Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas/Ketua KPPU RI 2015 – 2018

EKONOM paling berpengaruh abad ke-20 dari Chicago school of economics dan pemenang nobel ekonomi tahun 1976, Milton Friedman mengingatkan bahwa “pilihan pada prinsip rule vesrsus discretionary policy menentukan tinggi rendahnya premi risiko suatu perekonomian. Premi risiko tinggi disebabkan oleh perubahan kebijakan yang tidak terduga.”

Pandangan Milton Friedman (1976) sejalan dengan ekonom Harvard University, N. Gregory Mankiw (2007) dalam The Principle of Macroeconomics, menyatakan bahwa terdapat lima area perdebatan dalam merumuskan kebijakan makroekonomi. Salah satunya, debat soal rule versus diskresi.

Apakah pemerintah dan BI akan menerapkan prinsip monetary and fiscal policy rule yang ketat atau justru memilih discretionary policy. Discretionary policy dalam kebijakan makro cenderung menciptakan ketidakstabilan kebijakan dan meningkatkan premi resiko.

Pro dan kontra terhadap kebijakan rule versus diskresi sudah berlangsung lama. Pendukung prinsip diskresi lebih setuju memberikan fleksibilitas kepada pemerintah menanggapi situasi tidak terduga (emergensi). Sebaliknya, pendukung kebijakan rule beranggapan bahwa proses politik tidak dapat dipercaya sehingga fleksibilitas berpotensi disalahgunakan.

Pandangan Milton Friedman (1976) dan Mankiw (2007) sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Hal ini terkait dengan ketidakstabilan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada saat fundamental ekonomi nasional sangat baik.

Nilai tukar rupiah undervalued, di bawah nilai wajar. Tidak sesuai dengan faktor fundamentalnya. Inflasi secara tahunan (year-on-year) turun dari 4,76 ke 3,48 dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,40 persen pada kuartal pertama 2026.

Fenomena depresiasi rupiah per dollar Amerika Serikat (AS) di atas dapat dijelaskan dengan risk premium cahnnel. Hal ini sejalan dengan pandangan ekonom International Monetary Fund (IMF), Lorenzo Giorgianni (1997) bahwa kondisi fiskal yang buruk meningkatkan persepsi risiko terhadap suatu perekonomian, meningkatkan risk premium dan membuat nilai tukarnya terdepresiasi.

Pengalaman tahun 1992, nilai tukar lira Italia, franc Belgia dan krona Swedia mengalami depresiasi ekstrim karena premi risikonya sangat tinggi yang disebabkan oleh lemahnya disiplin fiskal. Ketaatan terhadap fiscal policy rule sangat lemah. Hal ini tercermin pada debt to Gross Domestic Product (GDP) ratio yang tinggi, melampaui batas aman 60 persen.

Fenomena yang sama juga terjadi di Brazil tahun 2002, pada saat disiplin fiskal buruk yang tercermin pada debt to GDP ratio tinggi, rasio defisit fiskal terhadap GDP lebih besar 3,0 persen, keseimbangan primer negatif dan credit default swap (CDS) naik membuat nilai tukar real Brazil terdepresiasi ekstrim.

Pengalaman Brazil dapat menjadi pelajaran. Pada tahun 2002, calon presiden Luiz Inacio Lula da Silva dari partai buruh beraliran kiri, membangun narasi kebijakan ekonomi membatasi mekanisme pasar dan mendorong renegosiasi utang pemerintah Brazil.

Narasi ini dipersepsi oleh investor sebagai signal gagal bayar utang pemerintah. Kepercayaan investor terhadap kesinambungan utang pemerintah Brazil hilang. Premi risiko Brazil naik. Biaya utang naik. Suku bunga pinjaman, baik domestik maupun luar negeri naik.

Lembaga pemeringkat internasional yang menjadi patokan investor global menempatkan asetnya, Moody’s, Fitch dan S&P menurunkan peringkat utang Brazil menjadi “highly speculative”. Tingkat risiko gagal bayar utang meningkat signifikan yang tercermin pada CDS sebesar 3,75, tertinggi sepanjang sejarah (all-time high).

Kecenderungan yang sama juga terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Narasi state capitalism sangat dominan. Disiplin fiskal menurun yang tercermin pada debt to GDP ratio naik menjadi 40,46 persen. Rasio defisit fiskal terhadap GDP juga mendekati batas aman sesuai undang-undang (UU) sebesar 3,0 persen.

Debt service ratio (DSR) naik di atas batas aman 20 persen menjadi 47,67 persen. DSR mencerminkan kemampuan suatu negara membayar utang. DSR sebesar 47,67 menunjukkan bahwa hampir separuh pendapatan pemerintah Indonesia digunakan untuk membayar utang.

Peringkat utang Indonesia bertahan di Baa2 versi lembaga pemeringkat Moody’s dan juga Fitch Rating, masih kategori investment grade. Tetapi dari sisi outlook utang pemerintah Indonesia turun dari kategori stabil menjadi negatif.

Coutry risk premium Indonesia sebesar 2,46. Lebih tinggi dibandingkan country risk premium Malaysia sebesar 1,55 dan Thailand 2,07. Hal ini sejalan dengan peringkat utang Malaysia versi Moody’s termasuk kategori menengah atas (A3). Demikian juga dengan sovereign CDS (mencerminkan potensi gagal bayar utang pemerintah), Indonesia 1,05 lebih tinggi dari Malaysia.

Lalu, apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan premi risiko perekonomian nasional serta mengurangi depresiasi rupiah dalam situasi ketidakpastian global akibat perang Iran melawan AS dan Israel?

Sesuai kerangka rule versus diskresi dan jalur premi risiko terhdap depresiasi nilai tukar, pilihan terbaiknya adalah pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjalankan kebijakan dengan fiscal and monetary policy rule yang ketat.

Hal ini penting mengingat rendahnya kredibilitas kebijakan (policy credibility) dan pengambil kebijakan ekonomi (credibility of policy maker) di mata investor (publik).

Mematuhi ketentuan UU mengenai rasio defisit fiskal terhadap GDP lebih kecil 3,0 persen, menurunkan DSR mendekati 20 persen, dan mempertahankan rasio utang terhadap GDP sekitar 40 persen, jauh lebih kecil dari batas aman 60 persen.

Dan mengumumkan secara terbuka hasil stress test, skenario menghadapi ketidakpastian global, khususnya berkaitan dengan dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Termasuk, skenario kebijakan menunda pelaksanaan program strategis nasional berbiaya mahal, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk mempertahankan rasio defisit fiskal sebesar 3,0 persen GDP.

Pelebaran contraflow menjadi tiga lajur ini merupakan bagian dari langkah antisipatif yang dilakukan bersama pihak kepolisian untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas menuju arah Timur Trans Jawa

Karawang (ANTARA) - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan penambahan lajur contraflow (lawan arus) di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) menyusul semakin padatnya arus lalu lintas di ruas jalan tol tersebut pada H-2 Lebaran atau Kamis siang.

VP Corporate Secretary & Legal JTT Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat, Kamis, menyampaikan pihaknya mendukung diskresi kepolisian dengan melakukan penyesuaian rekayasa lalu lintas berupa pelebaran lajur contraflow dari sebelumnya dua lajur menjadi tiga lajur.

Pelebaran lajur contraflow yang awalnya dua lajur menjadi tiga lajur itu diterapkan mulai dari KM 48 sampai KM 66 arah Cikampek ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek, pada Kamis siang pukul 12.21 WIB.

Disebutkan, rekayasa lalu lintas ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurai kepadatan kendaraan serta mendukung kelancaran arus mudik menuju wilayah timur Trans Jawa.

Ia mengatakan penyesuaian jumlah lajur contraflow tersebut dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan.

"Pelebaran contraflow menjadi tiga lajur ini merupakan bagian dari langkah antisipatif yang dilakukan bersama pihak kepolisian untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas menuju arah timur Trans Jawa, khususnya pada hari ini dimana terlihat peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Lebaran," katanya.

JTT bersama Kepolisian dan pihak terkait terus melakukan pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif serta menyiagakan petugas di lapangan guna memastikan rekayasa lalu lintas dapat berjalan dengan aman dan lancar.

JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, menjaga jarak aman antar-kendaraan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan dan rambu lalu lintas yang terpasang.

Pengguna jalan juga diharapkan dapat memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik serta mempersiapkan kondisi kendaraan dan pengemudi sebelum melakukan perjalanan agar perjalanan tetap aman dan nyaman hingga tujuan.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Tentu kita akan memberikan diskresi dari sekian truk yang tertunda membawa batu bara untuk memenuhi pasokan sementara itu

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mempertimbangkan pemberian diskresi secara terbatas untuk angkutan batu bara guna memenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkulu, dengan syarat ketat dan bersifat sementara.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Jumat, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan, mengingat penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara telah dilarang sejak 1 Januari 2026.

“Tentu kita akan memberikan diskresi dari sekian truk yang tertunda membawa batu bara untuk memenuhi pasokan sementara itu. Namun dengan batasan hari, jumlah dan tidak boleh ODOL. Artinya sifatnya temporary,” katanya.

Hingga saat ini Pemprov Sumsel belum memberikan izin resmi bagi angkutan batu bara menuju PLTU Bengkulu, meskipun pihak PLN menyebut stok batu bara di pembangkit tersebut hanya mencukupi kebutuhan operasional selama tiga hari ke depan.

Klaim tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Sebab, informasi mengenai ketersediaan stok batu bara masih bersumber dari pernyataan sepihak.

Selain itu, Sumsel tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pasokan batu bara PLTU Bengkulu, karena bahan baku tersebut tidak berasal dari wilayah Sumsel, melainkan dari daerah lain.

“Kita tidak pernah mendapat informasi bahwa PLTU itu mengambil batu bara dari Sumsel. Pasokannya dari daerah lain, hanya saja pengangkutannya melintasi wilayah Sumsel,” jelasnya.

Menurut dia, penggunaan jalan umum oleh angkutan batu bara melanggar ketentuan perundang-undangan, baik terkait lalu lintas maupun aturan pertambangan yang mewajibkan perusahaan membangun jalan khusus.

“Dalam aturan pertambangan, penambang wajib menyediakan jalan khusus. Ini juga yang menjadi pertanyaan kita,” ujarnya.

Meski membuka peluang toleransi sementara, Pemprov Sumsel tetap akan mengedepankan keselamatan pengguna jalan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Maka dari itu, pihaknya akan mengundang pihak PLN dan pengelola PLTU Bengkulu guna membahas permohonan tersebut secara langsung.

“Kita akan undang mereka. Pemerintah tidak boleh tidak merespons permohonan yang masuk, tapi semua harus dibicarakan dengan jelas,” kata Deru.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kuota haji 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan dua tersangka itu adalah Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.

Keduanya, dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (8/1/2026).

"Yang pertama saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu," ujar Budi di KPK, Jumat (9/1/2026).

Namun, dia tidak menjelaskan peran keduanya secara detail. Meskipun begitu, Budi mengemukakan bahwa kasus ini berkaitan dengan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebesar 20.000.

Kuota haji tambahan itu diberikan untuk memangkas antrean penyelenggara haji reguler. Setelah, Kemenag saat dipimpin Yaqut mengeluarkan untuk membagi kuota haji itu menjadi dua.

"Sehingga penyelenggaraan haji reguler mendapatkan slot 10.000 dan penyelenggaraan haji khusus mendapatkan slot 10.000 atau dibagi rata," tutur Budi.

Dalam hal ini, komisi rasuah menilai diskresi yang dikeluarkan Kemenag itu telah bertentangan dengan aturan yang ada sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Yang kemudian dari diskresi yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mendukung diskresi kepolisian dengan memberlakukan rekayasa lalu lintas arus berlawanan (contraflow) 1 lajur Km 47 sampai Km 65 arah Cikampek ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Kamis pukul 08.54 WIB.

VP Corporate Secretary and Legal Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo mengatakan pemberlakuan contraflow tersebut untuk mengupayakan kelancaran lalu lintas pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"PT JTT mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa untuk selalu mengutamakan keselamatan," ujar Ria dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Volume lalu lintas di ruas tol Jakarta-Cikampek terpantau mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, JTT mengimbau para pengguna jalan tol untuk mempersiapkan diri secara optimal sebelum melakukan perjalanan.

Pastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima, memeriksa kecukupan daya dan bahan bakar, serta memastikan saldo uang elektronik cukup untuk perjalanan.

Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

Pengguna jalan tol juga dapat memperbarui informasi perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy 4.5 serta hubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor 14080 untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini.

Sebelumnya, Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan cermat, menghindari waktu dan titik rawan kepadatan, serta memanfaatkan informasi lalu lintas terkini yang kami sediakan secara real time termasuk melalui aplikasi Travoy.

Jasa Marga senantiasa berkomitmen menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, lancar dan berkeselamatan kepada seluruh pengguna jalan.

Dengan kolaborasi intensif antara operator jalan tol, aparat kepolisian dan masyarakat, Jasa Marga optimistis arus lalu lintas selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat terkelola dengan baik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terlibat langsung dalam penentuan kebijakan upah minimum (UMP) 2026.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di Jakarta pada Kamis (4/12/2025). Dasco menyebut upah minimum menjadi salah satu perhatian utama Prabowo.

“Presiden bilang, soal upah serahkan kepada saya. Nanti saya rundingkan seperti tahun lalu,” kata Dasco menirukan ucapan Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran pers KSPSI, Jumat (5/12/2025).

Lebih lanjut, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut berujar bahwa Prabowo memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kalangan buruh.

Dia mengungkit perihal diskresi presiden dalam kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% secara nasional. Besaran tersebut diumumkan langsung oleh Prabowo.

“Kita sama-sama ingat, dulu Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mintanya sekian, tapi Presiden bilang sekian aja. Itu contoh bagaimana beliau memediasi,” ujar Dasco.

Dalam keterangan yang sama, Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menyebut bahwa akan ada pertemuan antara pemerintah dan pimpinan buruh se-Indonesia dalam waktu dekat.

Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah isu strategis ketenagakerjaan, seperti besaran UMP 2026 dan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).

Menurut Andi Gani, pemerintah telah menetapkan struktur DKBN serta memfinalisasi Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan entitas baru tersebut.

“Struktur sudah ada, Keppres sudah ada, tetapi belum diumumkan siapa yang mengisi Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” jelas Andi Gani.