Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menghimpun dana hasil penjualan Sukuk Ritel Seri SR024 dengan total mencapai Rp17,49 triliun. Generasi Y atau milenial mendominasi jumlah investor.

Berdasarkan pengumuman DJPPR, nilai serapan tersebut terdiri atas seri SR024T3 dengan tenor 3 tahun sebesar Rp12,14 triliun dan seri SR024T5 dengan tenor 5 tahun sebesar Rp5,349 triliun.

Adapun SR024T3 akan jatuh tempo pada 10 Maret 2029, sementara SR024T5 pada 10 Maret 2031.

"Seluruh dana yang dihimpun digunakan untuk pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2026," tulis pengumuman tersbut dikutip, Kamis (23/4/2026).

Dari sisi distribusi investor, SR024 mencatat total 62.231 investor, terdiri atas 44.424 investor pada SR024T3 dan 22.548 investor pada SR024T5. Jumlah investor baru tercatat signifikan, yakni 16.034 investor baru di SBN Ritel dan 20.297 investor baru di SBSN Ritel.

Secara demografis, Generasi Y atau milenial mendominasi jumlah investor dengan porsi 50,75%. Namun, dari sisi nominal pemesanan, Generasi X menjadi kontributor terbesar dengan porsi 42,62%. Berdasarkan profesi, investor terbanyak berasal dari kalangan pegawai swasta (34,95%), sementara dari sisi nilai pemesanan didominasi oleh wiraswasta (29,79%).

Dari aspek wilayah, investor SR024 tersebar di seluruh Indonesia, dengan dominasi berasal dari kawasan Indonesia Barat (di luar DKI Jakarta) yang mencakup 64,39% jumlah investor dan 52,96% total nominal pemesanan. Berdasarkan gender, investor perempuan mendominasi baik dari sisi jumlah (57,16%) maupun volume pemesanan (50,64%).

Menariknya, selama masa penawaran SR024, terdapat Sukuk Ritel seri sebelumnya, yakni SR018T3, yang jatuh tempo pada 10 Maret 2026 dengan nilai Rp16,95 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 39,88% atau Rp6,33 triliun direinvestasikan kembali ke SR024, mencerminkan tingginya minat investor terhadap instrumen ini.

Seperti diketahui, instrumen investasi syariah ini ditawarkan pada 6 Maret hingga 15 April 2026 dengan menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased. Penerbitannya didukung underlying asset berupa Barang Milik Negara (BMN) serta proyek dalam APBN 2026.

SR024 diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (scripless) dan dapat diperdagangkan (tradable), dengan imbal hasil tetap (fixed rate) masing-masing sebesar 5,55% per tahun untuk SR024T3 dan 5,90% per tahun untuk SR024T5.

Penjualan seri ini juga ditopang oleh edukasi dan sosialisasi yang masif, baik secara daring maupun luring, serta optimalisasi media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat terhadap investasi syariah.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Skema baru pemberian insentif pajak untuk menarik investor yaknitax holidayakan segera ditetapkan. Aturan baru yang disesuaikan sebab adanya pajak minimum global ini tinggal ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut proses harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dengan peraturan perundang-undangan terkait sudah selesai. Penetapannya hanya menunggu tanda tangan dari Menkeu Purbaya.

"Saat ini proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengatur mengenai tax holiday telah selesai dilaksanakan. Setelah proses penetapannya selesai, ketentuan resmi akan disampaikan secara terbuka kepada publik," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Adapun Kemenko Perekonomian, yang ikut merumuskan aturan baru guna menarik investor itu menyatakan seluruh insentif memang secara umum sedang dikaji ulang.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, selama ini pemerintah mengandalkan tax holiday dan tax allowance untuk bisa menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Kini, dengan sudah berlakunya pajak minimum global, pria yang akrab disapa Susi itu menyebut berbagai skema insentif kini perlu disesuaikan.

"Sekarang eranya sudah mulai bergeser bagaimana penerapan GMT, Global Minimum Tax, kami akan nyesuaikan, kan di PMK-nya kemarin masih diperpanjang, sekarang kan di-review lagi," ujarnya saat ditemui di Djakarta Theater, Rabu (15/4/2026).

Susi menyebut penyesuaian insentif ini merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan global. Dia menyampaikan, pemerintah perlu juga menyesuaikan antara komitmen Indonesia di tingkat internasional dengan kebijakan perpajakan di dalam negeri.

Adapun pada awal April 2026, pemerintah telah menyelenggarakan rapat pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu kepada Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) terkait dengan permohonan pengharmonisasian ulang RPMK No.130/PMK.010/2020.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyatakan bakal memperpanjang periode pemberian tax holiday setelah berakhir masa berlakunya di penghujung 2025. Aturan ini sudah diperpanjang sekali melalui PMK No.69/2024 dari awalnya berakhir pada 8 Oktober 2024 ke 31 Desember 2025.

Berdasarkan naskah urgensi RPMK itu, pemerintah mengaku pemberian fasilitas tax holiday menjadi kurang efektif sejalan dengan adanya kebijakan internasional yaitu pajak minimum global. Pemerintah pun sudah memberlakukan GMT sejak 2025 berdasarkan PMK No.136/2024.

Dengan tarif minimum GMT 15%, efektivitas tax holiday dinilai berpotensi turun lantaran kini pemerintah tak bisa lagi menawarkan 'gula-gula' pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% selama periode 5-20 tahun.

Sebagaimana diketahui, inisiatif dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu pada intinya mewajibkan perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan di atas 750 euro untuk membayar pajak minimum global 15% di setiap yurisdiksi mereka beroperasi.

Oleh sebab itu, pemerintah tengah meracik skema insentif baru yang selaras dengan ketentuan global namun tetap bisa menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya.

"Pemerintah saat ini tengah mengembangkan skema insentif yang selaras dengan penerapan pajak minimum global, termasuk berbagai opsi Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) atau bentuk lain yang kompatibel dengan Pilar 2 OECD/G20," dikutip dari laman resmi DJPP Kemenkum, Rabu (15/4/2026).

Untuk diketahui, Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) merupakan kredit pajak yang refundable atau dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu atau transferable (dapat dialihkan), dan dalam kerangka Global Anti-Base Erosion Rules diperlakukan sebagai income alih-alih pajak yang ditanggung.

Dengan demikian, QRTC berbeda dengan tax holiday atau tax allowance yang prinsipnya menurunkan tarif efektif pajak.

Kredit pajak yang dapat dikembalikan ini dibayarkan dalam jangka waktu empat tahun sejak tanggal entitas konstituen memenuhi syarat untuk menerima kredit tersebut. Contoh umumnya adalah kredit pajak untuk penelitian dan pengembangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyelesaikan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengubah skema insentif pajak mengenai tax holiday. Dengan bergantinya skema insentif akibat pemberlakuan pajak minimum global, pemerintah harus berusaha lebih keras dalam memperbaiki iklim investasi guna tetap dilirik investor.

Pada awal April 2026, pemerintah telah menyelenggarakan rapat pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu kepada Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) terkait dengan permohonan pengharmonisasian ulang RPMK No.130/PMK.010/2020.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyatakan bakal memperpanjang periode pemberian tax holiday setelah berakhir masa berlakunya di penghujung 2025. Aturan ini sudah diperpanjang sekali melalui PMK No.69/2024 dari awalnya berakhir pada 8 Oktober 2024 ke 31 Desember 2025.

Berdasarkan naskah urgensi RPMK itu, pemerintah mengaku pemberian fasilitas tax holiday menjadi kurang efektif sejalan dengan adanya kebijakan internasional yaitu pajak minimum global. Pemerintah pun sudah memberlakukan GMT sejak 2025 berdasarkan PMK No.136/2024.

Dengan tarif minimum GMT 15%, efektivitas tax holiday dinilai berpotensi turun lantaran kini pemerintah tak bisa lagi menawarkan 'gula-gula' pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% selama periode 5-20 tahun.

Sebagaimana diketahui, inisiatif dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu pada intinya mewajibkan perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan di atas 750 euro untuk membayar pajak minimum global 15% di setiap yurisdiksi mereka beroperasi.

Oleh sebab itu, pemerintah tengah meracik skema insentif baru yang selaras dengan ketentuan global namun tetap bisa menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya.

"Pemerintah saat ini tengah mengembangkan skema insentif yang selaras dengan penerapan pajak minimum global, termasuk berbagai opsi Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) atau bentuk lain yang kompatibel dengan Pilar 2 OECD/G20," dikutip dari laman resmi DJPP Kemenkum, Rabu (15/4/2026).

Saat dimintai konfirmasi, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut proses harmonisasi sudah tuntas dan naskah beleid tinggal ditandatangani.

"Saat ini proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengatur mengenai tax holiday telah selesai dilaksanakan. Setelah proses penetapannya selesai, ketentuan resmi akan disampaikan secara terbuka kepada publik," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Di sisi lain Kemenko Perekonomian, selaku lembaga pemerintah yang ikut menyusun pengharmonian RPMK tersebut, menyatakan seluruh insentif memang secara umum sedang dikaji ulang.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, selama ini pemerintah mengandalkan tax holiday dan tax allowance untuk bisa menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan adanya GMT, pria yang akrab disapa Susi itu menyebut berbagai skema insentif kini perlu disesuaikan.

"Sekarang eranya sudah mulai bergeser bagaimana penerapan GMT, Global Minimum Tax, kami akan nyesuaikan, kan di PMK-nya kemarin masih diperpanjang, sekarang kan di review lagi," ujarnya saat ditemui di Djakarta Theater, Rabu (15/4/2026).

Susi menyebut penyesuaian insentif ini merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan global. Dia menyampaikan, pemerintah perlu juga menyesuaikan antara komitmen Indonesia di tingkat internasional dengan kebijakan perpajakan di dalam negeri.

Berbeda dari Tax Holiday

Untuk diketahui, Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) merupakan kredit pajak yang refundable atau dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu atau transferable (dapat dialihkan), dan dalam kerangka Global Anti-Base Erosion Rules diperlakukan sebagai income alih-alih pajak yang ditanggung.

Dengan demikian, QRTC berbeda dengan tax holiday atau tax allowance yang prinsipnya menurunkan tarif efektif pajak.

Kredit pajak yang dapat dikembalikan ini dibayarkan dalam jangka waktu empat tahun sejak tanggal entitas konstituen memenuhi syarat untuk menerima kredit tersebut. Contoh umumnya adalah kredit pajak untuk penelitian dan pengembangan.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut negara-negara adidaya sekalipun sebenarnya tetap mengandalkan insentif pajak untuk menarik investor masuk.

Akan tetapi, Fajry dalam hal ini turut merekomendasikan opsi QRTC oleh OECD ini. Dia mengatakan bahwa negara-negara maju, termasuk tetangga sekawasan Asean yakni Singapura, sudah dahulu mengimplementasikan insentif tersebut.

Insentif ini dapat menyelaraskan dengan Pilar II meskipun dari segi besaran manfaat pajaknya tidak sebesar 'income-based tax incentive' seperti tax holiday.

Oleh sebab itu, sebagai gantinya, PR pemerintah adalah untuk memperbaiki aspek non-pajak yang dapat meningkatkan investasi seperti kepastian hukum, infrastruktur, dan lainnya.

"Bagi wajib pajak, tentu kita ingin insentif pajak yang secara administratif memberikan kemudahan dan kepastian. Jangan seperti dahulu, insentifnya ada tapi untuk mendapatkannya sulit sekali," terang Fajru kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, Fajry menekankan bahwa wajib pajak tentu menginginkan regulasi yang memberikan kepastikan karena investasi yang ditanamkan bersifat jangka panjang.

"Jangan kemudian, di tengah jalan, insentif yang telah diberikan mudah dicabut atau dibatalkan," tuturnya.

Adapun ekonom Center of Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan tidak memungkiri kemungkinan skema insentif pajak baru ini bisa menggerus minat investor.

Sebab, ketika masih menggunakan skema tax holiday, kekurangan-kekurangan di Indonesia seperti kepastian hukum masih bisa dikompensasi.

Dengan adanya pajak minimum global, Deni melihat investor pun akan melihat aspek lain di luar insentif pajak dalam menentukan keputusan penanaman modal. Masalahnya, apabila Indonesia juga masih kurang dalam aspek lain seperti regulasi hingga kepastian hukum, maka penurunan daya saing bisa menjadi keniscayaan.

"Artinya investor akan melihat hal lain di luar tax holiday itu. Nah kalau di hal lain kita kalah, nah minat investor itu jadi lebih sedikit," jelasnya kepada Bisnis.

Menurut Deni, insentif fiskal bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan investor. Misalnya, perusahaan otomotif dan ekosistem penghiliran nikel memiliki perspektif berbeda dalam menentukan lokasi investas. Dia menyebut faktor insentif fiskal sangat berpengaruh dalam investasi penghiliran nikel.

"Jepang naruh produksi mobil yang untuk keluarga di Indonesia sementara sedan di Thailand. Itu kan masalah supply chain dia. Yang umum lebih ditentukan kepastian berusaha, iklim investasi dan biaya logistiknya termasuk juga perburuhan," ucapnya.

Kepastian regulasi oleh pemerintah ini setidaknya sudah disoroti oleh Lembaga pemeringkat internasional. Misalnya, Fitch dan Moody’s yang sudah menurunkan prospek kredit Indonesia dari positif ke negatif menyoroti hal yang sama.

Menurut kedua Lembaga pemeringkat itu, prediktabilitas dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tergerus turut memengaruhi penurunan prospek utang Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA—Salah satu riset menyebutkan pertumbuhan minat trading investor Indonesia yang disertai kehati-hatian dalam memilih broker atau platform investasi.

Invesnesia, platform media investasi multi-asset, menyebut temuan menarik mengenai perilaku trader ritel di Indonesia setelah berhasil mereferensikan lebih dari 4.000 klien trading dalam kurun waktu sekitar 2,5 tahun.

Selama periode pertengahan 2023 hingga akhir 2025, Invesnesia mencatat sekitar 75% pendaftaran klien trading berasal dari artikel yang berorientasi pada pengambilan keputusan, seperti ulasan broker, perbandingan platform trading, serta konten edukasi yang menjawab pertanyaan praktis dari trader.

Alfatur, Head of Research Invesnesia, menyampaikan Indonesia dinilai sebagai salah satu pasar ritel trading yang unik. Di satu sisi, minat terhadap trading cukup tinggi, terutama di instrumen seperti forex, CFD, dan komoditas seperti emas (XAUUSD).

Namun di sisi lain, banyak trader pemula juga memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi karena pengalaman pasar yang pernah diwarnai oleh broker ilegal atau skema investasi yang menyesatkan.

“Kondisi ini membuat proses pengambilan keputusan trader di Indonesia cenderung dimulai dari pencarian informasi, bukan dari brand broker itu sendiri. Banyak trader memulai perjalanan mereka dengan pertanyaan seperti apakah trading legal, broker mana yang aman, atau platform mana yang cocok untuk pemula,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (5/4/2026).

Menurut Alfatur, pertumbuhan investasi atau trading tidak hanya didorong oleh kampanye promosi agresif atau strategi periklanan jangka pendek, tetapi juga menarik kepercayaan investor.

“Banyak broker berfokus pada tahap akhir keputusan, padahal proses pembentukan kepercayaan terjadi jauh sebelum seorang trader mengklik tombol registrasi,” ujarnya.

Sementara itu, elemen lain seperti banner dan listing broker memang jarang terlihat sebagai sumber konversi langsung dalam laporan analitik. Namun, keberadaan elemen tersebut tetap memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan legitimasi suatu brand di mata trader.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media finansial memainkan peran penting sebagai lapisan keputusan dalam perjalanan trader, bukan sekadar sebagai sumber traffic.

“Dalam banyak kasus, trader tidak langsung mengunjungi situs broker. Mereka terlebih dahulu mencari jawaban, perbandingan, dan validasi dari pihak ketiga sebelum membuat keputusan,” tuturnya.

Seiring berkembangnya teknologi pencarian berbasis kecerdasan buatan (AI) dan Large Language Model (LLM), peran media dalam membentuk narasi dan persepsi industri juga dinilai semakin penting.

Dalam konteks tersebut, Invesnesia melihat bahwa broker yang berhasil berkembang di pasar Indonesia umumnya memiliki pendekatan yang berbeda. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap proses edukasi, bersedia dibandingkan secara objektif dengan kompetitor, serta membangun visibilitas brand secara konsisten dalam ekosistem media.

Ke depan, Invesnesia menilai bahwa strategi akuisisi trader kemungkinan akan semakin bergeser dari pendekatan berbasis promosi menuju pendekatan yang lebih berfokus pada kepercayaan, transparansi, dan edukasi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengerek kapitalisasi pasar atau market cap bursa hingga menyentuh Rp25.000 triliun pada 2031 dinilai sebagai langkah yang ambisius. Pasalnya, target ini menuntut akselerasi pertumbuhan pasar yang signifikan dalam lima tahun ke depan.

Adapun target tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, dalam forum fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Hasan menuturkan bahwa dalam periode lima tahun ke depan atau sampai dengan 2031, kapitalisasi pasar modal ditargetkan mencapai Rp25.000 triliun. Jumlah ini setara dengan 80% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Jumlah investor diharapkan mencapai angka 30 juta, dengan rata-rata nilai transaksi harian [RNTH] Rp35 triliun. Sejalan dengan itu, akan terjadi peningkatan baik di sisi jumlah emiten maupun dana kelolaan investor,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi memandang bahwa target itu terbilang ambisius. Sebab, untuk mencapai angka tersebut, pasar modal memerlukan tingkat pertumbuhan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) di kisaran 15% hingga 17% secara konsisten.

“Target ini ambisius. Peningkatan hanya bisa dicapai lewat dorongan IPO raksasa, baik dari BUMN maupun unicorn swasta, serta kenaikan valuasi emiten sektor new economy seperti hilirisasi, ekosistem kendaraan listrik dan energi baru terbarukan [EBT],” ujar Wafi saat dihubungi Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Di samping itu, pertumbuhan laba emiten berkapitalisasi pasar besar atau big caps yang konsisten serta pendalaman instrumen derivatif dan surat utang korporasi juga disebut menjadi syarat mutlak untuk mempertebal nilai pasar.

Meski memiliki potensi, Wafi menggarisbawahi sejumlah tantangan utama yang dapat menghambat pencapaian target Rp25.000 triliun tersebut.

Dari sisi eksternal, tingginya suku bunga global dan ketidakpastian geopolitik masih membayangi risiko aliran modal keluar atau capital outflow.

Sementara dari sisi internal, ketimpangan likuiditas masih menjadi pekerjaan rumah bagi otoritas. Saat ini, likuiditas transaksi masih cenderung terpusat pada saham big caps, sedangkan saham lapis kedua dan ketiga relatif sepi peminat.

“Pertumbuhan jumlah investor ritel dan institusi domestik harus mengimbangi suplai saham baru yang masif agar harga tidak tertekan,” pungkas Wafi.

Terakhir, dia menyebut kesiapan infrastruktur dan kerangka hukum dari OJK serta Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam memfasilitasi instrumen derivatif kompleks sangat diperlukan guna meminimalkan risiko sistemik di masa depan.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menilai target peningkatan kapitalisasi pasar hingga Rp25.000 triliun masih realistis. Kendati demikian, hal itu memerlukan laju pertumbuhan yang konsisten serta dukungan berbagai faktor fundamental ekonomi.

IPO JUMBO

Menurut Nafan, ambisi otoritas untuk meningkatkan kapitalisasi pasar hingga Rp25.000 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan dinilai sangat bergantung pada kualitas perusahaan yang melantai di bursa.

Dia menyatakan bahwa kunci pencapaian target ini bukan sekadar jumlah emiten baru, melainkan skala dan fundamental dari emiten tersebut.

“Jangan sampai mayoritas IPO berasal dari perusahaan dengan kapitalisasi pasar kecil. Jika hal tersebut terjadi, akan sulit untuk meningkatkan kapitalisasi pasar secara eksponensial," ujar Nafan kepada Bisnis.

Menurut Nafan, bursa memerlukan lebih banyak aksi initial public offering (IPO) dari perusahaan-perusahaan besar dengan free float di atas 15%. Perusahaan tersebut diharapkan muncul dari sektor-sektor strategis seperti BUMN, komoditas, hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Selain itu, realisasi target free float 15% menjadi prasyarat penting untuk memperdalam pasar. Jika hal ini tercapai, likuiditas pasar akan meningkat dan mampu menyerap pasokan saham baru tanpa menekan harga secara drastis.

“Potensi peningkatan jumlah emiten yang disertai dengan kenaikan free float akan membuat pasar keuangan kita semakin solid dan dalam," tambahnya.

Di tengah dinamika global dan suku bunga tinggi, Nafan menilai menjaga kualitas emiten juga penting untuk mempertahankan status Indonesia sebagai emerging market dan tidak mengalami penurunan menjadi frontier market.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Peserta uji kelayakan dan kepatuhan calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi memaparkan target yang dia canangkan di sektor pasar modal. Hal itu dia sampaikan dalam forum fit and propert test bersama Komisi I DPR RI, di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Pertama, dalam periode 5 tahun ke depan sampai 2031 ditargetkan kapitalisasi pasar akan mencapai Rp25.000 triliun, atau sekitar 80% dari produk domestik bruto (DPB) nasional.

"Jumlah investor kita harapkan sudah ada angka 30 juta investor, kemudian rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) kita harapkan sudah mencapai Rp35 triliun per harinya. Dan sejalan dengan itu terjadi peningkatan baik itu di sisi jumlah emiten maupun jumlah dana kelolaan dari para investor," ujar Hasan, Rabu (11/3/2026).

Hasan mengatakan untuk mencapai kapitalisasi pasar Rp25.000 triliun memang bukan perkara gampang. Dia menekankan otoritas bursa jangan berpikir hanya mengembangkan equity based product atau market semata. Menurutnya, pasar saham Indonesia dibandingkan dengan bursa regional dan global sebetulnya tidak terlalu kalah untuk pasar ekuitasnya.

"Tapi bayangkan Singapura yang 50% lebih porsinya adalah debt instrument market, bukan equity market. Pasar modal di Thailand jauh meninggalkan kita karena non vanilla product dan derivative financial product-nya," ujarnya.

Hasan menilai Indonesia perlu mengembangkan berbagai produk yang tak bertumpu semata pada equity based product, tetapi juga menyasar pengembangan instrumen surat utang sampai keuangan derivatif, sampai non vanilla product.

Dalam forum ini Hasan juga menjelaskan bahwa visi dan misi yang dia usung berjudul reformasi integritas sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) Indonesia untuk mewujudkan sektor PMDK yang terpercaya, dalam, liquid, modern, berdaya saing, dan mampu tumbuh berkelanjutan.

"Visi dan misi serta program rencana strategis yang saya ajukan ini merupakan hasil pemetaan atas permasalahan dan tantangan yang kita hadapi belakangan ini di sektor PMDK, terutama untuk merespons kondisi dan tantangan terkini yang tengah kita hadapi," ujarnya.

Adapun, pada masa jabatan yang masih berlaku sekarang, Hasan merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK. Dirinya juga menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif PMDK menggantikan Inarno Djajadi yang mengundurkan diri bersama Ketua OJK dan Wakil Ketua OJK beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Industri sekuritas memperkuat strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) investor untuk menghadapi dinamika pasar global yang semakin cepat berubah. Edukasi dan literasi pasar modal dinilai menjadi kunci agar investor mampu membaca peluang sekaligus mengelola risiko.

Salah satu upaya itu dilakukan melalui kegiatan Investor Gathering dan Corporate Forum 2026 bertema “Capturing Early Opportunities in the Global Market Shift” yang digelar Kamis (5/03/2026). Kegiatan ini dihadiri sekitar 350 investor.

Rangkaian acara diawali dengan Corporate Forum yang menghadirkan tiga manajer investasi dan tiga emiten untuk memaparkan kondisi pasar serta prospek bisnis. Forum ini mempertemukan investor dengan pelaku industri agar investor memperoleh gambaran lebih luas tentang dinamika pasar modal.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia Irvan Susandy mengatakan, BEI bersama OJK dan self regulatory organization (SRO) terus memperkuat reformasi integritas pasar modal. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan transparansi kepemilikan saham, kualitas perusahaan tercatat, serta pendalaman pasar.

Irvan mengatakan, tantangan utama saat ini adalah menjaga dan mempertahankan kepercayaan investor di berbagai kondisi pasar karena kepercayaan menjadi fondasi utama pasar modal. “Tanpa kepercayaan, likuiditas akan menurun; tanpa likuiditas, efisiensi pasar akan terganggu,” kata Irvan dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (6/3/2026).

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengatakan, kegiatan tahunan ini menjadi momentum bagi investor untuk memperluas wawasan serta memperkuat jejaring di tengah perkembangan pasar yang semakin dinamis.

Susy menilai pasar modal bukan sekadar pergerakan indeks atau laporan keuangan, tetapi juga ruang bagi perusahaan Indonesia untuk bertumbuh dan bagi masyarakat untuk ikut memiliki bagian dari pertumbuhan ekonomi. “Pasar modal merupakan tempat mimpi perusahaan Indonesia bertumbuh, tempat masyarakat menjadi bagian dari pertumbuhan bangsa,” kata Susy.

Saat ini, MNC Sekuritas memiliki 166 point of sales yang terdiri dari 32 kantor cabang, 9 kantor perwakilan BEI, serta 137 galeri investasi di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan juga bekerja sama dengan hampir 40 manajer investasi dan menyediakan lebih dari 170 produk reksa dana melalui aplikasi perdagangan saham MotionTrade.

Bisnis.com, JAKARTA—One Global Capital, platform pengembangan dan investasi properti global berbasis di Sydney, mengumumkan akuisisi lahan di kawasan Five Dock dengan nilai tanah Rp1,5 triliun telah selesai 100%.

Aksi korporasi ini sekaligus menandai peluncuran proyek skala kota senilai AUD1,6 miliar (Rp19 Triliun) yang akan mencakup residensial, pusat perbelanjaan, dan hotel.

Iwan Sunito, Pendiri One Global Capital mengatakan, dengan kepemilikan dan kendali penuh yang kini telah tercapai, Five Dock menjadi aset utama dalam strategi pengembangan mixed use project.

“Rampungnya akuisisi Five Dock merupakan momen krusial bagi One Global Capital. Kami kini dapat mengoptimalkan potensi proyek ini secara maksimal,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (2/3/2026).

Lahan premium seluas 1,4 hektare yang menawarkan pemandangan luas ke arah Kings Bay, lapangan golf, serta kawasan pusat bisnis (CBD) Sydney ini akan dikembangkan dengan konsep ‘kota dalam kota’.

Kawasan terpadu ini akan menghadirkan 750 apartemen premium yang tersebar di 5 menara, hotel berkapasitas 250 kamar dengan conference centre seluas 3.000 m², serta pusat ritel dan gaya hidup seluas 10.000 m².

Pengembangan ini juga dilengkapi fasilitas kesehatan dan kebugaran, ruang terbuka hijau yang luas, berbagai fasilitas komunitas, serta ekosistem build-to-rent yang terintegrasi.

Pengajuan persetujuan perencanaan akan dilakukan pada Juni 2026, diikuti dengan keterlibatan investor melalui expressions of interest (EOI) pada kuartal II/2026. Peluncuran pemasaran apartemen dijadwalkan pada kuartal III/2027, sedangkan proses konstruksi diperkirakan dimulai pada kuartal II/ 2028.

Iwan Sunito menjelaskan Five Dock adalah salah satu kawasan paling prestisius di Inner West Sydney, dengan nilai rumah rata-rata berkisar antara Rp45 miliar—Rp60 miliar, sementara properti di tepi pantai dapat mencapai harga hingga Rp120 miliar.

Daya tarik kawasan ini semakin menguat seiring dengan tren kenaikan rata-rata harga hunian di wilayah pemerintah daerah Canada Bay dan Leichhardt, yang didorong oleh masifnya pembangunan infrastruktur.

Keunggulan Five Dock juga ditopang oleh jaringan transportasi strategis, di antaranya keberadaan Five Dock Metro Station (sekitar 1,1 kilometer dari lokasi lahan) serta Burwood Metro Station, 800 meter dari lokasi yang memberi akses cepat menuju Sydney CBD untuk memperluas konektivitas ke pusat bisnis, pendidikan, dan gaya hidup.

Sejalan dengan itu, pasar residensial di Five Dock menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan, didukung oleh penerapan prinsip Transit Oriented Development (TOD) serta tingginya permintaan dari kalangan investor.

Minat tersebut tidak hanya datang dari investor lokal, tetapi juga investor high net worth asal Indonesia yang membidik properti premium di pasar yang stabil, transparan, dan menawarkan pertumbuhan modal jangka panjang.

Investor Indonesia secara konsisten menempati peringkat 10 besar pembeli asing properti residensial di Australia, dengan nilai transaksi melampaui 100 juta dolar Australia per kuartal sepanjang 2023. Kawasan Inner West Sydney diperkirakan mencapai pertumbuhan nilai hingga 12% pada 2026, potensi penciptaan kekayaan lintas negara menjadi semakin menarik.

Fitri Hilman, Director Commercial Services Savills Indonesia, menyampaikan bahwa proyek Five Dock mencerminkan semakin kuatnya hubungan investasi antara Indonesia dan Australia.

“Australia tetap menjadi destinasi pilihan bagi investor Indonesia, didukung oleh fundamental pasar yang tangguh, transparansi regulasi, dan prospek pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penundaan evaluasi indeks Indonesia oleh FTSE Russell dinilai tak memicu gejolak berarti di pasar saham domestik.

Retail Research Analyst Sinarmas Sekuritas Cindy Alicia Ramadhania menilai respons investor terhadap keputusan tersebut relatif tenang dan terukur. Kondisi itu mencerminkan bahwa risiko penundaan telah lebih dahulu diperhitungkan oleh pelaku pasar.

Menurut Cindy, keputusan FTSE Russell bukanlah kejutan baru bagi investor. “Risiko ini sudah lama di-price in oleh pasar, terutama setelah munculnya sorotan beruntun dari Moody’s, MSCI, dan sejumlah lembaga keuangan global lainnya,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Ia menambahkan, kekhawatiran terkait potensi pergeseran dana asing ke negara emerging market lain yang dianggap lebih stabil sejauh ini belum terlihat signifikan. Investor cenderung mengambil sikap menunggu sambil mencermati perkembangan kebijakan serta sinyal yang diberikan regulator pasar modal.

Cindy menilai sorotan bertubi-tubi dari berbagai lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia merupakan bagian dari mekanisme penilaian yang saling terhubung. Moody’s, S&P, Fitch, MSCI, hingga FTSE Russell berada dalam satu ekosistem penilaian global.

Dengan demikian, ketika satu lembaga memberikan sinyal kehati-hatian, lembaga lain secara alami akan ikut mencermati dinamika yang sama. Hal tersebut, menurutnya, menjadi konteks penting dalam membaca keputusan FTSE Russell.

Seiring dengan penundaan evaluasi tersebut, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke depan diperkirakan masih akan diwarnai volatilitas. Namun, volatilitas itu dinilai bersifat selektif dan sangat bergantung pada perkembangan kebijakan serta implementasi reformasi pasar modal.

Penundaan evaluasi FTSE Russell hingga 22 Mei 2026, yang waktunya berdekatan dengan agenda peninjauan MSCI, membuat pergerakan pasar ke depan lebih sensitif terhadap isu regulasi dan arah reformasi struktural di pasar modal Indonesia.

Di sisi reformasi, Cindy menilai langkah-langkah yang ditempuh otoritas sejauh ini masih sejalan dengan proposal awal yang diharapkan oleh MSCI. Upaya peningkatan keterbukaan data pemegang saham hingga tingkat ultimate beneficial owner (UBO), granulasi data investor menjadi 28 subtipe, serta rencana peningkatan free float minimum menjadi 15 persen dalam tiga tahun dinilai berada di jalur yang tepat.

"Fokus sekarang adalah tahap implementasi yaitu memastikan semua kebijakan dijalankan konsisten dan efektif," katanya.

Terkait progres pembenahan pasar modal, Cindy menilai otoritas masih bergerak secara bertahap dan sesuai peta jalan yang telah disusun. Di saat yang sama, komunikasi dengan lembaga global juga terus dilakukan secara intensif untuk menjaga kepercayaan investor.

Ia memperkirakan dampak positif dari reformasi tersebut akan terlihat lebih jelas pada siklus peninjauan berikutnya, seiring adanya pertemuan lanjutan untuk mengevaluasi capaian reformasi yang telah dilakukan.

Sebelumnya, penyedia indeks global FTSE Russell mengumumkan penundaan peninjauan indeks Indonesia yang semula dijadwalkan pada Maret 2026. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan berlangsungnya proses reformasi pasar modal di Indonesia.

“Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell, serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026,” tulis FTSE Russell.

FTSE Russell menyatakan akan terus memantau perkembangan reformasi pasar modal Indonesia dan memberikan pembaruan sebelum pengumuman peninjauan kuartalan FTSE Global Equity Index Series (GEIS) Juni 2026, yang dijadwalkan pada Jumat, 22 Mei 2026.

Sebagai informasi, FTSE Russell merupakan anak usaha London Stock Exchange Group yang terbentuk dari penggabungan FTSE (Financial Times Stock Exchange) dan Frank Russell Company. Lembaga ini mengelola ratusan indeks global yang menjadi acuan utama investor institusi dalam mengelola portofolio investasi mereka.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar modal baik saham maupun obligasi dilanda sentimen negatif bertubi-tubi dalam dua pekan terakhir. Berawal dari pengumuman MSCI terhadap saham Tanah Air yang melemahkan IHSG hingga revisi outlook peringkat Indonesia dari Moody's.

Kedua sentimen itu pun membebani pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah pada akhir pekan ini. Belum lagi, dari dalam negeri investor mencermati perkembangan kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup terkoreksi sebesar 2,08% atau 168,61 poin menuju 7.935,26 pada perdagangan Jumat (6/2/2026).

Sementara itu, kurs rupiah ditutup melemah 0,20% ke level Rp16.876 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS menguat 0,03% ke 97,85.

Sentimen negatif pekan ini utamanya berasal dari pengumuman lembaga pemeringkat utang Moody's Ratings yang menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif, dari sebelumnya di stabil.

Alasannya, kredibilitas pemerintah terhadap penyusunan kebijakan dan pengelolaan fiskal relatif rendah sehingga berimbas ke turunnya kepercayaan investor. Faktor lain yang dikeluhkan adalah tata kelola fiskal yang kurang ideal lantaran terlalu banyak meminta bantuan moneter untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan menilai dalam jangka pendek hasil peringkat Moody's Ratings itu menjadi sentimen negatif di pasar karena memperkuat persepsi perlambatan ekonomi dan risiko fiskal.

"Dampaknya bisa berupa tekanan arus dana asing, volatilitas meningkat, dan rotasi ke saham defensif. Namun, efeknya cenderung lebih bersifat psikologis dan jangka pendek, selama fundamental emiten besar tetap solid," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (6/2/2026).

Di sisi pasar modal, David menilai agar persepsi investor membaik otoritas perlu fokus pada konsistensi kebijakan, kredibilitas komunikasi, dan penguatan tata kelola pasar. Menurutnya, investor sangat sensitif terhadap ketidakpastian regulasi, sehingga stabilitas aturan dan roadmap yang jelas menjadi kunci.

Pekan sebelumnya, pasar saham tertekan usai pengumuman penyedia indeks global MSCI Inc. yang membekukan rebalancing untuk saham-saham asal Indonesia. Alhasil, IHSG kini meninggalkan level 8.000 dan kembali diperdagangkan di level 7000-an.

"Selain itu, penegakan hukum terhadap manipulasi pasar dan saham gorengan harus lebih tegas agar meningkatkan kepercayaan terhadap fairness pasar," tegasnya.

Selanjutnya, David melihat dari sisi makro otoritas juga perlu menjaga disiplin fiskal, stabilitas rupiah, dan koordinasi kebijakan moneter–fiskal untuk mengurangi risiko sistemik.

Terakhir, pendalaman pasar melalui peningkatan free float, likuiditas, dan peran investor institusi domestik penting untuk membuat pasar lebih resilien terhadap arus dana asing.

Dari domestik, pemilihan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu perhatian utama pasar saat ini. Sosok yang terpilih akan mempertaruhkan integritas dalam mengelola pasar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tiga petinggi OJK telah mengundurkan diri dari posisinya setelah IHSG ambrol usai pengumuman MSCI. Ketiganya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi.

Namun, di tengah proses pembentukan panitia seleksi (pansel) saat ini muncul salah satu nama politisi yang diisukan menjadi pimpinan OJK, yaitu Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Sebagai informasi, Misbakhun merupakan politisi dari Partai Golkar.

Pasar Obligasi Goyang

Sementara itu, di pasar obligasi terpantau kinerja yield SUN bertenor 10 tahun kembali melemah ke level 6,33% pada Jumat (6/2/2026). Tekanan terhadap yield SUN berasal dari revisi outlook Indonesia menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat Moody's Ratings.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menilai yield SUN masih akan mengalami tekanan akibat outlook baru dalam jangka pendek, dengan harapan lembaga pemeringkat internasional lain memberikan penilaian stabil terhadap kondisi pasar Tanah Air.

“Meskipun Konsensus Bloomberg per Januari 2026 mengindikasikan ekspektasi rata-rata yield 10 tahun di kisaran 6,17% pada kuartal pertama dan 6,13% pada kuartal kedua, realitas pasar pasca-pengumuman revisi prospek menjadi negatif telah mendorong yield melampaui proyeksi tersebut,” katanya kepada Bisnis, Jumat (6/2/2026).

Angka yield yang kian melemah pada Februari ini dinilai sebagai konfirmasi bahwa para pelaku pasar tengah melakukan penyesuaian harga terhadap profil risiko terbaru dalam berinvestasi di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan proyeksi nilai tukar rupiah yang diprediksi tetap melemah di level Rp16.725–Rp16.750 per dolar AS pada 6 bulan pertama 2026.

Hanya saja, peluang kembali menguatnya yield SUN akan sangat bergantung pada siklus pelonggaran moneter dan upaya disiplin fiskal yang diterapkan pemerintah. Hal itu penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi di Tanah Air.

“Potensi penurunan yield di masa depan akan sangat bergantung pada kelanjutan siklus pelonggaran moneter, serta kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan guna mengimbangi ekspansi pengeluaran fiskal. Jika disiplin fiskal tetap terjaga dan ketidakpastian kebijakan mereda, terdapat peluang bagi yield untuk kembali melandai dalam beberapa waktu ke depan seiring dengan stabilisasi persepsi risiko investor,” katanya.

Suhindarto menegaskan bahwa prospek pasar surat utang negara (SUN) Indonesia ke depan masih ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid. Revisi outlook ini hanya tampak sebagai periode transisi krusial bagi pemerintah untuk membuktikan konsistensi dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal.

Hanya saja, risiko tetap membayangi pasar SUN, terutama jika arah kebijakan fiskal kian ekspansif tanpa reformasi pendapatan yang memadai atau terjadi pelemahan signifikan pada posisi eksternal Indonesia.

“Arah pasar ke depan akan sangat bergantung pada rilis data ekonomi mendatang, serta langkah konkret otoritas dalam menangani kekhawatiran para pelaku pasar global,” tegasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ikut buka suara terkait dengan pencabutan izin tambang emas Martabe, Tapanuli Selatan, usai ditanya soal kekhawatiran investor mengenai proses hukum yang adil di Indonesia.

Pada dialog yang diselenggarakan di Indonesia Economic Summit (IES), Purbaya mengatakan bahwa pemerintah memastikan perbaikan iklim berusaha. Dia menyebut pelaku usaha bisa langsung melaporkan permasalahan mengenai debottlenecking kepada Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), di mana dia turut terlibat.

Dengan adanya satgas baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu, dia pun meyakini kondisi iklim usaha dalam satu tahun akan jauh lebih baik. Itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan tercermin pada pasar modal yang belakangan ini mengalami tekanan.

"Itu cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan cepat. Pada akhirnya, itu akan terlihat pada kenaikan harga saham di pasar modal kami," tuturnya pada dialog berbahasa Inggris itu di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Namun demikian, moderator dialog yakni Haslinda Amin dari Bloomberg menyinggung soal persepsi investor yang terpengaruh akibat pencabutan izin tambang emas Martabe.

Untuk diketahui, tambang emas di daerah bencana Sumatra itu dimiliki oleh PT Agincourt Resources (PTAR) yang merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk. (ASII). Induk pengendali saham emiten tersebut adalah Jardine Cycle & Carriage Limited, milik konglomerat asal Inggris Jardine Matheson.

Purbaya pun mengatakan bahwa pencabutan izin tambang emas Martabe oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) itu merupakan upaya membersihkan praktik penambangan yang buruk di Indonesia. Salah satunya yakni dengan pencabutan izin, sebagaimana yang dilakukan satgas terhadap PTAR dan 27 pemilik izin hutan-tambang lainnya menyusul bencana banjir dan longsor di Sumatra akhir 2025 lalu.

Menurut mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu, praktik pertambangan yang dinilai tidak patuh itu sudah terjadi di Indonesia sejak 20 sampai 30 tahun yang lalu.

"Ini adalah satu langkah guna memastikan kami melaksanakan iklim investasi yang baik, praktik yang baik dalam aktivitas pertambangan di negara ini. Bukan berarti kami anti penambangan, tetapi kami menentang penambangan ilegal," kata Purbaya.

Purbaya lalu mengatakan, pemerintah terbuka untuk menjalin komunikasi dengan pihak Jardine selama mereka berkomitmen menjalankan bisnis dengan patut.

"Ini bukan keputusan terakhir. Mereka bisa datang kepada kami, bukan kepada saya, kepada menteri yang bertanggung jawab atas hal itu, dan menyampaikan keluhan mereka. Pemerintah kami sangat adil," paparnya.

Adapun pemerintah telah memberi mandat kepada BUMN untuk mengambil alih konsesi dari 28 perusahaan di Aceh dan Sumatra yang dicabut izinnya akibat bencana banjir dan longsor akhir 2025 lalu. Khusus tambang emas Martabe, pemerintah telah membentuk BUMN pertambangan baru yakni Perminas guna mengelola tambang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak khawatir atas peluang penurunan rating saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pada acara Indonesia Economic Summit (IES), Purbaya menuturkan bahwa pemerintah dan otoritas bursa yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi oleh MSCI. Salah satunya mengenai transparansi BEI.

"Tidak [khawatir], karena kami memperbaiki keadaannya. Kecuali kami mengabaikan peringatan MSCI sampai Mei, maka baru kami khawatir. Namun saya pikir pemerintah dan seluruh regulator pasar telah melaksanakan pendekatan yang sesuai untuk memastikan sebelum Mei seluruh keinginan MSCI dipenuhi," paparnya pada dialog berbahasa Inggris di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Purbaya pun meyakinkan investor bahwa tidak masalah untuk menanamkan modal di Indonesia. Dia menjamin otoritas akan melaksanakan praktik global.

Adapun terkait dengan isu transparansi yang disoroti MSCI, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mengakui adanya masalah tersebut di BEI. Dia pun menyinggung sudah meminta otoritas bursa agar menindaklanjuti permintaan MSCI sejak beberapa bulan lalu.

Isu yang dimaksud olehnya adalah praktik manipulasi harga saham atau dikenal dengan 'saham gorengan'. "Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi, bagi saya peringatan MSCI adalah hal yang baik," ungkapnya.

Untuk diketahui, pengumuman MSCI tentang kebijakan free float dengan cepat menyebar di kalangan investor pasar modal, Rabu (28/1/2026) pagi. Dalam pengumuman itu, MSCI memutuskan untuk menerapkan perlakuan sementara untuk pasar Indonesia dengan membekukan sejumlah perubahan terkait dengan indeks review (termasuk indeks review Februari 2026).

Tiga poin yang menjadi keputusan MSCI ialah pembekuan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), pembekuan penambahan konstituen ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), dan pembekuan perpindahan naik antar–indeks segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

MSCI menjelaskan bahwa perlakuan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi index turnover dan risiko kelayakan investasi (investability), sembari memberi waktu bagi otoritas pasar terkait untuk menghadirkan perbaikan transparansi terkait dengan informasi pemegang saham emiten.

Apabila tidak ada kemajuan signifikan sampai dengan Mei 2026, MSCI akan meninjau ulang status aksesibilitas pasar Indonesia, yang berpotensi berujung pada penurunan bobot saham Indonesia di MSCI Emerging Markets Index, atau reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market.