Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penanganan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) karena sakit pada saluran pencernaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pembantaran dilakukan pada Rabu (24/6/2026) berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

"Hari ini, Rabu (24/6), Penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka YCQ. Pembantaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan Ybs menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Budi menjelaskan, pembantaran penahanan adalah langkah agar hak-hak tersangka tetap terpenuhi. Pihaknya juga memastikan penyidikan kasus tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku.

"Penyidik akan terus memantau perkembangan kesehatannya, sekaligus memastikan proses penyidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya," jelasnya.

Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK telah menetapkan empat tersangka. Pertama, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz dalam kasus kuota haji tahun 2023-2024.

Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%. Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Dua lainnya adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Keduanya bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

Bisnis.com, JAKARTA - Khalid Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dugaan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, Khalid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 15.46 WIB. Dia tampak didampingi lima orang.

Kepada wartawan, Khalid mengatakan tidak mengetahui orang-orang yang terkait dengan kasus kuota haji.

"Dipanggil jadi saksi. Terkait orang-orang saya tidak tahu, saya tidak terlalu mengenal," katanya, Kamis (23/4/2026).

Adapun tujuan pemeriksaan akan disampaikan setelah proses pemeriksaan. Sebelumnya Khalid pernah diperiksa pada Selasa (9/9/2025). Kala itu, mengaku menjadi korban dari PT Muhibbah dalam kasus kuota haji ini.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan empat tersangka. Pertama, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz.

Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantre.

Dua lainnya adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Keduanya bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 8 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diduga raup keuntungan Rp40,8 Miliar dari hasil korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Hal ini terkuak setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus haji dan menetapkan dua tersangka baru, pada (30/3/2026), yakni Asrul Azis Taba (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri dan Ismail Idham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan keduanya meminta kuota haji khusus tambahan yang melebihi ketentuan 8%.

"Selanjutnya, kedua tersangka saudara ISM dan saudara ASR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0)," ujar Asep, Senin (30/3/2026).

Untuk mendapatkan kuota haji khusus tambahan, ISM memberikan ke oknum pejabat di Kementerian Agama sebesar US$30.000 dan US$5.000, serta 16.000 Riyal Saudi. Alhasil, Maktour memperoleh keuntungan ilegal di tahun 2024 sebesar Rp27,8 miliar, sedangkan, Asrul Azis memberikan US$406.000.

"Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar," ucap Asep.

Adapun oknum yang dimaksud adalah mantan Stafsus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex dan Hilman Latief selaku Dirjen PHU.

"Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu," tandas Asep.

Adapun sebelumnya KPK telah menetapkan Gus Alex dan Yaqut sebagai tersangka, di mana keduanya telah ditahan. Selain itu, untuk pihak lainnya yang terlibat namun belum ditetapkan sebagai tersangka, KPK masih mencari alat bukti yang kuat.

Dalam kasus ini, kuota haji tambahan yang seharusnya dibagi menjadi 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus diubah menjadi 50%:50%. Selain itu terdapat pengumpulan komitmen fee agar para PIHK memperoleh kuota haji khusus tambahan. Berdasarkan perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dua tersangka baru atas pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 memberikan uang suap sebesar US$30.000 dan US$405.000 ke oknum di Kementerian Agama (Kemenag).

Uang suap diberikan untuk memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan untuk tersangka Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) memberikan US$30.000 ke mantan Stafsus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex sebesar USD30.000 serta kepada saudara Hilman Latief (HL) selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama) sebesar US$5.000 dan 16.000 SAR (Riyal Arab Saudi).

"Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar," kata Asep saat konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Asep menambahkan untuk tersangka Asrul Azis Taba (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri diduga memberikan sejumlah uang kepada Gus Alex sebesar US$406.000.

Alhasil, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka Asrul Azis Taba juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar.

"Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari Saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu," jelas Asep.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus, menjadi 50%:50%. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

Pada penyelenggaraan ibadah haji 2023 terdapat pengumpulan uang kepada PIHK agar memperoleh kuota haji khusus tambahan agar mendapatkan T0 atau TX senilai US$5.000 atau Rp84,4 juta per jamaah.

Begitupun di tahun 2024, Gus Alex memerintahkan pihak di Kemenag mengumpulkan uang percepatan sebesar US$2.500 (Rp 42,2 juta) per jemaah sebagai fee atau commitment fee.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru setelah melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Tersangka pertama adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri (Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan keduanya melalui Fuad Hasan Masyhur (FHM) selaku Dewan Pembina Forum Sathu (Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah) bertemu dengan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) untuk meminta kuota haji tambahan.

"Tersangka ISM dan ASR disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," kata Asep dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Keduanya bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0)

Asep menyebut Ismail Adham diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar US$30.000 serta kepada Hilman Latief selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama sebesar US$5.000 dan 16.000 Riyal Saudi Arab .

Asep menambahkan atas hal tersebut, PT Maktour memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar.

"Sedangkan tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada Saudara IAA sebesar USD 406.000. Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar," ujar Asep.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus, menjadi 50%:50%. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA Pengacara Immanuel Ebenezer (Noel), Aziz Yanuar mengungkapkan pihaknya sedang mengajukan peralihan menjadi tahanan rumah untuk sang klien guna melihat penegakan hukum apakah tebang pilih atau tidak.

Pengajuan ini tidak lama setelah tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah menjelang Lebaran 1447 H.

"Klien tim kami yaitu Immanuel Ebenezer dan keluarganya sedang mengajukan juga permohonan untuk tahanan rumah. Sebenarnya semangat dari keluarga dan dari tim kuasa hukum itu adalah mau melihat sejauh mana sih penegakan hukum ini berkeadilan atau hanya tebang pilih?" katanya kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).

Aziz menyampaikan pihak yang dekat dengan pemerintahan dianggap mudah mendapatkan perizinan pengalihan status penahanan, sedangkan yang tidak dekat pemerintah dipersulit.

"Ketika ini dekat dengan kekuasaan, ada interest tertentu dengan kekuasaan yang saat ini terlibat di pemerintahan, kemudian dia dipermudah untuk dapat tahanan rumah. Sedangkan yang sudah tidak ada interest kemudian dipersulit. Sebenarnya kita mau melihat itu saja, kita mau mengukur, ada measure bagaimana penegakan hukum ini implementasinya ini, ada enggak sih equality before the law. Kita mau lihat itu sebenarnya," sambungnya.

Dia menyinggung ketika kliennya ditolak saat ingin melakukan medical check up secara menyeluruh. Meskipun pada pengajuan pertama dan kedua dikabulkan karena ada pemeriksaan kesehatan. Aziz mengatakan permohonan ini sebelum Noel di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sedangkan, katanya, terdapat pihak lain yang mengajukan permohonan tahanan rumah karena alasan kesehatan langsung dapat diterima saat ditahap penyidikan.

"Jadi di satu sisi Emmanuel Ebenezer mengajukan medical check-up menyeluruh itu tidak di-approve oleh KPK atau diabaikan. Tapi di sisi lain ada tahanan lain mengajukan tahanan rumah dengan alasan kesehatan juga, di-ACC," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Aziz telah melaporkan Pimpinan hingga Juru Bicara KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena dugaan kesalahan prosedur atas perubahan status penahanan Yaqut.

Dia menyebut pihak yang dilaporkan di antaranya adalah Ketua KPK, Wakil Ketua KPK (wakil ketuanya itu ada empat), Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, serta Juru Bicara KPK.

Dia menilai perubahan status penahanan Yaqut dapat membuat preseden buruk bagi KPK karena dianggap memberikan keistimewaan terhadap satu tahanan.

"Menurut saya itu satu anomali dan menjadikan preseden buruk bagi KPK itu sendiri," jelasnya.

Aziz mengutarakan kliennya akan mengajukan pengalihan status penahanan karena alasan kesehatan.

Di sisi lain, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan pengalihan status penahanan Yaqut.

"Kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan sekalian, juga masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami melalui dukungan-dukungannya dan komentar-komentarnya kepada kami, juga kami tentunya di hari lebaran ini memohon maaf atas kegaduhan yang ada," katanya pada (26/3/2026).

Asep menjelaskan pengalihan status penahanan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar.

Dia menerangkan bahwa keputusan pengalihan penahanan juga sesuai hasil keputusan bersama Pimpinan KPK, sehingga hal ini bukan berdasarkan keputusan pribadi.

Termasuk, katanya, mempertimbangkan dampak di masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperkirakan reaksi publik terkait pengalihan status penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah.

Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu pertimbangan pengalihan status penahanan telah dibahas melalui dialog bersama Pimpinan KPK.

"Kemudian yang selanjutnya dipertimbangkan juga tadi betul, dipertimbangkan terkait dengan masalah dampak dan lain-lainnya," katanya kepada jurnalis, Kamis (26/3/2026).

Asep juga mengatakan upaya ini sebagai strategi penyidikan agar penanganan perkara kuota haji dapat segera rampung dan menemukan pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat.

"Nah itu saya sampaikan itu adalah strategi terkait dengan penyidikan khususnya bagaimana caranya kita supaya mendapat percepatan dalam penanganan perkara ini," ucapnya.

Dirinya menepis intervensi pihak luar dalam proses pengalihan status penahanan yang terjadi sebelum Lebaran 1447 H. Asep menjelaskan bahwa pada Senin (30/3/2026) pihaknya akan menyampaikan progres penyidikan yang diklaim memiliki perkembangan yang cukup baik.

"Alhamdulillah atas dukungan masyarakat kepada kami tentunya dalam penanganan perkara kuota haji ini, hari ini sudah ada progres yang sangat bagus. Tapi belum bisa kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan di hari Senin ya," pungkasnya.

Dia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat karena telah memberikan atensi terhadap kasus ini.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Hal ini terkuak dari istri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Silvia Rinita Harefa pada Sabtu (21/3/2026).

Silvia menerima informasi dari sang suami saat mengunjungi Rutan KPK dalam rangka Lebaran 1447 H. Kata dia, para tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa ada kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai lebih dari Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya progres penanganan perkara kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dan menjanjikan disampaikan pada Senin (30/3/2026).

Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Kamis (26/3/2026). Pengumuman juga bersamaan dengan kembalinya aktivitas masyarakat setelah libur Lebaran 1447 H.

"Alhamdulillah atas dukungan masyarakat kepada kami tentunya dalam penanganan perkara kuota haji ini, hari ini sudah ada progres yang sangat bagus," katanya kepada jurnalis.

Hanya saja Asep belum dapat menyampaikan secara eksplisit progres tersebut seperti apakah ada penetapan tersangka baru atau progres lainnya. Namun dia memastikan bahwa progres penyidikan membuahkan hasil positif.

"Nanti kita sampaikan ya. Pokoknya ini progresnya sangat bagus," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan perihal pengalihan status penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas yang menjadi tahanan rumah sebelum lebaran di tahun ini.

Menurutnya, pengalihan tersebut telah berdasarkan pertimbangan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil keputusan Pimpinan KPK, termasuk dirinya.

"Jadi begini, tentunya terkait dengan permohonan tersebut tentunya itu sudah apa namanya dilakukan rapat atau ekspos ya jadi itu bukan keputusan pribadi jadi itu adalah keputusan lembaga dan tentunya mempertimbangkan yang pertama adalah norma hukumnya, norma hukumnya ada atau tidak," jelasnya.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka dan telah ditahan. Keduanya diduga kuat mengubah pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Selain itu, Gus Alex meminta Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantre.

Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menepis adanya intervensi pihak luar atas pemberian status tahanan rumah terhadap tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas.

Asep menjelaskan pengalihan status penahanan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia juga menegaskan pengalihan penahanan tidak dilakukan secara diam-diam

"Sejauh ini tidak ada. Karena tidak sembunyi-sembunyi juga karena pihak-pihak yang menurut undang-undang harus menerima pemberitahuan sudah kami berikan pemberitahuan," katanya kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2026).

Dia menjelaskan proses pengalihan tersebut telah berdasarkan pertimbangan Pimpinan KPK dan deputi terkait sehingga bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Termasuk mempertimbangkan dampak di masyarakat. Pertimbangan didasarkan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

"Jadi begini, tentunya terkait dengan permohonan tersebut tentunya itu sudah apa namanya dilakukan rapat atau ekspos ya jadi itu bukan keputusan pribadi jadi itu adalah keputusan lembaga. Dan tentunya mempertimbangkan yang pertama adalah norma hukumnya, norma hukumnya ada atau tidak," jelasnya.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Hal ini terkuak dari istri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Silvia Rinita Harefa pada Sabtu (21/3/2026).

Silvia menerima informasi dari sang suami saat mengunjungi Rutan KPK dalam rangka lebaran 1447 H. Kata dia, para tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa ada kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai lebih dari Rp80 juta dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Pada sidang praperadilan, KPK mengungkapkan bahwa kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman melayangkan aduan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap KPK buntut dari pengalihan status penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tahanan rumah sebelum lebaran 1447 H.

Hal itu disampaikan Boyamin usai mengajukan pengaduan ke Dewas KPK pada Rabu (25/3/2026). Adapun laporan ditujukan untuk Pimpinan, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, hingga Juru Bicara KPK.

"Surat sudah saya masukkan ini tadi dan materinya adalah yang pertama pimpinan KPK diduga membiarkan KPK diintervensi pihak luar dalam melakukan pengalian penahanan rumah YCQ dan tidak melaporkan dugaan intervensi tersebut kepada Dewan Pengawas KPK," katanya.

Dia menjelaskan terdapat pernyataan yang tidak selaras antara pernyataan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dengan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Menurutnya, Budi menyampaikan pengalihan status penahanan bukan karena sakit. Sedangkan keterangan Asep menyatakan bahwa alasan pengalihan karena Yaqut memiliki riwayat kesehatan.

Atas hal tersebut, dia juga menilai bahwa proses pemeriksaan kesehatan tidak dilakukan oleh dokter yang kompeten.

"Pimpinan KPK otomatis karena mengambil dan menyuruh tanpa kolektif-kolegial. Salah satunya dan yang lain-lain tadi. Terus kedua, Jubir KPK karena menyatakan sehat dan membolehkan keluarga yang lain mengajukan permohonan. Terus Pak Asep Guntur termasuk salah satunya yang karena tidak memerintahkan tes kesehatan saat pengeluaran," jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya tidak menutup kemungkinan melaporkan ke Komisi III DPR RI selaku mitra kerja KPK. Sebab, baginya fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan dewas, tetapi dari legislatif.

"Karena pengawas KPK selain Dewan Pengawas kan Komisi 3. Saya paling tidak akan mengajukan pendengar pendapat umum lah, minimal. Syukur-syukur panja, atau lebih tinggi lagi pansus. Tapi akan saya kirimkan dalam waktu segera. Mudah-mudahan besok sudah saya kirimkan," tandasnya.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Hal ini terkuak dari istri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Silvia Rinita Harefa pada Sabtu (21/3/2026).

Silvia menerima informasi dari sang suami saat mengunjungi Rutan KPK dalam rangka lebaran 1447 H. Kata dia, para tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa ada kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai lebih dari Rp80 juta dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Pada sidang praperadilan, KPK mengungkapkan bahwa kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperiksa setelah dikembalikan menjadi tahanan rutan KPK.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, Yaqut tiba pukul 13.16 WIB dengan mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol. Kepada wartawan dia hanya menyampaikan ucapan Idulfitri 1447 H.

"Mohon maaf lahir batin, minal 'aidin wal faidzin, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faidzin," kata Yaqut saat menuju ruang pemeriksaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan ini sebagai langkah cepat yang progresif dari penyidik untuk segera melengkapi berkas penyidikan perkara kuota haji ini.

"Selain itu, pemeriksaan dalam perkara ini juga dibutuhkan untuk terus mendalami dugaan kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang punya peran sentral dalam dugaan TPK dimaksud," jelas Budi dalam keterangan tertulis.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Hal ini terkuak dari istri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Silvia Rinita Harefa pada Sabtu (21/3/2026).

Silvia menerima informasi dari sang suami saat mengunjungi Rutan KPK dalam rangka lebaran 1447 H. Kata dia, para tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa ada kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai lebih dari Rp80 juta dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Pada sidang praperadilan, KPK mengungkapkan bahwa kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan mengembalikan status penahanan Mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan Rutan KPK setelah sebelumnya berstatus tahanan rumah.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pada hari ini, Selasa (24/3/2026) Yaqut telah kembali ke Rutan KPK usai sebelumnya berstatus tahanan rumah. Asep menjelaskan bahwa Yaqut menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sejak Senin (23/3/2026).

"Dan tentunya, kalau ada pertanyaan mengapa hari ini [24/3/2026] dipindahkan atau dialihkan kembali [ke Rutan KPK]? Yang pertama karena memang besok sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan [Yaqut]. Yang kedua juga besok rencananya kami ada progres terkait dengan penanganan kuota haji ini," kata Asep kepada wartawan pada Selasa (24/3/2026).

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak keluarga Yaqut pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

Meski sempat berstatus sebagai tahanan rumah, Budi memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Yaqut.

Penyidik pun terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan agar bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan, termasuk ketika perkara masuk ke tahap persidangan.

"Masyarakat juga bisa mengakses setiap fakta-fakta persidangan, yang kemudian muncul secara utuh dan menyeluruh," ujarnya.