Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) bekerja sama dengan Kanada memperkuat sistem keamanan pangan di kawasan ASEAN melalui peningkatan kapasitas laboratorium dan kolaborasi antarnegara.

Kepala Barantin Sahat M. Panggabean mengatakan penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Food Safety Laboratory Management Workshop atau lokakarya manajemen laboratorium keamanan pangan sebagai bagian dari CanSafe Project fase pertama.

“Keamanan pangan menjadi isu strategis di kawasan ASEAN, baik dalam perdagangan intra-regional maupun dalam pemenuhan kebutuhan pangan dari luar kawasan.Tantangan global seperti cemaran pangan, termasuk antimicrobial resistance (resistensi antimikroba/AMR), memerlukan penguatan sistem pengujian laboratorium yang andal dan terstandar,” kata Sahat berdasarkan keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama ASEAN dan Kanada dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), khususnya pada aspek Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS).

Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat sistem perdagangan yang tetap mengedepankan perlindungan kesehatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan serta kelestarian lingkungan.

Sahat menegaskan laboratorium keamanan pangan memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan berbasis data ilmiah yang akurat, dapat ditelusuri, serta memenuhi standar manajemen laboratorium.

“Penguatan kapasitas manajemen laboratorium, penerapan standar internasional, serta peningkatan kompetensi analis menjadi kunci dalam membangun sistem keamanan pangan yang tangguh,” ujarnya.

Ia menegaskan Barantin terbuka terhadap kerja sama ilmiah di bidang biosekuriti guna mendukung sistem keamanan pangan yang berkelanjutan.

Sementara itu, perwakilan Kanada melalui Agricultural Counsellor Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia Jasmine Lebelle menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut.

“Kanada bangga dapat bermitra dengan ASEAN, termasuk Indonesia, dalam memperkuat sistem keamanan pangan. Melalui inisiatif seperti CanSafe Project, kami mendorong pertukaran keahlian dan praktik terbaik guna memastikan sistem laboratorium yang kuat, transparan, dan berbasis standar internasional,” ucap Lebelle.

Kegiatan yang berlangsung hingga Kamis (23/4) tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office (IPAAO), Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI), Sekretariat ASEAN, serta delegasi negara anggota ASEAN.

Dalam kesempatan yang sama, Executive Director Indo-Pacific Agriculture and Agrofood Diedrah Kelly juga turut hadir dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan keamanan pangan global.

Lebih lanjut, Barantin berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat sistem keamanan pangan regional untuk mendukung kelancaran perdagangan global tanpa mengabaikan aspek perlindungan kesehatan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dalam keuangan berkelanjutan, pembiayaan risiko bencana, penyelarasan regulasi dan pengawasan, serta inovasi keuangan digital.

Menurut pernyataan resmi ASEAN 2026 yang diterima di Jakarta, Senin (20/4), para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN menegaskan kembali ketahanan ekonomi kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, bersatu menjadi lebih penting dari sebelumnya. Tekad kolektif kita mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh dunia bahwa kita tetap tangguh dalam menghadapi kesulitan,” kata Sekretaris Departemen Keuangan Filipina, Frederick D. Go.

Para menteri dan gubernur bank sentral itu menggarisbawahi kewaspadaan terhadap risiko dalam menghadapi arus modal, guncangan terkait iklim, dan fragmentasi geoekonomi.

Mereka juga menyetujui hasil-hasil utama untuk lebih memperdalam pasar modal, memperluas konektivitas pembayaran regional, dan mempromosikan kesehatan keuangan.

Para menteri dan gubernur juga mengadopsi Rencana Sektoral Keuangan ASEAN 2026-2030, yang memprioritaskan pendalaman pasar modal, konektivitas pembayaran, dan kesehatan keuangan.

Kesepakatan itu juga termasuk penyelesaian kriteria penyaringan teknis Taksonomi ASEAN dan peluncuran Rencana Aksi Forum Pasar Modal ASEAN (ACMF) 2026-2028.

Para menteri dan gubernur bank sentral juga mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih kuat dalam pembiayaan infrastruktur, inovasi digital, keuangan berkelanjutan, dan inisiatif peningkatan kapasitas.

Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan 13^th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting (13^th AFMGM) di Manila, Filipina, pada 10 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, mereka juga menyambut baik usulan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) untuk membentuk fasilitas khusus bagi ASEAN senilai 30 miliar dolar AS (Rp512,6 triliun) pada tahun 2026-2030.

Fasilitas itu dibentuk dengan tujuan untuk mendukung implementasi Rencana Sektoral Keuangan ASEAN 2026-2030 dan Visi Komunitas ASEAN (ACV) 2045 “ASEAN yang Tangguh, Inovatif, Dinamis, dan Berpusat pada Rakyat”.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan berjudul Global Broadband Price League 2026 mengungkapkan Indonesia menjadi negara dengan biaya rata-rata internet kabel termurah kedua di Asia Tenggara, mengalahkan sejumlah negara termasuk Malaysia dan Singapura. Namun, perlu diingat data tersebut hanya diukur secara nominal harga.

Riset yang dilakukan oleh situs layanan independen Broadband Genie tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam harga layanan internet secara global, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Di wilayah Asia Tenggara, negara dengan harga internet termurah adalah Vietnam, sedangkan yang termahal adalah Timor Leste. Harga langganan layanan internet pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Secara global, negara-negara di Asia Tenggara menempati peringkat antara urutan ke-11 hingga ke-201.

Indonesia sendiri berada di posisi kedua termurah di Asia Tenggara. Sementara itu dalam peringkat global, Indonesia menempati urutan ke-12 dari total 214 negara yang diteliti, dengan rata-rata biaya langganan internet sebesar US$10,66 atau sekitar Rp181.000.

Di posisi pertama, Vietnam menjadi negara dengan harga termurah, tidak jauh dari Indonesia, yaitu sebesar US$10,24 atau sekitar Rp174.000. Dalam peringkat global, Vietnam berada satu tingkat di atas Indonesia, yakni di posisi ke-11.

Selanjutnya, Myanmar menempati posisi ketiga dengan biaya langganan internet sebesar US$20,12 atau sekitar Rp342.000. Thailand berada di posisi keempat dengan harga US$22,30 atau sekitar Rp379.000.

Berikutnya, Kamboja, Singapura, dan Filipina berada di kisaran Rp500.000. Kamboja mencatat harga US$30,00 atau sekitar Rp510.000, Singapura US$30,74 atau sekitar Rp522.000, dan Filipina US$34,16 atau sekitar Rp580.000.

Malaysia justru memiliki biaya langganan yang relatif lebih mahal, yaitu US$37,98 atau sekitar Rp645.000. Angka ini tidak jauh berbeda dengan Laos yang berada di kisaran US$41,08 atau sekitar Rp698.000.

Sementara itu, Brunei dan Timor Leste sudah menyentuh angka jutaan rupiah. Brunei berada di angka US$63,25 atau sekitar Rp1 juta, sedangkan Timor Leste mencapai US$124,50 atau sekitar Rp2,1 juta.

Dikutip dari Boardband Genie Senin (20/4/2026), pakar broadband Alex Tofts, menjelaskan biaya broadband tertinggi biasanya terdapat di negara-negara terpencil. Hal ini mencakup wilayah dengan medan sulit atau negara kepulauan yang kekurangan akses ke negara tetangga untuk membantu pengembangan infrastruktur modern.

Dia juga menambahkan banyak negara di Eropa Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara memiliki biaya broadband yang relatif rendah. Hal ini sering kali didukung oleh penggunaan jaringan fiber optik yang luas.

Daftar Harga Internet Rumah menurut Laporan Global Broadband Price League 2026:

- Indonesia US$10.66
- Malaysia US$37.98
- Vietnam US$10.24
- Laos US$41.08
- Thailand US$ 22.30
- Filipina US$34,16
- Kamboja US$30.00
- Timorleste US$124.50
- Myanmar US$20.12
- Singapura US$30.74
- Brunei Darussalam US$63.25

Harga per Mbps

Adapun jika diukur secara kecepatan yang didapat (cost per Mbps) Indonesia berada diposisi yang kurang menguntungkan. Singapura memiliki harga bulanan US$32,22 dengan rerata kecepatan yaitu 410 Mbps, maka estimasi harga per Mbps sekitar US$0,08. Sementara itu Thailand estimasi biaya bulanaan US$23,30 dengan rerata kecepatan 272,6 Mbps, maka biaya per Mbps yang dipikul pengguna adalah US$0,08. Adapun Indonesia dengan rerata biaya bulanan US$10,22, kecepatan internetnya hanya 31,2 Mbps. Alhasil, estimasi harga per Mbps sekitar US$0,34.

(Nur Amalina)

JAKARTA - Konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran mendorong lonjakan harga minyak global serta membebani anggaran negara-negara ASEAN. Dampaknya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) di kawasan meningkat tajam hingga mencetak rekor baru.

Research Universitas Kebangsaan Malaysia menyebut konflik tersebut telah berkembang menjadi krisis strategis bagi kawasan. "Perang AS-Israel melawan Iran bukan hanya konflik Asia Barat, tapi juga krisis strategis ASEAN," ujar analis dari Universitas Kebangsaan Malaysia seperti dikutip Bernama, Jumat (17/4/2026).

Penutupan efektif Selat Hormuz sejak akhir Februari disebut telah mengganggu sekitar seperempat pasokan minyak mentah dunia yang melalui jalur laut. Kondisi ini memicu kenaikan harga energi di negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak.

Dampak paling terasa terjadi pada anggaran negara. Di Malaysia, subsidi BBM diperkirakan mencapai 7 miliar ringgit atau sekitar USD2,26 miliar hanya untuk April, meningkat tajam dibandingkan sebelum konflik.

Gulfnews melaporkan, Indonesia menghadapi tekanan serupa sebagai importir bersih minyak. Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran 2026 mendekati batas maksimal 3 persen dari produk domestik bruto, dengan potensi pelebaran jika harga minyak terus meningkat.

Di Thailand, Dana Bahan Bakar Minyak tercatat mengalami defisit hingga puluhan miliar baht, sementara pemerintah menyiapkan langkah darurat untuk menjamin pembiayaan jika tekanan berlanjut.

Sejumlah lembaga riset menilai kondisi ini bukan hanya krisis jangka pendek. Gangguan pasokan energi global, termasuk minyak dan gas alam cair, berpotensi memperdalam kerentanan struktural kawasan terhadap ketergantungan impor energi.

Laporan dari Trends Research berbasis Uni Emirat Arab (UEA) menggambarkan situasi ini sebagai krisis ekonomi signifikan, mencatat bahwa konflik telah mengganggu hingga 20% pasokan minyak global dan hingga 30% pasokan gas alam cair. Filipina, yang mengimpor hampir seluruh minyak mentahnya, sekitar 98% dari Timur Tengah mengalami lonjakan harga bensin hingga 76%.

Para analis menilai negara-negara ASEAN perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi pasokan, penguatan infrastruktur regional, serta reformasi kebijakan energi jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia buka suara terkait dengan usulan Filipina untuk menerapkan pakta Asean Petroleum Security Agreement (APSA) yang menyediakan mekanisme berbagi minyak (fuel sharing) antara negara-negara anggota.

Untuk diketahui, hal ini disampaikan oleh Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. pada Rabu (15/4/2026) selaku Ketua Asean (Asean Chair) 2026. Filipina juga merupakan negara yang telah menetapkan status darurat BBM akibat krisis minyak yang dipicu perang Timur Tengah.

Pada press briefing, Kamis (16/4/2026), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengakui adanya pembahasan mengenai mekanisme fuel sharing pada forum keketuaan Asean. Ini merupakan mekanisme yang disiapkan forum untuk menghadapi situasi krisis dalam hal ketahanan migas, atau hal lain. ini memang dibicarakan.

"Setahu saya bukan hanya migas, tetapi pangan, beras. Saya kira ini menjadi satu pembahasan utama juga di tingkat Asean. Jadi kebetulan Filipina menjadi Chair Asean tahun ini, [isu ini] menjadi penting bagi Asean di bawah keketuaan mereka," terang Juru Bicara II Kemlu Vahd Nabyl kepada wartawan, dikutip pada Jumat (17/4/2026).

Namun demikian, Vahd enggan menyampaikan bagaimana sikap resmi Indonesia dalam merespons permintaan Filipina itu. Sikap resmi Indonesia nantinya bakal disampaikan dalam forum Asean.

"Untuk berbagi atau enggaknya di Asean itu dibahas di sana," kata Vahd.

Di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto justru bergerilya mengamankan pasokan minyak dari Rusia. Usai pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Indonesia disebut telah memperdalam kerja sama dalam hal ketahanan energi berupa minyak dan LPG.

Vahd menyatakan upaya Indonesia mengamankan pasokan minyak ini sudah sejalan dengan kepentingan nasional.

"Kita ketahui bahwa ini konteksnya adalah untuk diversifikasi sumber untuk memastikan ketahanan energi. Jadi kepentingan nasional kita menjadi prioritas," ucapnya.

Adapun, dilansir dari Philippine News Agency, Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. atau Bongbong Marcos menyampaikan usulannya itu saat bergabung di forum Asia Zero Emission Community (AZEC) Plus Online Summit yang diselenggarakan oleh Jepang.

Bongbong menggarisbawahi kerentanan negaranya terhadap guncangan pasokan minyak yang disebabkan disrupsi di Selat Hormuz. Apalagi, negara kepulauan seperti Filipina diakui sangat bergantung pada impor minyak.

Di Filipina, dia menyebut kenaikan harga solar dan LPG juga telah memberikan tekanan terhadap transportasi, pasokan makanan, industri serta memicu inflasi impor.

Namun, dia menekankan bahwa tidak ada satupun negara di Asia yang bisa bertahan sendiri menghadapi kenaikan harga minyak ini. Untuk itu, di level kawasan, dia mendorong implementasi APSA.

"Tidak ada satupun negara di Asia yang mengasingkan dirinya sendiri dari guncangan rantai pasok dalam skala sebesar ini," tuturnya.

Mayoritas mata uang di kawasan ASEAN melemah terhadap dolar AS sejak awal 2026. Di Indonesia misalnya, rupiah menyentuh level psikologis dan mencatat level tertinggi sepanjang sejarah baru.

Pelemahan mata uang negara-negara ini tidak lepas dari kondisi geopolitik global dan kinerja dalam negerinya masing-masing.

"Sentimen umum global yang positif gagal dimanfaatkan rupiah yang masih dalam tekanan berbagai faktor, termasuk harga minyak yang tinggi, outflow, dan fundamental domestik yang rapuh," kata Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong.

Di Indonesia, nilai tukar rupiah mencatat rekor terlemah sepanjang sejarah pada level Rp17.142 per dolar AS pada pukul 10.40 WIB, Selasa (14/4). Kala itu mata uang Garuda ini tercatat turun 37 poin atau 0,22 persen dari posisi pembukaan awal.

Pada hari sebelumnya, level penutupan terendah rupiah berada pada level Rp17.090 dan pergerakan harga dalam satu hari perdagangan yang sama (intraday) bervariasi sekitar Rp17.130 per dolar AS.

Namun, pelemahan rupiah ini lebih baik dibandingkan yang mata uang kip Laos. Berdasarkan data sejak awal tahun atau year to date (ytd), depresiasi mata uang di ASEAN paling dalam dirasakan oleh Laos.

[Gambas:Youtube]

Berikut daftar 5 mata uang di ASEAN terlemah sejak Januari-April 2026:

Mengutip Trading Economic, Kamis (16/4), kip Laos melemah sekitar 2,9 persen (ytd). Kondisi ini menjadikannya sebagai mata uang yang paling tertekan di ASEAN sejak awal tahun lalu. Penyebabnya, inflasi tinggi, utang luar negeri hingga cadangan devisa yang menipis.

Rupiah melemah sekitar 2,3 persen (ytd). Saat ini posisinya berada di atas Rp17 ribu per dolar AS. Penyebabnya, penguatan dolar AS, capital outflow besar-besaran di pasar hingga sentimen fiskal.

Peso Fillipina terpantau melemah 0,5 persen (ytd). Dibandingkan dengan Indonesia dan Laos, depresiasinya jauh lebih baik.

Sentimen penyebab pelemahan Peso adalah arus modal keluar (outflow) yang juga besar dan kondisi global. Sedangkan, kondisi ekonominya cukup meyakinkan investor.

Mata uang riel Kamboja terpantau melemah 0,2 persen (ytd). Kondisi ini relatif stabil dibandingkan tekanan negara ASEAN lainnya.

Pendorongnya, dominasi dolar yang masih cukup besar dalam perekonomian dalam negerinya.

Ringgit Malaysia terpantau ikut melemah, meski sangat tipis yakni 0,1 persen (ytd). Posisi yang jauh sekali lebih baik dari Laos dan Indonesia.

Posisi ringgit Malaysia bisa dibilang moderat atau stagnan, karena pelemahan utamanya dipengaruhi oleh global seperti fluktuasi harga komoditas. Sedangkan, kondisi perekonomian domestiknya cukup kuat.

Jepang menawarkan bantuan pinjaman sekitar US$10 miliar atau setara Rp171,34 triliun (kurs Rp17.134) kepada negara-negara Asia untuk membeli minyak mentah dan memperkuat cadangan energi di tengah perang Timur Tengah yang mendorong harga naik dan mengganggu rantai pasok.

Langkah ini diambil untuk mencegah efek domino terhadap rantai pasok Jepang sendiri yang terhubung erat dengan negara-negara Asia.

Bantuan tersebut akan disalurkan terutama melalui lembaga keuangan yang didukung pemerintah Jepang seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan dukungan itu setara dengan sekitar 1,2 miliar barel minyak atau kira-kira kebutuhan impor minyak mentah negara-negara ASEAN selama satu tahun.

Dukungan tersebut disampaikan setelah pertemuan "AZEC Plus" yang dipimpin Jepang. Pertemuan Komunitas Nol Emisi Asia itu di antaranya dihadiri pemimpin Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

"Kita terhubung erat dengan negara-negara Asia melalui rantai pasok dan saluran lainnya, dan kita saling bergantung," kata Takaichi kepada wartawan setelah pembicaraan tersebut, dilansir dari Reuters Kamis (16/4).

[Gambas:Youtube]

Rantai pasok yang dimaksud antara lain mencakup produk penting seperti peralatan untuk dialisis dan perlengkapan bedah.

Rencana ini ini mencakup penyediaan kredit bagi perusahaan lokal untuk memperoleh sumber energi alternatif seperti minyak mentah dari Amerika Serikat.

Selain itu, Jepang juga akan menyediakan pembiayaan bagi perusahaan dan pemerintah yang menjadi bagian dari rantai pasok Jepang.

Dukungan juga mencakup bantuan diversifikasi sumber energi serta pembangunan tangki penyimpanan guna meningkatkan cadangan minyak negara mitra.

Takaichi menegaskan kerja sama tersebut tidak mencakup pelepasan stok minyak Jepang dan tidak akan memengaruhi pasokan domestik negara tersebut.

Dibandingkan Jepang, negara-negara Asia Tenggara memiliki cadangan minyak yang lebih kecil. Kondisi ini membuat pasokan minyak mentah dan produk turunan seperti nafta, bahan baku utama plastik, semakin terbatas

Gangguan produksi di kawasan Asia Tenggara juga memicu kekhawatiran penyedia layanan kesehatan Jepang yang bergantung pada pasokan dari Asia seperti kontainer, tabung, dan sarung tangan.

Badan Sumber Daya Alam dan Energi Jepang mencatat sekitar 90 persen minyak mentah yang melewati Selat Hormuz ditujukan untuk Asia.

Saat ini Jepang telah mengamankan sekitar empat bulan pasokan nafta untuk kebutuhan domestik. Namun, semakin banyak produsen melaporkan gangguan pengiriman dalam beberapa hari terakhir.

Pemerintah Jepang juga berencana melepaskan tambahan 36 juta barel dari cadangan minyak nasional mulai awal Mei.

Memasuki triwulan II tahun 2026, perekonomian Indonesia disebut berada dalam posisi yang kuat. Kombinasi inflasi yang terkendali, surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan nonstop, serta tingginya kepercayaan konsumen menciptakan fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, sektor keuangan tetap menunjukkan kinerja yang solid, tercermin dari pertumbuhan simpanan perbankan serta ekspansi kredit yang berlangsung stabil. Hal ini disampakan turun. Dan penciptaan lapangan kerja sepanjang tahun 2025 adalah 2,71 juta tenaga kerja baru," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Focus Group Discussion (FGD) The Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia - Amerika Serikat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (15/04).

"Tingkat kemiskinan kita turun menjadi 8,25%. Gini ratio kita turun, unemployment kita juga turun. Dan penciptaan lapangan kerja sepanjang tahun 2025 adalah 2,71 juta tenaga kerja baru," tutur Airlangga.

Sejalan dengan penguatan fundamental, capaian diplomasi ekonomi global Indonesia, terutama selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terus diperluas melalui berbagai perjanjian dan kemitraan strategis.

Contohnya, Indonesia berpartisipasi aktif ] dalam forum global seperti IEU-CEPA, RCEP, I-EAEU CEPA, BRICS, G20, OECD, RCEP, ASEAN, dan CPTPP. Di saat yang sama, negosiasi tarif dengan Amerika Serikat turut membuka peluang peningkatan ekspor industri padat karya dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama ekonomi bilateral Indonesia dengan berbagai negara mitra. Sejumlah perjanjian telah berhasil diselesaikan, antara lain dengan Jepang, Pakistan, Palestina, Chile, Australia, Mozambik, Korea, Iran, Peru, Kanada, dan Tunisia.

Sementara itu, sejumlah perundingan lainnya masih terus berlangsung, termasuk dengan MERCOSUR, kawasan Teluk (Gulf countries), serta Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maroko, Turkiye, dan Uzbekistan, yang seluruhnya menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan proses tersebut dalam waktu dekat.

Terkait hubungan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat, Menko Airlangga menyampaikan bahwa AS memiliki posisi yang secara konsisten menjadi penyumbang surplus perdagangan tertinggi, sekaligus salah satu destinasi ekspor terbesar bagi Indonesia.

"Selanjutnya dengan Amerika. Kenapa Amerika penting? Karena sebetulnya neraca dagang yang positif tertinggi itu dengan Amerika. Amerika mengimpor produk manufaktur Indonesia. Minyak sawit, elektronik, sepatu, tekstil, furniture, dan yang lain. Itu yang membedakan Amerika dengan negara lain," tutur Airlangga.

Lebih lanjut, Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam negosiasi perdagangan dengan AS yang berlangsung secara intensif sejak April 2025 hingga awal 2026. Rangkaian pertemuan bilateral menghasilkan penurunan tarif terhadap sejumlah roduk Indonesia, termasuk penyesuaian tarif dari sebelumnya 32% menjadi sekitar 19% untuk komoditas tertentu, serta peluang pembebasan tarif (0%) bagi 1.819 produk terpilih.

Kebijakan ini memberikan perlindungan sekaligus dorongan kuat bagi industri padat karya dalam negeri yang menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja. Selain itu, kerja sama ekonomi bilateral dengan AS semakin diperkuat di berbagai sektor strategis, termasuk pangan, industri, energi, dan teknologi, serta mendorong penguatan kerja sama pada bidang ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta penyelesaian hambatan non-tarif.

Menko Airlangga menambahkan, Indonesia memiliki posisi yang strategis dan high profile di tingkat internasional. Peran aktif Indonesia dalam mendorong stabilitas, perdamaian, dan kerja sama internasional turut memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia di mata dunia.

Dalam berbagai forum global, Indonesia dipandang sebagai mitra yang memiliki pengaruh dan kredibilitas, sehingga sering menjadi prioritas dalam proses dialog maupun perundingan strategis.

"Nah ini mungkin yang mempermudah untuk kita menyelesaikan seluruh perundingan. Kalau Indonesia tidak high profile, Indonesia tidak menjadi prioritas. Dengan Amerika misalnya, Indonesia kan sebetulnya positif neraca perdagangan dengan Amerika USD20 miliar, namun Indonesia tetap menjadi prioritas," kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung AS tidak membatalkan perjanjian dengan Indonesia, karena klausul perjanjian telah memenuhi proses hukum di masing-masing negara. Namun demikian, dengan adanya putusan Mahkamah Agung AS, pemerintah AS saat ini memerlukan dasar hukum tambahan di luar Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan AS, sehingga meluncurkan Investigasi Section 301 terkait dugaan dumping dan isu lainnya, dengan fokus pada excess capacity dan forcedlabor, dimana Indonesia turut masuk dalam proses penyelidikan.

Adapun pemerintah Indonesia telah menyiapkan respons yang akan disampaikan pada 15 April 2026. Proses ini akan berlanjut hingga tahap konsultasi dengan USTR pada 12 Mei 2026.

Dalam sesi diskusi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa seluruh proses perundingan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat senantiasa dilakukan melalui komunikasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga secara konsisten menyampaikan perkembangan setiap tahap perundingan kepada publik melalui media massa, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam proses ART Indonesia-Amerika Serikat.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Program Makan Bergizi Gratis dan penguatan Koperasi Merah Putih di tingkat desa menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bisnis.com, PEKANBARU– Komoditas lemak dan minyak hewan/nabati atau crude palm oil (CPO) beserta turunannya menjadi penopang utama kinerja ekspor Provinsi Riau pada awal tahun 2026.

Kepala BPS Riau, Asep Riyadi mengatakan nilai ekspor Riau periode Januari-Februari 2026 mencapai US$3,69 miliar atau tumbuh 10,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Nilai ekspor Riau Januari-Februari 2026 mencapai US$3,69 miliar atau naik 10,31% dibanding periode yang sama tahun 2025. Sejalan dengan itu, ekspor nonmigas yang mencapai US$3,60 miliar juga naik 16,10%,” ujarnya Selasa (14/4/2026).

Dari sisi komoditas, CPO dan turunannya mendominasi ekspor nonmigas Riau dengan kontribusi terbesar sekaligus mencatat pertumbuhan signifikan.

“Komoditas yang mengalami peningkatan terbesar adalah lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$592,02 juta atau naik 34,63%,” jelasnya.

Secara total, nilai ekspor komoditas tersebut mencapai US$2,30 miliar atau berkontribusi sekitar 63,92% terhadap total ekspor nonmigas Riau.

Selain CPO, sejumlah komoditas lain juga mengalami peningkatan, seperti bahan kimia organik, ampas dan sisa industri makanan, serta berbagai produk makanan olahan.

Namun demikian, beberapa komoditas tercatat mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar terjadi pada bubur kayu (pulp) sebesar US$92,01 juta atau turun 27,57%. Penurunan juga terjadi pada produk kimia, kertas dan karton, bahan nabati, buah-buahan, serta serat stapel buatan.

Meski secara kumulatif menunjukkan pertumbuhan, kinerja ekspor Riau pada Februari 2026 tercatat sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Nilai ekspor Riau Februari 2026 mencapai US$1,84 miliar atau turun 0,15% dibanding Februari 2025,” kata Asep.

Penurunan ini dipengaruhi oleh merosotnya ekspor sektor migas. Pada Februari 2026, ekspor migas tercatat sebesar US$24,98 juta atau turun 80,01%, sementara ekspor nonmigas justru meningkat 5,66% menjadi US$1,81 miliar.

Secara kumulatif, ekspor migas Januari–Februari 2026 hanya mencapai US$87,29 juta atau turun 63,92%. Penurunan tersebut dipicu oleh anjloknya ekspor hasil pengolahan minyak sebesar 52,41% dan minyak mentah yang turun hingga 89,81%.

Dari sisi tujuan ekspor, pasar Asia masih menjadi tujuan utama. Tiongkok tercatat sebagai negara tujuan terbesar dengan nilai ekspor US$578,79 juta, disusul India US$466,24 juta dan Malaysia US$270,55 juta. “Kontribusi ketiga negara tersebut mencapai 36,54% dari total ekspor nonmigas Riau,” ungkapnya.

Selain itu, ekspor ke kawasan ASEAN mencapai US$579,76 juta, sementara ke Uni Eropa sebesar US$353,94 juta.

Berdasarkan sektor, ekspor nonmigas dari industri pengolahan menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 16,73%, sedangkan ekspor sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 15,61%.

Secara keseluruhan, dominasi komoditas CPO dan produk turunannya menjadi faktor utama yang menjaga pertumbuhan ekspor Riau tetap positif pada awal 2026, meskipun sektor migas masih mengalami tekanan signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah penguatan kebijakan dan kerja sama tengah dilakukan negara-negara Asia Tenggara (Asean) untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyampaikan ketahanan ekonomi Asean tetap terjaga, didukung oleh permintaan domestik dan investasi yang relatif stabil, meski kawasan masih menghadapi tantangan eksternal seperti ketegangan geopolitik, volatilitas arus modal, dan perubahan iklim.

Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean atau Asean Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting ke-13 yang diselenggarakan pada 10 April 2026.

Menurut Filianingsih , dalam forum tersebut para pemangku kebijakan kawasan menegaskan kesiapan untuk mengambil langkah kebijakan yang diperlukan serta memperkuat kerja sama dengan mitra strategis guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sejumlah langkah strategis juga disepakati untuk meningkatkan efektivitas kerja sama keuangan regional.

Langkah tersebut antara lain mencakup penguatan pasar keuangan, percepatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara, serta peningkatan kesehatan finansial masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan di kawasan.

Selain itu, Asean telah menyusun Finance Sectoral Plan 2026–2030 sebagai acuan menuju Asean Community Vision 2045 dan menerapkan inisiatif Project Revive untuk memperbaiki tata kelola, struktur, dan proses kerja sama sektor keuangan regional.

“Keberhasilan Project Revive sangat bergantung pada komitmen kuat seluruh anggota ASEAN, termasuk memastikan bahwa kerangka kerja sama yang baru mampu menjadi wadah yang efektif untuk membahas isu strategis, seperti ekonomi makro, stabilitas sistem keuangan, dan risiko kawasan," ujar Filianingsih dalam keterangan tertulis Senin (13/4/2026).

Dalam konteks integrasi keuangan, Asean juga mencatat sejumlah capaian positif, termasuk penyempurnaan kerangka integrasi perbankan regional, penguatan liberalisasi transaksi modal, serta perluasan implementasi transaksi mata uang lokal antarnegara. Kawasan juga menyepakati penguatan mekanisme swap antarnegara sebagai bagian dari jaring pengaman keuangan guna menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.

Dia menambahkan, peningkatan konektivitas sistem pembayaran lintas batas terus didorong untuk memperluas inklusi keuangan, sekaligus memperkuat keamanan sistem dari risiko penipuan digital. Di sisi lain, kerja sama pembiayaan berkelanjutan juga diperkuat melalui mobilisasi pendanaan publik dan swasta serta peningkatan akses pembiayaan terkait perubahan iklim.

Sebagai penutup, pertemuan tersebut juga mencatat rencana penyelenggaraan AFMGM ke-14 pada tahun 2027 di bawah kepemimpinan Singapura sebagai Ketua Asean berikutnya

JAKARTA, KOMPAS.com - ASEAN memperkuat koordinasi kebijakan dan kerja sama untuk merespons berbagai tekanan global demi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Hal tersebut dibahas dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting/AFMGM) ke-13 yang diselenggarakan pada 10 April 2026.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan, dalam pertemuan tersebut disepakati sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja sama keuangan regional, melalui penguatan pasar keuangan, percepatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara, serta peningkatan kesehatan finansial masyarakat.

Sebagai langkah konkret penguatan kerja sama, ASEAN telah menyusun Finance Sectoral Plan 2026-2030 sebagai acuan menuju ASEAN Community Vision 2045.

Organisasi ekonomi regional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara ini juga menerapkan inisiatif Project Revive untuk memperbaiki tata kelola, struktur, dan proses kerja sama sektor keuangan.

"Keberhasilan Project Revive sangat bergantung pada komitmen kuat seluruh anggota ASEAN, termasuk memastikan bahwa kerangka kerja sama yang baru mampu menjadi wadah yang efektif untuk membahas isu strategis, seperti ekonomi makro, stabilitas sistem keuangan, dan risiko kawasan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Dalam pertemuan itu juga disepakati tiga Priority Economic Deliverables (PEDs) di sektor keuangan dan bank sentral pada masa Keketuaan Filipina 2026.

Ketiganya meliputi penguatan pasar modal yang berkelanjutan dan tangguh, percepatan konektivitas pembayaran regional, dan penguatan financial health sebagai dimensi baru inklusi keuangan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses keuangan, mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan.

Di sisi integrasi keuangan, ASEAN mencatat sejumlah capaian, antara lain penyempurnaan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) melalui Guidelines 2.0, penguatan kerangka Capital Account Liberalisation (CAL), dan perluasan implementasi Local Currency Transaction (LCT). Selain itu, kawasan juga menyepakati pembaruan ASEAN Swap Arrangement (ASA) sebagai bagian dari penguatan jaring pengaman keuangan regional guna menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.

Sementara itu, konektivitas sistem pembayaran lintas batas terus ditingkatkan untuk mendukung inklusi keuangan, diiringi dengan penguatan perlindungan terhadap risiko fraud dan scam. Di bidang pembiayaan berkelanjutan, ASEAN mendorong mobilisasi dana publik dan swasta, termasuk peningkatan akses pembiayaan iklim dan penguatan kapasitas negara anggota dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Sebagai informasi, pertemuan AFMGM ke-13 dipimpin oleh Menteri Keuangan Filipina, Frederick D. Go, dan Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas Eli M. Remolona Jr., dan dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Sebagai penutup, Singapura selaku Ketua ASEAN 2027 dijadwalkan akan menjadi tuan rumah pertemuan berikutnya pada 2027.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting/AFMGM) yang ke -13 menyiapkan langkah-langkah kebijakan untuk mengantisipasi perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta, yang mengikuti pertemuan tersebut, mengatakan kawasan ASEAN dihadapkan pada berbagai tekanan global, seperti ketegangan geopolitik, volatilitas arus modal, dan tantangan perubahan iklim.

Untuk itu, telah disepakati sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja sama keuangan regional, melalui penguatan pasar keuangan, percepatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara, serta peningkatan kesehatan finansial masyarakat.

Sebagai langkah konkret penguatan kerja sama, ASEAN telah menyusun Finance Sectoral Plan 2026–2030 sebagai acuan menuju ASEAN Community Vision 2045, serta menerapkan inisiatif Project Revive untuk memperbaiki tata kelola, struktur, dan proses kerja sama sektor keuangan.

“Keberhasilan Project Revive sangat bergantung pada komitmen kuat seluruh anggota ASEAN, termasuk memastikan bahwa kerangka kerja sama yang baru mampu menjadi wadah yang efektif untuk membahas isu strategis, seperti ekonomi makro, stabilitas sistem keuangan, dan risiko kawasan," ujar Filianingsih dalam pernyataan resmi, Senin (13/4).

Pertemuan ini juga menyepakati tiga langkah prioritas ekonomi atau Priority Economic Deliverables (PEDs) pada jalur keuangan dan bank sentral di bawah Keketuaan Filipina tahun 2026, yaitu penguatan pasar modal yang berkelanjutan dan tangguh, percepatan konektivitas pembayaran regional, serta penguatan kesehatan finansial sebagai dimensi baru inklusi keuangan.

“Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperluas akses keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan,” katanya.

Dalam konteks integrasi keuangan, ASEAN mencatat berbagai capaian positif, antara lain penyempurnaan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) melalui Guidelines 2.0, penguatan kerangka Capital Account Liberalisation (CAL), serta perluasan implementasi Local Currency Transaction (LCT).

ASEAN juga menyambut kesepakatan ASEAN Swap Arrangement (ASA) yang baru sebagai bagian dari penguatan jaring pengaman keuangan kawasan guna menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan.

Di sisi sistem pembayaran, konektivitas lintas batas terus meningkat dan berperan dalam mendorong inklusi keuangan, seiring penguatan kerja sama untuk menjaga keamanan sistem dari risiko penipuan (fraud) dan scam.

Sementara itu, pada agenda pembiayaan berkelanjutan, ASEAN mendorong mobilisasi pendanaan publik dan swasta, peningkatan akses pembiayaan iklim, serta penguatan kapasitas negara anggota dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.