Harga minyak dunia terus bergerak turun seiring dibukanya kembali Selat Hormuz usai kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Pada perdagangan Kamis (25/6), harga minyak Brent turun 40 sen atau 0,54 persen menjadi US$73,34 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS melemah 27 sen atau 0,38 persen ke level US$70,07 per barel.

Penurunan harga minyak tersebut memunculkan pertanyaan apakah harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax berpeluang turun pada Juli mendatang.

Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai penurunan harga BBM nonsubsidi sangat memungkinkan apabila tren harga minyak dunia bertahan di level saat ini. Harga BBM nonsubsidi di Tanah Air pada dasarnya mengikuti perkembangan harga minyak mentah internasional.

"Sangat bisa kalau harga minyak (dunia) kembali ke angka normal. Harga BBM nonsubsidi berbanding lurus dengan harga crude internasional. Jika crude internasional naik, BBM seharusnya bisa naik, demikian sebaliknya," ujar Hadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan rata-rata harga Brent sepanjang Juni masih relatif tinggi, yakni sekitar US$95 per barel. Oleh karena itu, harga keekonomian BBM masih berada di kisaran Rp17.400 per liter.

Namun, jika rata-rata harga minyak mentah turun ke kisaran US$70 per barel, harga Pertamax berpotensi berada di sekitar Rp12.800 per liter.

Hadi pun mengingatkan perubahan harga BBM nonsubsidi tidak ditentukan berdasarkan pergerakan harga harian atau mingguan. Sebab, pemerintah menggunakan acuan Indonesian Crude Price (ICP) yang dihitung berdasarkan rata-rata harga minyak mentah selama satu bulan.

"Perlu diingat kenaikan itu harus monthly basis sesuai dengan patokan ICP yang dikeluarkan setiap bulan sekali," ujar Hadi.

Menurut dia, penurunan harga minyak mentah Brent dari sekitar US$95 per barel menjadi kisaran US$83 per barel dalam waktu singkat tergolong signifikan dan dipicu oleh meredanya konflik di Timur Tengah.

Hadi memperkirakan harga minyak dunia dalam jangka menengah dapat kembali ke kisaran normal, yakni US$60 hingga US$70 per barel. Jika tren pelemahan harga minyak bertahan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi berpeluang dilakukan pada pertengahan Juli.

"Karena saat itu rata rata kurs setengah harga mendekati US$70 par barel. Nota perdamaian kelihatannya sudah fix dan diratifikasi banyak pihak kecuali Israel, sehingga menjadi bukti validasi kuat untuk release blokade," ucapnya.

"Pencabutan sanksi dan ekonomi dunia akan bergerak normal setelah 20 juta barel supply minyak dari Teluk Persia kembali masuk pasar dunia," jelasnya.

Hadi menilai Indonesia juga perlu memanfaatkan momentum harga minyak yang lebih murah untuk memperkuat cadangan energi nasional.

Pemerintah disarankan meningkatkan impor minyak mentah dan BBM dalam jangka pendek dari AS dan Timur Tengah agar cadangan strategis BBM RI kembali naik di angka sekitar 20 hari.

Ia mengatakan saat ini konsumsi BBM nasional sekitar 1,63 juta barel per hari, sedangkan produksi kilang nasional hanya sekitar 1,28 juta barel per hari.

"Minimal ditambah impor BBM dua kali lipat dalam 10 hari ke depan menjadi 0,7 juta barel per hari, sehingga kita bisa aman mengembalikan cadangan strategis pada posisi aman, tidak terjadi kelangkaan di kemudian hari," ujar Hadi.

Hadi juga menyarankan penambahan fasilitas penyimpanan minyak, baik melalui floating storage maupun penyewaan onshore storage di sekitar Kepulauan Riau.

Dalam jangka menengah, Hadi mendorong pembangunan fasilitas penyimpanan baru melalui kerja sama Pertamina dengan pihak ketiga agar tidak membebani APBN.

Selain itu, pemerintah juga diminta terus mempercepat program konversi BBM ke gas, kendaraan listrik, serta pengembangan biodiesel seperti B50 guna mengurangi ketergantungan terhadap minyak mentah.

Sementara dalam jangka panjang, ia menilai pemerintah perlu meningkatkan eksplorasi migas di sektor hulu dan mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di sektor hilir.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda. Harga BBM nonsubsidi memang seharusnya mengikuti rata-rata harga minyak mentah global dalam periode tertentu.

"Kalau dalam sebulan ini rata-rata harga minyak mentah global lebih rendah dibandingkan bulan kemarin, maka ya harusnya Juli nanti akan ada penurunan harga BBM nonsubsidi," ujar Huda.

Ia mengatakan pemerintah juga perlu memperhatikan pergerakan harga bahan bakar di kawasan regional seperti Mean of Platts Singapore (MOPS) yang umumnya bergerak searah dengan harga minyak dunia.

[Gambas:Photo CNN]

Oleh karena itu, jika tren pelemahan harga minyak berlanjut, pemerintah dinilai perlu segera menyesuaikan harga BBM nonsubsidi.

"Saya rasa pemerintah seharusnya menurunkan harga BBM nonsubsidi sesegara mungkin," ujar Huda.

Meski demikian, fokus pemerintah tidak boleh berhenti pada penyesuaian harga BBM semata. Huda menilai gejolak harga minyak dunia harus menjadi pengingat pentingnya percepatan transisi energi di Indonesia.

"Fokusnya kepada transisi energi. Kita harus mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Secara lingkungan oke, secara perdagangan akan mengurangi impor energi dari luar," kata Huda.

Menurut dia, transisi energi di Indonesia masih jauh dari kata selesai. Oleh karena itu, selain mempercepat pengembangan energi terbarukan, pemerintah juga perlu memperbanyak pembangunan kilang dalam rangka menjamin ketersediaan stok dalam negeri.

"Tapi memang di Indonesia sendiri, transisi energi masih jauh dari kata 'beres'. Akhirnya, lagi-lagi akan tergantung dari impor energi. Untuk itu, pembangunan kilang harusnya diperbanyak untuk menjamin stok lebih lama," ujar Huda.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN buka suara soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebelumnya menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebut telah naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima masukan dari asosiasi, pelanggan, maupun serikat pekerja terkait kondisi gas yang mahal.
Dia menjelaskan, saat ini kebutuhan gas bumi untuk pelanggan industri PGN dipenuhi oleh PGN melalui portofolio gas pipa dan gas dari regasifikasi LNG. Menurutnya, yang paling penting, PGN memastikan bahwa pasokan gas bagi seluruh pelanggan pada Juni 2026 tersedia, baik yang bersumber dari gas pipa maupun LNG.
Merujuk pernyataan serikat buruh, Fajriyah menjelaskan bahwa US$8 per MMBtu adalah harga gas pipa, sedangkan US$22 per MMBtu adalah harga gas hasil regasifikasi LNG.
"Perlu dipahami bahwa mekanisme harga LNG memiliki struktur biaya yang berbeda dibandingkan gas pipa, karena mencakup harga pembelian LNG dari produsen LNG, biaya transportasi, penyimpanan hingga regasifikasi. Sehingga secara umum lebih tinggi dari harga gas pipa," jelas Fajriyah kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).
Selain itu, dia juga menyebut kenaikan harga LNG juga menjadi lebih tinggi lagi karena dalam beberapa bulan terakhir, dinamika geopolitik global telah mendorong kenaikan harga energi dunia. Ini termasuk lonjakan Indonesian Crude Price (ICP) dari sekitar US$64 per barel pada Januari menjadi sekitar US$117 per barel pada April 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut turut meningkatkan biaya perolehan LNG yang dikeluarkan PGN untuk produsen LNG. Dari total keseluruhan gas yang dikelola PGN, penyesuaian ini hanya berlaku pada sekitar 21% porsi pasokan berbasis LNG dengan dampak terbesar di wilayah Jawa Bagian Barat.
Sementara itu, sekitar 79% pasokan lainnya, termasuk gas pipa dan pasokan untuk tujuh sektor industri penerima HGBT, tidak mengalami kenaikan dan tetap mengacu pada ketetapan pemerintah.
"PGN telah berupaya menahan dampak kenaikan biaya tersebut selama beberapa bulan di awal tahun dan baru menerapkan penyesuaian secara bertahap pada Juni 2026 setelah melalui evaluasi menyeluruh serta koordinasi dengan kementerian terkait," imbuh Fajriyah.
Dia juga berharap, penyesuaian ini bersifat sementara karena mekanisme harga LNG mengikuti pergerakan indikator energi global secara dinamis. Dengan tren penurunan harga minyak mentah yang mulai terlihat sejak pertengahan Juni 2026, pihaknya berharap harga gas berbasis LNG juga berpotensi mengalami penurunan dalam sekitar tiga bulan ke depan sesuai formula yang berlaku.
Fajriyah mengatakan, penyesuaian harga LNG PGN disusun secara terukur agar harga di dalam negeri tetap berada pada tingkat yang wajar dan suportif bagi industri. Dia menekankan bahwa jika melihat peta harga gas di regional Asia Tenggara, harga penyesuaian LNG domestik relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga jual gas di negara tetangga.
Pada prinsipnya, kata dia, PGN memahami tantangan yang dihadapi pelanggan. Oleh karena itu, selain menjaga keandalan pasokan, PGN akan terus berkoordinasi dengan asosiasi industri untuk mendiskusikan berbagai solusi yang memungkinkan.
Hal itu termasuk optimalisasi penggunaan gas pipa serta skema fleksibilitas komersial, mencakup pengaturan penggunaan aktual, pengelolaan deposit, hingga penyesuaian rencana pemakaian gas sesuai ketentuan yang berlaku.
"Fokus kami tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan, kepentingan pelanggan, dan ketahanan energi nasional," ucap Fajriyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di pasar global dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi seluruh pelaku industri energi, baik penyedia maupun pengguna, di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan lonjakan harga minyak dunia.

Praktisi migas Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan harga perolehan LNG sangat bergantung pada skema pembelian yang digunakan, baik melalui kontrak jangka panjang maupun pembelian spot. Menurutnya, harga LNG berbasis pasar memang berfluktuasi mengikuti kondisi global.

"Harga perolehan LNG tergantung dari apakah berdasarkan kontrak atau beli spot. Spot bisa lebih murah atau lebih mahal seperti kondisi sekarang. Kalau mengikuti harga pasar, naik turun harga adalah hal yang biasa, dan itu yang dihadapi oleh seluruh pengguna LNG," kata Widhyawan dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan harga LNG berbasis spot saat ini mengalami kenaikan signifikan seiring lonjakan indeks acuan LNG di kawasan Asia Pasifik, yakni Japan Korea Marker (JKM). Sepanjang 2026, indeks JKM disebut telah meningkat sekitar 111%.

Kenaikan harga LNG tersebut juga sejalan dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan sejumlah kontrak LNG. Widhyawan menuturkan kenaikan Japan Crude Cocktail (JCC) dan Brent turut mendorong peningkatan Indonesian Crude Price (ICP) yang digunakan sebagai referensi harga energi di Indonesia.

Pada April 2026, ICP tercatat naik sekitar 99% dibandingkan dengan asumsi pada awal tahun.

Mantan Gubernur Indonesia untuk OPEC periode 2015—2016 itu menjelaskan sebagian besar kontrak LNG jangka panjang menggunakan mekanisme indeksasi terhadap harga minyak atau dikenal dengan istilah oil-indexed pricing. Dalam skema tersebut, harga LNG ditentukan berdasarkan persentase tertentu terhadap harga minyak yang dikenal sebagai slope.

"Persentase bervariasi tergantung kapan kontrak tersebut dinegosiasikan dan ditandatangani. Kalau pasokan sedang melimpah, slope cenderung lebih kecil dan begitu sebaliknya," ujarnya.

Dia menambahkan sejumlah kontrak LNG Indonesia juga masih terikat kewajiban ekspor sehingga setiap penyesuaian pasokan domestik perlu mempertimbangkan komitmen kontraktual yang telah berjalan.

Menurut Widhyawan, kenaikan harga LNG saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan data pasar, harga LNG untuk sektor industri di Filipina mencapai sekitar US$28,50 per MMBTU, sementara di Vietnam berada di level US$27,81 per MMBTU. Adapun di Singapura, harga LNG untuk pelanggan industri skala besar mencapai US$40,12 per MMBTU dan untuk pengguna ritel sekitar US$47,54 per MMBTU.

Sebagai perbandingan, harga LNG di Indonesia setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran US$21—US$25 per MMBTU. Harga tersebut dinilai masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga meskipun terjadi penyesuaian akibat kenaikan harga energi global.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai lonjakan harga energi global akibat ketegangan geopolitik menciptakan dilema bagi berbagai sektor ekonomi.

Menurutnya, industri penyedia energi menghadapi kenaikan biaya operasional dan tekanan regulasi, sedangkan sektor pengguna energi harus menanggung kenaikan biaya produksi yang tidak selalu dapat diteruskan kepada konsumen.

"Situasi ini menyebabkan adanya twin dilemma. Industri penyedia energi menghadapi lonjakan biaya operasional dan tekanan regulasi, sementara industri pengguna mengalami kenaikan biaya produksi yang terkadang tidak bisa diteruskan ke konsumen," ujarnya.

David menilai kenaikan harga energi non-subsidi, termasuk LNG, merupakan fenomena global yang sulit dihindari. Karena itu, kebijakan yang hanya menguntungkan salah satu pihak berisiko menciptakan persoalan baru dalam rantai pasok energi.

"Membela satu sektor dan mengorbankan sektor lainnya bukan solusi yang berkelanjutan. Justru dapat menimbulkan masalah baru," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di pasar global dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi seluruh pelaku industri energi, baik penyedia maupun pengguna, di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan lonjakan harga energi dunia.

Praktisi migas Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan harga perolehan LNG sangat bergantung pada skema pembelian yang digunakan, baik melalui kontrak jangka panjang maupun pembelian spot. Menurutnya, harga LNG berbasis pasar memang berfluktuasi mengikuti kondisi global.

"Harga perolehan LNG tergantung dari apakah berdasarkan kontrak atau beli spot. Spot bisa lebih murah atau lebih mahal seperti kondisi sekarang. Kalau mengikuti harga pasar, naik turun harga adalah hal yang biasa, dan itu yang dihadapi oleh seluruh pengguna LNG," kata Widhyawan dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan harga LNG berbasis spot saat ini mengalami kenaikan signifikan seiring lonjakan indeks acuan LNG di kawasan Asia Pasifik, yakni Japan Korea Marker (JKM). Sepanjang 2026, indeks JKM disebut telah meningkat sekitar 111%.

Kenaikan harga LNG tersebut juga sejalan dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan sejumlah kontrak LNG. Widhyawan menuturkan kenaikan Japan Crude Cocktail (JCC) dan Brent turut mendorong peningkatan Indonesian Crude Price (ICP) yang digunakan sebagai referensi harga energi di Indonesia.

Pada April 2026, ICP tercatat naik sekitar 99% dibandingkan dengan asumsi pada awal tahun.

Mantan Gubernur Indonesia untuk OPEC periode 2015—2016 itu menjelaskan sebagian besar kontrak LNG jangka panjang menggunakan mekanisme indeksasi terhadap harga minyak atau dikenal dengan istilah oil-indexed pricing. Dalam skema tersebut, harga LNG ditentukan berdasarkan persentase tertentu terhadap harga minyak yang dikenal sebagai slope.

"Persentase bervariasi tergantung kapan kontrak tersebut dinegosiasikan dan ditandatangani. Kalau pasokan sedang melimpah, slope cenderung lebih kecil dan begitu sebaliknya," ujarnya.

Dia menambahkan sejumlah kontrak LNG Indonesia juga masih terikat kewajiban ekspor sehingga setiap penyesuaian pasokan domestik perlu mempertimbangkan komitmen kontraktual yang telah berjalan.

Menurut Widhyawan, kenaikan harga LNG saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan data pasar, harga LNG untuk sektor industri di Filipina mencapai sekitar US$28,50 per MMBTU, sementara di Vietnam berada di level US$27,81 per MMBTU. Adapun di Singapura, harga LNG untuk pelanggan industri skala besar mencapai US$40,12 per MMBTU dan untuk pengguna ritel sekitar US$47,54 per MMBTU.

Sebagai perbandingan, harga LNG di Indonesia setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran US$21—US$25 per MMBTU. Harga tersebut dinilai masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga meskipun terjadi penyesuaian akibat kenaikan harga energi global.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai lonjakan harga energi global akibat ketegangan geopolitik menciptakan dilema bagi berbagai sektor ekonomi.

Menurutnya, industri penyedia energi menghadapi kenaikan biaya operasional dan tekanan regulasi, sedangkan sektor pengguna energi harus menanggung kenaikan biaya produksi yang tidak selalu dapat diteruskan kepada konsumen.

"Situasi ini menyebabkan adanya twin dilemma. Industri penyedia energi menghadapi lonjakan biaya operasional dan tekanan regulasi, sementara industri pengguna mengalami kenaikan biaya produksi yang terkadang tidak bisa diteruskan ke konsumen," ujarnya.

David menilai kenaikan harga energi non-subsidi, termasuk LNG, merupakan fenomena global yang sulit dihindari. Karena itu, kebijakan yang hanya menguntungkan salah satu pihak berisiko menciptakan persoalan baru dalam rantai pasok energi.

"Membela satu sektor dan mengorbankan sektor lainnya bukan solusi yang berkelanjutan. Justru dapat menimbulkan masalah baru," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di pasar global dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi seluruh pelaku industri energi, baik penyedia maupun pengguna, di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan lonjakan harga energi dunia.

Praktisi migas Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan harga perolehan LNG sangat bergantung pada skema pembelian yang digunakan, baik melalui kontrak jangka panjang maupun pembelian spot. Menurutnya, harga LNG berbasis pasar memang berfluktuasi mengikuti kondisi global.

"Harga perolehan LNG tergantung dari apakah berdasarkan kontrak atau beli spot. Spot bisa lebih murah atau lebih mahal seperti kondisi sekarang. Kalau mengikuti harga pasar, naik turun harga adalah hal yang biasa, dan itu yang dihadapi oleh seluruh pengguna LNG," kata Widhyawan dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan harga LNG berbasis spot saat ini mengalami kenaikan signifikan seiring lonjakan indeks acuan LNG di kawasan Asia Pasifik, yakni Japan Korea Marker (JKM). Sepanjang 2026, indeks JKM disebut telah meningkat sekitar 111%.

Kenaikan harga LNG tersebut juga sejalan dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan sejumlah kontrak LNG. Widhyawan menuturkan kenaikan Japan Crude Cocktail (JCC) dan Brent turut mendorong peningkatan Indonesian Crude Price (ICP) yang digunakan sebagai referensi harga energi di Indonesia.

Pada April 2026, ICP tercatat naik sekitar 99% dibandingkan dengan asumsi pada awal tahun.

Mantan Gubernur Indonesia untuk OPEC periode 2015—2016 itu menjelaskan sebagian besar kontrak LNG jangka panjang menggunakan mekanisme indeksasi terhadap harga minyak atau dikenal dengan istilah oil-indexed pricing. Dalam skema tersebut, harga LNG ditentukan berdasarkan persentase tertentu terhadap harga minyak yang dikenal sebagai slope.

"Persentase bervariasi tergantung kapan kontrak tersebut dinegosiasikan dan ditandatangani. Kalau pasokan sedang melimpah, slope cenderung lebih kecil dan begitu sebaliknya," ujarnya.

Dia menambahkan sejumlah kontrak LNG Indonesia juga masih terikat kewajiban ekspor sehingga setiap penyesuaian pasokan domestik perlu mempertimbangkan komitmen kontraktual yang telah berjalan.

Menurut Widhyawan, kenaikan harga LNG saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan data pasar, harga LNG untuk sektor industri di Filipina mencapai sekitar US$28,50 per MMBTU, sementara di Vietnam berada di level US$27,81 per MMBTU. Adapun di Singapura, harga LNG untuk pelanggan industri skala besar mencapai US$40,12 per MMBTU dan untuk pengguna ritel sekitar US$47,54 per MMBTU.

Sebagai perbandingan, harga LNG di Indonesia setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran US$21—US$25 per MMBTU. Harga tersebut dinilai masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga meskipun terjadi penyesuaian akibat kenaikan harga energi global.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai lonjakan harga energi global akibat ketegangan geopolitik menciptakan dilema bagi berbagai sektor ekonomi.

Menurutnya, industri penyedia energi menghadapi kenaikan biaya operasional dan tekanan regulasi, sedangkan sektor pengguna energi harus menanggung kenaikan biaya produksi yang tidak selalu dapat diteruskan kepada konsumen.

"Situasi ini menyebabkan adanya twin dilemma. Industri penyedia energi menghadapi lonjakan biaya operasional dan tekanan regulasi, sementara industri pengguna mengalami kenaikan biaya produksi yang terkadang tidak bisa diteruskan ke konsumen," ujarnya.

David menilai kenaikan harga energi non-subsidi, termasuk LNG, merupakan fenomena global yang sulit dihindari. Karena itu, kebijakan yang hanya menguntungkan salah satu pihak berisiko menciptakan persoalan baru dalam rantai pasok energi.

"Membela satu sektor dan mengorbankan sektor lainnya bukan solusi yang berkelanjutan. Justru dapat menimbulkan masalah baru," katanya.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, asumsi dasar sektor ESDM untuk Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di level USD70-95 per barel.

Saat ini, kata Bahlil, pemerintah masih mencermati dinamika global, setidaknya sampai Agustus 2026, sebelum menetapkan patokan target ICP 2027.

"Tahun 2026 kita ketok palu di angka USD70 dolar, tapi di 2027 batas minimum di USD70 dan maksimal di angka USD95 per barel. Sambil kita lihat nanti perkembangan dinamika sampai Agustus, berapa angka yang kita petakan," ujarnya dalam Raker Bersama Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dia menerangkan, ICP menjadi faktor penentu perhitungan harga jual BBM nonsubsidi di pasar. Apalagi, harga minyak dunia mengalami penurunan, maka harga jual BBM juga berpotensi ikut turun.

Pada 10 Juni 2026, PT Pertamina (persero) resmi menaikkan harga jual Pertamax, dan Pertamax Green, setelah sebelumnya mengerek harga jual Pertamax Turbo, Dexlite, juga Pertamina Dex.

Menurut Bahlil, harga BBM nonsubsidi akan mengikuti kondisi harga minyak dunia. Mengingat pada Mei 2026 lalu, ICP tembus USD106,56 per barel, atau jauh melampaui target 2026 yaitu USD70 per barel.

"Yang khusus minyak BBM untuk kalangan mampu (nonsubsidi), sesuai dengan permen, itu diserahkan harga pasar, jadi kadang naik kadang turun," kata Bahlil.

Sekedar informasi, Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 telah mengatur formula harga dasar BBM untuk dijual ke pasar. Harga BBM dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yakni harga indeks pasar, konstanta, dan margin.

Sementara untuk harga jual eceran ditetapkan dengan menambahkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sesuai ketentuan masing-masing daerah. Badan usaha wajib melaporkan penetapan harga setiap bulan atau saat ada perubahan kepada Menteri ESDM.

Untuk BBM subsidi, Bahlil memastikan harganya tidak akan naik hingga akhir 2026. Sebab, fiskal negara masih kuat untuk menanggung lonjakan harga minyak saat ini.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan solar tidak naik di tengah lonjakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Bahlil mengatakan pemerintah masih mengacu pada rata-rata ICP sejak Januari 2026 yang hingga kini berada di kisaran US$80—US$81 per barel. Angka tersebut masih berada di bawah asumsi ICP yang telah dirumuskan pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto sebesar US$100 per barel.

Menurutnya, fluktuasi harga minyak dunia sejauh ini masih berada dalam rentang yang dapat ditoleransi pemerintah. Pasalnya, kenaikan ICP ke level US$117 per barel hanya terjadi sementara sebelum kembali turun ke kisaran US$90 hingga US`$80 per barel.

“Rata-rata ICP kita sekarang itu kan kurang lebih sekitar US$80-US$81 terhitung dari Januari sampai sekarang,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memastikan belum ada urgensi untuk menyesuaikan harga BBM subsidi di dalam negeri. Bahlil menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat.

“Jadi belum sampai US$100 (rata-rata harga ICP) dan belum ada kenaikan. Tidak akan naik InsyaAllah ini ya, tidak akan kita naikkan subsidi BBM,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menuturkan, stok BBM Indonesia berada di level yang sangat aman.

Secara terperinci, hingga 18 Mei 2026, jumlah cadangan BBM RON 90 atau Pertalite tercatat sebesar 1,37 juta kiloliter dengan rata-rata konsumsi harian atau daily offtake throughput (DOT) mencapai 85.560 kiloliter per hari.

Dengan kondisi tersebut, Wahyudi mengatakan, ketahanan stok nasional Pertalite berada di level 16,4 hari.

"Sebagai laporan, stok BBM nasional bahwasanya kita sangat aman," jelas Wahyudi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Manuver fiskal pemerintah kembali diuji di tengah dinamika global yang kian sulit diprediksi. Setelah berupaya menjaga disiplin anggaran melalui efisiensi belanja, kini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menghadapi tekanan baru dari lonjakan harga energi, khususnya minyak mentah.

Kenaikan harga minyak dunia menjadi faktor utama yang memperberat beban fiskal. Pemerintah mencatat Indonesian Crude Price (ICP) telah menembus US$102,26 per barel, jauh melampaui asumsi dasar APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Deviasi yang lebar ini menandakan tekanan serius terhadap postur anggaran, terutama karena struktur belanja energi yang masih sangat sensitif terhadap perubahan harga.

Kenaikan tajam harga minyak jelas akan menggelembungkan beban belanja. Setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel memang berpotensi menambah penerimaan sekitar Rp3,5 triliun, tetapi di saat yang sama mendorong belanja subsidi dan kompensasi hingga Rp10,3 triliun. Alhasil, defisit justru melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan tersebut.

Tekanan fiskal tidak berhenti di situ. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) turut mempersempit ruang gerak pemerintah. Kombinasi faktor ini membuat pembiayaan utang menjadi lebih mahal, sekaligus meningkatkan risiko terhadap keberlanjutan fiskal jika tidak diantisipasi secara tepat.

Dalam kondisi tersebut, opsi kebijakan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menyesuaikan subsidi energi, memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL), melakukan realokasi belanja, atau bahkan menyusun APBN Perubahan (APBN-P). Di sisi lain, langkah efisiensi juga terus didorong melalui pengendalian belanja kementerian/lembaga dan penyesuaian kebijakan operasional.

Upaya penajaman belanja pun mulai diarahkan pada program-program prioritas dan efisiensi struktural, seperti pengendalian belanja rutin, fleksibilitas kerja aparatur sipil negara, hingga pemangkasan anggaran tambahan. Strategi ini diharapkan mampu menjaga kualitas belanja tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi yang masih dibutuhkan.

Baca berita selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Gejolak di pasar energi global mendorong lonjakan signifikan pada harga minyak mentah, termasuk Indonesian Crude Price (ICP). Pemerintah menetapkan ICP terbaru di angka US$102,26 per barel, meningkat tajam dibandingkan periode sebelumnya yang masih berada di kisaran US$60.

Kenaikan ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan sejalan dengan tren global yang menunjukkan tekanan besar pada sektor energi. Sejumlah indikator harga minyak internasional ikut melonjak, mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap pasokan yang semakin tidak pasti.

Faktor utama yang mendorong kenaikan ini adalah memanasnya situasi geopolitik dunia. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak langsung pada stabilitas distribusi energi global.

Salah satu titik krusial yang terdampak adalah Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Gangguan di wilayah ini memicu kekhawatiran besar di pasar karena berpotensi menghambat distribusi energi ke berbagai negara.

Tidak hanya distribusi, produksi minyak di kawasan Timur Tengah juga ikut terganggu. Aktivitas energi di Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan Irak dilaporkan mengalami hambatan. Bahkan beberapa fasilitas penting seperti pelabuhan Basrah dan terminal energi di Uni Emirat Arab sempat menghentikan operasionalnya.

Kondisi tersebut membuat pasokan minyak global tertekan dan memicu lonjakan harga secara merata di berbagai acuan utama dunia.

Daftar Perubahan Harga Minyak Mentah

Berikut rincian kenaikan harga minyak mentah dari periode sebelumnya:

1. ICP (Indonesia): naik US$33,47 (US$68,79 ke US$102,26 per barel)
2. Brent (ICE): naik US$30,23 (US$69,37 ke US$99,60 per barel)
3. WTI (Nymex): naik US$26,47 (US$64,52 ke US$91,00 per barel)
4. Dated Brent: naik US$32,73 (US$71,15 ke US$103,89 per barel)
5. Basket OPEC: naik US$48,13 (US$67,90 ke US$116,03 per barel)

Kenaikan ini memperlihatkan bahwa tekanan harga terjadi secara global dan tidak hanya terbatas pada minyak mentah Indonesia.

Lonjakan harga minyak menjadi bukti bahwa sektor energi sangat dipengaruhi oleh dinamika global, terutama konflik dan gangguan distribusi. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara yang masih bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia, perlu meningkatkan strategi ketahanan energi agar tidak terlalu terdampak oleh fluktuasi harga dunia. Pemerintah pun terus memantau situasi dan menyiapkan langkah antisipasi guna menjaga stabilitas energi nasional.

FAQ

1. Mengapa harga minyak bisa naik drastis dalam waktu singkat?

Kenaikan biasanya dipicu oleh gangguan pasokan, konflik geopolitik, serta hambatan distribusi seperti yang terjadi di jalur strategis dunia.

2. Apa dampak kenaikan ICP bagi Indonesia?

Kenaikan ICP dapat memengaruhi anggaran negara, harga BBM, serta berpotensi meningkatkan inflasi jika berlangsung dalam jangka panjang.

3. Apakah harga minyak akan terus naik?

Tidak selalu. Harga minyak sangat fluktuatif dan bergantung pada kondisi global, termasuk stabilitas politik, produksi, dan permintaan energi dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mendorong pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah. Dalam kondisi tersebut, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) domestik dinilai menjadi langkah rasional guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonom Universitas Negeri Surabaya Hendry Cahyono, menyatakan tekanan eksternal saat ini telah melampaui asumsi makro yang digunakan dalam APBN 2026.

Dia memperkirakan harga minyak dunia berpotensi melampaui US$100 per barel, jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.

Menurutnya, pemerintah berada dalam posisi dilematis antara mempertahankan daya beli masyarakat atau menjaga disiplin fiskal. Menahan harga BBM memang dapat meredam inflasi, tetapi berisiko memperlebar defisit anggaran.

“Jika harga tidak disesuaikan, beban subsidi energi akan meningkat signifikan dan berpotensi mendorong defisit APBN melampaui batas aman,” ujarnya.

Dia menjelaskan, setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel dapat menambah beban subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp10,3 triliun. Di saat yang sama, defisit anggaran berpotensi melebar hingga Rp6,8 triliun.

Dalam skenario harga minyak di kisaran US$85–92 per barel, harga Pertalite diperkirakan naik sekitar 5%–10% menjadi Rp10.500–Rp11.000 per liter. Adapun solar subsidi berpotensi meningkat ke rentang Rp7.150–Rp7.500 per liter. Dengan asumsi tersebut, defisit APBN dinilai masih dapat dijaga mendekati ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun, jika harga minyak bertahan di atas US$100 per barel dalam periode yang lebih panjang, penyesuaian harga BBM diperkirakan akan lebih tinggi. Pertalite berpotensi naik hingga 15%–20% menjadi Rp11.500–Rp12.000 per liter, sedangkan solar subsidi dapat mencapai Rp7.800–Rp8.200 per liter.

Dalam kondisi tersebut, tanpa penyesuaian harga, defisit APBN berisiko melampaui batas aman hingga sekitar 3,6% terhadap PDB.

Hendry menegaskan, tekanan fiskal yang meningkat akibat lonjakan subsidi energi berpotensi mengurangi ruang anggaran untuk program prioritas lainnya. Oleh karena itu, penyesuaian harga menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan fiskal.

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus diimbangi dengan perlindungan sosial yang memadai. Tanpa kompensasi yang tepat, kenaikan harga BBM berisiko menekan daya beli masyarakat dan memicu stagflasi.

Dengan demikian, penyesuaian harga BBM dalam situasi saat ini dipandang sebagai konsekuensi logis dari dinamika global. Pemerintah dituntut mampu menyeimbangkan stabilitas fiskal dengan perlindungan terhadap masyarakat melalui kebijakan yang terukur dan tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana menyesuaikan atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat.

Purbaya meyakini APBN masih memiliki bantalan yang cukup kuat untuk menahan gejolak harga minyak mentah global saat ini. Dia menegaskan, fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini belum mencapai titik yang membahayakan postur anggaran.

Oleh karena itu, sambungnya, wacana pembatasan kuota maupun kenaikan harga BBM subsidi sama sekali belum masuk dalam radar kebijakan pemerintah.

"Setahu saya tidak ada [penyesuaian kebijakan BBM subsidi]. Nanti kalau saya bilang ada pembatasan, Anda masak lagi 'Purbaya bilang BBM akan dinaikkan'. Tidak. Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bendahara negara menyoroti bahwa pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) terbaru masih berada di level US$74 per barel. Angka ini memang sedikit meleset dari asumsi makro APBN yang dipatok pada level US$70 per barel.

Kendati demikian, menurut Purbaya, selisih US$4 per barel tersebut dinilai masih sangat terkelola dan tidak menjustifikasi adanya tindakan reaktif dari pemerintah. Purbaya menekankan bahwa perhitungan APBN didasarkan pada rata-rata pergerakan harga sepanjang tahun, bukan lonjakan sesaat.

"Untuk ambil tindakan saja sebetulnya sekarang kecepatan. Masih meleset US$4 dibanding dari asumsi US$70. Kenapa ubah cepat-cepat? Tapi tindakan kita tetap menunjukkan bahwa kita lebih hati-hati. Sudah kita hitung semuanya," ujarnya.

Belajar dari Krisis Masa Lalu

Purbaya beralasan, Indonesia cenderung berhasil menghadapi krisis energi global yang sempat pada 2008—2009, 2014, dan 2020.

Dia mengingatkan pada periode 2008–2009, ketika rata-rata harga minyak dunia melambung hingga kisaran US$130 per barel di tengah hancurnya pasar modal Amerika Serikat akibat krisis subprime mortgage.

Meski ekonomi global alami resesi, ekonomi Indonesia nyatanya tetap mampu mencetak pertumbuhan positif di level 4,6%. Menurut Purbaya, perkembangan tersebut murni buah kebijakan bauran fiskal dan moneter.

"Karena kebijakan fiskal dan moneter yang betul, ekonomi kita tumbuh 4,6% ketika sekeliling kita tumbuhnya negatif, di tengah harga minyak yang setinggi itu," ujar Purbaya.

Keberhasilan tersebut, katanya, kembali teruji pada periode 2012–2014 saat harga minyak bertengger di kisaran US$120 per barel, serta pada era pemulihan pascapandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Dalam semua fase tersebut, Indonesia berhasil menghindari jurang resesi tanpa harus mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi.

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya berada di pemerintahan selama periode krisis tersebut. Pada 2009, dia berada di think tank yang membantu pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY); 2010—2014; dirinya menjadi staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa; dan 2020 menjadi deputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ini ada gangguan, tapi kalau kita pintar, kita bisa kendalikan, dan sejarah sudah menunjukkan kita cukup pintar," simpulnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap memakai saldo anggaran lebih (SAL) apabila harga minyak dunia terus melonjak naik, agar defisit APBN 2026 bisa tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya merujuk salah satu skenario yang sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang kabinet pada akhir pekan lalu, yaitu skenario moderat di mana harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS.

Dalam skenario tersebut, defisit APBN 2026 bisa mencapai 3,53% terhadap PDB. Purbaya tidak menampik bahwa pelebaran defisit ke 3,53% terhadap PDB berarti menambah belanja pemerintah sekitar Rp110 triliun.

"Kalau cuma butuh Rp110 triliun aja, saya bisa tutup dari SAL saya," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Adapun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum merilis data SAL terbaru. Catatannya, SAL pada 2024 mencapai Rp459,5 triliun

Hanya saja pada 2025 Kemenkeu memakai SAL sebesar Rp85,6 triliun untuk menutup defisit APBN dan menempatkan Rp201 triliun di perbankan untuk menjaga likuiditas bank-bank Himbara. Berdasarkan asumsi pengurangan tersebut, kini SAL tersisa sekitar Rp175 triliun.

Purbaya pun meminta agar masyarakat tidak panik. Menurutnya, otoritas fiskal punya anggaran untuk antisipasi rambatan negatif dari ketidakpastian global yang meningkatkan belakangan ini.

"Saya masih punya tabungan. Jadi jangan takut. Kita akan pasti putuskan yang terbaik buat masyarakat dan ekonomi Indonesia. Cuman itu tujuan kita ya," katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pemerintah belum berencana melebar defisit APBN 2026 di atas 3% alias melampaui ambang batas yang ditentukan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, Kemenkeu masih akan menempuh langkah penghematan anggaran.

"Kita perlu melakukan penyelamatan anggaran, caranya seperti apa, kami diskusi dengan beberapa komentar lembaga dari pemerintah," jelas Purbaya usai melakukan rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Perekonomian.

Skenario Pelebaran Defisit

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan soal kemungkinan defisit APBN bakal naik di atas 3%.

Airlangga mengungkapkan berbagai skenario imbas harga minyak global yang melonjak serta merosotnya nilai tukar rupiah, yang menunjukkan sulitnya pemerintah menjaga defisit APBN di level 3%. Dia pun menyinggung soal opsi Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19.

Dia mengatakan bahwa dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB. Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.

"Defisit sulit dipertahankan [di bawah 3% terhadap PDB] kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan [ekonomi]," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026).

Airlangga pun menyinggung terkait dengan Perppu yang pernah diterbitkan saat pandemi Covid-19 yang memberikan kelonggaran defisit APBN untuk naik ke atas 3%.

"Kita pernah melakukan Perppu pada saat Covid. Beberapa faktor perlu dalam Perppu disiapkan, mengenai timing, itu memang keputusan politik," ujarnya.