu juga sama bahayanya,” ungkap Supianto di Kantor BNN, Rabu (18/2/2026).

Menurut Supianto, Singapura mengategorikan konsumsi vape sebagai pelanggaran dalam penegakan hukum narkotika. Sementara Thailand dan Maladewa melarang impor serta penjualan vape, sedangkan Malaysia tengah mengarah pada pelarangan secara menyeluruh.

Di Indonesia sendiri, data Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan prevalensi pengguna rokok elektronik meningkat tajam hingga 10 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan tersebut turut menjadi salah satu alasan munculnya dorongan untuk memperketat pengaturan produk tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional ( BNN ) mengingatkan bahwa vape berbahaya meski tanpa ada narkobanya. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Laboratorium BNN Brigjen Pol Supiyanto .

"Perlu kita bedakan dulu vape yang tanpa narkoba , vape yang disalahgunakan sebagai media narkoba. Kami sudah beberapa kali mengundang pakar untuk membahas masalah ini. Vape tanpa narkoba itu sudah berbahaya, apalagi yang ada narkobanya," jelas Supiyanto dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (3/3/2026).

Menurut Supiyanto, BNN concern pada penyalahgunaan narkoba. "Kebetulan media yang paling mudah diakses dan itu sangat masif digunakan oleh para bandar yaitu vape, sehingga kami punya tanggung jawab secara moral, secara hukum untuk melakukan upaya-upaya, salah satunya kami mencoba memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pelarangan peredaran vape di Indonesia," ujarnya.

Jika pelarangan peredaran itu tidak bisa dilakukan, lanjutnya, setidaknya ada pembatasan secara ketat. Menurut Supiyanto, meski regulasi sekarang sudah ada, tetapi faktanya hal itu belum ditegakkan.

Supiyanto mengungkap alasan kenapa vape sangat masif digunakan sebagai media oleh para bandar narkoba. Menurutnya, hal itu karena 'memasukkan' narkoba ke vape tersamarkan. "Orang yang menggunakan vape dengan narkoba atau yang tanpa narkoba, itu tidak bisa dideteksi, itu yang dimanfaatkan para bandar," ujarnya.

Menurut Supiyanto, saat ini vape ditambah dengan bahan berperisa atau aroma. Hal itu membuat semakin sulit mendeteksi apakah vape yang digunakan seseorang itu tanpa narkoba atau ada narkobanya. "Itu yang dijadikan peluang bagi para bandar untuk menggunakan vape ini sebagai media untuk penyalahgunaan narkoba," katanya.