JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menerima 6 rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Sebanyak 6 rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo tersebut termuat dalam laporan setebal 3.000 halaman.

“Kami sebenarnya tadi telah menyerahkan ada 7 jilid buku kepada Pak Presiden, mungkin sekitar 3.000 halaman ya. Ada yang ringkasannya, ada yang 13 halaman, dan ada yang hanya 3 halaman. Dan tadi sudah diserahkan kepada Bapak Presiden dan beliau sudah baca yang kesimpulannya adalah bahwa ada enam poin dari kesimpulan yang dicapai oleh Komite Percepatan Reformasi Polri,” kata Yusril Ihza Mahendra kepada awak media usai pertemuan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) itu mengatakan bahwa rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri telah dilaporan dan diterima oleh Presiden Prabowo.

“Bahwa kita sudah melaporkan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Pak Presiden dan Bapak Presiden menerima baik laporan hasil kerja dari komite dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden,” katanya.

Berikut 6 Rekomendasi Reformasi Polri:

1. Kedudukan Polri

Dari hasil serap aspirasi terdapat beberapa masukan yang menyoroti kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan, yaitu tetap di bawah presiden seperti yang berlaku saat ini atau membentuk Kementerian baru yang akan menaungi Polri secara administratif. Meskipun pembahasan itu tidak bersifat primer dan prosentasenya relatif kecil, namun masalah ini menarik perhatian publik sehingga perlu ada penegasan sehingga tidak menimbulkan perdebatan yang kontra produktif dalam agenda reformasi Polri.

Dengan mempertimbangkan manfaat dan mudharat melalui beberapa pengalaman dan praktik yang dilakukan selama ini, serta memperhatikan konteks ke Indonesiaan (kondisi geografis dan karakteristik wilayah serta masyarakat), maka seluruh anggota KPRP bersepakat untuk tidak mengusulkan adanya Kementerian baru dan kedudukan Polri tetap seperti yang berlaku saat ini, dengan catatan keberadaan pengawas eksternal yaitu Lembaga Kompolnas harus diperkuat dengan mandat kewenangan yang diperluas.

2. Penguatan Lembaga Kompolnas

Konsekuensi dari kedudukan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden harus diimbangi dengan penguatan lembaga Kompolnas sebagai lembaga independen, untuk memastikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangannya berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan ketentuan perundang undangan dan harapan masyarakat.

Penguatan Kompolnas dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan strategis di bidang administrasi Polri serta memberikan masukan terkait pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, tetapi juga melakukan pengawasan terkait tata kelola di bidang pembinaan dan operasional Polri, serta investigasi dalam penegakkan kode etik profesi Polri.

Oleh karena itu, lembaga Kompolnas harus dilakukan pembenahan secara fundamental yang meliputi; kedudukan, komposisi keanggotaan, mekanisme pengangkatan, tugas dan wewenang serta pengelolaan anggaran. Hal ini mendudukkan Kompolnas menjadi lembaga independen yang sepenuhnya melaksanakan fungsi “check and balances” terhadap Polri dengan kewenangan yang putusannya bersifat mengikat.

3. Pengangkatan Kapolri

Mekanisme pengangkatan Kapolri melalui persetujuan DPR menjadi catatan dengan beberapa masukan yang menengarai bahwa hal itu menjadi celah pintu masuk politisasi dalam praktek pelaksanaan tugas Polri. Pada sisi lain fungsi pengawasan DPR serta membagi beban tanggung jawab antara Presiden dan DPR dalam hal pengangkatan Kapolri menjadi alasan yang relevan mengapa mekanisme pengangkatan Kapolri harus melalui persetujuan DPR.

Seluruh anggota komisi memberikan pendapat yang berimbang karena diantara keduanya memiliki argumentasi yang kuat dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Oleh karena itu, ulasan diantara keduanya layak dipertimbangkan oleh Bapak Presiden untuk menentukan pilihan yang tepat dengan beberapa argumen dimaksud.

4. Penugasan Anggota Polri di Luar Kepolisian

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tanggal 13 November 2025 dan Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025 tanggal 19 Januari 2026 memunculkan polemik dan perdebatan terkait dengan penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Hal itu berdampak pada posisi hukum dan administrasi serta keabsahan atas putusan dari para pejabat yang masuk dalam kategori putusan MK tersebut.

Dampak dari permasalahan tersebut bukan hanya bagi institusi Polri, tetapi juga bagi Kementerian/Lembaga lain yang terdapat penugasan anggota Polri aktif didalamnya. Oleh karena itu, perlu ada penegasan dan pengaturan yang menyebutkan secara limitatif di dalam Undang-Undang atau aturan turunannya didalam Peraturan Pemerintah terkait Kementerian/Lembaga mana saja yang bisa ditempati oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian.

5. Aspek Kelembagaan dan Aspek Manajerial

Disamping 4 (empat) fokus utama yang menjadi substansi dalam pokok bahasan reformasi Polri, KPRP juga merekomendasikan hal yang substantif berkenaan dengan penyelenggaraan tupoksi Polri yang selaras dengan prinsip tata kelola birokrasi yang baik “good governance and clean government” yang tertuang dalam aspek kelembagaan dan aspek manajerial.

Aspek Kelembagaan meliputi: Bidang struktural, instrumental dan kultural, sedangkan Aspek Manajerial meliputi: Tata Kelola (bidang Pembinaan dan Operasional), Sistem Kepemimpinan, Pengawasan dan Transformasi Digital. Rekomendasi pada kedua aspek ini lebih bersifat teknis yang harus ditindaklanjuti dengan lebih terperinci dengan mensyaratkan Key Performance Indicator (KPI) dan capaian jangka waktunya serta menyelaraskan dengan Grand Strategy Polri 2025-2045 supaya tidak tumpang tindih dalam implementasinya.

Pembenahan pada aspek kelembagaan dan aspek manajerial ini sekaligus menjawab berbagai keluhan, baik yang berasal dari internal Polri terutama dalam pembinaan karir dan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan tugas, juga yang terpenting adalah keluhan yang berasal dari masyarakat terutama dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

6. Revisi Peraturan Perundang-undangan

Guna mengakomodasi beberapa rekomendasi tersebut diatas, perlu segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta aturan turunannya baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden serta revisi terhadap beberapa peraturan dalam lingkup internal Polri berupa 8 Peraturan Kepolisian (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap).

Peraturan perundang-undangan baru tersebut diperlukan sebagai dasar untuk pelaksanaan reformasi internal Polri sampai tahun 2029. Disamping itu perlu juga dibuat Keppres yang mengamanatkan agar Polri melaksanakan serta menindaklanjuti rekomendasi dari KPRP melalui tahapan jangka pendek, menengah dan panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas hasil kerja komisi sekaligus arah reformasi Polri ke depan, termasuk penguatan tata kelola dan sistem pengawasan institusi.

Kapolri menyampaikan bahwa Polri menerima dan siap mengimplementasikan berbagai usulan yang disampaikan secara bertahap.

“Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik,” ujar Kapolri.

Salah satu prioritas yang akan segera ditindaklanjuti adalah penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), termasuk pembahasan lanjutan mengenai penempatan personel Polri di luar struktur organisasi.

“Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menko Hukum,” lanjutnya.

Selain itu, Polri juga telah menyiapkan skema reformasi berbasis tahapan waktu yang mencakup jangka pendek, menengah, hingga panjang sebagai bagian dari pembenahan internal.

“Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Menanggapi keputusan tersebut, pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai langkah Presiden merupakan pilihan paling ideal dan terbaik dalam sistem hukum Indonesia.

”Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, disebutkan kedudukan Polri berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Menurut Edi, berdasarkan kajian akademik yang dilakukannya, posisi Kapolri tetap lebih ideal berada di bawah Presiden. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan Polri merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Secara operasional, Presiden memegang kendali tertinggi dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kita melihat selama ini sistem ini sangat efektif karena Presiden dapat dengan cepat merespons dan memberikan perintah langsung kepada Kapolri dalam berbagai bidang terkait keamanan negara,” ujar anggota Kompolnas periode 2012–2016 ini.

Edi menyebut masyarakat mendukung penuh keputusan Presiden bahwa kedudukan Polri paling tepat berada di bawah Presiden, dengan mekanisme pengangkatan Kapolri melalui persetujuan DPR. Edi juga menilai usulan agar pengangkatan Kapolri tidak perlu melalui persetujuan DPR merupakan pemikiran yang tidak strategis.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR

Menurut Edi, jika Kapolri diangkat langsung oleh Presiden tanpa persetujuan DPR, maka berpotensi menjadikan Polri sebagai alat politik dan lebih mudah diintervensi kekuasaan.

“Persetujuan DPR tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol terhadap Presiden. Kami menilai mekanisme ini sangat penting untuk menjaga kemandirian Polri,” kata dosen pascasarjana tersebut.

Edi meyakini seluruh masukan dari tim percepatan reformasi Polri kepada Presiden akan ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Edi juga menilai Polri memiliki komitmen kuat untuk terus berbenah menjadi lebih baik.

“Kita mengapresiasi kinerja tim percepatan reformasi Polri yang sangat profesional dan memahami secara mendalam apa yang diperlukan untuk perbaikan Polri ke depan. Hasil kerja tim ini sangat positif bagi pembenahan institusi Polri,” ujar penulis sejumlah buku hukum kepolisian tersebut.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diminta untuk merevisi 8 Peraturan Polri (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap). Rekomendasi itu disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) saat melaporkan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa usulan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat institusi Polri melalui pembenahan regulasi, mulai dari tingkat Undang-Undang hingga instruksi pelaksanaan.

“Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi Undang-Undang tentang Polri yang nanti akan di follow up dengan adanya Peraturan Pemerintah atau Perpres, berikut Inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini,” kata Jimly kepada awak media.

Jimly pun menargetkan revisi puluhan aturan tersebut bisa rampung pada tahun 2029. Dia menegaskan usulan yang disampaikan Komisi Reformasi Polri seluruhnya untuk jangka panjang di tubuh Polri.

“Termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar atau bukan sekitar, sudah kita hitung, 8 Perpol (Peraturan Polri) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) yang diharapkan selesai sampai 2029. Jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek tapi juga sampai jangka menengah sampai 2029,” ujar Jimly.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi Reformasi Polri, Mahfud MD, menambahkan bahwa pihaknya telah menyerahkan dokumen komprehensif yang terdiri dari 10 buku sebagai landasan pembangunan Polri di masa depan. Ia mendorong agar dokumen tersebut dapat diakses secara transparan oleh masyarakat luas.

“Kita sama mengusulkan karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik karena ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan.”

Mahfud mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik rekomendasi tersebut dan berencana mengeluarkan payung hukum resmi agar Polri segera mengeksekusi rekomendasi tersebut secara bertahap.

“Sehingga nanti akan dikeluarkan Inpres atau Keppres gitu yang menyatakan ini diterima dan minta Polri untuk melaksanakan secara bertahap. Kemudian masyarakat juga bisa membaca di perpustakaan atau di website-nya Setneg dan sebagainya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan komprehensif dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas arah besar reformasi Polri, termasuk rekomendasi kebijakan jangka pendek hingga menengah.

Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie mengatakan laporan tersebut merupakan hasil kerja komisi selama sekitar tiga bulan sejak dibentuk, yang mencakup penyerapan aspirasi dari berbagai pihak.

"Baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden mulai jam 2 sampai 5.30, berarti 3,5 jam. Selama 3,5 jam kami melaporkan semua hal berkenaan dengan apa yang sudah dilakukan sejak dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi Polri," ujar Jimly.

Dia menjelaskan, komisi telah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga negara, organisasi masyarakat, LSM, internal kepolisian, hingga pemerintah daerah untuk menghimpun masukan.

"Kami sudah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, lembaga-lembaga negara maupun ormas-ormas, LSM-LSM. Kami juga mengadakan pertemuan internal kepolisian untuk mendengarkan aspirasi dan pendapat dari interen, dan juga kami ke daerah-daerah," jelasnya.

Seluruh hasil kerja tersebut kemudian dirangkum dalam 10 buku laporan yang berisi rekomendasi kebijakan reformasi, baik untuk internal Polri maupun kebijakan pemerintah secara lebih luas.

"Sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak 10 buku," katanya.

Dalam laporan itu, KPRP mengusulkan revisi Undang-Undang Polri sebagai dasar reformasi, yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui peraturan turunan seperti PP, Perpres, hingga Inpres.

"Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi Undang-Undang tentang Polri yang nanti akan di-follow up dengan adanya Peraturan Pemerintah atau Perpres, berikut Inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi," ujar Jimly.

Reformasi internal juga mencakup perubahan 8 Peraturan Polri (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap) yang ditargetkan selesai hingga 2029.

Selain itu, KPRP juga sempat mengkaji wacana pembentukan Kementerian Keamanan. Namun usulan tersebut akhirnya tidak dilanjutkan.

"Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya sudah kita tidak usulkan itu," tegas Jimly.

Dalam pembahasan lain, Presiden Prabowo memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap seperti saat ini, yakni diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

"Setelah berdiskusi plus-minusnya, Bapak Presiden memberi arahan: ‘Ya sudah seperti sekarang saja’," ujarnya.

Salah satu poin penting lainnya adalah penguatan Kompolnas. Presiden menyetujui agar lembaga tersebut diperkuat dengan kewenangan yang lebih mengikat serta keanggotaan yang lebih independen.

"Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat," kata Jimly.

"Dan keanggotaannya tidak lagi ex-officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen," lanjutnya.

Selain itu, KPRP juga merekomendasikan pembatasan jabatan anggota Polri di luar institusi agar diatur lebih tegas dalam undang-undang.

Pertemuan ini menandai berakhirnya masa tugas KPRP dan menjadi dasar awal bagi pemerintah untuk mendorong reformasi Polri secara menyeluruh, termasuk evaluasi sistem penegakan hukum di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah resmi berpindah kantor dari Kebayoran Baru ke Pancoran, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (5/5/2026).

Lokasi markas baru Kompolnas ini tepatnya berada di Gedung Graha Sentana, Jalan Hajjah Tutty Alawiyah, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Ketua Kompolnas, Djamari Chaniago mengatakan tujuan dipindahkan kantor lembaga yang dipimpinnya itu agar masyarakat bisa mudah melapor.

"Hari ini saya bersama Pak Kapolri meresmikan penggunaan kantor baru untuk Kompolnas. Yang semula Kompolnas ada di sekitar Mabes Polri di sana sekarang pindah ke mari," ujar Djamari di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Kemudian, Djamari yang juga menjabat sebagai Menkopolkam ini meminta agar masyarakat tidak ragu untuk datang ke kantor teranyar ini apabila ingin melapor.

Sebab, dengan dipindahkannya kantor pengawasan eksternal Polri ini diharapkan juga dapat meminimalisir keengganan masyarakat untuk melapor. Sebab, kantor terdahulu Kompolnas berada di wilayah PTIK Mabes Polri.

"Masyarakat yang berkepentingan atau berhubungan dengan Kompolnas bisa datang dengan tidak perlu ragu-ragu datang ke tempat ini, karena ini ada tempat lalu-lalang masyarakat kita semua di sini," pungkasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa dengan berpindahnya kantor Kompolnas ini maka diharapkan bisa lebih independen. Alhasil, Kompolnas sebagai mitra strategis Polri bisa melaksanakan tugasnya secara profesional.

"Tentunya dengan keberadaan gedung yang baru ini akan membuat Kompolnas semakin independen sebagai mitra strategis Polri untuk bisa menjaga agar institusi Polri agar betul-betul bisa melaksanakan tugasnya secara profesional," ujar Sigit.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa mekanisme pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tetap akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Keputusan ini diambil usai Presiden Prabowo menerima laporan akhir dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa di dalam Kondisi sempat terjadi perbedaan pendapat mengenai skema pemilihan Kapolri. Sebagian anggota mengusulkan agar Kapolri dipilih langsung oleh Presiden tanpa keterlibatan DPR, sementara sebagian lainnya ingin mempertahankan sistem yang ada.

"Kami juga melaporkan, kami ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri. Sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat tetap seperti sekarang," ujarnya.

Setelah berdiskusi baik dan buruknya, kata Jimly, Presiden Prabowo memutuskan pemilihan Kapolri masih merujuk pada aturan saat ini, yakni dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terlebih dulu di DPR RI.

"Setelah berdiskusi plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan ya sudah seperti sekarang aja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktik sekarang ini, baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai dengan ketentuan undang-undang itu bukan fit and proper test di DPR tapi disetujui atau tidak disetujui itu namanya right to confirm dari parlemen," katanya.

"Jadi beda jadi Presiden hanya mengajukan satu nama DPR boleh setuju, boleh tidak. Nah walaupun dalam praktik selama ini selalu disetujui. Nah jadi Bapak Presiden sesudah berdiskusi panjang memutuskan ya udah tetap aja seperti sekarang," sambungnya.

Selain itu, diputuskan juga tidak ada kementerian baru untuk membawahi Polri. Sebab, sebelumnya ada usulan ada Kementerian Keamanan untuk membawahi Polri.

"Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak, maka ya sudah kita nggak usah usulkan," kata dia.

Oleh karena itu, Prabowo juga setuju Polri masih berada di bawah langsung Presiden. Lebih lanjut, Jimly menegaskan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga harus diperkuat menjadi lembaga independen. Nantinya, Kompolnas memiliki berbagai latar belakang agar bisa lebih mampu mengawasi kinerja Polri.

"Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat, sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen, sehingga Presiden ya fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang," imbuhnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusi Polri untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Pertemuan tersebut membahas hasil kerja komisi sekaligus arah kebijakan reformasi Polri ke depan, termasuk penguatan tata kelola dan pengawasan institusi.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kapolri menyampaikan bahwa Polri menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan oleh komisi dan siap mengimplementasikannya secara bertahap. “Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menekankan bahwa penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi salah satu agenda prioritas yang akan segera dilaksanakan. Selain itu, Polri akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menindaklanjuti pengaturan penempatan personel di luar struktur organisasi.

“Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menko Hukum,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan bahwa Polri telah menyiapkan strategi reformasi berbasis tahapan waktu. Mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola institusi.

“Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari tiga jam tersebut membahas laporan komprehensif terkait agenda reformasi Polri, termasuk arah kebijakan jangka pendek hingga menengah.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa komisi melaporkan seluruh hasil kerja sejak pembentukannya, termasuk proses penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Menurut Jimly, komisi telah melakukan berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan, baik lembaga negara, organisasi masyarakat, hingga internal kepolisian, serta kunjungan ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi publik terkait reformasi Polri.

Hasil kerja tersebut kemudian dirumuskan dalam 10 buku laporan yang memuat rekomendasi kebijakan reformasi secara menyeluruh. Menurut Jimly, rekomendasi tersebut mencakup usulan revisi Undang-Undang Polri hingga penyusunan peraturan turunan untuk mendukung implementasi reformasi.

“Kami laporkan tadi sebanyak 10 buku, yaitu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternative untuk dijalankan oleh pemerintah maupun oleh Polri secara internal,” ujar Jimly dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, komisi juga mengusulkan agenda reformasi internal yang mencakup perubahan terhadap sejumlah regulasi di tubuh Polri. Reformasi tersebut ditargetkan dapat berjalan hingga tahun 2029 sebagai bagian dari agenda jangka menengah.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima berbagai poin yang disampaikan sekaligus memberikan arahan atas sejumlah isu strategis. Salah satu di antaranya adalah terkait wacana pembentukan Kementerian Keamanan yang akhirnya diputuskan tidak perlu dilanjutkan.

“Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tapi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudharat-nya, mudharat-nya lebih banyak maka ya sudah kita tidak usulkan itu,” jelas Jimly.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan keputusan terkait mekanisme pengangkatan Kapolri. Setelah melalui diskusi, Presiden memutuskan agar mekanisme yang berlaku saat ini tetap dipertahankan, yakni Kapolri diangkat Presiden dengan persetujuan DPR.

“Setelah berdiskusi plus-minusnya, Bapak Presiden memberi arahan ya sudah seperti sekarang saja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktik sekarang ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap penguatan fungsi pengawasan eksternal Polri melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dalam hal ini, Presiden menyetujui penguatan peran Kompolnas agar lebih independen dan memiliki kewenangan yang mengikat.

“Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex-officio seperti sekarang tapi disepakati dia independen,” tutur Jimly.

Selain itu, pemerintah juga akan mengatur secara lebih tegas mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh anggota Polri di luar struktur kepolisian. Pengaturan tersebut akan dibuat secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan.

Pertemuan ini menandai tahap akhir tugas KPRP setelah menyelesaikan mandat usai dilantik oleh Presiden Prabowo pada 7 November 2025 yang lalu. Selanjutnya, hasil rekomendasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan regulasi untuk memperkuat institusi Polri ke depan.

Pemerintah menegaskan komitmennya bahwa reformasi Polri bukan sekadar wacana, melainkan agenda strategis yang terukur, berjangka, dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta supremasi hukum.

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan agar kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Dengan demikian, Polri tidak akan ditempatkan di bawah kementerian mana pun.

"Mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang," ujar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Selasa (5/5/2026).

Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie, juga menyampaikan hal serupa. Jimly menegaskan komisi tidak merekomendasikan pembentukan kementerian baru, termasuk Kementerian Keamanan. "Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru," ujarnya.

Menurut Jimly, Presiden Prabowo Subianto sempat mempertanyakan kesimpulan tersebut. Namun, KPRP menilai pembentukan kementerian baru justru akan menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat.

"Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya sudah kita tidak usulkan itu," tandas dia.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyampaikan sebanyak 6 rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo tersebut merupakan hasil kerja selama 6 bulan dan termuat dalam laporan setebal 3.000 halaman.

Laporan tersebut dituangkan dalam beberapa buku yang memuat agenda reformasi menyeluruh bagi institusi Polri, mulai dari kebijakan strategis hingga perubahan regulasi internal.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan laporan tersebut merupakan hasil dari berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan, baik dari unsur negara, masyarakat sipil, hingga internal kepolisian, serta kunjungan ke sejumlah daerah.

Jimly menjelaskan, meskipun Presiden Prabowo tidak menetapkan batas waktu kerja, namun pihaknya menetapkan target tiga bulan dan berhasil menyelesaikan laporan dalam kurun waktu tersebut.

“Sebagaimana pada pertemuan pertama setelah pelantikan Bapak Presiden sudah menyampaikan arahan tidak menentukan berapa lama waktu untuk bekerjanya KPRP tapi kami memasang target tiga bulan, maka selama tiga bulan alhamdulillah kami sudah menyelesaikan ya walaupun baru dapat waktu karena kesibukan Bapak Presiden,” kata Jimly saat Konferensi Pers.

Jimly pun menjelaskan laporan tersebut mencakup keseluruhan kebijakan reformasi, termasuk alternatif kebijakan yang dapat dijalankan pemerintah maupun Polri secara internal.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



“Dan juga kami manfaatkan untuk memfinalisasi yang belum tuntas sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak sepuluh buku. Nah itu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternatif untuk dijalankan oleh pemerintah ya maupun oleh Polri secara internal,” ujarnya.

Salah satu rekomendasi utama adalah revisi Undang-Undang tentang Polri yang akan diikuti dengan penerbitan berbagai aturan turunan. “Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi undang-undang tentang Polri yang nanti akan di-follow up dengan adanya Peraturan Pemerintah atau Perpres berikut Inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini,” ucapnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyetujui penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar memiliki kewenangan lebih kuat dan bersifat independen. Menurutnya, penguatan Kompolnas ini akan diatur dalam revisi undang-undang Polri yang saat ini tengah disiapkan.

“Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR, nah di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menangkap buronan red notice Interpol kasus penipuan online lintas negara berinisial LCS.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan LCS merupakan WNI. Buronan internasional itu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (3/5/2026).

“Penangkapan terhadap tersangka LCS ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi lintas negara serta bentuk keseriusan kami dalam menindak pelaku kejahatan siber, khususnya penipuan online yang merugikan masyarakat luas,” ujar Himawan dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, LCS sebelumnya sebagai tersangka dalam kasus penipuan online lintas negara yang melibatkan jaringan internasional yang beroperasi di Kamboja.

Kasus ini tercatat memiliki sedikitnya 23 Laporan Polisi (LP) dari berbagai wilayah di Indonesia. Seluruh laporan itu kemudian ditangani terpusat oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri agar mempermudah proses penyidikan.

"Berdasarkan hasil penyidikan, LCS diduga berperan sebagai operator dalam menjalankan aksi penipuan online dengan menggunakan platform bernama “abbishopee”," imbuhnya.

Adapun, Himawan mengemukakan bahwa pengusutan kasus ini tidak akan berhenti dengan penangkapan LCS. Sebab, Polri akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

“Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan internasional yang terlibat, serta menelusuri aliran dana hasil kejahatan guna pemulihan kerugian para korban,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Dittipidsiber Bareskrim Polri juga telah menangkap tiga tersangka lain yang terkait dengan jaringan LCS. Ketiganya telah diproses hukum hingga memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.