JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan komitmen menjaga integritas pasar modal dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada ratusan pelanggar, termasuk kasus manipulasi harga saham atau saham gorengan.

Hingga 31 Maret 2026, total denda mencapai Rp 96,33 miliar kepada 233 pihak.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan langkah ini bertujuan menjaga kepastian hukum serta disiplin pasar.

“Sampai 31 Maret 2026 dengan total denda mencapai angka Rp 96,33 miliar kepada tidak kurang dari 233 pihak” ujar Hasan saat konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dari total tersebut, sekitar Rp 29,3 miliar berasal dari penanganan kasus yang berkaitan langsung dengan manipulasi pasar.

“Termasuk penanganan kasus yang terkait langsung dengan kondisi manipulasi pasar yang sering menjadi perhatian semua pihak, ini bahkan angkanya sebesar Rp 29,3 miliar,” paparnya.

OJK menegaskan penegakan hukum akan terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor dan menciptakan perilaku pasar yang sehat.

“Kami mengingatkan dan menyampaikan kembali informasi bahwa OJK tidak pernah ragu untuk menghadirkan kepastian hukum dan sudah melakukan pengenaan sanksi administratif selama tahun ini,” beber Hasan.

Pengawasan kini dilakukan dengan sistem berbasis teknologi. OJK dan Bursa Efek Indonesia menggunakan smart surveillance system untuk memantau transaksi secara real time.

“Jadi sekarang sudah ada sistemnya, baik di OJK maupun terutama di Bursa Efek Indonesia, adalah surveillance system, yang disebut smart surveillance system,” ucap Hasan saat CNBC Indonesia Market Outlook 2026, Selasa (3/3/2026).

Sistem ini bekerja dengan parameter tertentu. Ketika harga, volume, atau pola transaksi melampaui batas wajar, sistem akan mengeluarkan peringatan.

Setelah peringatan muncul, mekanisme immediate action langsung dijalankan. Bursa dapat segera meminta anggota bursa menelusuri transaksi yang terindikasi.

Pengawasan transaksi efek menjadi fungsi utama bursa, dengan supervisi dari OJK sebagai regulator.

“Jadi ada satu fungsi utama kan di bursa yang kita tekankan di pengaturan OJK bahwa pengawasan transaksi efek atau perdagangan di bursa itu menjadi fungsi utama yang harus dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, tentu bersama OJK dalam hal ini,” paparnya.

Bursa tidak menjangkau langsung investor individu. Namun bursa dapat meminta anggota bursa melakukan penelusuran melalui Enhanced Due Diligence atau EDD.

Melalui EDD, anggota bursa menggali identitas, motif, dan latar belakang transaksi investor yang terdeteksi.

“Nah immediate action yang kita maksudkan, kita memberikan ruang kepada pengawas Bursa Efek Indonesia, bahkan untuk melakukan aksi cepat setiap kali ada indikator yang terlampaui parameternya di surveillance system-nya,” kata Hasan.

“Dia bisa langsung menghubungi dan mengkontak dan memerintahkan anggota bursa untuk menyelidiki lebih lanjut motif dan ultimate dari investor yang terkena alert tadi, yang kita namakan EDD, Enhanced Due Diligence,” lanjutnya.

Pendekatan ini memungkinkan otoritas memastikan transaksi berjalan wajar atau mengandung indikasi manipulasi, penggunaan nominee, atau rekayasa kepemilikan.

Langkah pencegahan tidak menunggu investigasi panjang. Sistem dirancang menghentikan potensi pelanggaran sejak awal.

Selain itu, pengawasan dilengkapi mekanisme Unusual Market Activity atau UMA. Bursa menetapkan status ini saat terjadi pergerakan harga tidak wajar dalam waktu singkat.

Penetapan UMA memberi sinyal kepada investor untuk mencermati kondisi pasar sebelum mengambil keputusan.

Jika kondisi belum stabil, bursa dapat melakukan suspensi perdagangan secara bertahap.

“Sehingga investor punya waktu yang cukup untuk menggali informasi kira-kira apa yang terjadi, kenapa harganya naik, kenapa harganya turun, dan sebagainya. Tentu keputusan akhir tetap ada di tangan investor yang bersangkutan. Lalu kemudian suspensi bertahap, jadi suspensi berjenjang gitu ya, ada satu sesi, satu hari, dan seterusnya,” ucap Hasan.

Seluruh instrumen tersebut menjadi bagian dari sistem pengawasan terpadu. Pendekatan kini bersifat proaktif dengan respons cepat saat indikator risiko muncul.

“Pengawas itu harus melakukan pemeriksaan. Nah pemeriksaannya tidak menunggu berlama-lama, tapi bisa dilakukan immediate response atau reaksi cepat dengan bahkan meminta anggota bursanya pada saat itu juga untuk kemudian membantu pemeriksa di bursa dan OJK menghadirkan kecukupan informasi tambahan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengakui bahwa pemenuhan aturan mengenai minimum free float15% bagi perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia bukanlah hal yang mudah.

Hal tersebut disampaikan Kiki, sapaan akrabnya, dalam menanggapi pertanyaan dari anggota komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng yang menyoroti maraknya praktik ‘saham gorengan’ di pasar modal Indonesia.

Kiki mengatakan ketentuan mengenai free float juga sudah disesuaikan oleh pihaknya melalui persetujuan revisi Peraturan 1-A tentang kenaikan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15%. Namun, dia menegaskan kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap.

“Kita menyadari tidak mudah Pak untuk memenuhi 15% ini, tetapi misalnya untuk IPO baru kita wajibkan mereka 15%, tetapi kemudian penyesuaiannya dari mulai tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya apabila tidak memenuhi akan kita berikan exit policy yang dapat diterima juga,” katanya di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya, legislator Golkar Melchias Marcus Mekeng menilai permasalahan free float di pasar modal Indonesia sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.

Menurutnya, fenomena itu kerap terjadi ketika perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham (IPO), tetapi porsi saham yang dilepas kepada publik masih sangat terbatas.

“Istilah di pasarnya itu, kita go public, go public, go public-an. Namun, yang dikasih ke publik tinggal sedikit, misalnya 15% atau 20%, dikasih ke publik 2%, sisanya mereka pegang, si pengusaha itu, dan akhirnya mereka lakukan rekayasa, menggoreng-goreng harga saham,” bebernya.

Dia meneruskan, untuk mengatur hal tersebut tentu akan ada kerja sama dengan underwriter di sekuritas dan sindikat lainnya yang akhirnya merusak pasar modal Indonesia. Bahkan, dia turut menyinggung ada salah satu perusahaan yang baru IPO, tetapi diduga memainkan harga saham di pasar.

“Ada perusahaan yang dia baru go public Rp200, terus naik lagi jadi Rp8.000 dalam waktu 2-3 bulan. Nah ini saya mau tanya, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu di OJK sudah tahu, perusahaannya siapa itu? Nah ini perusahaan ini bagaimana, ini enggak masuk akal,” singgung Mekeng.

Mekeng menggambarkan, ketika harga saham ditahan pada level tertentu, misalnya Rp8.000 per saham, maka kapitalisasi pasar perusahaan dapat melonjak signifikan, dari semula hanya sekitar Rp50 miliar menjadi Rp3 triliun.

Kenaikan valuasi tersebut, lanjutnya, bisa berpotensi digunakan oleh pemegang saham sebagai dasar untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. Baginya, kondisi ini berisiko menciptakan efek ganda, yang mana potensi kerentanan tidak hanya terjadi di pasar modal, tetapi juga merambah ke sektor perbankan.

“Pertanyaan saya, apakah di OJK enggak ada bagian yang mengawasi itu? Memang ini tugasnya perusahaan efek, karena dia memonitor ini. Nah OJK kan enggak bisa lari dari ini, ada sistem atau mekanisme yang mengawasi ini atau tidak? Jadi jangan sampai OJK itu hanya dapat laporan barang sudah hancur,” tegasnya.

Saham gorengan merupakan istilah yang sering terdengar di pasar modal Indonesia. Istilah ini merujuk pada saham yang harganya lebih banyak digerakkan oleh spekulasi dibandingkan dengan fundamental perusahaan. Akibatnya, harga saham jenis ini bisa naik maupun turun dengan sangat cepat.

Bagi investor, khususnya pemula, sangat penting untuk mengenali saham gorengan agar tidak mengalami kerugian besar hanya karena tergiur dengan keuntungan instan. Pergerakan harga yang ekstrem sering kali menjadi jebakan bagi mereka yang belum memahami risiko di baliknya.

Berikut penjelasan mengenai saham gorengan, mulai dari definisi, ciri-ciri, risiko, hingga cara menghindarinya, agar investor dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi.

Apa Itu Saham Gorengan?

1. Definisi dan Asal Istilah

Saham gorengan merupakan istilah yang populer untuk menyebut saham yang harganya digerakkan secara tidak wajar oleh pihak tertentu, biasanya melalui praktik pump and dump.

Istilah “gorengan” muncul karena pergerakan harga saham ini “digoreng” atau dimanipulasi agar terlihat menarik, padahal tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan.

Saham jenis ini umumnya berasal dari perusahaan dengan kapitalisasi kecil, likuiditas rendah, dan kinerja keuangan yang tidak stabil.

2. Mengapa Banyak Investor Tertarik?

Meskipun mempunyai risiko yang tinggi, saham jenis ini sering menarik investor karena potensi keuntungan cepat. Harga saham bisa melonjak drastis dalam waktu singkat, memberikan peluang capital gain besar bagi mereka yang masuk di awal.

Tak hanya itu, adanya rumor, isu, atau sentimen pasar yang sengaja dimainkan membuat saham ini tampak menjanjikan. Namun tetap, terdapat risiko kerugian yang sangat besar karena harga bisa jatuh seketika ketika aksi “goreng” selesai.

Oleh sebab itu, investor pemula wajib memahami bahwa investasi sehat sebaiknya tetap berlandaskan pada fundamental perusahaan, bukan sekadar spekulasi harga.

Ciri-Ciri Saham Gorengan

1. Lonjakan Harga Tidak Wajar

Biasanya, saham jenis ini, menunjukkan kenaikan harga yang sangat cepat dalam waktu singkat, tanpa adanya berita positif atau kinerja fundamental perusahaan yang mendukung. Seringkali, lonjakan ini, merupakan hasil dari aksi spekulatif atau manipulasi pihak tertentu.

2. Volume Transaksi Mendadak Tinggi

Ciri lainnya adalah volume transaksi yang tiba-tiba melonjak drastis. Saham yang sebelumnya sepi peminat mendadak ramai diperdagangkan, menimbulkan kesan seolah-olah saham tersebut sedang diminati banyak investor.

3. Fundamental Perusahaan Lemah

Saham gorengan mayoritas berasal dari perusahaan dengan fundamental yang lemah, dimana kondisi keuangan tidak sehat, laba tidak stabil, atau bahkan merugi. Perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki kapitalisasi pasar kecil dan tidak memiliki prospek bisnis yang jelas.

Risiko Investasi Saham Gorengan

1. Skema Pump and Dump

Praktik pump and dump merupakan salah satu risiko utama dari saham gorengan. Pihak tertentu sengaja “menggoreng” harga saham dengan cara menaikkan harga secara cepat melalui transaksi besar-besaran, sehingga terlihat seolah-olah saham tersebut diminati banyak investor. Setelah harga naik tinggi, mereka menjual saham dalam jumlah besar (dump), membuat harga anjlok dan meninggalkan investor lain dengan kerugian.

2. Potensi Penurunan Harga Drastis

Harga saham gorengan sangat rentan turun drastis dalam waktu singkat karena tidak ditopang oleh fundamental perusahaan yang kuat, sehingga Investor yang masuk terlambat atau tidak sempat menjual saat harga puncak bisa kehilangan sebagian besar modalnya.

Pergerakan harga yang ekstrem ini menjadikan saham gorengan berisiko tinggi dan sulit diprediksi.

Cara Menghindari Saham Gorengan

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pasar modal kembali dibahas saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026).

Dalam forum tersebut, anggota Komisi XI DPR RI menyinggung prahara pasar modal yang dipicu keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) hingga maraknya praktik “saham gorengan”, yang dinilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi regulator.

Merespons hal itu, Calon anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, memaparkan upaya reformasi pasar modal yang tengah disiapkan OJK.

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

Tujuannya memperkuat integritas, transparansi, serta memulihkan kepercayaan investor terhadap bursa.

Menurutnya, persoalan yang memicu gejolak di pasar modal bukan isu yang benar-benar baru.

Perkara mengenai free float saham sudah lama menjadi bahan diskusi antara OJK dan Komisi XI DPR RI.

Free float sendiri merujuk pada porsi saham perusahaan tercatat yang benar-benar beredar di publik dan dapat diperdagangkan secara bebas di pasar.

Dalam konteks itu, Friderica menyebut regulator sudah menyadari isu tersebut dan telah membahasnya dengan DPR.

Namun kemungkinan respons kebijakan yang diambil dinilai belum cukup cepat untuk menyesuaikan dengan standar MSCI.

Keterlambatan inilah memicu penilaian negatif dari MSCI.

“Sebetulnya kalau kita berdiskusi tentang hal itu, kami mengetahui bahwa sudah menjadi diskusi juga antara OJK dengan Komisi XI beberapa waktu yang lalu terkait free float,” ujar wanita yang akrab disapa Kiki saat fit and proper test.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi ketika ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).

“Dan kemungkinan adalah kurang cepatnya respons terhadap apa yang harus kita lakukan terkait dengan isu tersebut, sehingga menyebabkan koreksi yang cukup keras dari external, dari global rating, dalam hal ini adalah MSCI,” paparnya.

Untuk diketahui, kenaikan batas minimum porsi saham publik yang beredar alias free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen akan diterapkan tahun ini.

Aspek ini pun menjadi salah satu poin tuntutan MSCI.

Menurut perhitungan OJK, kebutuhan peningkatan free float di pasar modal Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 200 triliun.

Rancangan perubahan peraturan tersebut telah rampung di internal PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kini menunggu persetujuan OJK.

Lebih jauh, Friderica memastikan OJK telah melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang muncul dan menyiapkan sejumlah langkah reformasi untuk memperkuat integritas bursa.

“Kami sudah melakukan mapping terhadap permasalahan yang ada. Kemudian kami mengusung beberapa langkah reformasi di pasar modal Indonesia, salah satunya terkait integritas pasar modal itu sendiri,” beber Friderica.

Peningkatan integritas pasar modal dilakukan dengan memperkuat transparansi kepemilikan saham.

Salah satu aspek yang sudah diimplementasikan adalah pengungkapan pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Di mana, BEI telah membuka akses informasi pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1 persen kepada publik.

Selain itu, regulator juga memperbaiki sistem klasifikasi kepemilikan saham melalui peningkatan granularitas data investor.

OJK meminta BEI agar menerbitkan shareholder concentration list atau daftar saham dengan tingkat kepemilikan yang sangat terkonsentrasi.

PIXABAY/SERGEI TOKMAKOV Ilustrasi saham.

Kebijakan tersebut sekaligus menjawab tuntutan MSCI.

Jika sebelumnya klasifikasi kepemilikan saham hanya terdiri dari sembilan kategori, ke depan OJK berencana memperluasnya menjadi 25 kategori.

Hal itu diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai siapa saja pihak yang memegang saham perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

“Makanya sekarang dengan tuntutan seperti ini, kami melakukan granularisasi untuk data dari sembilan kategori menjadi 25 kategori, Harapannya supaya ini juga memberikan kejelasan siapa sebetulnya yang memegang perusahaan-perusahaan di Indonesia tersebut,” ujar Kiki.

Selain meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar, Friderica juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar, termasuk praktik yang dikenal sebagai “saham gorengan”.

Saat ini OJK telah meningkatkan langkah penegakan hukum melalui koordinasi antara unit penyidikan di internal dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.

Langkah tersebut, menurut Friderica, penting untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan perlindungan bagi investor, khususnya investor ritel yang jumlahnya terus meningkat di pasar modal Indonesia.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino, menyoroti dampak keputusan MSCI terhadap posisi Indonesia dalam klasifikasi pasar global.

Menurut Harris, isu tersebut menjadi krusial karena berpotensi mempengaruhi status Indonesia di indeks global, apakah tetap berada di kategori emerging market atau berisiko turun menjadi frontier market.

Selain itu, ia juga menyinggung tekanan dari lembaga pemeringkat global seperti Moody’s dan Fitch Ratings yang menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun rating kredit masih berada pada level investment grade.

Dalam situasi tersebut, Harris menilai stabilitas sistem keuangan harus menjadi prioritas utama.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menduga PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melakukan praktik manipulasi harga atau goreng saham emiten PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) hingga meraup keuntungan senilai Rp14,5 triliun.

BEBS dimiliki oleh Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze. Itu sekitar ada Rp2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000-an," ujar Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona kepada wartawan, Rabu (4/3).

Daniel menjelaskan praktik tersebut melibatkan sejumlah pihak yang melakukan transaksi saham dengan menyampaikan informasi material yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hal itu diduga mendorong investor untuk membeli saham yang bersangkutan hingga harga naik secara signifikan sampai 7.150 persen.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," kata Daniel.

Lantas, siapa Asep Sulaiman Subanda?

Asep Sulaeman Sabanda merupakan pemegang manfaat akhir (ultimate beneficiary owner) atau pengendali dari emiten BEBS.

Asep dikenal sebagai Sultan Subang berkat keberhasilannya di bidang peternakan.

Ia memulai karir bisnisnya dari usaha peternakan ayam di kampung halamannya di Subang hingga mampu membangun kemitraan dengan ratusan petani dari berbagai daerah.

Dari situ, Asep berhasil mengembangkan bisnisnya bernama Santika Group yang menjual bibit, pakan, obat-obatan, dan pembinaan teknis unggas.

Kemudian, pada tahun 2007, ia mengelola lahan peternakan ayam seluas 32 hektar yang menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara.

Selain peternakan, Asep juga memperluas bisnisnya ke sektor infrastruktur, properti, dan energi melalui perannya sebagai Direktur Utama PT Sumber Energi Alam Mineral (SEAM Group).

Asep pun dikenal luas dalam pasar modal usai memborong saham BEBS besar-besar pada Januari 2022. Ia membeli 481,65 juta saham BEBS dengan nilai sekitar Rp2,42 triliun melalui enam sekuritas berbeda atas nama pribadi.

Oleh karena itu, transaksi tersebut membuatnya menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali perusahaan konstruksi PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Polri menggeledah kantor sekuritas berinisial MA terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Penggeledahan dilakukan di Gedung Treasury Tower di area SCBD, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/3) Maret.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belasan penyidik OJK terlihat membawa sejumlah boks berisi barang bukti dari hasil penggeledahan.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menjelaskan rangkaian transaksi semu dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali kedua tersangka yakni ASS selaku Beneficial Owner dari PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset.

Daniel menerangkan mereka melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut.

"Terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," jelasnya.

Selain itu, kata dia, OJK juga menemukan transaksi semu terhadap saham-saham yang dikendalikan melalui jaringan afiliasi dan nominee.

Aksi insider trading sendiri merupakan praktik ilegal dalam investasi saham. Dimana investor mendapat informasi keuntungan dalam transaksi jual beli saham dari pihak perusahaan terkait.

"Berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka," tuturnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menduga PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melakukan praktik manipulasi harga atau goreng saham emiten PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) hingga meraup keuntungan senilai Rp14,5 triliun.

"Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze. Itu sekitar ada Rp2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000-an," ujar Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona kepada wartawan, Rabu (4/3).

Daniel menjelaskan praktik tersebut melibatkan sejumlah pihak yang melakukan transaksi saham dengan menyampaikan informasi material yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hal itu diduga mendorong investor untuk membeli saham yang bersangkutan hingga harga naik secara signifikan sampai 7.150 persen.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," kata Daniel.

Mengenal Emiten BEBS

Mengutip prospektus dan laporan perusahaan di IDX, BEBS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia material konstruksi, khususnya produk beton dan material pendukung lainnya.

Perusahaan tersebut dimiliki Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda yang kini menjadi tersangka dalam kasus manipulasi harga saham.

Perusahaan tercatat berdiri sejak 2019, dengan menyediakan produk beton untuk pekerjaan bangunan non-struktural, struktural, sampai ekstra struktural.

Adapun kegiatan usaha mencakupi kebutuhan konstruksi dengan tingkat spesifikasi dan beban berbeda, baik untuk proyek skala kecil maupun besar.

Selain beton, BEBS juga menyediakan material pendukung, seperti batu dan pasir sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih komprehensif dalam rantai pasok konstruksi.

Sebagai informasi, PT Berkah Beton Sadaya resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Maret 2021 melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Saat itu, harga IPO yang ditawarkan sebesar Rp100 per saham dan Mirae Asset Sekuritas bertindak sebagai underwriter dari IPO BEBS ini.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, saham BEBS sempat diperdagangkan pada rentang Rp2 hingga Rp860 per saham.

Namun, saham BEBS kini berada dalam papan pemantauan khusus dengan harga saham Rp5 per saham.

Selain itu, Asep Sulaeman Sabanda bersama Fina Nuryanti menjadi pemilik manfaat akhir dari BEBS. Adapun Asep memegang sebanyak 34,95 persen saham PT Berkah Global Investama yang merupakan pengendali BEBS.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Polri menggeledah kantor sekuritas berinisial MA terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Penggeledahan dilakukan di Gedung Treasury Tower di area SCBD, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/3).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belasan penyidik OJK terlihat membawa sejumlah boks berisi barang bukti dari hasil penggeledahan.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menjelaskan rangkaian transaksi semu dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali kedua tersangka yakni ASS selaku Beneficial Owner dari PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset.

Daniel menerangkan mereka melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut.

"Terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," jelasnya.

Selain itu, kata dia, OJK juga menemukan transaksi semu terhadap saham-saham yang dikendalikan melalui jaringan afiliasi dan nominee.

Aksi insider trading sendiri merupakan praktik ilegal dalam investasi saham. Dimana investor mendapat informasi keuntungan dalam transaksi jual beli saham dari pihak perusahaan terkait.

"Berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dua dari tiga kasus emiten di pasar modal yang diumumkan tengah ditelisik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam praktik manipulasi harga saham alias 'saham gorengan' terkait dengan pengusaha asal Subang, Asep Sulaeman Sabanda (ASS).

OJK menemukan indikasi pelanggaran pasar modal yang melibatkan puluhan nominee terhadap saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS). Sebelumnya penyelidikan juga dilakukan dalam kasus PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE).

Dalam penyelidikan terbaru itu, OJK membekukan perdagangan saham BEBS yang terindikasi saham gorengan dengan nilai keuntungan ilegal mencapai Rp14,5 triliun.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona mengungkapkan bahwa aksi insider trading di saham BEBS dilaksanakan pada periode 2021—2023.

”Nilainya total semua Rp14,5 triliun. Itu dari saham-saham yang kami freeze,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Nilai Rp14,5 triliun dihitung OJK berdasarkan valuasi saham BEBS. Penyidik menggunakan asumsi 2 miliar lembar saham dikalikan dengan harga tertinggi BEBS Rp7.250 per saham. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan jumlah saham BEBS yang beredar di publik mencapai sedikitnya 28,30 miliar lembar.

Secara historis, pada 2022 BEBS melakukan stock split dengan rasio 1:5. Setelah aksi korporasi itu, harga saham berada di kisaran Rp1.400 per lembar. Sepanjang periode 2021—2023, harga saham BEBS sempat melonjak signifikan. Dalam lima tahun terakhir, saham ini pernah terbang hingga 1.350 persen ke level Rp1.450. Namun, memasuki paruh kedua 2023 hingga kini, harga sahamnya merosot tajam ke level Rp5 per lembar.

"Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan, itu ada dua, yaitu Saudara AS dan Saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya," ujar Daniel di SCBD, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Selain dugaan manipulasi informasi, penyidik juga menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

"Artinya membeli saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Ini dalam pasar modal tidak boleh. Kemudian melakukan perdagangan semu, ini pun tidak boleh. Harus fairness," imbuhnya.

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, OJK melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026). Langkah ini disebut sebagai bentuk ketegasan regulator dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyatakan, penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dugaan tersebut terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam IPO serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dugaan manipulasi laporan dan informasi itu disebut melibatkan pihak sekuritas.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 25 saksi yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, perbankan, nominee, dan pihak terkait lainnya. OJK menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pengadilan Negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Menanggapi penggeledahan tersebut, manajemen PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyatakan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang dijalankan OJK dan Bareskrim Polri. Perusahaan mengonfirmasi menerima kunjungan aparat berwenang di kantor pusatnya di SCBD untuk keperluan klarifikasi serta pengumpulan data dan informasi.

“Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan,” tulis manajemen dalam keterangan resmi.

Manajemen juga memastikan bahwa proses hukum ini tidak mengganggu operasional perusahaan. Layanan transaksi nasabah disebut tetap berjalan normal.

Sebagai catatan, pada 2024 lalu Mirae dan Asep Sulaeman terlibat saling gugatan terkait saham BEBS. Dalam perkara tersebut, pihak Mirae memenangkan gugatan di pengadilan.

Dalam perkembangan terpisah, Ismail menyampaikan OJK juga menelisik emiten lain yang terafiliasi dengan ASS, yakni PT Indo Pureco Pratama Tbk.. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tertulis terkait penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember periode 2021–2023.

OJK mengenakan denda Rp4,62 miliar kepada IPPE atas kesalahan penyajian saldo aset berupa uang muka pembangunan pabrik dan mesin yang bersumber dari dana hasil IPO. Selain itu, OJK menjatuhkan denda Rp840 juta kepada Syahmenan dan Kemas Najiburrahman selaku direksi periode 2021–2023 karena ketidaksesuaian pengakuan aset tersebut.

Sanksi juga diberikan kepada Ben Ardi dan Rizki Damir Mustika dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan masing-masing sebesar Rp265 juta. Kantor akuntan publik tersebut turut dikenai denda Rp525 juta.

Terkait proses IPO, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT KGI Sekuritas Indonesia berupa denda Rp3,4 miliar dan pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun. Direktur Utama KGI Sekuritas Indonesia, Antony, juga dikenai denda Rp650 juta serta larangan melakukan kegiatan di pasar modal selama 18 bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana di bidang pasar modal yang menyeret PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) dan PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan, dua tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini ialah pemilik PT BEBS berinisial ASS dan mantan Direktur Investment Banking PT MASI berinisial MWK.

Kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana pasar modal dengan modus insider trading, manipulasi penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO), dan transaksi semu.

"Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Adapun jenis pelanggarannya berupa manipulasi informasi fakta material dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam IPO serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," kata Ismail.

Selain dugaan manipulasi informasi material, penyidik OJK juga menemukan indikasi transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 UU Pasar Modal.

Transaksi tersebut diduga melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee yang dieksekusi oleh enam operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi antar pihak terafiliasi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler melonjak signifikan hingga sekitar 7.150 persen.

OJK menduga praktik tersebut dilakukan untuk menciptakan pergerakan harga yang tidak wajar di pasar atau modus saham gorengan. Hitungan sementara OJK, praktik ini nilai kerugiannya mencapai Rp 14,5 trilium.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," ucapnya.

Guna mengumpulkan bukti-bukti, Tim Penyidik OJK menggeledah kantor PT MASI di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta pada Rabu siang.

Selain itu, selama proses penanganan perkara tersebut, Penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan perdagangan saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) yang terindikasi saham gorengan dengan nilai keuntungan ilegal mencapai Rp14,5 triliun.

Adapun, OJK menemukan indikasi pelanggaran pasar modal yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee terhadap saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS).

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona mengungkapkan bahwa aksi insider trading di saham BEBS dilaksanakan pada periode 2021—2023, dengan keuntungan ilegal mencapai Rp14,5 triliun.

”Nilainya [keuntungan ilegal] total semua Rp14,5 triliun. Itu dari saham-saham yang kami freeze,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Saat ini, OJK membekukan sedikitnya 2 miliar lembar saham BEBS dengan harga sekitar Rp7.000 per saham. Data BEI menunjukkan bahwa BEBS sedikitnya memiliki 28,30 miliar lembar saham yang beredar di publik. Artinya, pembekuan saham ini hanya mencerminkan 25% dari total saham BEBS yang dimiliki publik.

Menilik data historis, harga BEBS pada periode 2021—2023 memang mengalami lonjakan yang signifikan. Tertinggi, harga sahamnya sempat terbang hingga 1.350% ke level Rp1.450 dalam lima tahun terakhir. Memasuki paruh kedua 2023 hingga saat ini, harga saham BEBS kembali ambles ke level Rp5 per saham.

Pada 2022, BEBS pernah melakukan stock split saham. Perusahaan memecah nilai saham dengan rasio 1:5. Dengan begitu, harga Rp7.000 yang disebutkan OJK kemungkinan berasal dari harga selepas stock split senilai sekitar Rp1.400 per saham.

”Ada sekitar 2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000 sekian, yang totalnya Rp14 triliun sekian. Itu kami freeze. Sementara tidak boleh dilakukan perdagangan,” katanya.

Dalam keterangan resminya, OJK turut menemukan dugaan transaksi semu yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi. Aksi itu dieksekusi oleh enam operator di bawah kendaliASS selaku beneficial owner BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Kini, OJK tengah mengirimkan berkas tersangka ke kejaksaan. OJK sedang menanti persetujuan kejaksaan mengenai kelengkapan berkas (P21).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan 2 miliar lembar saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) seiring dengan dugaan praktik goreng saham pada periode 2021—2023.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menerangkan bahwa sedikitnya terdapat dua pasal yang dilanggar oleh BEBS, yaitu mengenai proses penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dan transaksi semu.

Dalam proses IPO, BEBS disebut melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, lantaran tidak melaporkan pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam IPO pada 2021. Selain itu, BEBS juga disebut menyampaikan laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai realita.

Terhadap transaksi semu atau juga dikenal goreng-menggoreng saham, BEBS diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

”Ada sekitar 2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000 sekian, yang totalnya Rp14 triliun sekian. Itu kami freeze. Sementara tidak boleh dilakukan perdagangan,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Melansir data BEI, BEBS memiliki sedikitnya 28,30 miliar lembar saham yang beredar di publik. Dengan begitu, pembekuan 2 miliar lembar saham hanya mencerminkan 7,06% dari total saham beredar di publik.

Menilik data historis, harga BEBS pada periode 2021—2023 memang mengalami lonjakan yang signifikan. Tertinggi, harga sahamnya sempat terbang hingga 1.350% ke level Rp1.450 dalam lima tahun terakhir. Memasuki paruh kedua 2023 hingga saat ini, harga saham BEBS kembali ambles ke level Rp5 per saham.

Pada 2022, BEBS pernah melakukan stock split saham. Perusahaan memecah nilai saham dengan rasio 1:5. Dengan begitu, harga Rp7.000 yang disebutkan OJK kemungkinan berasal dari harga selepas stock split senilai sekitar Rp1.400 per saham.

Tidak tanggung-tanggung, nilai keuntungan ilegal yang didapatkan berbagai pihak mencapai Rp14,5 triliun. Kasus pelanggaran pasar modal ini juga diduga melibatkan Mirae Asset Sekuritas.

”Nilainya [keuntungan ilegal] total semua Rp14,5 triliun. Itu dari saham-saham yang kami freeze,” katanya

Dalam kasus ini, OJK menetapkan dua tersangka dengan inisial AS dan M. Dalam keterangan resminya, inisial ASS bertindak selaku beneficial owner BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Kini, OJK tengah mengirimkan berkas tersangka ke kejaksaan. OJK sedang menanti persetujuan kejaksaan mengenai kelengkapan berkas (P21).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah memperketat pengawasan terhadap aktivitas transaksi tidak wajar melalui implementasi smart surveillance system. Langkah tersebut diharapkan otoritas mampu meredam praktik manipulasi harga atau yang jamak disebut sebagai fenomena 'saham gorengan'.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menyatakan bahwa sistem pengawasan saat ini memungkinkan otoritas untuk melakukan aksi cepat setiap kali ditemukan indikator perdagangan yang melampaui parameter tertentu.

Hasan menjelaskan, BEI kini memiliki kewenangan untuk langsung menginstruksikan Anggota Bursa (AB) atau perusahaan efek melakukan extended due diligence (EDD) terhadap investor yang memicu alarm pada sistem pengawasan bursa secara waktu nyata atau real-time.

“Jadi, bisa diketahui kira-kira investornya beneran atau tidak, motifnya apa, apakah ada indikasi manipulasi harga atau ada nominee misalnya untuk tujuan manipulasi harga tadi,” ucapnya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, penguatan fungsi pengawasan ini dapat menangkal manipulasi lebih lanjut tanpa harus menunggu proses pemeriksaan yang panjang,

Selain aksi cepat, bursa tetap menggunakan instrumen jangka menengah seperti Unusual Market Activity (UMA) dan suspensi berjenjang untuk memberikan waktu bagi investor ritel dalam menggali informasi lebih dalam.

“Investor punya waktu yang cukup untuk menggali informasi kira-kira apa yang terjadi, kenapa harganya naik, kenapa harganya turun dan sebagainya. Tentu keputusan akhir tetap ada di tangan investor yang bersangkutan,” kata Hasan.

Langkah ini juga berdampak pada penurunan jumlah kasus di pasar modal. Hasan mengungkapkan, dari sebelumnya terdapat 32 kasus, saat ini jumlahnya telah berkurang menjadi 28 kasus dan terus dipercepat penyelesaiannya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, OJK kembali memberikan sanksi administratif terhadap emiten PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE) dan PT Tianrong Chemical Industry Tbk. atau dahulu PT Tridomain Performance Materials Tbk. (TDPM). Sebelumnya OJK juga memberikan sanksi dalam kasus IMPC.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran laporan keuangan, proses penawaran umum perdana saham (IPO), hingga penyembunyian informasi pemilik manfaat.

Dalam kasus IPPE, OJK mengenakan denda Rp4,625 miliar kepada perseroan terkait kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) periode 2021-2023. Pelanggaran mencakup pengakuan saldo aset uang muka bangunan pabrik dan mesin dari dana hasil IPO yang tidak sesuai standar akuntansi.

Dua mantan direksi IPPE periode 2021–2023, Syahmenan dan Kemas Najiburrahman Awali juga dikenai denda Rp840 juta secara tanggung renteng.

Dari sisi profesi penunjang, akuntan publik Ben Ardi dan Rizki Damir Mustika masing-masing didenda Rp265 juta, sementara KAP Jamaludin, Ardi, Sukminto dan Rekan dijatuhi denda Rp525 juta.

Sanksi paling berat dijatuhkan kepada PT KGI Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi efek IPPE. KGI Sekuritas didenda Rp3,4 miliar disertai pembekuan kegiatan usaha penjamin emisi efek selama satu tahun.

Sementara itu, denda administratif untuk kasus TDPM mencapai Rp6,21 miliar. Pelanggaran mulai dari penyajian LKT 2020 yang tidak didukung bukti memadai hingga kegagalan penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun buku 2023 dan 2024.

OJK turut memberikan sanksi terhadap Hadiran Sridjaja selaku pengendali individu TDPM. Hadiran dikenai denda Rp1,63 miliar dan dilarang beraktivitas di sektor pasar modal selama lima tahun karena terbukti menyembunyikan informasi beneficial owner melalui Xing Wang International Limited.

Komisaris TDPM, Khalim Mustofa dan Rauf Purnama, juga tak luput dari sanksi dengan denda masing-masing Rp125 juta karena laporan tahunan perseroan tidak mengungkapkan struktur pengendalian hingga pemilik individu.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas pasar modal memastikan praktik dugaan manipulasi harga atau saham “gorengan” tidak lagi bergerak tanpa pengawasan.

Melalui sistem peringatan dini berbasis teknologi atau early warning system (EWS), setiap anomali transaksi dapat terdeteksi secara real time dan langsung memicu tindakan cepat.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyebut mekanisme pengawasan sudah berbasis sistem, yakni smart surveillance system. Sistem tersebut dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Jadi sekarang sudah ada sistemnya, baik di OJK maupun terutama di Bursa Efek Indonesia, adalah surveillance system, yang disebut smart surveillance system,” ujar Hasan saat gelaran CNBC Indonesia Market Outlook 2026, Selasa (3/3/2026). Sistem tersebut bekerja dengan parameter tertentu.

Ketika indikator pergerakan harga, volume, atau pola transaksi melampaui batas kewajaran, sistem akan mengeluarkan alert. Pada titik inilah mekanisme immediate action dijalankan.

Untuk diketahui pengawasan transaksi efek merupakan fungsi utama bursa yang ditegaskan dalam pengaturan OJK.

Dalam praktiknya, BEI melakukan pemantauan terhadap aktivitas perdagangan dan anggota bursanya, sementara OJK melakukan supervisi menyeluruh sebagai regulator.

“Jadi ada satu fungsi utama kan di bursa yang kita tekankan di pengaturan OJK bahwa pengawasan transaksi efek atau perdagangan di bursa itu menjadi fungsi utama yang harus dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, tentu bersama OJK dalam hal ini,” paparnya.

Hasan mengakui BEI memiliki keterbatasan karena secara langsung hanya dapat menjangkau anggota bursa, bukan investor individu.

Namun melalui kewenangan yang diperkuat, bursa dapat langsung meminta anggota bursa melakukan penelusuran terhadap investor yang terdeteksi dalam sistem.

Langkah tersebut menggunakan pola Enhanced due diligence (EDD). Melalui EDD, anggota bursa diminta menggali lebih jauh identitas, motif, dan latar belakang transaksi investor yang memicu peringatan sistem.

“Nah immediate action yang kita maksudkan, kita memberikan ruang kepada pengawas Bursa Efek Indonesia, bahkan untuk melakukan aksi cepat setiap kali ada indikator yang terlampaui parameternya di surveillance system-nya,” kata Hasan.

“Dia bisa langsung menghubungi dan mengkontak dan memerintahkan anggota bursa untuk menyelidiki lebih lanjut motif dan ultimate dari investor yang terkena alert tadi, yang kita namakan EDD, Enhanced Due Diligence,” lanjutnya.

Melalui pemeriksaan tersebut, otoritas dapat memastikan apakah transaksi dilakukan secara wajar atau terdapat indikasi manipulasi harga, penggunaan nominee, atau rekayasa kepemilikan untuk tujuan tertentu.

Dengan pendekatan ini, tindakan tidak harus menunggu proses investigasi panjang sebelum dilakukan pencegahan.

Hasan menekankan immediate action bertujuan menghentikan potensi pelanggaran sebelum meluas dan menimbulkan korban lebih banyak.

Artinya, jika sistem mendeteksi anomali signifikan, bursa dapat bergerak cepat untuk mencegah eskalasi.

Selain respons cepat, pengawasan juga dilengkapi dengan mekanisme Unusual Market Activity (UMA). Ketika suatu saham mengalami lonjakan atau penurunan harga yang tidak wajar dalam waktu singkat, BEI dapat menetapkannya sebagai UMA.

Penetapan UMA memberikan sinyal kepada publik bahwa terdapat pergerakan tidak biasa.

Investor diberi ruang dan waktu untuk menelaah informasi sebelum mengambil keputusan.

Tujuannya adalah meredam sentimen ikut-ikutan yang kerap memperparah volatilitas.

Jika kondisi belum terkendali, bursa dapat menerapkan suspensi perdagangan secara bertahap.

Suspensi dapat dilakukan satu sesi, satu hari, atau lebih lama, tergantung kebutuhan stabilisasi pasar. “Sehingga investor punya waktu yang cukup untuk menggali informasi kira-kira apa yang terjadi, kenapa harganya naik, kenapa harganya turun, dan sebagainya. Tentu keputusan akhir tetap ada di tangan investor yang bersangkutan. Lalu kemudian suspensi bertahap, jadi suspensi berjenjang gitu ya, ada satu sesi, satu hari, dan seterusnya,” ucap Hasan.

Lebih jauh, seluruh instrumen tersebut merupakan bagian dari sistem pengawasan terpadu untuk menjaga integritas pasar modal.

Pengawas tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dengan respons yang dapat dilakukan segera setelah indikator risiko muncul.

Informasi tersebut mencakup identitas investor, keabsahan kepemilikan rekening, apakah terdapat penggunaan nominee, serta apakah motif transaksinya tergolong normal atau menyimpang dari praktik pasar yang wajar. “Pengawas itu harus melakukan pemeriksaan. Nah pemeriksaannya tidak menunggu berlama-lama, tapi bisa dilakukan immediate response atau reaksi cepat dengan bahkan meminta anggota bursanya pada saat itu juga untuk kemudian membantu pemeriksa di bursa dan OJK menghadirkan kecukupan informasi tambahan,” ungkapnya.