JAKARTA - Bagi Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa, perjalanan dinas ke berbagai pelosok negeri bukan sekadar menjalankan tugas birokrasi. Ada pengalaman batin yang mendalam setiap kali menginjakkan kaki di desa-desa wisata dan bertatap muka langsung dengan para penggerak lokal.

Di sana, ia menemukan jantung pariwisata Indonesia sesungguhnya berdenyut di tangan para perempuan. Dalam setiap kunjungannya, Ni Luh mengaku selalu terkesan dengan peran ganda yang dijalankan oleh kaum perempuan di desa.

Mereka bukan hanya menjadi pemanis, melainkan motor penggerak utama yang menghidupkan ekosistem pariwisata, mulai dari melestarikan seni budaya, mengelola UMKM desa, hingga menjadi pemandu wisata yang andal.

"Bertemu mereka, mendengar cerita mereka, itu membuat saya jadi terus semangat untuk mengemban amanah ini," ungkap Ni Luh Puspa di momen talkshow dalam Women's Inspiration Awards 2026 yang berlangsung di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (30/4/2026) malam.

Ni Luh menekankan soal Indonesia saat ini memiliki kekayaan berupa 6.200 desa wisata yang tersebar dari ujung barat hingga timur. Ni Luh telah menyambangi banyak di antaranya, mulai dari kawasan Toba, Bali, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Labuan Bajo. Dari sekian banyak destinasi yang ia datangi, terdapat sebuah fakta kuat yang menjadi kesamaan di setiap daerah.

Lihat video: Perindo Beri Bantuan Hukum & Perkuat Ekonomi Perempuan Lewat Program Baru



Ni Luh menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam industri ini bukan sekadar perasaan, melainkan didukung oleh data yang valid. "Semuanya ada satu benang merah yang saya temukan yaitu perempuan ternyata punya peran yang begitu besar di sektor pariwisata. Dan kalau dari data juga, 60% pekerja di sektor pariwisata itu adalah perempuan. Jadi luar biasa," ujarnya menekankan betapa dominannya kontribusi kaum hawa.

Melihat potensi besar tersebut, Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk tidak melepaskan para pelaku wisata berjalan sendirian.

Pendampingan terus dilakukan secara intensif, tidak hanya menyasar desa wisata, tetapi juga membangun sinergi dengan pemerintah daerah serta menggandeng sektor swasta. Tujuannya satu, yakni mendorong seluruh ekosistem agar mampu menciptakan pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Bagi Ni Luh, tidak ada hal yang lebih krusial daripada memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan tanpa mengabaikan kelestarian jangka panjang. Ia percaya bahwa kualitas dan keberlanjutan adalah dua sisi mata uang yang akan menentukan masa depan bangsa.

Ketika sebuah destinasi dikelola dengan standar kualitas yang tinggi dan prinsip berkelanjutan, maka dampak positifnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Karena ketika pariwisata itu berkualitas, pariwisata itu berkelanjutan, tentu itu akan memberikan dampak ekonomi yang panjang bagi masyarakat Indonesia, bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata dia.

JAKARTA - Komitmen dalam memberikan bantuan hukum dan kepastian bagi investasi di Bali sangat diperlukan dan penting. Termasuk berkontribusi bagi perekonomian di Pulau Dewata.

Hal itu dikatakan Managing Partner Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers) Pahrur Dalimunthe saat pembukaan kantor cabang firma hukum terbarunya di Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Bali.

Dia mengatakan, sebagai kantor hukum yang baru ditetapkan menjadi finalis di Thomson Reuters ALB South East Asia Law Awards 2026, yang akan diselenggarakan di Singapore pada 21 Mei 2026 untuk kategori Rising Law Firm of The Year, DNT Lawyer cukup dikenal di kawasan Asia Tenggara.

Sehingga diharapkan mampu berkontribusi untuk kemajuan dibidang hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Senada, Managing Partner DNT Lawyers Boris Tampubolon mengatakan, pembukaan kantor cabang ini juga bertujuan untuk menjawab meningkatnya kebutuhan layanan hukum profesional di sektor investasi, properti, hingga penanganan kasus-kasus hukum kompleks baik perdata maupun pidana di wilayah Bali dan sekitarnya.

“Awalnya kami tidak pernah membayangkan DNT Lawyers bisa berkembang hingga membuka kantor di Jakarta, Makassar, dan kini Bali. Namun kami percaya, kerja yang sungguh-sungguh serta pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi investasi kepercayaan yang membawa kami sampai di titik ini,” ujar Boris, Kamis (30/4/2026).

Puncak acara Grand Opening DNT Lawyers Bali dilaksanakan pada 29 April 2026 di Jimbaran Bay Beach Resort & Spa Baruna Ballroom Bali dengan mengusung tema “From Conflict to Clarity: Solusi Hukum untuk Sengketa di Bali.”

Boris memastikan, kehadiran DNT Lawyers yang juga pernah menyabet gelar Elite One Practice Leaders dan masuk dalam jajaran Top 100 Indonesian Law Firms 2025 ini, tidak hanya bertujuan memberikan bantuan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khusunya di Pulau Dewata.

“Kita juga punya consent untuk bisa memberikan pelayanan, membantu dari aspek bisnis klien-klien atau masyarakat yang ingin berusaha, ingin berinvestasi, sehingga apa yang dilakukan di Bali kerja sama usaha bisnis yang dikerjakan di Bali itu bisa berjalan dengan baik sesuai aturan,” katanya.

Boris menyebut pembukaan kantor di Bali berangkat dari pengalaman menangani berbagai perkara yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dukungan klien dan kebutuhan layanan hukum di Pulau Dewata mendorong pihaknya untuk menghadirkan kantor permanen.

Menurut Boris, kehadiran DNT Lawyers di Bali tidak hanya bertujuan memberikan bantuan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dirinya juga ingin membantu masyarakat mendapatkan keadilan, sekaligus mendukung pelaku usaha dan investor asing agar dapat menjalankan bisnis sesuai aturan, sehingga ekonomi Bali dapat terus tumbuh dan menyerap tenaga kerja.

“Kita juga punya consent untuk bisa memberikan pelayanan, membantu dari aspek bisnis klien-klien atau masyarakat yang ingin berusaha, ingin berinvestasi, sehingga apa yang dilakukan di Bali kerja sama usaha bisnis yang dikerjakan di Bali itu bisa berjalan dengan baik sesuai aturan,” katanya.

Acara grand opening juga turut dihadiri sejumlah tokoh nasional. Seperti Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran DNT Lawyers di Pulau Dewata. Maman berharap agar DNT Lawyers dapat memberikan layanan hukum yang responsif dan profesional, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Mecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

"Sebagai firma hukum litigasi terkemuka, saya sangat mengapresiasi peran DNT Lawyers dalam menangani berbagai perkara secara komprehensif. Kehadiran mereka di Bali merupakan langkah strategis yang tepat untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, investasi, serta aktivitas bisnis yang semakin pesat," ujarnya.

Menteri Luar Negeri RI periode 2014-2024, Retno Marsudi mengucapkan selamat atas pembukaan kantor cabang ketiga di Bali, menyusul Jakarta dan Makassar.

"Semoga kehadiran kantor baru ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penegakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutur Retno.

Sementara itu, dukungan dari sisi hubungan ekonomi internasional juga datang dari Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Simanjuntak.

Ia menekankan, langkah ini tidak hanya mendekatkan layanan hukum yang profesional dan responsif, tetapi juga mendukung kerja pemerintah dalam memperbaiki ekosistem investasi dan kemudahan berbisnis bagi para investor. Daniel juga melihat potensi kerja sama yang erat antara Kementerian Luar Negeri dengan DNT Lawyers untuk bersama-sama berkontribusi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) cross border atau antarnegara Indonesia-China pada Kamis (30/4/2026). Kini, masyarakat Indonesia yang bepergian ke China bisa menggunakan QRIS. Sebaliknya, masyarakat China yang bepergian ke Indonesia juga bisa menggunakan QR-nya.

“Jadi, setiap kali kita pergi ke China atau warga China datang ke Indonesia, jangan gunakan uang tunai, cukup gunakan ponsel Anda. Anda bisa membeli apa saja,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Peluncuran Implementasi QRIS Antarnegara China di Kompleks BI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Peluncuran kerja sama QRIS antarnegara tersebut merupakan upaya BI dalam memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran, sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional.

Kerja sama tersebut secara resmi menambah deretan negara yang warganya bisa menggunakan QR masing-masing di negara yang menjalin kerja sama. Negara tersebut yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel), serta China.

Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong, menyampaikan pihaknya mengapresiasi pencapaian kerja sama QRIS dengan China sebagai langkah memanfaatkan perkembangan digitalisasi.

“Kita hidup di dunia yang berubah dengan cepat, dan sektor perbankan juga sedang mengalami transisi. Kita perlu beradaptasi dengan inovasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan digitalisasi. Kita perlu memperkuat kapasitas dengan berinvestasi pada teknologi dan skill,” ujarnya.

Peluncuran QRIS antarnegara Indonesia-China pada Kamis (30/4/2026) tersebut merupakan soft launching. Baru ada beberapa platform pembayaran seluler dan online yang bisa digunakan dalam pemanfaatan QRIS per hari ini, yakni Alipay dan UnionPay. Nantinya akan lebih banyak lagi platform yang bisa digunakan, dan kemudian akan diadakan grand launching.

“Kami menantikan peluncuran resmi QRIS dan akan terus memperluas partisipasi serta penerimaan, dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran. Kami sangat antusias dengan masa depan yang menanti kita semua,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) resmi memperluas kerja sama sistem pembayaran lintas negara (cross-border payment) ke China. Dengan demikian, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini dapat digunakan di enam negara.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, dengan diluncurkannya implementasi QRIS Antarnegara China, warga negara Indonesia yang sedang melakukan perjalanan ke China tidak perlu menggunakan uang tunai dalam bertransaksi. Hal ini juga berlaku bagi warga negara China yang sedang berada di Indonesia.

“Jadi setiap kali kita pergi ke China atau warga China datang ke Indonesia, tidak perlu menggunakan uang tunai. Cukup gunakan ponsel, dan voila, Anda bisa membeli apa saja,” kata Perry dalam Peluncuran Implementasi QRIS Antarnegara China, di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Selain itu, Perry mengungkapkan bahwa local currency transaction (LCT) antara Indonesia dan China telah mencapai sekitar US$18 miliar atau setara Rp311,83 triliun.

Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyambut baik kerja sama antar kedua negara. Seiring adanya peluncuran ini, Wang menyebut bahwa pihaknya akan memperluas partisipasi penggunaan QRIS, dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran.

“Kami akan terus memperluas partisipasi serta penerimaannya dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran,” ujar Wang.

Sebagai catatan, QRIS sebelumnya telah digunakan di lima negara yang tersebar di Asia. Negara-negara itu yakni Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, serta Korea Selatan

Melansir laman resmi BI, kehadiran QRIS Antarnegara bertujuan untuk mempermudah transaksi perdagangan dan pariwisata serta mendukung UMKM dengan memungkinkan mereka menerima pembayaran digital.

Adapun dalam catatan Bisnis, sepanjang 2025, volume transaksi QRIS outbound WNI ke Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang mencapai 1.681.112 transaksi.

Transaksi inbound dari turis ketiga negara ASEAN tersebut ke Indonesia jauh lebih besar, yakni 5.892.621 transaksi. Data transaksi inbound Jepang belum tercatat karena layanan baru berjalan tahun ini.

Kami bersama dunia industri dan dinas pariwisata membuat paket-paket wisata gastronomi bagi Kota Padang

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI menyiapkan paket wisata gastronomi untuk Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), yang saat ini sedang berupaya mendapatkan pengakuan dari UNESCO Creative Cities Network (UCCN) di bidang gastronomi.

"Kami bersama dunia industri dan dinas pariwisata membuat paket-paket wisata gastronomi bagi Kota Padang," kata Menteri Pariwisata (Menpar) RI Widiyanti Putri Wardhana di Kota Padang, Rabu.

wisata gastronomi merupakan perjalanan wisata ke suatu daerah yang menjadikan makanan sebagai tujuan utama rekreasi, termasuk di dalamnya sejarah, asal muasal, budaya, seni penyajian.

Hal tersebut disampaikan Menpar RI saat mengunjungi Kompleks Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi yang berada di jantung Kota Padang bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Anggota DPD RI Irman Gusman.

Menpar mengatakan penyiapan paket wisata tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat khususnya Kemenpar dalam memajukan program pemerintah daerah di sektor pariwisata.

Dalam kunjungan itu, ia berharap pada 2027 Kota Padang bisa menyelenggarakan Wonderful Indonesia Gastronomi.

Agenda itu diharapkan menjadi instrumen yang kuat bagi Padang agar segera mendapatkan pengakuan internasional terutama dalam hal gastronomi.

Ia meyakini Pemerintah Kota Padang bisa menyelenggarakan agenda pariwisata berskala internasional tersebut. Apalagi, beberapa kota besar di Indonesia yakni Jakarta dan Bali sudah lebih dulu mengadakannya.

Artinya, praktik baik sebelumnya bisa menjadi acuan bagi Kota Padang untuk menyukseskan Wonderful Indonesia Gastronomi 2027.

"Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyelenggarakan di Kota Padang," harap dia.

Menpar menyebut dengan menggencarkan sektor gastronomi maka berbagai macam kuliner asal Ranah Minang akan semakin dikenal luas oleh publik di kancah nasional bahkan internasional.

Upaya ini diharapkan sekaligus menjadi pintu masuk mendatangkan wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung ke Ranah Minang sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi daerah maupun pusat.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meninjau program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Desa Pasir Panjang, Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (26/4).

Kunjungan tersebut berlangsung di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Desa Pasir Panjang tercatat memiliki sekitar 70 persen penduduk yang bekerja di sektor perikanan, dengan potensi pengembangan ekonomi berbasis pesisir dan pariwisata.

Melalui pendekatan pemberdayaan, PNM hadir mendampingi masyarakat pesisir, khususnya perempuan prasejahtera, dalam mengembangkan usaha ultra mikro.

Dalam kunjungan tersebut, PNM bersama pemerintah daerah menghadirkan rangkaian kegiatan yang menyentuh berbagai aspek kebutuhan masyarakat.

Kegiatan diawali dengan Pelatihan Mba Maya (Membina dan Memberdaya) yang secara khusus diberikan kepada ibu-ibu nasabah PNM Mekaar untuk meningkatkan literasi keuangan, kemampuan pengelolaan usaha, hingga kualitas produksi.

Selain itu, PNM juga menghadirkan Ruang Pintar PNM yang berkolaborasi dengan Pojok Baca Rinca sebagai sarana edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat pesisir.

Rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen PNM tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan, sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong UMKM berbasis potensi lokal, termasuk sektor pariwisata di Pulau Rinca.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, kunjungan tersebut sekaligus untuk memastikan program berjalan optimal serta menyerap aspirasi masyarakat.

"Alhamdulillah rangkaian kegiatan kami di NTT bersama Pak Gubernur NTT dan PNM berjalan baik, termasuk mendorong peningkatan alokasi dana KUR untuk masyarakat," kata Maman, Rabu (29/4).

Ia menambahkan, pihaknya juga berdialog langsung dengan nasabah binaan PNM di Desa Pasir Panjang.

"Mereka menyampaikan bahwa program Mekaar sangat membantu perekonomian dan kebutuhan sehari-hari. Ke depan diharapkan semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat dari PNM," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, PNM berharap pemberdayaan yang dilakukan dapat terus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, khususnya perempuan, serta membuka peluang usaha yang lebih luas berbasis potensi lokal dan pariwisata.

PNM juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dengan langkah ini, PNM optimistis dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya memperkuat posisi Candi Borobudur dan tiga candi lainnya sebagai pusat religi dunia.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen di Semarang, Selasa, menyatakan pembaruan nota kesepahaman (MoU) pemanfaatan Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Pawon mulai dimatangkan.

Langkah tersebut bertujuan memperkuat posisi keempat candi tersebut sebagai pusat ibadah umat Hindu dan Buddha dunia, sekaligus motor pariwisata berkelanjutan.

Menurut dia, pembaruan MoU tersebut sangat mendesak, mengingat masa berlaku kesepakatan periode 2021-2026 akan segera berakhir

Ia mengatakan kesepakatan baru harus lebih implementatif dan memberikan kemudahan bagi umat beragama untuk beribadah.

"Kami mendorong agar MoU ini diperpanjang. Kami juga membahas apa-apa saja yang bisa memajukan pariwisata di empat candi ini," katanya, saat menerima kunjungan Tim Koordinasi Kemenko Perekonomian.

Dalam pertemuan tersebut, sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu memberikan catatan strategis agar pengembangan tidak hanya terfokus pada Zona Utama.

Ia meminta agar candi-candi lain di Jateng, seperti di kawasan Tawangmangu (Karanganyar) dan Wonosobo diintegrasikan ke dalam satu paket promosi wisata negara.

"Saya minta candi-candi di Karanganyar dan Wonosobo dimasukkan menjadi satu kesatuan daya tarik. Ini akan memperkuat narasi promosi Jawa Tengah di kancah internasional," katanya.

Ia meyakini peluang itu semakin terbuka lebar seiring dengan kembali beroperasinya Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang untuk rute mancanegara.

Saat ini, rute langsung (direct flight) dari Singapura dan Malaysia telah tersedia yang diharapkan mampu memangkas waktu tempuh wisatawan religi menuju Jateng.

Dalam kesempatan itu, salah satu poin menarik yang dibahas adalah potensi besar pasar wisatawan dari Thailand.

Berdasarkan masukan dari pengelola kawasan, terdapat tren kuat di Thailand karena para orang tua mendorong generasi muda mereka untuk melakukan perjalanan spiritual ke Candi Borobudur.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian Herfan Brilianto Mursabdo, mengapresiasi langkah proaktif Pemprov Jateng.

Menurut dia, fokus pemerintah pusat saat ini adalah menyempurnakan MoU agar aspek aktivitas keagamaan dapat berjalan harmonis dengan pelestarian cagar budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

"Pangsa pasar wisata religi dan ziarah Hindu-Buddha secara global sangat besar. Fokus kita ke depan adalah memastikan Candi Borobudur dan sekitarnya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi ekonomi rakyat," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penataan kawasan wisata premium terus dikebut untuk menjaga daya saing destinasi di tengah persaingan global. Perbaikan infrastruktur dan kualitas ruang publik menjadi fokus utama pengembangan kawasan.

InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) melanjutkan program rejuvenasi di Peninsula Island, The Nusa Dua. Hingga pekan ke-16 periode 12–18 April 2026, progres pekerjaan tercatat mencapai 14,42 persen.

General Manager The Nusa Dua I Made Agus Dwiatmika mengatakan, penataan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas kawasan secara menyeluruh. “Program rejuvenasi ini merupakan langkah strategis untuk menjaga daya saing The Nusa Dua sebagai destinasi pariwisata premium yang berkelanjutan,” kata Agus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Sejumlah pekerjaan menunjukkan perkembangan berbeda di lapangan. Penataan akses Gate AC hingga Peninsula Island mencapai 30,48 persen, akses Water Blow dan kawasan Peninsula 74,91 persen, serta instalasi limbah, resapan, dan ground water tank 12,63 persen.

Agus mengatakan, fokus pengerjaan mencakup akses kawasan, lanskap, serta fasilitas pendukung. “Rejuvenasi ini tidak hanya meningkatkan estetika kawasan, tetapi juga memastikan infrastruktur dan fasilitas publik lebih adaptif terhadap kebutuhan event internasional dan wisata berkualitas,” kata Agus.

Di lapangan, pekerjaan meliputi penataan area Water Blow dengan tambahan fasilitas wedding venue, pembangunan area panggung, serta pemasangan batu andesit di jalur pedestrian. Selain itu, dilakukan penataan akses jalan, pembangunan resapan air hujan, serta fasilitas pendukung seperti toilet wisatawan dan bale massage.

ITDC juga memperkuat pengawasan kualitas konstruksi dan memastikan ketersediaan material untuk menjaga kelancaran proyek. Penataan ini ditargetkan selesai bertahap agar kawasan Peninsula Island menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman dan terintegrasi.

Agus mengatakan, pengembangan ini diharapkan memperkuat posisi The Nusa Dua sebagai destinasi pariwisata kelas dunia dengan standar kualitas dan keberlanjutan yang lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Lemahnya jaminan keamanan pangan berisiko menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp30 triliun per tahun di Indonesia, seiring dengan dampak berantai terhadap kesehatan, produktivitas, hingga aktivitas usaha.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan bahwa kerugian akibat persoalan keamanan pangan mencapai US$110 miliar per tahun atau sekitar Rp1.760 triliun secara global.

Kerugian tersebut mencakup biaya kesehatan, hilangnya produktivitas, serta dampak ekonomi lain yang banyak terjadi di negara berpendapatan menengah ke bawah. Sementara di Indonesia, dampaknya tidak kalah signifikan.

“Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, 20 sampai 30 triliun per tahun,” ujarnya dalam Food Summit di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kerugian tersebut tecermin dari berbagai aspek, mulai dari penurunan produktivitas tenaga kerja hingga terganggunya aktivitas ekonomi.

Kasus pangan yang tidak aman juga berdampak langsung pada pelaku usaha, termasuk penutupan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penolakan ekspor, hingga penurunan sektor pariwisata.

Selain itu, gangguan pada program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menimbulkan risiko kerugian akibat terhentinya manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

Dari sisi kesehatan, dampaknya lebih luas. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa penyakit akibat pangan dapat mencapai 1,6 juta kasus per hari secara global, dengan lebih dari 200 jenis penyakit yang ditimbulkan.

Di Indonesia, kerugian dari sisi kesehatan diperkirakan mencapai Rp30 triliun per tahun, dengan kelompok rentan seperti anak di bawah lima tahun menjadi yang paling terdampak.

Nani mengatakan pemerintah merespons kondisi ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang keamanan pangan sebagai turunan dari Undang-Undang Pangan.

Regulasi tersebut mengatur pembagian kewenangan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari BPOM untuk pangan olahan, pemerintah daerah untuk industri rumah tangga, Kementerian Kesehatan untuk pangan siap saji, hingga Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pangan Nasional untuk pangan segar.

Nani menegaskan koordinasi menjadi kunci utama dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi ke ekonomi juga,” ujarnya.

Keamanan pangan juga menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis yang melibatkan sedikitnya 18 kementerian dan lembaga.

Pemerintah menekankan peningkatan kualitas tata kelola, termasuk jaminan keamanan dan mutu gizi pangan, agar manfaat program dapat optimal dan tidak menimbulkan risiko baru.

Tanpa penguatan sistem keamanan pangan, potensi kerugian ekonomi dinilai akan terus berulang dan membebani perekonomian nasional.

Bisnis.com, BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat sektor pariwisata di tengah tekanan geopolitik dan tantangan ekonomi global yang memengaruhi mobilitas wisatawan.

Pemprov Kepri menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan hingga kisaran 2.500–2.700 pada 2027, dengan fokus utama pada perbaikan layanan serta kemudahan akses masuk ke wilayah tersebut.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan kesan pertama menjadi faktor penting dalam menarik minat wisatawan, khususnya di pintu masuk seperti pelabuhan dan bandara.

“Wisatawan harus disambut dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan nyaman sejak pertama tiba. Ini menjadi prioritas kami,” ujarnya, Senin.

Ia menyebutkan, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah hambatan akses, terutama akibat kenaikan harga tiket transportasi laut yang dipengaruhi oleh biaya bahan bakar.

Rute dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menjadi perhatian khusus karena berpengaruh langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Kepri.

Pemerintah daerah, lanjut dia, telah berkoordinasi dengan operator kapal feri dan pengelola pelabuhan guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan berbagai kendala di lapangan.

Selain akses, aspek pelayanan imigrasi juga menjadi perhatian setelah muncul kasus yang sempat viral dan berdampak pada citra pariwisata daerah.

Pemprov Kepri kini berupaya menyamakan persepsi antarinstansi terkait agar kejadian serupa tidak terulang.

“Yang terpenting adalah bagaimana ke depan kita memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan,” kata Nyanyang.

Di sisi lain, Kepri juga mengoptimalkan potensi lokal dengan mengangkat berbagai ikon wisata di kabupaten/kota seperti Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang.

Beragam agenda wisata, mulai dari kegiatan mingguan hingga tahunan, disiapkan untuk menarik minat wisatawan sekaligus memperpanjang masa tinggal mereka di daerah tersebut.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi lokal secara signifikan.

Pemprov Kepri juga mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Imigrasi untuk menghadirkan kebijakan visa yang lebih fleksibel, guna menarik wisatawan dari negara potensial seperti China, Korea Selatan, dan Jepang.

Menurut Nyanyang, kebijakan visa yang lebih terbuka akan memperkuat posisi strategis Kepri sebagai kawasan pariwisata berbasis perbatasan, termasuk Batam yang memiliki status khusus.

“Dengan dukungan kebijakan visa yang tepat, kami optimistis jumlah wisatawan akan meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah,” ujarnya.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Pemprov Kepri tetap optimistis sektor pariwisata dapat tumbuh berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan pemerintah pusat.

Dengan pembenahan layanan, peningkatan aksesibilitas, serta dukungan kebijakan, Kepri diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan Asia Tenggara.

Bisnis.com, DENPASAR – PT Federal International Finance (FIFGROUP) Bali mencatatkan kinerja positif di pembiayaan kendaraan bermotor walaupun di tengah isu krisis energi dan tekanan sektor pariwisata imbas konflik Timur Tengah.

Kepala FIFGROUP Wilayah Bali I Made Aria Kusuma menjelaskan sepanjang 2026, pembiayaan kendaraan bermotor bisa tumbuh 3% (year-on-year/yoy).

Isu kenaikan dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak berdampak ke kinerja perseroan karena ketersediaan bahan bakar di Bali masih cukup.

Aria mengakui kinerja pembiayaan di Bali bergantung ke sektor pariwisata. Kinerja pariwisata Bali pada 2026 yang menantang imbas konflik Timur Tengah dinilai akan berimbas ke pembiayaan kendaraan.

"Secara pembiayaan Bali pasti mengikuti kondisi pariwisata. Kalau pariwisata turun, kami juga turun. Seperti pada 2025 yang kami harapkan lebih baik dari 2024 ternyata melambat. Akan tetapi kondisi market sekarang sudah cukup oke," ucap Aria.

Saat ini pembiayaan kendaraan FIF didominasi ke konsumen pribadi, sedangkan pembiayaan ke korporasi untuk kendaraan sewa atau rental di Bali menurut Aria sedang stagnan. Menurut Aria pengusaha rental masih belum ekspansi untuk membeli kendaraan baru.

"Kalau rental sepertinya masih wait and see, sekarang penjualan kami masih didominasi untuk pribadi," ujar Aria.

Selain itu FIF Wilayah Bali akan fokus menggarap pembiayaan ke pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya selama ini pembiayaan ke segmen UMKM belum optimal.

Untuk mendorong kinerja pembiayaan, FIFGROUP menawarkan berbagai solusi pembiayaan yang mudah, aman, dan cepat bagi masyarakat.

Aria menjelaskan melalui kegiatan Hajatan FIF Cabang Kuta, FIFGROUP berupaya mendekatkan layanan keuangan sekaligus mempererat hubungan dengan pelanggan.

Pada acara ini, FIFGROUP juga menunjukkan kepedulian sosial melalui program FIFGROUP Peduli. Dalam kesempatan ini, Kelompok Lansia Banjar Abian Base turut diundang untuk merasakan kebersamaan dalam rangkaian acara, sekaligus menerima bantuan sosial.

Kepala Cabang FIFGROUP Kuta Rinto Friadi menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hajatan Cabang ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan di berbagai kota sepanjang tahun 2026.

"Selain menghadirkan solusi finansial, kami juga ingin berbagi kebahagiaan melalui penyaluran bantuan kepada Kelompok Lansia Banjar Abian Base. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyampaikan strategi pengalihan (pivot) fokus pemasaran internasional ke kawasan Asia sebagai respons atas meningkatnya risiko geopolitik global yang berdampak terhadap arus perjalanan wisata dan biaya transportasi.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini mengatakan pergeseran fokus pasar menjadi langkah cepat untuk menjaga stabilitas kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

“Langkah refocusing yang kami lakukan adalah pivot. Dari sebelumnya berfokus pada pasar Eropa dan Amerika, kini kami mengarahkan perhatian lebih besar ke kawasan Asia,” kata Made dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Kemenpar menetapkan sejumlah pasar utama sebagai prioritas, yakni negara-negara kawasan Asean seperti Malaysia dan Singapura, serta Jepang, China, Korea, Australia, dan Selandia Baru.

Pasar tersebut dinilai lebih resilien karena memiliki kedekatan geografis dan akses penerbangan langsung, sekaligus tidak bergantung pada rute transit melalui kawasan konflik.

“Pasar-pasar ini lebih dekat, tidak memerlukan transit melalui kawasan Timur Tengah, dan relatif tidak terdampak lonjakan harga tiket yang signifikan,” ujar Made.

Meski demikian, dia menjelaskan bahwa pergeseran pasar ini memuat tantangan berupa meningkatnya persaingan antarnegara di kawasan yang sama dalam menarik wisatawan.

Oleh karena itu, kondisi tersebut mendorong Kemenpar memperkuat strategi promosi pariwisata melalui inovasi pemasaran dan kolaborasi lintas sektor.

Salah satu strategi yang diandalkan adalah penguatan program co-branding partners melalui kerja sama dengan berbagai merek lokal dan internasional untuk memperluas jangkauan promosi.

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan penyelenggaraan berbagai event di daerah sebagai sarana meningkatkan daya tarik destinasi sekaligus memperkuat eksposur pasar.

“Kami menggandeng berbagai mitra untuk berkolaborasi mempromosikan pariwisata Indonesia secara lebih kreatif dan efektif, termasuk melalui penyelenggaraan berbagai event di daerah,” pungkas Made.