Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat inflasi tahunan pada Maret 2026 sebesar 3,54%. Kenaikan ini tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meningkat dari 105,64 pada Maret 2025 menjadi 109,38 pada Maret 2026. Secara bulanan, inflasi tercatat 0,68%, sementara secara tahun kalender mencapai 1,03%.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon Samiran mengatakan tekanan inflasi masih didominasi oleh kenaikan harga pada kelompok kebutuhan dasar masyarakat, terutama energi dan pangan.

"Kenaikan tarif listrik dan harga komoditas pangan menjadi pendorong utama inflasi sepanjang Maret 2026," kata Samiran, Rabu (1/4/2025).

Secara tahunan, inflasi dipicu oleh kenaikan harga di sebagian besar kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan sebesar 4,37%.

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatat kenaikan tertinggi sebesar 7,26%. Sementara itu, kelompok kesehatan naik 4,82%, pendidikan 4,31%, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,94%.

Namun demikian, tidak semua kelompok mengalami kenaikan. Beberapa kelompok justru mencatat deflasi, seperti perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,32%, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,05%, serta rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar -1,45%.

Dari sisi komoditas, BPS mencatat sedikitnya 15 komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan.

Di antaranya tarif listrik, daging ayam ras, beras, jeruk, biaya akademi/perguruan tinggi, telur ayam ras, kangkung, hingga minyak goreng. Selain itu, rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM), tarif dokter spesialis, dan daging sapi juga turut menyumbang tekanan inflasi.

Sebaliknya, sejumlah komoditas menjadi penahan laju inflasi atau bahkan mendorong deflasi. Komoditas seperti bawang merah, cabai merah, bawang putih, dan bensin mencatat penurunan harga.

Selain itu, tarif kereta api, sabun mandi cair, serta beberapa bahan pangan seperti pisang dan cabai rawit juga ikut memberikan andil deflasi.

Pada tingkat bulanan, inflasi sebesar 0,68% juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Beras, daging ayam ras, daging sapi, serta sayuran seperti kangkung dan bayam menjadi penyumbang utama inflasi bulanan.

"Komoditas lain seperti minyak goreng, telur ayam ras, dan buah-buahan seperti pepaya dan semangka turut memperkuat tren kenaikan harga," katanya.

Di sisi lain, kata Samiran, deflasi bulanan dipicu oleh turunnya harga komoditas hortikultura dan kebutuhan rumah tangga.

Bawang merah, wortel, ketimun, dan sawi hijau menjadi komoditas yang mengalami penurunan harga. Selain itu, tarif kereta api, susu cair kemasan, serta barang non-pangan seperti televisi berwarna dan emas perhiasan juga mencatat penurunan.

BPS juga mencatat kontribusi masing-masing kelompok terhadap inflasi (year-on-year/yoy). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar sebesar 1,43%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,19%.

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran menyumbang 0,45%, sementara pendidikan sebesar 0,22%.

"Adapun kelompok yang menyumbang deflasi relatif kecil, seperti perlengkapan rumah tangga sebesar 0,02%, serta rekreasi dan budaya sebesar 0,02%. Sementara kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat tidak memberikan andil signifikan terhadap perubahan inflasi," ujarnya.

Samiran menambahkan, dinamika harga ke depan masih akan dipengaruhi oleh faktor musiman, distribusi barang, serta kebijakan harga energi.

"Kami terus memantau pergerakan harga, terutama menjelang momentum konsumsi tinggi seperti hari besar keagamaan," katanya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Tekanan inflasi di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diperkirakan masih berlanjut seiring dengan sejumlah catatan peristiwa dalambeberapa bulan ke depan.

Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik, pada Februari 2026 inflasi Sumsel tercatat sebesar 0,58% (month to month/mtm), meningkat dibandingkan Januari 2026 yang hanya 0,05% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sumsel juga mengalami kenaikan menjadi 4,36% (year on year/yoy) dari sebelumnya 2,91% (yoy).

Peningkatan inflasi terutama dipengaruhi oleh normalisasi diskon tarif listrik yang sempat berlaku pada 2025 sehingga menimbulkanlower base effectpada tahun ini.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono mengatakan inflasi juga didorong oleh kenaikan sejumlah komoditas, antara lain emas perhiasan, cabai merah, daging ayam ras, tomat, dan telur ayam ras.

Selain itu dipicu juga dengan kenaikan harga emas, seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap instrumen safe-haven di tengah dinamika ekonomi global.

“Sementara itu, kenaikan harga komoditas pangan seperti daging ayam dan telur ayam ras dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek dan Ramadan. Selain itu, harga komoditas hortikultura turut mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan lantaran gangguan cuaca,” jelasnya, Jumat (6/3/2026).

Dengan begitu, Bambang mengatakan, tekanan inflasi diperkirakan juga masih akan berlanjut. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri di tahun ini.

“Terlebih harga emas perhiasan diperkirakan masih bertahan pada level tinggi, sehingga berpotensi kembali mendorong kenaikan inflasi inti,” tuturnya.

Namun demikian, tekanan inflasi diprakirakan masih dapat tertahan sejalan dengan puncak panen raya padi di Sumsel, yang berlangsung dari Februari hingga Maret 2026.

Sehingga diproyeksikan dari sisi pasokan ketahanan pangan dapat lebih kuat dan menjaga inflasi melaju lebih tinggi.

“TPID Sumsel juga masih menjalankan upaya pengendalian inflasi melalui 4K ( keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif), dan hingga akhir Februari 2026, tercatat telah dilaksanakan 47 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Sumsel,” ujarnya.

Bambang menambahkan, menjelang Idulfitri, pihaknya bersama TPID Kota Palembang juga melakukan sidak di Pasar Lemabang dan Lotte Grosir Palembang guna memastikan distribusi barang tetap lancar dan harga tetap stabil.

“Upaya stabilisasi harga juga dilakukan melalui pemberian subsidi harga dan subsidi ongkos angkut, termasuk pelaksanaan GPM di Desa Gasing, Kabupaten Banyuasin, dengan dukungan subsidi ongkos angkut untuk sembilan komoditas utama dengan total berat sekitar ±4 ton,” tutupnya.

Bisnis.com, MALANG — Bank Indonesia (BI) Malang mewaspadai harga BBM menjadi pemicu inflasi di Malang Raya dan Pasuruan yang dipicu konflik AS-Iran.

Kepala Perwakilan BI Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan yang juga perlu diwaspadai terkait harga emas yang harganya mengalami volatilitas dan cenderung naik. Namun, negara apalagi daerah tidak mempunyai instrumen untuk mengendalikan harga emas.

“Inflasi di Kota Malang dan Probolinggo cenderung tinggi. Pemicu utama dari komoditas pangan, yakni cabai rawit, ayam ras, dan telur ayam ras, namun cabai keriting dan merah besar justru stabil. Karena itulah, masyarakat bisa beralih dari mengkonsumsi cabai rawit ke cabai keriting dan merah besar,” ujarnya, Kamis (5/3/2025).

Dia meyakinkan, daerah didukung BI Malang lewat TPID melakukan aksi pengendalian inflasi, seperti di Kota Malang, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 34 titik.

Untuk melancarkan distribusi bahan-bahan kebutuhan pangan, juga akan diberikan bantuan ongkos transportasi oleh Bapanas. “Intinya, masyarakat jangan panic buying,” ucapnya.

Langkah pemerintah memberikan a.l diskon pada tarif KA dan tol, serta mudik bersama gratis positif untuk menekan angka inflasi dari sektor transportasi pada Maret 2026.

Sementara itu, kenaikan harga komoditas pangan menjadi pendorong inflasi di Kota Malang pada Februari 2026 yang mencapai 0,74% dan 1,12% di Kota Probolinggo.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Malang pada bulan Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,74% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,10% (mtm).

“Dengan capaian tersebut, Kota Malang mengalami inflasi tahunan sebesar 4,81% (yoy), berada di bawah inflasi tahunan Jawa Timur sebesar 4,88% (yoy), namun di atas inflasi tahunan Nasional sebesar 4,76% (yoy),” katanya.

Menurutnya, inflasi IHK pada Februari 2026 terutama didorong oleh peningkatan harga kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,48% (mtm).

Berdasarkan penyebabnya, inflasi Kota Malang terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas cabai rawit, emas perhiasan, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah, masing-masing dengan andil sebesar 0,20%, 0,17%, 0,10%, 0,07%, dan 0,02% (mtm).

Kenaikan harga komoditas pangan, yakni cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah, dia menegaskan, disebabkan oleh penurunan pasokan di tengah curah hujan yang tinggi dan meningkatnya permintaan pada awal HBKN Ramadhan 1447 H. Sementara kenaikan harga emas perhiasan terjadi sejalan dengan tren peningkatan harga komoditas emas yang masih berlanjut.

Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh beberapa komoditas yang mencatatkan deflasi, a.l, bensin, wortel, sawi putih/pecay/pitsai, bawang merah, dan tarif kereta api. Komoditas bensin memberikan andil deflasi sebesar -0,05% (mtm), sementara empat komoditas lainnya memberikan andil terhadap deflasi masing-masing sebesar -0,01% (mtm).

Penurunan harga bensin terjadi seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi (Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite, Pertamina Dex) per 1 Februari 2026. Adapun penurunan harga wortel, sawi putih/pecay/pitsai, dan bawang merah disebabkan oleh pasokan yang tetap terjaga.

Tarif kereta api juga mengalami penurunan seiring dengan program diskon tarif kereta api dari PT KAI (Persero) sebesar 30% dalam rangka mendukung angkutan Lebaran 2026.

Tekanan inflasi Kota Malang pada Februari 2026 masih sejalan dengan kondisi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi solid yang dilakukan TPID melalui sinergi kolaboratif dalam pengendalian inflasi, a.l pelaksanaan GPM Serentak 13 Februari 2026 oleh TPID Kota Malang, pelaksanaan GPM Kota Malang 23 Februari - 17 Maret 2026 di 34 titik lokasi, monitoring harga bahan pangan pokok selama Februari 2026 oleh TPID Kota Malang.

Juga, sidak pasar oleh Satgas Pangan Kota Malang 19 Februari 2026 untuk memastikan ketersediaan pasokan, bantuan fasilitasi distribusi ongkos angkut dan penyelenggaraan GPM Serentak Kota Malang 13 Februari 2026, bantuan fasilitasi distribusi ongkos angkut dan penyelenggaraan GPM Kota Malang 23 Februari - 17 Maret 2026 di 34 titik lokasi, keikutsertaan TPID di Wilker BI Malang pada HLM TPID & TP2DD Provinsi Jatim 26 Februari 2026, serta keikutsertaan pada rakor TPID mingguan bersama Kemendagri selama Februari 2026.

“Menghadapi risiko meningkatnya tekanan inflasi pada periode HBKN Idulfitri yang jatuh pada Maret, TPID akan berupaya meningkatkan intensitas pemantauan harga dan melakukan intervensi melalui operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok,” kata Indra.

Risiko Tekanan Inflasi jelang Lebaran

Menghadapi risiko meningkatnya tekanan inflasi pada periode HBKN Idulfitri yang jatuh pada Maret, kata Indra, TPID akan berupaya meningkatkan intensitas pemantauan harga dan melakukan intervensi melalui operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Berdasarkan rilis BPS, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Probolinggo pada bulan Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 1,12% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mencatatkan deflasi sebesar 0,03% (mtm).

“Secara tahunan, Kota Probolinggo mencatatkan inflasi sebesar 5,04% (yoy). Inflasi IHK pada Februari 2026 terutama didorong oleh peningkatan harga kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,70% (mtm),” katanya.

Berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan, cabai rawit, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras masing-masing dengan andil sebesar 0,40%, 0,23%, 0,15%, 0,05%, dan 0,04% (mtm).

Peningkatan harga emas perhiasan, kata dia, terjadi sejalan dengan peningkatan harga komoditas emas yang masih terus berlanjut. Sementara peningkatan harga cabai rawit dipicu oleh berkurangnya pasokan di tengah peningkatan curah hujan yang berdampak pada penurunan produksi, di tengah kenaikan permintaan pada momen HBKN Ramadan. Pada saat yang juga terjadi peningkatan permintaan yang berdampak pada kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras.

Menurutnya, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga komoditas bensin, bawang merah, bawang putih, dan wortel dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,02%, -0,01%, -0,01%, dan -0,01% (mtm).

Penurunan harga bensin terjadi seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi (Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite, Pertamina Dex) per-1 Februari 2026. Selanjutnya, penurunan harga bawang merah disebabkan oleh melimpahnya pasokan seiring dengan terjaganya pasokan di tengah periode panen raya di sentra produksi.

Adapun penurunan harga bawang putih terjadi seiring dengan masuknya bawang putih impor ke pasar domestik untuk menekan peningkatan harga menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Sementara penurunan harga wortel disebabkan oleh pasokan yang tetap terjaga.

Tekanan Inflasi Kota Probolinggo pada Februari 2026 masih terjaga sejalan dengan kondisi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi solid di dalam TPID yang diwujudkan melalui sinergi kolaboratif dalam upaya pengendalian inflasi, a.l, pelaksanaan Pasar Murah Kota Probolinggo 21 Februari - 14 Maret 2026, monitoring harga bahan pangan pokok selama bulan Februari 2026 oleh TPID Kota Probolinggo.

Juga, Pelatihan Budidaya Cabai Rawit di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo tanggal 9 Februari 2026, serta keikutsertaan TPID di wilker BI Malang pada HLM TPID & TP2DD Provinsi Jatim 26 Februari 2026, dan keikutsertaan pada rakor TPID mingguan selama Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa produk hasil pertanian Amerika Serikat (AS) yang bebas hambatan impor ke Indonesia merupakan yang dibutuhkan industri dalam negeri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan bahwa sebagian besar produk pertanian yang akan banyak diimpor dari Negeri Paman Sam merupakan bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri, seperti kedelai dan gandum.

“Kedelai kan kita juga butuh, kita impor terbesar dari Amerika. Kalau kita tidak mempermudah [impor], itu justru menyusahkan industri kita. Gandum juga kita butuh, karena kita tidak punya,” kata Budi saat berjumpa wartawan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2026).

Dengan mempermudah impor bahan baku tersebut, dia menyebu bahwa biaya produksi di dalam negeri akan turut turun, sehingga harga komoditas pangan dapat lebih terjaga.

Menurut Budi, kesepakatan tarif resiprokal dengan AS membuka jalan bagi Tanah Air untuk mendapatkan bahan baku secara mudah dan murah.

Pengenaan tarif 0% terhadap kedelai dan gandum juga dinilai tak akan menimbulkan masalah bagi industri dalam negeri, mengingat belum adanya kekuatan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan nasional.

“Caranya untuk murah ya dipermudah [impor], biar kita belinya enggak mahal. Kalau kita beli mahal, nanti harga makanan mahal juga,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia wajib melakukan impor barang-barang asal AS senilai US$33 miliar atau sekitar Rp558,5 triliun (kurs Rp16.925 per dolar AS). Hal ini menyusul kesepakatan tarif resiprokal perdagangan kedua

Bisnis mencatat, setidaknya ada tiga jenis barang yang wajib diimpor RI dari AS berdasarkan perjanjian dagang terbaru itu. Pertama, impor komoditas energi senilai US$15 miliar, dengan perincian pembelian LPG (US$3,5 miliar) minyak mentah (US$4,5 miliar), dan bensin olahan (US$7 miliar).

Kedua, pengadaan pesawat komersial dan barang/jasa penerbangan senilai US$13,5 miliar. Ketiga, impor komoditas pertanian senilai US$4,5 miliar, yang mencakup kuota wajib tahunan selama lima tahun berturut-turut untuk kapas (163.000 metrik ton), kedelai (3,5 juta metrik ton), bungkil kedelai (3,8 juta metrik ton), dan gandum (2 juta metrik ton).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan menyebut, per pertengahan Februari 91,75 persen pasar di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah pulih.

Informasi itu Busan laporkan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

“Pemulihan sarana perdagangan, khususnya pasar rakyat, terus menunjukkan hasil nyata. Pasar rakyat adalah kunci pemulihan ekonomi lokal,” kata Busan dalam rapat tersebut.

Akibat banjir bandang pada akhir November lalu, 194 pasar rakyat dan 18.065 pedagang terdampak.

Dari 194 pasar itu, dilaporkan sebanyak 95 unit rusak ringan, 41 unit rusak sedang, dan 58 unit rusak berat.

Setelah melalui proses perbaikan, saat ini 178 pasar sudah kembali beroperasi.

Sementara, pasar yang masih dalam pemulihan sebagian besar di Aceh.

Tidak hanya pasar rakyat, ratusan toko retail modern yang terdampak juga berangsur pulih.

Laporan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut, 383 gerai swalayan terdampak banjir bandang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 96 persen atau 368 di antaranya sudah kembali normal.

Pemerintah mentargetkan 383 gerai itu seluruhnya pulih pada akhir Februari mendatang.

“Kami memastikan reaktivasi pasar berjalan cepat, terukur, dan menyeluruh,” ujar Busan.

Selama proses pemulihan, kata Busan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memdata pasar terdampak melalui sistem Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemendag juga menggelar aksi bersih-bersih pasar berama pemerintah daerah dan pihak terkait hingga pengusulan revitalisasi pasar ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Busan juga melaporkan kondisi harga komoditas pangan di pasar Aceh, Sumut, dan Sumbar secara umum berada di bawah rata-rata nasional.

MinyaKita misalnya, yang menjadi perhatian khusus pemerintah, dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Meski demikian, Busan mengakui harga beberapa komoditas seperti cabai rawit merah, daging ayam ras, dan daging sapi berpotensi naik karena tingginya permintaan masyarakat di bulan Ramadhan.

“Untuk menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan bahan pokok, Kemendag turut memperkuat koordinasi dengan ID FOOD dan Perum Bulog. Langkah ini untuk memastikan pasokan bahan pokok di wilayah terdampak bencana tetap terjaga,” tutur Busan.

Sebagai informasi, pemerintah dan DPR RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Satgas itu terdiri dari kementerian terkait mulai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian UMKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan lainnya.

Melalui rapat itu, pemerintah membahas pemenuhan hak dasar hidup masyarakat seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan hingga pemulihan sumber daya ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah kabupaten/kota terdampak bencana di wilayah Sumatera pada minggu pertama Februari 2026 didominasi oleh perubahan harga komoditas pangan, terutama cabai dan beras.

Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan di Provinsi Aceh, kenaikan IPH di Kota Langsa sebesar 3,68 persen, terutama dipicu oleh naiknya harga beras, daging sapi dan cabai rawit. Sementara itu Kabupaten Aceh Selatan mencatat peningkatan IPH sebesar 2,33 persen yang didorong oleh komoditas cabai merah dan gula pasir.

"Di Kota Langsa ini didukung oleh peningkatan atau andilnya yang cukup besar, yaitu beras 1,1 persen, daging sapi, dan juga sama cabai rawit. Nah di Kota Kabupaten Aceh Selatan ini meningkat IPH-nya 2,33 persen terutama cabai merah dan gula pasir," ujar Ateng di Jakarta, Senin.

Ateng menyebut kenaikan IPH juga terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 1,73 persen akibat naiknya harga cabai merah, tempe, serta susu bubuk untuk balita.

Namun, tidak seluruh wilayah bencana di Aceh mengalami kenaikan harga. Kabupaten Nagan Raya mencatat penurunan IPH sebesar 0,25 persen yang disumbang oleh turunnya harga cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.

Di Provinsi Sumatera Utara, cabai merah dan beras menjadi komoditas utama penyumbang kenaikan IPH Kota Tebing Tinggi yang mencapai 2,58 persen. Kabupaten Asahan juga mencatat kenaikan IPH sebesar 2,02 persen yang didorong oleh kenaikan harga cabai merah dan beras.

Sebaliknya, penurunan harga sejumlah komoditas pangan menekan IPH di beberapa wilayah bencana di Sumatera Utara. Kabupaten Serdang Bedagai mencatat penurunan IPH sebesar 0,05 persen, akibat turunnya harga cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras.

Penurunan paling dalam terjadi di Kabupaten Nias sebesar 3,60 persen, dipicu oleh turunnya harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Selanjutnya, di Provinsi Sumatera Barat, kenaikan IPH di Kota Padang Panjang sebesar 3,47 persen juga dipengaruhi oleh naiknya harga cabai merah dan daging ayam ras, serta pisang. Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat kenaikan IPH sebesar 1,8 persen dengan pendorong utama komoditas pangan.

Sementara itu, penurunan harga cabai merah dan cabai rawit menekan IPH di Kota Payakumbuh hingga 3,09 persen. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan yang mencatat penurunan IPH sebesar 2,52 persen.

"Di samping itu, di (Kabupaten) Pesisir Selatan juga daging ayam ras mengalami penurunan dan juga bawang merah," jelasnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG —Kota Probolinggo mengalami deflasi 0,03% (month to month/MtM) pada Januari 2026, lebih rendah dari Desember 2025 yang inflasi 0,57% (MtM).

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Dedy Prasetyo, mengatakan bahwa Kota Probolinggo mencatatkan inflasi 3,43% (year on year/YoY) atau secara tahunan, masih dalam rentang sasaran inflasi sebesar 2,5+1%.

“Inflasi IHK pada Januari 2026 terutama didorong oleh penurunan harga kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,29% [MtM],” katanya, Selasa (3/2/2026).

Berdasarkan komoditasnya, deflasi terutama didorong oleh penurunan harga komoditas daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, bawang merah masing-masing dengan andil sebesar 0,12%, 0,07%, 0,04%, 0,04% dan 0,03% (MtM). Penurunan harga daging dan telur ayam ras tersebut, ujar dia, dipengaruhi oleh lancarnya pasokan barang serta berkurangnya permintaan daging dan telur ayam ras setelah momen Natal dan Tahun Baru.

Sementara itu, penurunan komoditas hortikultura cabai rawit, cabai merah dan bawang merah seiring dengan terjaganya jumlah pasokan di tengah periode musim panen raya pada sentra produksi.

Menurutnya, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan, bawang putih, mobil, beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,22%, 0,02%, 0,01% dan 0,01% (MtM).

Kenaikan harga komoditas emas perhiasan seiring dengan berlanjutnya kenaikan komoditas emas dunia. Selanjutnya, kenaikan harga bawang putih dikarenakan pada Januari belum ada realisasi impor bawang putih dari negara produsen, sementara sekitar 90%—95% kebutuhan bawang putih dalam negeri dipenuhi dari pengadaan luar negeri.

Kenaikan harga mobil terjadi seiring dengan tren kenaikan di awal tahun. Sementara kenaikan harga beras disebabkan seiring kenaikan harga di tingkat penggilingan.

Dia menilai, tekanan Inflasi Kota Probolinggo pada Januari 2026 masih terkendali dalam rentang sasaran.

Laju inflasi yang terkendali tersebut didukung oleh koordinasi solid di dalam TPID yang diwujudkan melalui sinergi kolaboratif dalam upaya pengendalian inflasi, antara lain keikutsertaan dalam Capacity Building TPID pada 29-30 Januari 2026 berkolaborasi dengan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam rangka evaluasi dan penguatan program pengendalian inflasi oleh TPID.

Juga, penyusunan infografis neraca pangan pekan pertama Januari 2026, pemantauan harga bahan pangan pokok Januari 2026, keikutsertaan pada rakor TPID mingguan bersama Kemendagri selama bulan Januari 2026, dan penyerahan bantuan 6 unit traktor roda 4 kepada 6 Kelompok Tani dalam rangka peningkatan produksi padi.

“Menghadapi tekanan inflasi pada periode Imlek dan Ramadan yang jatuh pada bulan ini, TPID akan meningkatkan intensitas pemantauan harga dan siap untuk menggelar operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah memantau kenaikan harga komoditas pangan yang terdampak faktor cuaca, di samping tingginya permintaan saat momentum hari besar keagamaan nasional.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa menjelang periode libur Natal dan tahun baru (Nataru), terdapat fluktuasi harga pada komoditas tertentu seperti cabai, meskipun masih terkendali.

“Sepertinya sejauh ini masih baik, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah komoditas seperti cabai segala macam karena faktor cuaca,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2025).

Menurutnya, potensi kenaikan harga komoditas pangan tersebut akan berkurang saat musim hujan diperkirakan berakhir pada Maret 2026, bertepatan dengan momentum hari raya Idulfitri.

Iqbal berujar bahwa perputaran distribusi beragam komoditas itu akan dapat berjalan lebih baik saat risiko pembusukannya lebih kecil.

Dia juga menggarisbawahi perihal situasi bencana yang mempengaruhi alur distribusi. Kemendag turut menantikan pemulihan prasarana agar pasokan dan harga terkait menjadi lebih stabil.

“Semakin cepat daerah tersebut dibangun prasarananya itu tentu saja akan memperlancar distribusi, termasuk distribusi barang kebutuhan pokok,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga aneka cabai, seperti cabai rawit hingga cabai merah, merangkak naik menjelang Nataru.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyatakan bahwa harga cabai rawit naik dari 261 kabupaten/kota pada pekan pertama Desember 2025 menjadi 272 kabupaten/kota pada pekan kedua Desember di tahun ini.

“Pada November 2025 harga cabai rawit secara rata-rata nasional berkisar Rp43.728 per kilogram dan di minggu kedua Desember ini sudah melonjak mencapai Rp65.541 per kilogram,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut pemerintah akan mengubah skema penyaluran minyak goreng subsidi, Minyakita, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan.

Budi menjelaskan melalui skema baru itu, setidaknya 35% dari total penyaluran MinyaKita akan ditangani oleh BUMN sektor pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food. Dia menuturkan, proses revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mendasari perubahan ini telah memasuki tahap final.

"Penyaluran minyak goreng nanti minimal 35% disalurkan oleh BUMN Pangan, yaitu dalam hal ini Bulog dan ID Food. Kemarin sudah harmonisasi (revisi permendag) dan nanti akan dilanjutkan hari Kamis," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Budi menuturkan, kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga stok dan stabilitas harga selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Budi berharap perubahan regulasi dapat memperbaiki distribusi minyak goreng bersubsidi hingga ke tangan masyarakat.

"Setelah selesai harmonisasi, Permendag sudah dapat kami tangani, sehingga pada Nataru ini distribusi minyak goreng akan lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pemerintah juga aktif memantau harga berbagai kebutuhan pokok menjelang Nataru. Budi menyebut hingga saat ini kondisi pasar relatif terkendali.

Budi menegaskan belum terlihat lonjakan harga komoditas pangan di pasaran. Dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasa terhadap pasokan Dan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama periode libur akhir tahun ini

"Minggu depan kita akan lakukan koordinasi dengan distributor, dengan pemasok, dan kami sampaikan bahwa harga kebutuhan pokok saat ini relatif terkendali dengan baik," tuturnya.