#30 tag 24jam
PLTU Bengkulu Minta Pelonggaran Angkutan Batubara lewat Sumsel, Pemda: Cari Alternatif Lain!
PLTU Bengkulu diminta mencari alternatif angkutan batu bara selain jalan umum Sumsel akibat larangan gubernur. Pemprov Sumsel menolak permohonan pelonggaran. [279] url asal
#pltu-bengkulu #pelonggaran-angkutan-batubara #sumsel-batubara #pemda-sumsel #alternatif-batubara #pasokan-batubara #larangan-angkutan-batubara #batu-bara-jambi #transportasi-batubara #jalan-umum-sumse
(Bisnis.Com - Terbaru) 28/01/26 12:38
v/116892/
Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) memastikan tidak menerima permohonan pelonggaran angkutan batu bara yang diajukan oleh PLTU Bengkulu. Kepastian tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumsel, perwakilan PLN, dan PLTU Bengkulu, yang digelar pada Senin (26/1/2026).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel Apriyadi Mahmud menjelaskan, dalam pertemuan itu pihak perusahaan menyampaikan kondisi pasokan batu bara yang mulai menipis dan berdampak pada kelangsungan operasional pembangkit.
Kondisi tersebut disebabkan oleh kebijakan larangan angkutan batu bara melintasi jalan umum di wilayah Sumsel.“Mereka (PLN & PLTU Bengkulu) menyampaikan, karena adanya instruksi gubernur itu, terjadi kesulitan suplai batu bara,” katanya, Rabu (28/1/2026).
Diketahui, batu bara yang digunakan sebagai bahan baku PLTU Bengkulu berasal dari Provinsi Jambi. Dalam proses pengangkutannya menuju Bengkulu, truk batu bara harus melintasi tiga daerah di Sumsel, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas, dan Kota Lubuk Linggau.
Atas kondisi tersebut, PLTU Bengkulu mengajukan permohonan dispensasi agar angkutan batu bara diperbolehkan melintas di jalan umum Sumsel sepanjang sekitar 330 kilometer.
Namun demikian, Apriyadi menegaskan Gubernur Sumsel telah mengarahkan agar perusahaan mencari alternatif sumber batu bara dari wilayah Provinsi Bengkulu.Apabila perusahaan tetap ingin mengambil pasokan dari Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Sumsel mempersilakan penggunaan moda transportasi lain.
“Kita persilahkan mereka mencari bahan baku di Bengkulu saja, atau kalau mau tetap di Jambi pakailah jalur lain seperti laut atau jalan khusus,” jelasnya.
Dengan demikian, Pemprov Sumsel memastikan tidak akan memberikan pelonggaran terhadap angkutan batu bara yang memasok PLTU Bengkulu melalui jalan umum.Pemprov Sumsel juga telah menyiagakan aparat guna menindak kendaraan angkutan batu bara yang memaksa melintas.
“Nanti akan diminta putar balik kendaraan bandel. Penindakan bisa dari polisi atau Dishub,” tutupnya.
Pemprov Sumsel pertimbangkan diskresi angkutan batu bara PLTU Bengkulu
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mempertimbangkan pemberian diskresi secara terbatas untuk angkutan batu bara guna memenuhi kebutuhan Pembangkit ... [323] url asal
Tentu kita akan memberikan diskresi dari sekian truk yang tertunda membawa batu bara untuk memenuhi pasokan sementara itu
Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mempertimbangkan pemberian diskresi secara terbatas untuk angkutan batu bara guna memenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkulu, dengan syarat ketat dan bersifat sementara.
Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Jumat, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan, mengingat penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara telah dilarang sejak 1 Januari 2026.
“Tentu kita akan memberikan diskresi dari sekian truk yang tertunda membawa batu bara untuk memenuhi pasokan sementara itu. Namun dengan batasan hari, jumlah dan tidak boleh ODOL. Artinya sifatnya temporary,” katanya.
Hingga saat ini Pemprov Sumsel belum memberikan izin resmi bagi angkutan batu bara menuju PLTU Bengkulu, meskipun pihak PLN menyebut stok batu bara di pembangkit tersebut hanya mencukupi kebutuhan operasional selama tiga hari ke depan.
Klaim tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Sebab, informasi mengenai ketersediaan stok batu bara masih bersumber dari pernyataan sepihak.
Selain itu, Sumsel tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pasokan batu bara PLTU Bengkulu, karena bahan baku tersebut tidak berasal dari wilayah Sumsel, melainkan dari daerah lain.
“Kita tidak pernah mendapat informasi bahwa PLTU itu mengambil batu bara dari Sumsel. Pasokannya dari daerah lain, hanya saja pengangkutannya melintasi wilayah Sumsel,” jelasnya.
Menurut dia, penggunaan jalan umum oleh angkutan batu bara melanggar ketentuan perundang-undangan, baik terkait lalu lintas maupun aturan pertambangan yang mewajibkan perusahaan membangun jalan khusus.
“Dalam aturan pertambangan, penambang wajib menyediakan jalan khusus. Ini juga yang menjadi pertanyaan kita,” ujarnya.
Meski membuka peluang toleransi sementara, Pemprov Sumsel tetap akan mengedepankan keselamatan pengguna jalan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Maka dari itu, pihaknya akan mengundang pihak PLN dan pengelola PLTU Bengkulu guna membahas permohonan tersebut secara langsung.
“Kita akan undang mereka. Pemerintah tidak boleh tidak merespons permohonan yang masuk, tapi semua harus dibicarakan dengan jelas,” kata Deru.
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Gubernur Sumsel Pastikan Tidak Beri Diskresi Angkutan Batu Bara Pemasok PLTU Bengkulu
Gubernur Sumsel Herman Deru menolak diskresi angkutan batu bara untuk PLTU Bengkulu, menekankan pentingnya jalan khusus dan aturan ODOL. [286] url asal
#gubernur-sumsel #diskresi-angkutan #batu-bara-pltu #pltu-bengkulu #pasokan-batu-bara #truk-pengangkut-batu-bara #suplai-listrik #jalan-umum-angkutan #keandalan-pasokan #regulasi-pertambangan #jalan-kh
(Bisnis.Com - Terbaru) 22/01/26 19:49
v/111263/
Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) belum memberikan kepastian terkait permohonan diskresi lalu lintas angkutan batu bara yang memasok ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Provinsi Bengkulu.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) meminta agar operasional truk pengangkut batu bara yang memasok kebutuhan PLTU kembali diperbolehkan. Permintaan tersebut disampaikan menyusul kondisi pasokan batu bara yang disebut telah kritis dan berpotensi mengganggu suplai listrik ke masyarakat.
Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan tidak ada hubungan khusus antara larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara dengan operasional PLTU tersebut.
Menurutnya, keberadaan PLTU yang telah beroperasi selama bertahun-tahun seharusnya sudah mempertimbangkan berbagai faktor, terutama terkait keandalan pasokan bahan baku.
“Karena PLTU itu didirikan tentu sudah dengan perhitungan pasokan batu bara, ya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/1/2026).
Deru juga menyebut, selama ini tidak pernah ada informasi bahwa PLTU di Bengkulu menggunakan batu bara yang dibeli dari Provinsi Jambi. Namun, pengangkutan batu bara tersebut justru dilakukan melalui jalur darat yang melintasi tiga wilayah di Sumsel.
Oleh karena itu, dia kembali menegaskan bahwa aturan pengangkutan batu bara bukan sekadar persoalan lalu lintas, seperti over dimension over loading (ODOL). Dalam regulasi pertambangan, setiap perusahaan tambang memang diwajibkan menggunakan jalan khusus untuk pengangkutan batu bara.
“Jadi pertanyaannya ke penambang juga, kok mengirim barangnya tanpa melewati jalan khusus,” tegasnya.
Meski demikian, Deru membuka peluang pemberian toleransi dengan sejumlah ketentuan ketat, seperti pembatasan hari operasional, batas muatan, serta kewajiban tidak melanggar aturan ODOL.
Namun, untuk tindak lanjut secara pasti, pihaknya memastikan masih akan mengundang pihak-pihak terkait, meskipun PLTU tersebut tidak berada di wilayah Sumsel.
“Tentu kita akan memberikan toleransi sesaat atau temporary. Kita kan tidak boleh tidak merespons permohonan baik, jadi kita akan undang dulu nanti pihak terkait,” pungkasnya.
Keterangan foto:
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)