Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) tercatat telah mengucurkan komitmen pembiayaan infrastruktur gabungan senilai lebih dari Rp319 triliun sejak keduanya beroperasi sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

PT SMI mencatat komitmen pembiayaan sebesar Rp275 triliun dalam 17 tahun beroperasi, dengan total nilai investasi yang dikelola mencapai Rp1.183 triliun. Pembiayaan tersebut diklaim berkontribusi pada penyerapan 10,9 juta tenaga kerja dan menambah 0,5% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah, dikutip Minggu (26/4/2026).

Dalam skema yang disiapkan Kemenkeu, PT SMI berperan sebagai development finance institution (DFI) yang berfokus pada proyek pemerintah, sementara IIF mengkatalisis keterlibatan swasta pada proyek yang bersifat bankable dan komersial.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," kata Reynaldi.

Sementara itu, IIF mencatat pembiayaan Rp44 triliun pada 182 proyek infrastruktur selama 15 tahun beroperasi. Rasio daya ungkit modal (leverage) IIF mencapai 17,6 kali dari ekuitas awal Rp2,5 triliun.

"Dari sisi leverage modal sudah sampai 17,6 kali dari modal awal Rp2,5 triliun," ujar Direktur Utama IIF Rizki Pribadi Hasan.

Portofolio pembiayaan IIF didominasi sektor telekomunikasi dan informasi, energi dan kelistrikan, serta kontraktor. IIF juga aktif membiayai proyek utilitas air bersih, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur sosial.

Sepanjang 2025, IIF membukukan laba bersih Rp185 miliar, tumbuh 51,2% dibandingkan Rp122,5 miliar pada 2024. Total aset IIF naik 5% secara tahunan menjadi Rp15,4 triliun, didorong peningkatan aset produktif sebesar 2%.

Rizki menambahkan IIF hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal. Jadi ini instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi, mudah-mudahan cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai," pungkasnya.

Kedua lembaga ini didorong pemerintah untuk makin aktif menutup celah pembiayaan infrastruktur yang masih lebar. Mengacu pada RPJMN 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur diproyeksikan mencapai US$625 miliar atau Rp10.728 triliun (asumsi kurs Rp17.165 per dolar AS).

Sementara itu, kapasitas APBN dan APBD hanya mampu menutup sekitar 40% dari kebutuhan tersebut, sehingga masih terdapat funding gap sekitar US$377,2 miliar atau Rp6.475 triliun.

PDB itu nggak cuma sekadar kompensasi tenaga kerja atau upah gaji, tapi juga mencakup surplus usaha, kemudian pendapatan 'entrepreneur', pajak dan subsidi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi menjelaskan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak mencerminkan gaji rata-rata masyarakat, mengingat gaji dan kompensasi kerja lainnya hanya sebagian kecil dari perhitungan PDB.

Ia menuturkan PDB per kapita menggambarkan tingkat produktivitas penduduk Indonesia, dan dalam analisis lebih jauh dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“PDB per kapita sangat berbeda dengan gaji rata-rata. PDB itu nggak cuma sekadar kompensasi tenaga kerja atau upah gaji, tapi juga mencakup surplus usaha, kemudian pendapatan entrepreneur (wirausaha), pajak dan subsidi,” ucap Windhiarso Ponco Adi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan istilah ‘per kapita’ dalam ‘PDB per kapita’ merujuk kepada seluruh penduduk Indonesia, mulai dari bayi yang baru lahir hingga kelompok lanjut usia.

Seluruh kelompok usia tersebut, baik yang termasuk kelompok usia produktif maupun tidak, dianggap memiliki tingkat produktivitas yang sama, sehingga nilai PDB per kapita tidak dapat disamakan dengan tingkat gaji rata-rata.

“(PDB per kapita) ini hanya sekadar ukuran statistik yang memudahkan bagaimana (menghitung) kontribusi rata-rata setiap penduduk terhadap penciptaan nilai tambah, ukuran pendekatan statistik untuk menggambarkan kontribusi rata-rata dari setiap penduduk atau setiap individu terhadap perekonomian suatu wilayah atau negara,” ujar Windhiarso.

Pihaknya pun menyayangkan adanya salah pengertian di kalangan masyarakat terkait data PDB per kapita tersebut, seperti salah satu unggahan di media sosial Facebook pada 11 Februari 2026 yang mengatakan bahwa rata-rata gaji masyarakat Indonesia sebesar Rp78,6 juta per tahun atau Rp6,5 juta per bulan.

Padahal, angka tersebut adalah data PDB per kapita Indonesia pada 2024 yang dirilis oleh BPS pada 5 Februari 2025.

“Februari lalu, kalau saya nggak salah ingat, di sebuah sosial media dan bahkan sampai ramai (viral), (unggahan) ini menyamakan PDB per kapita dengan gaji rata-rata…. Nah, ini sangat misleading (keliru) ya,” kata Windhiarso.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Inilah upaya-upaya kami untuk meningkatkan akurasi atau kualitas data yang kami hasilkan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pendataan lengkap perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) bertujuan untuk meningkatkan akurasi data Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Direktur Neraca Produksi BPS Puji Agus Kurniawan menyatakan, pihaknya bekerja sama dengan Dewan Nasional KEK dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam melakukan pendataan menyeluruh tersebut.

“Inilah upaya-upaya kami untuk meningkatkan akurasi atau kualitas data yang kami hasilkan,” ujar Puji Agus Kurniawan dalam “Workshop Wartawan Pemanfaatan Data Strategis BPS” di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan sebelum adanya pendataan lengkap KEK dan KI, perusahaan di dalam maupun di luar kawasan khusus tersebut hanya diambil sampel dengan jumlah tertentu.

Data dari sampel tersebut, lanjut dia, kemudian dilakukan estimasi untuk memperoleh gambaran populasi perusahaan.

Pada metodologi baru, seluruh perusahaan di KEK dan KI didata secara lengkap (take all). Pengambilan sampel hanya dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan di luar kawasan ekonomi tersebut untuk dilakukan estimasi berapa jumlah perusahaan di luar KEK dan KI.

Estimasi jumlah perusahaan di luar KEK dan KI kemudian ditambah dengan data seluruh perusahaan di dalam KEK dan KI sehingga menghasilkan gambaran populasi selengkapnya.

Puji menyampaikan, pihaknya berharap idealnya dapat melakukan sensus terhadap jumlah perusahaan di Indonesia setiap 3 bulan sekali agar tidak ada lagi sampling error (kesalahan pengambilan sampel), tapi hal tersebut tidak memungkinkan karena keterbatasan biaya.

Padahal, lanjut dia, semakin banyak sampel maka hasil estimasi jumlah perusahaan di Indonesia akan menjadi semakin baik dan mendekati jumlah riilnya.

Upaya tersebut juga akan menurunkan sampling error dan meningkatkan akurasi data sehingga estimasi yang dihasilkan menjadi lebih presisi.

“Dalam proses pengumpulan data, kami ingin dong ini sampel makin lama harus kami tingkatkan terus kan supaya kami bisa mendapatkan gambaran yang lebih riil. Nah, sehingga kemarin (metode) pendataannya itu kami kembangkan,” kata Puji.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Utang publik global diproyeksikan melonjak ke level mengkhawatirkan, dengan Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan rasio tersebut bisa mencapai 100% dari PDB global pada 2029 seiring meningkatnya tekanan fiskal di negara maju maupun berkembang.

Berdasarkan laporan Fiscal Monitor terbaru, IMF menyoroti pelemahan berkelanjutan pada keuangan publik meskipun ekonomi global tetap tangguh. Tingkat utang meroket menjadi hampir 94% dari PDB pada 2025 dan diprediksi terus naik didorong defisit yang berlanjut, biaya bunga lebih tinggi serta guncangan geopolitik baru.

Mengutip dari Business Today, pemicu utama yang memperburuk prospek adalah konflik Timur Tengah berkepanjangan, mengganggu pasar energi, dan memperketat kondisi keuangan secara global. Pemerintah kian terjepit antara melindungi rumah tangga dari kenaikan harga bahan bakar dan pangan dengan menjaga disiplin fiskal.

Beban ini jatuh lebih berat pada negara pengimpor energi dan berpenghasilan rendah, yang menghadapi tagihan impor membengkak serta ruang fiskal terbatas. Di tengah situasi ini, India muncul sebagai titik terang relatif. Bersama Meksiko dan Turki, India berhasil memperbaiki posisi fiskalnya berkat pengendalian pengeluaran primer.

IMF juga mencatat, trajektori utang India diproyeksikan stabil atau bahkan turun seiring waktu, didukung pertumbuhan PDB nominal yang kuat dan upaya konsolidasi fiskal yang berkelanjutan. Namun, rasio utang terhadap PDB India tetap tinggi di atas 84%, dan negara tersebut rentan terhadap risiko global.

Kenaikan harga energi, likuiditas global yang mengetat, serta aliran modal yang fluktuatif bisa menyulitkan pengelolaan fiskal, terutama jika ketegangan geopolitik berlanjut. IMF menekankan bahwa bantalan fiskal global telah terkikis habis. Seabad lalu, negara-negara masih punya ruang untuk menstabilkan utang, tapi kini cadangan itu nyaris nol.

Sementara itu, biaya pinjaman yang melonjak memperparah masalah. Pembayaran bunga melonjak tajam dari sekitar 2% menjadi hampir 3% dari PDB global hanya dalam empat tahun, seiring pemerintah merefinansial ulang utang pada tingkat suku bunga lebih tinggi.

Ekonomi besar tetap menjadi sorotan utang global. Amerika Serikat (AS) terus mencatat defisit 7–8% dari PDB, meskipun utangnya diproyeksikan mencapai 142% dari PDB pada 2031. China juga mengalami defisit yang naik saat mendukung permintaan domestik dengan utang diprediksi mendekati 127% dari PDB pada periode yang sama.

Sementara, sebagian Uni Eropa (UE) melonggarkan aturan fiskal untuk menampung peningkatan belanja pertahanan. IMF memperingatkan bahwa risiko cenderung ke arah negatif. Skenario buruk seperti konflik berkepanjangan atau koreksi pasar keuangan utang global bisa melonjak lebih cepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada tahun 2026.

Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan estimasi Bank Dunia pada Oktober 2025 lalu, yang mematok laju produk domestik bruto (PDB) RI di angka 4,8% pada tahun ini.

Berdasarkan laporan terbaru East Asia & Pacific Economic Update edisi April 2026, pemangkasan proyeksi pertumbuhan Indonesia ini sejalan dengan tren perlambatan ekonomi secara regional di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) di luar China yang diproyeksi mencapai 4,1% pada 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di angka 4,4%.

Bank Dunia mencatat bahwa perlambatan kawasan ini utamanya ditekan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga energi global. Indonesia pun akan ikut terdampak.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat ke level 4,7%, lantaran tekanan dari tingginya harga minyak dan sentimen penghindaran risiko [risk-off] hanya akan diimbangi sebagian oleh penerimaan komoditas dan inisiatif investasi yang digerakkan oleh negara," tulis laporan Bank Dunia tersebut, dikutip Rabu (8/4/2026).

Kendati proyeksi dipangkas, Indonesia dinilai masih memiliki daya tahan di tengah guncangan eksternal. Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia memiliki penyangga dan kapasitas yang lebih kuat untuk menyerap guncangan dibandingkan beberapa negara tetangga.

Misalnya, Bank Dunia melihat dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap inflasi domestik dinilai lebih moderat, lantaran diredam oleh kebijakan subsidi dan harga yang diatur pemerintah. Selain itu, investasi publik diyakini akan menjadi pendongkrak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Reformasi Struktural

Meski memiliki daya tahan jangka pendek, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memberikan peringatan keras terkait kualitas pertumbuhan jangka panjang.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5% dalam beberapa waktu terakhir dinilai terlalu bergantung pada dukungan intervensi pemerintah.

Untuk mengerek kapasitas potensial ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang produktif, Bank Dunia mendorong pemerintah untuk mengeksekusi reformasi struktural secara masif.

Sejumlah catatan Bank Dunia tersebut antara lain hambatan nontarif (non-tariff barriers), khususnya di sektor jasa; terpinggirnya Indonesia dari rantai nilai global (global value chains), terutama di sektor manufaktur akibat hambatan nontarif, yang justru mempersulit pelaku eksportir saat harus mengimpor bahan baku; dan deregulasi dan penyederhanaan perizinan usaha (lisensi bisnis).

Sementara pada tahun depan, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia melesat tumbuh lebih tinggi ke level 5,2% seiring dengan ekspektasi meredanya ketegangan geopolitik dan berkurangnya ketidakpastian iklim kebijakan global.

Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas/Ketua KPPU RI 2015 – 2018

EKONOM paling berpengaruh abad ke-20 dari Chicago school of economics dan pemenang nobel ekonomi tahun 1976, Milton Friedman mengingatkan bahwa “pilihan pada prinsip rule vesrsus discretionary policy menentukan tinggi rendahnya premi risiko suatu perekonomian. Premi risiko tinggi disebabkan oleh perubahan kebijakan yang tidak terduga.”

Pandangan Milton Friedman (1976) sejalan dengan ekonom Harvard University, N. Gregory Mankiw (2007) dalam The Principle of Macroeconomics, menyatakan bahwa terdapat lima area perdebatan dalam merumuskan kebijakan makroekonomi. Salah satunya, debat soal rule versus diskresi.

Apakah pemerintah dan BI akan menerapkan prinsip monetary and fiscal policy rule yang ketat atau justru memilih discretionary policy. Discretionary policy dalam kebijakan makro cenderung menciptakan ketidakstabilan kebijakan dan meningkatkan premi resiko.

Pro dan kontra terhadap kebijakan rule versus diskresi sudah berlangsung lama. Pendukung prinsip diskresi lebih setuju memberikan fleksibilitas kepada pemerintah menanggapi situasi tidak terduga (emergensi). Sebaliknya, pendukung kebijakan rule beranggapan bahwa proses politik tidak dapat dipercaya sehingga fleksibilitas berpotensi disalahgunakan.

Pandangan Milton Friedman (1976) dan Mankiw (2007) sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Hal ini terkait dengan ketidakstabilan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada saat fundamental ekonomi nasional sangat baik.

Nilai tukar rupiah undervalued, di bawah nilai wajar. Tidak sesuai dengan faktor fundamentalnya. Inflasi secara tahunan (year-on-year) turun dari 4,76 ke 3,48 dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,40 persen pada kuartal pertama 2026.

Fenomena depresiasi rupiah per dollar Amerika Serikat (AS) di atas dapat dijelaskan dengan risk premium cahnnel. Hal ini sejalan dengan pandangan ekonom International Monetary Fund (IMF), Lorenzo Giorgianni (1997) bahwa kondisi fiskal yang buruk meningkatkan persepsi risiko terhadap suatu perekonomian, meningkatkan risk premium dan membuat nilai tukarnya terdepresiasi.

Pengalaman tahun 1992, nilai tukar lira Italia, franc Belgia dan krona Swedia mengalami depresiasi ekstrim karena premi risikonya sangat tinggi yang disebabkan oleh lemahnya disiplin fiskal. Ketaatan terhadap fiscal policy rule sangat lemah. Hal ini tercermin pada debt to Gross Domestic Product (GDP) ratio yang tinggi, melampaui batas aman 60 persen.

Fenomena yang sama juga terjadi di Brazil tahun 2002, pada saat disiplin fiskal buruk yang tercermin pada debt to GDP ratio tinggi, rasio defisit fiskal terhadap GDP lebih besar 3,0 persen, keseimbangan primer negatif dan credit default swap (CDS) naik membuat nilai tukar real Brazil terdepresiasi ekstrim.

Pengalaman Brazil dapat menjadi pelajaran. Pada tahun 2002, calon presiden Luiz Inacio Lula da Silva dari partai buruh beraliran kiri, membangun narasi kebijakan ekonomi membatasi mekanisme pasar dan mendorong renegosiasi utang pemerintah Brazil.

Narasi ini dipersepsi oleh investor sebagai signal gagal bayar utang pemerintah. Kepercayaan investor terhadap kesinambungan utang pemerintah Brazil hilang. Premi risiko Brazil naik. Biaya utang naik. Suku bunga pinjaman, baik domestik maupun luar negeri naik.

Lembaga pemeringkat internasional yang menjadi patokan investor global menempatkan asetnya, Moody’s, Fitch dan S&P menurunkan peringkat utang Brazil menjadi “highly speculative”. Tingkat risiko gagal bayar utang meningkat signifikan yang tercermin pada CDS sebesar 3,75, tertinggi sepanjang sejarah (all-time high).

Kecenderungan yang sama juga terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Narasi state capitalism sangat dominan. Disiplin fiskal menurun yang tercermin pada debt to GDP ratio naik menjadi 40,46 persen. Rasio defisit fiskal terhadap GDP juga mendekati batas aman sesuai undang-undang (UU) sebesar 3,0 persen.

Debt service ratio (DSR) naik di atas batas aman 20 persen menjadi 47,67 persen. DSR mencerminkan kemampuan suatu negara membayar utang. DSR sebesar 47,67 menunjukkan bahwa hampir separuh pendapatan pemerintah Indonesia digunakan untuk membayar utang.

Peringkat utang Indonesia bertahan di Baa2 versi lembaga pemeringkat Moody’s dan juga Fitch Rating, masih kategori investment grade. Tetapi dari sisi outlook utang pemerintah Indonesia turun dari kategori stabil menjadi negatif.

Coutry risk premium Indonesia sebesar 2,46. Lebih tinggi dibandingkan country risk premium Malaysia sebesar 1,55 dan Thailand 2,07. Hal ini sejalan dengan peringkat utang Malaysia versi Moody’s termasuk kategori menengah atas (A3). Demikian juga dengan sovereign CDS (mencerminkan potensi gagal bayar utang pemerintah), Indonesia 1,05 lebih tinggi dari Malaysia.

Lalu, apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan premi risiko perekonomian nasional serta mengurangi depresiasi rupiah dalam situasi ketidakpastian global akibat perang Iran melawan AS dan Israel?

Sesuai kerangka rule versus diskresi dan jalur premi risiko terhdap depresiasi nilai tukar, pilihan terbaiknya adalah pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjalankan kebijakan dengan fiscal and monetary policy rule yang ketat.

Hal ini penting mengingat rendahnya kredibilitas kebijakan (policy credibility) dan pengambil kebijakan ekonomi (credibility of policy maker) di mata investor (publik).

Mematuhi ketentuan UU mengenai rasio defisit fiskal terhadap GDP lebih kecil 3,0 persen, menurunkan DSR mendekati 20 persen, dan mempertahankan rasio utang terhadap GDP sekitar 40 persen, jauh lebih kecil dari batas aman 60 persen.

Dan mengumumkan secara terbuka hasil stress test, skenario menghadapi ketidakpastian global, khususnya berkaitan dengan dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Termasuk, skenario kebijakan menunda pelaksanaan program strategis nasional berbiaya mahal, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk mempertahankan rasio defisit fiskal sebesar 3,0 persen GDP.

Jakarta: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi pondasi utama ekonomi Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, sebagian besar pelaku usaha masih berada di level mikro. Tantangannya pun tidak ringan, terutama bagi pelaku UMKM perempuan yang kerap menghadapi keterbatasan akses, mulai dari pembiayaan, pasar, hingga literasi digital.

Meski begitu, tidak sedikit kisah sukses yang muncul dari keterbatasan tersebut. Sejumlah pelaku UMKM perempuan yang terlibat dalam program pemberdayaan menunjukkan bahwa dengan pola pikir yang tepat, usaha kecil pun bisa berkembang signifikan.

Dari pengalaman mereka, ada lima mindset penting yang bisa menjadi bekal untuk naik kelas.

1. Adaptif terhadap Perubahan dan Teknologi

Perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam dunia usaha. Di era digital, kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama. Teknologi bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam menjalankan bisnis.

Digitalisasi terbukti mampu mendorong peningkatan omzet secara signifikan. Mulai dari pemanfaatan media sosial, platform e-commerce, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI), semuanya bisa membantu pelaku usaha menjangkau pasar lebih luas dan meningkatkan efisiensi.

Banyak pelaku UMKM memulai dari langkah sederhana, seperti merapikan tampilan media sosial, membuat halaman link terpadu untuk memudahkan pelanggan, hingga rutin membuat konten yang relevan.

Aisyah Nur Asri, juara SisBerdaya 2025 lewat Mad Quinn Beauty, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi bisa dimulai dari hal sederhana. “Sebagai usaha kecil, kita harus pintar mencari tools yang mempermudah bisnis. Misalnya sesimpel merapikan medsos, mengatur landing page seperti Linktree supaya mudah diakses calon customer, dan rajin ngonten serta memanfaatkan AI untuk memperkaya ide pemasaran.”

2. Terus Belajar dan Terbuka pada Wawasan Baru

Belajar tidak berhenti setelah usaha berjalan. Justru, di sinilah proses pengembangan dimulai. Mengikuti pelatihan, workshop, atau program pemberdayaan dapat membuka perspektif baru dalam mengelola bisnis.

Selain ilmu, pelaku usaha juga bisa mendapatkan akses ke mentor dan komunitas yang membantu melihat peluang secara lebih strategis. Tidak jarang, perubahan cara berpikir ini berdampak langsung pada peningkatan penjualan dan kapasitas produksi.

Inne Viryani, misalnya. Setelah mengikuti program SisBerdaya tahun 2023, ia mengaku mendapatkan wawasan bisnis baru yang membantu mengembangkan usahanya. Alhasil, penjualan per bulan bisnis Riasafood miliknya tumbuh hingga 130 persen, dengan produksi per bulan naik hingga 14 persen.

3. Bangun Relasi, Buka Lebih Banyak Peluang

Jejaring menjadi aset penting dalam perjalanan bisnis. Bergabung dengan komunitas, mengikuti bazar, atau berpartisipasi dalam program pelatihan dapat membuka pintu kolaborasi dan pasar yang lebih luas.

Dari relasi inilah sering muncul peluang baru, baik dalam bentuk kerja sama, distribusi produk, maupun dukungan moral sesama pelaku usaha.

Hal ini dirasakan oleh Eka Shandy Andi Ishak, pemilik diTUTA asal Sulawesi, yang berfokus pada produk kerajinan tangan, sekaligus juara SisBerdaya tahun 2023. Selain tergabung dalam komunitas SisBerdaya, ia kini juga aktif dalam komunitas wirausaha di wilayahnya, seperti Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang membuatnya semakin semangat dalam membangun usaha.

4. Fokus pada Dampak, Bukan Sekadar Profit

UMKM tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga dampak yang bisa diciptakan. Banyak usaha kecil yang justru tumbuh dengan membawa nilai sosial, budaya, dan lingkungan.

Misalnya dengan memberdayakan masyarakat sekitar, membuka lapangan kerja bagi kelompok rentan, atau mengangkat kearifan lokal sebagai identitas produk. Bahkan, praktik ramah lingkungan seperti memanfaatkan limbah produksi juga mulai banyak diterapkan.

Pendekatan ini tidak hanya memperkuat brand, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis.

Contohnya Hj. Nurlaela, salah satu juara SisBerdaya 2025. Lewat Cantika Sabbena, ia melahirkan brand kain khas Soppeng yang mempromosikan warisan budaya Bugis melalui motif tradisional yang khas. “Saat ini, 90 persen karyawan saya perempuan karena saya ingin menciptakan ruang untuk sesama wanita bisa bertumbuh. Dalam pembuatan kain pun, Cantika Sabbena memakai limbah kain. Jadi kalau ada niat, kita bisa menggabungkan pelestarian budaya, pemberdayaan perempuan, dan sustainability,” katanya.

5. Konsisten dan Pantang Menyerah

Di balik setiap usaha yang berhasil, selalu ada konsistensi yang dijaga. Banyak pelaku UMKM memulai dari kondisi serba terbatas, namun tetap bertahan dan terus berkembang.

Ketekunan dalam menjalankan usaha, kemauan untuk terus belajar, serta kemampuan beradaptasi menjadi faktor yang membedakan usaha yang stagnan dan yang terus bertumbuh.
Pengalaman Rani Mei Lestari adalah salah satu contohnya.

Penyandang paraplegia ini mendirikan DISPROMAN Laundry, sebuah layanan cuci kiloan hingga perawatan pakaian berkualitas tinggi. Yang lebih menginspirasi, juara 3 DisBerdaya 2025 ini turut membuka peluang bagi perempuan disabilitas lainnya untuk dilatih, diberdayakan, dan dihargai. Bagi Rani, setiap cucian bukan sekadar pakaian bersih, tapi juga cara mencuci stigma, melipat harapan, dan mengangkat martabat.

(SAW)

JAKARTA - Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2026 mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit ini terjadi seiring percepatan belanja negara pada awal tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah sengaja menerapkan strategi fiskal ekspansif dengan mempercepat realisasi belanja sejak triwulan pertama. Langkah ini berbeda dari pola sebelumnya yang cenderung menumpuk di akhir tahun.

Realisasi belanja negara hingga Maret 2026 tercatat mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini setara dengan 21,2% dari total pagu APBN, lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis triwulan I yang berada di kisaran 17%.

Menurut dia, percepatan belanja tersebut bertujuan agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun. “Strategi ini mulai berhasil, harusnya dampak ekonominya lebih bagus,” kata Purbaya.

Di sisi pendapatan, negara mengumpulkan Rp574,9 triliun hingga akhir Maret 2026 atau tumbuh 10,5% (yoy). Kinerja ini ditopang oleh penerimaan pajak yang meningkat signifikan sebesar 20,7% (yoy). Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga meskipun defisit melebar pada awal tahun. Pemerintah terus memantau perkembangan pendapatan dan belanja untuk memastikan kesinambungan APBN.

Selain itu, defisit keseimbangan primer tercatat sebesar Rp95,8 triliun pada periode yang sama. Pemerintah menilai angka tersebut masih dalam batas aman dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati di tengah ketidakpastian global. "Yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa, pendapatannya belanjanya seperti apa, jadi kita amat berhati-hati dalam perhitungan ini," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap memakai saldo anggaran lebih (SAL) apabila harga minyak dunia terus melonjak naik, agar defisit APBN 2026 bisa tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya merujuk salah satu skenario yang sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang kabinet pada akhir pekan lalu, yaitu skenario moderat di mana harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS.

Dalam skenario tersebut, defisit APBN 2026 bisa mencapai 3,53% terhadap PDB. Purbaya tidak menampik bahwa pelebaran defisit ke 3,53% terhadap PDB berarti menambah belanja pemerintah sekitar Rp110 triliun.

"Kalau cuma butuh Rp110 triliun aja, saya bisa tutup dari SAL saya," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Adapun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum merilis data SAL terbaru. Catatannya, SAL pada 2024 mencapai Rp459,5 triliun

Hanya saja pada 2025 Kemenkeu memakai SAL sebesar Rp85,6 triliun untuk menutup defisit APBN dan menempatkan Rp201 triliun di perbankan untuk menjaga likuiditas bank-bank Himbara. Berdasarkan asumsi pengurangan tersebut, kini SAL tersisa sekitar Rp175 triliun.

Purbaya pun meminta agar masyarakat tidak panik. Menurutnya, otoritas fiskal punya anggaran untuk antisipasi rambatan negatif dari ketidakpastian global yang meningkatkan belakangan ini.

"Saya masih punya tabungan. Jadi jangan takut. Kita akan pasti putuskan yang terbaik buat masyarakat dan ekonomi Indonesia. Cuman itu tujuan kita ya," katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pemerintah belum berencana melebar defisit APBN 2026 di atas 3% alias melampaui ambang batas yang ditentukan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, Kemenkeu masih akan menempuh langkah penghematan anggaran.

"Kita perlu melakukan penyelamatan anggaran, caranya seperti apa, kami diskusi dengan beberapa komentar lembaga dari pemerintah," jelas Purbaya usai melakukan rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Perekonomian.

Skenario Pelebaran Defisit

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan soal kemungkinan defisit APBN bakal naik di atas 3%.

Airlangga mengungkapkan berbagai skenario imbas harga minyak global yang melonjak serta merosotnya nilai tukar rupiah, yang menunjukkan sulitnya pemerintah menjaga defisit APBN di level 3%. Dia pun menyinggung soal opsi Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19.

Dia mengatakan bahwa dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB. Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.

"Defisit sulit dipertahankan [di bawah 3% terhadap PDB] kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan [ekonomi]," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026).

Airlangga pun menyinggung terkait dengan Perppu yang pernah diterbitkan saat pandemi Covid-19 yang memberikan kelonggaran defisit APBN untuk naik ke atas 3%.

"Kita pernah melakukan Perppu pada saat Covid. Beberapa faktor perlu dalam Perppu disiapkan, mengenai timing, itu memang keputusan politik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa kondisi cadangan pangan nasional, khususnya beras, berada pada tingkat yang sangat aman.

Dalam laporannya, Amran menyebut stok beras nasional saat ini telah mencapai sekitar 4 juta ton dan diperkirakan meningkat hingga 5 juta ton pada bulan depan.

Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

“Khusus beras hari ini mencapai 4 juta ton dan kemungkinan bulan depan mencapai 5 juta ton, Bapak Presiden. Ini tertinggi cadangan kita,” ujar Amran.

Dia menjelaskan jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga sekitar 324 hari ke depan, sehingga pasokan beras dinilai aman hingga akhir tahun.

Meskipun stok pangan dinilai aman, tetapi Amran menyampaikan bahwa ketersediaan anggaran untuk mendukung pengelolaan cadangan beras pemerintah saat ini hanya cukup untuk dua minggu ke depan.

Oleh karena itu, dia meminta dukungan tambahan anggaran sesuai kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya bersama pemerintah.

“Anggarannya tinggal untuk dua minggu. Kalau bisa tambahan anggaran yang sudah disepakati. Ini pinjam, bukan habis,” kata Amran.

Ekspor Sawit Naik 6 Juta Ton

Selain beras, Amran juga melaporkan perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit. Ia menyebutkan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil mengalami peningkatan signifikan.

Menurutnya, volume ekspor CPO Indonesia meningkat sekitar 6 juta ton, dari sebelumnya sekitar 26 juta ton menjadi sekitar 32 juta ton.

Kenaikan tersebut juga dinilai tetap mencukupi kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk program biofuel yang memerlukan sekitar 5,3 juta ton bahan baku.

“Alhamdulillah ekspor kita naik. Dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton,” ujarnya.

Amran juga menyampaikan bahwa secara keseluruhan ekspor sektor pertanian Indonesia mengalami peningkatan sebesar 28%.

Di sisi lain, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencatat capaian tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yakni mencapai 5,74%.

Selain itu, nilai tukar petani (NTP) juga tercatat sebagai yang tertinggi dalam 33 tahun terakhir.

Menurut Amran, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas pertanian serta penurunan harga pupuk sekitar 20%.

“Kebijakan HPP dinaikkan dan harga pupuk turun 20% tanpa membebani Menteri Keuangan,” katanya.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan capaian di sektor pangan menunjukkan fondasi ketahanan pangan nasional yang kuat.

“Ini sesuatu yang bisa kita yakini sebagai fondasi yang kuat. Apa pun yang terjadi, pangan kita aman,” kata Prabowo.

Meski demikian, Presiden menekankan pentingnya terus memperhatikan pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

Menurutnya, sektor perikanan—baik perikanan darat, perikanan lepas pantai, maupun perikanan tangkap—menjadi salah satu sektor yang dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan protein nasional.

“Semua komoditas harus kita cermati, terutama masalah protein,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah risiko stagflasi atau kondisi pertumbuhan ekonomi yang stagnan namun inflasi yang tinggi, usai muncul isu perubahan aturan ambang batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Said mengaku rencana pelonggaran ambang batas defisit tersebut belum menyentuh meja parlemen. Dia juga mengatakan belum ada komunikasi resmi dari pemerintah terkait wacana tersebut.

"Karena belum ada komunikasi awal dari pemerintah, tentu saya belum bisa berpendapat lebih jauh. Namun yang pasti, setiap kebijakan yang ditempuh harus ada dasar, tujuan, dan strateginya," tegas Said melalui keterangannya, Jumat (13/3/2026).

Betolak belakang dengan niat menaikkan baseline defisit APBN, Said justru meyakini bahwa pemerintah masih memiliki amunisi yang cukup untuk menjaga disiplin anggaran di bawah level 3% terhadap PDB.

Adapun untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan mempertahankan defisit di batas 3% PDB, Banggar DPR merekomendasikan tiga strategi utama yang harus dieksekusi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pertama, pemerintah didorong untuk memaksimalkan implementasi Coretax guna menambal kebocoran dan memperbaiki rasio penerimaan perpajakan. Selain itu, momentum kenaikan harga komoditas ekspor, seperti minyak bumi dan batu bara, harus ditangkap sebagai katalis peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kedua, pemerintah dituntut untuk melakukan pemangkasan anggaran secara ketat pada berbagai program yang tidak berstatus prioritas. Keseimbangan antara realisasi pendapatan yang optimal dan belanja yang terkendali diyakini mampu mengamankan defisit di bawah 3%.

Ketiga, di tengah bayang-bayang ancaman penilaian negatif dari lembaga pemeringkat kredit , Kemenkeu dan jajarannya harus mampu meyakinkan investor asing untuk tetap menyerap Surat Berharga Negara (SBN), sembari memperluas basis kepemilikan pada porsi SBN ritel domestik.

Ancaman QE & Stagflasi

Lebih lanjut, Said menjelaskan risiko apabila pemerintah memaksakan diri menembus ambang batas defisit. Meski secara jangka pendek ruang manuver fiskal akan terasa lebih luas, kebijakan ini niscaya akan menggeser beban berat ke pundak pemerintahan di masa depan akibat penambahan utang.

Masalahnya, penambahan utang di saat kondisi ketidakpastian akan meningkatkan cost of fund. Apalagi, belakangan sejumlah lembaga pemeringkatan seperti Moody's dan Fitch menurunkan outlook Indonesia dari Stabil menjadi Negatif.

Dia pun khawatir dengan wacana Quantitative Easing alias skema penciptaan uang yang menggunakan model Bank Indonesia (BI) menyerap SBN di pasar sekunder yang bisa menjaga stabilitas imbal hasil alias yield obligasi pemerintah. Said mewanti-wanti agar pemerintah berhitung cermat mengenai kapasitas dan independensi bank sentral.

"BI memiliki tanggung jawab mengendalikan kurs dan inflasi. Kedua hal itu tidak mudah, butuh kewaspadaan, dan buat kerja serta amunisi dari BI sendiri yang harus kuat. Harus dihitung betul, jangan sampai ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder, lalu jebol di kurs dan pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya," papar Said.

Dia juga memberikan peringatan keras terhadap opsi sembrono pencetakan uang baru. Menurutnya, dalam kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih seutuhnya, injeksi likuiditas yang berlebihan ke pasar tanpa diimbangi produktivitas hanya akan memicu krisis yang lebih kompleks.

"Kondisi saat ini daya beli rakyat belumlah baik. Jika uang beredar lebih banyak lagi terjadi bersamaan, kita bisa menghadapi stagflasi," tegasnya.

Banggar DPR pun mendesak pemerintah untuk memperluas pelibatan para ekonom dan akademisi dalam merumuskan kebijakan ini. Keterlibatan pakar dinilai krusial agar setiap manuver memiliki basis dukungan teknokrasi yang memadai, sehingga peta mitigasi risiko terukur dengan jelas demi mempertahankan postur fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Peserta uji kelayakan dan kepatuhan calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi memaparkan target yang dia canangkan di sektor pasar modal. Hal itu dia sampaikan dalam forum fit and propert test bersama Komisi I DPR RI, di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Pertama, dalam periode 5 tahun ke depan sampai 2031 ditargetkan kapitalisasi pasar akan mencapai Rp25.000 triliun, atau sekitar 80% dari produk domestik bruto (DPB) nasional.

"Jumlah investor kita harapkan sudah ada angka 30 juta investor, kemudian rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) kita harapkan sudah mencapai Rp35 triliun per harinya. Dan sejalan dengan itu terjadi peningkatan baik itu di sisi jumlah emiten maupun jumlah dana kelolaan dari para investor," ujar Hasan, Rabu (11/3/2026).

Hasan mengatakan untuk mencapai kapitalisasi pasar Rp25.000 triliun memang bukan perkara gampang. Dia menekankan otoritas bursa jangan berpikir hanya mengembangkan equity based product atau market semata. Menurutnya, pasar saham Indonesia dibandingkan dengan bursa regional dan global sebetulnya tidak terlalu kalah untuk pasar ekuitasnya.

"Tapi bayangkan Singapura yang 50% lebih porsinya adalah debt instrument market, bukan equity market. Pasar modal di Thailand jauh meninggalkan kita karena non vanilla product dan derivative financial product-nya," ujarnya.

Hasan menilai Indonesia perlu mengembangkan berbagai produk yang tak bertumpu semata pada equity based product, tetapi juga menyasar pengembangan instrumen surat utang sampai keuangan derivatif, sampai non vanilla product.

Dalam forum ini Hasan juga menjelaskan bahwa visi dan misi yang dia usung berjudul reformasi integritas sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) Indonesia untuk mewujudkan sektor PMDK yang terpercaya, dalam, liquid, modern, berdaya saing, dan mampu tumbuh berkelanjutan.

"Visi dan misi serta program rencana strategis yang saya ajukan ini merupakan hasil pemetaan atas permasalahan dan tantangan yang kita hadapi belakangan ini di sektor PMDK, terutama untuk merespons kondisi dan tantangan terkini yang tengah kita hadapi," ujarnya.

Adapun, pada masa jabatan yang masih berlaku sekarang, Hasan merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK. Dirinya juga menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif PMDK menggantikan Inarno Djajadi yang mengundurkan diri bersama Ketua OJK dan Wakil Ketua OJK beberapa waktu lalu.