Bisnis.com, JAKARTA — Para mahasiswa dari sejumlah kampus di Jabodetabek kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026). Spesialnya, kali ini titik kumpul mereka di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Bundaran HI berada di jantung Ibu Kota, persisnya di persimpangan utama Jl. Thamrin, Jl. Imam Bonjol, Jl. Sutan Syahrir, dan Jl Kebon Kacang. Di kelilingi gedung-gedung pencakar langit, Bundaran HI merupakan ikon pusat bisnis Jakarta—kalau bukan Indonesia.

Pemilihan lokasi aksi demonstrasi di pusat bisnis itu seakan menjadi simbol kekhawatiran para mahasiswa akan prospek perekonomian Indonesia. Dalam tuntutan aksinya, mereka memang banyak menyoroti perihal perkembangan ekonomi belakangan ini.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), misalnya, membawa lima tuntutan: menghentikan pemborosan APBN; menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; menghentikan militerisme di ranah sipil; serta mendesak Presiden Prabowo untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahan.

Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo seperti MBG memang mendapat banyak sorotan dari dalam maupun luar negeri, karena dianggap memberatkan fiskal negara.

Misalnya, sorotan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dalam laporan terbaru bertajukOECD Economic Outlookedisi Juni 2026, lembaga yang bermarkas di Paris itu mengakui bahwa MBG dapat membantu mengurangi gizi buruk pada anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Namun, pengendalian biaya yang lebih ketat serta penargetan yang lebih baik akan membantu menahan laju biaya fiskal," tulis OECD dalam laporannya.

Langkah efisiensi ini menjadi krusial usai OECD memproyeksikan defisit APBN 2026 Indonesia akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Masalahnya, defisit APBN dibiayai dengan utang. Jika utang terus bertambah, maka belanja pemerintah untuk keperluan pembayaran buang utang juga berpotensi meningkat; jika kewajiban pembayaran bunga utang meningkat, maka uang untuk belanja produktif lain—seperti perlindungan sosial hingga dukungan industrialisasi—semakin berkurang.

Padahal, di tengah perkembangan perekonomian beberapa tahun belakangan, sejumlah ekonom menekankan pentingnya perluasan perlindungan sosial hingga dukungan peningkatan daya saing industri dalam negeri dari pemerintah.

Perluasan Perlindungan Sosial

Para mahasiswa berhak khawatir dengan perkembangan perekonomian beberapa tahun terakhir, terutama semakin memburuknya struktur pasar tenaga kerja.

Dalam laporanIndonesia Economic Prospectsedisi Juni 2026, Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan bahwa para sarjana semakin sulit mendapatkan pekerjaan formal.

Mengolah data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia menunjukkan bahwa di antara kelompok lulusan pendidikan tinggi (tersier), pangsa pekerja formal bergaji merosot dari 74,1% (2018) menjadi 67,8% (2025).

Kelompok lulusan menengah atas juga mengikuti pola serupa, yang mana lapangan kerja formal bergaji turun hampir 7 poin persentase selama periode yang sama.

Lembaga yang bermarkas di Washington DC itu pun menyimpulkan bahwa pekerjaan formal semakin langka di Indonesia setidaknya dalam enam tahun terakhir.

"Terbatasnya peluang kerja formal semakin mendorong individu yang lebih terampil dan berpendidikan untuk masuk ke pekerjaan informal,” jelas laporan tersebut.

Masalahnya, Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menjelaskan pekerjaan informal pada umumnya tidak menyediakan perlindungan sosial (misalnya: BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan) dan tak mendorong mobilitas naik kelas (tidak memberi stabilitas pendapatan jangka panjang).

Akibatnya, mereka lebih mudah turun kelas daripada naik kelas. “Kelompok ini mudah turun kasta ketika adashock[kejutan] kecil sekalipun,” jelas Wisnu kepadaBisnis.

Terbukti memang, berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) BPS, terjadi penurunan kelas menengah dari 57,3 juta (2019) menjadi 46,7 juta (2025). Artinya, sekitar 10,6 juta kelas menengah ‘turun kasta’ selama 2019–2025.

Wisnu menekankan pentingnya perluasan perlindungan sosial terutama bagi kelas menegah yang semakin banyak terserap di pekerjaan informal.

Selama ini, kelompok kelas menengah (dan calon kelas menengah) kerap berada di wilayah abu-abu: tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi belum cukup kuat untuk menanggung seluruh risiko ketika ada guncangan ekonomi.

“Sebagai contoh, perlu perluasan skema jaminan kehilangan pekerjaan dan asuransi sosial yang menjangkau pekerja non-formal. Skema kredit perumahan dan pendidikan yang lebih terjangkau untuk kelompok calon kelas menengah,” ujar Wisnu.

Senada, Kepala Kajian Sosial dan Ketenagakerjaan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Hanri menggarisbawahi pentingnya perluasan perlindungan sosial.

Hanri menilai memburuknya struktur pasar tenaga kerja beberapa tahun terakhir akibat ketidakcocokan kebijakan pemerintah dengan realitas yang berkembang.

Di satu sisi, lapangan kerja formal menipis dan pekerja informasi meningkat. Di sisi lain, sistem perlindungan sosial belum sepenuhnya mengikuti perubahan struktur pasar tenaga kerja.

“Akibatnya, banyak rumah tangga kelas menengah yang berada di posisi tanggung: tidak cukup miskin untuk dapat bantuan sosial, tapi juga belum cukup terlindungi kalau adashock, misalnya kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya hidup,” ujar Hanri kepadaBisnis.

Singkatnya, tak heran para mahasiswa kembali turun ke jalan: semakin menyempitnya kesempatan pekerjaan yang layak akan berdampak langsung ke masa depan mereka; ketika lulus, mereka malah berpotensi terserap ke pekerjaan informal, yang tak memiliki perlindungan sosial; akibatnya, mereka akan kesulitan ‘naik kelas’ dan bahkan lebih mudah ‘turun kasta’ ketika ada guncangan.

Industrialisasi

Selain perluasan perlindungan sosial, para ekonom juga mendorong reindustrialisasi agar pekerjaan formal semakin banyak tercipta.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli melihat bahwa merajalelanya pekerjaan informal tak bisa dilepas dari fenomena deindustrialisasi dini. Fenomena tersebut, sambungnya, terjadi akibat melemahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga.

Dipo mencatat, skor indeks kompleksitas (country complexity index) Indonesia jauh lebih rendah (0,23) dari Vietnam (0,63), Filipina (0,69), Thailand (0,79), Malaysia (0,82), China (1,26), maupun Singapura (1,45).

Indonesia pun semakin tidak kompetitif. Akibatnya, pemerintah semakin sulit menarik investasi untuk pembiayaan reindustrialisasi. Menurutnya, permasalahan tersebut bersifat kelembagaan: tidak adanya orkestrasi kebijakan yang konkret.

Dipo berpendapat seharusnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) bisa mengambil peran orkestrasi untuk percepatan deregulasi industri, penguatan ekspor bernilai tambah, penyelamatan sektor padat karya, pengurangan hambatan logistik, dan strategi dagang luar negeri yang lebih agresif untuk reindustrialisasi.

“Perlu diketahui bahwa Kementerian Industri, Perdagangan, dan lain-lain itu berada di bawah Kemenko Perekonomian,” ujarnya kepadaBisnis.

Sementara itu, Wisnu menyodorkan agar otoritas memberikan insentif untuk sektor manufaktur bernilai tambah dan jasa modern. Selain itu, perlu fasilitasi transisi informal ke formal lewat simplifikasi pajak UMKM atau subsidi BPJS Ketenagakerjaan fase awal.

Orkestrasi Pemerintah

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki tidak menampik bahwa permasalahan pasar tenaga kerja ada dari sisi kualitas pekerjaan hingga deindustralisasi.

Maliki pun menekankan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sudah merancang kebijakan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pasar tenaga kerja.

Dalam rancangan itu, pemerintah mendorong penguatan industrialisasi, pengembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi, ekonomi digital, dan penciptaangreen jobs(ekonomi hijau), dangreenUMKM.

Pada saat yang sama, kualitas tenaga kerja ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri agar tenaga kerja Indonesia mampu mengisi pekerjaan baru yang lebih produktif.

Lebih lanjut, Maliki memaparkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan itu beriringan dengan strategi penguatan UMKM. Dalam RPJMN 2025–2029, UMKM didorong tidak hanya sebagai bantalan ekonomi, tetapi sebagai mesin pertumbuhan dan penciptaan pekerjaan formal.

UMKM diarahkan agar bisa naik kelas dengan peningkatan produktivitas, percepatan digitalisasi, perluasan akses pembiayaan formal, hilirisasi, dan integrasi ke dalam rantai pasok industri.

“Ketika UMKM naik kelas, kebutuhan terhadap tenaga kerja yang lebih tetap, lebih terampil, dan lebih formal juga meningkat. Oleh sebab itu, kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan UMKM harus dibaca sebagai satu paket kebijakan yang saling menguatkan,” jelas Maliki kepadaBisnis.`

Dia juga tidak menampik bahwa penguatan kelas menengah juga memerlukan perlindungan sosial yang lebih inklusif. Maliki mengaku bahwa kelas menengah (dan calon kelas menengah) tidak termasuk penerima berbagai kebijakan bantuan sosial dari pemerintah.

Peraih gelar doktor di bidang ekonomi kependudukan dari Universitas Hawaii (Manoa) ini mengungkapkan rencana perluasan cakupan jaminan sosial seperti pengembangan skema semi-kontribusi bagi pekerja informal, pekerja mandiri, dan kelompok kelas menengah rentan.

Singkatnya, pemerintah sudah punya cetak biru dan peta jalan penciptaan pekerjaan formal hingga perluasaan perlindungan sosial. Kini, yang dinanti para mahasiswa secara khusus serta masyarakat pada umumnya adalah eksekusi dan implementasinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia alias LPEM FEB UI menunjukkan bahwa mayoritas pakar menilai kondisi ekonomi semakin memburuk dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Survei LPEM FEB UI menanyakan kepada para pakar terkait kondisi perekonomian terkini dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Hasilnya, mayoritas atau 30 dari 67 pakar (47%) setuju bahwa kondisi perekonomian semakin memburuk.

Bahkan, dua pakar setuju bahwa kondisi perekonomian jauh lebih buruk. Sementara itu, 24 pakar menilai situasi masih stagnan (unchanged) dan delapan pakar melihat lebih baik dari sebelumnya.

"Secara keseluruhan, rata-rata respons terhadap kondisi ekonomi saat ini adalah -0,41 dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi, yaitu 8,88. Temuan ini menunjukkan bahwa para pakar masih merasakan kegelisahan terhadap keadaan perekonomian," tulis laporan survei bertajuk LPEM Economic Experts Survey Semester II 2025 itu, Senin (20/10/2025).

Survei turut menanyakan perihal ekspektasi pertumbuhan ekonomi dalam tiga bulan ke depan. Hasilnya, kebanyakan pakar (24 dari 64) memperkirakan tidak akan terjadi perubahan.

Sementara, hampir setara (23 dari 64) memprediksi pertumbuhan ekonomi akan melambat. Sedangkan 15 pakar memperkirakan akan terjadi akselerasi pertumbuhan dan masing-masing satu pakar menilai terjadi akselerasi dan perlambatan pertumbuhan signifikan.

Selanjutnya, LPEM UI menanyakan asesmen para ahli terkait tekanan inflasi. Hasilnya, mayoritas (36 dari 64) percaya bahwa tekanan inflasi akan lebih besar ke perekonomian tiga bulan ke depan.

Sementara itu, ada 24 dari 64 pakar berpendapat bahwa tekanan inflasi tidak akan berubah. Sedangkan minoritas yang terdiri dari tiga pakar menganggap tekanan inflasi lebih rendah tiga bulan ke depan.

LPEM turut menanyakan para ahli terkait pasar tenaga kerja. Hasilnya, sebagian besar pakar (25 dari 64) menilai kondisi pasar tenaga kerja tidak akan berubah pada tiga bulan ke depan.

Sementara itu, 23 pakar menganggap kondisinya akan lebih buruk. Kemudian, sembilan pakar berpendapat bahwa kondisinya akan membaik, sedangkan enam pakar mengira akan jauh lebih baik. Lalu, hanya satu pakar yang menganggap pasar tenaga kerja di Indonesia akan lebih baik.

Topik umum terakhir yang ditanyakan LPEM UI adalah ihwal iklim bisnis. Hasilnya, serupa dengan kondisi pasar tenaga kerja, mayoritas (29 dari 64) menilai bahwa situasinya tidak akan banyak berubah tiga bulan ke depan.

Sementara itu, 21 pakar menilai kondisinya akan lebih buruk. Sedangkan sembilan pakar yang menganggapnya lebih baik dan hanya satu pakar yang menilai akan jauh lebih baik. Kemudian, empat pakar menilai akan jauh lebih buruk.

Sebagai informasi, survei LPEM UI ini digelar pada 6—16 Oktober 2025 secara daring. Responden terdiri dari 64 pakar ekonomi dari berbagai daerah di Indonesia dan juga dari Inggris, Amerika Serikat, Belanda, dan Australia.

Perinciannya, 42% pakar berasal dari universitas di Indonesia, 25% dari lembaga penelitian, 19% dari universitas luar negeri, 10% dari lembaga internasional, 6% dari institusi internasional, 6% pakar independen, dan 3% tak memberi keterangan.